RINGKASAN EKSEKUTIF SYAMSUL BAHRI, S.IP. Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Bontoala Kota Makassar merupakan refleksi dari kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoala Kota Makassar secara keseluruhan. Capaian kinerja Tahun 2016 telah mencapai target, kecuali untuk sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang hanya mencapai 60 %, Pemantapan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Pemerintah untuk indikator Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Kantibmas dibandingkan Tahun Sebelumnya yang mencapai 13 %. Capaian ini masing-masing didukung dengan programFasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban, namun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain : peningkatan sumber daya manusia, peningkataan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan unsur terkait. Capaian keuanganKecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 sampai dengan Bulan Desember adalah 78.98% untuk belanja langsung dan tidak langsung dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran stratejik tersebut telah dilaksanakan dua belas (12) program dan Tujuh puluh empat (74) kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2016 sebesar Rp. 22.579.795.316,-. Dengan demikian corea area Kecamatan Bontoala Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota Makassar termasuk pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dapat diwujudkan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerja pada masa mendatang.

Makassar, Desember2016 CAMAT BONTOALA

SYAMSUL BAHRI, S.IP

Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga pemerintah Kota Makassar telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2016 Kecamatan Bontoala. Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang baik (good governance ). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih ( clean government ) menuju pemerintahan yang baik ( good governance ). Kami harapkan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya. Kami mengucapakan terima kasih pada Tim Penyusun LAKIP Pemerintah Kecamatan Bontoala dan semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan laporan ini. Makassar,

Desember 2016

CAMAT BONTOALA

SYAMSUL BAHRI, S.IP


BAB I PENDAHULUAN TUPOKSI ORGANISASI Berdasarkan peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dalam daerah Kota Makassar, kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, SKPD Kecamatan Bontoala mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, sosial, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya; Struktur Kelembagaan Kecamatan sesuai peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 : CAMAT

SEKERTARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN

KELURAHAN


Susunan Organisasi Kecamatan sesuai peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 terdiri atas : a.

Camat

b.

Sekertariat 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

c.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

d.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

f.

Seksi Kesejahteraan Sosial

g.

Seksi Pengelolaan kebersihan

URAIAN TUGAS Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi : a.

Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b.

Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c.

Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

d.

Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e.

Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

g.

Mengordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan.

h.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

i.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian,

dan

pengurusan

barang

milik

daerah

yang

berada

dalam

penguasaannya. j.

Pelaksanaan kesekretariatan. Sekertariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh

satuan kerja di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sekertariat mempunyai fungsi :


a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan; c. Pelakanaan urusan keuangan; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan umumdan rumah tangga; f. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan program kerja kecamatan; Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah,

pembinaan

administrasi

kelurahan,

serta

penyelenggaraan

pembinaan

ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.Pelaksanaan koordinasi pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (linmas) serta penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta perundang-undangan lainnya. Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya; c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa; f. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; g. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah di kecamatan; h. Menyelenggarakan fasilitas penataan kelurahan; i. Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan; j. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan; k. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kecamatan; l. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan; m. Menyusunan rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam wilayah kecamatan; Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 5

n. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan; o. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya; p. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi : a.

Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas dan fungsi pokoknya;

b.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

c.

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksana tugas dapat berjalan lancar;

d.

Menilai hasil kerja bawahan denga cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

e.

Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

f.

Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan di wilayah kecamatan;

g.

Mengumpulkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulant bagi lembaga kemasyarakatan;

h.

Mengumpulkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat;

i.

Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);

j.

Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;

k.

Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

l.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 6

kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan

pembangunan,

pelaksanaan

pembangunan

swadaya

masyarakat,

pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi : a.

Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

b.


c.

Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

d.

Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

e.

Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;

f.

Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;

g.

Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;

h.

Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

i.

Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang kebersihan program usaha perekonomian masyarakat;

j.

Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;

k.

Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

l.

Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumber daya alam yang membahayakan lingkungan;

m. Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat; n.


o.

Memberikan saran pada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

p.


q.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;


Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan

pembinaan

kemasyarakatan,

fasilitasi

kegiatan

organisasi

sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, penanggulanan masalah sosial, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peranan wanita. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a.

Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

b.


c.

Memberi Petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

d.

Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

e.

Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

f.

Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

g.

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan;

h.

Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;

i.

Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat;

j.

Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan;

k.

Melaksanakan

pembinaan

kegiatan

program

generasi

muda,

keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; l.


m. Memberikan saran pada Camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; n.


o.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan. Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya; c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; e. Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan; f. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di kelurahan; Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 8

g. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan; h. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan; i. Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan; j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya; k. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

SUMBER DAYA SKPD Bidang Pemerintahan ; Kecamatan Bontoala merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang posisinya terletak : Kecamatan Bontoala merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang posisinya terletak : Di sebelah Utara

: Kecamatan Ujung Tanah

Disebelah Timur

: Kecamatan Tallo,

Disebelah Selatan

: Kecamatan Makassar

Disebelah Barat

: Kecamatan Ujung pandang dan Kecamatan Wajo

Luas wilayah Kecamatan Bontoala 2.10 Km persegi, dibagi dalam 12 Kelurahan. Kecamatan Bontoala merupakan daerah bukan pantai. Adapun luas dari masing–masing Kelurahan adalah sebagai berikut : Tabel 1. Luas Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Bontoala No

Kelurahan

Luas (Km2)

1.

