RINGKASAN EKSEKUTIF A. LATAR BELAKANG

RINGKASAN EKSEKUTIF A. LATAR BELAKANG Dalam melaksanakan studi Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian digunakan beberapa dasar peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan studi ini, diantaranya: 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pasal 20,21, 22 dan pasal 27,28, 29 2) PP No. 56/2009 tentang Penyelenggaraan KA 3) PP No. 72/2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan KA 4) Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah serta pengoperasian/ pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dilakukan oleh badan penyelenggara yang dibentuk khusus untuk itu. Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian

dan

pengawasan

lalu

lintas

dilaksanakan

dengan

mengutamakan dan memperhatikan pelayanan kepentingan umum atau masyarakat pengguna jasa kereta api, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan kereta api yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib, dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dalam rangka memenuhi 1 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

kepentingan Pemerintah sebagai Pembina lalu lintas angkutan kereta api serta memenuhi kepentingan masyarakat pengguna kereta api, maka diwujudkan dalam berbagai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai jaringan pelayanan kereta api, struktur dan golongan tarif, tanggung jawab pengangkut dan tata cara pengangkutan penumpang dan barang serta pelayanan untuk orang cacat dan sakit. Saat ini moda kereta api masih merupakan moda transportasi yang menjadi pilihan dan banyak diminati masyarakat karena mempunyai jadwal yang teratur dan tarifnya yang dianggap terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Dalam melakukan perjalanan kereta api tidak dapat berhenti di sembarang tempat. Disamping itu perjalanan kereta api juga sudah diatur jadwal pemberangkatan dan tibanya pada stasiun-stasiun tertentu. Dengan demikian pengoperasian kereta api merupakan suatu system yang kompleks yang melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan sustu system yang baik. Pada saat ini masih terjadi kecelakaan kereta api, yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: tabrakan kereta pai dengan kereta api, tabrakan kereta api dengan lalu lintas angkutan jalan diperlintasan sebidang, kereta api anjlog, terjadinya banjir dan longsor yang mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk membantu meningkatkan pelayanan perkeretaapian yang sesuai standar pelayanan yang ditetapkan sehingga diharapkan memberikan layanan optimal kepada pengguna jasa/masyarakat. Undang-undang No. 23 tahun 2007 dengan jelas member kesempatan kepada pihak manapun untuk menjadi operator/penyelenggara kereta api baik dari segi prasarana, sarana dan pelayanan yang selama ini hanya diberikan kepada PT KA. Konsekuensinya semua pihak yang berminat baik pemerintah

daerah/BUMD

maupun

swasta

dalam

perkeretaapian 2

Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

diperbolehkan. Oleh karena itu perlu disiapkan perangkat kelengkapan pedoman untuk penyelenggaraan dan pengoperasian bidang perkeretaapian. B. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Maksud adalah melakukan studi penyusunan kebutuhan NSPK Bidang Perkeretaapian b. Tujuan Kegiatan Tujuan adalah tersusunnya kebutuhan dan prioritas NSPK bidang perkeretaapian C. METODOLOGI STUDI Dalam melaksanakan studi ini, dilakukan beberapa tahap pelaksanaan dan tahapan, seperti tampak pada gambar 1, 2, dan 3 di bawah ini.

3 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambar 1. Alur PikirStudi

Gambar 2. Pola Pikir Studi 4 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selain masalah substansial yang harus terpenuhi, pelaksanaan studi juga harus memenuhi kerangka waktu yang disediakan. Pada Gambar 3 disampaikan urutan proses pelaksanaan studi ini. Secara umum studi ini terdiri dari 4 tahapan utama (persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyempurnaan) dan setting waktu dan bahasannya disesuaikan dengan kewajiban pengumpulan laporan (laporan pendahuluan, antara, draft akhir, dan akhir). Jadual alokasi waktu dan sumber daya studi ini secara lengkap disampaikan pada laporan pendahuluan. Setiap tahap studi di-set untuk menyelesaikan kegiatan sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan, meliputi kegiatan: a. Inisiasi studi berupa konsolidasi tim, studi literatur, dan pemantapan metodologi, b. Persiapan survai berupa survai primer dan sekunder c. Persiapan analisis, terutama identifikasi kebutuhan NSPK perkeretaapian, penentuan indicator perkeretaapian agar dapat diciptakan angkutan Kereta Api yang handal. (2) Tahap Pengumpulan Data, meliputi kegiatan: a. Pelaksanaan survei wawancara di Ditjen KA dan PT KA dan industri KA b. Pengumpulan

