Rian Rosita Luthfi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Abstrak

Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara: Studi Kasus Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rian Rosita Luthfi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia [email protected]

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama (KKKS). Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS. Dalam penelitian ini, dilakukan 2 (dua) analisis. Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office (ANAO). Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135/PMK.06/2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO, yaitu sistem informasi, sistem akuntansi, dan konsep pengadaan. Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi, namun peran DJKN dalam hal monitoring, evaluasi, dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan. Kata Kunci Barang Milik Negara, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Manajemen Aset

Analysis of State Asset Management: Case Study of State Asset Management of Asset Derived From The Contractor of Production Sharing Contract (KKKS) at Directorat General of State Asset Management Abstract The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract (KKKS). Author focuses on the utilization stage, alienation, and the elimination of the SOA management cycle PSC. In this research, two (2) analysis. The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office (ANAO). The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No. 6 of 2006 and PMK No. 135/PMK.06/2009. The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO, ie information systems, accounting systems, and the concept of procurement. Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations, but DJKN role in monitoring, evaluation, and administration of assets need to be increased

Keyword: State Asset, Production Sharing Contract, Asset Management

1 Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

2

Pendahuluan Kementerian Keuangan merupakan salah satu personel birokrasi di Indonesia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance. Di samping tugas utamanya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, penyelenggaraan urusan di bidang kekayaan negara juga menempati posisi yang tak kalah penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan perannya tersebut, Kementerian Keuangan selalu melakukan perbaikan untuk menajamkan kembali tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan yang saat ini menjadi agenda utama Kementerian Keuangan adalah terselenggaranya manajemen aset pemerintah yang baik dan handal. Diungkapkan oleh Maslani (2008) bahwa pengelolaan aset pemerintah secara umum memiliki fungsi yang sangat strategis dan vital, selaras dengan Martowardoyo (2012) yang mengungkapkan bahwa potensi kekayaan negara beberapa tahun ke depan dapat mencapai Rp6.000 triliun. Total aset pemerintah pada LKPP tahun 2011 tercatat sebesar Rp3.023,44 triliun dengan proporsi dari Barang Milik Negara (BMN) yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp1.726,33 triliun dan 93,79% diantaranya atau senilai Rp1.619,23 triliun merupakan aset tetap. Paradigma tersebut menjadi sangat krusial dan tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga sejak tahun 2006 Kementerian Keuangan secara intens mulai melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh aset pemerintah sebagai salah satu upaya pengelolaan kekayaan negara secara tepat dan efisien. Dalam rangka menunjang pengelolaan aset tersebut, maka pemerintah melakukan pembangunan regulasi dan memodernkan kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset negara tidak sekedar administratif semata, namun mulai bersifat sustainable management sehingga mampu memberikan value added terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia. Manajemen aset pemerintah oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Eselon I yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Salah satu aset yang tak luput dari prioritas DJKN dalam pengelolaan aset di samping BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga adalah aset dari Kontraktor Kontrak Kerjasama atau biasa dikenal dengan aset KKKS. Aset KKKS tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan

Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

3 seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh para kontraktor. Pengelolaan aset KKKS mulai menjadi perhatian setelah mendapat rekomendasi dari BPK RI pada tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan dilakukan inventarisasi dan penilaian yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Perkembangan dari pengelolaan aset KKKS sendiri selalu menjadi headline dalam agenda DJKN mengingat jumlah kontraktor kontrak kerjasama di Indonesia telah mencapai hampir 200 kontraktor dan terus bertambah setiap tahunnya, namun sampai dengan Tahun 2011, baru 74 KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN. Tahun 2009, pengelolaan BMN KKKS semakin terarah dengan terbitnya PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS. Pada tahun yang sama, aset KKKS mulai dicatat dalam neraca LKPP. Sehubungan dengan opini BPK atas LKPP Tahun 2011 yaitu “Wajar Dengan Pengecualian”, aset KKKS ini menjadi salah satu bagian yang ikut andil dalam keluarnya opini tersebut. BPK menyatakan bahwa aset KKKS yang diketahui sebesar Rp128 triliun, baru sekitar Rp58 triliun yang tercatat dalam LKPP. Gap yang cukup material tersebut menjadi kualifikasi BPK atas LKPP tahun 2011 sehingga BPK menjadikan permasalahan tersebut sebagai salah satu prioritas pemeriksaannya. Terkait pengelolaan aset KKKS tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Maslani (2008), pertanyaan terbesar adalah apakah pengelolaan aset telah dilakukan dengan baik dan apa permasalahan utama apabila pengelolaan aset menjadi tidak optimal. Dalam hal pengelolaan aset dilakukan tidak efisien dan efektif, akan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Apabila aset tersebut tidak diadministrasikan dengan baik, maka ancaman atas aset yang tidak diketahui keberadaannya semakin besar, sedangkan di sisi lain argo cost recovery untuk aset KKKS tetap berjalan. Adanya pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan atas aset KKKS juga menjadi salah satu masalah yang menjadi katalis kurang optimalnya pengelolaan aset KKKS sehingga harus diidentifikasikan lebih mendalam apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen aset yang efektif. Di samping itu, pihak-pihak yang terkait pengelolaan ini juga perlu dikaji kembali apakah telah melakukan perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas kewenangan dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Hal lainnya yang dapat menjadi media evaluasi adalah apakah regulasi yang ada telah dinamis dan dapat diaplikasikan terhadap permasalahan di lapangan.


