PROSEDUR PEMEKARAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI TINJAU DARI ASPEK OTONOMI DAERAH DI DESA SIGAPOKNA KECAMATAN SIBERUT BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROPINSI SUMATERA BARAT 1)
Resa Salakkomak1, Sanidjar Pebrihariati R1,Nurbeti1 Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRACT The expansion of village is are way to distribute development and improve social welfare. The formulation of problem in this rescarch were (1) Haw was the mechanism of the expansion of village at Sigapokna village, (2) what the obstacles may affect the implementation of the expansion at Sigapokna village, and (3) What efforts were done in the implementation of the expansion at Sigapokna village. The method used in this rescarct was a sociological law that is legal rescarct conducted by examining the librali data or secondary data. The result of this recarcht showed that the mechanism in expansion Sigapokna village was the public initiative to split themselves trough a process of public aspirations. The obstacles affected the process of the expansion of Sigapokna village were the political element and there was a tug of interest between parties who wanted to separate themselves with the parent region. The efforts were being mode in the axpantion of this village were increating potential and human resources to build the infrastructure service in order to improve the wefare of the local community. Keywords: Expansion, Village, Regional Autonomi
melaksanakan otonomi daerah dan tugas
Latar Belakang Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk
Republik
yang
pembantuan.
dalam
Dampak
lain
adalah
tumbuhnya
pelaksanaan Pemerintahan nya dibagi atas
kehidupan demokrasi yang lebih semarak,
daerah Provinsi, Kabupaten dan kota. Pada
khususnya dalam pemilihan daerah, selain
tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota
itu
mempunyai pemerintahan daerah untuk
menyangkut
mengatur dan mengurus sendiri urusan
tranfaran. Dengan demikian adanya otonomi
pemerintahan menurut asas otonomi daerah
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
dan
dalam mengelola daerahnya masing-masing,
peraturan-peraturan
lain
untuk
kebijakan-kebijakan publik
yang dilakukan
sifatnya lebih
baik secara kualitas maupun kuantitas. 1
Secara
etimologis,
pengertian
otonomi
otonomi masyarakat desa adalah demokrasi,
berasal dari bahasa latin yaitu”autos” yang
jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin
berarti “sendiri’ dan “nomos” yang berarti
terwujud tanpa demokrasi.
sebagai aturan.
Otonomi masyarakat desa dicirikan
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum,
juga
oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan
sebagai implementasi tuntutan globalisasi
pemerintah
yang
fungsi-fungsi
harus
diberdayakan dengan cara
desa
dalam
malaksanakan
pemerintahan
memberikan daerah kewenangan yang lebih
perwujudan
luas, lebih nyata dan bertanggung jawab,
masyarakat. Adapun rencana pemekaran itu
terutama dalam mengatur, memanfaatkan
adalah dusun Policoman yang sekarang
dan menggali sumber-sumber potensi yang
berada
ada di daerahnya masing-masing.
Sigapokna, dalam hal ini bahwa pemekaran
Secara historis, desa merupakan cikal
atas
di
pelayanan
sebagai
wilayah
terhadap
pemerintahan
desa
desa Policoman belum ada titik terang sistem
bakal terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintahannya,
pemerintahan di Indonesia jauh sebelum
pemerintahan sampai dengan organisasi
bangsa
terendah.
ini
terbentuk.
Dalam
Undang-
mulai
dari
struktur
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pembentukan desa bertujuan untuk
Pemerintahan daerah di sebutkan bahwa
meningkatkan kemampuan penyelenggaraan
desa adalah kesatuan masyarakat hukum
pemerintahan desa yang lebih efektif dan
yang memiliki batas-batas wilayah yang
efesien serta meningkatkan daya guna dan
berwenang untuk mengatur dan mengurus
hasil
kepentingan
meningkatkan
masyarakat
setempat,
guna
pembangunan pelayanan
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
masyarakat.
setempat yang diakui dan dihormati dalam
Metode Penelitian
sistem
Jenis Penelitian
Pemerintahan
Negara
Kesatuan
Indonesia. Perwujudan otonomi desa adalah
dengan terhadap
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
salah satu proses peningkatan kemampuan
hukum sosiologis.
masyarakat untuk berpartisipasi menuju
prosedur penelitian yang menghasilkan data
kehidupan masyarakat desa yang diatur dan
deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari
digerakan oleh masyarakat dengan prinsip
informan
dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti
Digunakan
dan
Metode ini sebagai
perilaku
metode
yang
penelitian
diamati. ini
di 2
karenakan
peneliti
ingin
memperoleh
2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan
gambaran ( keterangan ) yang lebih akurat
yang diperoleh dari bahan hukum
dan mendalam berkaitan dengan konteks
primer dan literatur dari para sarjana.
permasalahan dilapangan.
3) Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
Sumber data a. Data
primer
merupakan
data
yang
penjelasan terhadap bahan hukum
diperoleh langsung dari objek yang
primer dan sekunder, yakni berupa
diteliti yaitu hasil wawancara dengan tim
Kamus Bahasa Indonesia.
pelaksana pembentukan pemekaran desa Sigapokna dan kepala desa yang terpilih.
Metode adalah suatu cara yang dimaksud
di
pergunakan
untuk
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh
mencapai suatu tujuan penulisan. Cara
dari hasil penelitian terhadap bahan-bahan
utama yang di pergunakan untuk
perpustakaan, data sekunder dipandang
mencapai hasil semaksimal mungkin
dari sudut kekuatan mengikatnya dapat
terhadap
digolongkan atas:
permasalahan, sehingga akan di dapat
1) Bahan
Hukum
Primer
yang
suatu
kebenaran.
kejadian
Di
atau
sini
penulis
cara-cara
sebagai
mempunyai kekuatan hukum yang
menggunakan
mengikat yang mencakup peraturan
berikut:
perundang-undangan
berlaku
a. Wawancara mendalam dengan cara
dengan
menggunakan pedoman wawancara,
yang
ada
yang
kaitannya
permasalahan ini, yaitu:
adalah percakapan dengan maksud
a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
tertentu. Percakapan ini dilakukan
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
oleh dua pihak, yaitu pewawancara
2014 tentang Desa.
( yang mengajukan pertanyaan )
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. d) Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor 14
dan yang di wawancarai ( yang memberikan
jawaban
atas
pertanyaan ) 4) Studi
dokumen,
yaitu
dengan
Tahun 2010 Tentang Pembentukan
membaca buku, undang-undang, dan
Penghapusan dan Penggabungan
media
Desa.
hubungannya dengan masalah yang
informasi
lain
yang
ada
diteliti.
3
menentukan
Analisis Data Analisis
data
merupakan
proses
batas
wilayah,
apabila
terbentuk suatu desa baru.
mencari dan mengatur secara sistematis
Dalam wilayah desa dapat dibagi
transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang
atas dusun, yang merupakan bagian
ditemukan di lapangan. Metode analisis data
wilayah kerja pemerintahan desa dan
dalam
analisis
ditetapkan dengan peraturan desa. Desa
deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
yang mengasilkan data berupa kata tertulis
memiliki
maupun lisan dari orang dan perilaku yang
berwenang
dapat didefenisikan sebagai tradisi tertentu
mengurus
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
fundamental bergantung pada pengamatan
istiadat
manusia dalam wawasannya sendiri dan
dihormati dalam sistem pemerintahan
berhubungan dengan orang-orang tersebut
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dalam bahasa dan peristilahannya, sehingga
Desa bukanlah bawahan Kecamatan,
penemuan
karena Kecamatan merupakan bagian
penelitian
ini
dalam
adalah
penelitian
ini
akan
batas-batas
wilayah
yang
untuk
mengatur
dan
kepentingan
setempat
yang
masyarakat
diakui
dan
dirumuskan menjadi kesimpulan.
dari perangkat daerah Kabupaten/Kota,
Hasil Penelitian dan Pembahasan
dan desa bukan merupakan bagian dari
Mekanisme Pemekaran Desa di Desa
perangkat
sigapokna
Kelurahan, desa memiliki hak mengatur
1. Gambaran Umum Desa Sigapokna
wilayahnya lebih luas.
Desa Sigapokna yang meliputi,
daerah.