Gaddong

0.25

2.

Wajo baru

0.13

3.

Tompo Balang

0.11

4.

Malimongan baru

0.15

5.

Timongan Lompoa

0.19


6.

Baraya

0.21

7.

Bontoala

0.13

8.

Bontoala Parang

0.23

9.

Bontoala Tua

0.12

10.

Bunga Ejaya

0.18

11.

Layang

0.21

12.

Parang Layang

0.19

Kecamatan Bontoala

2.10

Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 kelurahan dengan jumlah RT sebanyak 257, RW 57 buah dengan kategori kelurahan swasembada dengan jumlah penduduk pada tahun 2011sekitar 54.714 jiwa dan penduduk tahun 2012 sekitar 54.515 jiwa. Berdasarkan jenis kelaminnya, Jumlah penduduk laki-laki sekitar 26.587 jiwa dan perempuan sekitar 27.928 jiwa dengan rasio jenis kelamin adalah sekitar 95,20 persen yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar95 orang penduduk laki-laki. Adapun jumlah Rumah Tangga sebesar 11.139 KK. Kondisi sosial penduduk Kecamatan Bontoala dapat dilihat dengan keadaan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan agama yang yang dianutnya.Untuk bidang pendidikan pada tahun 2012/2013 jumlah TK di KecamatanBontoala terdapat 14 sekolah dengan jumlah murid 1.002 orang dan tenaga pengajar sebanyak 50 orang. Pada tingkat SD sederajat, baik sekolah dasar negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 23 sekolah dengan jumlah murid 5.805 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 288 guru. Untuk tingkat SLTP terdapat 9 sekolah dengan jumlah murid 1.892 orang. Dan 170 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 6 sekolah dengan 1.920 orang murid dan 156 orang guru. SMK Negeri terdapat 6 sekolah dengan 1.738 orang murid dan 78 orang guru. Selain itu juga terdapat sekolah madrasah ibtidayah terdapat 6 sekolah dengan 697 orang murid dan 53 orang guru. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 10

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoala bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1.

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Makassar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat; 2.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam setiap aktifitas pembangunan dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

4.

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,

potensi wilayah, dan potensi masyarakat

dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Makassar : “Mewujudkan KOTA Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 11

DUNIA yang nyaman untuk Semua” . Salah satu pelimpahan wewenang tersebut diantaranya pemberian Izin untuk Rumah Kost, dimana Camat telah diberikan wewenang penuh untuk menerbitkan izin untuk rumah kost sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2011 Nomor 10) dan Peraturan Walikota Makassar No. 84 tahun 2013 tentang Tata Cara Izin Pengelolaan Rumah Kost selain itu Pemungutan Retribusi Sampah, mulai tahun 2015 juga telah diserahkan pengelolaannya kepada Camat. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Kecamatan Bontoala Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensisumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Renstra Kecamatan Bontoala mewujudkan

Kota Makassar tersebut ditujukan untuk

visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2015-2019. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bontoala Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoala Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bontoala Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang . VISI DAN MISI KECAMATAN BONTOALA Rencana stratejik yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan untuk pembangunan dan perkembangan Kota Makassar. Serta membuat langkah-langkah dan prosedur untuk mencapainya, serta menentukan

ukuran

keberhasilan/kegagalannya.

Perencanaan

stratejik

bersama

pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


Perencanaan Stratejik mengandung analisis internal dan eksternal, para perencanaan stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi misinya. Dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud kebijakan, pogram dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi maka, arah/ sasaran organisasi menjadi jelas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan, program dan kegiatan.

A.

Visi Visi Kecamatan Bontoala Kota Makassar tahun 2009-2014 adalah

“Terwujudnya Pelayanan Umum Pemerintahan yang Aman dan Responsif” Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi tersebut, maka setiap karyawan Kecamatan Bontoala dan stake holder harus mampu memahami makna dari visi tersebut sebagai berikut : 

Pelayanan Umum

: Sebagai unit wilayah terbesar kedua setelah kelurahan yang

membantu Walikota Makassar dalam penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan pemerintahaan, keamanan dan ketertiban umum, senantiasa mengedepankan koordinasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat : berupa a). Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b). Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c). Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d). Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e). Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 13

tingkat kecamatan; f). Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan. 

Aman : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan mengedepankan pelibatan masyarakat untuk senantiasa menjaga kondisi lingkungan yang kondusif serta senantiasa melakukan koordinasi para aparat keamanan.



