REPUBLIKA

REPUBLIKA www.republika.co.id

RABU, 19 JANUARI 2011 14 SHAFAR 1432 H

Tokoh Agama Kecewa

NOMOR 15 / TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

MAHAKA MEDIA

Istana anggap tokoh agama tak satu suara.

IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

Kalau Terbuka, Takut Polemik Oleh Rahmat Santosa Basarah erdapat beberapa detik jeda waktu antara rampungnya sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Senin (17/1) malam, di aula Istana Negara. Di layar televisi tampak ada sedikit ‘kebingungan’, dengan suasana hening pada jeda waktu beberapa detik tadi, ketika pertemuan antara pemerintah dan tokoh lintas agama itu berlangsung. Belakangan diketahui, saat Din akan menyampaikan pernyataan di dalam forum itu, puluhan wartawan yang sudah sejak awal berada di dalam ruangan, diminta untuk keluar. Tak hanya dari aula, tapi dari gedung Istana Negara. Praktis siaran langsung dari dua stasiun televisi pun diputus. “Ini menjadi pertanyaan kami dan bahkan langsung disampaikan oleh Pak Din sebelum menyampaikan pandangan-pandangannya mengatasnamakan kami pada Presiden,” tegas Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta

T

Bersambung ke hlm 11 kol 1-7

● Din Syamsuddin

:: pro kontra :: Baca selengkapnya di hlm 11

DA’AN YAHYA/REPUBLIKA

jaksaan Agung. “Padahal, Presiden punya hak dan wewenang untuk memerintahkan agar penyelesaian kasus Gayus dialihkan ke KPK,” sesalnya. Din juga merasa tak mendapatkan jawaban memuaskan tentang penyeleJAKARTA — Tokoh lintas agama saian skandal dana talangan Bank Cenmenganggap dialog tertutup yang ditury. Presiden hanya berjanji akan gelar bersama Presiden Susilo Bammengusut tuntas kasus ini. Namun, tobang Yudhoyono (SBY) selama sekitar koh lintas agama menilai mega skandal 4,5 jam di Istana Negara, Jakarta, Senin ini lambat dirampungkan. (17/1) malam, belum menyentuh akar Sebelumnya, tokoh lintas agama dan substansi masalah. mengungkap 18 kebohongan pemerinPresiden dianggap lebih banyak metah yang terdiri atas sembilan kebonyampaikan pernyataan normatif. hongan lama dan sembilan kebohongan “Dialog cukup positif, hangat, tetapi baru. Di antara kebohongan ini mebelum mencakup substansi. Presiden nyangkut masalah penebegitu memesona dan gakan hukum, kasus normatif. Tapi, kami haGayus, kemiskinan, serrapkan keinginan baik ta ketahanan pangan dan realisasinya,” ungkap dan energi. Ketua Umum Pimpinan Kami tinggal Sekretaris Eksekutif Pusat (PP) MuhammaKWI, Benny Susetyo, melihat realisasi diyah, Din Syamsuddin, menegaskan, pemerindi Jakarta, Selasa (18/1). tah mestinya bersyukur ucapannya saja. Din termasuk salah karena sudah diingatsatu tokoh lintas agama Apakah tinkan untuk berbuat nyayang diundang SBY. Seta dan tak sekadar berdakannya klop lain Din, hadir pula Kewacana atau membela tua PBNU Said Aqil Sidiri. “Tapi, harus dijaatau tidak. radj, Ketua Persekutuan wab dengan bekerja, jaGereja-gereja di Indonengan dijawab dengan sia (PGI) Andreas A Yeangka-angka.” Din Syamsuddin wangoe, Ketua KonferenKarena itu, tokoh Ketua Umum si Waligereja Indonesia lintas agama berharap PP Muhammadiyah (KWI) Mgr Martinus D pemerintah serius dan Situmorang, Ketua Permengambil langkahwakilan Umat Buddha Indonesia (Walangkah penyelesaian yang terukur. lubi) Siti Hartati Murdaya, Ketua Pa“Misalnya, untuk kasus Gayus, itu bisa risada Hindu Dharma Indonesia diselesaikan dalam berapa bulan. (PHDI) I Made Gde Erata, dan Ketua Kalau waktunya terlewati, Kapolri Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indicopot. Jadi, harus ada parameter donesia (Matakin) Budi S Tanuwibowo. yang jelas dan terukur.” Bahkan, Din merasa kecewa dengan Namun, juru bicara kepresidenan, sikap Presiden yang enggan menyerahJulian A Pasha, membantah ketidakkan kasus Gayus HP Tambunan kepada seriusan sikap pemerintah. Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). katanya, menanggapi semua catatan Dia mengungkapkan, Presiden berdalih yang diberikan tokoh agama. Tetapi, kasus ini sudah ditangani Polri dan KePresiden memahami catatan itu tidak bersifat final. Dalam dialog ini, Julian mengungkapkan, tokoh lintas agama tidak menyampaikan 18 kebohongan pemerintah. Mereka hanya menyampaikan tujuh catatan yang dibacakan Din dan jib pajak itu, khususnya dokumen saat dianggapnya tidak mewakili kepenGayus dalam posisi sebagai pejabat petingan seluruh tokoh agama. “Sebagian nelaah keberatan dan banding di Ditjen pemuka agama merasa apa yang diPajak. Berdasarkan surat tugas yang disampaikan Pak Din itu tidak mewakili temukan Polri, Gayus menangani sebasemua pemuka agama. Terjadi perbenyak 44 dari 151 perusahaan secara daan pandangan,” ungkapnya. langsung. Kemarin, di sejumlah titik di Ibu Karena itu, penyidik Polri akan memKota terpasang spanduk menghujat fokuskan penyelidikan terhadap dokuDin, seperti terlihat di bilangan Panmen wajib pajak 44 perusahaan tersecoran, Jakarta Selatan. Spanduk itu but. “Masih ada dokumen yang diperbertuliskan ‘Din Syamsuddin Ingin Inlukan, terutama kasus-kasus yang didonesia Chaos’, yang dibuat oleh Getangani Gayus secara langsung,” kata rakan Anti Din Syamsuddin (GADIS). Boy.

Polri Dalami 44 Perusahaan Terkait Gayus

KH SALAHUDDIN WAHID TOKOH AGAMA

Kami Kritis Tapi tak Ngawur

Bilal Ramadhan, Muhammad Hafil

Sikap para tokoh agama ke depannya akan bagaimana terhadap pemerintah? Akan tetap kritis dan bertanggung jawab. Tidak ngawur, menuduh yang macam-macam. Kita harus punya argumentasi yang kuat. Dan, kalau tidak ada peristiwa sepekan lalu itu, kita tidak bertemu (Presiden) kayak Senin malam lalu kan? ■ YOGI ARDHI/REP

JAKARTA — Instruksi presiden (inpres) yang berisi 12 perintah untuk mempercepat penuntasan kasus Gayus HP Tambunan ditindaklanjuti Polri dengan penerbitan surat perintah khusus. Dalam surat perintah itu, Kapolri akan mengumpulkan jajaran Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) untuk penuntasan segala aspek dari kasus mafia hukum dan mafia pajak itu. “Bareskrim telah mempersiapkan tim untuk membantu penuntasan tindak pidana korupsi kasus Gayus,” kata Ke-

pala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Selasa (18/1). Selain tim Bareskrim, jajaran Polda Metro Jaya juga akan ditarik untuk membantu penyidikan. Mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus, kini sedang disidang dalam perkara mafia kasus. Polri baru memulai penyelidikan untuk kasus Gayus yang bernuansa mafia pajak. Kementerian Keuangan telah memberikan dokumen 151 perusahaan yang kasus pajaknya pernah ditangani Gayus kepada Polri, Sabtu (15/1) lalu. Penyidik Polri masih akan meminta beberapa dokumen lagi terkait 151 wa-


■ m ikhsan shiddieqy/rahmat santosa b/rosyid nurul hakim/nashih nasrullah ed: budi raharjo

DANIEL SPARRINGA STAF KHUSUS PRESIDEN

Respons Kami Lebih Agresif

Mensos: Tren masalah sosial masih tinggi Lho, bukannya angka kemiskinan turun Unpad mengaku sulit cari mahasiswa miskin Sudah pada drop out kali

A

khir-akhir ini kata ‘bohong’, apalagi dikaitkan dengan ‘publik’ sangat sensitif dan bisa jadi mengundang kemarahan pihak yang tertuduh melakukannya. Dusta dan bohong adalah salah satu sifat tercela yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Rasul SAW bersabda, “Sungguh kejujuran mengantarkan kepada kebajikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Seseorang yang selalu berkata benar (jujur), ia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu berkata benar. Dan sungguh kebohongan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan meng-

Stres Memikirkan Kehidupan Masa Depan Neni Ridarineni

S

eorang remaja putri tampak duduk melamun di sebuah tempat tinggal sementara bagi pengungsi korban Gunung Merapi. Tatapan mata gadis berusia 15 tahun itu terlihat kosong. Sebut saja nama gadis itu Anik. Sejak tinggal di pengungsian yang berada di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Anik yang tadinya periang kini menjadi pendiam. Siswi SMP ini pun tak lagi bersekolah. Sehari-hari, dia hanya menghabiskan waktu dengan duduk-duduk atau tiduran di dalam selter yang dihuni bersama kedua orang tua dan kakaknya.

antarkan ke neraka. Seseorang yang selalu berbohong, ia akan selalu ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong.” (HR Bukhari-Muslim). Sedemikian pentingnya berkata benar dan tidak bohong, baik menyangkut urusan personal apalagi publik, Rasul selalu mengaitkannya dengan sikap beragama yang benar. Anas bin Malik berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan khutbah kepada kami kecuali beliau selalu bersabda: Tidak sempurna iman seseorang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak bisa menepati janjinya.” (HR

Masih di lokasi yang sama, seorang ibu juga terlihat kerap menyendiri dan meratapi nasibnya. Di benaknya masih teringat jelas rekaman kejadian saat rumahnya, dalam sekejap, hilang terseret arus banjir lahar dingin materi vulkanis Merapi yang melintasi Kali Putih, dua pekan lalu. Kala itu, dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya hingga pingsan menghampiri dirinya. Anik dan ibu itu sama-sama merasakan kekecewaan yang mendalam. Keduanya memikirkan kehidupannya yang tak lagi sama setelah didera amuk Merapi. Mereka yang bisa dikatakan mengalami gangguan jiwa rupanya

terbilang banyak. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian atau selter. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga akhir Desember 2010, korban Merapi yang mengalami gangguan jiwa saja sekitar 756 orang. Ini baru di satu kabupaten. Belum lagi di Kabupaten Magelang, Klaten, atau Boyolali, yang letaknya mengelilingi Merapi dan ikut terpapar bencana. Gangguan jiwa yang diderita pengungsi itu beragam, mulai dari yang ringan hingga kelas berat. Dari 756 orang itu ditemukan 52 di an-

hikmah Oleh Fahmi Salim

Kebohongan Publik Ahmad dan Ibnu Hibban). Dalam fikih jual-beli, yang ada kontrak antara penjual dan pembeli, dikenal konsep ‘khiyar’, yaitu kebebasan memilih selama keduanya belum berpisah. Rasul pun menjelaskan, “Jika keduanya jujur dan jelas, jual beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya menyembunyikan (sesuatu) dan ber-

bohong maka dicabut keberkahan dari kontrak mereka.” (HR Bukhari). Hemat saya, hadis tersebut juga berimplikasi nyata pada konteks politik dan kemaslahatan publik. Bukankah esensi politik adanya kontrak (baiat) antara pemilih dalam hal ini rakyat dan pemimpin yang terpilih? Maka dalam hal ini,


IMAM BUDI UTOMO/REP

rehat

Melihat Nasib Pengungsi Merapi (Habis) TAHTA AIDILLA

Pertemuan Presiden dengan tokoh agama sebagai reaksi terhadap kritik? Kami memang ber tekad di tahun 2011 lebih agresif merespons masalah, menjemput bola, melibatkan elemen bangsa untuk menjadi bagian dari solusi. Apalagi ini tokoh agama yang sangat dihormati oleh Presiden SBY maka tidak ada alasan lain untuk menunda. Maka, itu jadi prioritas utama. Bapak Presiden bahkan menghapus beberapa agenda hanya untuk bertemu dengan tokoh agama itu. ■

● Korban erupsi Merapi di pengungsian.

prinsip ‘khiyar’ pun berlaku dalam konteks relasi kekuasaan. Artinya, jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak puas dengan kinerja pemimpin yang dipilihnya, mereka berhak menarik mandat politik si pemimpin selaku mandataris. Sebaliknya, jika pemimpin merasa tidak lagi dipercaya oleh rakyat yang memberinya mandat, langkah yang baik adalah mundur dan mengembalikan mandatnya kepada rakyat. Dengan sikap itu, diharapkan keberkahan akan selalu menaungi negeri dan bangsa ini. Jika tak ingin dicabut mandatnya, setiap pemimpin mesti memiliki political will untuk memimpin

dengan kejujuran, satu kata satu perbuatan. Imam al-Mawardi (wafat 450 H), seorang ahli tata negara Islam, menulis dalam kitab Adabud Dunya wad Din, “Penguasa adalah imam yang diikuti, dan perilakunya harus menjadi contoh yang baik. Jika dia zalim, jangan harap aparat di bawahnya bisa adil, dan jika dia adil maka tak ada seorang pun aparatnya yang berani zalim. Doa pemimpin saleh adalah doa yang paling mungkin terkabul oleh Allah, dan perbuatan baik yang paling prioritas mendapat pahala adalah putusan pemimpin yang benar dalam mengelola kemaslahatan publik.” Wallahu A’lam. ■

opini

REPUBLIKA RABU, 19 JANUARI 2011

Menyederhanakan Sistem Kepartaian Asmar Oemar Saleh Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat (Pendapat Pribadi)

D

emokrasi akan berhasil jika dibangun di atas pilar politik kepartaian yang efektif dan efisien. Banyak partai hanya akan melahirkan pemerintahan koalisi yang rentan dan transaksional. Pemerintahan mudah digoyang, sementara kebijakan publik yang radikal sulit diharapkan. Revisi paket Undang-Undang (UU) Politik adalah upaya penting bagi terciptanya politik kepartaian yang sederhana dan efektif. Peningkatan persentase ambang batas parlemen (parliamentary threshold)—salah satu isi revisi itu—adalah strategi penguatan demokrasi melalui jalur konstitusional. Bagi partai politik (parpol), besaran ambang batas parlemen menjadi penentu lolos tidaknya sebuah partai politik menempatkan wakilnya di parlemen. Karenanya, bagi partai kecil dan menengah, ambang batas itu seakan menjadi momok menakutkan yang dapat menghentikan langkah mereka ke parlemen jika perolehan suaranya kecil. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan ambang batas parlemen berdampak pada penyederhanaan jumlah partai politik. Sistem multipartai selama ini hanya melahirkan pemerintah yang lebih berkonsentrasi pada mengamankan kursi pemerintahan, ketimbang bekerja penuh buat rakyat. Stabilitas politik memang tercipta, tapi pemerintahan yang kuat dan efektif tak kunjung terwujud.

