Ringkasan Bahan Kuliah 01 UU dan Kebijakan
Tujuan: Menjelaskan berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah khusunya di bidang peternakan dan pangan pada umumnya serta factor regional dan global yang mempengaruhi kebijakan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat peternakan. Kontrak Perkuliahan: [sedang disusun] GBPP dan Materi Ajar: [lihat di blog. http://blogs.unpad.ac.id/dwicipto
Pendahuluan 1. Landasan dan sistematika peraturan perundangan a. Peraturan perundangan dikaji berdasarkan landasan konstitusional dan idiil, landasan filosofi dan landasan sosiologi b. Peraturan perundangan dikaji berdasarkan sistematika c. Peraturan perundangan dikaji berdasarkan manfaat dan keguanaan d. Peraturan perundangan dikaji berdasarkan hubungan antar negara (regional dan internasional) 2. Peraturan perundangan dan tujuan bernegara 3. Peraturan perundangan dan paradigma pembangunan 4. Globalisasi teori pembangunan dan dimensi-dimensi pembangunan Cakupan Disiplin Hukum 1. Ilmu-ilmu Hukum [Berupa pengertian-pengertian dan kenyataan] 2. Politik Hukum 3. Filsafat Hukum
Van Apeldoorn membgi ilmu pengetahuan hukum menjadi: a. Sosiologi Hukum b. Sejarah Hukum c. Perbandingan Hukum
1
Namun ada pula yang membagi ilmu tersebut berdasarkan obyek hokum: a. Teori hukum b. Sosiologi hukum c. Perbandingan Hukum d. Sejarah Hukum e. Ilmu Hukum Positip Filsafat Hukum Filsafat berasal dari kata filosofia, filo : cinta atau ingin, sofia: kebijaksanaan Yang berarti cinta akan kebijaksanaan Plato asli
: filsafat , ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang
Aristoteles didalamnya
: ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung
Al Farabi
: ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakekat yang Sebenarnya
ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika
Immanuel Kant: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal darisegala pengetahuan Menurut Immanuel Kant: 1. Apakah yang dapat kita ketahui?, jawabannya: “metafisik” 2. Apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya: “etika’ 3. Sampai dimanakah harapan kita? Jawabannya: “agama” 4. Apakah yang dinamakan manusia? Carilah di “antropologi”?
Menurut John Austin: Hukum merupakan perintah dari penguasa (yang memegang kekuasaan tertinggi atas kedaulatan) Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk hidup berpikir Hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup Hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilainilai yang baik dan buruk.
2
Hukum dibagi atas: 1. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia 2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia a. Hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum positip misalnya UU, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. b. Hukum dalam artiyang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, tidak dibuat oleh penguasa misalnya asosiasi, perkumpulan dan lain-lain.
Opini: 1. Jelaskan tujuan dan manfaat “peraturan perundangan” bagi kehidupan bermasyarakat? 2. Sejauhmana “peraturan perundangan” tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat yang secara sosiologis bersifat “transisional’? 3. Nilai-nilai atau kaidah-kaidah apa saja yang seharusnya dimiliki dalam merancang suatu peraturan perundangan?
Skema Rencana Perkuliahan 1. Pendahulan : 10 menit Penyampaian Materi : 40 menit Diskusi Kelompok : 20 menit [sesuai opini yang diberikan], masingmasing kelompok terdiri atas 5 orang Diskusi kelas : 20 menit Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan dijadikan bahan untuk PR. Dikumpulkan minggu berikutnya.
3
Pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.
Lingkup dan Definisi Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.
Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations.