Berbeda
dengan
Kepala desa merupakan pimpinan
dusun Tiniti, dusun Sikuran, dusun
penyelenggaraan
Pilionan, dusun muara Sigep, dusun
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
Toktuk, dan dusun Labuhan Bajau
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Timur, dusun Labuhan Bajau Selatan.
Kepala desa juga memiliki wewenang
Ketujuh dusun yang berada pada wilayah
desa
membentuk
Sigapokna
suatu
dataran
membentang dari barat
tidak
yang
ke selatan,
dengan batas-batas alam yang sehingga
tersebut
menyulitkan
pemerintahan
desa
menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa terdiri atas
jelas
pemerintah desa yang meliputi kepala
untuk
desa dan perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. 4
Syarat-syarat
menjadi
calon
menjalani
pidana
penjara
kepala desa sesuai Undang Undang
mengumumkan
Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:
terbuka kepada publik bahwa yang
a. Warga Negara Republik Indonesia.
bersangkutan perna di pidana serta
b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha
bukan
Esa.
sebagai
jujur
pelaku
dan
kejahatan
berulang-ulang;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan
j.
Tidak sedang dicabut hak pilihnya
Undang
sesuai dengan putusan pengadilan
Uundang Dasar Negara Republik
yang telah mempunyai kekuatan
Indonesia
hukum tetap;
tahun
mempertahankan
1945, dan
serta
memelihara
keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama
atau
k. Berbadan sehat; l.
Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan;
m. Syarat
lain
Desa
e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat pendaftaran;
yang
diatur
dalam
peraturan daerah.
sederajat;
dibentuk
atas
prakarsa
masyarakat dengan memperhatikan asalusul desa dan kondisi sosial budaya
f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa
g. Terdaftar
sebagai penduduk dan
desa,
atau
bagian
desa
yang
bertempat tinggal di desa setempat
bersandingan, atau pemekaran dari satu
paling kurang 1 tahun sebelum
desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pendaftaran;
pembentukan desa di luar desa yang
h. Tidak sedang menjalani hukuman
telah ada.
pidana penjara; i.
secara
dan
Desa
dapat
diubah
atau
Tidak perna dijatuhi pidana penjara
disesuaikan statusnya menjadi kelurahan
berdasarkan putusan pengadilan yang
berdasarkan prakarsa pemerintah desa
telah mempunyai kekuatan hukum
bersama Badan Permusyawaratan Desa
tetap
dengan
karena
melakukan
tindak
memperhatikan
saran
dan
pidana yang diancam dengan pidana
pendapat masyarakat setempat. Desa
penjara paling singkat 5 tahun atau
yang berubah menjadi Kelurahan, lurah
lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai 5
dan perangkatnya diisi dari pegawai
Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
negeri sipil.
Rancangan
Penyelenggaraan
Anggaran
Pendapatan
urusan
Belanja Desa dibahas dalam musyawarah
menjadi
perencanaan pembangunan Desa. Kepala
kewenangan desa didanai dari Anggaran
Desa bersama Badan Permusyawaratan
Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan
pemerintah
pusat
Belanja
pemerintah
daerah.
pemerintahan
urusan
desa
yang
dan
bantuan
Penyelenggaraan
pemerintah
setiap
tahun
dengan
Peraturan Desa.
yang
Dalam Pasal 54 Angka 1 Undang
diselenggarakan oleh pemerintah desa
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
didanai
Desa
dari
daerah
Desa
Anggaran
Pendapatan
menyebutkan
bahwa
Belanja Daerah. Penyelenggaraan urusan
Permusyawaratan
pemerintah yang diselenggarakan oleh
lembaga perwujudan demokrasi dalam
pemerintah desa. Sumber pendapatan
penyelenggaraan
desa terdiri atas:
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
a. Pendapatan asli desa, antara lain
merupakan wakil dari penduduk desa
terdiri dari hasil usaha desa, hasil
bersangkutan berdasarkan keterwakilan
kekayaan desa, seperti tanah kas
wilayah.
desa, pasar desa, bangunan desa,
Desa
Badan
merupakan
pemerintahan
Sedangkan
mengenai
desa.
masa
hasil swadaya dan partisipasi, hasil
jabatan anggota Badan Permusyawaratan
gotong royong.