Perlunya penyederhanaan Euforia demokrasi pada awal 1998 dengan runtuhnya Orde Baru telah mengantarkan Indonesia memasuki ‘pasar bebas’ parpol. Lebih dari 100 parpol lahir menjelang pemilu 1999, pemilu demokratis pertama sejak 1955. Namun, hanya 48 partai yang berhasil lolos mengikuti pemilu. Penyederhanaan sistem kepartaian juga telah mengu rangi jumlah partai peserta pemilu 2004 menjadi 24 partai. Akan tetapi, karena tidak jelasnya komitmen para elite pemerintah dan parpol, jumlah partai politik peserta pemilu 2009 bukannya berkurang tapi justru meningkat menjadi 38 partai. Dari jumlah itu, hanya sembilan partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen, dan 29 partai lainnya tersingkir. Karena tidak ada partai pemenang mayoritas, presiden terpilih harus membangun pemerintahan berbasis koalisi. Meski anomali dalam sistem multipartai, pemerintahan koalisi menjadi karakter pemerintahan presidensial pascaOrde Baru. Sejak pemilu 1999, setiap presiden terpilih dipaksa untuk berkompromi dengan para politikus di DPR demi terciptanya stabilitas politik. Pemerintahan yang dibangun di atas tumpuan koalisi terpenjara oleh pragmatisme politik keseharian—menjaga stabilitas pemerintahan. Sementara kabinet yang dibentuk presiden tidak bisa bekerja maksimal. Mereka tersandera oleh komitmen ganda: menjalankan program pemerintah, dan pada saat yang sama harus menjaga kepentingan dan loyalitas kepada partai asalnya. Akibatnya, ongkos konsolidasi demokrasi tidak sebanding dengan harapan masyarakat. Maka, terjadilah tawar-menawar politik dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti

dalam penegakan hukum, membuat kemajuan yang dicapai pemerintah sangat lamban. Kerenanya, untuk membangun pemerintahan yang efektif, jumlah partai di parlemen memang tidak boleh banyak. Penyederhanaan partai mutlak dibutuhkan untuk membuat posisi eksekutif menjadi kuat.

Ambang batas 10 persen Hingga kini, besaran am bang batas parlemen belum disepakati. Partai-partai besar seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan jumlah ambang batas parlemen sebesar lima persen sehingga tercapai sistem kepartaian yang sederhana dan efektif. Partai Demokrat (PD) memilih kenaikan ambang batas parlemen sebesar empat persen. Sikap moderat ini sebagai jalan tengah bagi dua arus besar antara lima persen dan tiga persen. Partai menengah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang lebih memilih ambang batas parlemen tiga persen. Argumen mereka adalah bahwa ambang batas yang tinggi akan merusak sistem multipartai. Selain itu, angka tersebut dapat menjegal langkah mereka menuju parlemen. Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Hanura memilih tetap mempertahankan ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen yang dipakai dalam pemilu 2009 lalu. Angka 2,5 persen adalah paling rasional bagi kedua partai ini. Jika memang para elite politik berkomitmen pada penyederhanaan sistem kepartaian, ambang batas 10 persen patut diusulkan. Dengan besaran seperti itu, jumlah partai yang berhasil masuk parlemen akan

berkisar antara tiga sampai empat partai saja. Dari sembilan partai yang saat ini duduk di parlemen, hanya Demokrat (20,85 per sen), Golkar (14,45 persen), dan PDI-P (14,03 persen) yang berpeluang besar lolos ambang batas 10 persen. Itu artinya, enam partai lain—PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), PPP (5,32 persen), PKB (4,94 persen), Gerindra (4,46 persen), dan Hanura (3,77 persen)—harus tersisih. Apakah itu artinya senja kala buat partai-partai menengah dan partai-partai kecil? Dalam konteks inilah, ambang batas parlemen 10 persen akan mendorong terjadinya fusi alami partai-partai menengah dan kecil. Konsekuensi dari sulitnya memenuhi ambang batas 10 persen akan menggiring partai-partai politik menengah dan kecil untuk menyatu menurut garis ideologi, basis massa, dan kultur politik. PKS dan PPP yang samasama berideologi Islam mau tidak mau akan menjadi satu. PKB dan PAN yang berbasis Muslim, paling mungkin akan melebur ke Demokrat yang lebih dekat sebagai partai nasionalis religius. Gerindra berpeluang besar melebur ke PDIP yang sama-sama memiliki ideologi kerakyatan. Sementara Hanura akan dipaksa kembali ke induknya di Partai Golkar. Dengan demikian, ke depan akan ada emapat partai besar: Demokrat mewakili nasionalis religius, Golkar wakil dari nasionalis sekuler, PDIP mewakili nasionalis kerakyatan, serta fusi PKS dan PPP merepresentasikan partai berideologi Islam. Dengan empat partai ini, parlemen dan eksekutif akan semakin efektif dan efisien, yang berakibat jauh pada terkonsolidasinya demokrasi kita. I

Agamawan dan Misi Profetik Agama Umar Natuna Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna

K

ritik kaum agamawan terhadap kebijakan dan program pemerintah sebagaimana disampaikan kelompok lintas agama baru-baru ini menarik untuk didiskusikan. Karena sudah lama kaum agamawan tidak melakukan peran kritisnya. Selama ini, agamawan cenderung mengambil peran motivator, legitimator, dan bahkan justifikator terhadap berbagai kebijakan, program, bahkan keinginan kekuasaan. Karena itu, ketika sejumlah agamawan, seperti Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Solahuddin Wahid, Frans Magnis Suseno, Bikku Sri Pannyavaro, I Nyoman Udayana Sangging, dan Romo Benny Susetyo, mengeluarkan kritik tentang ‘perlawanan terhadap kebohongan pemerintah’, akhirnya mendapatkan reaksi yang agak berlebihan dari pemerintah. Pemerintah tampaknya ‘tersinggung’ dengan pernyataan tersebut. Sebab, pemerintah sudah berusaha melaksanakan segala kebijakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua sahsah saja. Masing-masing punya cara pandang sendiri. Namun, apa yang disuarakan kaum agamawan, sesungguhnya merupakan aktualisasi dari misi profetik agama. Agamawan bertugas mengingatkan siapa pun yang dipandang kurang cakap. Terlepas dari berbagai kepentingan, kaum agamawan sesungguhnya melakukannya

dengan sadar demi kebaikan bersama. Pada masa jahiliah, agama melakukan kritikan, evaluasi, dan membuat revolusi terhadap berbagai perilaku dan tatanan sosial yang tidak sesuai dengan norma dan pesan moral agama, seperti merendahkan martabat perempuan, mengagung-agungkan suku, memakan riba, memperkaya diri dan kelompoknya, serta semena-mena dalam menja lankan pemerintahan. Demikian juga pada masa penjajahan. Kaum agamawan tampil ke depan untuk memperbaiki kondisi umat yang mengalami penindasan. Mereka tak peduli dengan risiko yang mengadang. Semuanya dilakukan demi kemashlahatan umat. Itulah esensi dari tugas dan peran kaum agamawan. Ia menjadi kekuatan kolektif moral dan spiritual dalam mencermati realitas sosial dan keumatan yang berjalan. Ia menjadi tukang ingat akan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang kurang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Tugas dan peran seperti itu amat diperlukan karena berbagai persoalan bangsa ke depan, seperti krisis multidimensional, krisis kepribadian, sosial, budaya, dan kepercayaan yang terus-menerus melanda sendi-sendi kehidupan sosial suatu bangsa akan melahirkan kegamangan sosial yang berujung pada krisis kemanusiaan dan kebangsaan. Karena itu, kaum agamawan haruslah memainkan perannya. Dalam konteks tersebut, paling tidak ada tiga peran kaum agamawan yang harus dimainkan. Pertama, ia harus

H A R I A N HH AA RR II AA NN

REPUBLIKA REPUBLIKA MAHAKA MEDIA MAHAKA MAHAKAMEDIA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi Semua naskah yang ke Redaksi diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua Harian Republika dibekali Semua naskah yangdikirim dikirim kewartawan Redaksidan dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semuadan isi tidak artikel/tulisan berasal dari luar, sepenuhnya tanda pengenal dan tidakmenerima menerimayang maupun meminta imbalan dari siapa pun. yang dari sepenuhnya tanggung jawab isi penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan siapa pun.Semua Semua isiartikel/tulisan artikel/tulisan yangberasal berasal dariluar, luar, sepenuhnya tanggung jawab yang isi yang terdapat di suplemen daerah, menjadiSemua tanggung jawab Kepala tanggung jawabpenulis penulis yangbersangkutan. bersangkutan. Semua isiartikel/tulisan artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Perwakilan Daerah bersangkutan. yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawabKepala Kepala Perwakilan PerwakilanDaerah Daerahbersangkutan. bersangkutan.

menempatkan watak agama yang sesungguhnya. Yaitu agama yang profetik. Dalam artian, peran agama yang mencerahkan, membebaskan, dan menyuarakan suara rakyat atas subordinasi negara dalam hubungannya antara agama dan negara yang sejajar, egaliter, dan win-win solution, bukan hanya dalam konteks subordinasi seperti yang terjadi selama ini. Kedua, memberikan pe maknaan dan tafsiran baru yang menyeluruh atas berbagai problem sosial masyarakat. Dalam istilah lain, pendekatan hitam putih atas berbagai problem sosial masyarakat hendaknya dihindari agar agama benar-benar menjadi kekuatan moral dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk dialog kaum agamawan dengan berbagai tokoh budaya, ekonomi, politik, dan adat, haruslah menjadi bagian dari proses penguatan dan sekaligus pemberdayaan. Ketiga, meletakkan agama sebagai dasar-dasar moral logika pembangunan ke depan. Agama harus menjadi ruh dan spirit dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama bukan sekadar persoalan urusan akhirat, tetapi juga permasalahan yang dihadapi umat selama di dunia.

Dialog Terkait dengan peran agamawan dan kritik yang dilakukan tokoh lintas agama terhadap pemerintah, tentu ini suatu titik masuk dan modal sosial bagi kita untuk menjalankan peran profetik agama dan menyatukan kembali persepsi serta arah yang akan dicapaikan ke depan. Persoalan sekarang adalah

tidak sejalannya ukuran-ukuran atau indikator yang dipakai pemerintah dengan ukuran atau indikator yang dirasakan oleh masyarakat. Itulah, mengapa kemudian kaum agamawan bersuara keras dalam melawan orogansi kekuasan dengan judul ‘perlawanan terhadap kebohongan; pengkhianatan harus dihentikan.’ Suara keras yang disampaikan kaum agamawan tersebut hendaknya dijadikan modal sosial oleh pemerintah untuk mengevaluasi berbagai standar dan ukuran yang dipakai selama ini, dalam mengukur suatu keberhasilan suatu program pembangunan. Indikator-indikator berupa angka-angka memang tidak terlalu relevan bila berbagai persoalan yang mengitari masalah seperti kemiskinan itu dijadikan alat ukur. Sebab, untuk mengukur apakah terjadinya penurunan angka kemiskinan bukan hanya dilihat dari angka statistik, melainkan bagaimana sesuatu itu dilihat dari konteks kemanusiaan. Sejauhmana mereka sudah mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya tanpa ada tekanan dari kekuasaan, budaya, dan aturan yang bertentangan dengan makna kemanusiaan itu sendiri. Di sinilah perlu dialog antara kaum agamawan dan pemerintah. Agar pemerintah mampu menyadari berbagai kelemahan yang dilakukan. Dan, agamawan dapat memberikan masukan yang bersifat kualitatif dan konstruktif. Dalam konteks inilah, sebenarnya kritikan kaum agamawan itu dimaknai. Bukan sebaliknya, diartikan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Semoga. I

Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Pemimpin Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Hilman Nugraha. RedakturRedaksi: Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: MArys Irwan Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Redaktur Damhuri. Newsroom: MM Irwan Kepala Republika Online: Agung Pragitya RedakturPelaksana: Senior: AnifElba Punto Utomo.Kepala Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: Irwan Ariefyanto. Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Vazza. Redaktur Anif Punto Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten RedakturSenior: Pelaksana: Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Aminah, Budi Utomo, Harun Redaktur Senior: Anif Bidramnanta, Punto Utomo. Utomo.Joko Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Joko Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Budi Utomo, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Sadewo, Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Sammy, Budiono, Redaktur Pelaksana:Bidramnanta, Bidramnanta, Joko Sadewo,Nur Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: AndiAbdullah NurAminah, Aminah, BudiAgung Utomo, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Alwi Shahab, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa Mutia, A Syalaby Ichsan, Budi Rahardjo, Burhanuddin Bella, Citra Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa AASyalaby Ichsan, Budi Burhanuddin Bella, Listya Rini, C Alwi Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Darmawan, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Djoko Agus Yulianto, AlwiShahab, Shahab,Andri Andri Saubani, AnjarDarmawan Fahmiarto,Sepriyossa, AnnisaMutia, Mutia, Syalaby Ichsan, BudiRahardjo, Rahardjo, Burhanuddin Bella,Citra Citra Listya Rini, CCPurwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Sepriyossa, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Djoko Suceno, Ratna Meta Novia, Edi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Darmawan, Eko Widiyatno, Endro Yuwanto, EH Ismail, Fernan Rahadi, Ferry Listya Rini,Dyah Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri,Darmawan Darmawan Sepriyossa, Darmawan, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, DidiPurwadi, Purwadi, Djoko Suceno, Dyah Ratna Meta Edi Edwin Dwi Eko Endro EH Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fansuri, Fitria Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Suceno, Dyah Ratna Meta Novia, Novia,Andayani, Edi Setyoko, Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Putranto, Eko Widiyatno, Widiyatno, Endro Yuwanto, Yuwanto, EH Ismail, Ismail, Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fitria Zamzami, Heri Purwata, Heri Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, JoharFitriyan Arief, Khoirul Azwar, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Kisihandi, Firkah Fansuri, Fansuri, Fitria Andayani, Andayani, Fitriyan Zamzami, HeriMaghfiroh Purwata,Yenny, Heri Ruslan, Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Khoirul Azwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad MJohar As’adi, M Ghufron, Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Faqih, Hapsari, Neni Ridarineni, Zuraya, Nina Indira Rezkisari, IrwanFakhruddin, Kelana,Israr, Israr, JoharArief, Arief, KhoirulM Azwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Faqih,Mohammad Mohammad Akbar,Nidia Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Ghufron, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Ghufron, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Palupi Auliani, Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Rahmat Ratna Puspita,Ibrahim, Reiny Dwinanda, Rosyid NurulPrima Hakim, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, Shally Pristine, Siwi Chairani Ibrahim, PalupiAnnisa Annisa Auliani, PrimaRestri Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat SantosaBasarah, Basarah, RahmatBudi BudiHarto, Harto, Ratna Puspita, Dwinanda, Rosyid Nurul Rusdy Nurdiansyah, RRHiru Setyanavidita Livikacansera, Shally Siwi Tri PujiReiny Budiwiyati, Stevy Maradona, Sunarwoto, Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Puspita, Reiny Dwinanda, Rosyid NurulHakim, Hakim, RusdySusie Nurdiansyah, HiruMuhammad, Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, ShallyPristine, Pristine, Siwi Tri Puji Stevy Maradona, Sunarwoto, Susie Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Tunjung Palupi, Yasmina Hasni,Yuvidianti, Yeyen Rostiyani, Yoebal Ganesha Rasyid, Ardhi Cahyadi, Yogie Tri Puji Budiwiyati, Budiwiyati, StevyWulan Maradona, Sunarwoto, Susie Evidia Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, TeguhYogi Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Respati, Yusuf Assidiq,Wulan Zaky AlTunjung Hamzah.Palupi, Handasah, Wardianto, Wulan Tunjung Palupi, Yasmina Yasmina Hasni, Hasni, Yeyen Yeyen Rostiyani, Rostiyani, Yoebal Yoebal Ganesha Ganesha Rasyid, Rasyid, Yogi Yogi Ardhi Ardhi Cahyadi, Cahyadi, Yogie Yogie Respati, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Respati, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control dan Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY - Jawa Tengah: Wisnu Wardhana. Kepala Perwakilan Jawa Timur:Jawa Asep Barat: Nurzaman. Nian Kepala Quality Control dan Bahasa: Bahasa: Rakhmat HadiIndra Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Perwakilan Jawa Barat: Maman Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY Indra Jawa Poloan (Medan), Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Wardhana. Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi. Sudiaman. KepalaMaspril Perwakilan DIY - - Jawa Jawa Tengah: Tengah: IndraWisnu Wisnu Wardhana.Kepala Kepala Perwakilan Perwakilan Jawa Timur: Timur:Asep AsepNurzaman. Nurzaman.Nian Nian Poloan Poloan(Medan), (Medan),Maspril MasprilAries Aries(Palembang), (Palembang),Ahmad AhmadBaraas Baraas(Bali). (Bali).Sekretaris SekretarisRedaksi: Redaksi:Fachrul FachrulRatzi. Ratzi.