Responsif : Dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan senantiasa merespon dengan baik keluhan masyarakat dan saran masyarakat dalam menfasilitasi penyediaan prasarana dan pelayanan umum untuk kepentingan masyarakat.

B.

Misi Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (20092014) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional, maka misi Kecamatan Bontoala adalah : 1. Meningkatkan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat; 2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; 4. Melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama; 5. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum beserta para penegak hukum; 6. Melakukan koordinasi kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan dan pembinaan administrasi kependudukan; 7. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana umum.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontoala berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresetasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja jelas dan terukur dalam renteng waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaiaan keberhasilan/kegagalan pencapaiaan tujuan dan sasaran organisasi, mencitakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sangsi. Sebagai penjabaran visi, misi Kecamatan Bontoala , maka ditetapkan 5 sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut: 1.

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.

Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah.

3.

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan diwilayah kecamatan.

4.

Terwujudnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan

lingkungan. 5.

Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundangundangan.


Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontoala Tahun 2016 sebagai berikut : NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1

2 Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan

3 Jumlah kelompok usaha masyarakat

4

ekonomi masyarakat

yang menghasilkan

1.

80%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur

80%

kecamatan Cakupan peningkatan disiplin 2.

Terwujudnya pelayanan prima dan

aparatur

kelembagaan pemerintah yang amanah

Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi/diklat Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat

80%

80%

80% 80%

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat

3.

Terwujudnya peningkatan partisipasi

Persentase jumlah lorong yang

masyarakat dalam hal pembangunan

dibenahi infrastrukturnya

diwilayah kecamatan

Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya

Terwujudnya partisipasi masyarakat 4.

dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan

Persentase Cakupan Sampah yang terangkut ke TPA

83%

80%

80%

Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat

5.

dan aparat keamanan sehingga tercapai

Jumlah kasus gangguan K3

ketentraman dan ketertiban umum,

(keamanan, ketertiban, dan

penegakan dan pelaksanaan Peraturan

kenyamanan)

80%

Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar tahun 2014-2019 yang mencakup program utama dan program pendukung. Adapun penjabaran program dan kegiatan tersebut termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut: Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 16

1.

2.

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jasa surat menyurat



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Penyediaan jasa kebersihan kantor



Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya



Penyediaan bahan bacaan



Penyediaan jasa Pengamanan Internal Kantor



Pengelolaan administrasi perkantoran



Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah



Sosialisasi kinerja pelayanan publik

Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pengadaan alat kantor



Pengadaan alat rumah tangga



Pengadaan komputer



Pengadaan meja kursi kerja/rapat



Pengadaan alat studio



Pengadaan alat komuniasi



Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan



Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor



Pemeliharaan rutin/berkala komputer



Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor



Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional



Penyediaan jasa perizinan dan Sertifikasi



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pendidikan dan pelatihan formal



Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan


5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan RKA SKPD



Penyusunan DPA SKPD



Penyusunan RENJA SKPD



Penyusunan LAKIP SKPD



Penyusunan TAPKIN SKPD



Penyusunan laporan keuangan semesteran dan leporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD

6.



Pengelolaan keuangan SKPD



Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan Lingkup Kecamatan dan Kelurahan

7.

8.



Penyediaan sarana dan prasarana persampahan



Pengelolaan persampahan dan kebersihan



Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan



Sosialisasi Tata kelola Bank Sampah



Sosialisasi kesadaran membuang sampah



Sosialisasi Penerapan Gemar MTR



Pendataan potensi retribusi persampahan



Pelatihan daur ulang sampah



Sosialisasi retribusi sampah

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan 

Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan



Pembinaan organisasi kepemudaan dan karang taruna



Pembinaan administrasi PKK tingkat kecamatan dan kelurahan

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 

Biaya operasional Kelurahan Bunga Ejaya



Biaya operasional Kelurahan Timungang Lompoa



Biaya operasional Kelurahan Bontoala Tua



Biaya operasional Kelurahan Baraya


9.



Biaya operasional Kelurahan Parang Layang



Biaya operasional Kelurahan Malimongan Baru



Biaya operasional Kelurahan Bontoala



Biaya operasional Kelurahan Gaddong



Biaya operasional Kelurahan Wajo Baru



Biaya operasional Kelurahan Tompo Balang



Biaya operasional Kelurahan Bontoala Parang



Biaya operasional Kelurahan Layang



Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan

Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 

Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan



Sosialisasi pemanfaatan taman hidroponik



Penyuluhan kelompok ekonomi kreatif

10. Program peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  Pemberdayaan masyarakat bersih drainase  Pengadaan taman kantor  Pemeliharaan taman kantor  Peningkatan kualitas infrastruktur lorong 11. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban  Koordinasi TRIPIKA  Penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan  Sosialisasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang rumah kost  Pengawasan dan penanganan ketertiban wilayah kecamatan 12. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan  Pembinaan imam kelurahan  Pengelolaan taman baca  Pengadaan buku taman baca


