RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM SOSIALISASI KPU (Studi: Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Lembah Gumanti)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Oleh: SITTI ATISSA RUZUAR
06193103
JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2011
ABSTRAK Sitti Atissa Ruzuar, 06193103, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas dengan Judul Skripsi : Respons Masyarakat Terhadap Program Sosialisasi KPUD Kabupaten Solok Tentang Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Pemilukada Sumbar 2010. Sebagai Pembimbing I Dr. Sri Zulchairiyah, MA dan Pembimbing Irawati, S.IP, M.Si. Skripsi Ini terdiri dari 92 Halaman dengan 12 referensi buku, 2 Skripsi serta peraturan-peraturan lainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang Respons Masyarakat Terhadap Program Sosialisasi KPUD Kabupaten Solok Tentang Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Dalam Pemilukada Sumbar 2010. Melihat tingginya suara tidak sah di kecamatan Lembah Gymanti yang berada di Kabypaten Solok yang merupakan daerah dengan perolehan suara tidak sah tertinggi di Sumatra Barat. Respons itu dapat dilihat dengan menggunakan Konsep Komunikasi Politik dari KPUD Solok dan feedback yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualiitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua masyarakat mendapatkan sosialiisasi langsung dari KPUD Kabupaten Solok. Sosialisasi pemilukada dan penggunaan surat suara merupakan tugas dari KPUD dan bukan tugas dari KPPS. Namun yang terjadi di lapangan adalah KPUD Kabupaten Solok memberikan tugas sosialisasi kepada masyarakat kepada KPPS. Suara tidak sah terjadi karena adanya kesalahan dalam pencoblosan, dimana coblosan mengenai lebih dari satu kandidat. Kesalahan dalam mencoblos banyak terjadi di kalangan pemilih yang sudah lanjut usia. Yang terjadi adalah ketika pemilih tidak membuka surat suara yang benar, kemudian mencoblos foto yang sudah terlihat sampai tembus kebelakang dan terkena lebih dari satu kandidat yang mengakibatkan surat suara tersebut dikategorikan sebagai suara tidak sah. Sosialisasi tentang Pemilukada dan penggunaan surat suara sebaiknya dilekukan dengan sering, sehingga informasi dapat dimengerti dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemilih, baik yang muda maupun yang tlah lanjut usia. Kemudian metode sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga informasi yang beredar bisa nerata di kalangan masyarakat, baik masyarakat yang tidak menonton televisi, dan yang menonton televisi ataupun masyarakat yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan. Karena informasi mengenai penggunaan surat suara merupakan hak dari masyarakat pemilih. Informasi yang beredar pada umumnya sangat membantu masyarakat untuk memahami cara mencoblos yang benar. Namun kesalahan dalam memilih banyak terjadi di kalangan lanjut usia akibat penglihatan yang menurun, kemudian pendengaran yang menurun dan adanya rasa taku dan grogi ketika di dalam bilik suara atau TPS.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemilihan umum merupakan sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintahan. Pada pemilihan umum, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan memimpin mereka sebagai presiden di lembaga eksekutif selama lima tahun ke depan. Perubahan-perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan di tingkat lokal. Proses demokratisasi mulai tampak dalam kehidupan politik. Berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah akan memberikan warna baru dalam pola rekruitmen Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.1 Pemilihan yang dilaksanakan di tingkat lokal seperti Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi aktif menentukan siapa yang patut memimpin daerah mereka. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang1
Martin Jimung, Partai Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005, hlm. 24.
undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.2 Sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain, lonceng kehidupan demokrasi juga berdentang di Sumatera Barat (Sumbar), sehubungan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pada tahun 2005 mulai berlaku pemilihan gubernur dan wakil Gubernur secara langsung di Sumbar. Terdapat beberapa implikasi dari perubahan politik tersebut pada tingkat lokal, antara lain jika selama ini kepala daerah dipilih dan ditunjuk langsung dari pusat sekarang dipilih langsung oleh masyarakat daerah setempat. Cara ini tentu dalam pelaksanaannya akan sangat jauh berbeda jika dilihat dari teknis dan prosedur, dibandingkan sebelumnya. Dengan pemilukada langsung ini masyarakat diberi kesempatan untuk memberi andil dalam pesta demokrasi negara sebagai bentuk partisipasi aktif mereka dibidang politik. Bukan hanya itu, setiap calon kepala daerah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyampaikan visi dan misi serta program kerja mereka, dengan harapan masyarakat akan lebih rasional dalam memilih mana calon yang cocok sebagai kepala daerah nantinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah diberikan wewenang untuk memilih sendiri kepala daerahnya. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ini dilaksanakan di Provinsi
2
http:// wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah yang diakses pada tanggal 20 November 2010 pukul 13.21 WIB.