data-data

dan

peraturan-peraturan

perundangan

Perkeretaapian serta kajian yang ada saat ini, dan yang sedang dikerjakan, serta yang akan disiapkan di PT KA, LITBANG KA dan Ditjen KA (3) Tahap Analisis, meliputi kegiatan: a. Pemetaan NSPK yang sudah ada saat ini, pemetaan kebutuhan NSPK b. Penentuan kebutuhan NSPK c. Menyusun Rancangan NSPK di bidang Perkeretaapian (4) Tahap Penyempurnaan, meliputi kegiatan: a. Menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi b. Penyempurnaan substansial dan editorials sesuai masukan dari pemberi kerja, 5 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

c. Pembuatan ringkasan (executive summary) hasil studi,

INISIASI STUDI - Konsolidasi tim - Studi literature

PERSIAPAN SURVEY -

Persiapan form survey primer & daftar data sekunder Persiapan daftar studi perencanaan lainnya untuk update data Penentuan NSPK apa saja yang diamanatkan oleh UU dan PP yang berlaku Identifikasi NSPK yang telah ada dan juga yang belum ada. Identifikasi kebutuhan NSPK "ideal" untuk dapat memenuhi fungsi pembinaan (pengaturan, pengendalian, dan pengawasan) oleh pemerintah serta fungsi penyelenggaraan oleh badan usaha.

PENGUMPULAN DATA - Survey sekunder: Pengumpulan peraturan perundangan, standar-standar perkeretaapian yang ada baik dan masih berlaku hingga saat ini, draft-draft peraturan perundangan, draft standar-standar perkeretaapian, serta daftar peraturan perundangan dan standar perkeretaapian yang akan disusun & Studi Literatur - Survey Primer : Mewawancarai Ditjen KA, PT KA, dan BAPPENAS

KOMPILASI DATA - Hasil Survey Primer - Hasil Survey Sekunder

REVIEW - Review NSPK saat ini - Review NSPK yang dibutuhkan

A


RINGKASAN EKSEKUTIF

A

ANALISIS - Kajian ke-update-an NSPK - Kajian kelengkapan - Kajian konflik/benturan vertikal & horizontal antar peraturan - Lain-lain : KA Khusus KA Cepat

FINALISASI STUDI -

Kesimpulan Rekomendasi Pemetaan NSPK Perkeretaapian Indonesia Ringkasan Eksekutif Penyempurnaan editorial

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Studi

D. HIRARKI

PERATURAN

DAN

NSPK

PERKERETAAPIAN

INDONESIA 1. Definisi Berikut akan dijelaskan mengenai definisi, ruang lingkup dan peran dari masing-masing peraturan perundangan dan acuan teknis yang berlaku di Indonesia. a. PERATURAN PEMERINTAH (PP) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan

oleh

Presiden

untuk

menjalankan

Undang-undang 7


RINGKASAN EKSEKUTIF

sebagaimana mestinya. Didalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Bentuk perundang-undangan yg dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang (Sumber : www.KamusBahasaIndonesia.org) b. KEPUTUSAN MENTERI (K EPMEN ) Keputusan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri. Materi muatan Keputusan Menteri (Kepmen) adalah materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana mestinya. C.

RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (RSNI) i.

Standar Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan kesehatan,

syarat-syarat

lingkungan

keselamatan,

hidup,

keamanan,

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Sumber : PP No. 102 tahun 2000). [n] ukuran tertentu yg dipakai sbg patokan: petugas dr instansi itu menguraikan -- gedung sekolah yg baik; (2) n ukuran atau tingkat biaya hidup: -- hidup di kota Medan lebih tinggi dp -- hidup di kota Bandung; (3) n Dag sesuatu yg 8 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sbg ukuran nilai (harga): negara-negara tertentu memakai -- emas; (4) a baku: bahasa yg dipakai pd surat kabar tertentu dapat dianggap

telah

–

(Sumber

:

www.KamusBahasaIndonesia.org) ii. Standardisasi Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak. (Sumber : PP No. 102 Tahun 2000). Penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dsb) dng pedoman (standar)

yg

ditetapkan

(sumber

:

www.KamusBahasaIndonesia.org) iii. Standar Nasional Indonesia (SNI) Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional ((Sumber : PP No. 102 Tahun 2000).  Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait (Sumber : PP No. 102 Tahun 2000).  Peran Standardisasi Nasional Peran Standardisasi Nasional dalam masyarakat 1) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, perilaku usaha, tenga kerja, dan 2) Masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan keamanan, kesehatan maupun pelestarian 3) Fungsi lingkungan hidup; 9 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

4) Membantu kelancaran perdagangan; 5) Mewujudkan

persaingan

usaha

yang

sehat

dalam

perdagangan. D.

NORMA STANDAR PEDOMAN KRITERIA (NSPK ) i. Norma Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (Sumber : PP No. 25 tahun 2000). Di dalam tripologi norma, kita mengenal adanya tiga macam norma, yaitu : 1) Norma Tingkah Laku (yang lingkupnya terbatas), yang terdiri atas : a. perintah; b. larangan; c. kebolehan; dan d. pembebasan; 2) Norma Kewenangan/Kompetensi; dan 3) Norma yang Mengubah Norma. [n] (1) aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dl masyarakat, dipakai sbg panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yg sesuai dan berterima: setiap warga masyarakat harus menaati -- yg berlaku; (2) aturan, ukuran, atau kaidah yg dipakai sbg tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan

sesuatu

(sumber

:

www.KamusBahasaIndonesia.org) ii. Standar


RINGKASAN EKSEKUTIF

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah (Sumber : PP No. 25 tahun 2000). [n] ukuran tertentu yg dipakai sbg patokan: petugas dr instansi itu menguraikan -- gedung sekolah yg baik; (2) n ukuran atau tingkat biaya hidup: -- hidup di kota Medan lebih tinggi dp -- hidup di kota Bandung; (3) n Dag sesuatu yg dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sbg ukuran nilai (harga): negara-negara tertentu memakai -- emas; (4) a baku: bahasa yg dipakai pd surat kabar tertentu dapat dianggap telah (sumber : www.KamusBahasaIndonesia.org) iii. Pedoman Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (Sumber : PP No. 25 tahun 2000) [n] (1) alat untuk menunjukkan arah atau mata angin (biasanya spt jam yg berjarum besi berani); kompas: sebelum ada -- , orang menggunakan bintang untuk menentukan arah perjalanan perahu; (2) kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; (3) hal (pokok) yg menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu: di samping syarat-syarat yg lain, para penyunting perlu menguasai -- ejaan; (4) pemimpin (yg menerangkan

cara

perkumpulan):

surat

menjalankan edaran

dr

–

atau besar

mengurus (sumber

:

www.KamusBahasaIndonesia.org)


RINGKASAN EKSEKUTIF

iv. Kriteria Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (www.pu.go.id) [n] ukuran yg menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu (sumber : www.KamusBahasaIndonesia.org) 2. Hirarki Peraturan Perundanganan yang berlaku di Indonesia Seiring berjalannya waktu, perbaikan dalam tatanan perundangan di Indonesia terus dilakukan. Hingga tahun 70an, hirarki peraturan perundangan di Indonesia terdiri dari 13 level dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi dan Kep. KDH Tingkat II sebagai peraturan terendah. Banyaknya level yang dibentuk mengakibatkan tidak efektifnya sistem perundangan yang berlaku. Permasalahan birokrasi menjadi tokoh sentral pada masa tersebut. Kemudian, pada tahun 2000 melalui TAP MPR III/2000 ditetapkan sistem perundangan yang baru yang terdiri dengan 7 level dengan UUD 1945 tetap sebagai peraturan tertinggi dan PERDA sebagai peraturan terendah. Perubahan kembali dilakukan pada Tahun 2004 dengan memperkecil level menjadi 5 level. Perubahan terjadi dengan menjadikan memfleksibelkan TAP MPR dan menjadikan UU beserta PERPU kedalam satu level (lihat Gambar 4). Berkaitan dengan studi yang dilakukan, yang perlu ditekankan adalah kedudukan dari PerMen dimana PerMen tersebut berada pada level di bawah PP. Perlu digarisbawahi juga bahwa dalam hirarki peraturan perundangan yang berlaku saat ini tidak disebutkan mengenai keberadaan Keputusan Dirjen.. Namun sebagai pengantar, Keputusan Dirjen merupakan peraturan yang terlepas dari hirarki yang berlaku sehingga bersifat tidak mengikat secara hukum melainkan bersifat acuan dalam bertindak sehingga dalam praktiknya harus disesuaikan dengan kondisi dimana Keputusan 12 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dirjen tersebut diberlakukan.