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2016 yang didasarkan pada SK LAN No. 239 tahun 2003 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Indikator benefit (manfaat) dan impact (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, pengukuran kedua indikator tersebut dibutuhkan pembangunan infrastruktur atas sistem data. Pemerintah Kecamatan Bontoala telah mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang diharapkan oleh stakeholder. Hal ini terlihat padaindikator kinerja yang digunakan pada tingkat outcome (hasil). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihakpihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misiorganisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SASARAN

RENCANA

NO URAIAN

Terwujudnya Peningkatan 1.

kesejahteraan ekonomi masyarakat

INDIKATOR KINERJA

Jumlah kelompok usaha

SAT

TINGKAT

UAN

CAPAIAN

PERSENTASE REALIS

PENCAPAI

RATA-

ASI

AN

RATA

TARGET

%

60

31

51,67

masyarakat yang menghasilkan

Persentase Capaian Target Sasaran 1 Terwujudnya pelayanan prima 2.

dan kelembagaan pemerintah yang amanah

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan disiplin aparatur

51,67

%

85

80,53

91,48

%

83

79

96,38

%

100

83,79

89,39


Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi/diklat

%

82

93

113,41

%

92

87,38

93,68

%

100

75,12

75,12

Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat

94

Persentase Capaian Target Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan 3.

partisipasi masyarakat dalam hal

Persentase Swadaya masyarakat

pembangunan diwilayah

terhadap keseluruhan kegiatan

%

82

94.67

115,46

%

65

104,9

161,39

kecamatan Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya

138,43

Persentase Capaian Target Sasaran 3

4.

Terwujudnya partisipasi

Persentase Cakupan Sampah

masyarakat dalam pembangunan

yang terangkut ke TPA

%

80

70,24

87,80

dan pengelolaan lingkungan Persentase Capaian Target Sasaran 4

87,80

Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, %

masyarakat dan aparat keamanan

5.

sehingga tercapai ketentraman

Jumlah kasus gangguan K3

dan ketertiban umum, penegakan

(keamanan, ketertiban, dan

dan pelaksanaan Peraturan

kenyamanan)

Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundangundangan Persentase Capaian Target Sasaran 5

Secara umum Pemerintah Kecamatan Bontoala telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 sasaran yang telah ditetapkan, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan. Rata-rata capaian seluruh sasaran adalah 86 %. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

NO

1

INDIKATOR

Satuan

Target

Realisasi

%

%

60%

31%

51,67%

Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan Persentase Pencapaian

51,67

Grafik Jumlah UKM yang di Data dari Tahun 2014-2016 100

93

80

67

60 40

35

20 0 2014

2015

2016

Jumlah UKM yang di Data Melalui KBT

Untuk sasaran Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diukur dengan indikator Jumlah UKM yang terakomodir. Pengukuran indikator ini berdasarkan data jumlah UKM yang terakomodir melalui kegiatan KBT. Dari tabel dibawah Berdasarkan data jumlah UKM yang mengikuti dan difasilitasi dari kegiatan KBT yaitu 93 UKM di Kecamatan Bontoala atau hanya mencapai 51,67 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Capaian sasaran “Terwujudnya Penigkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” yang diukur dengan indikator kinerja utama telah berhasil dicapai 51,67% atau kategori sedang. Penjelasan capaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan dibawah ini :

a. Persentase Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan Capaian kinerja indikator sasaran ini belum sepenuhnya menyentuh pemahaman masyarakat, khususnya kegiatan Fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu. Hal ini karena Fasilitasi KBT tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi masyarakat, keuntungan yang baru dirasakan oleh UKM adalah seringnya mereka dipanggil untuk ikut dalam Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 22

pameran2 yang diadakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Mengenai penambahan kuantitas produksi dan penambahan modal belum dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pihak UKM hanya memberikan dukungan yang bersifat pasif seperti keikutsertaan dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Kecamatan tetapi hal tersebut menunjukkan masyarakat telah memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kecamatan. Untuk meningkatkan minat masyarakat mengikuti kegiatan fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu (KBT) , Pemerintah Kecamatan Bontoala telah melakukan pembinaan terhadap beberapa Usaha Kecil Menengah yang dianggap produktif dan menghasilkan produk yang bisa bersaing di pasaran dengan cara mengikutkan produk-produk mereka di pameran-pameran Usaha Kecil Menengah yang diadakan Oleh Pemkot Makassar , yaitu Usaha Kue, kerajinan tangan, pembuatan sirup minuman, pembuatan tempat sampah dari hasil bahan bekas dan lain-lain. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan contoh kepada UKM – UKM lain tentang manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan Klinik Bisnis terpadu yang diadakan Pemerintah Kecamatan Bontoala, sehingga mendorong mereka untuk ikut serta dalam kegiatan fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu (KBT) . Jika dibandingkan dengan capaian target Tahun 2015, maka capaian kinerja Persentase Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan Tahun 2016 pada Kecamatan Bontoala sebesar 51,67% mengalami kenaikan sebesar 14,45% dari capaian kinerja Tahun 2015 yaitu 37,22%. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh di Optimalkannya kegiatan Klinik bisnis terpadu (KBT) yang mengarahkan dan membimbing seluruh UKM kecil menengah untuk difasilitasi agar dapat didata dan diketahui perkembangan usahanya. Dan juga komitmen serta partisipasi pihak SKPD Dinas terkait yang mendukung kegiatan ini. Secara lengkap realisasi anggaran program dan kegiatan beserta capaian kinerja kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran di atas disajikan pada Tabel 2.