4 Tinjauan Teoritis 1.

Manajemen Aset

Terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang manajemen aset. Australian Asset Management Collaborative Group (2013) mendefinisikan manajemen aset sebagai suatu kegiatan dinamis dengan ruang lingkup kegiatan mencakup pada seluruh siklus hidup aset yang secara intensif memperhatikan perubahan yang terjadi dalam tingkat kegunaan, biaya, kondisi fisik serta nilai aset. Seluruh sektor publik termasuk pemerintah, seharusnya memiliki rencana serta blue print terhadap manajemen aset yang terkait dengan siklus hidup aset. Hal tersebut dikarenakan perencanaan manajemen aset memiliki peran yang besar terhadap pengambilan keputusan terkait utilisasi, maintenance, investasi dan penghapusan dari aset itu sendiri. Australian National Audit Office (ANAO, 2010) sendiri membagi manajemen aset menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut: a.

Konsep Manajemen Aset Konsep manajemen aset menurut ANAO merupakan konsep dasar dari pelaksanaan manajemen aset guna mencapai sasaran dan tujuan manajemen aset itu sendiri. Kriteria yang harus dipenuhi dalam konsep manajemen aset menurut ANAO adalah adanya kebijakan publik yang jelas, terdapat pengakuan atas biaya kepemilikan aset tetap dan penggunaannya, adanya kontrol dalam manajemen aset, serta tersedianya sistem informasi dan sistem akuntansi.

b.

Prinsip dan Teknik Manajemen Aset Asumsi utama yang mendasari prinsip-prinsip manajemen aset adalah bahwa aset ada hanya untuk mendukung pelayanan. Berdasarkan Australian National Audit Office (2010), terdapat 5 (lima) prinsip manajemen aset yang tidak bersifat definitif, dan hanya menggambarkan pemikiran saat ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah perencanaan terintegrasi, pengadaan, akuntabilitas untuk aset, penghapusan aset, dan pengendalian manajemen.

c.

Strategi Manajemen Aset Menurut Australian National Audit Office (2010), strategi manajemen aset yang berpandangan ke depan (forward looking) sangat diperlukan. Proses perencananan hendaknya menyesuaikan prospektif permintaan aset dengan profit penawaran aset saat ini untuk mengembangkan strategi aset. Strategi manajemen aset meliputi menentukan


5 kebutuhan aset, mengevaluasi aset-aset yang ada, mengidentifikasi optimal asset mix, serta strategi manajemen aset.

2.

Pengelolaan BMN KKKS (Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan)

Pada dasarnya pengelolaan BMN merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, sampai dengan penghapusan BMN dan tindak lanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya ditatausahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (PP 6 Tahun 2006). Dari serangkaian kegiatan pengelolaan BMN, berikut 3 (tiga) macam kegiatan dalam pengelolaan BMN KKKS berdasarkan PMK Nomor 135 Tahun 2009, yaitu: a.

Pemanfaatan KKKS dapat melakukan optimalisasi manfaat atas sebagian Barang Milik Negara bersangkutan kepada pihak lain sepanjang menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari SKK Migas. Optimalisasi manfaat dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah status kepemilikan. Pelaksanaan optimalisasi manfaat ini disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai laporan. Pemanfaatan berdasarkan PP 6/2006 dapat dilakukan dalam 4 bentuk, yaitu pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangung guna serah.

b.

