1
REVITALISASI PERANAN FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA OLEH :
H.M. RASYID, S.PDI Disampaikan pada acara : Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru Agama Se Kalimantan Timur Tahun 2012
Regionalisasi Agama 2
Kedatangan Hindu dan Buddha berhadapan dgn kepercayaan animisme dan dinamisme dan membentuk wilayah Bali dan Lombok kmd akibat transmigrasi menyebar ke Sulawesi dan Lampung Kedatangan Islam dihadapkan kpd tradisi Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal kmd menyebar ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku dan sebagian Papua Kristen datang bersamaan dgn era kolonialisme dan membentuk kekristenan sebagian Sumatera (Batak, Mentawai, Enggano), NTT, Maluku, Sulawesi Utara, Papua
Dampak Regionalisasi Agama-Agama 3
Penyiaran agama memberikan kesempatan kpd masyarakat utk memahami agama sesuai dgn konstruksi budaya sehingga terjadi penyatun agama dgn etnisitas Terjadi hub timbal balik yg terintegrasi antara religiositas dengan etnisitas Akibatnya terbentuk pemahaman masy yg mengakui adanya kaitan hub signifikan antara keberagamaan dan kesukuan Masyarakat sulit menerima kenyataan manakala ada warga yg melakukan penyimpangan dari tradisi kepercayaan dan keagamaan itu
Sikap Masyarakat Terhadap Dakwah Dan Misi Agama 4
Penggunaan simbol lokal dlm transisi pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama berakibat terjadinya proses saling meminjam antara agama dgn budaya Atas dasar penyiaran agama tdk berlangsung melalui pengembangan wawasan, perilaku dan keterampilan maka pola pemahaman masyarakat lbh terpusat pada komitmen thd simbolsimbol agamanya Beberapa daerah terdapat perkecualian pengembangan strategi penyiaran agama (fiqh dakwah) sebagaimana yg terjadi di Kudus Jawa Tengah Kedatangan agama lain dgn membawa simbol-simbolnya dipandang masy sebagai hal yg aneh dan berbeda dgn tradisi yg mereka alami Akibatnya muncul sikap penolakan thd tradisi yang baru datang sehingga menimbulkan berbagai gesekan di berbagai daerah
Manajemen Kerukunan Pasca Orde Lama 5
Akibat kekosongan kekuasaan politik di akhir orde lama, maka sebagian masy yg terindikasi komunis berusaha mencari identitas keagamaan utk keselamatan dirinya Sebagian kelompok agama memanfaatkan peluang ini dgn berlangsungnya pengembangan penyiaran agama yg berlangsung secara masif Akibatnya terjadi persinggungan dgn peta regionalisasi yg menimbulkan perasaan terancam krn terkait dgn adanya ikatan kesejarahan antara regiositas dgn etnisitas
Peranan Pemuka Agama 6
Masy menempatkan pemuka agama: ulama, kiai, ajengan, tuan guru, pendeta, pastor, bhiksu, pandita sebagai sumber referensi sosial Kelompok umat beragama yg dominan di satu daerah tertentu secara praktis menjadi sumber acuan bagi Pemda dlm memberikan sikap thd rencana penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat SKB Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1969 menempatkan rohaniawan/pemuka agama sebagai figur/lembaga secara representatif yg mewakili pendapat masyarakat Tetapi dlm kenyataannya terjadi kesulitan pemuka agama menempatkan diri dlm posisi yang netral karena kesulitan menampung semua kepentingan umat beragama di daerah Akibatnya muncul rasa ketidakpuasan di berbagai daerah thd sulitnya utk memperoleh izin pendirian rumah ibadat
Perubahan Kebijakan 7
Pemerintah sadar adanya kesulitan semua umat beragama dlm pendirian rumah ibadat sekalipun data menunjukkan terjadi peningkatan jumlah rumah ibadat Dgn azas pluralitas maka representasi masy tdk cukup diwakili oleh kelompok umat yg dominan tetapi harus menyuarakan semua kelompok umat Majelis Agama Pusat berpendapat bhw representasi itu ditetapkan 21 orang di provinsi dan 17 orang di kabupaten/kota Sementara, representasi itu dilakukan oleh wakil 6 agama yg memperoleh pelayanan dari pemerintah yang terhimpun dlm FKUB
Badan/Lembaga/Forum Kerukunan
Akibat kegoncangan politik menjelang akhir orde baru merembet kepada kompetisi umat beragama Pemuka agama daerah bentuk badan/lembaga/forum kerukunan daerah: LPKUB DIY, LPKUB Ambon, LPKUB Medan, BKSAUA Sulut, FKKUB DKI, FKPA Sumut, FOKUSS Sumsel, FKPA Kalbar Bentuk kegiatan tidak ada ketentuan baku tergantung dari kepemimpinan lembaga dan lebih banyak berfungsi sebagai wadah musyawarah Kesepakatan Pemerintah dgn Majelis Agama Pusat bahwa forum kerukunan hanya ada di Pusat: Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
Tugas FKUB 9
Melakukan dialog internal dan eksternal umat beragama; dialog aksi utk kerjasama sosial dan dialog teologis utk perluas wawasan keberagamaan (religious literacy) Menampung aspirasi, keluhan, kritik, usul, saran, gagasan utk peningkatan kualitas kebergamaan Menyalurkan aspirasi, keluhan, kritik, usul, saran, gagasan utk peningkatan kualitas keberagamaan Sosialisasi semua peraturan/per-uu-an baik pusat maupun daerah dlm upaya peningkatan kerukunan umat beragama; serta melakukan pemberdayaan umat dlm bid pendidikan, ekonomi, pertanian, politik, hukum, sosial guna penguatan semangat kerukunan Khusus FKUB Kab/Kota, memberikan rekomendasi bagi usul pendirian rumah ibadat yg diputuskan secara aklamasi
Kekuatan FKUB 10
Terdiri pemuka agama yg diakui sebagai ahli dlm agama serta menjadi panutan pada kelompok agamanya serta menjadi juru damai intern maupun antar umat Terdapat wakil semua umat beragama yg dilayani dgn komposisi keanggotaan sesuai dengan proporsi jumlah umat beragama yang diwakilinya Terjadi proses pembudayaan berbagai ide secara dialogis sehingga umat mampu memilah antara persamaan dan perbedaan agama Diakui secara formal oleh pemerintah dan masy karena dibentuk berdasarkan PBM No. 9 dan 8 Th 2006 Bab III Adanya kriteria yg kongkrit ttg jenis dan jumlah keanggotaan, tugas pokok dan fungsi serta hubungannya dgn masyarakat dan aparat daerah Sebagian daerah tlh memiliki anggaran yg memadai sekalipun sebagian besar belum memperoleh kepastian ttg hak dan kewajiban mereka
Kelemahan FKUB 11
Belum berhasil konsolidasi internal akibat berbagai hambatan psikologis antar anggota Blm berhasil membangun semangat kebersamaan di kalangan anggota akibat dari pola pikir yg masih menekankan kelompok dominan thd lainnya Blm berhasil memutus mata rantai sejarah dari persaingan dakwah dan misi agamaagama pada masa lalu Blm berhasil ambil kpts secara obyektif akibat kuatnya tekanan dari luar Blm berhasil menempatkan diri sebagai wadah independen dari semua kepentingan sehingga sering terseret dlm persaingan kelompok kepentingan Pemda msh kurang tegas pengalokasian anggaran akibat kurang pemahaman thd urgensi pemeliharaan kerukunan dan dianggap tugas FKUB wilayah Kemenag Belum ada kesamaan pemahaman bhw tugas pemeliharaan kerukunan adalah tugas pokok Pemda sebagai penjabaran UU NO. 32/2004 ttg pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masy Blm ada kemauan politik yg kuat di kalangan legislatif daerah utk bantu tugas FKUB seperti pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah dlm hal penentuan lokasi rumah ibadat sehinga ada kepastian pendiriannya Kurangnya perhatian Dewan Penasehat FKUB thd pelaksanaan kinerja FKUB
Kesulitan FKUB 12
Pola hub FKUB Prov dgn FKUB Kab/Kota bersifat konsultatif sehingga terkesan tdk ada koordinasi
Blm ada lembaga monetoring dan evaluasi thd FKUB sehingga tdk ada penguatan yg berlangsung secara sistimatis
Kesatuan kerja di kalangan anggota msh blm optimal akibat ketergantungan mrk thd latar belakang kelompok, asal usul dan ketidaksamaan visi dan misi
Anggota FKUB kurang berani mengambil keputusan karena khawatir reaksi masyarakat
Kurangnya proses kaderisasi secara sistimatis sehingga masih didominasi oleh tokoh lama yg sdh mulai kurang produktif
Wadah lama masih akrab bagi masyarakat karena wadah tersebut berakar dari kultur masyarakat sementara FKUB lembaga semi resmi pemerintah
Tokoh agama yang dikirim ke FKUB bukan pemimpin puncak dari kelompok agama-agama sehingga kurang memiliki wibawa yang kuat
Wanhat blm berfungsi optimal akibat hambatan kelembagaan, administrasi, wawasan dan motivasi
Peranan Dewan Penasehat 13
Wanhat FKUB dibentuk sebagai pelaksanaan fungsi Kepda/Wakepda dlm pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban daerah
Prov: Ketua dijabat Wagub, Waket Kakanwil dan Sek dijabat Kabankesbangpol/linmas
Kab/Kota: Ket dijabat Wabup/Wawa, Waket Kakan Kemenag, Sek dijabat Kabankesbangpol/linmas
Wanhat blm berfunsgi optimal akibat kurang waktu, kurang wawasan, kurang peduli, tidak tahu
Diperlukan pelimpahan tugas harian Ketua Wanhat kpd Waket sehingga Wanhat dpt berfungsi optimal
Banyak persoalan keberagamaan daerah yg memerlukan peranan Wanhat
Perlu terobosan Menag dan Mendagri utk membuat MOU ttg kelancaran tugas pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama dan pelaksanaan tugas Wanhat November 30, 2012
Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Kemenag 14
Dorong pengkajian thd dua unsur penyebab konflik sosial yaitu perebutan aset dan akses sehingga posisi masy berada dlm keadaan tidak setara yang berakibat terjadi diskriminasi Masy pendatang cenderung lbh bersikap dinamis, kreatif dan inovatif sehingga relatif tingkat ekonominya lbh mapan Masy setempat cenderung kurang dinamis, kreatif, inovatif akibatnya mereka tertinggal dari pendatang Masy pendatang sekaligus membawa perangkat budaya dan agama yg berbeda dari penduduk setempat Latar konflik pada mulanya bermula dari persoalan ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan, politik dan kemudian merembet kpd persoalan agama dan budaya Dampaknya terjadi kecemburuan sosial yg kemudian dapat menjadi letupan konflik sosial umat beragama
Tahapan Terjadinya Konflik 15
Adanya benih konflik krn ketidaksamaan masy dlm memperebutkan aset dan akses Konflik berkembang dari soal ekonomi-politik menjadi persoalan agama dan budaya Konflik yg semula sporadis berubah menjadi terorganisir sehingga menjadi lbh sistimatis dan terencana Adanya semacam gerakan terselubung yg mencoba mengukur kedalaman air (testing the water) konflik Terjadi letupan konflik yang sulit dipadamkan kpd akarnya oleh karena persoalan yang terjadi sdh melebar kpd berbagai masalah yg berkembang dlm eskalasi yg semakin sulit dikendalikan
Tugas Pemda Membantu FKUB 16
Melakukan deteksi dini dgn mengasumsikan daerah prov/kab/kota dipilah menjadi tiga kategori: merah, kuning dan hijau Penanganan konflik yg lbh efektif adalah menggali akar keresahan masyarakat serta merumuskan solusi alternatif Kerukunan selayaknya menjadi kebutuhan masyarakat bukan kewajiban oleh karena itu perlu diperbanyak gerakan utk menonjolkan aspek humanitas setiap agama Pembudayaan kerukunan selayaknya menggunakan pranata sosial yg sdh akrab bagi masyarakat bukan dgn mendatangkan tokoh dari luar FKUB ditempatkan sebagai laboratorium kerukunan pada setiap daerah sehingga keberadaan wadah ini menjadi penting dan dikenal oleh seluruh masyarakat
Strategi Pengembangan Dan Pemberdayaan FKUB 17
Kelembagaan: memfungsikan FKUB sebagai koordinator gerakan pemeliharaan kerukunan di daerah; mitra Pemda dlm merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan baik preventif maupun represif; tempat masy mengadukan setiap kasus konflik yg bersifat keagamaan Kepengurusan: setiap anggota yg dikirim majelis agama hendaklah tokoh yg memiliki kepedulian thd gerakan kerukunan, memiliki rekam jejak kegiatan kerukunan, mampu berdialog dgn kelompok agama maupun di luar kelompok agamanya, memiliki perhatian utk membangun pola relasi antar umat beragama dan melakukan kaderisasi tokoh kerukunan secara terjadwal
Sambungan 18
Jaringan: FKUB bangun jaringan kerja dgn berbagai pemangku kepentingan antara lain lembaga keagamaan, Lembaga Pendidikan, Pemuka Budaya, LSM Kerukunan, Kalangan pengusaha serta Dukungan: Pemerintah dan Pemda memberikan dukungan guna memperkuat posisi FKUB dgn mengeluarkan berbagai regulasi misalnya MOU pemberdayaan Wanhat, Pemda susun Perda RTRW, bentuk JabFung Pemandu Kerukunan, media massa bentuk opini publik tentang kerukunan Anggaran: ketegasan Pemda memberikan anggaran dari APBD ttg pemeliharaan kerukunan yg diambil dari pos anggaran pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masy, ditambah lagi bantuan anggaran kegiatan dari usahawan guna memelihara keamanan dan ketertiban daerah Wawasan: setiap pemuka-pemuka umat beragama agar responsif thd gagasan perumusan kode etik penyiaran agama sehingga kesemarakan pengamalan ajaran agama berjalan secara bersama dengan kehidupan masyarakat yang rukun, tenteram dan tertib
Rekomendasi Penguatan FKUB 19
Menag dan Mendagri lakukan evaluasi guna melakukan langkah baru thd penguatan kerukunan
Pemerintah mencanangkan program kaderisasi dgn mendirikan lembaga pendidikan kerukunan semacam Harmony Center di Singapura
Pemda lakukan langkah kongkrit penetapan lokasi pendirian rumah ibadat dlm bentuk Perda RTRW berdasarkan pertimbangan kebutuhan nyata
Pemda mencantumkan anggaran belanja FKUB dlm APBD sehingga FKUB lebih mandiri, profesional dan bertanggungjawab
FKUB harus merumuskan tata kerja yg lebih berorientasi kpd kepentingan seluruh umat beragama di daerah tersebut
Perlunya dibentuk Badan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Nasional yg terdiri dari masyarakat dan difasilitasi pemerintah guna melakukan monitoring, evaluasi, pembimbingan yang berlangsung secara berkesinambungan
Agenda Kerja Kemenag Daerah
Dinamisasi Kankemenag utk penyegaran wawasan kerukunan pada semua lini aparat kemenag Pemetaan sosial konfigurasi sosial umat beragama: antisipasi bentuk konflik, rumusan solusi konflik Koordinasi dgn Pemda untuk penguatan FKUB dan Wanhat FKUB Sosialisasi kerukunan lewat acara pencatatan perkawinan, lembaga pendidikan, pranata keagamaan Pertemuan terjadwal dgn pemuka agama guna menyerap dan mencari solusi aspirasi umat beragama Dorong DPRD dan Pemda rumuskan RTRW rumah ibadat