2

Tajuk

Pengemban Profetik Pada Senin (10/1) lalu, bertempat di Gedung PP Muhammadiyah, sejumlah tokoh lintas agama, seperti Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsuddin, KH Sholahuddin Wahid, Frans Magnez Suseno, Pdt Andreas Yewangoe, Romo Benny Susatyo, Mgr Martinus Situmorang, I Nyoman Udayana Sangging, dan Bhikku Sri Pannyavaro membuat pernyataan sikap bersama atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tak sesuai dengan kenyataan. Pemerintah dinilai telah melakukan kebohongan. Tak tanggung-tangung, ada 18 poin kebohongan pemerintah yang diungkapkan para tokoh lintas agama tersebut. Sembilan poin kebohongan lama dan sembilan lainnya kebohongan baru. Kebohongan itu, di antaranya soal kemiskinan, kesejahteraan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial. “Monster kerapuhan mengepung bangsa ini karena pemimpinnnya, dari presiden hingga pimpinan daerah, tak mau memperhatikan rakyatnya,” ungkap Syafii Maarif, pendiri Maarif Institute, yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pernyataan keras para tokoh lintas agama ini, keruan saja membuat istana kelabakan. Bahkan, sejumlah pembantu presiden (menteri) pun turut memberikan komentar atas pernyataan para tokoh tersebut, termasuk para petinggi Partai Demokrat. Mereka menyikapinya dengan sikap kurang simpatik. “Jika para tokoh agama tidak berbicara dan memberikan toleransi, akan berdampak sistemik,” ungkap Din Syamsuddin. Mungkin wajar bila istana kelabakan. Sebab, sejumlah fakta yang disebutkan para tokoh lintas agama itu seakan ‘menampar muka’ pemerintah yang beberapa waktu sebelumnya telah mengumumkan penurunan angka kemiskinan. Padahal, kenyataan di lapangan, masih banyak rakyat kecil yang tidak bisa makan. Bahkan, di Jepara, enam orang warga akhirnya tewas seusai makan tiwul karena tak mampu membeli beras. Begitu juga dalam bidang kesejahteraan rakyat. Pemerintah dinilai banyak mengungkapkan bukti yang tak sesuai dengan kenyataan. Karena itulah, para tokoh agama itu pun menjadikan tahun 2011 ini sebagai Tahun Perlawanan terhadap Kebohongan. Kendati menyebutkan sejumlah kemajuan yang diraih pemerintah, itu semua dinilai sebagai sebuah upaya pencitraan dan sikap pura-pura. Dan, ketika pemerintah mengundang mereka ke istana, banyak pihak menilai bahwa hal itu sebagai upaya pemerintah untuk mengambil hati tokoh agama. Namun, tokoh agama yang mengemban misi sebagai penjaga moral umat ini, tak berniat sedikit pun untuk mencabut pernyataan yang telah disampaikan. Mereka yakin bahwa ada kesalahan yang dilakukan pemerintah. Dan para tokoh agama berkewajiban untuk memperingatkan. Tentu saja, ini sejalan dengan apa yang pernah dialami Umar bin Khattab RA saat ia dikukuhkan sebagai khalifah. Ia meminta umat mengingatkannya dalam mengemban amanah itu. Dan seorang sahabat, sambil mengacungkan pedang, berkata: “Jika engkau (Umar) salah, pedang ini yang akan meluruskannya.” Sebuah pernyataan keras dan tegas. Marahkah Umar dengan orang yang menasihatinya? Ternyata tidak. Umar malah bersyukur karena ada umat dan sahabat-sahabatnya akan senantiasa menjaga dan mengingatkannya bila salah. Itulah yang dilakukan para tokoh lintas agama ini dalam menjaga pemimpinnya agar selalu mengedepankan kepentingan umat dan bersikap dengan adil. Bila tidak ada lagi yang mau mengingatkan pemimpinnya jika keliru, berbahayalah negeri itu. Terlepas apa pun kepentingan para tokoh lintas agama ini, sebagai pengemban profetik, itulah tugas mereka, mengingatkan yang terlupa. I

:: suarapublika :: Kenaikan Pertamax Pertamina Kurang Peka Mendengar kenaikan harga minyak, khususnya Pertamax, rasanya sungguh menyakitkan. Betapa tidak, selama kurang lebih satu bulan, nyaris tiga kali kenaikan Pertamax tanpa informasi sedikit pun kepada masyarakat. Kita dipaksa patuh terhadap imbauan pemerintah untuk membiasakan menggunakan Pertamax. Sungguh sangat menyakitkan. Kami berharap, para pemimpin negeri ini, termasuk para anggota DPR memperhatikan kehidupan masyarakat. Samsul Hidayat Jl Bhayangkara Raya No 5 Kedungbadak Baru Kota Bogor

Penipuan Berkedok MLM Pulsa Pada Kamis, 13 Januari 2011 lalu, saya membuka situs www.telesindo.webs.com. Karena tertarik dengan iklan yang ditawarkan untuk menjadi agen pulsa, saya pun bersedia menjadi pelanggannya. Namun, alangkah kagetnya saya, ketika sudah menyetorkan sejumlah uang dan deposit awal sebesar Rp 200.575 ke BNI 0189447393 atas nama Akim Herdian (bukti terlampir), karena website itu sudah tidak bisa diakses lagi. Di websitei-nya, situs ini beralamat di Roxy, namun sepertinya hanya alamat palsu. Saya komplain karena deposit saya tidak dapat digunakan. Dan ketika saya konfirmasi, mereka mengatakan deposit saya akan aktif asal saya transfer deposit kedua sebesar Rp 2 juta dengan alasan saya bisa langsung menjadi level bintang lima. Saya heran, karena di website mereka tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut bahkan mengaku bukan Multi Level Marketing (MLM). Karena komplain, mereka kemudian meminta cukup Rp 500 ribu saja. Saya semakin curiga ini adalah penipuan berkedok MLM agen pulsa. Dan mereka pun akhirnya mengakui bahwa itu penipuan. Beberapa hari kemudian, saya mencari di internet dan ternyata banyak sudah korbannya. Saya mohon kepada polisi untuk segera menindaklanjuti. Nomor HP mereka yang bisa dihubungi 081398889917 (selalu aktif). Cipta Vidyana Jl Yupiter Selatan Buah Batu, Bandung

Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Penerbit: PT Mandiri. Alamat Jl. Raya Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax:Buncit 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Redaksi: Penerbit: PTRepublika RepublikaMedia Media Mandiri. AlamatRedaksi: Redaksi: Jl.Warung Warung Buncit RayaNo. No.37, 37, Jakarta 12510,Fax Alamat Surat:021PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Fax Redaksi: 798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. Bagian). 37, Jakarta Tel:021021Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: Tel: 021-780.3747 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax12510. Redaksi: 021798.3623, E-mail: Bagian Iklan: Buncit 37, 021794.4693, Fax: [email protected]. 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, 021-791.98442. Online: 798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Jl. Warung Warung Buncit Raya Raya No. No.Fax: 37, Jakarta Jakarta 12510. 12510. Tel: Tel: 021794.4693, Fax: dan Langganan: 021-791.98441, Fax: Online: http://www.republika.co.id. AlamatSirkulasi Perwakilan: Jl. LLTel: RE Martadinata No. 126 Tel:021-791.98442. 022-420.7671, 420.7672, 794.4693, Fax: 021-798.1169. 021-798.1169. Sirkulasi danBandung: Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: LL RE Martadinata No. 126 420.7675, Fax: 022-426.2829, Jl. PerahuJl. No. Baru, Tel: 566028, 420.7672, Fax: 0274http://www.republika.co.id. AlamatYogyakarta: Perwakilan:Bandung: Bandung: Jl. LL4, REKota Martadinata No.0274-544.972, 126Tel: Tel:022-420.7671, 022-420.7671, 420.7672, 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 541.582, Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072. 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 02740274541.582, 541.582,Surabaya: Surabaya:Jl. Jl.Barata BarataJaya JayaNo. No.51, 51,Tel: Tel:031-501.7409, 031-501.7409,Fax: Fax:031-504.5072. 031-504.5072. Direktur Utama: Erick Thohir. Direktur Utama: Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Direktur Utama:Erick Erick Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Direktur Marketing dan Sales: Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Operasional: Tommy Tamtomo. Direktur Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Marketing Sales: Yulianingsih. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Ruminta. Manajer Keuangan: Herydan Setiawan. Marketing: Prasanti Andrini. GMDarkiman Keuangan: Didik Irianto. Irianto. GM GM Marketing dan Sales: Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Yulianingsih. Yulianingsih.Manajer ManajerProduksi: Produksi:Nurrokhim. Nurrokhim.Manajer ManajerSirkulasi: Sirkulasi:Darkiman DarkimanRuminta. Ruminta.Manajer ManajerKeuangan: Keuangan:Hery HerySetiawan. Setiawan. Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per Harga Langganan: 69.000 per bulan, eceran Pulau Jawa 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. eksemplar (tambahRp. ongkos kirim). Bank a.n PT Republika Media Mandiri: BSM, Cab. Warung Buncit, Harga Langganan: Rp. 69.000 perRekening bulan,harga harga eceran Pulau JawaRp Rp 2.900. Harga Bank Eceran Luar Jawa: Rp.4.000 4.000per per eksemplar (tambah kirim). Rekening a.n PT Mandiri: BSM, Cab. Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab.Bank Warung No. Rek.Media 1270004240642 ( Bank Cab. Warung Buncit, eksemplar (tambahongkos ongkos kirim). Rekening Bank a.nBuncit, PTRepublika Republika Media Mandiri:Bank Bank BSM,Lippo, Cab.Warung Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( (Bank BCA, Cab. Graha Surat Izin Usaha Penerbitan Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, No. Rek. 727.30.028988 BankPers: BCA,SK Cab. GrahaInti IntiFauzi, Fauzi,No. No.Rek. Rek.375.305.666.8. 375.305.666.8. Surat Izin Pers: SK No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota Serikat Penerbit Surat Anggota No. 163/1993/11/A/2002. Surat IzinUsaha UsahaPenerbitan Penerbitan Pers:Kabar: SKMenpen Menpen No.SPS 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota AnggotaSerikat SerikatPenerbit PenerbitSurat SuratKabar: Kabar:Anggota AnggotaSPS SPSNo. No.163/1993/11/A/2002. 163/1993/11/A/2002.

nasional

3


Geger Paspor Guyana ‘Gayus’ 16 petugas imigrasi dinonaktifkan.

Bilal Ramadhan, M Hafil

JAKARTA –– Penyidik Polri mendalami kemungkinan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan melarikan diri ke luar negeri. Langkah tersebut menyusul terungkapnya data paspor dua orang mirip Gayus Tambunan dan istrinya, Milana Anggraeni, yang dikeluarkan Republik Kooperatif Guyana. “Itu (Gayus melarikan diri) ada kemungkinan. Tapi, kami masih terus mendalami adanya indikasi ke sana,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/1). Boy menjelaskan, paspor dengan foto dua orang mirip Gayus dan Milana ditemukan penyidik Polri dari lampiran (attachment) surat elektronik (email) yang diterima tersangka Ari Nur Irawan dari John Jerome. John sendiri adalah warga negara Ameriksa Serikat

BILAL RAMADHAN/REPUBLIKA

(AS) yang diduga sebagai otak sindikat pemalsuan paspor, yang kini berstatus buron. Dalam paspor yang diterbitkan negara Guyana itu, terdapat foto seorang pria mirip Gayus tidak menggunakan kacamata dan rambut palsu. Di paspor satunya, juga terlihat foto Milana yang membiarkan rambutnya tergerai tanpa kerudung. Identitas dalam paspor dengan foto mirip Gayus tertera nama Yosep Morris sementara di paspor ‘Milana’ tertera nama Ann Morris. Keduanya tercantum kelahiran Goergetown, Guyana. Meski paspor tersebut dikeluarkan pada 2007, Boy memastikan, paspor itu belum sempat digunakan dan masih berada di tangan John. Penyidik Polri hingga kini terus memeriksa akun email milik Ari, yang berisi percakapan transaksi bisnis pembuatan paspor. Mabes Polri menduga, paspor dua orang mirip Gayus dan Milana yang dikeluarkan negara Guyana melibatkan sindikat internasional. Ala sannya, dua paspor itu dikeluarkan negara asing dan dibuat oleh warga negara asing. “Ini sudah melibatkan sindikat internasional,” kata Boy. Mabes Polri pada Senin (17/1) telah menetapkan John sebagai buron kasus pemalsuan paspor Gayus Tambunan. Selain memasukkan John dalam daftar pencarian orang, Mabes Polri juga telah meminta Interpol menerbitkan red notice untuk Jerome. John adalah orang pertama yang menerima imbalan 100 ribu dolar AS (sekitar Rp 900 juta) dari Gayus, sebagai upah pembuatan paspor palsu. John dikenalkan kepada Gayus melalui peran Joko, orang yang sebelumnya dikenalkan Ari. Adapun Gayus mengenal Ari dari orang berinisial

BILAL RAMADHAN/REPUBLIKA

AG yang merupakan sahabat Gayus sejak SMA. Dalam kasus pemalsuan paspor, Ari telah ditetapkan polisi sebagai tersangka, sementara Joko dilepaskan lantaran tidak cukup bukti. Nama dan peran John sebagai otak pemalsuan paspor terungkap dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap Ari. Sebagai perantara Gayus dengan John, Ari mendapat bagian 2.500 dolar AS. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sendiri hingga kini belum mengetahui sejauh mana kedekatan antara John Jerome dengan petugas Direktorat Imigrasi (Ditjen Imigrasi). Namun, pihak Kemenkumham meyakini, John pernah berhubungan dengan petugas imigrasi. Terkait kasus paspor palsu milik Gayus, pihak Kemenkumham telah menonaktifkan 16 petugas Ditjen Imigrasi. Berdasarkan database Ditjen Imigrasi, John pernah tinggal di Indonesia dan memiliki izin tinggal di Indonesia. John tercatat terakhir keluar dari Indonesia pada Juni 2010 lalu. “Bagaimana kita tahu ada hubungan itu, orangnya saja belum tertangkap,” kata Humas Ditjen Imigrasi Maroloan J Barimbing kepada Republika, kemarin. Pengamat hukum dari Universitas Sumatra Utara (USU) Runtung Sitepu meminta Polri mengusut keterlibatan warga negara asing dalam sindikat pemalsuan paspor untuk Gayus. Runtung meyakini, praktik pemalsuan paspor untuk Gayus melibatkan oknum tertentu di Ditjen Imigrasi dan jaringan mafia internasional. “Sindikat pemalsuan paspor yang merugikan negara harus secepatnya diamankan, tidak boleh dibiarkan terus berkeliaran,” katanya. ■ antara ed: andri saubani