Tabel 2. Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 No

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

Program Peningkatan 1

kesejahteraan sosial

Rp

570.000.000

Rp 550.000.000

96%

Rp

123.600.000

Rp 96.000.000

77,67%

Rp

693.600.000

Rp 646.000.000

86,83%

masyarakat kecamatan Program Fasilitasi 2

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Total

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 51,67 % maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 86,83% dapat disimpulkan Sedang.

2.Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah

No 1

2

3

4

5 6

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan

Ketersediaan

Sarana

Dan

Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan disiplin aparatur

Persentase

PNS

Target

Realisasi

Capaian

2016

2016

%

%

85

80,53

91,48

%

83

79

96,38

%

100

83,79

89,39

%

82

93

113,41

%

92

87,38

93,68

%

100

75,12

75,12

Satuan

yang

mengikuti

sosialisasi/diklat Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pencapaian Target Sasaran 2

94


Rata-rata capaian sasaran “Terwujudnya pelayanan prima dan kelembagaan pemerintah yang amanah” yang diukur dari 6 indikator kinerja utama telah berhasil dicapai 94% atau kategori Tinggi. Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan di bawah ini: a. Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian kinerja persentase hasil indikator “Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran” yang telah berhasil dicapai adalah 80,53 % dari target 85% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 91,48% atau kategori Sangat Tinggi. Hal ini terukur dari beberapa kategori yaitu sebagai berikut: 

Ketersediaan perlengkapan alat tulis kantor



Ketersediaan makanan dan minuman harian pegawai



Ketersediaan makanan dan minuman rapat



Kondisi kebersihan kantor yang meliputi ruangan kerja, kamar mandi, saluran air, taman, ruang rapat adn tempat ibadah



Kondisi keamanan kantor



Fasilitas listrik dan air dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan di kantor



Fasilitas Telepon dan internet dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan di kantor. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi perkantoran melalui pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.237.468.774 dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.536.569.000 atau 80,53% dengan rincian sebagai berikut:

No 1

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN Rp 1.536.569.000

REALISASI Rp 1.237.468.774

% 80,53%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 91,48% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 80,53% dapat disimpulkan telah efisien.


b. Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Capaian kinerja persentase hasil indikator “Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur” yang telah berhasil dicapai adalah 79% dari target 83% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 96,38% atau kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut dapat diukur dari jumlah peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan jumlah peralatan kerja di daftar inventaris. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi anggaran Rp. 979.099.690 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.155.259.500 atau 79%. Dengan rincian sebagai berikut: No

PROGRAM Program Peningkatan Sarana

1

dan Prasarana Aparatur

Rp

ANGGARAN

REALISASI

%

1.155.259.500

Rp 979.099.690

79%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 96,38% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 79% dapat disimpulkan telah efisien. c. Cakupan peningkatan disiplin aparatur Capaian kinerja persentase hasil indikator “Cakupan peningkatan disiplin aparatur” yang telah berhasil dicapai adalah 83,79% dari target 100% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 89,39% atau kategori Sangat Tinggi. Hal ini dapat diukur dari jumlah aparatur kecamatan yang disiplin berpakaian dinas sesuai dengan laporan kegiatan pengadaan dinas harian berserta perlengkapannya. Sebanyak 127 pasang yaitu 83 pasang Pegawai Negeri Sipil dan 44 pasang Tenaga Kontrak. Dengan nilai anggaran sebesar Rp. 90.500.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 108.000.000 atau 83,79%.]

No 1

PROGRAM Program Peningkatan Disiplin Aparatur

ANGGARAN

REALISASI

Rp. 108.000.000

Rp. 90.500.000

% 83,79%

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 89,39% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 83,79% dapat disimpulkan telah efisien. Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 26

d. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi/diklat Capaian

kinerja

persentase

hasil

indikator

“Persentase

PNS

yang

mengikuti

sosialisasi/diklat” yang telah berhasil dicapai adalah 93% dari target 82% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 113,41% atau kategori Sangat Tinggi. Persentase pegawai kecamatan Bontoala yang mengikuti sosialisasi/diklat adalah sebanyak 96 orang dari total jumlah 127 orang pegawai. Biaya pendidikan dan pelatihan tersebut berasal dari APBD pemerintah Kota Makassar. Adapun sosialisasi/diklat yang diikui dalam mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut: -

Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar

-

Diklat Kebersihan Angkatan 1- 4

-

Diklat Bela Negara

-

Sosialisasi Pembinaan Kelembagaan RT/RW

-

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

-

Bimtek SIPPD model SIM RPJMD

-

Bimtek Etika peningkatan Etika Pelayanan

-

Bimtek Manajemen Asset

-

Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

-

Sosialisasi pengelolaan Penyusunan data profil

-

Bimtek bagi Pemuda dan wanita

-

Sosialisasi Kinerja Aparatur

-

Sosialisasi Kewirausahaan bagi Pegawai akan memasuki masa Purna Bakti.