Pemindahtanganan Pemindahtanganan BMN KKKS dapat dilakukan dalam dua periode. Periode pertama adalah pada saat aset KKKS belum diserahkan kepada negara serta masih dalam penguasaan KKKS. Sedangkan periode kedua, pemindahtanganan aset dilakukan setelah aset diserahkan kepada pemerintah yaitu melalui mekanisme penjualan, hibah, ataupun pemusnahan. Dalam periode aset sebelum diserahkan kepada pemerintah, mekanisme pemindahtanganan dapat dilakukan melalui transfer of tittle, pertukaran dengan barang sejenis yang berasal dari pabrikan yang sama, buy back, dan penggantian suku cadang.

c.

Penghapusan Penghapusan terhadap aset KKKS dengan dilakukan penghapusan pada neraca dan daftar barang (PP 6/2006). Berdasar PMK Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal dari KKKS, penghapusan juga dapat dilakukan dengan melakukan reklasifikasi akun aset KKKS yang awalnya Aset Lainnya

menjadi

sesuai

klasifikasi

asetnya,

seperti

tanah/bangunan/peralatan.


6 Reklasifikasi tersebut dilakukan terhadap aset KKKS yang telah dilakukan penyerahan kepada negara namun belum dilakukan pemindahtanganan. Berdasar PMK 135/2009, penghapusan dilakukan karena hal-hal sebagai berikut: a.

telah selesainya pelaksanaan pemindahtanganan;

b.

telah dilakukan penyerahan kepada Menteri ESDM;

c.

telah

mendapat

persetujuan

ekonomis/menguntungkan

Menteri

apabila

Keuangan

dilakukan

karena

alasan

pemindahtanganan

dan

tidak tidak

memungkinkan dipindahtangankan karena lokasi aset didalam tanah dan atau didalam laut; atau telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan karena alasan sebab-sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan terkena dampak dari terjadinya keadaan kahar (force majeure).

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualititatif dengan pendekatan studi kasus. Metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan bebedapa metode dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Adapun cara tersebut adalah: a.

Studi Pustaka (Library Research) Studi pustaka dilakukan meliputi pengumpulan literatur, peraturan, dokumen, serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Masalah yang diteliti meliputi konsep dan prinsip manajemen aset, pengelolaan aset publik, serta pengelolaan BMN KKKS di Indonesia.

b.

Studi Lapangan (Field Research) Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan penelitian langsung pada proses pelaksanaan pengelolaan aset KKKS yang dilakukan oleh DJKN. Adapun metode yang digunakan adalah: 1.

Observasi Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas sehari-hari serta perilaku atau hal lainnya yang dapat dicatat atau direkam sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi dengan menjadi pengamat partisipan (participant


7 observer) yaitu memasuki organisasi atau lingkungan penelitian dan menjadi bagian tim

kerja.

Observasi

akan

menitikberatkan

pada

proses

pemanfaatan,

pemindahtanganan, dan penghapusan BMN KKKS dengan berbasis pada konsep manajemen aset yang efektif. 2.

Wawancara Wawancara

dilakukan

untuk

memperoleh

data

primer

atas

pemanfaatan,

pemindahtanganan, dan penghapusan aset KKKS. Informasi diperoleh dengan wawancara terhadap pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pengelolaan aset KKKS di Kementerian Keuangan dan salah satu KKKS yaitu PT Chevron Pacific Indonesia. Wawancara dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon dengan berfokus pada bisnis proses pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN KKKS serta implementasi yang ada terkait dengan konsep dan prinsip manajemen aset yang ideal. 2.

Metode Analisis

Metode analisis digunakan untuk mengetahui kejadian aktual yang terjadi di lapangan untuk kemudian dilakukan analisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep dan prinsip manajemen aset publik yang ideal serta peraturan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D dan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS terhadap proses pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset KKKS pada DJKN, Kementerian Keuangan. Atas kondisi dan kriteria yang tidak sesuai, maka akan dilakukan evaluasi, menentukan penyebab dan solusi, serta mitigasi yang harus dilakukan untuk perbaikan proses pengelolaan aset KKKS yang lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada konsep dan prinsip manajemen aset yang ideal.

Hasil Penelitian Pengelolaan aset KKKS yang tertib dan akuntabel dilaksanakan oleh DJKN

saat ini

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1.

Peningkatan Penerimaan Pajak dan PNBP dari Sektor Migas.

2.

Penurunan cost recovery.