TAP MPRS XX/1966 Jo. TAP MPR V/1973 Jo. TAP MPR No. IX/MPR/1978

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

UUD 1945 TAP MPR UU/ PERPU PP KEPPRES KEPMEN Kep. KepalaLembaga Pemerintahandan Departemen Kep. Dirjen Departemen Kep. KepalaBadan Negara Non Pemerintah yang dibentuk denganUU PerdaTk. I Kep. KDH Tk. I PerdaTk. II Kep. KDH Tk. II

TAP MPR III/2000 (Pasal 2) +(Pasal 3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPPRES / PerMen PERDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UU. 10Tahun2004 (Pasal7)

1. 2. 3. 4. 5.

UUD 1945 UU/ PERPU PP PerPres/ PerMen PERDA

UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPPRES / PerMen PERDA

Gambar 4 Perubahan hirarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia Berdasarkan Gambar 5

dan juga pembahasan diatas, maka dapat

ditetapkan bahwa studi yang dilakukan berada pada level PerMen dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari hal-hal yang disebutkan dalam PP. Mengenai sejauh mana lingkup bahasan yang harus dilakukan akan dibahas selanjutnya. a.

Undang-Undang (UU) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang-Undang adalah :



Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan 13


RINGKASAN EKSEKUTIF

kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. 

Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UndangUndang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. b. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden mestinya.

untuk

Materi

menjalankan Undang-Undang muatan

Peraturan

(UU)

Pemerintah

sebagaimana

adalah

materi

untuk menjalankan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya. c. Keputusan Menteri (KepMen) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri. Materi muatan Keputusan Menteri (Kepmen) adalah materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana mestinya. Secara umum, KepMen memiliki karakteristik: 1)

Merupakan rincian dari PP

2)

Bersifat instruktif dan mengatur

3)

Mengikat secara hukum (harus dipatuhi)

4)

Item yang dimasukkan tergantung pada aspek yang diatur, bias berupa salah satu atau kombinasi dari hal-hal berikut :

a.

Administratif

b.

Mekanisme 14


RINGKASAN EKSEKUTIF

c.

Organisasi

d.

Teknis Dalam praktisnya, peraturan perundangan sangat dipengaruhi oleh lingkup berlakunya peraturan perundangan tersebut sehingga seringkali dibutuhkan media peraturan yang berada diluar hirarki peraturan perundangan namun juga diakui. Peraturan perundangan seperti ini tidak bersifat mengikat namun lebih kepada acuan bertindak sehingga dapat sangat fleksibel digunakan untuk kondisi-kondisi yang variatif. Peraturan-peraturan seperti ini umumnya dikeluarkan dalam Keputusan Dirjen dan dapat berbentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pedoman Teknis, Standar Teknis, Manual, ataupun Standard Code. Gambar 5 menjelaskan mengenai kedudukan dari Keputusan Dirjen dengan kaitannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. KepDirjen hanya memiliki kekuatan hukum ketika ditentukan secara hukum bahwa KepDirjen yang bersangkutan wajib digunakan sebagai acuan. Dengan kata lain, sangat kondisional. Namun, disamping hal tersebut, KepDirjen tetap memberikan jaminan efektifitas dan efisiensi atas segala sesuatu yang dikandungnya jika digunakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan kondisi yang disebutkan didalamnya. Oleh karena itu, secara umum karakteristik dari KepDirjen adalah sebagai berikut:

1) Merupakan ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan bertindak 2) Tidak mengikat secara hukum 3)

Dapat berbentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pedoman Teknis, Standard Teknis, Manual ataupun Standard Code.