Sumbar pertama kali pada tahun 2005. Pemilukada adalah sebuah wadah partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Pemilukada yang berlangsung jujur dan bersih merupakan harapan semua pihak.
Hal yang sangat memengaruhi terciptanya
pemilukada yang jujur dan bersih adalah moral dan komitmen dari semua pelaku, mulai dari para elit yang terlibat, para pendukung masing-masing calon maupun para pemilih. Untuk melaksanakan Pemilukada, maka lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk menyelenggarakan adalah KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah3. Walaupun demikian secara organisasitoris, KPU di daerah mempunyai hubungan struktural dengan KPU di Jakarta. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan pertama kali di provinsi Sumbar pada tanggal 27 Juni 2005, dimana pada periode ini suara terbanyak diperoleh pasangan Gamawan Fauzi-Marlis Rahman dengan jumlah perolehan 757,296 suara atau dalam persentase 41,50%4. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertamakali ini dinilai berhasil oleh beberapa kalangan. KPU adalah salah satu unsur yang ikut menentukan keberhasilan terselenggaranya pemilukada di provinsi Sumbar. KPU adalah lembaga pemerintah 3
yang
berwenang
dan
bertugas
untuk
mengkoordinasikan,
Razali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Jakarta, 2005, hal. 56. 4 Summary Perolehan Suara dan Rincian Surat Suara Pilkada Provinsi Sumatera Barat tahun 2005.
menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pemilukada tanggal 27 Juni 2005 yang lalu setidaknya ada 13 Kabupaten/Kota
yang
juga
melaksanakan
Pemilukada
untuk
memilih
Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing. Pemilukada ini sebenarnya berjalan cukup lancar, tanpa diwarnai kerusuhan ataupun aksi anarkis pada saat hari pemilihan. Pada
Pemilukada perdana, pemilihan gubernur dan wakil gubernur
tanggal 27 Juni 2005 lalu masih terdapat kekurangan di sana sini5. Salah satunya adalah masalah suara tidak sah. Pengertian suara sah adalah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan atau tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon6. Sedangkan pengertian suara tidak sah adalah yang tidak sesuai dengan pengertian suara sah atau tercoblos lebih dari satu kali, coblosannya mengenai calon lain atau juga berada diluar kotak gambar calon yang dipilih. Suara tidak sah 5
Yudhi Eka Putra, 2006, “Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada oleh KPUD Provinsi Sumbar” , Skripsi Jurusan Ilmu Politik. FISIP. Universitas Andalas. Padang. Hlm. 13. 6 Peraturan KPU nomor 72 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara, hlm. 15.
terjadi karena beberapa penyebab, antara lain Pemilih yang tidak sengaja mencoblos lebih dari 1 pasangan dan pemilih salah tempat coblos. Sebagai pemilih, masyarakat berhak untuk mendapatkan sosialisasi tentang suara tidak sah serta cara menggunakan surat suara dengan benar, karena apabila masyarakat sebagai pemilih telah mendatangi TPS kemudian mencoblos surat suara dengan cara yang salah maka suara dari pemilih tersebut dianggap tidak sah (tidak dihitung). Hal seperti ini akan merugikan keduabelah pihak, baik itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data perolehan suara pada pemilukada provinsi Sumatra Barat tahun 2005 ada 3% atau sekitar 56.904 suara tidak sah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 1 Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilukada Sumbar 2005 No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten/kota
Kab. Kep. Mentawai Kota Padang Kab. Solok Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok selatan Kota Solok Kab. Swl/ Sijunjung Kab. Dharmasraya Kab. Tanah datar Kota Sawahlunto Kota Padang panjang Kab. Agam
Surat suara terpakai suara sah 28.011 284.501 140.824 149.882 57.069 22.678 71.243 76.810 136.634 22.901 15.264 166.169