3.

Peningkatan Opini BPK menjadi WTP (Unqualified Opinion). Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

8 Dari serangkaian kegiatan pengelolaan aset KKKS, DJKN memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Kementerian ESDM terkait penggunaan aset KKKS oleh kontraktor. Di samping itu, peran DJKN yang sangat krusial adalah menjadi kunci otorisasi persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset KKKS. DJKN berpedoman pada PMK 135/2009 dalam pelaksanaan pengelolaan aset KKKS dalam hal pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Ketiga kegiatan ini terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Jika dilihat perkembangan kegiatan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset KKKS dari tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3. Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Tahun 2009-2011 2009 No

Uraian

Jml Nilai Perolehan/ Nilai Wajar 0

2010

2011

Jml Nilai Perolehan/ Nilai Wajar 1 8.5 M

Jml Nilai Perolehan/ Nilai Wajar 0

1.

Pemanfaatan

2.

Pemindahtanganan 17

160.5 M

29

98.9 M

47

69.7 M

3.

Penghapusan

17.3 M

22

31.2 M

11

4.3 M

11

Sumber: Annual Report DJKN Tahun 2011 1.

Pemanfaatan Pelaksanaan pemanfaatan setiap tahunnya memang belum dapat dikembangkan secara optimal. Dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, baru satu kali pernah dilakukan pemanfaatan yaitu pada tahun 2011. Bentuk pemanfaatan yang pernah dilakukan pada Tahun 2010 tersebut dalam bentuk pinjam pakai, yaitu penyerahan penggunaan aset KKKS dari KKKS kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa memperoleh imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut dipenuhi, aset akan diserahkan kembali. Setelah vakum di Tahun 2011, Kementerian ESDM kembali mengajukan permohonan pelaksanaan pemanfaatan pada Tahun 2013. Permohonan pemanfaatan akan dilaksanakan dalam bentuk sewa. Pada awalnya, persetujuan sewa aset KKKS tersebut tidak dapat segera diakomodasi oleh DJKN karena belum ada regulasi yang mengatur prosedur sewa tersebut. Namun saat ini, berdasarkan atas keputusan rapat internal DJKN dan Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

9 pertimbangan bahwa hal tersebut untuk optimalisasi aset dan memberikan kontribusi kepada negara, maka prosedur sewa dilaksanakan dengan berpedoman pada PP 6/2006. Di sisi lain, DJKN bersama dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas tetap melanjutkan harmonisasi rancangan peraturan yang akan mengatur mekanisme sewa aset KKKS secara khusus. Pengajuan permohonan sewa pada Tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

2.

a.

antara KKKS PHEONWJ dengan KKKS PT Nusantara Regas;

b.

antara KKKS JOBPMTS dengan KKKS DSLNG;

c.

antara KKKS PPEJ dengan KKKS Pertamina Persero.

Pemindahtanganan Pemindahtanganan aset justru mengalami peningkatan setiap tahunnya dari segi jumlah item barang. Sedangkan untuk nominal aset, Tahun 2009 memegang nominal aset paling besar dalam pemindahtanganan. Pemindahtanganan tersebut dilakukan dalam bentuk penjualan dan hibah. Dari Rp69,7 M pemindahtanganan, sebesar Rp36 M merupakan penjualan aset dan Rp33,7 M dalam bentuk hibah. Penjualan dilakukan dalam bentuk beli balik (buy back) oleh pemasok/vendor/pabrikan, penjualan antar KKKS, serta penjualan kepada pihak lain setelah diserahkan kepada negara. Dari hasil penjualan tersebut, akan disetor ke kas negara dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan hibah sendiri dilakukan kepada Pemerintah Daerah setelah aset diserahkan terlebih dahulu kepada negara.

3.

Penghapusan Penghapusan aset KKKS merupakan kegiatan yang tindak lanjut dari kegiatan pemindahtanganan, penyerahan kepada pemerintah, pemusnahan, dan sebab lainnya, yaitu dengan menghapus catatan aset KKKS dalam list aset yang ada pada Kementerian ESDM dan neraca LKPP. Penghapusan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.

Untuk

penghapusan

yang

merupakan

tindak

lanjut

dari

pelaksanaan

pemindahtanganan, pemusnahan, dan sebab-sebab lain akibat dari force majeur, daftar dan nominal aset tersebut dihapus dalam catatan Kementerian ESDM sekaligus menghapus nominal aset yang ada pada akun Aset Lainnya dalam neraca LKPP. 2.