16 Petugas Imigrasi Dinonaktifkan Muhammad Hafil, Bilal Ramadhan

JAKARTA — Menanggapi Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penuntasan kasus Gayus Tambunan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil tindakan tegas terhadap oknum Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang terlibat dalam kasus pemalsuan paspor. Sebanyak 16 petugas Ditjen Imigrasi sudah dinonaktifkan. “Hingga hari ini, kami sudah menonaktifkan 16 orang petugas imigrasi,” kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, di Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Patrialis, instruksi presiden terkait kasus Gayus yang dikeluarkan Senin (17/1), menguatkan pihaknya untuk melakukan tindakan keras dan tegas. Tindakan tegas, khususnya, untuk para petugas imigrasi terkait

pembuatan paspor palsu yang digunakan Gayus bepergian ke luar negeri. Patrialis menerangkan, ke-16 petugas tersebut dinonaktifkan bukan karena mereka terlibat dan terbukti bersalah terkait pembuatan paspor Gayus. Namun, karena ditemukan unsur kelalaian para petugas itu. Soal indikasi suap terhadap petugas imigrasi, kata Patrialis, dugaan tersebut tengah diusut pihak kepolisian. Pengusutan itu merupakan permintaan Kemenkumham kepada Mabes Polri. Terkait dugaan keterlibatan warga negara Amerika Serikat (AS), John Jerome dalam sindikat pemalsuan paspor, Patrialis mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan data-data yang lengkap. Namun, data tersebut belum bisa dipublikasikan. Kemenkumham berencana memberlakukan sistem pengawasan ketat di bidang keimigrasian. Mereka akan menata ulang sistem rotasi atau rolling petugas di setiap kantor keimigrasian. Patrialis menjelaskan, dia sudah

memanggil pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Imigrasi dan semua direktur di Ditjen Imigrasi guna membahas sistem rotasi petugas keimigrasian. Patrialis meminta Ditjen Imigrasi membenahi standar operasional prosedur (SOP). Pembenahan SOP termasuk tidak lagi memperkenankan petugas imigrasi bertugas lama di suatu kantor imigrasi. Patrialis berjanji akan melakukan rotasi besar-besaran di tubuh keimigrasian. “Ya, ini semua kita lakukan terkait kasus paspor palsu Gayus Tambunan. Semoga tidak ter ulang lagi ke depannya,” kata Patrialis. Penyidik Polri juga terus mendalami kaitan antara John Jerome dan petugas imigrasi dalam menerbitkan paspor palsu Gayus dengan nama Sony Laksono. “Sejauh ini belum ditemukan adanya hubungan antara John Jerome dan petugas imigrasi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, kemarin. ■ ed: andri saubani

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

KPK Diminta Buat Terobosan Soal Century M Ikhsan Shiddieqy, Muhammad Hafil JAKARTA — Salah satu inisiator Hak Angket kasus Bank Century, Akbar Faizal, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan mencari-cari alasan dalam menangani kasus bail out Century. Menurut Akbar, keterbatasan barang bukti dalam kasus itu jangan membuat KPK berhenti melaksanakan tugasnya. KPK justru harus membuat terobosan. “Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyebut kasus ini sulit,” ujar Akbar, di Jakarta, Selasa (18/1). Menurutnya, pansus Hak Angket sudah menyerahkan semua bukti dan berbagai dokumen kasus Century kepada pimpinan DPR untuk diserahkan kepada KPK. Akbar mengatakan, seharusnya KPK sudah menerima bukti dan dokumen itu untuk menangani kasus Century. “Harusnya KPK

tetap jalan, jangan berhenti,” ujar anggota Fraksi Hanura ini. Dia menambahkan, pihaknya memang pernah mendengar bahwa ada beberapa dokumen dari DPR yang belum diterima KPK. Menurutnya, masalah ini seharusnya segera diatasi karena barang bukti dan dokumen itu terakhir kali berada di pimpinan DPR. Untuk itu, sambungnya, sangat penting bagi KPK untuk melakukan terobosan, sehingga tidak bergantung pada pihak lain. “Kita berharap banyak pada Pak Busyro Muqoddas (ketua KPK) ini memimpin terobosan.” Hal itu, katanya, sesuai dengan janji Busyro kepada DPR ketika melakukan rapat. Sementara itu, KPK tetap menyatakan bahwa penanganan kasus Bank Century tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka tidak mendapatkan buktibukti yang menyatakan

bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana korupsi (tipikor). Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, dalam menangani kasus Bank Century, pihaknya sudah melakukan lima tahap pemeriksaan. Para penyidik melakukan pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dokumen, terdakwa, dan petunjuk lainnya. Dari kelima tahap pemeriksaan itu, tidak satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa ada tindak pidana korupsi pada kasus itu. “Dua tahap pemeriksaan saja yang menunjukkan bahwa ada tindak pidana korupsi di situ, maka kita berani nyatakan bahwa kasus Bank Century itu adalah tindak pidana korupsi.” Walaupun demikian, KPK tetap mencoba menelusuri bukti tipikor di kasus itu. Mereka masih terus mencari dan mendalami berbagai data dan informasi yang diperoleh tersebut.

“Yang penting hingga saat ini tim penyelidik KPK masih terus bekerja keras dalam menangani kasus tersebut,” kata Haryono. Di DPR, tim pengawas DPR atas kasus Bank Century melanjutkan rapat pada Rabu (19/1). Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, bahasan DPR hari ini adalah membahas aliran dana serta penanganan perkara Bank Century oleh lembaga penegak hukum. Pram menyampaikan, DPR mengundang pejabat Bank Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan. Dia berharap, dalam masalah Century ini, tak ada pihak yang saling lempar tanggung jawab. DPR pun perlu minta penjelasan kepada KPK terkait Century. ■ agung budiono/antara ed: dewi mardiani

LAPORAN MENKES

TAHTA AIDILLA

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih (kiri) memaparkan kinerja Kementerian Kesehatan kepada Komisi IX, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1). Selain melaporkan evaluasi kinerja 2010, Endang juga menjelaskan program kerja pada 2011.

nasional


4

:: yustisia :: Polres Bojonegoro Gelar Perkara Joki Napi BOJONEGORO — Jajaran Kepolisian Resor Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) melakukan gelar perkara hasil pengusutan kasus pertukaran (joki) napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro, Selasa (18/1). Sampai saat ini, kepolisian menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. “Gelar perkara ini untuk melakukan evaluasi sejauh mana pengusutan yang sudah dilakukan,” kata Wakil Kepala Polres Bojonegoro, Kompol Kartono.

Keempat tersangka yang ditetapkan kepolisian dalam kasus joki napi ini antara lain Angga (warga Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu); pengacara Kasiyem, Hasnomo (warga Desa Pacul, Kecamatan Kota); mantan staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Widodo Priyono; dan Kasubsi Registrasi Lapas Bojonegoro, Atmari. Kasus joki napi di lapas setempat terungkap pada 31 Desember 2010. Ketika itu, ada tetangga Kasiyem, warga Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, menjenguk ke lapas setempat. Dari pengusutan yang dilakukan terungkap bahwa Karni yang masuk sejak 27 Desember 2010 itu menggantikan posisi Kasiyem. I antara ed: dewi mardiani

DPR Desak Mahfud Ungkap Jaksa Pengancamnya JAKARTA — Meski Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, meminta semua pihak untuk tidak memperluas masalah ancaman terhadap dirinya jelang putusan perkara uji materiil, sejumlah anggota Komisi III DPR tetap mendesaknya. Mereka meminta Mahfud menyebutkan secara terbuka oknum jaksa yang mengancamnya atas perkara yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. “Demi penegakan hukum, Mahfud harus

mengatakan secara terang benderang siapa atau institusi mana yang mengancam dirinya terkait keabsahan Jaksa Agung Hendarman. Hal ini penting agar tidak menimbulkan fitnah dan rasa saling curiga di antara para penegak hukum,” kata anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (18/1). Hal senada ditegaskan anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani. Yani meminta Mahfud melaporkan oknum jaksa itu ke kepolisian atau membuka identitas pengancam itu kepada publik. “Saya dukung bila Mahfud mau melapor ke polisi. Kalau ini tidak dilaporkan, akan jadi preseden buruk untuk ke depan.” I antara ed: dewi mardiani

Berkeras SBY Jadi Saksi, Yusril Uji Materi KUHAP PEMULANGAN TKI

Yogie Respati

Menlu Marty Natalegawa (kiri), Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kedua dari kiri), Menakertrans Muhaimin Iskandar (ketiga dari kiri), dan Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat sebelum rapat tim khusus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Pemerintah diminta segera memulangkan para TKI yang telantar di Arab Saudi.

TAHTA AIDILLA

DPR: Pulangkan TKI dalam Dua Bulan JAKARTA — Tim Khusus DPR dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi mendesak pemerintah untuk memulangkan mereka yang terlantar di sana dalam dua bulan. Desakan itu disampaikan tim dalam rapat bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Selasa (18/1). “Tim memberi waktu dua bulan kepada Muhaimin untuk menuntaskan dan memulangkan semua TKI yang ada di kolongkolong jembatan di negara lain,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Dia menyatakan, TKI yang ada di Kandara, Jeddah, Arab Saudi itu harus segera dipulangkan. “Penekanannya adalah pemerintah harus mengambil alih dan memulangkan seluruh TKI, karena ini mengganggu martabat negara. Jadi, kalau respons yang dianggap kurang cepat pasti ada langkahlangkah sesuai tata perundangan agar pemerintah serius,” katanya. Menakertrans menegaskan, pihaknya terus mengupayakan pemulangan TKI itu. “Kita setiap hari melakukan pemulangan lewat Konsulat Jenderal RI (KJRI), ada juga pemulangan khusus yang dilakukan Kementerian Polkumham,” kata Muhaimin di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di Jakarta, Selasa (18/1). Pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada Arab Saudi, terkait dengan diterbitkannya exit permit bagi para TKI yang nasibnya telantar di negara tersebut. “Kita berharap Arab Saudi memberi kemudahan pemulangan karena memang setiap WNI pulang harus dapat exit permit. Jadi, memang agak susah bagi yang tidak punya dokumen.” Untuk pemulangan, pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi para TKI. Beberapa kriteria TKI yang dipulangkan terlebih dahulu adalah anak-anak, perempuan hamil, atau mereka yang berusia lanjut. Pemerintah juga membentuk joint task force (gugus tugas gabungan) yang terdiri atas Kemenlu, Kemenakertrans, Kemenag, Kemensos, Polri (Bareskrim), Kemenpolhukham, Kemenko Kesra, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, serta BNP2TKI. Gugus tugas ini untuk melakukan upaya pemulangan itu. Saat ini, sekitar 200 TKI berlindung di bawah Jembatan Kandara, Jeddah, Arab Saudi. Mereka menunggu untuk dideportasi ke Indonesia. Lambannya proses pemulangan itu memicu gerakan masyarakat yang digagas Migrant Care untuk mengumpulkan uang guna biaya pemulangan mereka. ‘Gerakan Rp 1.000 untuk Pemulangan TKI’ itu digalang untuk mendapatkan biaya sebesar Rp 1,7 miliar yang diperkirakan sebagai biaya untuk pemulangan para TKI di negara Arab Saudi. Menanggapi para TKI di kolong jembatan Kandara, Menakertrans mengatakan bahwa hal itu rutin terjadi dua kali dalam setahun, yakni saat setelah musim haji dan setelah hari raya Idul Fitri. “Ke depannya akan dibuat langkah ‘extraordinary’, agar tepat, tidak salah pemanfaatannya, dan tidak jadi bumerang kepada kita.” I antara ed: dewi mardiani

Politik Biaya Tinggi Dorong Kepala Daerah Korupsi M Ikhsan Shiddieqy Yogie Respati

UU Pemilukada diubah guna menekan kepala daerah korupsi. JAKARTA — Peningkatan jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terjadi akibat politik biaya tinggi. Menurut Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, hal itu bisa dicegah dengan penyederhanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) menjadi efisien dan membuat rakyat makin berdaulat. Untuk mencapai hal itu, banyak undang-undang (UU) yang harus diubah. “Ini akibat politik biaya tinggi, pemilukada harus disederhanakan,” ujarnya, Selasa (18/1). Selain UU Pemilukada, UU lain yang harus diubah adalah UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU Keuangan Negara. Menurut Arif, pen-

danaan dalam pemilukada justru terkait dengan banyaknya UU itu. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam kurun waktu 2004-2011 tercatat 156 kepala daerah bermasalah karena tersandung kasus korupsi. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan draf UU pemilihan kepala daerah untuk menekan pelanggaran hukum oleh kepala daerah. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Raydonnizar Moenek, mengatakan, jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi tersebut ada yang berstatus saksi, tersangka, terdakwa, ataupun yang divonis pengadilan. “Dari jumlah itu 17 di antaranya adalah gubernur, sisanya 19 wali kota, dan 120 bupati.” Sebelumnya, mendagri mencuatkan informasi mengenai persyaratan moral dalam pencalonan kepala daerah. Dalam rapat kerja kemendagri dengan DPD, Senin (17/1), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, keterkaitan anta-

ra kasus korupsi kepala daerah dan proses pemilukada yang memakan banyak biaya. Sebagai anggota DPR, Agus memberikan rekomendasi perubahan UU Pemilukada untuk mencegah banyaknya kepala daerah yang berstatus tersangka. Pertama, UU Pemilukada mesti diatur tegas mengenai dana kampanye dan penindakan politik uang. Kedua, rekrutmen oleh kepala daerah harus diatur ketat. “Ini penting agar parpol tidak calonkan yang terindikasi korupsi.” Ketiga, tambahnya, perlu aturan tegas mengenai pembiayaan pemilukada, apakah melalui APBD atau APBN. Lalu, khusus bagi incumbent, perlu ada pembatasan kewenangan penggunaan APBD. “Penggunaan APBD tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kampanye incumbent,” ujar Arif. Soal UU Pemilukada, pemerintah belum menyerahkan usulannya ke DPR. Anggota Komisi II lainnya, Agus Purnomo, berpendapat, tingginya angka ko-

rupsi oleh kepala daerah merupakan ekses dari demokrasi langsung dan terbuka. Untuk itu, syarat untuk menjadi kepala daerahlah yang harus diperketat guna menekan angka korupsi yang dilakukan oleh mereka. “Yang pertama harus dilakukan adalah memperketat syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” katanya. Tujuan pengetatan syarat itu agar mereka tidak memperkaya diri sendiri setelah terpilih memimpin daerah tertentu. Pengetatan lainnya dilakukan pada aturan dan pengelolaan dana kampanye. “Akuntabilitas dana kampanye harus diperketat,” ujar Agus. Menurut dia, pelaksanaan pemilukada di Indonesia bisa saja mencontoh bentuk serupa di Jepang. Di negeri sakura itu, calon kepala daerah di pemilu tingkat partainya tidak boleh mengadakan kontak dengan rakyat, bahkan dengan media pun dibatasi. Kontak langsung dengan rakyat itu justru titik rawan politik uang. I ed: dewi mardiani