Desa diatur dalam Pasal 56 Angka 2
b. Bagi
hasil
daerah
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
Kabupaten/Kota bagian dari Dana
tentang Desa menyebutkan bahwa masa
Perimbangan Keuangan Pusat dan
jabatan anggota Badan Permusyawaratan
Daerah
dari
Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat
Provinsi,
atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa
bantuan
Pemerintah, dan
pajak
keuangan
Pemerintah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
jabatan
berikutnya.
Pimpinan
dan
dalam rangka pelaksanaan urusan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pemerintahan; hibah dan sumbangan
tidak diperbolehkan merangkap jabatan
dari
sebagai kepala desa dan perangkat desa.
pihak
ketiga
yang
tidak
mengikat. Anggaran Pendapatan Belanja
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama
Desa terdiri atas bagian Pendapatan 6
kepala
desa,
menampung
dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Desa
dibentuk
atas
Laut.
prakarsa
masyarakat dengan memperhatikan asalusul dusun dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa dusun,
atau
bagian
dusun
1. Sebelah Utara berbatasan dengan
yang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Labuhan Bajau timur 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigapokna. 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Malancan.
bersandingan, atau pemekaran dari satu
Penduduk
merupakan
unsur
dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau
terpenting bagi desa yang meliputi
pembentukan dusun di luar dusun yang
jumlah,
telah ada.
persebaran
dan
penduduk
desa
2. Rencana Pemekaran Desa Policoman Dusun
mata
kepadatan, pencaharian
setempat.
Jumlah
merupakan
penduduk di desa Policoman sampai
salah satu rencana desa pemekaran di
dengan akhir tahun 2013 berjumlah 951
Kecamatan Siberut Barat dari Desa
jiwa dengan 300 KK.
Sigapokna
Policoman
pertambahan,
yang
macam etnis
memiliki
berbagai
Dari jumlah penduduk yang ada,
yaitu Suku Minang,
masyarakat dusun Policoman rata-rata
kemudian Suku Nias, dan Suku Batak
berpendidikan
dengan Suku Mentawai merupakan Suku
pendidikan ditingkat
dengan jumlah yang paling banyak,
sampai pada tingkat perguruan tinggi
disusul oleh suku Minang, kemudian
masih
suku Nias. Dusun Policoman secara
masyarakat
administrasi terbagi menjadi 2 (dua)
didasarkan pada ikatan kekeluargaan
dusun yaitu Dusun Muara Sigep, dan
yang erat. Masyarakat merupakan suatu
Dusun
dusun
“gemeinschaft” yang memiliki unsur
Labuhan Bajau terbagi menjadi 2 (dua)
gotong royong yang kuat. Hal ini dapat
dusun yakni dusun Labuhan Bajau Timur
dimengerti
dan dusun Labuhan Bajau Selatan.
merupakan “face to face group” dimana
Dengan luas wilayah perladangan atau
mereka saling mengenal betul seolah-
kebun 52
olah mengenal diri sendiri”. Walaupun
Toktuk.
Ha,
Sedangkan
serta
luas
wilayah
dengan
rendah. di
karena
perbedaan
menamatkan
Sekolah Dasar
Corak
kehidupan
dusun
Policoman
penduduk
diantara
dusun
persawahan 21 Ha. Adapun batas–batas
terdapat
mereka
dusun Policoman sebagai berikut :
namun itu tidak menjadikan mereka 7
berbeda baik dari segi agama, suku,
Kendala-kendala
pendidikan maupun ekonomi.
memengaruhi
Kehidupan
sosial
ekonomi
masyarakat di dusun Policoman beraneka ragam,
dimana
mata
pemekaran
yang
dapat
dalam
desa
di
pelaksanaan
desa
Sigapokna
Kecamatan Siberut Barat.
pencaharian
Dalam
rangka
penyelenggaraan
penduduknya sebagian besar bekerja
pemerintahan Negara dan pembangunan
sebagai petani,
dan nelayan hanya
nasional untuk mencapai masyarakat adil,
sebagian kecil menekuni bidang bisnis
makmur dan merata berdasarkan Pancasila
jual beli dan Pegawai Negeri Sipil.