Untuk penghapusan yang merupakan tindak lanjut dari penyerahan aset KKKS kepada pemerintah karena kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah selesai kontraknya, maka penghapusan aset dilakukan dengan melakukan reklasifikasi aset Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

10 KKKS pada neraca LKPP, yang semula diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, menjadi Tanah/Bangunan/Peralatan sesuai dengan jenis aset. Setelah itu dilakukan penetapan status pengguna barang, yaitu menjadi BMN milik Kementerian ESDM dan mekanisme pengelolaannya sama dengan BMN pada umumnya. Pembahasan 1.

Solusi Manajemen Aset Menurut ANAO

Berdasarkan analisis regulasi terhadap manajemen aset yang ideal menurut ANAO di atas, pada dasarnya PP 6/2006 dan PMK 135/2009 secara garis besar telah memenuhi kriteriakriteria yang disyaratkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan sehingga implementasi tidak sesuai dengan aturan. Terkait dengan konsep manajemen aset, pengakuan biaya kepemilikan aset tetap dan penggunaan belum dapat dilakukan secara optimal. Misalnya, apabila aset dalam kondisi rusak berat yang memerlukan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang besar, jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, secara ekonomis akan lebih menguntungkan jika dilakukan pemindahtanganan dengan dijual atau dimusnahkan. Oleh karena itu, kontrol atas cost dan benefit aset menjadi kurang optimal. Ketidakefisienan pengelolaan aset KKKS dapat terjadi karena sinkronisasi antara biaya dan manfaat sulit dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, yaitu SKK Migas, KKKS, dan Kementerian ESDM. Meskipun telah diatur dalam regulasi, kontrol terhadap manajemen aset belum didukung dengan sistem informasi untuk menjalankan tugas dan fungsi DJKN terkait aset KKKS yaitu penatausahaan aset. Penatausahaan aset terkait dengan administrasi aset untuk mempermudah kontrol terhadap penguasaan aset sehingga keamanan aset lebih memadai. Penatausahaan yang sudah dilakukan DJKN saat ini masih sangat sederhana. Data aset KKKS disajikan dalam bentuk excel. Menurut Kepala Seksi KNL IA, sistem informasi aset KKKS sedang dikembangkan saat ini dengan melakukan outsourcing dari pihak luar dengan harapan bahwa penyajian data dan informasi aset KKKS di masa depan menjadi lebih cepat dan akurat. Terkait dengan sistem akuntansi, sampai sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan. Kebijakan akuntansi aset KKKS saat ini pun masih sederhana karena sasaran utama saat ini adalah kemudahan dalam implementasi akuntansi akrual yang nantinya akan dikembangkan secara bertahap. Salah satu contohnya adalah dalam penyajian penyusutan aset hanya dilakukan dengan metode garis lurus. Tidak semua aset sesuai jika diterapkan penyusutan


11 dengan metode garis lurus, contohnya adalah aplikasi atau software komputer. Di samping itu, penetapan umur manfaat aset juga kurang tepat jika berdasarkan atas penggolongan dan kodifikasi aset. Penggolongan dan kodifikasi memungkinkan untuk mesin dan sekrup menjadi satu golongan. Padahal dua barang tersebut sangat berbeda dalam realisasi umur manfaatnya. Hal tersebut dapat mendistorsi keandalan dari laporan keuangan aset KKKS. Namun kembali pada tujuan utama bahwa digunakannya dasar metode garis lurus dan dasar penetapan usia manfaat aset adalah dengan pertimbangan kemudahan. Dari sisi strategi manajemen aset, implementasi atas regulasi juga masih terdapat ketidak sesuaian. Dalam mengevaluasi aset dan alternatif pengamanan, DJKN namun masih belum didukung dengan peraturan untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya, salah satunya adalah sertifikasi aset tanah KKKS. Sertifikasi atas tanah mulai dirintis dengan mengatasnamakan aset tanah kepada Kementerian ESDM sebagai wakil pemerintah. Latar belakang dilakukannya sertifikasi adalah telah ada beberapa kasus tanah yang digunakan untuk pengeboran minyak dan gas bumi tersebut dijual karena belum jelas kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut. Penjualan kepada masyarakat ini dinilai berpotensi akan semakin berkurangnya aset negara, terutama dalam bentuk tanah yang sebenarnya masih memiliki future benefit untuk dapat digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Di samping itu, atas area pengeboran biasanya masih terdapat sisa pengeboran yang tidak bisa dibereskan seperti alat-alat berat, dan sisa minyak mentah, yang memiliki potensi membahayakan jika ditangani oleh orang/pembeli yang tidak tepat. Dalam menentukan solusi nonaset terhadap aset KKKS masih sulit dilakukan mengingat pelaksanaan operasional pertambangan minyak dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Aset yang digunakan pada umumnya akan cepat mengalami perkembangan teknologi sehingga tingkat keusangan akan cepat. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pertimbangan solusi nonaset. Solusi nonaset lainnya dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap aset yang rusak. DJKN telah mempertimbangkan biaya perbaikan dan pemeliharaan saat perencanaan aset. Hal tersebut untuk meminimalkan pengadaan aset baru dan pengeluaran biaya yang lebih besar. Evaluasi aset di DJKN dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik atas aset sekaligus dilakukan penilaian nilai wajar aset. Sayangnya saat ini pemeriksaan fisik tersebut dilakukan hanya pada saat ada permohonan dari KKKS. Hal tersebut karena biaya yang mahal dan keterbatasan sumber daya manusia. Sampai saat ini evaluasi terhadap aset dilakukan oleh DJKN dengan melakukan inventarisasi minimal sekali dalam lima tahun.