4)

Bersifat sangat rinci menjelaskan metoda/tahapan analisis, tahapan prosedur ataupun mekanisme administratif

5)

Item yang dimasukan tergantung pada aspek yang dibahas, bisa hanya aspek teknis, adminstratif, mekanisme ataupun campuran dari itu semua 15


RINGKASAN EKSEKUTIF

UU 23/2007 PP 56/2009 Penyelenggaraan Sistem Perkeretaapian

Peraturan & Perundangan2an PerMen

PerMen

KepDirjen

KepDirjen

KepDirjen

KepDirjen

KepDirjen

PerMen

KepDirjen

KepDirjen

KepDirjen

KepDirjen

Standard Teknis, Prosedur Metodologi

Gambar 5 Kedudukan KepDirjen dalam hirarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia Garis merah pada Gambar 5 menandakan bahwa KepDirjen pada dasarnya merupakan peraturan pendukung yang tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak kekuatan hukum yang kuat. Dalam bidang perkeretaapian, UU yang mengatur segala sesuatu mengenai perkeretaapian adalah UU No 23 Tahun 2007 yang kemudian dijabarkan kembali sedikitnya kedalam 3 buah PP, yaitu PP No 56 Tahun 2009, PP No 72 Tahun 2009, dan satu lagi PP yang baru akan diresmikan. Setiap PP tersebut kemudian dijabarkan kembali oleh beberapa PerMen seperti terlihat pada Gambar 6


RINGKASAN EKSEKUTIF

UU 23/2007 PP 56/2009

PP 72/2009

PP xx/20xx

Penyelenggaraan Sistem Perkeretaapian

Lalu-lintas & Angkutan KA

Pemeriksaan & Penelitian Penyebab Kecelakaan

PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen PerMen

Gambar 6 Struktur peraturan perundangan perkeretaapian di Indonesia Mengenai penyelenggaraan perkeretaapian, penyusunan PerMen mengacu kepada PP No 56 Tahun 2009 dan berdasarkan pasal 114 dan 321, yaitu mengenai persyaratan teknis prasarana perkeretaapian dan juga persyaratan teknis pembangunan prasarana perkeretaapian. Baris yang berwarna merah menyatakan pasal pada PP No 56 Tahun 2009 yang dijadikan acuan dalam hal persyaratan teknis prasarana perkeretaapian dan baris yang berwarna biru merupakan pasal acuan dalam hal persyaratan teknis pembangunan prasarana sedangkan baris yang berwarna oranye merupakan PerMen yang sedang dalam proses penyusunan. E. PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KERETA API a. Panjang rel Sarana jalan rel merupakan infrastruktur vital bagi transportasi kereta api (KA), yang mendukung kelancaran operasional KA. Investasi untuk pembangunan rel sebenarmya tidak sebesar pembangunan jalan raya, karena pembangunan rel hanya


RINGKASAN EKSEKUTIF

membutuhkan lahan yang sedikit dan tidak merusak ekosistim lingkungan di daerah. Dalam periode 2004-2008 total penjang rel KA di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 1,6% yaitu menjadi 4,813,000 km dibandingkan 4.517.197 km pada 2004. Semakin meningkatkannya panjang rel selama periode waktu 5 tahun ini karena banyaknya peremajaan dan pembangunan rel. Untuk meningkatkan sarana jalan rel KA, pemerintah giat melakukan rehabilitasi dan membuka sejumlah rel yang tidak dioperasikan lagi, untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Selain itu pemerintah juga menata perlintasan KA yang banyak dipenuhi pemukiman kumuh agar perlintasan rel menjadi aman. Bahkan, menurut Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan anggaran program revitalisasi berupa perbaikan dan pergantian bantalan rel kereta api (KA) dari kayu ke beton pada 2008 mencapai Rp19 triliun. Pada 2009 Departemen Perhubungan menyediakan anggaran perbaikan sarana jalur kereta api, mulai dari Tanjung Priok sampai Stasiun Kota, di Jakarta sebesar Rp 20 miliar. Ini merupakan program penataan perlintasan KA yang dipenuhi permukiman kumuh agar menjadi aman. Sepanjang 2009 sejumlah jalur rel yang baru bertambah diantaranya jalur ganda Patuguran-Purwokerto (Jawa Tengah) sepanjang 34,9 km, serta jalur Petarukan – Larangan (Jawa Tengah) sepanjang 30,5 km. b. Perkembangan stasiun Selain sebagai tempat pemberhentian kereta api, stasiun juga berfungsi bila terjadi persimpangan antarkereta api sementara jalur lainnya digunakan untuk keperluan cadangan dan langsir. Di dalam stasiun dilengkapi dengan peron yaitu tempat naik-turun para penumpang di stasiun, jadi peron adalah lantai pelataran tempat para penumpang naik-turun dan jalur rel melintas di stasiun. Sekarang ada dua macam konstruksi lantai peron, yaitu 18 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