(%) s. tidak sah 98,8 337 99,2 2.333 94,2 8.720 98,6 2.056 95,4 2.727 96,7 765 98,8 880 97,2 2.245 98,6 1.981 98,4 382 98,7 196 95,3 8.213
(%) 1,2 0,8 5,8 1,4 4,6 3,3 1,2 2,8 1,4 1,6 1,3 4,7
partisipasi
28.348 286.834 149.544 151.938 59.796 23.443 72.123 79.055 138.615 23.283 15.460 174.382
13 14 15 16 17 18 19
Kab. Padang Pariaman 142.347 95,4 6.855 4,6 149.202 Kota Pariaman 29.694 98,8 365 1,2 30.059 Kota Bukittinggi 37.796 97,4 1.014 2,6 38.310 Kab. Pasaman 103.579 95,5 4.903 4,5 108.482 Kab. Pasaman Barat 137.521 96,3 5.346 3,7 142.867 Kota Payakumbuh 43.254 98,4 715 1,6 43.969 Kab. Lima puluh kota 158.437 95,8 6.871 4,2 165.308 Jumlah 1.824.614 97 56.904 3 1.881.518 Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2005
Berdasarkan tabel suara sah dan tidak sah diatas diketahui bahwa dari 1.881.518 pemilih, hanya 1.824.614 yang sah dan sekitar 56.904 adalah suara tidak sah. Pada pemilukada Sumbar tahun 2005 ini hanya 97 % suara yang dinyatakan sah. Pada tahun 2010, seiring berakhirnya masa jabatan Marlis Rahman sebagai Gubernur meneruskan masa jabatan Gamawan Fauzi, setelah diangkat oleh presiden sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian tanggal 30 Juni 2010 diselenggarakan pemilukada yang kedua, pada pemilukada kedua ini terpilih pasangan Irwan Prayitno dan Muslim kasim dengan perolehan suara 657,763 dengan persentase 32.44%. Masyarakat sangat membutuhkan informasi yang cepat dan sederhana agar tidak terjadi permasalahan suara tidak sah ini. Tanpa adanya informasi yang langsung kepada masyarakat, bisa mengalami kebingungan dan mengakibatkan berkurangnya suara untuk para kandidat. Merujuk dari permasalahan yang terjadi pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Juli 2005 maka seharusnya KPUD memiliki langkah antisipasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya dengan mensosialisasikan penggunaan surat suara ini.
Pada pemilukada tahun 2005 suara tidak sah adalah sebanyak 56.904 atau 3%, seharusnya pada pemilukada selanjutnya perolehan suara tidak sah ini bisa diminimalisir. Namun pada pemilukada 2010 terjadi peningkatan suara tidak sah, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2 Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilukada Sumbar tahun 2010 No.
Kabupaten/kota
Surat suara terpakai s. tidak suara sah (%) sah
partisipasi
(%) Kab. Kep. 1 Mentawai 28.827 95,37 1.400 4,63 30.227 2 Kota Padang 293.520 97,69 6.941 2,31 300.461 3 Kab. Solok 150.171 94,32 9.043 5,58 159.214 4 Kab. Pesisir Selatan 197.871 95,97 8.299 4,03 206.170 5 Kab. Solok selatan 71.331 95,79 3.134 4,21 74.465 6 Kota Solok 27.854 96,96 873 3,04 28.727 7 Kab. Swl/ sijunjung 85.759 96,81 2.890 3,19 88.649 8 Kab. Dharmasraya 96.663 96,59 3.417 3,41 100.080 9 Kab. Tanah datar 148.620 96,06 6.095 3,94 15.715 10 Kota Sawahlunto 22.062 97,25 625 2,75 22.687 Kota Padang 11 panjang 16.402 97,17 478 2,83 16.880 12 Kab. Agam 175.029 95,46 8.321 4,54 183.350 Kab. Padang pariaman 157.448 94,49 13 9.180 5,51 166628 14 Kota Pariaman 29.549 97,22 845 2,78 30.394 15 Kota Bukittinggi 42.165 97,46 1.099 2,54 43.264 16 Kab. Pasaman 127.770 94,85 6.938 5,15 134708 17 Kab. Pasaman Barat 159.529 95,58 7.377 4,42 166.906 18 Kota Payakumbuh 43.041 97,41 1.146 2,59 44.187 Kab. Lima puluh 19 kota 152.349 96,24 5.954 3,76 158.303 Jumlah 2.027.780 96,02 84.055 3,98 2.111.835 Sumber: Data sekunder diolah dari KPUD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010
