Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 7, Nomor 2, April 2013
Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014 Ahmad Budiman Peneliti di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Setjen DPR RI.
Abstract Regarding to the institutional nature which is now independent and serving public interest, TVRI and RRI are very compatible to be count on in Election 2014. But there are still quite many obstacles for these institutions to handle. Revitalitation of TVRI and RRI have to be implemented immediately in the scope of facing Election 2014. Some strategic steps can be taken, include the guarantee that is resulting in more perfect and more comprehensive Bill or regulation, quality control of Election broadcasting programmes, the broadcasters’ quality and quantity which are supported by creative human resources quality enhancement, and also in the matter of budget increase for those issues. Keywords: Revitalitation of TVRI and RRI, Election 2014 Abstrak Dengan kondisi institusi yang kini telah mandiri dan melayani kepentingan publik, TVRI dan RRI sangatlah layak untuk diperhitungkan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi kedua institusi ini. Revitalisasi TVRI dan RRI harus dilaksanakan secepatnya dalam rangka menghadapi Pemilu 2014. Beberapa langkah strategi dapat diambil – termasuk jaminan dalam bentuk regulasi atau undang-undang yang lebih komprehensif dan sempurna, kontrol kualitas dalam program penyiaran mengenai Pemilu, kualitas dan kuantitas praktisi penyiaran yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya kreatif, serta permasalahan keuangan. Kata Kunci: Revitalisasi TVRI dan RRI, Pemilu 2014
Pendahuluan
pada ayat (2) disebutkan, “LPP terdiri atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Radio Republik Indonesia (RRI) dan
tentang Penyiaran, pada Pasal 14 ayat (1)
Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang
menyebutkan
stasiun pusat penyiarannya berada di
penyiaran
bahwa
publik
penyelenggara
sebagai
lembaga
ibukota Negara Republik Indonesia”.
penyiaran publik (LPP) adalah lembaga
Terkait dengan cakupan siaran,
penyiaran yang berbentuk badan hukum
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11
yang
bersifat
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
independen, netral, tidak komersial, dan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik men
berfungsi memberikan layanan untuk
Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 11
kepentingan
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
didirikan
oleh
negara,
masyarakat.
Selanjutnya
85
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
lembaga penyiaran publik berbeda dengan
menegaskan bahwa untuk siaran lokal
lembaga penyiaran yang menganut market
RRI,
wilayah
model yang mengutamakan economic
layanan siaran yang meliputi wilayah di
determinism, yaitu ketika seolah-olah
sekitar
semua
TVRI,
adalah
tempat
cakupan
kedudukan
lembaga
aspek
tingkah
laku
institusi
penyiaran yang bersangkutan atau wilayah
penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor
satu kabupaten/kota. Cakupan wilayah
ekonomi.
siaran regional adalah cakupan wilayah
diharapkan
layanan siaran yang meliputi wilayah satu
intermediary yang dapat menjembatani
provinsi. Selanjutnya cakupan wilayah
kepentingan
siaran nasional adalah cakupan wilayah
publik dalam hubungannya dengan akses
layanan siaran yang meliputi seluruh
informasi publik secara terbuka dan
wilayah
Republik
transparan. Oleh sebab itu, kehadiran
Indonesia (NKRI). Sedangkan cakupan
lembaga penyiaran publik bukan saja
wilayah
adalah
menjawab kebutuhan publik atas akses
cakupan wilayah layanan siaran yang
informasi, namun juga dapat membantu
meliputi wilayah di luar wilayah NKRI.
pemerintah
Negara siaran
Kesatuan internasional
Pada PP tersebut, khususnya pada
Lembaga
informasi
penyiaran
publik
menjadi
media
mampu publik
dan
badan-badan
menyediakan sehingga
pasokan
pemerintah
Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
mengambil
disebutkan bahwa isi siaran wajib memuat
berdasarkan informasi yang akurat dan
paling sedikit 60% mata acara yang
objektif (Ghazali, 2002: xii).
berasal
dari
dalam
memberikan
negeri.
Kemampuan
yang
TVRI
tepat
dan
RRI
dan
sebagai lembaga penyiaran publik juga
pemberdayaan kepada khalayak khusus,
berlaku pada aktivitas Pemilu 2014 yang
yaitu anak-anak dan remaja, dengan
akan datang. Partai politik (parpol) yang
menyiarkan mata acara pada waktu yang
telah disahkan oleh KPU sebagai parpol
tepat dan Lembaga Penyiaran Publik
peserta
dimaksud wajib mencantumkan dan/atau
melalui kegiatan kampanye Pemilu 2014.
menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai
Sedangkan UU Nomor 8 Tahun 2012
isi
dijaga
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
boleh
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
golongan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
siaran.
perlindungan
Wajib
keputusan
dapat
Isi
siaran
wajib
netralitasnya
dan
tidak
mengutamakan
kepentingan
tertentu.
Pemilu
2014
akan
bersaing
Daerah, khususnya Pasal 1 angka 29
Kehadiran
RRI
dan
TVRI
menyebutkan,
Kampanye
Pemilu
mempunyai karakteristik yang berbeda
diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu
dengan karakteristik yang dimiliki oleh
untuk meyakinkan para Pemilih dengan
lembaga
menawarkan visi, misi, dan program
86
penyiaran
swasta.
Esensi
Ahmad Budiman, Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014
Peserta Pemilu. Itu artinya, keberadaan
memiliki
stasiun penyiaran yang berada hampir di
penyelenggaraan Pemilu yang Langsung
semua provinsi menjadikan TVRI dan RRI
Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil
menjadi media penyiaran yang efektif
(Luber dan Jurdil); e) melaksanakan
untuk melakukan sosialisasi terhadap visi
agenda setting nasional dan daerah, agar
dan misi parpol serta caleg untuk dapat
kebijakan redaksional baik siaran dan
diterima oleh seluruh masyarakat di
pemberitaan tidak melenceng dari prinsip
wilayahnya.
penyiaran publik serta ketentuan KPI
TVRI dan RRI dalam konteks Pemilu
tidak
sama
dengan
kontrol
sosial
mengenai P3SPS.
lembaga
Pada praktiknya, keberadaan UU
penyiaran swasta yang masih dihadapkan
No. 32 Tahun 2002 tentang
kepada
dan
persoalan
kepemilikan
yang
terhadap
Peraturan
Penyiaran
perundangan
lainnya
terpusat pada beberapa orang pemilik
masih belum memberikan ruang dan
modal.
kepastian
Pemusatan
berpotensi
kepemilikan
menggiring
ini
adanya
hukum
yang
jelas
dengan
TVRI
dan
RRI
sebagai
keberadaan
pembentukan opini publik. Bukan hanya
lembaga penyiaran publik. Pembentukan
kepemilikan
yang
badan hukum LPP yang didirikan oleh
terpusat pada segelintir orang saja, akan
negara menjadi tidak jelas keberadaannya
tetapi kepemilikan lembaga penyiaran ini
dan status badan hukumnya. Hal ini yang
juga
kemudian menyebabkan TVRI dan RRI
lembaga
terlihat
penyiaran
ada
kecenderungan
keberpihakan kepada parpol tertentu.
banyak
Monopoli dan juga persaingan yang tidak
mengoptimalkan
sehat pada media media penyiaran dapat
terkait dengan ketersediaan anggaran,
terjadi
eksistensi dan kompetensi sumber daya
dan
dapat
mengganggu
pelaksanaan Pemilu 2014.
menghadapi
manusia
kendala
kinerjanya,
(SDM),
dalam terutama
pengelolaan
dan
TVRI dan RRI memiliki potensi
pemeliharaan alat peralatan siaran dan
strategis
meningkatkan
pemancar serta aset yang dimiliki lainnya,
kualitas pelaksanaan pemilu sekaligus
dan yang lebih penting adalah antisipasi
meningkatkan
pemindahan teknologi digitalisasi pada
yang
dalam partisipasi
masyarakat
dalam kegiatan pemilu. Kedudukan yang
penyiaran publik.
strategis sebagai media sosialisasi Pemilu
Permasalahan berikutnya terkait
2014 ini disebabkan oleh sifat lembaga
dengan kemampuan jangkauan siaran dari
penyiaran yang: a) independen, neteral,
TVRI
adil dan berimbang; b) menyampaikan
penyiaran publik yang harus menjangkau
aspirasi
c)
masyarakat di seluruh wilayah NKRI,
yang
pada tahun 2012 ini TVRI hanya mampu
dan
menyajikan bersifat
informasi
public;
program-program
informatif
dan
edukatif;
d)
dan
meng-cover
RRI.
68
Sebagai
%
dari
lembaga
seluruh 87
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
area/wilayah
RI,
sedangkan
untuk
anggaran dan dukungan peralatan serta
jangkauan siarannya dengan coverage
kualitas
population hanya mencapai 40% dari
kebijakan program siaran membagi rata
seluruh penduduk RI. Sedangkan RRI
antara program produksi terbaru dan
hingga saat ini memiliki 80 stasiun
program daur ulang (Budiman, Laporan
penyiaran untuk meng-cover di seluruh
Penelitian: 2012). Kendala ini tentunya
wilayah NKRI. Selain itu RRI memiliki 13
memiliki pengaruh juga pada kemampuan
studio produksi baik berada di perbatasan
menghasilkan program siaran menarik
antar negara maupun daerah blankspot.
yang khusus membahas masalah Pemilu
Pada pelaksanaannya, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kendala yang
2014
SDM
sesuai
manusia
isi
kontribusi
antaranya
sarana
dan
dengan
Permasalahan
Kendala terkait dengan pemancarluasan di
menyebabkan
kebutuhan
masyarakat.
timbul dari pemancarluasan isi siaran. siaran
kreatif,
(SDM) yang
sumber juga
daya
memberikan
signifikan
terhadap
prasarana penyiaran khususnya untuk
pengembangan kinerja RRI dan TVRI.
stasiun penyiaran di daerah baik jumlah
RRI digerakkan oleh 5.364 PNS dan 1.528
maupun
dengan
Pegawai Bukan PNS (PBPNS) sehingga
kemampuan yang sangat terbatas. Kondisi
total SDM yang mengelolanya berjumlah
pemancar juga sudah sangat tua dan
6.892 orang. Hingga saat ini, rekrutmen
mengalami penurunan kemampuan untuk
SDM kreatif baru sebagai pengganti SDM
memancarkan isi siaran, sementara suku
lama
cadangnya yang sudah sulit dicari. Sejalan
prosentase usia SDM terbanyak berada
dengan
perkembangan
banyak
dijumpai
usianya
sudah
tua
jarang
dilakukan,
padahal
waktu,
akan
pada rentang usia 51-55 tahun atau
yang
tidak
42,12% dari seluruh jumlah SDM yang
terjangkau isi siaran TVRI dan RRI
ada. Kelompok berikutnya berada pada
(Laporan Kinerja TVRI dan RRI tahun
kategori umur 46-50 tahun sebesar 37,1%.
2012).
Kedua
daerah
pengelompokkan
ini
termasuk
Dalam satu tahun terakhir, TVRI
pada kategori usia yang kemampuan
dan RRI telah berupaya meningkatkan
produktivitasnya sudah tidak lagi optimal.
kualitas dan kuantitas program meskipun
Kondisi seperti ini juga hampir sama
masih tertinggal dari lembaga penyiaran
terjadi pada SDM TVRI (Laporan Kinerja
swasta khususnya menghadapi Pemilu
TVRI dan RRI tahun 2012).
Tahun
2014.
Memang
tidak
bisa
dipungkiri, materi dan kemasan program siaran TVRI dan RRI kualitasnya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. 88
Kendala
keterbatasan
Ahmad Budiman, Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014
Publik
dan
Lembaga
Penyiaran
Publik
Fungsi sosial media penyiaran publik yang cukup signifikan menurut
Secara khusus, publik dalam istilah penyiaran publik diposisikan sekaligus dalam dua pengertian yakni
sebagai
Lasswell yaitu: 1. Pengawas sosial (social surveillance), merujuk
pada
upaya
khalayak (pemirsa atau pendengar) dan
informasi
sebagai partisipan yang aktif. Pemahaman
objektif mengenai berbagai peristiwa
ini terkait dengan kebebasan menyatakan
yang terjadi di dalam dan di luar
pendapat,
lingkungan sosial. Tujuannya adalah
hak
untuk
mendapatkan
dan
penyebaran
interpretasi
informasi, serta upaya pemberdayaan
sebagai
masyarakat
dalam
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
masyarakat
madani.
proses
menuju
Selanjutnya
Eric
Barendt membuat definisi tentang media penyiaran
publik
service
(public
kontrol
yang
sosial agar
tidak
2. Korelasi sosial (social correlation), merujuk
pada
interpretasi
upaya
dan
pemberian
informasi
yang
broadcasting) sebagai media yang: 1)
menghubungkan satu kelompok sosial
tersedia
general-
dengan kelompok sosial yang lainnya
geografis; 2) memiliki concern terhadap
atau antara satu pandangan dengan
identitas dan kultur nasional; 3) bersifat
pandangan lainnya, dengan tujuan
independen, baik dari kepentingan negara
mencari konsensus.
(available)
secara
maupun
kepentingan
komersil;
4)
memiliki
imparsialitas
program;
5)
memiliki ragam varietas program; dan 6) pembiayaannya
dibebankan
kepada
pengguna media.
3. Sosialisasi
satu generasi ke generasi lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya (dalam Mufid, 2007: 80).
penyiaran
publik
dibangun
didasarkan pada kepentingan, aspirasi, serta
gagasan
publik
yang
dibuat
berdasarkan swadaya dan swamandiri dari masyarakat atau publik pengguna dan pemetik
manfaat
Lembaga
penyiaran
penyiaran
publik
publik. juga
memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah
merujuk
pada upaya pewarisan nilai-nilai dari
Definisi tersebut mengandaikan bahwa
(Socialization),
independen
untuk
perdebatan
publik, menyangkut isu ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Ghazali, 2002: 15-18).
Urgensi penyiaran publik menurut Dennis
McQuail sebagaimana dikutip
Mufid (2007) adalah untuk menjunjung nilai-nilai yang banyak ditinggalkan oleh media komersial, seperti independensi, solidaritas, keanekaragaman (opini dan akses),
objektivitas,
dan
kualitas
informasi.
Secara
filosofis,
urgensi
kehadiran
media
penyiaran
publik
berangkat dari kehidupan publik yang dilihat
dari
posisi
sebagai
warga
masyarakat hanya dalam dua ranah, yaitu 89
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
dalam lingkup kekuasaan dan lingkup
untuk membangun format baru atas
pasar.
keberadaan
Pandangan
dikotomis
ini
media
penyiaran
publik
mengabaikan kenyataan lainnya, yaitu
menjadi institusi otonom dan independen
adanya ranah publik (public sphere) yang
yang menjalankan fungsi kultural dalam
diharapkan dapat menjadi zona bebas dan
ranah publik (Mufid, 2007: 81).
netral. Idealnya, di dalamnya berlangsung
Pada
negara
otoriter,
lembaga
dinamika kehidupan yang bersih dari
penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah
kekuasaan dan pasar.
menjadi alat pemerintah dan bersifat
Mengingat peranannya yang vital, penataan
media
dianggap
bisa
di negara demokrasi adalah lembaga
diserahkan kepada mekanisme pasar.
penyiaran yang independen, didirikan
Media yang sehat bukanlah media yang
oleh negara untuk kepentingan publik,
memperoleh untung besar, melainkan
bukan
media yang dapat menyajikan informasi
Misalnya di Amerika Serikat, lembaga
bernilai penting bagi publik. Media massa
penyiaran publik yang mereka sebut
juga
dengan
diharapkan
beragam
dapat
informasi
tak
propagandis. Lembaga penyiaran publik
menyajikan
yang
alat
propaganda
public
pemerintah.
broadcasting
dananya
dapat
didukung oleh masyarakat dan negara.
untuk
Hal itu terjadi karena masyarakat tidak
demokrasi.
puas dengan hanya memiliki lembaga
Konsekuensinya, negara harus menjaga
penyiaran swasta yang sangat komersial
agar keberagaman kepemilikan media
yang
dapat dipelihara. Kalau semua diserahkan
pendidikan
kepada
lainnya (Siregar, 2009).
memberdayakan
publik
berpartisipasi
dalam
aktif
mekanisme
kekhawatiran
dan
melupakan
fungsi
kepentingan
publik
Fungsi utama stasiun publik di
informasi yang sebenarnya dibutuhkan
Indonesia adalah memberikan layanan
masyarakat, tetapi tidak disajikan media
kepada masyarakat. Hal ini merupakan
hanya karena tak cukup atraktif sebagai
faktor
komoditas (Armando, 2011: 5).
dipertimbangkan
yang sebelum
harus menyusun
strategi program. Pada dasarnya, apa saja
pemaknaan atas setiap kegiatan dalam
bisa dijadikan program untuk ditayangkan
ranah publik. Ini dapat dilihat dengan dua
di televisi selama program itu menarik
Pertama,
yaitu
dan disukai audiens, dan selama tidak
dominasi dan monopoli kekuasaan dan
bertentangan dengan kesusilaan, hukum
pasar harus dijauhkan dari kehidupan
dan peraturan yang berlaku (Morissan,
publik.
Kedua,
secara
ini
pertama
merupakan
cara.
kultural
ada
ada
kali
banyak
Nilai
bahwa
pasar,
sering
secara
negatif,
positif,
yaitu
membangun otonomi dan independensi institusi sosial. Mesti terbuka peluang 90
2010: 208).
Ahmad Budiman, Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014
Revitalisasi TVRI dan RRI
sebagai salah satu media informasi dan
1. Urgensi RUU RTRI
juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dapat
RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Penyiaran mengenai
mengatur Lembaga
bahwa
pasal
Penyiaran
Publik
diamanatkan untuk dibentuk menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang ketentuan lebih lanjut mengenai RTRI akan diatur dengan undang-undang. Adapun aturan tersebut bertujuan untuk memberikan
penguatan
kepada
LPP
sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk
memberikan
informasi
yang
berimbang kepada masyarakat. Pembentukan
dikatakan bahwa RTRI dipandang sebagai jembatan penghubung antar berbagai kalangan.
Sebagai
lembaga penyiaran
publik, RTRI dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan penyiaran,
jati
sebagai
ruang
negara
ranah simbolik
kultural di tengah tren komersialisasi dan komodifikasi.
RTRI
bertujuan
untuk
menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan nilainilai,
budaya,
dan
memberikan
jati
diri
kontribusi
pembangunan
lembaga
diri
bangsa, pada
demokrasi,
mengembangkan
masyarakat
yang
mandiri di Indonesia merupakan hal yang
informatif, meningkatkan kesejahteraan
diharapkan
masyarakat, serta meningkatkan citra dan
dapat
memberikan
penyelesaian permasalahan di Indonesia. Pembentukan
lembaga
mandiri
ini
bertujuan membantu pemerintah dalam melaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawabnya, yaitu melindungi bangsa dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan penyiaran. Pembentukan lembaga mandiri ini juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat. LPP sebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik harus memiliki kemandirian yang tidak dapat diinterfensi oleh pihak manapun.
Kemandirian
dari
LPP
merupakan hal yang mutlak, hal ini dikarenakan LPP merupakan bagian dari masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat dan keberadaannya untuk masyarakat. Peranan RTRI dirasakan sangat penting bagi bangsa Indonesia, yakni
daya saing bangsa. Pengajuan
RUU
usul
inisiatif
Komisi I DPR RI tentang RTRI sebagai RUU yang diajukan di luar Prolegnas terdiri dari naskah akademik dan draft RUU RTRI yang terdiri atas 11 bab dan 68 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, fungsi tugas dan kegiatan, kedudukan, sistem penyiaran, kelembagaan, pembiayaan dan pertanggungjawaban,
aset,
penyelenggaraan siaran, standar siaran, isi siaran dan bahasa siaran, penyiaran publik dengan teknologi digital, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kehadiran RUU tentang RTRI diharapkan menjadi landasan normatif bagi pengaturan mengenai Lembaga RTRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam 91
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
rangka meningkatkan kinerjanya serta
verbal (Ardianto dan Erdimaya, 2007: 83).
mengatasi
seperti
Selain dari posisinya, maka dari sifatnya
pengelolaan organisasi, pengembangan
yang independen TVRI dan RRI memiliki
SDM
kesempatan
sejumlah
(termasuk
kendala
juga
SDM
kreatif),
besar
untuk
mengatasi
sumber pembiayaan, program siaran, dan
hambatan
pemancarluasan isi siaran, optimalisasi
hambatan
penyiaran publik di daerah perbatasan,
Kepentingan akan membuat masyarakat
serta antisipasi perkembangan teknologi
selektif
penyiaran digital.
menghayati pesan. Masalah ini dapat
2011
psikologis
yang
kepentingan dalam
meliputi (interest).
menanggapi
atau
Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun
dijawab oleh keanekaragaman program
mengatur tentang
yang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan berkaitan
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat.
dengan keadaan tertentu lainnya yang
TVRI dan RRI secara filosofis
memastikan adanya urgensi nasional atas
memiliki kekuatan dalam menyerukan
suatu RUU yang dapat disetujui bersama
suara hati nurani (calls for inner voice),
oleh alat kelengkapan DPR yang khusus
menyerukan musyawarah untuk mencapai
menangani bidang legislasi dan menteri
mufakat (calls for deliberation to reach a
yang
urusan
consensus), menyerukan kebebasan dalam
pemerintahan di bidang hukum. Karena it,
kendali kearifan (calls for freedom with
diharapkan RUU tentang Radio Televisi
wisdom driven), menyerukan merawat
Republik Indonesia (RTRI) ini dapat
peradaban bangsa (calls for caring human
masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif
civilization),
terbuka pada tahun 2013, sehingga dapat
peningkatan
segera
manusia (calls for dignifying the ultimate
menyelenggarakan
dibahas
bersama
dengan
dan derajat
menyerukan kemuliaan
umat
noble of human being).
Pemerintah.
TVRI dan RRI sebagai LPP melalui 2. Percepatan
Revitalisasi
LPP
Pada posisinya sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI memiliki untuk
mengatasi
berbagai
hambatan yang pada umumnya terjadi pada
media
massa.
TVRI
dan
RRI
memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan
psikologis,
hambatan
sosiokultural, dan hambatan interaksi 92
siarannya
dapat
berfungsi
sebagai alat identitas nasional (Flag
TVRI dan LPP RRI
kekuatan
program
Carrier) dan alat integrasi bangsa. Sebab, penyiaran publik mempunyai kekuatan menghimpun kesatuan sosial, mengikat kelompok-kelompok,
wilayah-wilayah,
maupun kelas-kelas dalam keberagaman melalui
siaran-siaran
peristiwa-peristiwa
langsung
nasional.
atau
Program
siaran TVRI dan RRI yang berada dalam masyarakat
multikultur
seperti
di
Ahmad Budiman, Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014
Indonesia harus memberikan upaya pada “nation
kontribusi
building”
untuk
menggunakan
hak
pilihnya.
dan
Netralitas lembaga dan program acara
untuk
yang disajikan akan mampu meyakinkan
mengetahui informasi yang benar (right to
masyarakat terhadap kegiatan Pemilu
know)
untuk
yang sedang terlaksana. Hal ini tentunya
serta
sejalan dengan prinsip komunikasi yang
memberikan
hak
dan
hak
masyarakat masyarakat
mengemukakan
pendapat
mengekspresikan
diri
(right
to
expression).
menyebutkan,
semakin
sesuai
pesan
komunikasi dengan motivasi seseorang
Sifat lembaga TVRI dan RRI yang independen
memiliki
pengaruh
yang
sangat signifikan terhadap program acara
maka
semakin
besar
kemungkinan
komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh komunikan.
yang disajikan, termasuk juga program
Program
acara
Pemilu
yang
acara Pemilu. Program acara Pemilu 2014
disajikan TVRI dan RRI akan jauh
yang disajikan TVRI dan RRI dapat
berbeda
bersifat
independen dan memberikan
lembaga penyiaran swasta. TVRI dan RRI
kesempatan yang sama terhadap semua
dengan jaminan UU tidak akan terjebak
parpol dan para calon legislatif (caleg)
pada konflik kepentingan pada media
untuk
ini
terkait dua pihak yakni penguasa dan
mengatasi
pengusaha. Program acara TVRI dan RRI
hambatan prasangka (prejudice) yang
dilarang menjadi alat kekuatan sosial-
berkaitan dengan persepsi orang tentang
politik. Seluruh materi siaran tidak harus
seseorang atau kelompok lain dan sikap
dikonfirmaskan terlebih dahulu dengan
serta perilakunya terhadap mereka.
berbagai pemegang kepentingan politik.
menggunakannya.
menyebabkannya
Hal
mampu
dengan
apa
yang
disajikan
yang
Pelayanan TVRI dan RRI sesuai dengan
sama kepada semua parpol dan caleg,
kebutuhan masyarakat dan bukan untuk
akan menjadikan program acara Pemilu
kepentingan
2014
dari
menyebabkan program acara Pemilu 2014
hambatan stereotipe. Stereotipe adalah
di TVRI dan RRI lebih mampu memenuhi
gambaran
dan menciptakan selera publiknya.
Memberikan
yang
kesempatan
diusung atau
terbebas
tanggapan
tertentu
mengenai sifat-sifat dan watak pribadi
politis.
Mewujudkan
Kondisi
TVRI
dan
ini
RRI
orang atau golongan lain yang bercorak
sebagai media Pemilu 2014 milik negara
negatif. Terakhir, visi dan misi yang jelas
melalui
sebagai media pemersatu bangsa, maka
berkualitas,
program acara Pemilu ini akan dapat
ditunjang oleh kesiapan sumber daya
meningkatkan
pengetahuan,
manusia (SDM) yang handal. Memang
memengaruhi sikap masyarakat terhadap
hingga kini kedua lembaga penyiaran
Pemilu,
publik
dan
memotivasi
masyarakat
program
ini
acara
memang
tidak
pemilu sangat
dapat
yang perlu
melakukan 93
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
rekrutmen pegawai. Untuk itu langkah
siaran televisi seperti halnya masyarakat
strategis perlu dilakukan yaitu dengan
perkotaan.
melakukan dan mengawasi pelaksanaan
Rencana menjadikan TVRI dan
reformasi birokrasi di TVRI dan RRI. Pada
RRI sebagai media Pemilu 2014 juga perlu
tingkat lokal, perlu direkrut tenaga ahli
ditunjang dengan upaya untuk mengatasi
bidang IT, desainer grafis, pembawa
kendala
acara, reporter, dan profesi lain. Mereka
Revitalisasi
akan bekerja sebagai SDM kreatif sesuai
pembaharuan infrastruktur teknis LPP
dengan ketentuan peraturan perundang-
TVRI dan LPP RRI berupa pemancar,
undangan yang berlaku. Selain itu, untuk
menara pemancar, peralatan studio, dan
meningkatkan
peralatan produksi yang masih minim dan
ditingkatkan
motivasi
kerja
kesejahteraan
perlu
karyawan
penyebarluasan
usang.
perlu
Kemudian
isi
siaran.
dilakukan
melalui
secara
bertahap
melalui peningkatan tunjangan. Terakhir,
dilakukan
perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan
seluruh wilayah Indonesia dari pemancar
profesi baik di dalam maupun di luar
dengan
negeri untuk meningkatkan keahlian dan
menuju pemancar dengan sistem digital.
keterampilan
Selain
teknis,
kompetensi,
penggantian
pemancar
menggunakan itu
perlu
sistem juga
di
analog
dilakukan
kapabilitas dan kapasitas SDM di bidang
peningkatan kualitas pemancar di seluruh
produksi acara, penyiaran, dan profesi-
stasiun daerah perbatasan.
profesi
lainnya
yang
terkait
dengan
penyiaran.
Peningkatan
kualitas
pemancar
memang
sangat
isi
kekuatan
anggaran
siaran yang dilakukan TVRI dan RRI
Becermin
dari
memang berbeda dengan yang dilakukan
tahun 2012 di TVRI dari pagu anggaran
oleh LPS. Kebanyakan LPS hanya mau
sebesar Rp. 758.807.880.000,- mencapai
memancarluaskan ke daerah-daerah yang
sebesar 94,5% atau Rp. 717.070.898.087,-.
menguntungkan dan target audiens yang
Sedangkan di RRI pada tahun 2012
dipentingkan adalah pembeli program.
alokasi
Hal ini berbeda dengan yang dilakukan
769.437.633.000,- terealisir sebanyak Rp.
TVRI dan RRI yang pemancarluasan isi
676.477.614.755,- atau sebesar 87,97%.
siaran perlu disesuaikan dengan luasnya
Selanjutnya
sebaran
wilayah
anggaran RRI meningkat menjadi Rp.
perkotaan sampai ke daerah pelosok,
985.177.413.000,- dan pagu anggaran
daerah pegunungan yang jauh, bahkan
TVRI
pulau-pulau kecil dan daerah terpencil
864.207.104.000,-. Untuk menjalankan
lainya. Sedangkan penduduk di wilayah
misinya sebagai media pemilu, maka perlu
terpencil, tetap perlu mendapat pelayanan
dilakukan usulan perubahan anggaran
Kebijakan
94
pemancarluasan
penduduk,
mulai
dipengaruhi
oleh
yang
tersedia.
penyerapan
anggaran
anggaran
pada
meningkat
sebesar
tahun
2013,
menjadi
Rp.
pagu
Rp.
Ahmad Budiman, Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014
baik
TVRI
dan
RRI
melalui
APBN
f) Menggantian
seluruh
alat
Perubahan tahun 2013 yang prioritas
peralatan penyiaran dan pemancar
peruntukannya adalah pada peningkatan
dengan mengalihkannya kepada
kualitas pemancar dan program siaran.
teknologi penyiaran digital.
Untuk
mewujudkan
percepatan
g) Memperluas
revitalisasi RRI dan TVRI menghadapi
kepentingan
Pemilu 2014, maka sistematika rencana
pemirsa/pendengar agar mampu
strategis
bersaing dengan jumlah pemirsa
yang
perlu
mendapatkan
perhatian adalah: a) Jaminan
pada
perlindungan
pemangku dan
program
jumlah
acara
yang
ditayangkan LPS.
hukum
kelembagaan RRI dan TVRI perlu segera disahkan. Jaminan ini akan
Penutup
menjadi panduan bagi kedua lembaga ini untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan tidak komersil, jaringannya luas dengan misi
utama
adalah
membangun
karakter dan citra bangsa. b) Menjadikan
TVRI dan RRI memiliki potensi yang besar dalam mengemban amanat sebagai media Pemilu 2014 nantinya. Namun demikian program acara yang disajikan bukan berarti program siaran yang
“pas-pasan”.
Kemasan
program
acara radio dan televisi publik yang diolah
panduan
hukum
secara
profesional,
bisa
memikat
dimaksud sebagai perintah untuk
masyarakat dan bersaing dengan paket
menghasilkan
acara LPS, walapun sasaran akhir kedua
rencana
strategis
(renstra) sebagai turunannya. c) Pada
tataran
operasional,
lembaga penyiaran ini jelas berbeda. LPS perlu
memang ditujukan sebagai lahan bisnis
dilakukan penguatan kelembagaan,
mencari
sumber dana, SDM (termasuk SDM
dimaksudkan untuk melayani kebutuhan
kreatif) dan perlindungan jaminan
publik dalam informasi, pencerahan dan
hukum atas aset-aset yang dimiliki.
pencerdasan. Namun “persaingan” ini
d) Peningkatan kualitas konten/program
adalah juga ancaman bagi kelangsungan
siaran termasuk dalam waktu dekat
kedua LPP ini untuk tetap diakui oleh
meningkatkan
masyarakat.
siaran
yang
kualitas
program
terkait
dengan
pelaksanaan Pemilu 2014. e) Perluasan koneksitas jaringan.
untung,
sedang
LPP
Pengembangan kemampuan untuk menghasilkan
program
siaran
yang
berkualitas adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dibantah lagi. Tidak tepat bila merasa “aman” karena karakter penyiaran 95
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
publik
dan penyiaran
berbeda
dalam
masyarakat
swasta
merebut
adalah
perhatian
TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
pendengar/pemirsanya.
Identifikasi acara untuk penyiaran publik sudah
banyak
dikreasikan
menjadi Daftar Pustaka
program acara di LPS dan hasilnya berpotensi menarik perhatian masyarakat. Karena itu, penataan program siaran penyiaran
publik
berdasarkan
hasil
harus
dilakukan
evaluasi
terhadap
Ardianto, Elvinaro dan Erdimaya, Lukita Komala.
program yang selama ini telah dan akan berjalan.
Massa
Suatu
Bandung:
Simbiosa
Komunikasi Pengantar. Rekatama
Media.
Untuk itu, RUU tentang
RTRI
Armando, Ade. 2011. Televisi Jakarta di
harus didorong sebagai sebuah keharusan dalam
2007.
rangka
perlindungan
memberikan
hukum
Atas
jaminan
terhadap
Bentang Pustaka. Budiman,
penyiaran
Individu
Penataan
Siaran
dan
Setjen DPR RI.
optimalisasi penyiaran publik di daerah teknologi
Laporan
Pemancaluasan Isi Siaran, P3DI
siaran, dan pemancarluasan isi siaran,
perkembangan
2012.
Program
kreatif), sumber pembiayaan, program
antisipasi
Ahmad.
Penelitian
pengembangan SDM (termasuk juga SDM
serta
Bandung:
upaya
revitalisasi kelembagaan penyiaran publik,
perbatasan,
Indonesia.
Ghazali,
Effendi.
2002.
Penyiaran
Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik
digital. Hal
lain
terkait
dengan
peningkatkan kualitas program siaran
dan Komunitas. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
dengan berpegang teguh pada prinsip
Laporan Kinerja TVRI Tahun 2012 dan
penyiaran publik dan terutama dalam
Perencanaan Kinerja Tahun 2013.
kaitannya sebagai media Pemilu 2014
Rapat kerja Komisi I DPR RI
yang
Januari 2013.
disertai
anggaran
dengan
penyiaran
menghadapi
kegiatan
penambahan
publik
terutama
Pemilu
2014.
Peningkatan kualitas SDM TVRI dan RRI dapat
dilakukan
dengan
menekankan
kepada keberadaan SDM kreatif agar dapat
meningkatkan
kualitas
kinerja
lembaga penyiaran publik dan menjadikan 96
Morissan.
2010.
Mutakhir.
Jurnalistik Jakarta:
Televisi Penerbit
Kencana Media Group. Mufid, Muhamad. 2007. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta: UIN Press.
Ahmad Budiman, Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga
Penyiaran
Publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan
Anggota
Dewan
Perwakilan
TVRI”, Media Indonesia. Jumat,
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
28 Agustus 2009.
Daerah, dan Dewan Perwakilan
Siregar, Amir Effendi. “Memberdayakan
Umum
Rakyat Daerah.
97
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
98