yang dibuat sebelum Perang Dunia II umumnya dengan lantai rendah; sedangkan bentuk kedua adalah yang dibangun setelah Proklamasi umumnya dengan lantai modifikasi yang ditinggikan. Pada saat ini pada stasiun besar umumnya ada dua macam lantai peron, yang asli berlantai rendah dan yang telah disesuaikan dengan lantai tinggi. Di stasiun Tanah Abang, seperti halnya kebanykan stasiun kereta di Jepang, para penumpang tidak dapat menyeberang jalur begitu saja, harus melalui jembatan penyeberangan (dalam hal stasiun Tanah Abang stasiun berada di atas jalur rel). Kereta produksi sebelum 1920 umumnya mempunyai tanngga untuk turun ke bawah. Sedangkan kereta buatan sebelum tahun 1941 mempunyai tangga di dalam. Karena pada umumnya stasiun didirikan sebelum Perang Dunia II, maka lantai peron sama dengan lantai stasiun. Akibatnya para penumpang akan sulit turun-naik dari peron lama yang rendah, sedangkan kereta yang beroperasi kini pada umumnya dibuat setelah tahun 1965 yang berlantai dengan tangga yang tinggi. Pada umumnya, stasiun kecil memiliki tiga jalur rel kereta api yang menyatu pada ujung-ujungnya. Penyatuan jalur-jalur tersebut diatur dengan alat pemindah jalur yang dikendalikan dari ruang PPKA. Selain sebagai tempat pemberhentian kereta api, stasiun juga berfungsi bila terjadi persimpangan antarkereta api sementara jalur lainnya digunakan untuk keperluan cadangan dan langsir. Menurut data Dirjen Perkeretaapian, dalam periode lima tahun terakhir jumlah stasiun tidak mengalami perkembangan berarti. Pada 2004 jumlah stasiun tercatat sebanyak 571 unit, yang tersebar di daerah operasi Jawa 437 unit (76,5%) dan divisi regional Sumatera 134 unit (23,5%). Sedangkan pada 2008, jumlah stasiun berkurang 1 unit menjadi 570 unit yang terdiri dari 441 unit (77,4%) di Jawa dan sisanya 129 unit (26,4%). Di Jawa terdapat penambahan stasiun dari 437 unit menjadi 441 unit, sebaliknya di Sumatera terjadi penutupan stasiun dari 134 unit menjadi 129 unit.


RINGKASAN EKSEKUTIF

c. Perkembangan jumlah kereta api - Pertumbuhan jumlah lokomotif Dalam periode lima tahun terakhir 2004-2008 pertumbuhan rata-rata jumlah lokomotif yang dioperasikan sangat minim yaitu - 0,9% per tahun. Pada 2004 jumlah lokomotif masih 354 unit, namun dalam tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan sehingga berkurang menjadi hanya 341 unit pada 2008. Kondisi lokomotif yang dioperasikan saat ini bervariatif, dengan tingkat laik operasi berkisar dari 30%-95%. Dari sejumlah 341 unit lokomotif yang ada pada 2008, hampir seluruhnya sudah tua yaitu sekitar 82% berumur antara 16 tahun-30 tahun. Sementara sisanya bahkan sudah mencapai umur di atas 30 tahun. Penurunan jumlah lokomotif disebabkan karena sebagian besar sudah tua. Selain itu juga kurang ketersediaan suku cadang dari luar negeri karena tidak diproduksi lagi. Disamping itu PT. KAI sebagai operator kereta api belum mempunyai dana yang cukup untuk membeli kereta api baru. Menurunnya kondisi sarana seperti lokomotif dan kereta api merupakan problem berat yang dihadapi oleh PT KAI, sebab berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan 2008 jumlah lokomotif yang siap dioperasikan sebanyak 341 unit terdiri dari 303 unit (88,8%) merupakan jenis Lok besar. Pengoperasioan Lok besar ini terbanyak di Jawa yaitu 172 unit, di Sumatera Selatan 90 unit, di Sumatera Utara 30 unit dan Sumatera Barat 11 unit. Jenis Lok sedang berjumlah 19 unit atau sekitar 5,6% dari total lokomotif. Hampir seluruhnya dioperasikan di wilayah Jawa yaitu 18 unit. Sedangkan sisanya 1 unit dioperasikan di Sumatera Barat. F. HASIL PEMETAAN NSPK PERKERETAAPIAN DALAM BENTUK MATRIKS POHON Dari hasil kajian yang telah dilakukan diketahui hal sebagai berikut:


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari pemetaan yang telah dilakukan (Terdapat pada bagian lampiran laporan ini), terdapat 2 bagian besar pemetaan yang telah dilakukan, yaitu: 1. Prasarana Kereta Api 2. Sarana Kereta Api Masing-masing pemetaan tersebut memuat hasil pemetaan tentang: -

Desain/Perencanaan

-

Pengujian

-

Operasi

-

Perawatan

-

Pemeriksaan

-

Kepengusahaan

Prasarana Kereta Api sendiri memiliki bagian-bagian kelengkapan yang sangat kompleks, mulai dari stasiun, terowongan, peralatan fasilitas pengoperasian (Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik) serta berbagai bagian hal lainnya. Sarana Kereta Api juga memiliki bagian-bagian yang sangat banyak dan kompleks, seperti Lokomotif, gerbong, kereta dan bagian lainnya. Dalam memberikan pelayanan yang baik dan menjamin keselamtan para penumpang, maka pemerintah baik melalui operator, regulator dan badan mentri perhubungan membuat berbagai NSPK yang berbentuk peraturan-peraturan dan standar terkait perkeretaapian Indonesia. Secara bertahap NSPK tersebut disusun dan diresmikan satu persatu. Dari sejumlah peraturan perkeretaapian yang pernah ada, konsultan mencoba mengumpulkan dan meringkasnya yang ditampilkan pada lampiran laporan ini. Serta dari NSPK Perkeretaapian yang ada, maka konsultan mencoba menyusun pemetaan terhadap NSPK tersebut yang terdapat pada bagian lampiran laporan ini. Dimana secara garis besar, matriks pohon tersebut dapat digambarkan seperti pada tabel berikut: 21 Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perkeretaapian

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1 Gambaran Matriks Pohon NSPK Perkeretaapian

LOKO MOTIF

Kereta SARANA Gerbon g

Peralata n Khusus

PRASARANA

Jalur KA

Jalan Rel

KETERANGAN Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Bagian Pengoperasian Lokomot Perawatan if Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Bagian Pengoperasian Kereta Perawatan Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Bagian Pengoperasian Gerbong Perawatan Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Bagian Pengoperasian Peralatan Perawatan khusus Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Bagian Pengoperasian Jalur KA Perawatan Pemeriksaan Kepengusahaan Bagian- Desain/Perencanaa Bagian n

Norma

Standar

Pedoman

Kriteria


RINGKASAN EKSEKUTIF

KETERANGAN Jalan Rel Pengujian Pengoperasian Perawatan Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Jembat Bagian Pengoperasian an Jembatan Perawatan Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Terowo Bagian Pengoperasian ngan Terowon Perawatan gan Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa n Bagian- Pengujian Stasiun Bagian Pengoperasian Stasiun Perawatan Pemeriksaan Kepengusahaan Desain/Perencanaa BagianBagian n Fasilitas Pengujian Fasilita Pengoper s Pengoperasian asian Pengop (Sinyal, Perawatan erasian Telekom unikasi, Pemeriksaan Listrik) Kepengusahaan