No

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%


Kapasitas Sumber Daya

Rp

342.000.000

Rp

318.083.000

93%

Aparatur

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 113,41% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 93% dapat disimpulkan telah efisien.


e. Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD Capaian kinerja persentase hasil indikator “Persentase capaian kinerja yang memuat dalam citizen charter SKPD” yang telah berhasil dicapai adalah 87,38% dari target 92% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 93,68% atau kategori Sangat Tinggi. No

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Rp

665.200.000

Rp

581.300.000

87,38

dan Keuangan


f. Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian kinerja persentase hasil indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” yang telah berhasil dicapai adalah 75,12% dari target 100% yang termuat dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 atau 75,12% atau kategori Tinggi. No

1

PROGRAM Program Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan

ANGGARAN

Rp

5.605.682.000

REALISASI

Rp

4.451.181.224

%

79,4



3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan diwilayah kecamatan No

Indikator Persentase

1

Swadaya

masyarakat

terhadap keseluruhan kegiatan Persentase

2

jumlah

Target

Realisasi

Capaian

2016

2016

%

%

82

94.67

115,46

%

65

104,9

161,39

Satuan

lorong

yang

dibenahi infrastrukturnya

138,43

Persentase Pencapaian Target Sasaran 3

a.

Persentase Swadaya masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan

Sasaran ini diukur melalui indikator dengan rata-rata capaian kinerja 115,46% . persentase ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoala telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82%, dengan uraian sebagai berikut : Jumlah dana swadaya masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan (dana swadaya). Sampai akhir triwulan IV, berdasarkan data Laporan triwulan dana swadaya yang telah dikumpulkan Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 4.883.644.918 atau sekitar 115,46% dari target ditetapkan oleh Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 3.000.000.000, atau 82% . hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoala telah melebihi dari target yang telah ditetapkan atau kategori Sangat Tinggi. No

Uraian Indikator

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% (capaian)

Program pemberdayaan 1

masyarakat berbasis wilayah

Rp. 616.243.000

Rp. 616.243.000

100

kecamatan

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 115,46% maka atas penggunanaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program di atas sebesar 100% dapat disimpulkan telah efisien.


b. Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya

Meningkatnya infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan diukur melalui indikator Persentase jumlah lorong yang dibenahi infrastrukturnya dengan target 65%.Dari data yang diperoleh untuk tahun 2016 drainase yang telah dikeruk adalah sebesar 5.245 M2 atau sekitar 104,9%, dan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 5000 M2 atau kategori Sangat Tinggi. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama tersebut yaitu adanya pembentukan Satgas Drainase di Kecamatan Bontoala, dimana Satgas tersebut bekerja tiap hari membersihkan drainase di wilayah Kecamatan Bontoala. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Bontoala telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.563.500.000 atau 13.33% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.230.000.000.

No

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

Program Peningkatan Infra 1

Struktur Tingkat Kecamatan dan

Rp 4.230.000.000

Rp 563.500.000

13.33%

Kelurahan

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 161,39%, maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 13.33% dapat disimpulkan Sangat Efisien.

4. Terwujudnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan

lingkungan a. Persentase Cakupan Sampah yang terangkut ke TPA Uraian Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

80%

70,24%

87,80%

Persentase Cakupan Sampah yang terangkut ke TPA

%


Sasaran ini diukur melalui indikator persentase cakupan pengelolaan persampahan. Pengukuran indikator ini dengan cara melihat persentase jumlah sampah yang tertangani dari wilayah Kecamatan Bontoala dimana Kecamatan Bontoala menargetkan dari seluruh sampah yang ada di wilayah Kecamatan dapat terangkut ke TPA sekitar 80 %. Untuk melayani pengangkutan sampah di wilayah, Kecamatan Bontoala memiliki prasarana dan sarana persampahan : 

14 unit mobil sampah yang melakukan pengambilan sampah di jalan-jalan protokoldan sebagian sampah rumah tangga yang berada dipinggir jalan serta mengangkut kontainer yang telah penuh.