JAKARTA — Mantan menteri kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengharapkan permohonan uji materi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan oleh majelis hakim konstitusi. Dengan demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan presiden Megawati dapat dipanggil menjadi saksi terkait kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). “Implikasi dari putusan MK, jika mengabulkan permohonan, pihak Kejaksaan Agung akan memanggil SBY dan Mega untuk dimintai keterangannya terkait kasus Sisminbakum, khususnya tentang masalah PNBP (pendapatan negara bukan pajak) yang tidak bisa diterangkan orang lain, kecuali SBY,” kata Yusril seusai sidang di Gedung MK, Selasa (18/1). Pasalnya, papar Yusril, SBY-lah yang memiliki kewenangan menetapkan peraturan pemerintah tentang biaya akses Sisminbakum itu masuk ke PNBP atau bukan. “Nyatanya, SBY tidak pernah menetapkan itu sebagai PNBP. Masalahnya mereka (Kejakgung) tidak mau memanggil Pak SBY. Coba kalau dipanggil, dia akan mengatakan ini bukan PNBP, masalah jadi selesai.” Dalam agenda sidang mendengarkan keterangan saksi/ahli dalam uji materi itu, Yusril mengajukan empat ahli. Mereka adalah Muzakkir (pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), Khoirul Huda (pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta), Eddy OS Hairiej (pakar hukum dari UGM Jogjakarta), dan Kurnia Toha (pakar hukum Universitas Indonesia). Menurut Eddy, penyidik atau penuntut umum dapat meminta saksi yang memberatkan, tapi sebagai penyeimbangan, tersangka dapat meminta saksi meringankan dari tahap penyidikan sampai persidangan. “Tersangka atau terdakwa berhak menunjukkan bukti apa pun, termasuk saksi meringankan untuk menunjukkan dia tidak bersalah, untuk mencegah unfair prejudice.” Muzakkir berpendapat, tahapan pra judikasi adalah yang penting sebagai pintu masuknya perkara pidana dan penentuan status hukum seseorang. Hak tersangka, adalah bisa mengajukan saksi yang dinilainya negatif. Sedangkan penyidik memberikan saksi atau alat bukti yang bersifat positif. “Oleh sebab itu, kehadiran alat bukti dan saksi yang bersifat negatif penting untuk menyeimbangkan buktibukti bersifat positif dan mencegah pelanggaran HAM,” Yusril mengajukan uji materi Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dasarnya adalah untuk menghadirkan saksi yang meringankan yang selama ini ditolak Kejaksaan Agung. Empat orang yang diajukannya sebagai saksi meringankan adalah SBY, Megawati, Jusuf Kalla, dan Kwik Kian Gie. I ed: dewi mardiani

Korban Gempa Padang 2009 Belum Terima Dana Rekonstruksi PADANG — Sejumlah warga yang berada di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, yang merupakan korban gempa 2009, belum menerima bantuan dana rehab rekonstruksi. “Sudah satu tahun warga yang berada di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang—korban gempa tahun 2009—belum menerima bantuan dana rehab rekon,” kata Mulyadi, salah seorang korban gempa di Padang, seperti dikutip Antara, Selasa (18/1). Menurutnya, kami merasa dirugikan oleh rukun tetangga (RT) sendiri, di mana sejumlah warga yang berada di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang belum terima bantuan rehab rekon. “Untuk itulah mengadukan ke BPBD Sumbar, sebab pengaduan ke kantor Lu-

rah Sungai Sapih, Camat Kuranji, BPBD Padang, serta PJOK Kota Padang tidak membuahkan hasil sedikitpun,” katanya. Dia menambahkan, kami mengadukan untuk menanyakan hak. Jelas-jelas korban gempa sejak awal sampai saat ini tidak juga di data oleh fasilitator. “Ada warga yang jelas-jelas bukan merupakan korban gempa 2009 malah sudah menerima bantuan dana untuk rehab rekon,” katanya. Warga korban gempa tidak ada yang dilakukan pendataan terhadap rumah yang rusak ketika terjadi gempa 2009. “Kami tambah tidak bisa terima dengan tidak didatanya rumah warga yang rusak akibat gempa 2009 tersebut,” katanya. Dia menambahkan, pendataan di RT ini tidak benar, tidak memvalidasi data dengan benar. Data rumah masyarakat ini hanya data

yang diterima dari RT saja, bukan hasil pemeriksaan fasilitator. “Selain itu, untuk pengangkatan pokmas sendiri dilakukan sepihak, tanpa meminta persetujuan dari korban gempa yang lain terlebih dahulu,” jelasnya Di tempat terpisah, Sekretaris BPBD Sumbar Amril Saibi mengatakan, pengaduan masyarakat dari Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang diterima pihak BPBD Sumbar. “Kita akan melakukan pengecekan terhadap pengaduan masyarakat tersebut yang belum terima bantuan dana rehab rekon.” Dia menambahkan, korban gempa harus mendapat bantuan dana rehab rekon untuk perbaikan rumah. “Kita segera koordinasikan hal ini dengan BPBD dan PJOK Kota Padang untuk meminta penjelasan mengapa hal ini sampai terjadi.” I ed: joko sadewo

VONIS SUDJADNAN

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

Mantan Sekretaris Jendral Departemen Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat, meninggalkan ruang sidang usai divonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/1). Sudjadnan divonis 20 bulan penjara dan denda Rp 100 juta.

nasional


5

Maket Gedung Baru DPR ‘Manipulatif’ Agung Budiono

Persetujuan hanya sebatas grand design, belum untuk pembuatan maket. JAKARTA — Mantan wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Nizar Dahlan, menjelaskan BURT periode 2004-2009 hanya memutuskan grand design kompleks parlemen, dan tidak sampai pada keluarnya gambar maket dan dana untuk konsultan perencanaan konstruksi. Karena itu, dia menduga, persetujuan yang diberikan DPR periode 2004-2009, dipelintir pimpinan BURT yang sekarang. “Memang kami dulu minta adanya sayembara terkait grand design gedung baru DPR, namun tidak sampai pada keluarnya gambar maket oleh konsultan,” bebernya kepada Republika, Selasa (18/1). Menurut dia, BURT hanyalah memutuskan rancangan besarnya. Dia juga tak tahumenahu jika sudah dikeluarkan dana untuk konsultan yang mengerjakan perencanaan dan

manajemen konstruksi. “Saya sepakat dokumen ini lebih baik dibuka semua, biar kerancuannya bisa terbuka,” katanya menegaskan. Nizar juga mengungkapkan, adanya dana yang dibayarkan untuk konsultan sebesar Rp 18 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR, dinilainya tidak sesuai prosedur. Grand design itu hanya sebatas untuk disayembarakan, bukan untuk dilaksanakan. “Pembangunan gedung baru itu, sekarang sudah jauh menyimpang.” Menurut dia, pembangunan gedung baru itu lantaran adanya penambahan anggota baru sebanyak 60 orang dan staf ahli. Rancangan awalnya pun tak ada fasilitas mewahnya. Oleh karena itu, agar tidak terlalu banyak kecurigaan di publik, Nizar mendukung rencana pembukaan dokumen pembangunan gedung baru DPR itu. Langkah itu cukup mendesak bagi BURT saat ini untuk mengumumkan pemenang konsultan pembangunan gedung baru DPR. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh, menegaskan, pembangunan baru DPR saat ini masuk dalam tahap finalisasi untuk ditenderkan kepada kontraktor pengembang. Pihaknya siap jika pembangunan gedung

baru itu diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya berinisiatif meminta KPK dan BPK mengawasi proses pembangunan itu. “Kami akan transparan terhadap semua proses. Saya sependapat jika prosesnya diawasi KPK dan BPK,” jelasnya di Gedung DPR, Selasa. Saat ini, tahapnya adalah finalisasi proses perencanaan desain gedung untuk dilanjutkan ke proses tender. Proses lainnya adalah meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan, analisis kebutuhan anggaran, serta pendapat teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk usulan multiyears contract. Mereka masih menggelar rapat-rapat dengan pemangku kepentingan. “Belum tahu kapan akan tepatnya pembangunan.” Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan Setjen DPR, Sumirat, menyatakan, untuk kepastian harga pembangunan gedung baru akan diketahui setelah adanya evaluasi ulang oleh Kementerian PU. Dikatakannya, PU memiliki standar harga untuk itu, dengan patokan maksimal biayanya Rp 7 juta per meter persegi. Sumirat mengakui, adanya perubahan harga gedung baru DPR, yang awalnya ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun, turun

DOKUMENTASI DPR

Maket gedung baru DPR. menjadi Rp 1,3 triliun, bahkan diusahakan di bawah Rp 1 triliun. Perhitungan itu berasal dari Kementerian PU. Untuk gedung baru DPR seluas 156.586,26 meter persegi dengan 36 lantai, menghabiskan biaya Rp 1,138 triliun (belum masuk IT, furnitur, dan sistem keamanan). “Jadi, estimasi biayanya kita menunggu analisis PU.” Tahap finalisasi gedung baru itu juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Anis Matta. Menurut dia, tak akan ada lagi rapat lanjutan soal itu. “Saya sepakat jika nanti ketua DPR membongkar dokumen rapat pem-

bangunan gedung,” bebernya. Menurut Anis, banyaknya distorsi di level fraksi sehingga muncul penolakan belakangan, lantaran mekanisme sosialisasi tidak berjalan baik di masing-masing fraksi. “Itu yang menimbulkan miscommunication,” ujarnya. Saat ditanyakan terkait anggaran, sekjen PKS ini belum dapat menyebutkannya. Nantinya, kata Anis, dana pembangunan gedung baru itu akan dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerja Umum (PU). “Dan Kementerian PU yang akan memberikan standar harga.” ed: dewi mardiani

Kronologi Maket Gedung Baru DPR 2008 Setjen lelang pengadaan Konsultan Review Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara, yang menghasilkan Block Plan Kawasan DPR/MPR RI pada Oktober 2008. Pemenang proses lelang tersebut adalah PT Virama Karay dengan biaya sebesar Rp 4,152 miliar. Setjen melakukan pelelangan pekerjaan konsultan perencana dan manajemen konstruksi, yang dimenangi PT Yodya Karya dengan nilai sebesar Rp 4,478 miliar. Mereka membuat konsep struktur fondasi gedung baru 27 lantai. Manajemen konstruksi dimenangi oleh PT Ciria Jasa dengan nilai sebesar Rp 360 juta untuk melakukan review design gedung baru 27 lantai.

2009

Kasus Rekening Gendut Polri Berjalan Mundur Yogie Respati JAKARTA –– Pernyataan yang bertolak belakang soal rekening gendut di tubuh Polri membuat kasus pengungkapan ke publik, berjalan mundur. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), Polri tidak transparan dan ada kemungkinan upaya melindungi pihak lainnya. “Menurut saya, karena prosesnya tidak transparan, hanya mengumumkan secara kuantitatif saja. Jadi, menurut saya, ini bisa jadi akal-akalan menganggap saja 17 rekening itu wajar, karena tidak diumumkan siapa pemiliknya,” kata Koor-

dinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto seusai sidang ajudikasi Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (18/1). Dia menilai, keterangan dari Polri berbelit-belit dalam mengartikan kriteria wajar terkait rekening gendutnya. Mereka menyatakan bahwa kasus itu masih dalam pemeriksaan Polri. Padahal, sebelumnya, informasi yang diumumkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Edward Aritonang pada Juli 2010, menyatakan bahwa 17 rekening dikategorikan wajar karena diperoleh secara legal. “Kriteria wajar adalah karena diperoleh legal, jadi dihen-

tikan (pemeriksaannya) dan kalau dihentikan prosesnya, memang tidak ada unsur tindak pidana dan tidak lagi masuk domain penyidikan. Jadi, seharusnya bisa diumumkan oleh publik,” kata Agus. Sebelumnya Polri mengumumkan bahwa di antara 23 rekening gendut yang dicurigai, terdapat 17 rekening yang dinilai wajar. Sisanya, dua rekening terkait tindak pidana, dua rekening masih dalam proses penyidikan, satu rekening belum bisa diproses hukum karena pemiliknya sedang ikut serta pemilihan kepala daerah, dan satu rekening lagi pe-

miliknya telah meninggal. Agus menambahkan, proses Polri tidak transparan dan hanya diumumkan secara kuantitatif, terbuka kemungkinan ada upaya melindungi pihak lainnya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya pun mendesak agar di forum sidang dengan KIP, Polri dapat membuka seluruh informasi terkait rekening gendut Polri. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Agung Setiadi, mengatakan bahwa proses terhadap 17 rekening Polri tersebut dinilai wajar. Namun, ia tak mengungkapkan penjelasan kategori ‘wajar’ se-

Prajurit Belajar Penegakan HAM Oleh M Ikhsan Shiddieqy NI akan terus meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) kepada para prajuritnya. Pembekalan HAM akan diberikan kepada seluruh prajurit TNI di mana pun mereka bertugas. Pembekalan pemahaman HAM bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM dan meningkatkan disiplin prajurit. Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya (TNI) Edy Harjoko, seusai Upacara Gelar Operasi Kepolisian Militer 2011 di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa (18/1), menyatakan, ke depannya TNI akan fokus terhadap penegakan HAM di kalangan prajurit. “Untuk ke depan, kita akan bekali semua prajurit yang akan bertugas di mana pun berada, yaitu tentang HAM,” kata Edy. Edy mengingatkan, kondisi prajurit di lapangan memang memiliki dinamika yang tinggi. Dengan bekal pemahaman yang cukup, diharapkan berbagai pelanggaran bisa berkurang. Dalam materi pembekalan pemahaman penegakan HAM untuk prajurit, kata Edy, akan diperinci soal mekanisme reward and punishment. “Kita perjelas lagi sanksi dan reward-nya kepada prajurit sehingga tidak terjadi lagi hal demikian (pelanggaran HAM),” ujar Edy. TNI juga ingin terbuka dalam proses peradilan militer yang melibatkan prajurit TNI, seperti sidang dugaan pelanggaran HAM di Papua. Tujuannya, agar publik dapat ikut mengawasi proses peradilan militer. Edy menegaskan, TNI tidak akan berupaya menutupnutupi setiap kesalahan yang diperbuat.

T

TNI AD TNI AL TNI AU Total

Pelanggaran Disiplin 2009 719 kasus 498 191 kasus 211 241 kasus 128 1.151 kasus 837

2010 kasus kasus kasus kasus

TNI AD TNI AL TNI AU Total

Pelanggaran Pidana 2009 2.811 kasus 2.598 1.101 kasus 878 251 kasus 235 4.163 kasus 3.711

2010 kasus kasus kasus kasus

Ihwal peradilan militer yang sedang digelar di Papua, Edy menjelaskan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi jika para oknum prajurit sudah terbukti bersalah. Menurut Edy, tidak menutup kemungkinan sampai pada sanksi pemecatan.