Berdasarkan tabel suara sah dan tidak sah di atas, diketahui bahwa dari 2.111.835 pemilih terdapat 3,98% suara tidak sah yaitu sekitar 84.055 suara. Dari 2 kali penyelenggaraan Pemilukada di Sumatera barat mengalami peningkatan perolehan suara tidak sah sebesar 27.151 atau sekitar 47,70%. Perolehan suara tidak sah pada tahun 2010 di kabupaen Solok adalah 5,58% atau sebesar 9.043 dari 159.214. Pada periode sebelumnya tahun 2005 Kabupaten solok juga dengan persentase perolehan suara tidak sah tertinggi di Sumatra Barat yaitu 5,8% atau 8.720 dari 149.544 partisipasi. Jadi dari tahun 2005 dan 2010 Kabupaten solok mengalami peningkatan suara tidak sah yang tidak banyak namun tetap pada persentase perolehan suara tidak sah tertinggi di sumatera barat. Berdasarkan data KPU Sumbar, dari dua kali penyelenggaraan pemilukada yaitu pada tahun 2005 dan 2010 kabupaten Solok adalah dengan persentase perolehan suara tidak sah tertinggi di Sumatra Barat yaitu 5,8% pada tahun 2005 dan 5,58% pada tahun 2010. Sosialisasi yang dimaksudkan sebagai tahapan yang harus dilakukan agar informasi mengenai Pemilukada dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat dan ditanggapi dengan baik oleh masyarakat. Namun dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh KPU tetap saja Kabupaten Solok mendapatkan persentasi suara tidak sah, baik di tahun 2005 maupun 2010. Sejalan dengan data dari KPU Sumbar yang menunjukkan Kabupaten Solok sebagai lokasi dimana terjadinya dua kali perolehan suara tidak sah tertinggi pada dua pemilukada yang berbeda, maka berdasarkan tabel berikut dari 14 Desa atau Nagari
yang ada di kabupaten Solok terdapat Nagari yang Perolehan Suara tidak sah nya paling tinggi seperti yang terlihat pada tabel berikut Tabel 3 Perolehan Suara sah dan Tidak Sah Kabupaten Solok Pemilukada Sumbar 2010
no. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
SUARA SUARA TIDAK PPS/DESA/KELURAHAN/NAGARI SAH % SAH % PARTISIPASI Pantai Cermin 8.227 92.98 621 7.07 8,848 Lembah Gumanti 17.934 89.67 2,065 10.33 19,999 Payung Sekaki 3.954 94.32 238 5.68 4,192 Lembang Jaya 10.356 92.46 844 7.54 11.200 Gunung Talang 21.050 95.66 956 4.34 22.006 Bukit Sundi 10.617 94.92 568 5.08 11.185 IX Koto Sungai Lasi 4.894 95.59 226 4.41 5.120 Kubung 25.227 96.90 806 3.10 26.033 X Koto Singkarak 14.884 95.55 693 4.45 15.577 X Koto Diatas 8.907 94.91 478 5.98 9.385 Junjung Sirih 5.181 93.02 389 6.98 5.570 Hiliran Gumanti 7.441 94.37 444 5.63 7.885 Tigo Lurah 4.306 93.18 315 6.82 4.621 Danau Kembar 7.207 94.74 400 5.26 7.607 Jumlah 150.183 94.32 9,043 5.68 159.226 Sumber: Data sekunder KPUD Kabupaten Solok tahun 2010 Selain itu di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok yang dilaksanakan pada saat bersamaan perolehan suara tidak sah di Kecamatan Lembah Gumanti juga tertinggi di Kabupaten Solok
Tabel 4 Perolehan Suara sah dan Tidak Sah Kabupaten Solok Pemilukada Kabupaten Solok 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
SUARA SUARA T. KECAMATAN SAH % SAH Pantai Cermin 8.528 96.38 320 Lembah Gumanti 18.605 93.03 1,394 Payung Sekaki 4.041 96.40 151 Lembang Jaya 10.583 94.50 616 Gunung Talang 21.382 97.19 619 Bukit Sundi 10.828 96.82 356 IX Koto Sungai Lasi 4.971 97.09 149 Kubung 25.487 97.93 540 X Koto Singkarak 15.157 97.30 420 X Koto Diatas 9.076 96.71 309 Junjung Sirih 5.298 95.12 272 Hiliran Gumanti 7.688 97.50 197 Tigo Lurah 4.416 95.56 205 Danau Kembar 7.357 96.71 250 Jumlah 150.183 94.32 9,043 Sumber: Data sekunder KPUD Kabupaten Solok tahun 2010
% 3.62 6.97 3.60 5.50 2.81 3.18 2.91 2.07 2.70 3.29 4.88 2.50 4.44 3.29 5.68
PARTISIPASI 8,848 19,999 4,192 11.199 22.001 11.184 5.120 26.027 15.577 9.385 5.570 7.885 4.621 7.607 159.212
Dari tabel diatas terlihat bahwa kabupaten Solok yang memiliki 14 Desa atau Nagari dimana salah satu Kecamatannya memiliki suara tidak sah tertinggi, Kecamatan yang memiliki suara tidak sah terbanyak atau tertinggi ini adalah Lembah Gumanti. Sekitar 10,33% dari partisipasi yang ada di Lembah Gumanti adalah suara tidak sah atau sebanyak 2,065 suara tidak sah, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan desa lainnya serta pada pemiliha Bupati dan Wakil Bupati sekitar 6,97% partisipasi adalah suara tidak sah atau sebanyak 1.394 dan lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
B.