50 unit motor tiga roda, bertugas di sepanjang jalan protokol serta tiap kelurahan ditugaskan 4 fukuda untuk mengangkut sampah-sampah rumah tangga yang berada di lorong-lorong. Data Tahun 2016 diperoleh bahwa jumlah keluarga di Kecamatan Bontoala adalah

55.733 orang, 2 Pasar Induk dan 4 Pasar Dadakan. Jumlah mobil kebersihan sebanyak 6 unit, jumlah mobil tangkasa sebanyak 8 unit dan jumlah kendaraan roda tiga sebanyak 50 unit. Jika setiap penduduk menghasilkan ±0,5 Kg sampah per hari, dan Pasar menghasilkan 16.000 Kg per hari, maka jumlah sampah yang dihasikan dalam 1 hari adalah 123.866,50 Kg atau sekitar kurang lebih 123,87M3. Untuk 50 unit kendaraan roda tiga, tiap unitnya memiliki kapasitas 375 Kg untuk mengambil sampah masyarakat. Berarti total sampah yang bisa diangkut dari masyarakat (yang tidak dapat di jangkau oleh mobil kebersihan secara langsung) ke Mobil Kebersihan untuk selanjutnya di bawa ke TPA adalah 14.700 Kg atau 14,7 M3. Untuk 6 unit mobil kebersihan memiliki kapasitas 4.500 Kg atau 4,5 M3, sedangkan 8 unit mobil tangkasa memiliki kapasitas 7.500 Kg atau 7,5 M3, maka jumlah kapasitas 14 unit mobil adalah 87.000 Kg atau 87 M3. Dengan perbandingan bahwa jumlah sampah per hari yang di hasilkan oleh 55.733 orang, 2 Pasar Induk dan 4 Pasar Dadakan adalah 123,87 M3 dan jumlah kapasitas mobil kebersihan sebanyak 16 unit dan 50 unit motor tiga roda adalah 87 M3, maka bisa Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 31

dikatakan bahwa sampah yang berada di wilayah Kecamatan Bontoala belum terangkut seluruhnya ke TPA dengan persentase mencapai 70,24% tetapi telah mencapai target kinerja jangka menengah sebesar 87,8% dibandingkan target kinerja sebesar 80% atau kategori sedang. Belum terangkutnya semua sampah di wilayah Kecamatan Bontoala karena sebagian besar rumah penduduk berada dalam lorong sedangkan kendaraan roda tiga yang bertugas mengambil sampah rumah tangga ditiap kelurahan hanya berjumlah 4 unit, kendaraan tiga roda tersebut belum mencukupi untuk mengangkut sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Bontoala.Selain itu mobil angkutan sampah yang dimiliki juga belum mencukupi untuk mengangkut sampah diwilayah Kecamatan Bontoala. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Bontoala telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 6.974.279.250 atau 94,77%dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.359.052.500.

No

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

Rp 7.359.052.500

Rp 6.974.279.250

94,77%


Pengelolaan Sampah Lingkup Kecamatan dan Kelurahan

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 87,80%, maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 94,77% dapat disimpulkan telah efisien. 5. Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-undangan

a. Jumlah kasus gangguan K3 (keamanan, ketertiban, dan kenyamanan) Menurut data untuk tahun 2016 terdapat sekitar 840 kasus gangguan kantibmas sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2016 terdapat sekitar 678 kasus gangguan kantibmas di 12 kelurahan kecamatan Bontoala. Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun 2016 32

No

Uraian Indikator

Satuan (%)

Target Realisasi

Capaian

Jumlah kasus gangguan K3 1

(keamanan, ketertiban, dan kenyamanan)

%

72

59

82

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi capaian persentase penurunan gangguan kantibmas dibandingkan tahun sebelumnya adalah 13%, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoala lebih rendah dibanding target yang ditetapkan yaitu 72% penurunan gangguan kantibmas. Untuk mencapai target ditahun yang akan datang maka Pemerintah Kecamatan Bontoala akan semakin meningkatkan koordinasi dengan unsur Tripika (Camat, Polsekta dan Danramil) khususnya babinsa dan Babinkantibmas yang berada di Kelurahan.

1. Jumlah PKL yang ditertibkan Untuk mewujudkan ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kecamatan Bontoala, maka Seksi Pemerintahan dan Trantib umum Kecamatan dan Kelurahan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa penertiban PK-5 dan Asongan yang tidak sesuai dengan Perda dan edaran walikota yaitu dilarang berjualan di badan jalan dan diatas drainase. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2016 terdapat 432 Pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Bontoala. Adanya peningkatan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Bontoala dikarenakan Kecamatan Bontoala merupakan salah satu Sentra Perekonomian di Kota Makassar sehingga sangat memungkinkan munculnya Pedagang Kaki Lima, hal ini terlihat pada grafik dibawah ini dimana dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan jumlah pedagang kaki lima tiap tahunnya. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima diwilayah Kecamatan Bontoala maka Pemerintah Kecamatan Bontoala bekerjasama dengan Instansi terkait untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima khususnya di jalan-jalan protokol yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. dan dari beberapa kali penertiban, diperoleh data Jumlah PK-5 yang dibina di tahun 2016 ada sekitar 4532 PK-5 atau sekitar 8,25 % dari total jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Bontoala.