Pelanggaran disiplin prajurit TNI mengharapkan, 2011 sebagai tahun penurunan angka pelanggaran disiplin yang dilakukan prajurit. TNI mengakui, hingga kini masih ditemukan pelanggaran seperti desersi, penyalahgunaan senjata api, dan penyalahgunaan narkoba. “Seperti penyalahgunaan narkoba, banyak di daerahdaerah yang mungkin mereka terpengaruh oleh lingkungan,” tambah Edy. Penurunan angka pelanggaran disiplin, kata Edy, harus ditunjang dengan penegakan hukum di lingkungan TNI. Lewat penegakan hukum di kalangan internal, TNI diharapkan mampu membangun citra positif dalam proses transformasi dan reformasi hukum. Khusus untuk pelanggaran pidana, jumlah

pelanggarannya pada 2010 turun 452 kasus atau 10,85 persen dibanding 2009. Menurut Edy, disiplin prajurit perlu ditingkatkan. Peningkatan remunerasi bagi prajurit TNI sebenarnya salah satu upaya pemerintah meningkatkan disiplin prajurit. “Mungkin ini salah satu arah dari pemerintah, tidak di militer saja, bahkan disiplin dari masyarakat sipil pun ya. Dengan adanya remunerasi mungkin untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin tersebut,” ujar Edy. Edy meyakini, remunerasi bisa menambah penghasilan prajurit dan mencegah prajurit melakukan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Edy menjelaskan, prajurit TNI sudah menerima remunerasi, termasuk prajurit di perbatasan. Polisi Militer juga diharapkan mampu melaksanakan tugas untuk meningkatkan disiplin prajurit. Operasi Kepolisian Militer yang dilaksanakan kemarin adalah Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Penegakan Hukum Yustisi. Operasi dilaksanakan guna terciptanya kepatuhan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Tujuannya untuk menekan tingkat pelanggaran dan mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum bagi personel TNI. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dalam sambutannya, meminta jajaran Polisi Militer tidak bersikap arogan dalam proses penegakan hukum dan disiplin, baik internal maupun yang bersinggungan dengan masyarakat. “Patuhi prosedur dan tetap jaga sopan santun dalam melaksanakan tugas sehingga tidak timbul kesan arogan.” ed: andri saubani

Setjen melanjutkan konsultan perencana dengan nilai Rp 1,829 miliar dan konsultan manajemen konstruksi senilai Rp 14,3 juta.

cara substantif. Dia juga mengatakan, saat ini Polri juga masih menyelidiki 17 rekening itu, sehingga tidak bisa mengungkapkan hasilnya kepada publik. Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mabes Polri Brigadir Jenderal Zainal Syarif menyatakan bahwa pernyataan Kadiv Humas Polri terkait kasus itu merupakan suatu respons terhadap hal yang berkembang di publik. “Informasi yang dulu harusnya dirahasiakan karena tidak boleh menyebutkan nama dan transaksi seseorang.”

2010 Ada permintaan DPR agar luas ruangnya setara pejabat eselon I, serta penambahan tenaga ahli menjadi lima orang per anggota DPR. Perhitungan luas total bangunan yang semula 120 ribu meter persegi (27 lantai) diperluas menjadi 161 ribu meter persegi (36 lantai). Penyesuaian luas ruangan ini membuat setjen menunjuk PT Yodya Karya untuk me-review dengan bayaran sekitar Rp 3,461 miliar dan PT Ciria Jasa sebagai konsultan manajemen konstruksi dibayar lagi Rp 504,1 juta. Total biaya yang telah dikeluarkan maket mencapai Rp 14,787 miliar, yang terdiri atas: Review master plan, AMDAL, dan audit struktur serta block plan Rp 4,152 miliar. Perencanaan dan manajemen konstruksi gedung baru sebesar Rp 10,658 miliar.

ed: dewi mardiani

Sumber: Setjen DPR

Baru 20 Persen Material Merapi yang Longsor Yulianingsih YOGYAKARTA — Dari sekitar 130 hingga 150 juta meter kubik material merapi hasil letusan Oktober 2010, Balai Penelitian dan Penyelidikan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta memprediksi baru 10 hingga 20 persen yang longsor terbawa hujan. Padahal, longsoran yang ada saat ini saja sudah membuat sejumlah jembatan putus dan sejumlah dusun terendam lahar dingin. Kepala BPPTK Yogyakarta, Subandriyo, mengatakan, berdasarkan hasil survei awal, material Merapi yang turun melalui Kali Putih Magelang, hingga memutus jalan YogyaMagelang, sudah sebesar 12 juta meter kubik. “Itu perkiraan kami dan ternyata yang terbawa air hujan hingga menjadi banjir lahar dingin di Kali Putih bukan hanya material hasil letusan tahun 2010, tetapi juga material hasil letusan tahun sebelumnya,’’ kata Subandriyo di kantor BPPTK Yogyakarta, Selasa (18/1). Karena masih banyaknya material di hulu sungai di kaki Merapi, jelas dia, potensi banjir lahar dingin dari gunung tersebut masih sangat tinggi. “Kita katakan, untuk satu kali letusan itu materialnya tidak akan habis terbawa air hujan untuk dua atau tiga kali musim hujan. Apalagi material yang ada bukan hanya dari satu kali letusan,’’ tambahnya. Pasalnya, lanjut dia, material Merapi bekas letusan sebelumnya juga

masih menjadi material lepas yang suatu saat terkena gerusan air hujan berpotensi bergerak menjadi lahar dingin. Kali putih sendiri, menurutnya, saat ini dasar kalinya sudah sangat dangkal. Dengan demikian, curah hujan biasa saja akan mengakibatkan banjir lahar hingga memutus jalan Yogya-Magelang kembali. Petugas Pengamatan Gunung Merapi di Pos Jrakah, Selo, Boyolali, Jateng, Purwono, mengimbau warga lereng Merapi tetap waspada karena ancaman banjir lahar dingin sangat berbahaya pada radius 20 kilometer. Menurut dia, pengamatan secara visual puncak Merapi sering diselimuti mendung tebal dan sering turun hujan sehingga kemungkinan banjir lahar bisa membahayakan penduduk. Dengan curah hujan tinggi seperti sekarang, bisa terjadi longsor secara tiba-tiba. Material vulkanis berupa pasir dan bebatuan yang terbawa air hujan hampir memenuhi seluruh sungai berhulu puncak Merapi. Bahkan, tiga sungai, yakni Gendol, Trising, dan Apu sangat berbahaya karena ketiganya berhulu di puncak Merapi. Sementara menurut Plt Sekretaris Daerah Pemkab Boyolali, Mulyatno, ada sekitar 15 jembatan di wilayah Boyolali yang rusak akibat diterjang banjir lahar dingin belum lama ini. Akibat banjir lahar di Boyolali tersebut, kata dia, sejumlah dusun di lereng Merapi, di Selo terancam terisolasi karena jembatan penghubung ke dusun itu terputus. antara ed: joko sadewo

gen:i


NATALIE PORTMAN

LADY GAGA

PIALA PENARI BALET M emerankan Nina Sayers di Black Swan, Natalie Portman menyabet Golden Globe Award. Ia pun merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada Benjamin Millepied, koreografer Black Swan. Di film ini, Portman memainkan karakter seorang penari balet. “Dia aktor terbaik,” ujar Portman tentang tunangannya itu. Millepied juga bermain di Black Swan. Kemenangan Portman di Golden Globe ini merupakan harapan banyak penggemarnya. Dan, ia telah membuktikannya. Ia menerima piala dengan mengenakan gaun dari Viktor & Rolf dan perhiasan dari Tiffany. ■ people/mohammad akbar

6

PREDIKSI RP 1 TRILIUN L ady Gaga diprediksikan bakal mampu meraup pemasukan lebih dari 100 juta dolar AS (hampir Rp 1 triliun) hingga akhir tahun ini. Prediksi ini disampaikan oleh majalah ekonomi Forbes. Asumsi ini berdasarkan pemasukan dari konser. Pada tahun lalu, Gaga berhasil meraih pemasukan sebanyak 133 juta dolar AS. “Nah, untuk tahun ini rangkaian konser dia akan sangat membantunya untuk bisa meraih pemasukan lebih dari 100 juta dolar AS,” tulis Forbes. Dalam laporan itu juga disebutkan, kalau rata-rata setiap kali Gaga tampil berhasil mendatangkan lebih dari 14 ribu fans. Sedangkan dari setiap kali penampilannya, ia mampu meraih pemasukan sebanyak dua juta dolar AS.

■ digitalspy/mohammad akbar ed: priyantono oemar AP

AP

Metamorfosis

:: layar :: Si Bolang Jenis acara Waktu tayang

: Petualangan : 12.30 WIB

unia anak-anak adalah masa yang luar biasa. Penuh tawa dan khayalan. Kebanyakan orang di belahan bumi memiliki kenangan indah di masa itu. Alam dan budaya tempat tinggal menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter, terutama bagi anak yang kerap bermain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini, alam dan budaya tradisional cenderung tak dilirik dan nyaris ditinggalkan oleh sebagian anak negeri. Permainan-permainan elektronik yang muncul dewasa ini mulai menggantikan permainan tradisional. Dampak dari fenomena tersebut, anak-anak calon penerus bangsa seakan lupa pada budaya dan alamnya sendiri. Si Bolang atau bocah petualang adalah salah satu program petualangan anak-anak. Program ini mencoba mendekatkan kembali anak-anak di seluruh Nusantara dengan alam dan budayanya. Bagaimana si anak berinteraksi dengan alam, budaya, dan bermain dengan aneka ragam permainan tradisional. Selain itu, sisi-sisi human interest sang tokoh ketika menghadapi suatu masalah juga ditampilkan di film semi dokumenter ini. ■

D

GAYA BARU

FOTO-FOTO MOHAMMAD AKBAR

Personel The Changcuters tak lagi tampil dengan celana ketat. Ini penampilan panggung perdana dengan gaya baru. Oleh Mohammad Akbar

Mereka tampil dengan jas, celana bagy, dan topi fedora hitam.

25

ni gaya baru kita. Ayo terus joget,” ajak Tria, vokalis Changcuters. Para Changcut Ranger—sebutan bagi para penggemar Changcuters—pun bersuka ria bersama. Gaya baru? Ya, Changcuters telah memperkenalkan wajah barunya. Mereka tak lagi tampil dengan celana ketat serta rambut yang disasak. Penampilan lama Changcuters telah ditiru banyak remaja. Di pasar-pasar, dijual beragam celana ketat dan disebut sebagai celana Changcuters. Kini, Tria (vokalis), Qibil (gitar), Alda (gitar), Dipa (bas), dan Erick (drumer) telah bermetamorfosis. Mereka menanggalkan gaya lama. Di atas panggung “Nusa Konser” yang digelar di lapangan Pemkab Bogor di Cibinong, Sabtu (15/1) malam, mereka tampil bagaikan mafioso Italia. Para personel Changcuters itu tampil dengan jas, dasi, celana bagy, serta potongan rambut rapi dengan topi fedora hitam menutup kepala. “Kan kita mau mengeluarkan album baru. Nah, setiap album baru, kita itu pasti ada sesuatu yang baru. Kebetulan konsep yang sekarang ya kayak gini,” kata Tria sebelum naik ke atas panggung. Tria menjelaskan penampilan baru ini dimulai pada 2011. Khusus

“I

Little Krishna Jenis acara Waktu tayang

untuk rangkaian “Nusa Konser” ini, Changcuters akan tampil di enam kota. Selepas Cibinong, Changcuters akan menyambangi para penggemarnya di Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Subang, dan Cirebon. “Untuk Cibinong, ini jadi tempat pertama kita tampil kayak ini,” kata Dipa, turut menimpali soal penampilan baru Changcuters. Dalam konser yang dijejali ribuan ABG itu, Changcuters mempersembahkan sekitar 12 lagu selama hampir 1,5 jam. Lagu pembuka yang langsung membakar suasana venue adalah “Suka-suka”. Lagu ini merupakan salah satu single hits pada album ketiga mereka, Misteri Kalajengking Hitam, yang dirilis dua tahun lalu. Suasana kian meriah setelah “Racun Dunia” dan “Hijrah ke London” dilantunkan. Kor massal dari ribuan penonton membaur bersama vokal Tria yang berada di atas panggung. Di pertengahan penampilan, grup

Benar, sebuah bangunan, yang berdiri kokoh di kaki langit. Kautahu, gunung yang sesungguhnya bukanlah sekadar tonjolan tanah raksasa yang muncul dari perut bumi. Ia adalah sebuah konstruksi yang dibentuk oleh alam tidak karena tindakan iseng untuk sekadar memunculkan isi perutnya, melainkan karena ada sebuah ‘Kehendak’ yang telah menggerakkan penciptaan itu. Sebuah kehendak, sebuah perencanaan, dan sebuah perwujudan. Itulah, maka sebuah gunung pun mestinya dipandang sebagai sebuah hasil rancang bangun dari alam. Bahkan, gumpalangumpalan kabut dan halimun yang memeluk pucuknya, bukankah alam semesta yang telah ‘membangun’-nya? Kakiku melangkah ringan betul rasanya. UAN kali ini, keciiiiilll …. Benar. Buktinya, aku dapat menyelesaikan seluruh soal dengan baik, dan tak berapa lama kemudian aku pun dinyatakan lulus. Aku

asal Bandung ini memperkenalkan juga single terbaru mereka. Lagu itu berjudul, “Parampampam”. Sambutan lebih meriah muncul lagi ketika Changcuters membawakan “I Love U Bibeh” dan “Gilagilaan”. Sebelum hits “Main Serong” diantarkan sebagai tembang pamungkas, penonton berseru bersama, “Lagi ... lagi ... lagi ...!” Selain tampil dengan konsep busana yang berbeda di atas panggung, penampilan Changcuters di “Nusa Konser” ini juga disertai dengan sesuatu yang lebih anyar. Dalam penampilannya, mereka juga disokong oleh anak-anak muda berbakat alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Para seniman alumni ITB itu menampilkan performance art di atas panggung. Ada gambar dan perkakas seperti sekrup, lakban, pita kaset, daun tembakau, dan cat. Entah apa maksudnya.

lulus. Nilai rata-rataku 7,6. Tak terlalu buruk buat manusia dusun penggembala kambing ini, kan? Emak adalah orang pertama yang mengekspresikan kegembiraannya di hadapanku. Entah, emakku bergembira karena aku lulus dengan nilai cukup bagus, atau gembira karena berarti ia tak perlu lagi memikirkan biaya sekolahku. Ah, itu tak penting, bukan? Yang penting adalah: Emakku tercinta bergembira betul dengan kelulusanku. Malamnya, emak bahkan menyiapkan pesta kecil untukku: Ia tambah dua potong belut goreng ekstra di piring nasiku. Sedap betul. Tak ada orang baik di muka bumi ini sebaik emakku. “Siap makan, cobalah kau tengok kambingmu. Agaknya yang seekor ada masalah,” kata emak. Aku menganggukkan kepala. “Jangan lupa, Megat, besok pagi kau antar pesanan untuk Pak Haji. Bungkusannya telah Emak siapkan. Kalau bisa kau ambil

■ ed: priyantono oemar

: Film animasi : 18.30 WIB

ima ribu tahun yang lalu, seorang anak laki-laki datang di tanah Vrindavan yang indah. Ia menjadikan tempat itu rumahnya. Kisah hidup yang dicatat dalam catatan Sanskerta kuno dari India, Bhagavata Purana. Dalam episode pertama diceritakan bagaimana Krishna melawan ular berkepala banyak, Kalia. Di episode selanjutnya, Kamsa mengirim setan api, Pralambasura, untuk menghabisi Krishna. Krishna berhasil mengalahkannya. Kamsa lalu mengirim Aristasura, iblis kerbau. Iblis ini menyamar menjadi sapi dan mengacau Vrindavan. Aristasura membuka penyamarannya dan menyerang Krishna, tapi akhirnya tetap tewas di tangan Krishna. Di episode Selasa kemarin, Pralambasura menemui iblis api. Mereka berdua bekerja sama untuk memusnahkan Krishna. Akan tetapi, Krishna dan kakaknya, Balaram, mengejutkan mereka. Bagaimana kisah kelanjutan Krishna dan Pralambasura pada episode Rabu ini? ■

L

sekalian uangnya,” lanjut emakku. Aku mengangguk. “Kau juga harus menambalkan panci gadang itu di kota.” Aku mengangguk. “Alah. Emak pikir ada baiknya juga sepulang dari kota kau belikan Emak daun sirih barang beberapa lembar. Lah ngilu mulut Emak ko .…” “Pitihnyo?” aku mengunyah sambil mengangguk. “Yang dari Pak Haji tu.” “Kalau Pak Haji tak beri besok?” “Ya, langsung pulang saja. Esok baliak kembali, menagih.” Aku terus mengunyah belutbelut ekstra pemberian Emak. SELESAI pesta malam aku meringkuk dalam kamarku. Nah, kini aku telah lulus SMA. Lalu apa? Malam itu aku kembali tenggelam dalam lautan pikiran. Ramdana kudengar akan melanjutkan ke ITB; Harris, Sutan, dan Chandra juga. Elvianis akan kuliah

di Unpad, dan Zaituni akan meneruskan ke Universitas Negeri Padang. Ah, bukan itu yang kini tengah kupikirkan. Aku ingat kata guru mengajiku bahwa dahulu, ketika Rasulullah menerima wahyu terakhir, Abu Bakar langsung menangis hingga tersedu-sedu. Abu Bakar menangis bukan karena bahagia telah mendengar langsung dari kekasih Allah itu kabar telah disempurnakannya Islam, melainkan karena ia sadar bahwa waktunya tinggal sesaat lagi untuk mendampingi Sang Rasulullah.