4
Skema pembangunan berkelanjutan:pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, dimana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari ala dan budaya. Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse World" SUS.DIV, sponsored by the European Union, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan. Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University. Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan.:[1] • • • • • • • • • • • • • •
Pertanian Atmosfir Keanekaragaman Hayati Biotekhnologi Pengembangan Kapasitas Perubahan Iklim Pola Konsumsi dan Produksi Demografi Penggurunan and Kekeringan Pengurangan dan Manajemen Bencana Pendidikan dan Kesadaran Energi Keuangan Hutan 5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Air Segar Kesehatan Tempat tinggal Indikator Industri Informasi bagi Pembuatan keputusan dan Partisipasi Pembuatan Keputusan yang terintegrasi Hukum Internasional Kerjasama Internasional memberdayakan lingkungan Pengaturan Institusional Manajemen lahan Kelompok Besar Gunung Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional Samudera dan Laut Kemisinan Sanitasi Pengetahuan Alam Pulau kecil Wisata Berkelanjutan Tekhnologi Bahan Kimia Beracun Perdagangan dan Lingkungan Transport Limbah (Beracun) Limbah(Radioaktif) Limbah (Padat) Air
Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekolog mendalam. konsep yang berbeda jga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya. Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan. sustainability metric and indices
Referensi 1. United Nations Division for Sustainable Development. Documents: Sustainable Development Issues Retrieved: 2007-05-12
6
Historical development theories Modernization Theory Modernization Theory is a theory of development which states that the development can be achieved through following the processes of development that were used by the currently developed countries. Scholars such as Walt Rostow and A.F.K. Organski developed stages of development through which every country develops. Samuel Huntington determined development to be a linear process which every country must go through. Modernization Theory, in contrast to Classical Liberalism, viewed the state as a central actor in modernizing "backward" or "underdeveloped" societies. Talcott Parsons'functional sociology defined the qualities that distinguished "modern" and "traditional" societies. Education was viewed as key to creating modern individuals. Technology played a key role in this development theory because it was believed that as technology was developed and introduced to lesser developed countries it would spur growth. One key factor in Modernization Theory is the belief that development requires the assistance of developed countries to aid developing countries to learn from their development. In addition, it was believed that the lesser developed countries would develop and grow faster than developed countries. Thus, this theory is built upon the theory that it is possible for equal development to be reached between the developed and lesser developed countries.
Dependency Theory While Modernization Theory understood development and underdevelopment as a result from internal conditions that differ between economies, dependency theory understood development and underdevelopment as relational. It saw the world' s nations as divided into a core of wealthy nations which dominate a periphery of poor nations whose main function in the system is to provide cheap labour and raw materials to the core. It held that the benefits of this system accrue almost entirely to the rich nations, which become progressively richer and more developed, while the poor nations, which continually have their surplusses drained away to the core, do not advance. Developed in the 1950s, dependency theory shared many points with Rosa Luxembourg' s and V.I. Lenin' s earlier, Marxist, theories of imperialism; and dependency theory was embraced by many Marxists and neo-Marxists. Dependency theorists held that for underdeveloped nations to develop, they must break their ties with developed nations and pursue internal growth. One type of policy crafted from this insight was Import substitution industrialization.
World Systems Theory Main article: World Systems Theory In response to some of the criticisms of Dependency Theory came World Systems Theory, which the division of periphery and center was further divided into a trimodal system consisting of the core, semi-periphery and periphery. In this system, the semi-periphery lies between the core and periphery and is exploited by the core and exploits the periphery. This division aims to explain the industrialization within lesser developed countries. World Systems Theory was initiated by Immanuel 7
Wallerstein in, among other writings, World Systems Analysis (Durham NC: Duke University Press, 2004), and focuses on inequality as a separate entity from growth in development and examines change in the global capitalist system. One distinguishing feature of this theory is a distrust for the state and a view in which the state is seen as a group of elites and that industrialization cannot be equated with development. Out of this theory stem anti-systemic movements which attempt to reverse the terms of the system' s inequality through social democratic and labor movements.
State Theory In response to the distrust of the state in World Systems Theory, is State Theory. State Theory is based upon the view that the economy is intertwined with politics and therefore the take-off period in development is unique to each country. State Theory emphasized the effects of class relations and the strength and autonomy of the state on historical outcomes. Thus, development involves interactions between the state and social relations because class relations and the nature of the state impact the ability of the state to function. Development is dependent upon state stability and influence externally as well as internally. State Theorists believe that a developmentalist state is required for development by taking control of the development process within one state.[citation needed]
Development economics theories A number of theories are concerned with how economies develop over time. Some of these theories include: •
•
• •
Comparative advantage: Predicts all countries gain if they specialise and trade the goods in which they have a comparative advantage. This is true even if one nation has an absolute advantage over another country. Rostovian take-off model: A linear theory of development that argues that economic modernization occurs in five basic stages of varying length traditional society, preconditions for take-off, take-off, drive to maturity, and high mass consumption. Harrod-Domar model: Explains an economy' s growth rate in terms of the level of saving and productivity of capital. Dual Sector model: Explains the growth of a developing economy in terms of a labour transition between two sectors, a traditional agricultural sector and a modern industrial sector. (Also known as the Lewis model)
8
