PEMANTAPAN KERUKUNAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA FAHAM RADIKAL PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA 1
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
Kondisi Dimana Antar Umat Beragama Dapat Saling Menerima, Saling Menghormati Keyakinan Masing-masing, Saling Tolong Menolong, dan Bekerjasama Dalam Mencapai Tujuan Bersama.
JUMLAH PENDUDUK Menurut Agama (Sensus Tahun 2010) No.
Agama
1.
Islam
2.
Jumlah
%
207.2 juta jiwa
87,2
Protestan
16.5 juta jiwa
6,96
3.
Katholic
6.9 juta jiwa
2.91
4.
Hindu
4 juta jiwa
1.69
5.
Buddha
1.7 juta jiwa
0,7
6.
Konghucu
118 ribu jiwa
0.05
7.
Lain-lain
1.1 juta jiwa
0.49
237.641.326 jiwa
100,0
TOTAL
3
RUKUN vs DAMAI Apa itu Rukun ? kebersamaan yang mendalam: senang bersama, susah bersama, bermain bersama, bekerja bersama dll cerminan sebuah perkawanan atau persahabatan Apa bedanya dengan Damai ? kebersamaan formal: kebersamaan yg diikat oleh aturan yg dibuat bersama, saling menghargai, tenggang rasa, dll cerminan sebuah perkooperasian, perkumpulan, atau pengelompokan
TANTANGAN YG DIHADAPI 1. Kerukunan umat beragama adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa; 2. Kehidupan beragama masih sangat rentan terhadap konflik; 3. Pengalaman konflik yang mengatasnamakan agama telah beberapa kali terjadi; 4. Konflik sosial masih sering terjadi dan bisa merembet ke konflik umat beragama; 5. Masih adanya kelompok-kelompok yang diindikasi sebagai kelompok radikal.
KEKUATAN YANG DIMILIKI
1. Di dalam UUD 1945 telah diatur secara tegas tentang kedudukan agama; 2. Banyak norma dalam berbagai UU yang mengatur kedudukan umat beragama; 3. Telah ada Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah; 4. Telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama; 5. Perangkat Pemerintah terkait dengan kerukunan tersedia.
PELUANG YANG ADA
1. Konstitusi memberikan peluang adanya pengaturan terhadap hak beragama; 2. Di setiap agama terdapat ajaran mengenai toleransi terhadap umat agama lain; 3. Di dalam masyarakat terdapat norma adat atau kearifan lokal yg mengatur kerukunan; 4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan.
KEKURANGAN YANG DIMILIKI
1. Belum adanya UU yang mengatur Kerukunan Umat Beragama; 2. Sebagian masyarakat (Islam) masih sangat fanatik terhadap ajaran agamanya; 3. Sebagian masyarakat tidak memahami peraturan perundang-perundangan
RADIKALISME “paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis“ (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, Balai Pustaka).
9
TERORISME “ segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan
langsung
kepada
negara
dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.“ (Konvensi PBB tahun 1937). 10
PENYEBAB RADIKALISME 1. Ekonomi – kapitalisme & kemiskinan;
2. Sosial Budaya – globalisasi budaya yang dianggap merusak atau bertentangan dengan ajaran agama; 3. Politik – persaingan dalam pilleg, pilkada; 4. Kebijakan Pemerintah – kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak pro rakyat; 11
PENYEBAB RADIKALISME 5. Anti barat atau anti asing;
6. Fanatisme Agama (negative): - Kurang atau salah memahami ajaran agama; - Membuat pemahaman atau penafsiran sendiri ajaran agama; - Kultus terhadap guru atau imam; - Emosi keagamaan;
- dll
12
FANATISME Fanatisme adalah suatu keyakinan atau
pandangan terhadap sesuatu, baik positif atau negatip, dan dianut secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. 13
FANATIK
AGAMA TOLERAN
14
FANATISME vs TOLERANSI FANATISME yang berlebihan menyebabkan: TRUTH CLAIM - EKSKLUSIVE; AROGANSI PENGANUT AGAMA; AGAMA LAIN MENJADI MUSUH.
FANATISME vs TOLERANSI
DERADIKALISASI AGAMA Deradikalisasi hakekatnya adalah mengubah atau membuat lebih cerdas orang atau kelompok yang memiliki pemahaman radikal, sehingga pandangan, keyakinan, dan sikapnya, berubah menjadi lebih toleran dan lebih menghargai sesama penganut agama atau penganut agama lain. 17
PEMBINAAN KERUKUNAN
LEGISLASI 1. Perlu disusun sebuah Undang Undang yang secara khusus mengatur Kerukunan Beragama -> Yang diatur adalah titik-titik komunikasi antar umat beragama di forum publik (externum) 2. Mensosialisasikan Peraturan dang-undangan yang ada 3. Revitalisasi kearifan lokal.
Perun-
D I A L O G FUNGSI DIALOG (NASIONAL) (1) Mempererat silaturahmi; (2) Sharing dan peningkatan pemahaman ttg konsep-konsep keberagamaan;
(3) Diseminasi Pemerintah;
aturan
/
kebijakan
(4) Pembahasan kasus kerukunan; dan
(5) Pemberian rekomendasi kebijakan kepada Gubernur, Bupati/Wlikota.
D I A L OG Fungsi (Internasional) (1) MEREDAM ISU-ISU NEGATIVE TERKAIT DISKRIMINASI, INTOLERANSI, DAN ISU HAM LAINNYA. (2) MENGINFORMASIKAN ATURAN / KEBIJAKAN INDONESIA DALAM HAL PELAYANAN DI BIDANG AGAMA; (3) MEMPELAJARI ATURAN / KEBIJAKAN NEGARA LAIN DALAM HAL PELAYANAN KEAGAMAAN;
MENGAPA DIALOG ? DR hans kung: NO PEACE AMONG THE NATIONS WITHOUT PEACE AMONG THE RELIGIONS NO PEACE AMONG THE RELIGIONS WITHOUT DIALOG BETWEEN THE RELIGIIONS
SOSIALISASI PERATURAN 1. UU. No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama; 2. Ketentuan Hukum terkait kerukunan umat beragama yang terdapat pada Undang-Undang; dan 3. PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006
FASILITASI / ASISTENSI 1. Pemberian bantuan pembangunan kantor Sekretarat FKUB;
2. Pemberian bantuan nalisasi FKUB;
operasio
3. Fasilitasi penyelenggaraan dialog antar tokoh agama;
KAPASITI BUILDING 1. Penguatan manajemen FKUB. 2. Pendidikan multi cultural bagi guru dan dosen.
3. Pelatihan pemandu kerukunan. 4. Pelatihan pembinaan korban konflik (trauma healing).
KOORDINASI KOORDINASI TOKOH LINTAS AGAMA 1. Pembentukan Forum Tokoh Lintas Agama (Pusat, Provinsi, dan /Kabupaten /Kota) 2. Fungsi: pembahasan kasus kerukunan dan pemberian rekomendasi tentang kebijakan pembinaan/penyelesaian kasus kerukunan umat beragama .
KOORDINASI KOORDINASI INSTANSI PEMERINTAH 1. Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Pusat, Provinsi, dan /Kabupaten/Kota) 2. Fungsi: pembahasan kasus atau koordinasi penyelesaian kasus kerukunan umat beragama.
Terima kasih