dan
Penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk
Undang-Undang
Dasar
1945
menetapkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
meningkatkan taraf
Untuk mendukung penyelenggaraan
hidup dan kesejahteraan masyarakat
otonomi daerah diperlukan kewenangan
melalui penetapan kebijakan, program
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di
dan kegiatan yang sesuai dengan esensi
daerah secara proporsional yang diwujudkan
masalah
dengan
dan
masyarakat.
prioritas Adapun
kebutuhan
peraturan,
pembagian
dan
penyelenggara
pemanfaatan sumber daya nasional yang
pemerintah rencana pemekaran desa
berkeadilan serta pertimbangan keuangan
Policoman terdiri dari :
pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan
a. Kepala Desa
atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan
b. Sekretaris Desa
tugas
c. Kaur Pemerintahan
permasalahan
d. Kaur Pembangunan
pemekaran Desa Policoman disebabkan
e. Kaur Umum
oleh:
f. Kadus Muara Sigep
a. Berkenaan dengan nama daerah dalam
perbantuan.
Pada
dalam
penetapan
h. Kadus Labuhan Bajau Timur
konteks yang berbeda baik dari kalangan
i.
masyarakat, masyarakat
yang
pembentukan
g. Kadus Toktuk
Kadus Labuhan Bajau Selatan.
desa
dasarnya
menimbulkan
organisasi, dan
pemuka
cendekiawan
yang
mayoritas menginginkan desa Policoman berkedudukan di dusun Policoman.
8
b. Permasalahan
yang
timbul
pada
Sigapokna ini bertujuan untuk meningkatkan
pemekaran desa merupakan induk desa
pelayanan
yakni dusun Labuhan Bajau.
pembangunan
Adapun
kendala
yang
mendasar
publik
dan
guna
percepatan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.
sehingga menimbulkan permasalahan dalam
Keempat dusun tersebut merupakan
pemekaran Desa Policoman ini adalah:
bagian dari wilayah Desa Sigapokna yang
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang
membentuk suatu dataran yang membentang
berkualitas sehingga pemahaman akan
dari timur ke barat, dengan batas-batas alam
pentingnya tujuan dari pemekaran Desa,
yang jelas sehingga tidak menyulitkan untuk
hal ini terindikasi dari masyarakat yang
menentukan batas wilayah, apabila terbentuk
lebih mementingkan kepentingan pribadi
suatu desa baru.
atau golongan daripada kepentingan bersama.
Adapun upaya yang pengaruhi dalam pelaksanaan pemekaran desa Sigapokna ini
b. Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan konstribusi pada tiap-tiap Dusun baik materil maupun moril.
adalah: a. Terpenuhinya
unsur-unsur
syarat
pemekaran wilayah berupa luas wilayah,
c. Adanya unsur politis yang mengganggu
jumlah
penduduk,
potensi
desa,
proses pemekaran wilayah mengingat
keragaman sosial budaya, sarana dan
pemekaran
prasarana untuk membentuk wilayah
Desa
identik
dengan
pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya.
administratif baru. b. Derasnya aspirasi dari masyarakat untuk
d. Adanya tarik ulur kepentingan antara
mewujudkan pemekaran wilayah berupa
pihak yang ingin memisahkan diri dari
pembentukan
wilayah induk untuk membentuk wilayah
diyakini akan semakin mempermudah
baru.
pembangunan di wilayah tersebut.
e. Adanya persaingan bakal calon kepala Desa yang tidak sehat. Upaya
yang
dilakukan
c. Aparat
desa
Policoman
pemerintah,
mulai
yang
dari
pemerintah desa Sigapokna sebagai desa dalam
induk, pemerintah Kecamatan Siberut
pelaksanaan pemekaran Desa di Desa
Barat,
dan
Sigapokna
Kepulauan
Pemerintah Mentawai
Kabupaten memiliki
Pemekaran desa adalah pembentukan
keinginan dan pandangan yang searah
desa baru dengan cara mengembangkannya
terkait upaya peningkatan kualitas daerah
dari desa yang telah ada. Pemekaran desa
khususnya di tingkat desa. 9
d. Terciptanya suasana kondusif selama
esensial
dalam
penyelenggaran
proses pemekaran wilayah yang ditandai
pemerintah, pembangunan dan pelayanan
dengan tidak adanya masalah yang
publik di perlukan langkah langkah
mengandung unsur perpecahan seperti
untuk
demonstrasi dan penolakan terhadap
dilakukan melalui pertemuan pertemuan
upaya pembentukan desa Policoman.