Rumusan masalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPU berfungsi
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
7
sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten atau Kota8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.9 Sosialisasi merupakan salah satu dari dari 22 tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.10 Target dilaksanakannya sosialisasi ini antara lain adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar11. Hal teknis merupakan mengenai tata cara mencoblos yang benar agar tidak terjadi suara tidak sah. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan aspek penting dan salah satu tugas dari 7
Peraturan KPU Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2006 hlm.3 Ibid hlm.3 9 UU no 32 tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 7 10 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum hlm.15 11 Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hlm.6 8
KPU oleh sebab itu KPU harus melaksanakan sosialisai sesuai dengan peraturan KPU. Masyarakat sebagai tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU seharusnya terlibat dan merespon kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini. Karena segala bentuk kegiatan sosialisasi serta penyampaian informasi yang dilakukan oleh KPU ditargetkan untuk meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat baik untuk pentingnya pemilu, atau sosialisasi tentang tahapan pemilu maupun beberapa hal teknis terkait cara menggunakan surat suara agar tidak terjadi suara tidak sah ini. Dengan mengetahui respon masyarakat maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat mengenai sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh KPU kabupaten Solok, apakah masyarakat mengerti dengan sosialisasi ini atau sebaliknya masyarakat justru bingung terhadap sosialisasi oleh KPU kabupaten solok karena informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Solok tidak sepenuhnya dapat ditangkap dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Dalam dua kali pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Sumatra Barat pada tahun 2005 dan 2010 berdasarkan data dari KPU provinsi Sumbar, Kabupaten Solok dalam 2 periode Pemilukada dengan suara tidak sah tertinggi. KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelanggara melaksanakan sosialisasi sesuai dengan peraturan (Peraturan KPU nomor 65 tahun 2009). Namun adanya peningkatan suara tidak sah ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum paham cara mencoblos yang benar atau tentang suara tidak sah. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah yang akan peneliti bahas di daam penelitian ini adalah Bagaimana Respons
Masyarakat terhadap Program Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum tentang penggunaan surat suara oleh KPU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatra Barat 2010 ? C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Respons Masyarakat terhadap Program Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum tentang penggunaan surat suara di kabupaten Solok dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatra Barat 2010.
D.
Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman tentang respon masyarakat terhadap sosialisasi penggunaan surat suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi masukan khususnya kepada KPU Kabupaten/ kota 3. Secara Sosial, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh
masyarakat
mengenai
peran
KPU
kabupaten
/kota dalam
mensosialisasikan penggunaan surat suara pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Sumbar. 4. Secara Teknis, penelitian ini dapat memberikan pengukuran secara sistematis terhadap permasalahan penelitian yang dibahas oleh peneliti.
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada di kecamatan Lembah Gumanti dilakukan dengan berbagai bentuk Komunikasi Politik. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah, Komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan kampanye. Komunikasi dilakukan agar informasi mengenai Pemilukada serta informasi tentang cara memilih dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga masyarakat pergi ke TPS dan mencoblos dengan benar. Sosialisasi merupakan salah satu dari dari 22 tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat12. Informasi mengenai Pemilukada dan cara mencoblos seharusnya sepenuh nya menjadi tugas KPUD kabupaten, namun pada kenyataannya yang melakukan komunikasi tatap muka adalah KPPS untuk menyampaikan kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat kurang maksimalnya informasi yang sampai di kalangan masyarakat, seharusnya KPUD Kabupaten Solok melakukan Komunikasi langsung kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan
12
UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum hlm.15
petugas lainnya seperti PPK dan PPS, mengoptimalkan sosialisasi tersebut tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada KPPS tanpa ada koordinasi dan pengontrolan. Kurangnya tenaga, dana, dan kontrol dari KPUD kabupaten Solok yang menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Selain itu tingkat kepedulian masyarakat yang minim dan pendidikan yang rendah juga membuat informasi yang telah disampaikan oleh KPPS tidak dipahami dan dilakukan dengan benar karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya dan hanya mengandalkakan informasi yang diberikan oleh KPPS pada saat hari H. Kemudian faktor umur yang membuat masih banyak nya kesalahan yang terjadi pada saat pencoblosan. Respon masyarakat secara keseluruhan adalah baik terhadap segala bentuk program sosialisasi hanya saja masyarakat sulit untuk dikumpulkan, sehingga informasi yang dapat diterima kebanyakan melalui mulut ke mulut, KPPS dan televisi. Masyarakat kedepannya mengaharapkan sosialisasi dan komunikasi politik oleh KPUD Kabupaten Solok dan petugas lain seperti PPK, PPS dan KKPS dilakukan dengan optimal, dan dengan waktu yang lebih panjang sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih sering dan lebih banyak agar masyarakat bisa lebih mengerti baik untuk yang berpendidikan ataupun yang berpendidikan rendah. Kemudian masyarakat mengharapkan adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat lanjut usia dengan kekurangan penglihatan dan pendengaran sehingga dapat lebih terbantu. Lalu jadwal dan metode sosialisasi yang
disesuaikan dengan masyarakat, agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. B. Saran 1. Dalam penelitian ini peneliti merasakan masih banyak kekurangan dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih terfokus kepada Sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak KPUD kabupaten Solok. 2. Peneliti dalam melihat sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sudah berjalan sesuai peraturan KPU, hanya saja seharusnya KPUD Kabupaten Solok menjalankan tugasnya dengan maksimal untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan PPK serta KPPS dalam melaksanakan tugas ini serta adanya pemantauann di lapangan oleh KPUD Kabupaten Solok. 3. Pihak dari masyarakatpun ikut melakukan sosialisasi, dengan meneruskan informasi yang telah didapatkan kepada orang-orang terdekat. 4. Adanya penambahan dana dan perpanjangan waktu dalam operasional dari KPUD agar anggota dari KPUD kabupaten Solok yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan maksimal bisa lebih semangat dalam menjalankan tugasnya dan dapat langsung terjun kepada masyarakat. 5. Agar kedepannya kertas suara yang digunakan dibuat dengan lipatan yang tidak rumit dan tidak terlalu besar agar tidak mempersulit masyarakat dan tidak membuat bingung. Sehingga dengan ini tidak terjadi lagi kesalahan dalam mencoblos yang menyebabkan suara tidak sah.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Razali, 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung , Jakarta Budiarjo, Miriam. 2008 Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif , Jakarta. Harmoko, 1993, Peran Pers Dalam Mengembangkan Komunikasi Politik, dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, PT. Gramedia, Jakarta. Jimun, Martin, 2005. Partai Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta. Mas’oed, Mochtar dan Colin MacAndrews, 2001. Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Moleong, J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muchtar dan Erna Widodo, 2000. Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif. Avyroz: Jakarta. Plano, Jack. C 1989, Kamus Analisa Politik, CV Rajawali Pers, Jakarta Rudini, 1993, Komunikasi Politik dalam Sistem Demokrasi Pancasila, dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, PT Gramedia, Jakarta Rush, Michael dan Philip Althoff, 2005. Pengantar Sosiologi Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Tiara Wacana: Yogyakarta. Satori, Djam’an . 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung. Subakti, Ramlan, 2010. Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo, Jakarta.
Suhendi, Hendi. 2001. Bandung.
Pengantar Studi Sosiologi Keluarga,CV.Pustaka Setia,
Sumarno, AP, 1989. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Toni Andrianus Pito, 2006 Dkk, Mengenal Teori-Teori Politik dari sistem politik sampai korupsi, Nuansa, Bandung. Yudhi Eka Putra, 2006, “Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada oleh KPUD Provinsi Sumbar” , Skripsi, Padang: Jurusan Ilmu Politik. FISIP. Universitas Andalas. Sihabudin Zuhri, 2010. “Peran Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik Studi Penelitian Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang”. Tesis, Semarang: Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2006 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 65 tahun 2009 tentang Pedoman pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu bupati dan wakil bupati solok tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Summary Perolehan Suara dan Rincian Surat Suara Pilkada Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 http:// wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah http:// wikipedia.org/wiki/Respon