12 Penatausahaan utilisasi masih belum dilakukan secara optimal karena belum ada sistem informasi yang memadai. Oleh karena itu untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan utilisasi masih sangat terbatas. Sebagai pengendalian dan mencegah permsalahan selanjutnya, PMK 135/2009 telah bersifat preventif, salah satunya dalam hal pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan kerjasama pemanfaatan, dilakukan dengan membayar biaya sewa dengan sistem dibayar dimuka. Hal tersebut akan mempermudah kontrol dan kepastian pembayaran kontribusi.

2.

Solusi Pelaksanaan Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset KKKS

Dari pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset KKKS yang dilakukan oleh DJKN di atas, terdapat beberapa kelemahan terutama dalam hal peran DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelemahan tersebut meliputi kurangnya peran DJKN melakukan monitoring dan evaluasi, penatausahaan pengelolaan aset, dan kurangnya peran DJKN dalam pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset oleh KKKS dan SKK Migas. Kegiatan monitoring dan evaluasi penting untuk mengawasi kegiatan dan menentukan kebijakan yang tepat untuk pengambilan keputusan. Penatausahaan aset juga memiliki peran penting untuk menyediakan informasi yang lengkap dan handal yang menjadi salah satu sumber pedoman dalam pengambilan keputusan pengelolaan aset yang optimal. Berita Acara yang tidak ditembuskan kepada DJKN merupakan salah satu bentuk kurangnya pembinaan DJKN kepada KKKS dan SKK Migas. DJKN perlu menegaskan kembali dan memonitor kelengkapan administrasi untuk mengakomodasi pengamanan dari segi administrasi. Sosialisasi dan himbauan kepada KKKS dan SKK Migas perlu ditingkatkan. Kelengkapan berkas administrasi tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dasar pencatatan aset KKKS dalam LKPP sehingga akuntabilitas informasi yang disampaikan menjadi handal. Kesimpulan Penelitian ini berupaya untuk menganalisis regulasi pengelolaan aset KKKS serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan aset KKKS. Dasar dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan aset KKKS selama ini telah dilakukan secara tepat serta menggunakan regulasi yang representatif. Hal tersebut penting mengingat proporsi aset KKKS dalam LKPP cukup signifikan sehingga diperlukan pengelolaan aset yang optimal agar tujuan aset dapat tercapai. Adapun dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

13 sebagai berikut: 1.

Evaluasi terhadap PP 6/2006 dan PMK 135/2009 telah sesuai dengan konsep dan prinsipprinsip manajemen aset dalam Australian National Audit Office (ANAO). a. Konsep manajemen aset masih belum optimal dalam pengaturan kebijakan akuntansi, sistem infomasi, serta dalam pelaksanaan optimalisasi dan evaluasi aset. b. Prinsip dan teknis manajemen aset masih perlu ditingkatkan kebijakan terkait perencanaan, pengadaan, serta ketersediaan infrastruktur yang menjamin terwujudnya akuntabilitas aset. c. Strategi

manajemen

aset

perlu

diperhatikan

kembali

pengaturan

dalam

mengoptimalkan potensi aset, evaluasi atas biaya siklus hidup, manfaat, dan risiko dari alternatif strategi pengelolaan aset. 2.