Grafik Jumlah PK5 dari Tahun 2011 s/d 2016 350 300 250

315

432

2015

2016

271 235

213

200 150 100 50 0 2012

2013

2014 Jumlah PK5

GRAFIK JUMLAH PK-5 YANG DITERTIBKAN TAHUN 2011 S.D. 2016 60 50

Jumlah

40 30 20 10 0 PK-5 yang ditertibkan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21

29

47

49

26

57

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa terdapat sekitar 500 Pedagang kaki lima yang ditertibkan di wilayah Kecamatan Bontoala dengan persentase sekitar 118,75 % . Hal ini menunjukkan Kecamatan Bontoala telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 432 PK5 yang ditertibkan. Telah tercapainya target tersebut dikarenakan pada tahun ini Kecamatan Bontoala khususnya Seksi Pemerintahan bekerjasama dengan Personil Satpol PP yang diperbantukan di Kecamatan, rutin melakukan patroli di wilayah.


Untuk mengantisipasi peningkatan PK-5 dan asongan di wilayah Kecamatan Bontoala, selain bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penertiban, Pemerintah Kecamatan Bontoala juga telah memiliki mobil patroli “Jaga Kota” yang beroperasi setiap hari untuk melakukan penertiban di wilayah Kecamatan Bontoala, selain itu penambahan personil satpol PP yang di perbantukan di Kecamatan juga menjadi prioritas utama di tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 Kecamatan Bontoala tahun ke-5, maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 81% untuk persentase penurunan gangguan kantibmas sedangkan untuk jumlah PKL yang ditetibkan telah melebihi dari target 40 jumlah PKL yang ditertibkan. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Bontoala telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.380.532.800 atau 99,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.384.180.000. No

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%


Kualitas Penangangan

Rp 1.384.180.000

Rp1.380.532.800

99,74%

Rp 1.384.180.000

Rp1.380.532.800

99,74%

Ketentraman dan Ketertiban Total

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 82% maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 99,74% dapat disimpulkan telah efisien.


REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran secara total yang telah direalisasikan oleh SKPD Kecamatan Bontoala dapat diuraikan pada table berikut ini : Tabel Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Bontoala Kota Makassar

Jenis Belanja

Anggaran

Persentase

Realisasi

(%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Pokok PNS/Uang Refresentatif

Rp. Rp.

4.188.690.000

4.132.939.248

98,67

Tunjangan Keluarga

Rp.

349.159.000

344.997.984

98,81

Tunjangan Jabatan

Rp.

483.000.000

451.400.000

93,46

Tunjangan Fungsional Umum

Rp.

46.870.000

46.510.000

99,23

Tunjangan Beras

Rp.

236.552.000

234.650.520

99,20

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Rp.

39.945.000

39.693.490

99,37

Pembulatan Gaji

Rp.

100.000

59.136

59,14

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Rp.

2.636.000

0

0

Rp.

2.636..000

0

0

BELANJA LANGSUNG

Rp.

23.219.206.000

17.329.544.938

66,35

Belanja Pegawai

Rp.

1.991.525.000

1.792.405.000

90,00

Belanja Barang dan Jasa

Rp.

16.393.881.000

14.557.604.938

88,80

Belanja Modal

Rp.

4.833.800.000

979.535.000

20,26

28.566.158.000

22.579.795.316

78,98

JUMLAH

5.344.316.000

5.250.250.378

98.24


SKPD Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada tahun 2016 telah mampu merealisasikan keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran sesuai rencana strategis SKPD Kecamatan Bontoala Kota Makassar yakni Belanja Tidak Langsung terealisir sebesar Rp.5.986.362.684,- dan Belanja Langsung terealisir sebesar Rp. 22.579.795.316,-. Dengan nilai ini maka kinerja yang dicapai oleh SKPD Kecamatan Bontoala dengan kriteria baik.


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Kecamatan Bontoala Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kecamatan Bontoala pada tahun anggaran 2014 dan perkembangan daritahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 2014-2019 menunjukkan perkembanganyang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Capaian kinerja yang dicapai merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat SKPD Kecamatan Bontoala serta dukungan pihak terkait lainnya. Pada tahun anggaran 2016 capaian kinerja Kecamatan Bontoala digolongkan dalam kategori predikat baik. Meskipun beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi terkait, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Sedangkan capaian dari seluruh kegiatan sangat baik belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp.22.579.795.316,-. Nilai capaian ini bukanlah merupakan akhir dari peningkatan kinerja tetapi terus berupaya mengantisipasi berbagai permasalahan atau problematika yang timbul dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan kota di masa mendatang. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucap terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu di dalam proses pelaksanaan program/kegiatan sampai dalam penyusunan LAKIP, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan bagi masyarakat Kota Makassar.


RINGKASAN EKSEKUTIF SYAMSUL BAHRI, S.IP. Lakip Kecamatan Bontoala Kota Makassar Tahun

Recommend Documents