Norma

Standar

Pedoman

Kriteria


RINGKASAN EKSEKUTIF

G. KESIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan Dari hasil Studi dan pemetaan terhadap kondisi NSPK Perkeretaapian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Dari

hasil

studi

dan

pengamatan

yang

telah

dilakukan,

tidak

berkembangnya perkeretaapian di Indonesia diakibatkan oleh berbagai hal, seperti tampak kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan transportasi massal, dengan lebih giatnya pemerintah membangun dan meresmikan jalan-jalan baru dibandingkan jalur-jalur KA. Penggunaan Bahan bakar bertarif industry untuk operasional KA, dan bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan pribadi, serta berbagai hal lainnya. b. Dari hasil pemetaan NSPK Perkeretaapian yang telah dibuat, tampak bahwa masih banyak system NSPK yang belum dilengkapi dan dibuat. Hasil pemetaan NSPK yang telah dilakukan, yang di lampirkan pada bagian Lampiran 2 laporan ini, dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2 Persentase Jumlah NSPK Prasarana yang telah berhasil dipetakan. keterangan

Jumlah Komponen NSPK Jumlah Komponen NSPKyang telah ada Jumlah Komponen NSPkyang belum ada Persentase NSPK yang telah ada

PRASARANA Desain

Operasi

Perawatan

Pemeriksaan

Pengujian

Total Keseluruhan

918

204

1971

1383

2167

6643

401

128

296

367

760

1952

517

76

1675

1016

1407

4691

43,68

62,75

15,02

26,54

35,07

29,38

Sumber : Hasil Analisis Konsultan


RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 3 Persentase Jumlah NSPK Sarana yang telah berhasil dipetakan. keterangan

Jumlah Komponen NSPK Jumlah Komponen NSPKyang telah ada Jumlah Komponen NSPkyang belum ada Persentase NSPK yang telah ada

SARANA Desain

Operasi

Perawatan

Pemeriksaan

Pengujian

Total Keseluruhan

693

3000

3002

3002

3002

12699

340

300

299

302

1577

2818

353

2700

2703

2700

1425

9881

49,06

10,00

9,96

10,06

52,53

22,19


Dari hasil pemetaan, dapat dilihat bahwa NSPK yang telah dibuat/telah ada, hanya sekitar 22,2 % untuk sarana dan 29,4 % untuk prasarana, suatu angka yang masih sangat kecil, bila dibandingkan dengan NSPK yang diperlukan. c. Dengan memperkecil jumlah NSPK yang diperlukan, yaitu hanya mengambil kebutuhan NSPK hanya sampai tingkat “ranting” bukan “daun” maka dapat dihitung jumlah kebutuhan NSPK yang diperlukan sebagai berikut: Tabel 4 Penggambaran Jumlah NSPK Prasarana yang telah Dipetakan dalam Matriks Pohon keterangan

Daun Sub-Ranting II Sub-Ranting I Ranting Ranting Utama Batang Utama

PRASARANA Desain

918 183 108 26 6 1

Operasi

204 183 108 26 6 1

Perawatan

1.971 183 108 26 6 1

Pemeriksaan

1.383 183 108 26 6 1

Pengujian

2.167 183 108 26 6 1

Total Keseluruhan

6.643 915 540 130 30 5



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 5 Penggambaran Jumlah NSPK Prasarana yang telah Dipetakan dalam Matriks Pohon keterangan

Daun Sub-Ranting II Sub-Ranting I Ranting Ranting Utama Batang Utama

SARANA Desain

693 300 51 24 4 1

Operasi

3.000 300 51 24 4 1

Perawatan

Pemeriksaan

Pengujian

3.002 300 51 24 4 1

3.002 300 51 24 4 1

3.002 300 51 24 4 1

Total Keseluruhan

12.699 1.500 255 120 20 5


Dari tabel diatas, dapat terlihat susunan kebutuhan NSPK dengan “bentuk pohon”. 2. SARAN a. Pemerintah sebaiknya membuat lebih banyak kebijakan-kebijakan yang lebih memihak dan memperhatikan angkutan massal. b. Akan jauh lebih baik bila pemerintah (baik regulator maupun operator KA) melengkapi NSPK Perkeretaapian yang masih kurang, agar terdapat batasan yang jelas dalam pengelolaan Kereta Api di Indonesia, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan seminimal mungkin dan keselamatan Perkeretaapian Indonesia dapat ditingkatkan.


RINGKASAN EKSEKUTIF A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents