EFEKTIVITAS FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:

Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa

EFEKTIVITAS FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015

Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

i

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama

ISBN : 978-602-8739-43-6 xxiv + 122 hlm; 14,8 x 21 cm. Cetakan ke-1 Nopember 2015

Hak cipta pada Penerbit Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit. Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Mustafa Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340 Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421 http://puslitbang1.kemenag.go.id

ii


KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Assalamu’alaikum wr. wb. Puji dan syukur kita panjatkan kehadlirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hasil penelitian dapat disusun dan diterbitkan menjadi sebuah buku ini, dengan judul, “Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efiseinsi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama”. Kajian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi FKUB terkini dari lapangan. Suatu ikhtiar pemberdayaan untuk terus terpeliharanya kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang mengalami perubahan sangat cepat dalam segala bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama akibat dari pembangunan dan pengaruh global. Pada satu sisi perubahan tersebut berdampak positip bagi bangsa Indonesia ke depan, jika selaras dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya perubahan tersebut akan menjadi kontraproduktif jika kurang selaras dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Dalam kenyataan, perubahan yang terjadi lebih cepat akibat perkembangan teknologi informasi dibandingkan dengan perkembangan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat. Perubahan yang tidak selaras ternyata menjadi salah satu faktor munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat. Konflik akan semakin destruktif jika faktor agama ikut di dalamnya. Daerah-daerah yang selama ini Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

iii

kerjasama antarumat beragama berjalan baik menjadi tereduksi karenanya, dan daerah yang selama ini kerjasama antarumat beragama sangat kurang, berubah menjadi konflikkonflik lokal. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah para pemuka agama yang memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama di daerah yang tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya, sudah seharusnya menjalankan mandatnya secara optimal, dengan bantuan fasilitas, kontrol dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Atas terbitnya buku ini kami menyambut gembira. Kepada tim peneliti dan pihak-pihak yang memberikan bantuan terhadap proses penelitian dan terbitnya buku ini khususnya H. Bahrul Hayat, Ph. D yang telah memberikan Prolog dalam buku ini kami sampaikan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di masa yang akan datang. Wassalamu’alaikum wr. wb. Jakarta, Nopember 2015 Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

H. Muharam Marzuki, Ph.D NIP. 19630204 199403 1 002

iv


SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

Segala puji dan puja hanya terucap pada Yang Maha Kuasa, sehingga buku hasil penelitian ini dapat disusun dan disuguhkan kepada pembaca. Kajian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi FKUB terkini dari lapangan. Suatu ikhtiar pemberdayaan FKUB untuk terus terpeliharanya kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan suatu hal yang menggambarkan kamajemukan bangsa Indonesia sebagai rahmat. Perbedaan sebagai keniscayaan merupakan kekuatan yang menopang upaya pembangunan manusia Indonesia dalam menuju cita – cita kemerdekaan bangsa. Kerukunan umat beragama bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya tanpa kesadaran dan upaya dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. PBM (dan FKUB) membawa angin baru pengelolaan hubungan antar umat beragama. PBM dan FKUB menjadi implementasi kongkrit dari peran negara bersama - sama komponen masyarakat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Berbagai kegiatan keagamaan di tengah masyarakat yang beragam, dikelola sedemikan rupa dengan betul betul memperhatikan prinsip kemajemukan, toleransi dan saling menghormati berdasarkan PBM dengan pendampingan, mediasidan pengawasan yang dilakukan pemerintah bersama FKUB yang terdiri dari berbagai unsur komunitas keagamaan yang berbeda.


v

Kerukunan umat beragama menjadi perhatian dan program kerja berbagai pihak. Pemerintah mengalokasikan anggaran melauai APBN maupun APBD untuk menguatkan peran FKUB. Berbagai Organisasi Keagamaan baik melalui FKUB maupun secara mandiri menginisiasi berbagai upaya sosialisasi, mediasi, pendampingan dan pengawasan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Dalam perkembangannya, FKUB kian mendapatkan tempat yang strategis. Berbagai persoalan yang melibatkan komponen komunitas keagamaan dapat dimediasi melalui FKUB. FKUB menjadi sarana berkumpul dan berinteraksinya berbagai kelompok yang sama–sama menyadari bahwa keragaman agama bukan alasan untuk terjadinya konflik dan perpecahan. FKUB menjadi saluran berbagai organisasi keagamaan dalam berkontribusi untuk pembangunan. Bahkan FKUB telah menjadi medium yang efektif dalam menumbuhkan semangat persatuan bangsa dengan berlandasankan azas ketuhanan yang maha esa. Kendati demikian, di berbagai tempat, masih ditemukan fakta-fakta penelitian yang menunjukkan belum optimalnya peran serta kinerja FKUB. Di satu sisi, hal tersebut dapat terjadi karena dinamika internal dan eksternal keanggotaan FKUB yang menyebabkan performa kelembagaannya dinilai kurang memuaskan. Adanya Kualifikasi dan kompetensi anggota FKUB masih di bawah harapan, di tengah tantangan peran dan tugas yang semakin berat. Selain itu, banyak juga pandangan yang mengaitkan rendahnya peran FKUB dengan minimnya anggaran yang tersedia. Sementara di sisi yang lain, berbagai penelitian juga menunjukkan kasus-kasus di sekitar pendirian rumah ibadat dalam beberapa tahun mengalami peningkatan. vi


Sebagai lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini pada intinya hendak mengukur sejauhmana efektivitas kinerja FKUB dalam pelaksanaan tugasnya memelihara kerukunan umat beragama. Kapasitas kelembagaan dan efisiensi kinerja FKUB menjadi parameter efektivitas tersebut. Tak cukup common sanse tentang dugaan belum optimalnya FKUB, penelitian ini mencoba menjawab dengan fakta, menunjukkan apa saja yang sudah baik dan perlu dilanjutkan, dan apa yang masih harus disempurnakan. Buku ini memparkan suatu evaluasi objektif tentang aspek kelembagaan, aspek sumber daya lembaga, aspek leadership, constituent, dan workforce focus FKUB berikut program, proses dan hasil yang telah dicapai oleh FKUB. Buku ini juga menyampaikan berbagai rekomendasi dari hasi penelitian baik kepada FKUB, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peran FKUB untuk membangun kerukunan umat beragama Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Jakarta, Nopember 2015 Wassalam, Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D NIP 19630204 199403 1 002


vii

viii


PROLOG Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dilihat dari luas wilayah maupun dari jumlah penduduknya. Selain jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, tanah air Indonesia juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya manusia yang besar dan sumber daya alam yang melimpah merupakan potensi yang dapat dijadikan kekuatan membangun bangsa yang maju, bermartabat, dan berdaulat secara ekonomi dan politik yang dilandasi nilai luhur budaya dan peradaban Nusantara yang adiluhung. Sebagai negara yang besar dengan sejarah dan peradaban yang panjang, Indonesia memiliki keragaman dan kebhinekaan yang sangat besar dipandang dari aspek etnik, budaya, bahasa, tradisi, dan agama. Bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang hidup dalam pluralitas dan kebhinekaan. Bahkan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu keunikan dan kekhasan yang apabila dirajut dengan baik akan menjadi mozaik yang indah, tetapi sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Kita bersyukur bahwa keragaman dalam masyarakat Indonesia masih terus terjaga dan terpelihara dengan baik dalam semangat Bhineka Tunggal Ika atau unity in diversity yang fondasinya telah diletakkan oleh para pendiri Bangsa ini. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak dibangun di atas pemahaman untuk menyatukan segala keragaman yang ada, melainkan dalam pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang warganya bersatu dalam keragaman. Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

ix

Dilihat dari aspek agama, Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralitas agama dan sistem kepercayaan yang sangat luar biasa. Agama-agama besar dunia, kecuali agama Yahudi, masuk dan tumbuh subur di Indonesia sampai sekarang ini. Sejarah panjang kehidupan beragama Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat dapat hidup dan berkembang secara damai tanpa ada saling diskriminasi. Kondisi demikian terjadi, antara lain, karena sejak awal proses masuknya agama-agama tersebut ke Indonesia dilakukan dengan cara damai dan terjadi proses adopsi dan adaptasi antara nilai dan budaya baru dengan nilai dan budaya yang telah lama ada dalam masyarakat. Munawir Sjadzali (Kompas, 24 November 1990) dalam tulisannya ”Kerukunan Umat Beragama Suatu Keharusan” menyatakan bahwa masuknya agama-agama ke Indonesia menunjukkan tiga ciri yaitu: 1.

Semua agama yang masuk ke Indonesia tidak melalui kekuatan militer sehingga tidak pernah ada yang merasa menang atau kalah.

2.

Karena masuknya agama-agama tersebut ke Indonesia secara damai, maka tidak ada pemutusan batin terhadap kehidupan kultural lama, maka mau tidak mau saling mengakomodasi;

3.

Temperamen bangsa Indonesia tidak panas. Tidak ada penindasan agama seperti di Eropa dulu, bahkan agama di Indonesia menjadi motor revolusi. Agama menjadi faktor yang memenangkan perjuangan bangsa Indonesia terhadap kezaliman penjajah.

x


Lebih jauh, Franz Magnis-Suseno (1995) menyatakan bahwa dengan dasar Pancasila, Indonesia sejak merdeka telah berhasil menjamin kebebasan beragama dan kesamaan hak warga semua agama sebagai warga negara dengan prinsip non-diskriminasi dan hidup bersama umat beragama lainnya secara damai. Arti penting Pancasila ada di dalam prinsip saling menghormati keyakinan agama. Sikap saling menghormati tersebut merupakan suatu modal amat penting demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Menyadari pentingnya untuk terus membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah tiada henti-hentinya berupaya membangun kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama. Pemerintah sejak tahun 1967 telah memfasilitasi dan mendorong dialog-dialog kerukunan antar umat beragama. Presiden Soeharto ketika itu menggagas pertemuan musyawarah antar agama di Jakarta. Saat itu kata ”kerukunan” dan ”toleransi beragama” mulai digaungkan dalam konteks ke-Indonesiaan. Harus diakui bahwa kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia yang rukun dan harmonis sejak kemerdekaan bukan hanya karena komitmen politik Pemerintah, melainkan juga karena unsur budaya bangsa yang terpelihara dari masa ke masa. Bahkan, selama puluhan tahun bangsa Indonesia telah mendapat pengakuan dan penghargaan dunia dalam aspek kerukunan umat beragama. Indonesia seringkali juga dijadikan rujukan dan model kehidupan beragama oleh negara-negara yang memiliki keragaman agama. Meskipun demikian, dalam sejarah perjalanan sebagai suatu bangsa dengan kemajemukan yang sangat besar, Indonesia mengalami berbagai persoalan dan peristiwa konflik sosial bernuansa agama. Berbagai peristiwa pertikaian Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

xi

antar kelompok umat bergama telah menjadi catatan kelam yang memilukan. Peristiwa-peristiwa tersebut seperti telah mencerabut akar budaya hidup rukun yang telah lama tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa kasus konflik bernuansa agama, baik yang terkait hubungan antar maupun intern umat beragama juga sekaligus telah menjadi batu ujian bagi ketahanan kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia. Beberapa kasus konflik antar umat beragama dalam dua dekade terakhir ini telah menyita energi Pemerintah untuk menyelesaikannya. Di antara konflik tersebut adalah konflik yang terjadi di Poso pada tahun 1998 sampai sekitar tahun 2002, konflik di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1998, dan konflik di Sampit Kalimantan pada tahun 1996. Selain kasus-kasus besar di atas, masih terdapat beberapa kasus hubungan antar umat beragama yang terjadi di tempat lain, seperti kasus Situbondo, kasus Roti Hostia di Kupang, kerusuhan di NTB, dan kerusuhan Mataram. Secara umum, kasus-kasus konflik sosial keagamaan dalam skala yang massif tersebut telah selesai dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri berbagai kasus konflik dalam skala yang kecil tetapi berdampak luas secara sosial politik masih saja terjadi. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebagai sebuah negara bangsa (nation-state), Indonesia masih sangat rentan terhadap timbulnya konflik sosial keagamaan yang harus terus diupayakan untuk secara preventif dapat dicegah. Kerja keras dan kerjasama semua umat beragama untuk membangun kondisi keharmonisan umat beragama yang kondusif perlu terus digalang secara konsisten dan dijadikan sebagai agenda kebangsaan yang tidak mengenal lelah. xii


Berdasarkan pengalaman dan kajian terhadap berbagai konflik yang terjadi di Indonesia selama ini, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kehidupan beragama di Indonesia. Beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya konflik umat beragama tersebut meliputi faktor eksogen, endogen, dan relasional. Yang dimaksud dengan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (ofexternal origin) yang mencakup antara lain, ketimpangan dan ketidakadilan secara sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan oleh umat beragama tertentu. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (of internal origin), yang mencakup antara lain, pemahaman keagamaan yang sempit serta fanatisme agama. Sedangkan faktor relasional adalah faktor yang terkait dengan hubungan antar komunitas umat beragama, yang meliputi antara lain, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama; perkawinan beda agama, penodaan agama, mobilitas penduduk; dan ekslusivisme etnis.Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan semakin banyak faktor yang menjadi sumber penyebab konflik, akan semakin kompleks dan lama konflik tersebut terjadi. Menyadari bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi yang sangat dinamis dan kemajemukan umat beragama dapat menjadi persoalan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahun 2006 Pemerintah mendorong adanya konsensus antarumat beragama dalam membangun kerukunan umat beragama yang lebih hakiki, sistemik dan sistematis dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

xiii

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan BersamaTahun 2006 tersebut merupakan peraturan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama pimpinan majlismajlis agama dan para pemuka agama. Dalam penyusunan PBM tersebut, Pemerintah hanya berperan dalam memfasilitasi dan memberikan payung hukum pengaturan agar dapat diterapkan dalam kehidupan beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBM Tahun 2006 memiliki makna yang sangat penting dan menjadi tonggak sejarah bagi Bangsa Indonesia dalam upaya serius Pemerintah dan umat beragama untuk secara bersama-sama membangun dan memelihara kerukunan umat beragama. Secara khusus, PBM Tahun 2006 memberi landasan legal formal bagi kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) di seluruh Indonesia. FKUB merupakan forum yang diinspirasi dan meneruskan semangat forumforum dialog lintas agama yang ada sebelum lahirnya PBM Tahun 2006 yang dibentuk oleh masyarakat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda dan bertujuan untuk membangun kerukunan umat beragama. Dengan memperhatikan substansi pengaturan dalam Pasal 1 ayat 6 PBM Tahun 2006, FKUB sejatinya merupakan “forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan”. FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Sesuai Pasal 9 PBM Tahun 2006, sebagai forum yang memiliki mandat resmi dari Pemerintah, FKUB di provinsi dan kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan xiv


aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/walikota, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Di samping tugas dan kewenangan tersebut, FKUB Kabupaten Kota secara khusus bertugas dan berwenang memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, FKUB memegang peranan yang sangat strategis dalam mengelola persoalan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. FKUB merupakan forum mediator, penasehat, penyalur, penyuluh, dan sekaligus katup pengaman dalam memelihara dan membangun kerukunan umat beragama. Bahkan lebih dari itu, FKUB juga diharapkan menjadi forum kerjasama antar umat beragama dalam memberdayakan umat beragama untuk kesejahteraan. Sejak lahirnya PBM Tahun 2006, Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membentuk FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Menjelang sepuluh (10) tahun implementasi PBM dimaksud, kini FKUB telah hadir di semua provinsi dan kabupaten kota. Dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk penyediaan sarana prasarana, program, maupun anggaran terus diperkuat agar FKUB dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah FKUB yang memiliki keterbatasan untuk dapat bertugas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, kini FKUB sebagai forum lintas agama telah mulai dirasakan kehadirannya dan kebutuhan akan FKUB di daerah telah dirasakan, baik oleh umat beragama, maupun oleh pemerintah daerah. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di daerah telah menjadikan


xv

FKUB sebagai satu-satunya wadah komunikasi umat beragama yang hadir di tengah masyarakat. Dengan telah terbentuknya FKUB di provinsi dan kabupaten/kota, kini pertanyaan mendasar yang sangat penting dan mendesak untuk dijawab adalah; apakah kelembagaan FKUB telah secara efektif menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama; apakah kelembagaan FKUB memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan kewenangannya; dan apa kendala yang dihadapi FKUB dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks inilah penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kemenag ini memperoleh relevansinya.

Jakarta, Nopember 2015

Dr. H. Bahrul Hayat

xvi


PRAKATA EDITOR

Dalam Pasal 29, ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Walaupun UUD 1945 telah menjamin kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya masing-masing, namun dalam kenyataannya masih ada juga individu dan kelompok masyarakat tertentu yang belum mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Kondisi ini lebih mencuat ke permukaan pasca berakhirnya pemerintahan orde baru dimana situasi dan kondisi bangsa saat itu mengalami serba ketidakpastian, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sejarah mencatat berbagai peristiwa yang mengarah pada adanya disintegrasi bangsa saat itu, peristiwa Ambon, Maluku Utara, Poso, dll (FKUB Sulut 2012). Salah satu mandat konstitusional yang diemban pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah memberikan pelayanan bagi pemenuhan hak beragama warga negara. Pelayanan yang diberikan dapat berupa regulasi dan fasilitasi. Regulasi berguna untuk memberikan landasan hukum, arah, dan bentuk pelayanan yang dilakukan terhadap warga negara. Sedangkan fasilitasi berguna untuk menjamin dan memudahkan pelaksanaan hak beragama warga negara secara baik. Dalam rangka mencapai keberhasilan yang maksimal, pelayanan perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip tata Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

xvii

kelola kepemerintahan yang baik, meliputi orientasi pada tercapainya konsensus, adanya keikutsertaan publik dalam pengambilan setiap kebijakan (participatory), bertumpu pada asas rule of law, efektif, dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya (accountable), berlangsung secara transparan (transparant), tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga (responsive), serta berlangsung adil dan terbuka bagi seluruh warga negara (equitable and inclusive). Salah satu kebijakan Pemerintah yang sangat kental dengan nuansa di atas adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM Tahun 2006). Sebab, PBM disusun oleh para pemuka agama/majelis-majelis agama dan merupakan satu-satunya peraturan yang dihasilkan dari konsensus para pemuka agama tersebut. Pemerintah dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi dan memberikan payung hukum agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan publik (Ali 2010). PBM tahun 2006 diterbitkan dalam rangka mewujudkan ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Dalam peraturan tersebut telah diatur tiga pokok masalah, yaitu tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) salah satu dari bagian penting dalam PBM adalah wadah para pemuka agama yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sesuai mandat PBM tentu saja FKUB memainkan peranan

xviii


sangat penting dalam meredam potensi konflik atas nama agama, sesuai isi Pasal 9 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 1 ayat 6 dinyatakan: “Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan”. Dengan demikian, FKUB lah lembaga yang memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama, tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya. Pasal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran FKUB untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat, melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan. Itu sebabnya, FKUB sudah seharusnya menjalankan mandatnya secara optimal, dengan bantuan fasilitas, kontrol dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat (maarif 2012). Dengan lahirnya PBM tahun 2006 maka mulailah terbentuk FKUB baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Secara nasional sampai tahun 2014, FKUB telah ada di 34 provinsi dan 428 kabupaten/kota. Dari segi kuantitas sudah 100 % terpenuhi pada level Provinsi dan 85 % pada tingkat Kabupaten/Kota, namun dari segi kualitas keberadaaanya apakah sudah optimal perannya atau perlu terus ditingkatkan perannya yang menjadi konsen penelitian ini. Karena itu, diperlukan pemetaan kondisi FKUB untuk melihat efektivitas lembaga dan efisiensi kinerjanya. Data faktual dan mutakhir ini akan menjadi landasan dalam kebijakan bidang kerukunan umat beragama. Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

xix

Penelitian ini dilakukan di 18 FKUB kab/kota di 9 provinsi, dengan sejumlah 720 responden. Penelitian kuantitatif ini menggunakan Total Performance Management (TPM), Important Performance Analysis (IPA), dan Skala Sikap Thurstone, untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan dua angket (Angket Isian FKUB dan responden). Temuan lapangan menunjukkan bahwa FKUB memiliki kekurangan (<60%) pada aspek visi dan misi serta demografi (untuk kelembagaan); leadership, constituent, dan workforce focus (untuk SDM); serta program dan proses, dan hasil (untuk efisiensi kinerja). Dari hasil evaluasi juga diketahui banyak FKUB belum memiliki sekretariat (masih menumpang pada kantor lain), tidak punya dana yang memadai, serta laporan tahunannya belum standar, sistemik, dan dilaporakan secara hirarkis. Diketahui juga, banyak pengurus FKUB yang berstatus PNS aktif sehingga kurang fulltime bersama umat. FKUB belum optimal menyentuh semua kalangan (baru 18%, elit saja). FKUB juga belum optimal memberdayakan kerjasama. Namun demikian, data lapangan juga menunjukkan, FKUB telah efektif meningkatkan kerukunan di masyarakat (khususnya untuk umat beragama yang telah pernah mengikuti kegiatan FKUB). Variabel Kapasitas Lembaga (x) berkaitan sangat erat dengan Efisiensi Kinerja (y). Untuk meningkatkan Kerukunan (z), Efisiensi Kinerja (y) harus ditingkatkan. Kerukunan (z) berhubungan erat dengan Kepuasan Pelayanan (w). Dimensi paling kuat berhubungan Efisiensi Kinerja adalah program dan proses. Kualitas pelayanan FKUB terbagi menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan umat beragama di Indonesia. Pelayanan yang perlu diperhatikan lebih adalah

xx


indikator pelayanan yang masuk kepada kuadran “penting dan puas” dan “penting tapi tidak puas”. Dari temuan itu, diusulkan rekomendasi untuk FKUB agar: memperbaiki sistem rekrutmen (kapasitas dan kapabilitas), meningkatkan komunikasi-internal pengurus, menyusun program berbasis kebutuhan umat, mengalokasikan anggaran untuk program strategis, menegaskan visi misi, memperkuat fungsi setiap anggota, mengembangkan sinergi dengan lembaga lain, dan ekspose kinerja secara sistemik. Pemerintah Daerah hendaknya memfasilitasi FKUB dan memberi dukungan finansial memadai, serta memerankan FKUB sesuai dengan tusi dan kapasitasnya. Adapun Pemerintah Pusat hendaknya melakukan pelatihan untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas pengurus FKUB (dengan modul), serta membuat regulasi nasional soal posisi dan anggaran FKUB, melalui Pemerintah Daerah. Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa


xxi

xxii


DAFTAR ISI Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

iii

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat ..........................

v

Prolog ..............................................................................................

ix

Prakata Editor ............................................................................... xvii Daftar Isi ........................................................................................ xxiii Bab I

Bab II

Bab III

Pendahuluan .................................................................

1

A. Latar Belakang ........................................................

1

B. Rumusan Masalah ..................................................

4

C. Tujuan dan Kegunaan ...........................................

5

D. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir ...................

5

E. Metodologi Penelitian ............................................

13

F. Sistematika Laporan ..............................................

19

FKUB dan Kerukunan Umat Beragama ..................

21

A. FKUB dalam PBM ..................................................

21

B. Mengukur Efektivitas FKUB? ...............................

24

Temuan Penelitian dan Pembahasannya ................

33

A. Profil FKUB dan Masyarakat ...............................

33

B. Indeks FKUB dan Masyarakat ..............................

40

C. Analisa Kontekstual ...............................................

58

Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama xxiii

Bab IV Penutup .........................................................................

73

A. Kesimpulan ..............................................................

73

B. Rekomendasi ...........................................................

75

Daftar Pustaka ..............................................................................

77

Lampiran-lampiran .....................................................................

79

Indeks .............................................................................................. 121

xxiv


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

S

alahsatu nilai penting lahirnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 20061 adalah terciptanya pranata sosial baru berupa lembaga dialog dan kerjasama lintas agama, yang

dikenal dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). PBM telah mengamanatkan berdirinya FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, dan mewajibkan keanggotaannya mewakili semua agama yang ada di wilayah tersebut. Dengan semangat kerukunan, saat ini para pemuka agama berkumpul, berdiskusi, dan bekerjasama secara rutin dalam sebuah lembaga. Kehadiran FKUB memang diinspirasi dan meneruskan semangat forum-forum dialog lintas agama yang ada sebelumnya, semisal: FKKUB, FKPA, BKSAUA, dan sebagainya.2 FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi 1 Selengkapnya PBM dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, diterbitkan pada 21 Maret 2006. 2 Sebelum terbitnya PBM, di beberapa daerah telah berdiri lembaga lintas agama serupa. Mereka antara lain adalah Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) di DKI Jakarta, Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA) di Sulawesi Utara, Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA) di Sumatera Utara, dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini dibentuk dan dibiayai oleh masyarakat.


1

oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.3 FKUB memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama, tentu saja tanpa mengabaikan peran kelompok sipil lainnya. FKUB juga berperan untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Tidak hanya mengurus kerukunan umat, melainkan juga pemberdayaan untuk kesejahteraan. Itu sebabnya, FKUB sudah seharusnya menjalankan mandatnya secara optimal, dengan bantuan

kontrol

dari

pemerintah

dan

seluruh

elemen

masyarakat.4 Tugas

dan

kewenangan

FKUB,

sebagaimana

diamanatkan Pasal 9 PBM, adalah: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan (khusus untuk FKUB kabupaten/kota) ditambah e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian 3 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 No.6 (Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 :37) 4 Nurul H. Maarif, Peran FKUB Meredam Konflik, 14 Mei 2012, 13:54, http://kesbangpolbantenprov.net/ index.php?option=com_content&view=article&id=79:fkub&catid=45:berita&Itemid=88.

2


rumah ibadat. Sementara itu, PBM juga memberikan “ayat” yang jelas bagi jaminan kelangsungan kinerja lembaga ini. Pada pasal 25 PBM dikatakan: “Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).” Senada dengan ini, pada tingkat kabupaten/kota, FKUB didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentu sesuai kemampuan daerah. Secara kuantitatif, keberadaan FKUB terus berkembang.5 Saat ini telah ada 34 FKUB tingkat provinsi (100%) dan 428 FKUB tingkat kabupaten/kota (84,25%) di Indonesia. FKUB provinsi masing-masing beranggotakan 21 orang, sedangkan FKUB kabupaten/kota beranggotakan 17 orang pemuka agama yang mewakili majelis agama di wilayah bersangkutan. Kehadiran lembaga dialog pemuka lintas agama ini menjadi aset dan modal sosial yang sangat strategis bagi upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. Hanya saja, di sisi lain, optimalitas peran FKUB ditengarai masih harus ditingkatkan. Ditengarai masih ada kelemahan dan hambatan di sekitar peran FKUB. Hal ini misalnya ditunjukkan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang dilakukan pada 2009 terhadap 6 FKUB 5 Perkembangan jumlah kelembagaan FKUB provinsi 2007-2013 sbb: 2007 (10), 2008 (29), 2009 (31), 2010-2013 (33), dan 2014 (34). Sedangkan jumlah FKUB kabupaten/kota sbb: 2007 (36), 2008 (274), 2009 (306), 2010 (402), 2011 (409), 2012 (420), 2013 (428), dan 2013 (428). Lihat Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2013, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.


3

provinsi dan 6 FKUB kabupaten/kota di 6 provinsi. Riset ini antara lain menunjukkan bahwa meski FKUB-FKUB telah melakukan tugas-tugasnya (4 dan 5 butir) namun belum optimal karena keterbatasan anggaran; banyak anggota FKUB dan anggota masyarakat yang belum memahami PBM; dan dinamika politik lokal mengganggu kinerja FKUB. Sejumlah problem lain juga terinventarisasi dari forum-forum evaluasi tahunan FKUB, seperti Rakornas FKUB dan Kongres FKUB. Berbagai upaya evaluatif dan korektif terus dilakukan untuk perbaikan FKUB oleh berbagai pihak. Atas dasar itulah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun ini bermaksud mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja FKUB terhadap kerukunan umat beragama. Sebuah upaya serius memetakan kondisi faktual untuk memperbaiki kinerja FKUB ke depan.

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, baik dari hasil penelitian maupun forum evaluasi, terlihat bahwa eksistensi kuantitatif FKUB belum diikuti optimalitas kualitas perannya. Padahal, tantangan tugasnya diketahui semakin meningkat seiring problematika dan dinamika masyarakat. Karena itu, penelitian ini hendak menggambarkan realitas sesungguhnya tentang tingkat efektivitas kelembagaan FKUB dan efisiensi kinerja FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

4


C. Tujuan dan Kegunaan Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas kelembagaan FKUB dan efisiensi kinerja FKUB terhadap kerukunan umat beragama. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, yakni pimpinan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan instansi terkait, dalam upaya pemberdayaan FKUB dalam pemeliharaan kerukunan ke depan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir 1. Kerangka Teori a. Efektivitas FKUB Menurut Chester dalam Imam Subarkah (2007), menjelaskan bahwa arti efektif dan efesien adalah sebagai berikut: “When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not”.


5

Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dari hasil yang

dicapai

sehingga

mengakibatkan

ketidakpuasan,

meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efesien. Sri Haryani (2007), pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (leadership) yang menentukan hal-hal yang harus dilakukan (what are the things to be accomplished), sedangkan efesien dikaitkan dengan manajemen,

yang

mengukur

bagaimana

sesuatu

dapat

dilakukan sebaik-baiknya (how can certain things be best accomplished). Terdapat 3 perspektif yang utama didalam menganalisis apa yang disebut efektivitas organisasi (Richard M. Steers, 1985;5-7), yaitu : 1. Perspektif optimalisasi tujuan, yaitu efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian

6


pada

tujuan

yang

layak

dicapai

secara

optimal,

memungkinkan dikenalinya secara jelas bermacam-macam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan. 2. Perspektif sistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output dan umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Dalam perspektif ini tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat diperlakukan sebagai input baru untuk penetapan selanjutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan antar komponen, baik factor yang berasal dari dalam (faktor internal), maupun faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal). 3. Perspektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk

periode

jangka

panjang.

Disini

dilakukan

pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.


7

Robbins (1996 : 3) mengemukakan empat fungsi manajemen yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Gibson et al. (1994:30) mengemukakan masing-masing tingkat efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab variabel oleh variabel lain (ini berarti sebab efektivitas). Efektivitas individu terdiri dari sebab-sebab antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, sikap, motivasi dan stress.

Efektivitas kelompok terdiri dari sebab-sebab : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

keterpaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, norma-norma

Untuk efektivitas organisasi terdiri dari sebab-sebab : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8

lingkungan, teknologi, pilihan strategi, struktur, proses, kultur


Semua ini mempunyai hubungan sebab variabel dari variabel lainnya. Efektivitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena merupakan sumberdaya yang umum bagi semua organisasi. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, dan manajer/pimpinan harus mempunyai kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu. Gie (1991) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

motivasi kerja, kemampuan kerja, suasana kerja, lingkungan kerja, perlengkapan dan fasilitas prosedur kerja Gulick dan Urwick (Sutarto,1991:42) mengatakan bahwa

faktor atau azas organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

penempatan orang pada struktur, kepemimpinan, kesatuan perintah, staf khusus dan umum, unit kerjaisasi, pelimpahan dan pemakaian azas pengecualian, kesimbangan tanggung jawab dan wewenang serta rentangan control


9

Campbell dalam Sterrs 1997:45 menyatakan lima ukuran efektivitas dari model univariasi, yaitu : 1. Keseluruhan prestasi 2. Produktivitas 3. Kepuasan kerja 4. Tingkat penghasilan dan penanaman modal 5. Masuk keluarnya karyawan atau anggota organisasi b. Kerukunan Umat Beragama Suatu kondisi rukun dibentuk oleh banyak unsur dan banyak pihak secara bersama-sama dan saling mengisi. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia, menurut Atho Mudzhar setidaknya didukung oleh lima hal: 1. Ideologi Pancasila, 2. Kondisi mayoritas-minoritas pemelukan agama, 3. Sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia yang secara damai, 4. Islam Indonesia yang mayoritas Sunni dan moderat, dan 5. Kebijakan Pemerintah yang mendukung.6 Bagian penting lain yang menentukan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia ialah sistem sosial Indonesia dan partisipasi masyarakat di dalamnya, khususnya para tokoh dan umat beragama sendiri.7 Kebijakan pemerintah terbaru, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, antara lain mengamanatkan pemberdayaan forum tokoh lintas agama, yakni FKUB. Forum

6 Atho Mudzhar, Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013, hlm. 211. 7

10

Ibid.


ini diberikan 5 tugas yang pada itninya menciptakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Istilah “kerukunan umat beragama” sendiri diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, pemeliharaan kerukunan umat beragama sendiri diartikan sebagai upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Nuredin Ceci (2012) kerukunan umat beragama dapat diukur melalui8 : 1. Toleransi 2. Saling membantu 3. Damai 4. Adil 5. Pemahaman 6. Kerjasama

8 Nuredin Ceci, Inter Religious Tolarence Among the People of Elbasan, Mediterranian Journal of Social Sciences vol.3(3) September 2012, ISSN 2039-2117


11

2. Kerangka Pikir Penelitian ini mengikuti kerangka pikir sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1, sebagai berikut: Diagram 1. Kerangka Pikir Kapasitas lembaga (X): • Kepemimpinan (X1) • Motivasi (X2) • Kemampuan individu (X3)

• • •

Kerukunan Umat Beragama (Z)

Kepuasan Umat Beragama (W)

Efisiensi kinerja (Y): Sikap kerja Sistem operasional Waktu kerja

Dalam kerangka berpikir di atas, terlihat bahwa parameter yang diukur dari FKUB meliputi dua hal yaitu Kapasitas Lembaga (X) dan Efisiensi Kinerja (Y). Kedua parameter ini penting diukur dalam melihat efektivitas kinerja suatu lembaga, sebab jika hasil penelitian menunjukkan kinerja FKUB belum efektif maka peneliti dapat mengevaluasi faktor manakah yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apakah FKUB tersebut belum memiliki perangkat kelembagaan seperti yang telah ditentukan sehingga program tidak dapat dirancang secara baik, atau manajemen program FKUB tersebut yang belum efisien menyesuaikan kapasitas 12


kelembagaan yang dimiliki saat ini. Kedua hal tersebut tentu berpengaruh besar terhadap efektivitas kinerja FKUB, dalam hal ini kerukunan umat beragama.

E. Metodologi Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian efektivitas kinerja FKUB ini dilaksanakan di 18 kabupaten/kota dalam 9 provinsi di Indonesia yang ditentukan secara acak, yakni: Provinsi 1. Lampung 3. DIY Yogyakarta 4. Kepulauan Riau 5. NTT 6. Kalimantan Timur 7. Sulawesi Utara 8. Jawa Tengah 9. Jawa Barat 10. Banten

Kabupaten/Kota Kota Bandar Lampung Lampung Selatan Kota Yogya Kabupaten Bantul Kota Tanjung Pinang Kota Batam Kota Kupang Kabupaten Kupang Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Manado Kota Tomohon Kota Semarang Kabupaten Semarang Kota Bandung Kota Cimahi Kota Serang Kota Tangerang Selatan


13

Pemilihan wilayah pada level Kabupaten/Kota ini mempertimbangan bahwa pada kota-kota tersebut terdapat lembaga FKUB yang dinilai memiliki akses, sarana dan prasarana yang baik karena merupakan ibu kota provinsi, serta FKUB yang diasumsikan belum memiliki akses, sarana dan prasarana yang baik akan tetapi memiliki radius yang cukup dekat dengan ibu kota provinsi. Pemilahan dilakukan untuk memberi gambaran yang berimbang atas kondisi kelembagaan dan kinerja FKUB. Dipertimbangkan pula keterwakilan FKUB di wilayah Barat, Tengah, dan Timur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan mengingat tingkat heterogenitas penduduk dan dinamika problem kerukunan umat beragamanya masingmasing. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan April sampai dengan November 2014, dengan rincian sebagai berikut: No

Kegiatan

Bulan April

Mei

Sep

15, 17, dan 22

1

Rapat Persiapan I, II, III

2

Konsinyer Pembahasan DO/Instrumen I dan II

5 dan 8

3

Try Out Kuesioner I, II

9-12

4

Pembahasan hasil Try Out I dan II

14

5

Coaching pengumpulan data lapangan

16

6

Pengumpulan data lapangan

19-28

14

Agt


Nov

7

Pembahasan hasil kuesioner

8

Pra Seminar

9

Seminar

5 8 20

11. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah lembaga FKUB di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yakni 428 lembaga. Meski penelitian berfokus pada kelembagaan dan peran FKUB, namun selain melibatkan responden dari dalam FKUB (anggota pengurus) juga melibatkan pihak luar FKUB (pihak-pihak yang berhubungan dengan FKUB). Dalam hal ini, para stakeholder yang diasumsikan telah memahami dan merasakan peran FKUB. Penelitian dilaksanakan di 18 kab/kota dengan sampel di masing-masing kab/kota berjumlah 40 orang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik ”Multistage Random Sampling”. Di setiap provinsi dipilih 2 kabupaten/kota, yakni ibukota provinsi dan satu kabupaten/kota di sekitarnya. Pertimbangan pemilihan ini adalah kelembagaan FKUB di ibukota provinsi diasumsikan telah lebih baik, karena memiliki akses dan fasilitasi lebih memadai dari Pemerintah Daerah. Kondisi heterogenitas penduduk dan dinamika problem kerukunan juga diketahui lebih tinggi, sehingga tantangan perannya lebih besar. Sedangkan FKUB di kabupaten di luarnya diasumsikan sebaliknya. Penentuan kriteria kedua kabupaten/kota ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

15

karakteristik kota tidaklah homogen, sehingga belum dapat dilakukan pemilihan secara acak murni. Lalu, di setiap kabupaten/kota ditentukan calon responden sebanyak 40 orang. Secara keseluruhan jumlah responden adalah 9 (provinsi) x 2 (kab/kota) x 40 (responden) = 720 orang. Berikut gambaran distribusi responden dimaksud dalam suatu provinsi. Provinsi Kota/kab Untuk satu provinsi: Angket isian FKUB (2 pkt), dan Angket Responde n (80 buah)

Kota A (ibukota provinsi)

Jenis Angket Angket Isian FKUB (1 paket)

Angket Responde n (40 buah)

Kota B (kota/kabupate n sekitar ibukota)

Angket Isian FKUB (1 paket)

Angket Responde n (40 buah)

16

Kualifikasi Narasumber/Responde n Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, (pengurus yang berfungsi sebagai bendahara), dan Anggota Pemkot/Kesbang (2), Kemenag kota (2), Majelis agama (6), Ormas/lembaga keagamaan (6), Masyarakat umum (24) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, (pengurus yang berfungsi sebagai bendahara), dan Anggota Pemkot/Kesbang (2), Kemenag kota (2), Majelis agama (6), Ormas/lembaga keagamaan (6), Masyarakat umum (24)


Setelah dihitung menggunakan rumus sampel cluster untuk parameter proporsi, didapatkanlah power sampel sebesar 90%, yang artinya tingkat kepercayaan penelitian atas taksiran proporsi yang didapatkan memiliki kekeliruan hanya sebesar 10% saja.

12. Metode Penelitian Penelitian

ini

dilaksanakan

dengan

menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sebagaimana pendapat Ary Yakubs dan Razavich yang menyatakan bahwa metode survei dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan melukiskan variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi.9 Karena penelitian ini menggunakan data berbasis sampel, maka hasil penelitian haruslah diuji menggunakan statistik inferensial agar dapat menyimpulkan populasi, atau dengan kata lain perlu diuji hipotesis secara statistik untuk kebutuhan generalisasi kesimpulan. Akan

tetapi

peneliti

tidak

diperkenankan

untuk

melakukan perankingan data hasil penelitian untuk setiap kota yang diteliti, sebab 18 kabupaten/kota yang diteliti bukanlah populasi dan hanya boleh diperlakukan sebagai data sampel untuk membaca gejala populasi. 9 Donald Ary, L, Ch, Yacobs and Asghar Razavich, Introduction to Research in Education, (2nd), (sydney :Halt Rinehalt and Winston, 1979, hlm. 382.


17

13. Variabel Penelitian. Penelitian ini mengukur dua variabel bebas (X dan Y), satu variabel interviening (Z) dan satu variabel terikat (W). Variabel bebas pertama (X) dalam penelitian ini adalah Kapasitas Lembaga FKUB dan variabel ke dua (Y) adalah Efisiensi Kinerja FKUB. Sedangkan variabel intervening adalah efektivitas FKUB/Kerukunan umat beragama (Z) dan variabel terikatnya adalah Kepuasan umat beragama (z).

14. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan teknik survey untuk proses penyebaran kuosioner kepada responden yang kemudian dianalisis menggunakan statistic multivariate Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji validitas dan reliabilitas model pengukuran setiap variabel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui pola kausalitas antar variabel dilakukanlah analisis statistic multivariate Structural Equation Modeling (SEM). Untuk data kualitatif sebagai pelengkap informasi

dikumpulkan

dengan

observasi menggunakan

pedoman wawancara, kepada sejumlah informan kunci di lokasi penelitian.

15. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala

18


Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Tim tersebut terdiri dari para peneliti dan litkayasa Puslibang Kehidupan Keagamaan dan dua orang anggota tim dari unit Eselon I lain.

16. Teknik Analisis Data Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Pada tahap analisis deskriptif data yang terkumpul terlebih dahulu diorganisir, disusun secara kategori berdasarkan tipologi, dan kemudian dilakukan coding data. Setelah itu digunakanlah statistik deskriptif untuk mendeskripsikan semua data dari semua variabel yang diteliti ke dalam bentuk tabel frekuensi, dan tabulasi serta menghitung nilai proporsi. Sedangkan pada tahap analisis data utama dilakukan secara inferensial atau uji hipotesis statistik, dengan tujuan untuk menemukan pokok permasalahan dari rincian-rincian data sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh (generalisasi informasi secara simultan).

F. Sistematika Laporan Kegiatan penelitian yang didukung oleh Anggaran DIPA Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2014 ini, pada akhirnya menghasilkan sebuah laporan. Laporan dimaksud memiliki sistematika sebagaimana daftar isi laporan ini.


19

20


BAB II FKUB DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA A. FKUB dalam PBM

D

alam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dijelaskan bahwa FKUB beranggotakan pemuka agama setempat, dan dibentuk sendiri oleh masyarakat (Pasal 8). Sementara itu, ‘pemuka agama’ sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Pasal 1 butir 5). Dengan demikian, peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pembangunan. Seperti ditegaskan pula di dalam PBM, pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya-bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (Pasal 1 butir 2). Penyebutan kata ‘umat beragama’ lebih dulu dari ‘Pemerintah’ tersebut di atas menunjukkan peran umat beragama (baca: masyarakat) yang lebih besar daripada Pemerintah. Hal ini bukan suatu kebetulan, melainkan dimaksudkan dan disadari betul oleh para perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab Pemerintah seperti Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

21

dituduhkan sebagian kalangan, melainkan sebagai bentuk pemberian ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang mendambakan civil society yang kuat. Adapun bentuk peran serta masyarakat melalui FKUB itu sendiri telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam PBM, seperti disebutkan dalam Pasal 9 tentang tugas FKUB, yang selengkapnya berbunyi: (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

22


b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Mencermati rangkaian tugas FKUB seperti tersebut di atas, keberadaan dan peran FKUB diyakini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Beban tugas yang dipikul pun tidak kalah berat dari beban seorang pemimpin wilayah, seperti bupati/walikota. Anggota FKUB dituntut secara proaktif mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat melalui dialog-dialog formal maupun informal, menampung aspirasi masyarakat dari berbagai dialog itu, dan menyusun suatu rekomendasi untuk pemerintah daerah agar dapat mengambil kebijakan yang terbaik. Di samping itu, FKUB diberi tugas untuk membantu Pemerintah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sungguh suatu beban yang berat, apalagi jika dihadapkan pada kondisi


23

sumberdaya, sumberdana, dan kapasitas anggota FKUB yang masih terbatas.10

B. Mengukur Efektivitas FKUB? Beranjak dari paparan di atas, kajian mengenai efektivitas FKUB menjadi penting dilakukan, dalam kerangka pemberdayaannya. Karena itu, penelitian ini mencoba mengukur sejauhmana efektivitas kinerja FKUB bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk itu, profil kelembagaan dipetakan secara terperinci sebagaimana distrukturisasi dengan pendekatan Total Performance Management menggunakan metode Malcolm Balridge. Adapun kondisi kerukunan umat beragama yang menjadi indikator efektivitas kinerja FKUB, diukur menggunakan skala Thurstone agar dapat memberikan hasil pengukuran yang objektif dan menghindari jawaban-jawaban responden yang bersifat normatif. Penggunaan skala Thurstone ini dilakukan dalam proses pengukuran variabel kerukunan umat beragama secara psikometrik. Berikut tabel dan penjelasannya.

Dalam Pasal 25 PBM disebutkan bahwa anggaran FKUB dapat berasal dari APBN/APBD, yang pelaksanaannya melalui DIPA Badan Kesbang/Linmas di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Di beberapa daerah, sejauh pengamatan penulis, FKUB didukung secara finansial oleh pemerintah daerahnya, tapi di beberapa daerah lainnya anggaran FKUB bersifat swadana para anggota. Dalam hal keluasan waktu, kebanyakan anggota FKUB adalah part timer, sehingga cukup sulit untuk dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi FKUB. 10

24


Dimensi Profil Kelembagaan

1. Subdimensi Tujuan Organisasi 2. Subdimensi Struktur Organizational Subdimensi Demografi Organisasi

Dimensi Faktor Sumber Daya

1. Subdimensi Leadership (Kepemimpinan)

 Leadership Structure and practice  Ethical Leadership

2. Subdimensi Constituents

 Identifying Constituents  Assessing Constituents Needs, Expectations, and Satisfaction  Building Constituents Relationship

3. Subdimensi Workforce Focus

 Workforce Planning  Performance Assesment and Recognition  Learning And Professional Development  Workplace Climate

1. Dimensi Strategic planning

 Strategic Plan Development  Implementing Strategic Plan

2. Dimensi Programs and Processes

 Core Programs, Services, and Processe  Administrative support Processes

3. Dimensi Result

• Performance Measure and result

Faktor Operasional

Profil Kelembagaan merupakan dimensi pertama dari kapasitas lembaga FKUB (X) terbagi atas subdimensi tujuan organisasi yang meliputi “apakah terdapat visi dan misi organisasi FKUB, apakah tertulis atau tidak, apakah terpajang atau hanya di buku panduan organisasi”. Lalu, “apakah visi misi FKUB diadopsi dari PBM, serta apakah visi-misi sesuai dengan tugas dan kewajiban FKUB menurut PBM”. Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

25

Selanjutnya, subdimensi struktur organizational, yang mengukur bagaimana dan siapa yang terlibat pada struktur organisasi yang ada (secara hierarki). Hal ini mencakup: • Elemen utama struktur FKUB (harus ada 1 ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris, 1 wakil sekretaris, dan 12 anggota sesuai PBM). • Bentuk garis komando dan koordinasi yang dilakukan. • Keterlibatan unsur pejabat pemerintah dalam struktur FKUB. • Bagian apa saja pada struktur yang bertugas melakukan dokumentasi, pembukuan, dan laporan. Adapun subdimensi demografi organisasi, mengukur wilayah kerja FKUB, “apakah mencakup satu kab/kota saja, sejauhmana koordinasi FKUB dengan lembaga keagamaan, pemerintah dan instansi lain”, serta “bagaimana FKUB mudah dijangkau masyarakat(aksesibilitas FKUB)?”. Untuk faktor sumber daya, yang merupakan dimensi kedua kapasitas kelembagaan FKUB terdiri atas subdimensi leadership (kepemimpinan), dengan subsubdimensi Leadership Structure and Practice, menanyakan: “Siapa saja orang/posisi yang terlibat dalam mengatur keputusan, dan penentuan prioritas kerja dalam kepengurusan; Bagaimana metode komunikasi pimpinan dalam mengambil pendapat (eksplorasi), sosialisasi kebijakan ataupun memantau kinerja organisasi: Rapat rutin (waktu, frekuensi, metode komunikasi), media sosial (fb, email, twitter, dll.), alat komunikasi (telepon, HP, dll.); dan bagaimana cara pimpinan 26


mendapatkan akses bantuan (materiil maupun non materiil), dari pihak: pemerintah, majelis agama, atau masyarakat”. Untuk subsubdimensi Ethical Leadership, ditanyakan: “bagaimana cara (berdasarkan faktor apa) pemimpin mendemonstrasikan kemampuannya kepada (dianggap layak oleh) anggota organisasi maupun masyarakat luas, mencakup a) Kemampuan Pendanaan/Financial Power, b) Kemampuan Kepengurusan Organisasi, c) Kemampuan penguasaan komunikasi antar agama, dan d) Kharisma (bagaimana cara pemimpin membentuk integritas organisasi kepada anggota organisasi (menguatkan integritas dan loyalitas FKUB), dan kepada masyarakat (meneguhkan trust terhadap FKUB)”. Untuk subdimensi Constituents, dengan subsubdimensi Identifying Constituents, ditanyakan “benefit (keuntungan) apa yang menjadi target pendirian FKUB, meliputi: deskripsi keuntungan materiil, deskripsi keuntungan non materiil, dan penggunanan “margin” material dari lembaga FKUB. Lalu, apakah FKUB memiliki program seperti pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penanganan konflik”. Dalam subsubdimensi Assessing Constituents Needs, Expectations, and Satisfaction, dicari tahu “apa saja prioritas kebutuhan umat beragama yg dipahami oleh kepengurusan FKUB, bagaimana cara FKUB mendapatkan informasi tersebut, mendapatkan informasi tentang FKUB dari mana, alasan pemilihan FKUB, dan bagaimana cara kepengurusan mengukur kepuasan kinerja FKUB terhadap individu maupun kelompok (Paguyuban, Majelis Agama dll). Bagaimana cara kepengurusan mengelola informasi tersebut (kebutuhan dan Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

27

kepuasan umat beragama) menjadi program kerukunan dan penanganan konflik, apa program tahun ini dan program jangka panjang (2-5 tahun ke depan)”. Terkait subsubdimensi Building Constituents Relationship, ditanyakan siapa saja (anggota/non) yang menjalankan fungsi komunikasi secara signifikan terhadap umat beragama, “konten dan melalui media apa saja sistem komunikasi tersebut dilakukan, apakah meliputi Majelis agama, Toga, dan Tomas sebagai Media Sosialisasi. Serta, bagaimana FKUB membangun kepercayaan dengan umat beragama melalui transparansi dana kegiatan (akuntabilitas publik)”. Untuk subdimensi Workforce Focus, dengan subsubdimensi Workforce Planning, ditanyakan “bagaimana sistem pengukuhan formal pengurus FKUB (misal Rekomendasi dan surat keputusan majelis agama, media pemberitahuan Pemda, perjanjian tertulis ketenagaan, reward and punishment dll.), serta berapa rasio perbandingan jumlah pengurus dengan jumlah umat beragama (komposisi keanggotaan FKUB)”. Subsubdimensi Performance Assesment and Recognition, dicari dengan menanyakan “bagaimana cara kepengurusan mengevaluasi kinerja, apakah FKUB secara keseluruhan, timtim yang ada pada FKUB secara unit (misal tim administrasi, kewilayahan, dll), atau masing-masing individu pengurus. Ditanyakan pula kapan dan dalam kesempatan apa evaluasi tersebut secara rutin dilakukan”. Adapun untuk subsubdimensi Learning and Professional Development, ditanyakan “bagaimana proses untuk menen28


tukan prioritas profesionalisasi kepengurusan yang harus dimiliki oleh FKUB (kapasitas lembaga), kompetensi (keahlian yang didapat melalui pendidikan non formal) dan pendidikan formal apa yang akhirnya ditetapkan oleh kepengurusan untuk mengisi posisi: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. Ditanyakan pula metode yang dilakukan dalam proses rekrutmen pengurus dan staf sekretariat FKUB (tahapan apa saja, berapa lama), serta metode apa saja dalam proses penguatan kapasitas anggota dan staf sekretariat FKUB (misal diikutkan pada workshop, sosialisasi dsb.)” Untuk subsubdimensi Workplace Climate, ditanyakan “proses apa yang dilakukan untuk membuat tempat, sarana dan fasilitas FKUB nyaman dan memadai, serta apakah tempat dan fasilitas yang saat ini dimiliki oleh FKUB telah sesuai dengan kebutuhan (deskripsikan jenis, ukuran luas, jumlah dll): sekretariat, ruang rapat (tempat dialog), peralatan kantor (komputer, meja, kursi, AC, dll.), kendaraan operasional, dan lainnya”. Adapun Faktor Operasional, yang merupakan tolak ukur efisiensi kinerja FKUB (Y) dengan dimensi Strategic planning dan subdimensi Strategic Plan Development, yang ditanyakan adalah: “apakah perencanaan program FKUB yang dilakukan telah mempertimbangkan faktor SWOT (kekuatan, kelemahan, potensi, dan hambatan) dari FKUB tersebut. Siapa saja pengurus yang terlibat dalam menentukan perencanaan program FKUB, serta aspek apa saja yang selalu dikembangkan oleh FKUB agar umat beragama Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

29

mempercayakan penanganan kerukunan kepada FKUB”.

konflik

dan

pemeliharaan

Untuk subdimensi Implementing Strategic Plan, didapatkan informasi tentang “metode apa yg dilakukan oleh kepengurusan agar visi-misi ini dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh pengurus yang ada dalam FKUB; bagaimana kepengurusan melakukan evaluasi terhadap pemahaman tersebut; bagaimana tahapan (alur proses) perencanaan tersebut diimplementasikan; siapa saja yang bertanggung jawab dalam tahapan implementasi tersebut; dan metode apa/bagaimana proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi yang dilakukan; siapa yang bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi tersebut”. Tentang dimensi Programs and Processes, dengan Subdimensi Core Programs, Services, and Process, ditanyakan “mekanisme apa yang dilakukan FKUB dalam: a) melakukan dialog dengan umat beragama atau ormas keagamaan, b) menyerap aspirasi umat beragama dan ormas keagamaan, c) dalam menyalurkan aspirasi umat beragama atau ormas keagamaan, d) melakukan sosialisasi peraturan per-UU-an kepada umat beragama atau ormas keagamaan terkait regulasi di bidang kerukunan dan pemberdayaan umat beragama, dan e) proses pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. Lalu, ditanyakan pula apa bahan utama yang dijadikan panduan dalam proses pelaksanaan 5 hal tersebut di atas, misalnya, Buku Saku PBM, Buku Panduan Kerukunan buatan FKUB sendiri, Buku Prosedur Pendirian Rumah Ibadat, Pergub/Perbup/Perwali, SK Ketua FKUB, atau lainnya. 30


Serangkai dengan itu, ditanyakan pula metode penyampaian dialog dan sosialisasi, apakah home visit/kunjungan, ceramah, tanya jawab, diskusi, konsultasi, atau lainnya, dan disertai frekuensi pelaksanaannya serta alat peraganya”. Untuk subdimensi Administrative support Processes, ditanyakan “bagaimana kelengkapan dokumen pendirian FKUB (Dokumen kepemilikan bangunan sekretariat, susunan pengurus, Pergub/Perbup/Perwali, dll), serta dokumen perencanaan kegiatan FKUB, seperti: data jumlah pemeluk agama, jumlah rumah ibadat, dan jumlah lembaga keagamaan; rencana penggunaan anggaran kegiatan; dokumen sumber dana; serta dokumen perencanaan dan realisasinya. Selain itu, ditanyakan bagaimana kelengkapan berkas-berkas laporan FKUB, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangannya”. Terakhir dimensi Result, dengan subdimensi Performance Measure and Result, ditanyakan “bagaimana hasil dialog, berapa banyak dan apa saja aspirasi yang ditampung, apa saja aspirasi yang sudah disalurkan, berapa kali dan apa saja yang disosialisasikan, serta bagaimana rasio perbandingan atau persentase kenaikan data jumlah rekomendasi yang diterbitkan, dalam 5 tahun terakhir”. Adapun untuk mengukur kondisi kerukunan umat beragama yang menjadi tolak ukur efektivitas kinerja FKUB (Z), digunakan skala thurstone sebagai pendekatan psikometrik yang disusun dengan cara merumuskan 20 pernyataan yang disaring menjadi 10 pertanyaan dalam serangkaian tryout melalui content validity melibatkan 30


31

panelis yang dipandang ahli dalam kajian kerukunan umat beragama. Keseluruhan pertanyaan untuk FKUB dan masyarakat hasil pengujian validitas dan reliabilitas baik konten maupun konstruk sebagaimana disajikan dalam dua instrumen terlampir.

32


BAB III TEMUAN PENELITIAN

A. Profil FKUB dan Responden

D

ari hasil pengumpulan data di lapangan dan pengolahan yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian untuk profil FKUB yang dianalisis secara

deskriptif (18 FKUB), sebagai berikut: Diagram 3.1. Ada tidaknya visi misi

5,56%

Visi 0,00% Misi

38,89% 55,56%

Visi dan Misi Tidak terdapat visi maupun misi

Dari tabel di atas, tampak bahwa kebanyakan FKUB yang diteliti telah memiliki visi dan misi (55,56%), sedangkan 38,89% lain belum memilikinya.

Visi dan misi merupakan

tujuan dan arah organisasi, maka ketiadaan visi-misi boleh jadi menggambarkan bahwa ada FKUB yang eksis namun tanpa


33

arah yang jelas terkait tusinya: pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di sisi lain, dalam Rakornas/Kongres FKUB sesungguhnya telah ditegaskan pentingnya visi dan misi dimaksud secara seragam karena meskipun kelembagaan FKUB terdiri atas unsur-unsur pemuka agama daerah akan tetapi FKUB memiliki tujuan nasional yang sama terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama. Diagram 3.2. Adanya MoU

22,22% 77,78% Ya Tidak

Tabel di atas menunjukkan bahwa FKUB belum banyak menggandeng kekuatan lain dalam upaya pemeliharaan kerukunan. Baru 22,22% saja FKUB yang telah memiliki MoU atau perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya.

34


Diagram 3.3. Unsur PNS dalam FKUB

33,33% 66,67%

Ya Tidak

Keanggotaan FKUB menurut PBM adalah pemuka agama setempat

(baca:

swasta).

Namun

ternyata,

mayoritas

kepengurusan FKUB yang ditemukan dalam penelitian ini, dua pertiganya berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), atau lebih tepatnya, ia menjadi anggota FKUB mewakili lembaga agama tertentu (sebagai pemuka agama), namun ia juga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di suatu posisi. Profesi ganda ini menyebabkan perannya sebagai anggota FKUB dikhawatirkan kurang optimal karena belum tentu mampu menyentuh masyarakat beragama lapisan bawah yang tentunya lebih mendengarkan keputusan/fatwa pemuka agama setempat dalam menyikapi problematika keagamaan yang terjadi.


35

Diagram 3.4. Lokasi Sekretariat

5,56% 94,44%

< 20 KM Tidak ada kantor

Kebanyakan FKUB telah memiliki sekretariat (atau yang dijadikan sebagai sekretariat, misalnya suatu ruang di kantor Kesbang yang difungsikan kantor FKUB) dan kebanyakan telah cukup terjangkau. Hanya 5,56% saja yang belum memiliki sekretariat. Diagram 3.5. Ketercukupan Dana Operasional 5,56%

Cukup Tidak cukup 94,44%

36


Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisa secara deskriptif menyatakan hampir seluruh pengurus FKUB merasa anggaran

operasional

memadai

untuk

yang

menopang

diberikan kinerja

belum

FKUB

dianggap

yang

harus

menyentuh setiap lapisan masyarakat beragama di suatu kabupaten/kota. Hanya 5,56% saja yang telah menganggapnya cukup. Diagram 3.6. Ketersediaan Laporan

33,33%

66,67% Ada Tidak ada

Sepertiga dari total FKUB yang dikaji belum memiliki laporan kinerja, sebagaimana seharusnya. Dari 66,67% yang telah memiliki laporan kinerjapun, menurut observasi di lapangan, ternyata belum rutin dan belum terstandar, melainkan

masih

temporer

dan

beragam.

Bentuknya

kebanyakan mengikuti pola pelaporan keuangan sebagaimana diminta

oleh

sistem

anggaran

pemerintahan—kurang

substansial terhadap pelaporan program-program FKUB terkait pemeliharaan kerukunan. Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

37

Adapun profil responden pada penelitian ini berasal dari kalangan masyarakat, sebagai berikut: Diagram 3.7. Jenis kelamin responden

23,47% Laki-laki Perempuan 76,53%

Responden penelitian ini kebanyakan laki-laki (76,53%). Responden masyarakat dalam penelitian ini berasal dari pemkot/kesbang (2 orang), kemenag kota (2 orang), majelis agama (6 orang), ormas/lembaga keagamaan (6 orang), dan masyarakat umum (24 orang). Diagram 3.8. Usia Responden 6,67%

17,08%

< 16 tahun 16-34 tahun

21,11%

35-52 tahun 55,14%

53-70 tahun >70 tahun

38


Responden penelitian kebanyakan (55,14%) berusia 35-52 tahun, cenderung usia aktif. Namun demikian, yang menarik ada 6,67% responden berusia di atas 70 tahun. Boleh jadi mereka dari kalangan para pemuka agama.

6,39% 5,97% 3,47% 11,67%

Islam Kristen 51,81%

Katholik Hindu Budha

20,69%

Khonghucu

Diagram 3.9. Agama Responden Tabel di atas menunjukkan 51,81% responden beragama Islam, 20,69% Kristen, 11,67% Katolik, dan yang lain sisanya. Proporsi muslim lebih banyak karena secara keseluruhan penentuan responden dilakukan proporsional agama.

11,53%

Tidak pernah ikut

3,47% 43,75%

Pernah <3 kali Pernah 3-6 kali

41,25%

Pernah > 6 kali

Diagram 3.10. Keikutsertaan dalam Kegiatan KUB Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

39

Data yang penting adalah soal keikutsertaan responden pada kegiatan-kegiatan terkait kerukunan umat beragama dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh FKUB. Kegiatan bisa berupa acara Sosialisasi PBM, Seminar tentang Kerukunan Umat Beragama, dan sebagainya. Data ini penting karena dapat menjadi parameter sejauhmana kinerja FKUB terevaluasi oleh “objek” kerukunan ini. Tabel di atas menunjukkan, 43,75% responden ternyata tidak pernah terlibat dalam kegiatan kerukunan. Sedangkan sisanya (56,25%) telah pernah ikutserta, kurang dari 3 kali, 4-6 kali, hingga lebih dari itu. B. Indeks FKUB dan Masyarakat Selanjutnya, untuk secara khusus melihat indeks FKUB dari sisi kapasitas lembaga dan efisiensi kinerjanya, serta indeks kerukunan umat beragama/efektivitas kinerja FKUB, dapat dipaparkan melalui perincian diagram dari tabel berikut: Tabel 3.1. Parameter FKUB dan Masyarakat Visi-misi Profil (x ) 1

Lembaga (X) FKUB

Sumber Daya Lembaga (x2)

Efisiensi Kinerja (Y)

Leadership 1-2 Constituent 1-2 Workforce Focus 1-4

Rencana Strategis (y1) 1-2 Program dan proses (y2) 1-2 Hasil (y3) 1-2

Masya-

Kerukunan (Z)

rakat

Kepuasan pelayanan (W)

40

Struktur Demografi 1-2

Kapasitas


Dari tabel 3.1. di atas, berikut ulasan terperincinya dalam bentuk diagram balok. Diagram 3.11. Parameter FKUB 58,76

60,00 58,00

55,27

56,00

FKUB

54,00 52,00

Kapasitas Lembaga (X)

Efisiensi Kinerja (Y)

Tabel di atas menunjukkan, dari 18 FKUB yang diteliti, terlihat bahwa rerata indeks parameter kelembagaan FKUB tertinggi adalah variabel efisiensi kinerja (Y) yang mencapai rerata indeks sebesar 58,76%. Dengan kata lain, meskipun kapasitas kelembagaannya masih belum mencukupi, sarana prasarana terbatas dan anggota kurang solid, misalnya, namun jika kinerjanya cukup baik dan dapat dirasakan secara nyata maka FKUB cenderung akan dinilai baik oleh umat beragama di Indonesia. Sementara itu, variabel kapasitas lembaga sendiri jika dibreakdown sesuai subdimensinya, maka didapatkan temuan berikut: Diagram 3.12. Kapasitas Lembaga FKUB (x)


41

62,80 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00

53,33 Kapasitas Lembaga (X) Profil Lembaga FKUB (X1)

Sumber Daya Lembaga FKUB (X2)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian profil lembaga FKUB saat ini lebih tinggi (yakni 62,80%) jika dibandingkan dengan dimensi sumber daya lembaga yang dimiliki FKUB yang hanya mencapai nilai indeks 53,33%. Sementara itu, jika diturunkan lagi, maka kondisi profil lembaga dan sumber daya FKUB sebagai berikut: Diagram 3.13. Profil FKUB (x1) 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

42

56,48

78,10 55,98

Profil FKUB (X1)


Dari tabel di atas, tampak bahwa rerata indeks dimensi profil lembaga FKUB yang pencapaiannya tertinggi adalah subdimensi struktur kelembagaan yang mencapai rerata indeks sebesar 78,10%. Ini berarti, dibanding adanya visi dan misi serta posisi lokasi FKUB, struktur FKUB lebih menonjol dalam membentuk profil kelembagaan FKUB. Untuk

lebih

jelasnya,

penilaian

kriteria

profil

kelembagaan FKUB yang ideal (100%) dalam penelitian ini adalah jika FKUB mampu memenuhi: a. FKUB memiliki visi dan misi tertulis dan dipajang di sekretariat FKUB. b. FKUB memiliki susunan pengurus lengkap sesuai PBM (Ketua, wakil ketua, Sekretaris, wakil sekretaris, anggota, Opsional Dewan penasehat, dan lainnya); memiliki pola kepemimpinan kolektif/ kolegial; tidak memiliki unsur PNS Kemenag aktif; dan memiliki kejelasan fungsi administratif dan keuangan. c. FKUB memiliki ruang lingkup kerja seluas area Kota/ Kab; bekerjasama aktif dengan organisasi lokal; melakukan kerjasama di bidang kerukunan dan sosialisasi kebijakan kerukunan pemerintah; lokasi sekretariat kurang dari 20 km dan kondisi jalan yang baik, serta mudah dijangkau oleh masyarakat (tersedia akses angkutan umum). Jika ditelisik lebih dalam, berikut rincian setiap subdimensi:


43

Diagram 3.14. Subdimensi Visi dan Misi

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

61,11

55,56

55,56

50,00 Dimensi Visi dan Misi FKUB

Tabel di atas menyatakan bahwa pencapaian rerata tertinggi untuk subdimensi visi dan misi FKUb adalah visi tertulis, dibandingkan misi yang tertulis dan kesesuaiannya. Adapun untuk subdimensi demografi FKUB, berikut perinciannya dalam dua diagram. Diagram 3.14. Demografi FKUB (1)

100,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

44

22,22

Jangkauan Wilayah Kerja

MOU dengan Lembaga Lokal

11,11

Demografi FKUB

Jenis Lembaga Lokal


Diagram 3.15. Demografi FKUB (2)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

73,15

94,44

32,83

Demografi FKUB

Jenis KerjasamaLokasi FKUB Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah

Dari enam turunan subdimensi demografi FKUB, pencapaian rerata tertinggi adalah jangkauan wilayah kerja. Hal ini menegaskan bahwa semua FKUB telah bekerja di wilayah

kerjanya,

pada

kabupaten/kota

bersang-

kutan.Sedangkan nilai lainnya masih rendah, yakni: “MoU dengan lembaga lokal, jenis lembaga lokal, jenis kerjasama, kerjasama dengan pemerintah, dan lokasi FKUB”. Diagram 3.16. Struktur FKUB

100,00 100,00 98,00 96,00 94,00

96,43

96,67

Struktur FKUB


45

Subdimensi struktur FKUB, yang merupakan pencapaian rerata tertinggi dalam profil FKUB, rerata indeks tertingginya adalah indikator adanya komunikasi internal FKUB—jika disandingkan dengan indikator unsur dalam struktur dan pola kepemimpinan. Diagram 3.17. Sumber Daya FKUB (x2) 54,63

55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00

53,37 51,28 Sumber Daya FKUB (X2)

Sementara itu, untuk sumber daya lembaga FKUB, rerata indeks tertinggi adalah indicator leadership (unsur kepemimpinan dalam FKUB), sebesar 54,63%. Diagram 3.18. Leadership FKUB (1)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

46

71,67

78,89 24,44

Leadershi p FKUB


Tabel 3.19. Leadership FKUB (2)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

77,78

76,30

62,22 Leadershi p FKUB

Secara detail, unsur leadership (kepemimpinan) itu sendiri pencapaian rerata tertingginya adalah pola komunikasi (78,9%)—dibanding 5 indikator lainnya (tabel 3.18 dan 3.19). Dengan kata lain, dalam hal sumber daya FKUB, komunikasi diantara pengurus FKUB berpengaruh paling besar bagi kapasitas kelembagaan FKUB secara umum. Diagram 3.20. Constituent FKUB (1)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

68,95

88,89 41,45

Constitue nt FKUB


47

Tabel 3.21. Constituent FKUB (2)

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

40,74

47,22

49,21 Constitue nt FKUB

Sementara itu, dalam hal constituent FKUB (tabel 3.20 dan 3.21), pencapaian indikator tertinggi adalah pelayanan lain di luar tugas dan fungsi. Artinya, FKUB banyak berperan dalam hal-hal di luar lima tugas pokoknya sebagaimana disebutkan di dalam pasal 9 PBM. Diagram 3.22. Workforce Focus (1)

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

48

68,63

59,26

82,66 Workforc e Focus FKUB


Diagram 3.23. Workforce Focus (2)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

73,33

67,78 Workforc e Focus FKUB

38,52

Media Media Pertimbangan komunikasi transparansi keterwakilan agama eksternal kegiatan dan keuangan


80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

47,44

60,07

55,56

Workforc e Focus FKUB


49


36,32

40,00 30,00

Workforc e Focus FKUB

17,79

20,00 10,00 0,00

Fasilitas yang Perlengkapan dimiliki FKUB dan Peralatan

Adapun dalam hal workforce focus (tabel 3.22 hingga 3.25), fungsi komunikasi eksternal menjadi pencapaian rerata yang tertinggi (82,66%). Sebagaimana diketahui, terdapat 11 unsur dalam workforce focus ini, yakni: “dasar kompetensi pengurus, prosedur

pengangkatan

pengurus,

fungsi

komunikasi

eksternal, media komunikasi eksternal, media transparansi kegiatan dan keuangan, pertimbangan keterwakilan agama, metode

evaluasi

kepuasan,

tujuan

dilakukan

evaluasi

kepuasan, metode peningkatan kapasitas pengurus, fasilitas yang dimiliki fkub, serta perlengkapan dan peralatan”. Selanjutnya adalah nilai indeks variabel Efisiensi Kinerja FKUB (Y), yang terbagi atas dimensi: rencana strategis, program dan proses, serta hasil. Berikut selengkapnya:

50


Diagram 3.26. Efisiensi Kinerja (y)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

67,54 56,70

53,54

Efisiensi Kinerja (Y) Rencana Program Strategis dan (Y1) Proses (Y2)

Hasil (Y3)

Tabel di atas menunjukkan, dari 18 FKUB yang diteliti, terlihat bahwa pencapaian rerata indeks variabel Efisiensi Kinerja (Y)

tertinggi adalah dimensi Rencana Strategis (Y1)

yang mencapai rerata indeks sebesar 67,54%. Adapun Program dan Proses hanya mencapai indeks sebesar 56,70%, dan Hasil 53,54%. Untuk lebih jelasnya, kriteria suatu FKUB dikatakan memiliki efisiensi kinerja yang maksimal atau ideal (100%) adalah jika: • FKUB memiliki dasar penetapan program kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta hasil evaluasi sistemik; memiliki sitem perencanaan program yang melibatkan seluruh unsur dalam kepengurusan; dan memiliki fungsi penanggung jawab untuk setiap program. • FKUB memiliki metode sosialisasi PBM dan program kerja yang tepat dan menyentuh setiap unsur dalam masyarakat; Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

51

memiliki berbagai media penampungan aspirasi dan keluhan seputar problematika kerukunan umat; dan memiliki

sistem

penyaluran

aspirasi

umat

kepada

pemerintah setempat secara efektif. • FKUB memiliki hasil kerja berupa rekomendasi konkrit (terukur secara sistemik) yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi umat. Secara lebih terperinci, dimensi rencana strategis dapat diturunkan menjadi unsur-unsur sebagai berikut: Diagram 3.27. Rencana Strategis (1)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

52

65,19

51,54

79,10

Dasar Metode Fungsi penetapan asesmen penentu proker tokoh prioritas agama

Rencana Strategis FKUB


Diagram 3.28. Rencana Strategis (2)

78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00

77,12 70,77

Rencana Strategis FKUB

Tahapan Fungsi implementasi penanggung proker jawab implementasi

Dari tabel Rencana Strategis (tabel 3.27 dan 3.28) di atas, tampak bahwa pencapaian indikator pada subdimensi tertinggi adalah fungsi penentu prioritas yang mencapai nilai 79,10%. Adapun pencapaian dimensi program dan proses, adalah sebagai berikut: Diagram 3.29. Program dan Proses (1)

80,00 70,00

77,11 65,15

72,22 Program dan Proses FKUB

60,00 50,00

Metode dialog pemuka agama

Unsur yang terlibat dialog

Lokasi dialog


53

Diagram 3.30. Program dan Proses (2)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

47,98

52,02

61,11

Program dan Proses FKUB


58,80 60,00 40,00 20,00 0,00

54

31,11

44,44




58,89 60,00 40,00 20,00 0,00

20,83


Kebijakan yang Metode disosialisasikan penyelesaian konflik

Keempat tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian nilai tertinggi untuk program dan proses adalah indikator unsur yang terlibat dialog (77,11%). Sementara metode berdialog hanya 65,15% (metodenya kebanyakan masih konvensional: ceramah), metode penampungan aspirasi juga kecil, 47,98% (kebanyakan diserangkaikan pada saat acara dialog), dan seterusnya seperti disajikan pada tabel. Diagram 3.33. Hasil FKUB (1)

100,00

81,48

55,56

50,00 0,00

Hasil FKUB

Frekuensi Jenis hasil rekomendasi rekomendasi yang diajukan


55

Diagram 3.34. Hasil FKUB (2)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

64,37

34,92

Jenis permohonan

Hasil FKUB Berkas Pendukung

Terkait subdimensi Hasil, pencapaian nilai indeks tertinggi adalah frekuensi rekomendasi yang diajukan yang mencapai nilai 81,48%. Demikianlah parameter-parameter yang menjadi tolak ukur baik tidaknya FKUB, terkait kelembagaan maupun kinerjanya.

Selanjutnya

parameter

kerukunan

umat

beragama/Efektivitas kinerja FKUB (Z) dan Kepuasan umat beragama (W) pada masyarakat di Indonesia—digali dengan menggunakan instrumen kedua.

56


Diagram 3.35. Indeks Variabel Kerukunan (z) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Tabel

41,28

46,43 43,99 46,80 49,96

53,31

Kerukunan

di

atas

menunjukkan

bahwa

dari

18

Kabupaten/Kota yang diteliti, terlihat bahwa pencapaian rerata indeks parameter Kerukunan Masyarakat (Efektivitas Kinerja FKUB ) tertinggi adalah dimensi ‘kerjasama’ yang mencapai rerata indeks sebesar 53,31%. Sedangkan pencapaian nilai indeks Kepuasan Umat Beragama (W) atas pelayanan yang telah diberikan FKUB adalah sebagai berikut:


57

Diagram 3.36. Indeks Variabel Kepuasan Umat Beragama/Pelayanan (w) 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

41,28

49,92 46,39 44,01 46,73

Kepuasan Pelayanan

Dari kelima dimensi kepuasan umat beragama/pelayanan (W) yang diteliti, nilai indeks dimensi ‘empathy’ menunjukkan angka tertinggi 49,92%. Adapun nilai indeks kepuasan terendah adalah untuk dimensi tangible (41,28%). Secara keseluruhan, kelima dimensi pelayanan tersebut masih berada di bawah 50% atau bisa dikategorikan unfavorable (belum mendukung penilaian yang baik atas kinerja FKUB). C. Analisa Kontekstual Dari temuan di atas, ada setidaknya tiga pertanyaan substantif yang penting diajukan: pertama, apakah secara kelembagaan FKUB telah memiliki struktur dan infrastruktur yang cukup (sesuai kebutuhan)? Kedua, apakah kinerja FKUB telah optimal “menyentuh” seluruh lapisan masyarakat di Indonesia? Dan ketiga, apakah kinerja FKUB efektif dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? 58


Yang pertama, apakah secara kelembagaan FKUB telah memiliki struktur dan infrastruktur yang cukup, sesuai kebutuhan? Jawabannya adalah sebagaimana gambaran pada bagian Profil FKUB dan Responden (Bab III butir A) di atas: bahwa ada modal kelembagaan yang cukup besar . Diagram 3.37. Modal Kelembagaan FKUB Ada tidaknya Visi dan Misi FKUB 38,89 %

Visi

5,56% 0,00%

Ada tidaknya unsur PNS dalam struktur FKUB 33,33 %

66,67 %

Tidak

55,56 %

Kecukupan dana operasional

Lokasi sekretariat dari Pusat Kota 5,56%

5,56% Cukup Tidak cukup 94,44 %

Ya

94,44 %

< 20 KM Tidak ada kantor


59

Pertanyaan kedua, apakah kinerja FKUB telah optimal “menyentuh” seluruh lapisan masyarakat di Indonesia? Hal ini ditunjukkan dengan uji signifikan optimalisasi Kinerja FKUB. Uji ini dilakukan terhadap data sampel penelitian yaitu 720 umat beragama dari 18 Kota/Kabupaten. Yang digunakan adalah statistik satu proporsi’ secara inferensial. Dilakukan untuk menguji dugaan ‘proporsi masyarakat aktif dalam kegiatan FKUB’ yang diajukan signifikan (berlaku pada populasi ) atau tidak. Maka semakin tinggi tingkat signifikan proporsi yang diajukan, artinya semakin optimal kinerja FKUB. Kesimpulan hasil uji berlaku untuk

seluruh

FKUB

se-Indonesia

dengan

tingkat

kepercayaan 95%. Berikut tabelnya. Tabel 3.2. Optimalisasi Kinerja FKUB (Uji proporsi keikutsertaan aktif masyarakat dalam kegiatan FKUB) Hipotesis proporsi keikutsertaan Variabel aktif masyaPenelitian rakat dalam kegiatan FKUB Optimalisasi Kinerja

60

Hasil Penelitian Proporsi real keikutsertaan aktif masyarakat dalam kegiatan FKUB

0,18

z hitung

z tabel

Kesimpulan

1,494

1,645

Signifikan

1,991

1,645

Tidak Signifikan

0,15 0,19


Dari tabel di atas diketahui, bahwa proporsi masyarakat aktif dalam kegiatan FKUB dari 720 sampel penelitian adalah sebesar 0,15. Melalui statistik inferensial uji 1 proporsi, dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan hasil pengujian proporsi masyarakat aktif dalam kegiatan FKUB signifikan hanya pada nilai 0,18. Maka dapat disimpulkan bahwa proporsi masyarakat Indonesia yang aktif dalam kegiatan FKUB

se-Indonesia

berada pada nilai 0,18 atau 18% yang berarti kinerja FKUB belum bisa dikatakan optimal. Sebab seharusnya lembaga FKUB suatu kabupaten/kota harus mampu menyentuh 100% penduduk yang ada di kabupaten/kota tersebut. Pertanyaan kedua adalah apakah kinerja FKUB telah efektif dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini adalah sebagaimana hasil

uji

signifikan

Efektivitas

Kinerja

FKUB.

Berikut

paparannya.  Dilakukan terhadap data sampel penelitian yaitu 720 umat beragama, yang dibagi menjadi 2 kelompok independen (kelompok masyarakat aktif dan pasif).  Menggunakan ‘uji statistik dua rerata independen’ secara inferensial.  Dilakukan untuk menguji dugaan ‘perbedaan rerata kerukunan antara masyarakat aktif dan masyarakat pasif’ signifikan (berlaku pada populasi ) atau tidak.  Semakin jauh perbedaan rerata kerukunan antarkedua kelompok tersebut signifikan, semakin efektif kinerja FKUB. Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

61

 Kesimpulan hasil uji berlaku untuk seluruh FKUB se-Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95%. Tabel 3.3. Efektivitas Kinerja FKUB (Uji perbedaan rerata kerukunan antara masyarakat aktif dan pasif) Uji Rerata

Hasil Penelitian

Perbedaan Indeks Kerukunan

Nilai

(Efektivitas

Rerata

t hitung

t tabel Kesimpulan

Kinerja FKUB) Masyarakat Aktif

68,70

Masyarakat Pasif

67,61

2,142

0,034

Signifikan Berbeda

Didapatkan rerata indeks kerukunan kelompok masyarakat aktif sebesar 68,70% dan masyarakat pasif sebesar 67,61% (berdasarkan data sampel). Melalui statistik inferensial uji perbedaan 2 rerata independen, dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan hasil pengujian perbedaan rerata kerukunan kedua kelompok tersebut signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kinerja FKUB seIndonesia cukup efektif dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Dengan

kata

lain,

kinerja

FKUB

telah

efektif

meningkatkan angka kerukunan umat beragama di Indonesia, akan tetapi belum optimal menyentuh seluruh lapisan karena 62


adanya berbagai keterbatasan baik keterbatasan

kapasitas

lembaga, maupun sumber dayanya. Setelah diketahui kondisinya, lantas apa saja upaya dalam pemberdayaan FKUB menjadin agenda kemudian. Maka untuk pertanyaan, apakah masyarakat puas dengan kualitas pelayanan FKUB? Dengan pemetaan kepuasan umat beragama atas Pelayanan FKUB, dengan menggunakan ‘uji statistik Important Performance Analysis’ secara deskriptif dan dilakukan terhadap data sampel penelitian (720 umat dari 18 Kota/Kab), berikut gambaran pembagian kuadrannya:

Dan, berikut hasil analisis kuadran Important Performance Analysis (IPA), disertasi rincian penjelasannya.


63

Gambar 1. Analisis Kuadran IPA

Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan unsur-unsur yang termasuk pada kuadran 1 (penting dan puas, high importance & high performance), dan maka harus dipertahankan kinerjanya. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor penunjang bagi kepuasan umat beragama, sehingga FKUB berkewajiban memastikan bahwa kinerja lembaga harus terus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Faktor-faktor yang masuk ke dalam kuadran ini selengkapnya adalah:

64


Tabel 3.4. Faktor-faktor pada Kuadran 1 Kode A2 A3 A6 E1 E3 E4 E5 R3 Re5 Re7 T1

Faktor FKUB memiliki struktur jelas FKUB memiliki SK pengangkatan dan/atau pengukuhan yang jelas Citra positif FKUB di masyarakat Kepekaan FKUB terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk hidup rukun FKUB peduli terhadap konflik yang terjadi antar umat beragama FKUB memiliki semangat kekeluargaan tinggi Usaha FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama melibatkan unsur masyarakat setempat Kebersamaan FKUB dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Cara FKUB melakukan dialog dengan masyarakat Cara FKUB mensosialisasikan regulasi atau kebijakan di bidang kerukunan dan pemberdayaan masyarakat FKUB memiliki ruang sekretariat sendiri Selanjutnya, Kuadran 2 (kurang penting tapi puas atau

low importance and high performance), alias cenderung berlebihan. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting sehingga FKUB belum dianggap perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut.


65

Faktor-faktor yang masuk ke dalam kuadran ini selengkapnya adalah: Tabel 3.5. Faktor-faktor pada Kuadran 2 Kode A1 R2

Faktor Keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan keberadaan FKUB Kemudahan berkomunikasi dengan FKUB Lalu, ada yang termasuk Kuadran 3 (kurang penting dan

tidak puas, low importance & low performance) sehingga prioritas Rendah. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat kepuasan yang rendah dan dianggap tidak terlalu penting bagi umat beragama, sehingga FKUB tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang masuk ke dalam kuadran ini selengkapnya adalah: Tabel 3.6. Faktor-faktor pada Kuadran 3 Kode Re2 Re3 Re4 Re8 T3 T4 T5 66

Faktor Cara FKUB menangani keluhan masyarakat Cara FKUB menerima aspirasi dari masyarakat Cara FKUB menyalurkan aspirasi masyarakat Cara FKUB menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadat Lokasi gedung FKUB strategis Kemudahan mencari lokasi sekretariat FKUB Kemudahan akses transportasi menuju FKUB Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

T6 T7 T8

Gedung FKUB memiliki fasilitas memadai Gedung FKUB bersih dan rapi Gedung FKUB memiliki simbol-simbol agama Adapun Kuadran 4 yaitu penting tapi tidak puas, high

importance but low performance, sehingga perlu peningkatan kinerja. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor yang sangat penting oleh umat beragama namun belum memuaskan, sehingga FKUB berkewajiban mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja berbagai faktor tersebut. Faktor-faktor yang masuk ke dalam kuadran ini selengkapnya adalah: Tabel 3.7. Faktor-faktor pada Kuadran 4 Kode A4 A5 E2 R1 Re1 Re6 T2

Faktor Keterampilan individu FKUB yang profesional Transparansi FKUB dalam pelaksanaan kegiatan dan keuangan Pemberian pelayanan oleh FKUB terhadap masyarakat secara adil Kemudahan mendapat informasi tentang FKUB Kesigapan FKUB dalam melayani masyarakat Cara FKUB menangani konflik di masyarakat FKUB memiliki gedung/kantor sendiri Demikianlah pemetaan faktor-faktor yang menunjukkan

tingkat kepuasan umat terhadap FKUB. Lalu, faktor apa saja Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

67

yang merupakan variabel dominan dalam merefleksikan kapasitas lembaga dan efisiensi kinerja FKUB? Juga dominan merefleksikan kerukunan dan kepuasan pelayanan FKUB? Terhadap pertanyaan-substantif ini, dengan menggunakan ‘uji statistik Confirmatory Factor Analysis (CFA)’ secara inferensial, dilakukan analisis yang akan menunjukkan faktor-faktor utama dari tiap variabel penelitian. Dengan demikian, FKUB dapat menentukan langkah prioritas dalam meningkatkan performa kerjanya. Grafik 1. Model Faktor Kapasitas Lembaga (X)

Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan faktor utama yang merefleksikan kapasitas lembaga (X) FKUB adalah dimensi Workforce Focus (X2.3), dengan tingkat korelasi yang berada pada kategori sangat kuat (0,896).

68


Grafik 2. Model Faktor Efisiensi Kinerja (Y)

Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan faktor utama yang membentuk Efisiensi Kinerja (Y) FKUB adalah dimensi Program dan Proses (Y2), dengan tingkat korelasi yang berada pada kategori sangat kuat (0,905).

Grafik 3. Model Faktor Kerukunan (Z) Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

69

Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan faktor utama yang membentuk Kerukunan Umat (Z) adalah dimensi Kerjasama (Z6), dengan tingkat korelasi yang berada pada kategori kuat (0,73). Grafik 4. Model Faktor Kepuasan Pelayanan (W)

Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan faktor utama yang membentuk Kepuasan Pelayanan FKUB (W) adalah dimensi Empati (W5), dengan tingkat korelasi yang berada pada kategori sangat kuat (0,982). Dengan demikian, hal-hal utama yang dapat menjadi prioritas perhatian adalah: Kapasitas kelembagaan (x)



Workforce Focus

Efisiensi kinerja (y)



Program dan Proses

Kerukunan umat beragama (z)



Kerjasama

Kepuasan pelayanan (w)



Empati

70


Adapun untuk pertanyaan, variabel apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Indonesia? Pola kausalitas antar variabel penelitian dengan menggunakan ‘uji statistik Structural Equation Modeling (SEM)’ secara inferensial, yang dilakukan terhadap data sampel penelitian (720 umat dari 18 kota/kabupaten), dapat dilakukan. Hal ini untuk melihat pola hubungan antar variabel penelitian, sehingga FKUB dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama. Grafik 5. Model Hubungan X-Y-Z-W

Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan informasi bahwa Kerukunan Umat (Z) berhubungan signifikan dengan Kepuasan Pelayanan (W), dengan tingkat korelasi yang berada pada kategori sangat rendah (0,18). Sedangkan faktor utama yang berhubungan dengan kerukunan umat (Z) adalah efisiensi kinerja FKUB (Y) meskipun berada pada tingkat korelasi yang lemah (0,29) Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

71

72


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

D

ari temuan lapangan diketahui bahwa FKUB memiliki kekurangan

pada

aspek-aspek

(yakni di bawah 60%) berikut:

untuk

profil

kelembagaan, aspek visi dan misi serta demografi; untuk sumber daya lembaga, aspek leadership, constituent, dan workforce focus; dan untuk efisiensi, pada aspek program dan proses, dan hasil. Dari hasil evaluasi, diketahui banyak FKUB belum memiliki sekretariat (masih menumpang pada kantor lain), tidak punya dana yang memadai, serta laporan tahunannya belum standar, sistemik, dan dilaporakan secara hirarkis. Diketahui juga, banyak pengurus FKUB yang berstatus PNS aktif sehingga kurang fulltime bersama umat. FKUB belum optimal dalam menyentuh semua kalangan umat beragama dalam suatu kota. Diketahui hanya 18%, atau

baru menyentuh golongan elit saja.

FKUB juga belum optimal dalam memberdayakan kerjasama

dengan

pemberdayaan

lembaga-lembaga

program-program

lain

untuk

kerukunan


umat 73

beragama.

Namun

menujukkan,

demikian,

FKUB

telah

temuan

efektif

lapangan

meningkatkan

kerukunan di masyarakat (khususnya untuk umat beragama yang telah pernah mengikuti kegiatan FKUB). Maka dari itu perlu dilakukan pemberdayaan secara menyeluruh baik dari kapasitas lembaga maupun sumber daya FKUB agar bisa optimal dalam memberikan pengaruh efektifnya atas peningkatan kerukunan umat beragama. Kualitas pelayanan FKUB terbagi menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan umat beragama

di

Indonesia.

Pelayanan

yang

perlu

diperhatikan lebih adalah indikator pelayanan yang masuk kepada kuadran “penting dan puas” dan “penting tapi tidak puas”. Secara keterkaitan, variabel Kapasitas Lembaga (x) berkaitan sangat erat dengan Efisiensi Kinerja (y). Untuk meningkatkan Kerukunan Umat Beragama (z), Efisiensi Kinerja FKUB (y) harus ditingkatkan. Kerukunan Umat beragama (z) berhubungan erat dengan Kepuasan Pelayanan

FKUB

(w).

Dimensi paling

kuat

yang

berhubungan dengan Efisiensi Kinerja adalah program dan proses.

74


B. Rekomendasi Dari paparan dan kesimpulan di atas, dapat diusulkan beberapa rekomendasi ke beberapa pihak, sebagai berikut: 1. FKUB hendaknya: - Memperbaiki

sistem

rekrutmen

(kapasitas

dan

kapabilitas) - Tingkatkan komunikasi-internal pengurus - Menyusun program berbasis kebutuhan umat - Alokasi anggaran untuk program strategis - Menegaskan visi misi (sejalan visi nasional) - Memperkuat fungsi/peran setiap anggota - Mengembangkan kerjasama/sinergi dengan lembaga lain - Ekspose kinerja FKUB secara sistemik 2. Pemerintah Daerah hendaknya: - Memfasilitasi FKUB --sebagai bagian dari tugas Pemda dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. - Memberi dukungan finansial memadai. - Memerankan

FKUB

sesuai

dengan

tusi

dan

kapasitasnya. 3. Pemerintah Pusat hendaknya:


75

- Melakukan

pelatihan/penguatan

kapasitas

dan

kapabilitas pengurus FKUB (dengan modul panduan yang ada) - Membuat regulasi nasional soal posisi dan anggaran FKUB, melalui Pemerintah Daerah.

76


DAFTAR PUSTAKA Ary, Donald, L, Ch, Yacobs and Asghar Razavich, Introduction to Research in Education, (2nd), (Sidney: Halt Rinehalt and Winston, 1979. Mudzhar, Atho, Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013, hlm. 211. Nuredin Ceci, “Inter Religious Tolarence Among the People of Elbasan”, Mediterranian Journal of Social Sciences Vol.3 (3) September 2012, ISSN 2039-2117. Nurul H. Maarif, “Peran FKUB Meredam Konflik”, 14 Mei 2012, 13:54, http://kesbangpolbantenprov.net/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=79:fkub&catid=45:berita&Itemid=88. Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2008


77

78


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Angket Isian FKUB 2. Angket Responden 3. Juknis Pengumpulan Data


79

ANGKET ISIAN FKUB Nomor ............

Yth. Pengurus FKUB, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sedang melakukan penelitian tentang kerukunan umat beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait Profil Kelembagaan, Sumber Daya, dan Pengelolaan Kegiatan FKUB, dalam rangka upaya terus memperkuat peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket isian ini. Demikian. Atas perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN a. b.

c.

d. e. f.

80

Bapak/ibu dimohon menjawab atau merespon pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan sejujurnya. Sebelum menjawab, baca dengan teliti pertanyaan atau pernyataannya. Apabila ada yang tidak jelas, tanyakan kepada petugas pengumpul data. Lingkari (O) atau beri tanda centang () pada pilihan jawaban yang dianggap paling tepat. Untuk jawaban isian mohon ditulis secara jelas dan ringkas. Dimohon untuk menjawab/merespon semua pertanyaan atau pernyataan. Jawaban bapak dan ibu dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tanda bintang (*)) artinya boleh memilih lebih dari satu jawaban.


Nama FKUB kab/kota

: ............................................................................

Nama provinsi

: ............................................................................

Alamat

: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

No. Telepon Sekretariat FKUB : .............................................................. No. HP Contact Person FKUB

: ..............................................................

----------------------------------------------------------------------------------A. KELEMBAGAAN FKUB 1. Apakah FKUB Anda mempunyai rumusan visi yang tertulis? 1. Ya 2. Tidak ( Langsung ke no. 3) 2.

Jika ya, tuliskan visi FKUB Anda! ................................................................................................................. ................................................................................................................. ..................................................................................

3.

Apakah FKUB Anda mempunyai rumusan misi yang tertulis? 1. Ya 2. Tidak ( Langsung ke no. 5)

4.

Jika ya, tuliskan misi FKUB Anda! ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................


81

5.

Apakah FKUB Anda memiliki susunan pengurus? 1. Ya 2. Tidak ( Langsung ke no. 11)

6.

Jika ya, terdiri dari unsur apa saja susunan pengurus FKUB Anda? *) 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2 d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: .......................................

7.

Bagaimana pola kepemimpinan dalam struktur tersebut? 1. Tunggal 2. Kolektif/kolegial 3. .........................................................................

8.

Apakah terdapat unsur aparatur pemerintah dalam struktur kepengurusan FKUB? 1. Ya 2. Tidak

9. Siapakah di antara pengurus FKUB dalam struktur tersebut yang melakukan tugas administratif? *) 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2 d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris

82


f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: ....................................... 10. Siapakah di antara pengurus FKUB dalam struktur tersebut yang melakukan tugas keuangan? *) 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2 d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: ....................................... 11. Sejauh mana wilayah kerja FKUB kab/kota Anda? ................................................................................................................. ................................................................................................................. 12. Apakah FKUB Anda memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan lembaga/organisasi lokal, dalam menjalankan tugas? *) 1. Ya 2. Tidak ( Langsung ke no. 15) 13. Jika ya, lembaga/organisasi apa saja? *) 1. Paguyuban umat beragama lokal 2. Organisasi keagamaan lokal 3. Lembaga Swadaya Masyarakat lokal 4. Lainnya: ............................................................ 14. Kerjasama seperti apa saja yang sering dilakukan? *) 1. Sosialisasi terkait kebijakan keagamaan pemerintah 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait masalah keagamaan 3. Dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat


83

4. 5. 6. 7.

Memfasilitasi penyelesaian konflik keagamaan di luar permasalahan rumah ibadat Melakukan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kesehatan di masyarakat Menjembatani dialog politik terkait keragaman agama Lainnya: ............................................................

15. Lembaga pemerintah apa saja yang selama ini berkerjasama dengan FKUB Anda? *) 1. Kanwil Kementerian Agama provinsi 2. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 3. Kesbangpolinmas 4. Dinas Sosial Pemda 5. Lainnya: ............................................................ 16. Lokasi kantor sekretariat FKUB dari pusat kota berjarak kirakira: 1. < 20 km 2. 20 km - 40 km 3. 40 km - 60 km 4. > 60 km 17. Kondisi jalan menuju lokasi FKUB: 1. Aspal 2. Paving Block 3. Tanah 18. Luas ruas jalan menuju lokasi FKUB kira-kira: 1. < 2m 2. 2m - 4m 3. 4m - 6m 4. > 6m

84


19. Ketersediaan angkutan umum menuju lokasi FKUB *) 1. Taksi 2. Bus kota/angkot 3. Ojek 4. Tidak tersedia B. SUMBER DAYA FKUB 1.

Unsur apa saja dalam struktur kepengurusan FKUB Anda yang berwenang dalam menentukan prioritas kerja manajemen/lembaga? *) 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2 d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: .......................................

2.

Bagaimana pola komunikasi ketua FKUB dengan pengurus lain dalam menetapkan kebutuhan manajemen/lembaga? 1. Secara berkala (rutin) 2. Secara insidental 3. Tidak ada komunikasi ( Langsung ke no. 4)

3.

Jika komunikasi secara berkala atau insidental, dengan media apa? *) 1. Melalui rapat formal rutin 2. Melalui media komunikasi selular (kontak atau SMS) 3. Electronic mail (e-mail) 4. Lainnya: .............................................................


85

4.

Bagaimana pola komunikasi ketua FKUB dengan pengurus lain dalam sosialisasi rencana kebijakan? 1. Secara berkala (rutin) 2. Secara insidental 3. Tidak ada komunikasi ( Langsung ke no. 6)

5.

Jika komunikasi secara berkala atau insidental, dengan media apa? *) 1. Melalui rapat formal rutin 2. Melalui media komunikasi selular 3. Electronic mail (e-mail) 4. Lainnya, sebutkan .................................................

6.

Apakah pendanaan dari Pemda cukup memadai untuk mendanai seluruh kegiatan dan pelayanan FKUB? 1. Cukup ( Langsung ke no. 8) 2. Tidak cukup

7.

Jika tidak cukup, dari mana saja FKUB mendapatkan pendanaan tambahan untuk mendanai seluruh kegiatan? *) 1. Pihak swasta, sebesar Rp ...................... per tahun 2. Swadana pengurus, sebesar Rp ................... per tahun 3. Kementerian Agama Kab/kota, sebesar Rp ...... per tahun 4. Lembaga keagamaan sebesar Rp ................ per tahun 5. Lainnya: ............................................................

8.

Dana tersebut prioritas digunakan untuk kegiatan apa? *) 1. Perjalanan dinas menghadiri forum-forum pertemuan 2. Transportasi saat verifikasi calon lokasi rumah ibadat yang diusulkan 3. Honor rutin pengurus 4. Membayar 5. Lainnya: ............................................................

86


9. Dengan cara apa ketua FKUB membentuk integritas pengurus FKUB? 1. Memberikan fasilitas kerja yang memadai 2. Memberikan tunjangan operasional (honor) untuk setiap kegiatan yang dilakukan sesuai kebijakan anggaran yang berlaku? 3. Memberikan apresiasi kepada pengurus yang memiliki kinerja baik 4. Lainnya: ............................................................ 10. Bagaimana cara FKUB meyakinkan masyarakat bahwa lembaga dan pengurus FKUB mampu berperan sebagai fasilitator pemeliharaan kerukunan umat beragama? *) 1. Menegaskan kharisma ketokohan pimpinan 2. Semua anggota FKUB menunjukkan sikap sebagai panutan masyarakat 3. Sosialisasi Program dan profil FKUB melalui dialog keagamaan 4. Respon baik dalam penanganan konflik 5. Penguatan jaringan dengan majelis dan organisasi keagamaan 6. Penyaluran aspirasi dan penerbitan media komunikasi 7. Sosialisasi program dan profil FKUB melalui optimalisasi media massa lokal 8. Lainnya: ........................................................... 11. Bagaimana cara FKUB mengetahui kebutuhan umat beragama terkait pemeliharaan kerukunan? *) 1. Dialog dengan tokoh agama 2. Membangun jaringan dengan ormas keagamaan lokal 3. Optimalisasi pemanfaatan media sosial 4. Melakukan kunjungan terhadap masyarakat lokal 5. Lainnya: ............................................................


87

12. Apakah FKUB memberikan pelayanan kepada umat beragama terkait masalah keagamaan di luar apa yang ditugaskan dalam PBM? 1. Ya 2. Tidak ( Langsung ke no. 14) 13. Jika ya, pelayanan pemeliharaan kerukunan apa yang sering dilakukan? *) 1. Menjadi fasilitator penyelesaian konflik keagamaan lokal, di luar masalah rumah ibadat 2. Menjadi fasilitator dialog politik terkait isu agama 3. Melakukan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kesehatan umat beragama 4. Lainnya: ............................................................ 14. Bagaimana cara pemimpin FKUB membangun integritas pengurus FKUB? *) 1. Fasilitasi yang memadai 2. Tunjangan operasional (honor kegiatan) sesuai dengan kebijakan anggaran 3. Apresiasi pada pengurus yang berkinerja baik 4. Memperluas jaringan FKUB 5. Lainnya: ............................................................ 15. Bantuan apa saja yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah secara rutin? *) 1. Sekretariat FKUB 2. Gedung kantor FKUB 3. Kendaraan operasional 4. Perlengkapan (komputer, printer, telepon, dll.) 5. Peralatan (ATK) 6. Mabeulair (meja, kuris, lemari, dll.) 7. Dana hibah program kerja FKUB, Rp .............. per tahun 8. Lainnya: ...........................................................

88


16. Siapa pejabat yang berwenang dalam memberikan bantuan tersebut? *) 1. Walikota/bupati 2. Wakil walikota/wakil bupati 3. Sekretaris daerah kota 4. Kepala Kementerian Agama Kab/Kota 5. Lainnya: ............................................................ 17. Apa yg menjadi dasar penetapan kompetensi pengurus FKUB? *) 1. Ketokohan/kharisma 2. Keterwakilan majelis keagamaan secara proporsional 3. Jenjang pendidikan 4. Pengalaman memimpin masyarakat lokal (mantan pejabat lokal, mantan pimpinan ormas keagamaan, dll.) 5. Kompetensi di bidang: ........................................... 18.

Bagaimana prosedur pengangkatan pengurus FKUB? *) 1. Rekomendasi dari majelis agama yang kemudian dikukuhkan oleh bupati/ walikota 2. Langsung diangkat dan dikukuhkan oleh bupati/walikota 3. Lainnya: ............................................................

19. Unsur apa saja dalam struktur kepengurusan FKUB Anda yang melakukan tugas komunikasi dengan masyarakat atau tokoh agama secara berkala? *) 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2 d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: .......................................


89

20. Melalui media apa komunikasi tersebut dilakukan? *) 1. Dialog bersama tokoh agama 2. Penerimaan aspirasi 3. Survey kerukunan dan kinerja FKUB 4. Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah dan Kemenag 5. Lainnya: ............................................................ 21. Melalui media apa transparansi kegiatan dan keuangan FKUB dilakukan? *) 1. Laporan pertanggung jawaban tahunan 2. Pemajangan laporan keuangan dan kegiatan bulanan 3. Pemanfaatan media sosialisasi umat (buletin, web, blog) 4. Lainnya: ............................................................ 22. Berdasarkan pertimbangan apa penentuan keterwakilan unsur agama dalam kepengurusan FKUB ditetapkan? *) 1. Proporsional jumlah pemeluk agama setempat 2. Keterwakilan setiap agama (minimal harus ada 1 pengurus dari setiap agama) 3. Keterwakilan setiap majelis agama lokal 4. Lainnya: ........................................................... 23. Bagaimana cara FKUB mengevaluasi kepuasan kinerja, kepada masyarakat atau tokoh agama di kota Anda? *) 1. Dialog dengan tokoh agama/masyarakat 2. Angket/kuesioner saat akhir periode kepengurusan 3. Penampungan aspirasi/keluhan tokoh agama melalui media sosial 4. Lainnya: ........................................................... 24. Apa maksud FKUB melakukan evaluasi tersebut di atas? *) 1. Sebagai bahan laporan kepada Kesbangpol 2. Sebagai bahan laporan dalam rakornas/kongres FKUB

90


3. 4. 5.

Sebagai bahan dasar penyusunan kegiatan tahun berikutnya Sebagai bahan meningkatkan standar kompetensi pengurus (perbaikan mutu manajemen) Lainnya: ............................................................

25. Apa saja metode peningkatan kapasitas individu pengurus yang selama ini dilakukan pada FKUB Anda? *) 1. Workshop/orientasi tentang FKUB 2. Diklat penggerak kerukunan 3. Pendelegasian pengurus ke forum-forum kongres/rakornas FKUB 4. Lainnya: ............................................................ 26. Mohon tabel berikut diisi sesuai kondisi fasilitas FKUB Anda: Fasilitas yang dimiliki oleh FKUB

Kondisi Luas/jumlah

1 = buruk 2 = kurang baik 3 = baik

Status fasilitas 1 = pinjaman 2 = milik umum/pemerintah 3 = milik FKUB

a. meja penerima tamu b. sekretariat c. aula tempat dialog d. ruang rapat e. mesjid/mushala f. ruang berkas g. tempat parkir h. kendaraan operasionl i. lainnya, ...


91

27. Mohon tabel berikut diisi sesuai kondisi yang ada di FKUB Anda: Perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh FKUB

Luas/ jumlah

Kondisi 1 = buruk 2 = kurang baik 3 = baik

Status fasilitas 1 = pinjaman 2 = milik umum/pemerintah 3 = milik FKUB

a. komputer b. printer c. AC d. TV e. lemari arsip f. meja g. kursi h. alat kebersihan i. peralatn makanminum j. ATK k. papan agenda l. struktur pengurs FKUB m. papan data keagaman n. simbol-simbol agama o. ...

C. ASPEK OPERASIONAL 1. Aspek apa yang menjadi dasar penetapan program kerja FKUB Anda? 1. Buku Saku PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 2. Hasil Kongres/Rakornas FKUB 3. Dialog antar pemuka agama 4. Evaluasi kinerja FKUB periode sebelumnya 5. Lainnya: ............................................................

92


2.

Bagaimana cara FKUB Anda mengetahui kebutuhan masyarakat/tokoh agama terkait kerukunan antar agama? *) 1. Wawancara dengan pemuka agama 2. Angket/kuesioner lepas kepada masyarakat 3. Dialog antar pemuka agama 4. Media online/SMS 5. Lainnya: ............................................................

3.

Unsur apa saja dalam struktur kepengurusan FKUB anda, yang berwenang dalam menentukan prioritas kerja manajemen?* 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2 d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: .......................................

4.

Melalui tahapan apa prioritas kerja tersebut diimplementasikan menjadi program kerja? *) 1. Rapat internal di awal kepengurusan 2. Rapat koordinasi rutin, setiap ............................ 3. Pembuatan program kerja tahunan 4. Menghadiri berbagai rapat koordinasi FKUB 5. Lainnya: ............................................................

5.

Siapa yang bertanggungjawab pada tahap implementasi program kerja tersebut?*) 1. Dewan Penasihat 2. Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua 1 c. Wakil Ketua 2


93

d. Sekretaris e. Wakil Sekretaris f. Anggota g. Lainnya, sebutkan: ....................................... 6. Bagaimana dialog dengan pemuka agama atau dengan umat beragama dilakukan?*) No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Metode

Frekuensi > 5 kali

3-5 kali

< 3 kali

Kunjungan Ceramah Tanya jawab Diskusi Konsultasi ...

7.

Dengan siapa saja dialog dilakukan? *) 1. Tokoh pimpinan agama 2. Umat beragama/jemaah 3. Unsur pemerintah daerah 4. Pihak Kementerian Agama 5. Pihak keamanan 6. Lainnya: ............................................................

8.

Di mana saja dialog dilakukan oleh pengurus FKUB? *) 1. Di sekretariat/kantor FKUB 2. Di forum-forum pertemuan 3. Di rumah ibadat 4. Lainnya: ............................................................

94

Tidak Pernah


9. Bagaimana cara FKUB menampung aspirasi ormas keagamaan atau masyarakat? *) No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Metode

Frekuensi > 5 kali

3-5 kali

< 3 kali

TidakPernah

Kunjungan Ceramah Tanya jawab Diskusi Konsultasi ...

10. Terkait apa saja aspirasi ormas keagamaan atau warga masyarakat yang pernah ditampung FKUB? *) 1. Masukan atau kritik pelayanan keagamaan oleh Pemerintah Daerah 2. Masukan atau kritik pelayanan keagamaan oleh Kementerian Agama 3. Masukan terkait regulasi keagamaan 4. Keluhan terkait kondisi ketidakrukunan beragama, tepatnya terkait: a. Kasus pendirian rumah ibadat b. Kasus penyiaran agama c. Kasus sengketa hak pemilikan rumah ibadat d. Kasus perpindahan agama e. Kasus pengurusan dan pemakanan jenazah f. Kasus aliran menyimpang g. Kasus konflik aliran dalam suatu agama 5. Lainnya: ......................................................... 11. Bagaimana FKUB menyalurkan aspirasi ormas keagamaan/ masyarakat? *) 1. Rekomendasi kepada gubernur/bupati/walikota 2. Melakukan peninjauan dan pengkajian lapangan 3. Mengadakan hearing atau release media 4. Lainnya: ..........................................................


95

12. Bagaimana cara FKUB merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota? *) 1. Kebijakan langsung pimpinan FKUB 2. Rapat lengkap pengurus 3. Musyawarah pengurus dengan umat beragama 4. Lainnya: .......................................................... 13. Rekomendasi apa saja yang pernah disampaikan kepada bupati/walikota? *) No 1 2 3 4 5 6

Bentuk rekomendasi Persetujuan pendirian rumah ibadat Peninjauan suatu IMB rumah ibadat Usulan penutupan suatu rumah ibadat Peninjauan suatu regulasi keagamaan Penyelesaian kasus keagamaan Lainnya: .............................................

Jumlah

14. Terkait tugas sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat: *) No 1 2 3 4

Bentuk sosialisasi

Frekuensi/ tahun

Seminar/workshop Pencetakan buku/brosur Pembuatan iklan layanan masyarakat Lainnya: ......................................

15. Peraturan perundangan atau kebijakan apa saja yang pernah disosialisasikan FKUB? *) 1. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 2. Perda terkait kerukunan di kabupaten/kota 3. Lainnya: ............................................................

96


16. Jika terjadi ketidaksepakatan di antara anggota FKUB dalam penentuan pemberian rekomendasi tertulis pendirian rumah ibadat, apa yang dilakukan? 1. Diserahkan pada kebijakan ketua FKUB 2. Dilakukan voting dalam rapat pengurus 3. Penundaan pemberian rekomendasi 4. Lainnya: ............................................................ 17. Sepanjang masa bakti kepengurusan FKUB saat ini, berapa banyak: Jumlah keseluruhan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat yang diterima FKUB Anda: ............... buah

Berdasarkan hasil proses: 1. Permohonan yang dikabulkan

....... buah

2. Permohonan yang ditolak 3. Permohonan yang ditunda (di-pending) 4. Permohonan yang belum direspon

......... buah ......... buah ......... buah

Berdasarkan jenis permohonan: 1. Permohonan pendirian masjid Islam 2. Permohonan pendirian gereja Kristen 3. Permohonan pendirian gereja Katolik 4. Permohonan pendirian pura Hindu 5. Permohonan pendirian wihara Buddha 6. Permohonan pendirian kelenteng Khonghucu 7. Permohonan pendirian rumah ibadat lainnya

......... buah ......... buah ......... buah ......... buah ......... buah ......... buah ......... buah ......... buah

D. BERKAS PENDUKUNG Mohon informasi perihal keberadaan hal-hal berikut di FKUB Anda, sebagai berkas-berkas pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB selama ini.


97

Berkas/bahan Pendukung

Ada/tidak ada

1. AD/ART FKUB

1. ada

2. Buku Saku PBM (cetakan sendiri)

1. ada

2. tidak ada

3. Pedoman internal organisasi FKUB

1. ada

2. tidak ada

4. Peraturan gubernur terkait FKUB 5. Peraturan bupati/walikota terkait FKUB 6. Buku Panduan Kerukunan buatan FKUB 7. Buku Prosedur Pendirian Rumah Ibadat 8. Laporan Tahunan Kinerja FKUB

1. ada

2. tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

1. ada

2. Tidak ada

9. Laporan Tahunan Keuangan FKUB 10. Dokumen pemilikan/sewa Sekretariat FKUB 11. Data FKUB ttg pemeluk agama di Kab/Kota 12. Data FKUB ttg rumah ibadat di Kab/Kota 13.

Ceklis

2. tidak ada

14. 15.

................., ............. 2014 Mengetahui, Ketua/Sekr FKUB ......................

Stempel

FKUB

( ........................................ ) Nama Jelas dan Tanda tangan

98


ANGKET RESPONDEN Provinsi

: ...................................

Kabupaten/Kota

: ...................................

Nomor

Yth. Responden Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket ini dalam rangka pengumpulan informasi sehubungan penelitian terkait kerukunan umat beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr sampaikan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Demikian, atas perkenan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2014


99

A. PROFIL RESPONDEN PETUNJUK PENGISIAN: Isilah titik-titik di bawah ini atau lingkari (O) pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Anda.

Nama

: ..............................................................

Pekerjaan

: ..............................................................

No.Telp/HP

: ..............................................................

Jenis Kelamin

: a. Laki-laki

Usia

: .................. tahun

Agama

: ...............................

Pendidikan

: a. Tidak sekolah

Alamat

b. Perempuan

b. SD/sederajat

c. SMP/sederajat

d. SMU/sederajat

e. Diploma

f. Sarjana

: ...............................................................

...............................................................

B. KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN FKUB 1.

Kegiatan FKUB yang pernah diikuti, dan berapa kali: a. ........................................................, ....... kali b. ........................................................, ....... kali c. ........................................................, ....... kali

2. Dari mana Anda mengetahui informasi tentang FKUB? ......................................................................

100



101

FKUB memiliki ruang sekretariat sendiri

FKUB memiliki gedung/kantor sendiri

Lokasi gedung FKUB strategis

2

3

Tangible

TAAN

PERNYA-

1

NO

4

Penting

Sangat

3

Penting 0

Netral 2

Penting

Tidak

HARAPAN

1

Penting

Tidak

Sangat

4

Sesuai

Sangat

3

Sesuai

0

Netral

2

Sesuai

Tidak

KENYATAAN

PETUNJUK PENGISIAN: Berikan tanda ceklis () pada kolom yang tersedia, sesuai pilihan Anda.

C. HARAPAN DAN KENYATAAN TERKAIT FKUB

1

Sesuai

Tidak

Sangat

102


8

7

6

5

4

Gedung FKUB memiliki simbolsimbol agama

Gedung FKUB bersih dan rapi

Gedung FKUB memiliki fasilitas memadai

Kemudahan akses transportasi menuju FKUB

Kemudahan mencari lokasi sekretariat FKUB


103

Kebersamaan FKUB dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

10

11

12

Kemudahan berkomunikasi dengan FKUB

9

Kesigapan FKUB dalam melayani masyarakat

Responsiveness

Kemudahan mendapat informasi tentang FKUB

Reliable

104


Cara FKUB menyalurkan aspirasi masyarakat

Cara FKUB melakukan dialog dengan masyarakat

14

15

16

17

Cara FKUB menerima aspirasi dari masyarakat

Cara FKUB menangani konflik di masyarakat

Cara FKUB menangani keluhan masy.

13


105

19

20

Cara FKUB menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadat

18

Keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan keberadaan FKUB

Assurance

Cara FKUB mensosialisasikan regulasi atau kebijakan di bidang kerukunan dan pemberdayaan masyarakat

106


24

25

Transparansi FKUB dalam pelaksanaan kegiatan dan keuangan

23

Citra positif FKUB di masyarakat

Keterampilan individu FKUB yang profesional

22

FKUB memiliki struktur jelas

FKUB memiliki SK pengangkatan dan/atau pengukuhan yang jelas

21


107

Kepekaan FKUB thd keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk hidup rukun

Pemberian pelayanan oleh FKUB terhadap masyarakat secara adil

FKUB peduli terhadap konflik yang terjadi antarumat brgm

FKUB memiliki semangat kekeluargaan tinggi

26

27

28

29

Empathy

30

Usaha FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama melibatkan unsur masyarakat setempat

D. SIKAP DAN PERILAKU YANG MENCERMINKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PETUNJUK PENGISIAN: Baca dan cermati setiap pernyataan dalam kotak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di bawah ini. Lalu, pilihlah 5 (lima) butir dari 10 pernyataan di setiap kotaknya yang sesuai dengan sikap dan perilaku Anda.

108


Lingkari 5 dari 10 butir pernyataan berikut yang menggambarkan “TOLERANSI terkait Kerukunan Umat Beragama” yang paling sesuai dengan pribadi Anda. ---------------------------------------------------------------------------1. Saya melakukan dialog dengan masyarakat berbeda agama menurut pandangan masing-masing agama 2. Saya menyikapi perbedaan tatacara peribadatan dengan tenang 3. Saya mengizinkan umat beragama lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadatnya yang berlokasi di dekat rumah saya 4. Saya berteman akrab dengan masyarakat berbeda agama 5. Saya menerima dipimpin oleh tokoh masyarakat yang berbeda agama 6. Saya menghargai masyarakat yang berniat pindah agama 7. Saya tidak menghalangi perkawinan beda agama 8. Saya berlapang dada jika ada masyarakat yang tidak menyukai perilaku keagamaan saya 9. Saya menghargai perbedaan pendapat dari agama lain terhadap suatu masalah keagamaan 10. Saya datang melayat pemeluk agama lain yang meninggal dunia Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

109

Lingkari 5 dari 10 butir pernyataan berikut yang menggambarkan “SALING MEMBANTU terkait Kerukunan Umat Beragama” yang paling sesuai dengan pribadi Anda. ---------------------------------------------------------------------1. Saya membantu FKUB dalam mengumpulkan aspirasi kepada umat beragama 2. Saya memberikan obat kepada tetangga beda agama saat dia sakit 3. Saya memberikan pinjaman kepada umat beragama yang membutuhkan tanpa melihat perbedaan agama 4. Saya menyiapkan tempat dan peralatan untuk acara keagamaan 5. Saya membantu FKUB memecahkan kerukunan umat beragama

masalah

6. Saya terlibat dalam mengumpulkan umat beragama untuk kegiatan FKUB 7. Saya ikut membangun pembangunan rumah ibadat 8. Saya menjadi panitia perayaan hari besar agama 9. Saya mencarikan pekerjaan kepada umat agama lain yang membutuhkan pekerjaan 10. Saya membantu umat beragama yang terkena musibah 110


Lingkari 5 dari 10 butir pernyataan berikut yang menggambarkan “ADIL terkait Kerukunan Umat Beragama” yang paling sesuai dengan pribadi Anda. ---------------------------------------------------------------------1. Saya menyayangi semua anggota keluarga berbeda agama tanpa membeda-bedakan 2. Saya mendapat kemudahan dalam menerima rekomendasi pendirian rumah ibadat meski agama saya minoritas 3. Saya memberikan masukan dan kritikan kepada umat beragama tanpa memandang status di umat beragama 4. Saya tidak memihak kepada siapapun ketika terjadi konflik 5. Saya bersikap sama kepada semua umat beragama 6. Saya mendahulukan kepentingan umat beragama di atas kepentingan pribadi 7. Saya memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya, meski berbeda agama 8. Umat beragama memberi penghargaan pada orang yang berprestasi 9. Saya menjalankan tugas dan wewenang tanpa merugikan pihak lain yang berbeda keyakinan 10. Umat beragama saling memberi perhatian sama baiknya kepada semua orang Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

111

Lingkari 5 dari 10 butir pernyataan berikut yang menggambarkan “DAMAI terkait Kerukunan Umat Beragama” yang paling sesuai dengan pribadi Anda. ---------------------------------------------------------------------1. Saya mudah menyakiti saya

memaafkan

orang-orang

yang

2. Saya membiasakan bersalaman dan berangkulan dengan orang lain, meski berbeda agama 3. Saya merasa bahagia dengan kerukunan umat beragama 4. Saya menerima dengan positif masukan dan kritikan terhadap perilaku saya dari masyarakat 5. Saya percaya dengan kebaikan orang lain meski berbeda agama 6. Saya mengizinkan orang lain untuk menempati rumah saya, jika saya bepergian 7. Saya merasa umat beragama melindungi hak saya 8. Saya menghadiri undangan makan bersama dari umat agama lain 9. Saya tetap tenang meski berada dalam suasana perbedaan pendapat antar agama 10. Saya merasa tentram hidup di antara umat dengan berragam agama dan kepercayaan

112


Lingkari 5 dari 10 butir pernyataan berikut yang menggambarkan “KERJASAMA terkait Kerukunan Umat Beragama” yang paling sesuai dengan pribadi Anda. ---------------------------------------------------------------------1. Saya bersama tokoh agama setempat menyosialisasikan peraturan terkait kerukunan umat beragama 2. Saya terlibat dalam penyelesaian konflik keagamaan di tempat tinggal saya 3. Saya bersama masyarakat mencegah terjadinya konflik agama melalui penyadaran hukum 4. Saya ikut serta menjaga rumah ibadat agama lain yang terancam diserang perusuh 5. Saya bersama tokoh agama setempat menyalurkan aspirasi umat beragama 6. Saya menjadi panitia hari besar keagamaan 7. Saya bersama tokoh agama setempat melakukan dialog antarumat beragama 8. Saya ikut menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dari ancaman konflik agama 9. Saya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan rumah ibadat 10. Saya bersama masyarakat memilih tokoh pimpinan lembaga keagamaan


113

PETUNJUK TEKNIS

PENGUMPULAN DATA LAPANGAN Penelitian tentang Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Efektivitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama) Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Tahun 2014

A. Pendahuluan 1. Petunjuk teknis (juknis) ini adalah panduan peneliti/pelaksana pengumpul data lapangan, untuk memastikan agar proses pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tepat dan lancar. Bacalah dan pelajari juknis ini secara seksama sehingga paham betul dengan segala hal teknis terkait penelitian ini. Jika masih ada yang tidak dipahami atau hal meragukan, sila hubungi salahsatu kontak berikut: - Farhan Muntafa - Rina Ekawati - Akmal Salim R

085721497576 081291043902 081514137711

[email protected] [email protected] [email protected]

2. Untuk mendukung proses pengumpulan data lapangan, peneliti/ pelaksana diharapkan membekali diri dengan wawasan tentang FKUB dan PBM. Baca dan pelajari hal dimaksud dalam “Buku Saku Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006” (terlampir). 3. Pengumpulan data lapangan pada intinya menggunakan dua instrumen, yakni: 1) Angket Isian FKUB, yang akan diisi oleh jajaran pengurus FKUB, dan 2) Angket Responden, yang akan diisi oleh perwakilan elemen masyarakat dengan kualifikasi sebagaimana dijelaskan di bawah.

114


B. Penentuan Lokasi dan Responden 1. Penelitian akan dilakukan di 9 provinsi di Indonesia dengan masing-masing 2-3 orang petugas pengumpul data. Di setiap provinsi akan dipilih dua kab/kota yang menjadi lokus kajian. Kota pertama adalah ibukota provinsi, dan kota kedua adalah “tetangga” kota pertama (kota satelit, penyangga ibukota). Dalam hal pertimbangan tertentu, kota kedua diperbolehkan menyesuaikan dengan pertimbangan tertentu, seperti memiliki lembaga FKUB yang baik dan kondisi kerukunannya dinamis. 2. Jumlah “Angket Responden” di setiap provinsi adalah 80 buah, sehingga di tingkat kab/kota masing-masing 40 buah. Sementara itu, 1 paket “Angket Isian FKUB” difokuskan pada FKUB kab/kota terpilih di masing-masing kota/kab terpilih. Selengkapnya, berikut kualifikasi calon responden/narasumber: Provinsi

Kota/kab

Untuk satu Kota A provinsi: (ibukota Angket isian provinsi) FKUB (2 pkt), dan Angket Responden (80 buah)

Kota B (kota/kabupaten sekitar ibukota)

Jenis Angket

Kualifikasi Narasumber/Responden

Angket Isian Ketua, Wakil Ketua, FKUB Sekretaris, Wakil Sekretaris, (pengurus yang (1 paket) berfungsi sebagai bendahara), dan Anggota Angket Pemkot/Kesbang (2), Responden Kemenag kota (2), Majelis (40 buah) agama (6), Ormas/lembaga keagamaan (6), Masyarakat umum (24) Angket Isian Ketua, Wakil Ketua, FKUB Sekretaris, Wakil (1 paket) Sekretaris, (pengurus yang berfungsi sebagai bendahara), dan Anggota Angket Pemkot/Kesbang (2), Responden Kemenag kota (2), Majelis agama (6), Ormas/lembaga (40 buah) keagamaan (6), Masyarakat umum (24)


115

C. Pengisian “Angket Isian FKUB” 1. Angket ini khusus untuk memotret performa FKUB, baik dari segi efektivitas kelembagaannya maupun efisiensi kinerjanya. Angket harus diisi oleh pengurus FKUB (baik Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, atau anggota pengurus). 2. Lakukan pertemuan awal dengan ketua atau pengurus FKUB lainnya, dan berikan 1 paket “Angket Isian FKUB” untuk mereka cermati, pelajari, dan isi. Lakukan komunikasi yang baik, bersahabat, dan jelaskan bahwa penelitian ini bertujuan mulia untuk meningkatkan performa FKUB untuk optimalitas pemeliharaan kerukunan umat beragama. Meski angket terlihat meminta data rinci, dan kemungkinan banyak kondisi faktual yang tidak memuaskan, tegaskan bahwa ini bukan “audit” yang akan memberi kesan buruk bagi FKUB bersangkutan. Riset ini dalam rangka memotret realitas, untuk perbaikan FKUB secara umum ke depan. Mintalah dengan baik-baik, agar angket terisi penuh dengan data dan informasi yang benar/faktual. 3. Pada hari yang disepakati, kembali bertemu pengurus FKUB di kantor sekretariat atau tempat yang disepakati, untuk mengambil dan mengecek isi angket FKUB tersebut. Untuk beberapa item yang tak terisi dapat ditanyakan ulang (wawancara), agar full terisi (atau dengan catatan tertentu). Berbagai berkas terkait harap diminta fotokopinya atau difoto dengan kamera. D. Pengisian “Angket Responden” 1. Angket ini memotret kondisi kerukunan umat beragama dan kepuasan umat beragama atas kerukunan di kabupaten/kota bersangkutan. Angket sejumlah 40 per kab/kota ini khusus diisi oleh sejumlah komponen masyarakat yang diasumsikan telah tahu dan merasakan kondisi kerukunan/ ketidakrukunan di tempat tersebut. Secara terperinci kualifikasinya adalah:

116


Unsur Pemda/Kesbangpolinmas Kementerian Agama kab/kota Majelis agama

Ormas/lembaga keagamaan

Masyarakat/umat beragama

Kualifikasi calon responden Kaban Kesbanglinmas kota/kab, Sekretaris, dan atau pegawainya Kakankemenag, Kasi Penais, para Pembimas, dan atau lainnya. Anggota MUI, PGI, Paroki, PHDI, Walubi, dan Makin masing-masing 2 orang Anggota NU, Muhammadiyah, Persis, HKBP, dan ormas/denominasi lainnya Jemaat/jamaah di rumah ibadat (masing-masing agama proporsional) Jumlah

Jumlah Angket 2 buah

2 buah

6 buah

6 buah

24 buah 40 buah

2. Cari informasi tentang calon responden melalui staf Kemenag atau informan lain. Kontak dan temui langsung calon responden. Perkenalkan diri dan komunikasikan dengan baik tujuan penelitian ini. Berikan satu “Angket Responden” dan berikan penjelasan sehingga responden cukup merasa jelas bagaimana cara mengisinya dengan benar. Berikan penjelasan tambahan jika ada yang kurang dipahami. 3. Setelah responden menyelesaikan pengisian angket, cek kembali setiap butir dalam angket, pastikan angket terisi sempurna. Jika dinilai angket sudah rapi, selesaikan urusan administrasi (honor) responden. Tidak lupa, mintalah nama dan nomor telp/HP responden untuk dimasukkan pada “Daftar Kontak Responden”. Ucapkan terima kasih atas kesediaan mengisi angket untuk kesuksesan penelitian ini.


117

E. Data Entry Angket 1. Untuk “Angket Isian FKUB”, sisir dan periksa kembali, pastikan semua data dan informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi. Demikian pula, lampiran-lampirannya berupa berkas maupun foto, amankan dengan rapi dalam suatu map. 2. Adapun “Angket Responden”, setelah terisi penuh, berikan nomor urut pada kotak di kanan-atas angket. Contoh: 001, 002, 003, dst. Lalu, mulailah menyicil meng-entry-kan data pada angket ke dalam format analisis kuesioner berupa excel yang telah tersedia. Contoh:

3. Setelah data angket ter-entry semua, file excel yang sudah terisi agar diganti nama (rename) dengan ujung nama Anda, lokasi, dan jumlah angket. Contoh: “Analisis Kuesioner (Haris-Bali40angket)”. Lalu, file tersebut dapat segera di-email ke alamat: farhan.muntafa@gmail. com; [email protected]; [email protected]. F. Lain-lain 1. Untuk keperluan sharing data dan informasi terkait penelitian ini, tersedia “email bersama” yang bisa dibuka oleh siapapun. Alamat email: [email protected], dengan password: Kerukunan2014. Sila berbagi data dan informasi di email ini. 2. Angket-angket terisi, dokumen-berkas lampiran, dan hal terkait agar diamankan dan disetorkan kepada Sekretaris Panitia (Sdr. Akmal) untuk diarsipkan. Jakarta,

118

Mei 2014


DAFTAR KONTAK RESPONDEN Kota/kab : __________________________________ No

No. Angket

1

001

2

002

3

003

4

004

5

005

6

006

7

007

8

008

9

009

10

010

11

011

12

012

13

013

14

014

15

015

16

016

17

017

18

018

19

019

20

020

21

021

22

022

23

023

24

024

25

025

26

026

Nama Responden

No. Telp / HP

Keterangan


119

27

027

28

028

29

029

30

030

31

031

32

032

33

033

34

034

35

035

36

036

37

037

38

038

39

039

40

040 Pelaksana pengumpulan data,

(

120


)

Indeks

C Confirmatory Factor Analysis (CFA), 18 Constituent, 25, 27, 28, 40, 47, 48

E Efektivitas, 5, 8, 9, 24, 56, 57, 61, 62 Efisiensi Kinerja, 12, 18, 40, 50, 51, 69, 74 Efisiensi Kinerja (y), 51, 74

F FKUB, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81

G generalisasi, 17, 19

I Important Performance Analysis (IPA), 63

K Kapasitas Lembaga (x), 74 Kerukunan (z), 57 Kerukunan Umat beragama, 74 Konflik, 2, 77 kuantitatif, 3, 4, 17, 18

L Leadership, 25, 26, 27, 40, 46, 47

M Multistage Random Sampling, 15

P Pancasila, 10, 11 Populasi, 15 proporsi, 17, 19, 60, 61

R reliabilitas, 18, 32 Responden, 16, 33, 38, 39, 59, 79


121

S Sampel, 15 simultan, 19 statistik deskriptif, 19 statistik inferensial, 17, 19, 61, 62 Structural Equation Modeling (SEM), 18, 71 survey, 18

T tabel frekuensi, 19

122

tabulasi, 19 taksiran, 17

V validitas, 18, 32 variabel bebas, 18 variabel interviening, 18 variabel terikat, 18

W workforce focus, 50, 73


EFEKTIVITAS FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:

Recommend Documents