antara masyarakat dan tiap-tiap golongan
e. Mempercepat
pengetahuan
ekonomi
di berikan pelatihan dasar melalui tutor
perbaikan
dari pejabat Kecamatan untuk menyusun
kerangka pengembangan ekonomi desa
aturan atau ketentuan yang harus di
berbasiskan potensi lokal, maka akan
jadikan pedoman agar dapat memehami
memberikan peluang untuk menggali
peraturan perundang undangan dengan
berbagai potensi ekonomi desa.
baik, tepat dan benar.
masyarakat
pertumbuhan
meningkatkan
desa
melalui
Oleh karena itulah pemekaran desa
b. Dalam memberikan kontribusi untuk
Sigapokna ini dilakukan, dimana nantinya
memadai
diharapkan
tenaga
tenaga
ahli
dengan
adanya
pemekaran
berkopetensi
dapat
muncul
pusat-pusat
pendidikan dan pelatihan di tiap tiap
pertumbuhan ekonomi baru, meningkatnya
dusun supaya menghasilkan musyawarah
berbagai potensi yang selama ini belum
dan mufakat yang baik.
wilayah
diolah
ini
secara
optimal
sumberdaya
alam
manusia,
membuka
masyarakat
baik
maupun
terhadap
perlu
yang
pembinaan,
potensi
c. Dengan adanya unsur politik yang
sumberdaya
menghambat proses pemekaran desa
keterkurungan pembangunan dan
maka
di
membantu
sebelumnya terpusat desa Sigapokna.
supaya
yang berorientasi pada pemekaran desa
tenaga
yang
menganalisir sebagai fasilitator yang
dapat memutus mata rantai pelayanan yang
Untuk menjawab kendala kendala
perlukan
pelaksanaan
tidak
terjadi
pemekaran kesenjangan
pendapat, asumsi demi terlaksananya kepentingan umum.
tersebut maka diperlukan upaya dalam
d. Dalam upaya upaya yang dilakukan agar
pelaksanakan pemekaran Desa Sigapokna
tidak terjadi tarik ulur antara empat
yaitu :
dusun
a. Dengan
rendah
manusia
yang
pemahaman
nya
sumber
berkualitas
penting
nya
tersebut
maka
dilakukan
daya
musyawarah untuk membentuk sebuah
dalam
kesepakatan dalam mempertimbangkan
tujuan
kondisi fisik dan wilayah yang sesuai
pemekaran desa karna faktor yang
dengan tempat yang strategis. 10
e. Untuk bakal calon kepala desa tidak
menghubungkan dari dusun ke dusun
hanya memilih berdasarkan pengenalan
lainnya, serta pabrik pengolahan minyak
atau kedekatan diri kepada masyarakat
kelapa dan fasilitas umum lainnya dan
tetapi lebih didasarkan pertimbangan
lowongan pekerjaan terbuka.
rasional, integritas, kabilitas terhadap
Jadi yang pertama harus dipersiapkan
kualitas
adalah
bakal
calon
supaya
tidak
terjadinya persaingan yang tidak sehat.
mental masyarakatnya untuk
membangun desa, sehingga tidak muncul kesenjangan sosial yang mencolok.
Simpulan Berdasarkan uraian pada sebelumnya
3. Upaya
yang
dilakukan
dalam
yang menyajikan dari hasil penelitian dan
pelaksanaan pemekaran desa di desa
pembahasan,
Sigapokna Kecamatan Siberut Barat
maka
dapat
disimpulkan
sebagai berikut :
adalah sumber daya manusia
1. Mekanisme pemekaran desa di desa
meningkatkan potensi yang ada pada
Sigapokna Kecamatan Siberut Barat
tiap-tiap dusun yang bergabung dalam
adalah
pemekaran
sebagai
mempercepat
terobosan
pembangunan
untuk melalui
desa,
infrastruktur
yang
untuk
memelihara ada
di
dusun,
peningkatan kualitas dan kemudahan
membangun sarana pelayanan aparatur
memperoleh pelayanan bagi masyarakat,
desa demi terbentuknya musyawarah dan
maka dari itu penelitian ini bertujuan
mufakat,
memperlihatkan
masyarakat seperti bertani, nelayan dan
proses
pemekaran
wilayah desa di tinjau dari aspek
membentuk
usaha
mikro
berdagang.
otonomi daerah dengan menggunakan
Saran
indicator.