Kepatuhan pengelolaan BMN KKKS oleh DJKN terhadap PP 6/2006 dan PMK 135/2009. Pelaksanaan pengelolaan aset KKKS oleh DJKN telah pada dasarnya telah sesuai dengan PP 6/2006 dan PMK 135/2009, namun masih terdapat hal-hal yang belum optimal dilakukan oleh DJKN, yaitu: a. Prosedur yang masih belum dilakukan oleh DJKN adalah dalam hal penatausahaan berkas dan menjalankan fungsi evaluasi dan monitoring. Hal tersebut mengakibatkan pihak KKKS dan SKK Migas tidak dapat memonitor posisi dan progress proses permohonan persetujuan. b. DJKN belum melakukan proses penatausahaan pengelolaan aset dengan baik..

Saran Untuk DJKN 1.

Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan aset KKKS sebaiknya memperhatikan karakteristik, cost, dan benefit sehingga aset dapat digunakan dan dioptimalisasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2.

DJKN perlu untuk memperhatikan kembali tugas dan fungsinya dalam hal monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan aset KKKS sehingga tidak hanya menunggu laporan dari SKK Migas dan KKKS.

3.

Penatausahaan aset KKKS harus diperbaiki dan diperhatikan dengan didukung oleh sistem informasi. Sistem informasi aset KKKS perlu segera dibangun/dikembangkan


14 untuk mendukung tersedianya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan organisasi dan penentuan kebijakan. 4.

Dalam hal proses perencanaan, perlu dilakukan pembahasan dan pengkajian terkait biaya tiap siklus. Hal tersebut karena menyangkut kelangsungan aset beserta manfaat aset di masa depan.

5.

Optimalisasi pemanfaatan aset KKKS sebaiknya dilakukan secara periodik dengan melakukan evaluasi agar potensi manfaat aset, terutama untuk aset idle dapat dimaksimalkan dengan tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan.

6.

Pelaksanaan pengelolaan aset sebaiknya dilakukan sinergi dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset KKKS.

DJKN memiliki kantor vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan aset KKKS sehingga dapat memberikan jalan keluar dalam hal permasalahan geografis untuk pengoptimalan strategi manajemen aset.

Daftar Referensi Adriati, Alicia. (2009). Analisis atas Manajemen Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Rumah Sakit Berstatus BLU : Studi Kasus pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Depok: Universitas Indonesia. ANAO. Better Practice Guide on the Strategic and Operational Management of Assets by Public Sector Entities. September, 2010. Apriyadi, Chaidir Yuzi. (2009). Analisis Desain Alur Proses Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Sub Sektor Migas. Depok: Universitas Indonesia. Christiaens, Johan et al. Should Capital Asset be Recognised in Governmental Accounting?. 4th International Conference of Accounting, Auditing, and Management in Public Sector Reforms. Siena. 7th-9th September 2006. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Annual Report 2011: Toward a Comprehensive Public Asset Management. Jakarta. 2012. EPA. Asset Management: A Best Practice Guide. April, 2008. Gorman, John. Gold Coast City Council. AssetManagement Strategy (Infrastructure and Land). May, 2010.


15 Hariyono, Arik. (2007). Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Jakarta: BPPK. 2007. Kaganova, Olga. Government Property Assets in the Wake of The Dual Crisis in Public Finance and real Estate: an Oportunity To Do Better Going Forward?. Volume 3. 2010/2011. Maslani. 2008. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Melalui Optimalisasi Manajemen Aset Negara/Daerah. McNeil, Sue. Asset Management and Asset Valuation:The Implication of The Government Accounting Standards Bureau (GASB) Standards for Reporting Capital Assets. 2000. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pencatatan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sikki, Chaeruddin. (2008). Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Depok: Universitas Indonesia. Siregar, Doli. (2002). Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Siregar, Doli. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sumiteri, Ni Ketut. (2008). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Pada Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta: Universitas Indonesia. Supriyadi, Wasis. (2008). Evaluasi Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Depok: Universitas Indonesia Universitas Indonesia Analisis pengelolaan..., Rian Rosita Luthfi, FE UI, 2013

16 Timala, Afrida Maharani. (2012). Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan

Barang

Milik

Negara

(BMN)

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perdagangan. Depok: Universitas Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.


Rian Rosita Luthfi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Abstrak

Recommend Documents