Berdasarkan simpulan uraian di atas, penulis
2. Kendala
kendala
memengaruhi
apa
dalam
yang
dapat
pelaksanaan
sarankan sebagai berikut: 1. Untuk
penyelenggaran
pemerintahan
pemekaran desa di desa Sigapokna
dusun polipcoman diperlukan sistem
Kecamatan Siberut Barat.
pemerintahan
Secara positif desa yang dikembangkan
sehingga mampu bersaing dengan desa
akan menjadi berkembang lebih cepat
lain.
karena fasilitas yang dibenahi sehingga secara
otomatis
infrastruktur dermaga,
yang jalan
akan
membangun
desa
yang
modern
2. Pemerintahan desa harus mengupayakan suasana yang kondusif untuk kelancaran
lainnya
seperti
proses pelaksanaan pemekaran yang
lingkar
yang
selama ini mengalami tarik ulur oleh 11
pihak
yang
berkepentingan
seperti
3. Bapak Suamperi, SH., MH selaku
adanya unsur politis yang menghambat
Ketua Bagian Hukum Tata Negara
kelancaran pemekaran mengakibatkan
beserta seluruh stafnya.
tersendatnya
rencana
pemekaran
4. Bapak Desmal Fajri, SH.,MH selaku
tersebut.
Penasehat
Akademik
yang
telah
3. Agar terlaksananya proses pemekaran
mendorong dan membantu serta
desa policoman di upayakan duduk
mengarahkan penulis untuk hingga
bersama dalam musyawarah dan mufakat
penyelesaian kuliah penulis.
demi
kepentingan
mencapai
bersama
kesejahteraan
untuk
5. Seluruh staf pengajar, baik dosen
masyarakat
maupun asistennya, staf pegawai di
setempat.
lingkup Universitas Bung Hatta. 6. Kepada
Ucapan Terimah Kasih Penulis
menyadari
bahwa
dalam
keluarga
besarku
yang
senantiasa memberikan motivasi dan
penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan
dorongan
Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H,
menyelesaikan study.
selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbeti, S.H, M.H,
Penulis sangatlah menyadari bahwa
selaku Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan petunjuk. Selain itu, dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari
penulis
untuk
di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul,
berbagai pihak, maka penulis mengucapkan
saran
terima kasih sebesar besarnya kepada:
membangun
1. Bapak Prof. Dr. Niki Lukviarman,
kepada
ataupun
kritikan
yang
sifatnya
demi
penyempurnaan
berikutnya.
SE., Akt., MBA. selaku Rektor
Daftar Pustaka
Universitas Bunghatta yang telah
Buku-buku
memberikan
Abdurahnman. 1987 , Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, PT. Media Sarana, Jakarta
kesempatan
kepada
penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu. 2. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH.,MH selaku
Dekan
Universitas seluruh stafnya.
Fakultas Bunghatta
Hukum
CST Kansil. Dan Chistine S.T Kansil. 2008, Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
beserta Lexy J. Moleong. 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. 12
Rozali
Abdullah, 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo.
Sandro Jaya. 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Soemitro, 1994, Pembangunan Masyarakat Desa; Asas, Kebijakan dan Manajemen, PT. Media Widya Mandala, Yogyakarta. Soetardjo. 1984, Jakarta.
Desa,
Balai Pustaka,
Sumber Lain http://www.miung.com/2013/11/Pengertian Otonomi Daerah-di Indonesia.html, http://karuniayeni.blogspot.com/2012/04/Pe ngertian Prinsip dan Tujuan Otonomi.html, http://rarabebyuchul.wordpress.com/2012/06 /29/Pengertian Prinsip dan TujuanOtonomi Daerah.html http://sani72.blogspot.com/2013/12/1 Pengertian Pemerintahan Daerah.htm
Widjaja HAW. 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan penghapusan dan Penggabungan Desa.
13