Bersambung

didaktika


7

:: edukasional :: DPR akan Bentuk Panja Anggaran dan Kurikulum JAKARTA –– Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI—antara lain membidangi pendidikan— berencana membentuk panitia kerja (Panja) Struktur Anggaran dan Kurikulum. Rencana ini didasari karena Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dianggap banyak membuat program yang tidak efektif. “Saya sebut seperti menabur garam di lautan,” kata Dedi Gumelar, Selasa (18/1). Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan, Komisi X sedang menyiapkan Panja Pos-

Biaya Kuliah Naik, Anggaran Dikurangi Ichsan Emrald Alamsyah JAKARTA –– Perguruan tinggi negeri (PTN) yang menaikkan biaya kuliah, anggarannya akan dikurangi tahun depan. Ini berkaitan dengan penyiapan struktur anggaran bagi PTN. Rencananya pada 2012, PTN yang mampu meningkatkan kemandirian dalam mencari dana sendiri akan diberi tambahan insentif. Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, insentif bisa saja berbeda tiap perguruan tinggi, tergantung kemampuan PTN dalam menaikkan anggaran penelitian. “Misalnya tahun ini dia naikkan penelitian menjadi Rp 2 miliar, yang dari pemerintah hanya Rp 100 miliar, tahun depan kita bisa naikkan jadi Rp 110 atau Rp 120 miliar,” tuturnya di Jakarta, Senin (17/1). Selama ini, kata dia, sumber anggaran di PTN terbagi atas tiga bagian. Pertama, dana dari mahasiswa atau SPP. Kedua dari pemerintah, ketiga dari dana mandiri melalui kerja sama riset. “Ketiga itu kita akan tata porsinya,” ujarnya, Nuh menguraikan, ke depan porsi sumber anggaran ini akan diubah atau bisa dibilang akan diintervensi. Jika perguruan tinggi bisa menaikkan porsi dari sumber ketiga, yaitu penelitian, maka pemerintah akan menambah insentif atau tambahan anggaran. Sebaliknya, jika PTN menaikkan biaya dari sumber ketiga atau dana dari mahasiswa, maka anggarannya akan dikurangi. “Paling gampang untuk menambah dana kan menaikkan SPP mahasiswa,” dia menuturkan. Kementerian Pendidikan Nasional, kata Nuh, mempersilakan kampus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau perusahaan lain. Perhitungan pertambahan ini bukan hanya asal hitung karena semuanya telah diprediksi sejak saat ini. “Anggaran pendidikan pada 2011 itu Rp 248 triliun dan 2012 rencananya Rp 284 triliun. Ada kenaikan Rp 40 triliun. Kenaikan ini bisa digunakan untuk itu, disisihkan insentif bagi PTN,” kata Nuh. Bagaimana kalau ada PTN yang tidak setuju? Nuh mengatakan, ini bukan urusan setuju atau tidak setuju, tapi ini kebijakan ke depan, tahun 2012. “Jadi mesti setuju.” Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmaloka tak terlalu mempermasalahkan kebijakan itu. Dia mengatakan, 40 persen anggaran ITB berasal dari kerja sama penelitian dari perusahaan dan pemda. ‘’Nilai setiap penelitian antara Rp 50 juta dan Rp 50 miliar, tergantung dari jenis penelitiannya,’’ ungkapnya. Jenis penelitian seperti air bersih, pengelolaan sampah, manajemen perusahaan, dan masih banyak lagi. ■ ed: burhanuddin bella

tur Anggaran dan Kurikulum karena banyaknya program, tapi tidak efektif. Dia menyatakan penyerapan anggaran tahun 2010 sebesar 92,9 persen sudah bagus. Namun, itu hanya statistik, hanya di atas kertas. Dedi menyebut banyak program Kemdiknas yang tak jelas arahnya, seperti program makanan tambahan dan pengembangan karakter bangsa. Soal kurikulum, ia menyatakan akan mengusulkan kurikulum yang ia sebut multiintelegensia. Jadi, kecerdasan anak bukan hanya di bidang akademis, melainkan bisa jadi di tempat lain. “Makanya saya terus mengusulkan ujian nasional pelajaran ketujuh. Bisa jadi seorang anak tak cerdas di enam mata pelajaran yang diujikan, tapi mahir di ketujuh, bisa seni atau olahraga.” ■ ichsan emrald ed: burhanuddin bella

Surya Institute Gagas Gipika JAKARTA — Surya Institute menggagas program Gipika (Gerakan Ibu Pandai Matematika). Pembukaan program ini dilakukan di Jakarta, pekan lalu. “Biasanya anak-anak berpikir ibunya tak bisa mengajar matematika. Tapi, dengan adanya GIPIKA, ibu bisa menguasai matematika dasar dan ilmunya bisa dibagi kepada anak,” tutur pendiri Surya Institute, Prof Yohanes Surya. Yohanes menyatakan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada, anak yang tak punya kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang tepat. Selain itu, akan lebih baik jika ibu berperan dalam peng-

ajaran anak karena ibu dekat dengan anak. Konsep Gipika, menurut Yohanes, nantinya akan ada 20 pelatih yang tersebar di beberapa daerah. Mereka akan mendampingi ibu-ibu untuk belajar metode Gasing — Gampang, Asyik, dan Menyenangkan. Ibu-ibu ini kemudian akan mengajarkan kepada ibuibu yang lain di sekitar rumahnya sehingga terbentuk proses transfer metode Gasing semacam multilevel marketing. Metode Gasing memudahkan anak mengerti matematika dasar. Mata pelajaran matematika dari kelas satu hingga enam yang seharusnya dikuasai dalam waktu enam tahun, bisa dalam enam bulan. “Melalui matematika, anak bisa percaya diri dan merasa belajar itu penting.” ■ ichsan emrald a ed: burhanuddin bella

PENDAFTARAN ONLINE Seorang staf Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan ujicoba pendaftaran mahasiswa baru pascasarjana secara online di kampus IPB Dramaga, Bogor, Selasa (18/1). Cara ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam dan luar negeri mengambil kuliah program magister dan doktoral di IPB.

JAFKHAIRI/ANTARA

Bebas Pungutan Belum Mungkin Ichsan Emrald Alamsyah

BOS belum mengakomodasi seluruh biaya operasioanal. JAKARTA –– Usaha pemerintah menghilangkan pungutan pendidikan dasar sembilan tahun mulai 2012 dinilai belum memungkinkan. Penambahan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Rp 400 ribu ke Rp 500 ribu dianggap masih jauh dari ideal. Praktisi pendidikan Suparman, melihat upaya itu menunjukkan sudah ada niat baik pemerintah. Hanya saja, itu belum signifikan untuk mengakomodasi secara keseluruhan biaya operasional. “Idealnya kan pendidikan dasar (SD dan SMP) antara Rp 1 - 1,7 juta,” tuturnya di Jakarta, Selasa (18/1). Apalagi, menurut Suparman, di sekolah-sekolah swasta kecil

bisa jadi pungutan masih tetap ada meski dana BOS dinaikkan tahun depan. “Swasta itu kan dasarnya dari masyarakat, jadi memang butuh dana besar. Pasti ada pungutan, dengan catatan telah dikomunikasikan dengan orang tua murid,” ucapnya. Upaya bebas pungutan pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP) mulai 2012 dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh. Upaya itu berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan anggaran BOS yang saat ini sebesar Rp 16,26 triliun menjadi Rp 25 triliun. Meski dana BOS akan dinaikkan, tapi Nuh menyatakan tetap dipersilakan orang tua yang ingin menyumbang bagi kemajuan sekolah putra-putrinya. Orang tua pasti ingin sekolah itu maju karena memang masyarakat bisa berperan dalam memajukan pendidikan. “Yang dilarang sumbangan yang mengikat,” Mendiknas menegaskan (Republika, 18/1). Sejauh ini Suparman melihat

gerakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan populis. Padahal, menurut dia, seharusnya kebijakan dana operasional itu mencakup untuk guru dan fasilitas sekolah yang ada. Dia berpandangan, untuk mencegah adanya pungutan di sekolah, pemerintah seharusnya menaikkan biaya operasional yang ada hingga tingkat ideal. Setelah sudah cukup ideal, harus ada aturan yang tegas kepada sekolah yang masih menarik pungutan,. Selain itu, bisa juga dengan mengoptimalisasi pengawas dalam mengawasi kepala sekolah dan guru. Upaya ini juga bisa berasal dari musyawarah wali murid. Selain itu, menurut dia, ini juga membutuhkan transparasi dari kepala sekolah. Selama ini, ia menilai, penyelewengan dana BOS karena kurang transparannya kebijakan keuangan sekolah. “Masih banyak kepala sekolah yang tak melibatkan orang tua murid dan guru dalam penggunaan dana BOS,” ucapnya.

Bagaimana dengan sumbangan dari orang tua? Menurut Suparman, kesadaran orang tua membantu sekolah sejauh ini dirasa tidak ada masalah, selama itu berasal dari keluarga mampu dan tak mengikat. “Orang tua sering kali ingin sekolah anaknya bagus. Asal tidak menjadi kebijakan sekolah yang mewajibkan seluruh murid, saya rasa tidak apa-apa,” tuturnya.

UASBN Berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di SD, Nuh mengatakan, paket ujian 75 persen di antaranya akan ditetapkan oleh penyelenggara Ujian Nasional (UN) tingkat provinsi. Paket ujian ini mengacu pada kisi-kisi UN tahun pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). “Sisanya, 25 persen ditetapkan oleh BSNP,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Senin (17/1).

Mendiknas mengatakan, penyelenggara UASBN tingkat provinsi untuk SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus melaporkan hasilnya ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) paling lambat dua bulan setelah pengumuman. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kata Nuh, soal ujian semua dibuat oleh BSNP. Kelulusan SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah nilai gabungan dari ujian tulis dan nilai rapor semester pertama hingga kelima. Pembobotan nilai 60 persen UN dan 40 persen dari nilai rapor. Untuk kelulusan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA), nilai kelulusan adalah gabungan nilai ujian tulis dan nilai rapor semester tiga hingga kelima. Ini karena pada jenjang SMA/SMK/MA ada penjurusan di tingkat kedua. Seluruh nilai rapor siswa harus dikirim ke pusat sebelum pelaksanaan UN. ■ ed: burhanuddin bella

wawasan B

I

O

D

A

T


8

A Nama : Marwan Effendy Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 13 Agustus 1953 Jabatan : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Sarjana Hukum (Ujian Negara Universitas Diponegoro Semarang-1979) Program Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung (2000) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung (2004)

Pendidikan Formal Sarjana Muda Hukum Unissula (1977)

Pengalaman kerja: Kepala Kejaksaan Negeri Liwa (1996)

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Tinggi Lampung (1999) Kepala Kejaksaan Negeri Bandung (2000) Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002) Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002) Asisten Umum Jaksa Agung RI (2004) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Direktur Penuntutan JAM Pidsus Kejaksaan Agung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kepala Pusdiklat Kejaksaan RI Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Mei 2010 hingga sekarang).

BANGUN TOPO

Marwan Effendy Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Memperkeras Sanksi untuk Jaksa Nakal orotan tajam sedang terarah kepada para penegak hukum di negara ini. Bagaimana tidak, dalam sejumlah tindak pidana, ada dugaan mereka justru menjadi bagian dari konspirasi tindak pidana. Salah satunya adalah institusi Kejaksaan Agung. Dugaan keterlibatan oknum jaksa itu, antara lain, dalam perkara rencana tuntutan (rentut) Gayus Tambunan, pertukaran narapidana di Bojonegoro, serta sejumlah kasus lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Marwan Effendy, mengaku kejaksaan sedang menyiapkan aturan untuk mengatasi persoalan ini. Berikut petikan wawancara wartawan Republika A Syalaby Ichsan dengan Marwan Effendy:

S

Ada peningkatan jumlah jaksa nakal dari 2009 ke 2010 hingga 59 persen? Jadi begini, saya sudah sampaikan mengapa akhir-akhir ini ada peningkatan tajam temuan-temuan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan para jaksa. Di sini letaknya peran pengawasan masih kurang, terutama melaksanakan waskat (pengawasan melekat). Perbedaan pengawasan melekat dengan pengawasan fungsional? Pengawasan melekat itu atasan langsung. Sementara untuk pengawasan fungsional itu memang di tiap-tiap institusi ada bagian yang bertugas untuk mengawasi. Kalau kita (Kejaksaaan) Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan). Kalau di kepolisian propam. Waskat menjadi perhatian utama Jamwas? Terjadinya penyimpangan yang mencoreng kejaksaan menjadi sorotan karena peran Waskat ini tidak berjalan. Sehingga, ada sistem dalam manajemen yang tidak berjalan. Karena salah satu peran pejabat tersebut adalah mengawasi, kita memprediksi perilaku menyimpang akan menurun. Kalau waskat betul-betul efektif, jadi betul-betul ditingkatkan. Kalau fungsional hanya mem-back up. Sudah disosialisasikan sejauh mana Waskat ini? Saya sudah mengedarkan ke seluruh kajati dan kajari dalam raker (rapat kerja) kejaksaan pada 2010. Kalau terjadi penyimpangan, misalnya, aparat kejaksaan dan pegawai menyimpang, mereka akan ikut dikenakan (sanksi––Red) supaya ada kepedulian. Kenanya di mana? Kenanya karena pengawasan melekatnya

tidak berjalan. Jadi, dia mengabaikan perintah kedinasan. Informasinya sedang diusulkan kewenangan penyidikan oleh Jamwas? Itu pidana khusus, seperti penggelapan, penyuapan, penggelapan barang bukti, uang rampasan, kita tangani sendiri, akan proses sendiri. Kita akan ajukan ke pengadilan melalui kejari. Tidak lagi diserahkan ke JAM-JAM (Jaksa Agung Muda) yang menangani, karena undang-undang nomor 30 itu menyebut kejaksaan. Tidak harus JAM itu. Sudah diteken Peraturan Jaksa Agung (perja) itu? Sudah diserahkan ke Pak Jaksa Agung. Setelah perja tentang organisasi baru. Itu tindak lanjut dari keppres. Jadi, menunggu dulu perja itu. Anda yakin bisa efektif menurunkan jaksa nakal? Saya yakin dan optimistis akan drastis penurunan penyimpangan. Selama ini, sanksi jaksa yang

melakukan itu (kenakalan—Red) kurang tajam. Artinya, terlalu ringan. Misalnya, ditunda kenaikan pangkat selama setahun. Risiko terberat paling diberhentikan. Kalau diberhentikan, dia menjadi pengacara. Pencopotan tiga kajari dua pekan setelah Basrief menjabat itu rekomendasi Anda? Itu proses sudah lama. Rangkaian tindakan saya waktu mencopot tiga asisten. Kebetulan pengajuan itu masih di zaman Pak Darmono (pjs Jaksa Agung).Cuma saya umumkan di era Pak Basrief. Setelah mereka mengajukan keberatan, baru saya umumkan. Pencopotan Kajari Bojonegoro? Ini di era Pak Basrief. Saya usulkan kepada Jaksa Agung. Tadinya usulan dari kajati itu dia nanti dikenakan penundaan pangkat, dan yang dikenakan sanksi hanya Widodo, kajari tidak kena, kasi pidsus tidak kena. Tapi, saya melihat itu bukan unsur kelalaian, tapi unsur kesengajaan. Di mana kesengajaannya itu? Mengapa dia mau tukar (penukaran napi) di tengah jalan kan ada, kecuali dia tukar dibawa ke LP (lembaga pemasyarakatan). Dia gak tahu orangnya itu lalai. Kemudian, blangko CR 8 (blangko pemindahan tahanan—Red) pelaksanaan eksekusi pengadilan itu kosong. Mengapa tidak diisi. Mungkin antara dua. Bisa juga jaksanya ini bohongi si Widodo. Lalai atau memang si jaksa sudah tahu. Tapi, saya lebih cenderung bahwa jaksa sudah tahu, karena sebelumnya si Astomo itu pengacara, sudah menemui jaksanya, tapi jaksa menolak. Seharusnya jaksa sudah tau, dia harusnya waspada dong. Dia lihat sendiri dong, cek and ricek orangnya benar gak. Atau dia ambil sendiri karena Pasal 270 KUHAP itu menyatakan bahwa tersangka yang mengambil tahanan adalah jaksa. Kalau tidak ada, oleh kasi pidsusnya. Karena itu, saya kenakan cabut jaksanya, karena orang gini gak boleh dipakai lagi kejaksaan. Kajari lalai karena tidak mengawasi kasi? Ya. Saya anggap dia masa bodoh, sedangkan pengendalian teknis itu ada pada kajari, ada pada kasi pidsus.

Fungsi eksaminasi Jamwas juga akan dioptimalkan? Ya. Kalau dulu eksaminasi dilakukan oleh bidang teknis masing-masing, sekarang enggak. Kalau ada aduan masyarakat diduga ada penyimpangan atau perubatan tidak terpuji, sengaja mengharapkan menggunakan kekuasan dengan sarana perkara tadi jadi alat yang digunakan berkas perkara. Misalnya, orang ini jadi saksi, lalu takut diperiksa terus jadi tersangka atau beri petunjuk kepada penyidik untuk dijadikan tersangka, sedangkan alat bukti tidak mendukung. Cover-nya rekayasa itu. Nanti kita akan eksaminasi sendiri. Kalau dulu kita minta ke bidang teknis Jampidum dan Jampidsus. Eksaminasi itu meneliti dan menilai apakah perkara hukum sudah benar atau belum. Selain itu, saya buat satuan khusus (untuk daerah). Karena saya lihat di daerah banyak permasalahan. Kalau ada pengaduan terhadap mereka, saya atasi secara cepat. Kasus Cirus itu terkesan berlarut-larut di tangan kepolisian. Pendapat Anda? Saya tidak mengerti. Seharusnya, sudah jadi berkas perkara. Karena, menurut kita, di was (Jamwas—Red) itu bukti-bukti sudah cukup. Saya sudah minta polisi untuk memeriksa Irfan dan AKP Verly. Kedua orang itu sudah cukup mendukung, ada SMS Haposan juga. Jadi, tidak mungkin Gayus dapat itu kalau tidak dari (Haposan) karena terakhir yang menerima itu Cirus. Menurut Gayus, ia menerima dari Haposan, bukan Cirus. Artinya, Cirus menerima dari Haposan. Bukti itu tidak bisa sepotongsepotong. Saya melihat gak tau mengapa. Sudah ditanyakan ke kabareskrim? Saya tidak akan tanya kabareskrim, yang akan saya tanyakan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)-nya. Harusnya dimasukkan ke pidsus (pidana khusus) karena ada juga pidana korupsinya. Kalau saya menganggap pemalsuan sebagai sarana memeras Gayus. Menurut Anda, bagaimana supaya kasus Cirus lebih cepat? Sebenarnya, muara penyidikan polisi ada di kejaksaan. Maka, seharusnya polisi bisa mempercepat itu. Saya tidak tahu juga, maka saya minta diserahkan ke pidsus itu. Sikap Anda terlalu keras. Anda tidak takut banyak musuh? Yang namanya jadi jaksa itu banyak risiko. Saya sudah berkecimpung menjadi jaksa di pidsus itu sejak awal jadi jaksa. Ancaman itu, teror melalui telepon, dan sebagainya. Bahkan, sampai sifat-sifat yang metafisik. Tempat duduk saya ada tanah kuburan, ada binatang, ada ular, dari mana kalau gak dikirim dengan kekuatan gaib. Tapi, saya sebagai orang beragama gak takut. ■ ed: joko sadewo

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

internasional


Masalah TKI Masuk Resolusi Parlemen OKI

Emas 1,5 Ton Dibawa Kabur

Hiru Muhammad

Mohammad Akbar dari Abu Dhabi

Bank Tunisia membantah kabar cadangan emasnya dipindahkan. PARIS –– Bukan tanpa modal Presiden Tunisia yang ter guling, Zine El Abidine Ben Ali, mengasingkan diri ke Jeddah, Arab Saudi, Jumat (14/1) malam lalu. Surat kabar Prancis, Le Monde, edisi Senin (17/1), melaporkan, bersama sang istri, Leila Trabelsi, Ben Ali meninggalkan negaranya sambil membawa emas seberat 1,5 ton, atau senilai 60 miliar dolar AS (sekitar Rp 54 triliun). Le Monde melaporkan, Leila dikabarkan telah mengunjungi Bank Tunisia bersama sejumlah staf sebelum kepergiannya ke Arab Saudi. Mereka diyakini mengambil sejumlah batangan emas. Pimpinan bank semula menolak memenuhi permintaan Leila. Namun, setelah wanita berusia 53 tahun itu menelepon suaminya, petugas bank tak dapat menolak permintaannya. Leila pun melenggang meninggalkan bank membawa emas seberat 1,5 ton itu sebelum pergi ke Arab Saudi. Tujuan semula mereka adalah terbang ke Prancis. Namun, setelah Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menolak menerima mereka mendarat di negaranya, Ben Ali mengalihkan ke Arab Saudi. Istri Ben Ali dan kerabatnya dikenal sebagai keluarga yang hidup royal. Imed Trabelsi, keponakan Leila, adalah seorang wanita karier yang dikenal sebagai sosok yang korup sebelum tewas dibunuh. Tak mengherankan bila rakyat Tunisia akhirnya berang, dan kemarahan mereka diwujudkan dengan aksi penjarahan atas sebuah vila milik Ben Ali di pinggiran Kota Tunis. “Gantung mereka dan

9

PEMERINTAHAN BERSATU

ABU DHABI—Pembahasan seputar tenaga kerja Indonesia (TKI) mendapat perhatian serius dalam pertemuan luar biasa Sidang Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (PUIC) ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (18/1). Masalah TKI ini telah menjadi usulan yang disetujui masuk ke dalam salah satu resolusi PUIC. Anggota Dewan PUIC, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan, dalam pertemuan “Standing Specialized Committee on Political and Economic Affairs” yang digelar pada Senin (17/1), semua peserta telah menyepakati usulan Indonesia. “Salah satu dukungan yang diterima sangat luas adalah usulan agar parlemenparlemen negara OKI ini bekerja maksimal untuk menggunakan haknya dalam membela tenaga-tenaga kerja asing yang berada di negara mereka. Dalam konteks Indonesia, kita tentunya membela keberadaan TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) yang ada di negara masing-masing,” kata Hidayat. Maksimalisasi dukungan itu, jelasnya, dalam bentuk memanfaatkan kewenangan parlemen negara masing-masing. “Terutama terkait masalah kontrol dan regulasi yang sangat mungkin bisa dilakukan,” kata Hidayat yang juga ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI ini. Usulan semacam ini, jelasnya, merupakan kali ketiga yang mendapat sambutan dalam forum parlemen internasional. “Sebelumnya, kita mengusulkan hal ini di parlemen Asia Tenggara di Vietnam serta di Parlemen Asia di Damaskus. Sekarang ini masuk di parlemen persatuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI),” jelas Hidayat. Dalam pertemuan yang telah menyepakati masuknya permasalahan TKI ke dalam resolusi itu memang tidak dihadiri oleh Arab Saudi. Namun dalam pertemuan itu, Yordania turut serta. “Dalam forum ini, Arab Saudi memang tidak masuk, tetapi ada Yordania. Kebetulan juga kita punya masalah dengan TKI kita di sana. Jadi, ini sungguh menggembirakan.” Selain masalah tenaga kerja asing, dalam pertemuan politik dan ekonomi dibahas pula seputar agenda Palestina. Keputusan yang disepakati adalah permintaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya. Kesepakatan tersebut berupa rencana pimpinan parlemen untuk bisa masuk ke Jalur Gaza. “Ini menjadi bagian dari dukungan konkret dalam menyelesaikan isolasi Israel atas Gaza.” Anggota parlemen OKI juga meminta semua kelompok Palestina bisa bersatu. ■ ed: nur hasan murtiaji

HASSENE DRIDI/AP

Perdana Menteri Tunisia, Mohamed Ghannouchi, mengumumkan pembentukan pemerintahan bersatu, dalam jumpa pers di Tunis, Senin (17/1), setelah tergulingnya presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali. Inzet: Ben Ali dan istrinya, Leila Trabelsi, Oktober 2009. kembalikan emas kami,” kata demonstran, seperti dikutip the Independent, Selasa (18/1). Pihak intelijen Prancis memperoleh informasi kaburnya Ben Ali dan keluarga sambil membawa emas itu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Prancis Christine Lagarde menyatakan, perpindahan uang di negara bekas koloni Prancis itu terpantau. Namun, Bank Tunisia membantah kabar yang disebarkan pihak intelijen Prancis tersebut. Petinggi bank itu menyatakan, mantan first lady Tunisia itu tak pernah menginjakkan kakinya di bank tersebut. “Petugas bank tidak pernah menerima perintah resmi atau tertulis untuk membawa keluar emas atau uang. Cadangan emas tidak pernah berpindah tempat sejak lama,” kata Juru Bicara Bank Tunisia, Zied Moulhi.

Kedua anak Ben Ali, Nasrine bersama suaminya, Sakhr; dan adiknya Halima, berada di Disneyland di dekat Kota Paris untuk memperoleh suaka politik. Mereka tinggal dengan cara berpindah tempat di Hotel Castle dengan pengawalan sejumlah ajudannya. Menurut sejumlah laporan, suaka mereka tidak dikabulkan Pemerintah Prancis. Sedangkan Leila, menurut sejumlah kalangan sedang sibuk berbelanja di Dubai atau bersiap melarikan diri ke salah satu negara terkemuka di Asia. Bukan hal mudah membawa pulang secara paksa Ben Ali dan istrinya yang kini berada di Arab Saudi.

Bentuk pemerintahan baru Sementara itu, Perdana Menteri Tunisia, Mohamed Ghannouchi, Senin (17/1), mengumumkan pembentukan

ALFRED DE MONTESQUIOU/AP

pemerintahan baru. Kabinet baru itu dikuasai sejumlah tokoh oposisi. Namun, jabatan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan tidak berubah. Ghannouchi berjanji pemerintahan baru yang terbentuk akan mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis dan kebebasan politik yang lebih besar. “Kami berkomitmen menenangkan masyarakat Tunisia. Kami mengupayakan terciptanya keamanan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan politik.” Ghannouchi mengumumkan tiga tokoh penting oposisi yang menempati jabatan stra-

tegis di pemerintahan. Mereka adalah Ahmed Ibrahim, pemimpin partai oposisi Partai Ettajdid yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Tinggi; Mustafa Ben Jaafar dari Partai Kebebasan dan Tenaga Kerja yang dipilih sebagai Menteri Kesehatan; dan Najib Chebbie, pendiri Partai Progresif Demokratik yang akan menjabat Menteri Pembangunan baru. Seluruh partai politik kini boleh melakukan aktivitas. Tahanan politik akan dibebaskan dan media bebas memublikasikan informasi. “Kami memberi kebebasan berpendapat,” ujar Ghannouchi. ■ ap/reuters ed: nur hasan murtiaji

Mengurai Benang Kusut Sino-AS Oleh Hiru Muhammad residen Cina, Hu Jintao, mengawali lawatannya selama empat hari ke AS mulai Rabu (19/1). Kedatangan Hu tentu menjadi kunjungan bersejarah bagi hubungan kedua raksasa ekonomi dunia itu. Dalam kunjungannya itu, Hu rencananya menyampaikan blue print atau cetak biru hubungan AS dan Cina di era baru. Kunjungan penting itu bertepatan dengan tahun ini sebagai awal dari dekade kedua abad ke-21, sekaligus perayaan 40 tahun pemulihan hubungan kedua negara.

P

OBAMA DAN HU

CHARLES DHARAPAK/AP

Presiden AS, Barack Obama, bertemu Presiden Cina, Hu Jintao, di sela pertemuan puncak G-20 di Seoul, Korea Selatan, 11 November 2010.

Hingga kini masih banyak kalangan yang mempersoalkan keberadaan Cina sebagai rival strategis ataukah mitra kerja sama AS. Setidaknya, kedatangan Hu ke Washington mengisyaratkan kedua hal itu dapat saja terwujud. Namun, kedatangan Hu akan memperkuat sikap saling percaya pimpinan kedua negara yang terjalin melalui kemitraan strategis, komunikasi terbuka, sikap saling memahami, dan pembangunan menyeluruh, meski keraguan di kedua pihak kerap kali muncul. Situs China Economic menyebutkan, bangkitnya ekonomi Cina dalam beberapa tahun terakhir

memunculkan teori ‘ancaman Cina’, baik di media maupun politikus AS. Bahkan, mereka menyarankan mengurung Cina dan mengesampingkan fakta bahwa Cina ingin berkembang dengan damai. Padahal, sejauh ini Cina tak pernah menyentuh hal penting yang menjadi kedaulatan AS. Beijing berulang kali memprotes sikap Washington terkait Taiwan, Tibet, dan Xinjiang, yang itu semua menyangkut kedaulatan 1,3 miliar penduduk Cina. Di sisi lain, kedua negara telah menjalin banyak kemajuan melalui kerja sama yang dirintis kedua pihak. Lebih dari 30 kesepakatan

telah dicapai dan lebih dari 60 dialog telah digelar. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Xinhua, mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, mengusulkan dibentuknya lembaga konsultatif permanen antara kedua negara. “Bila kita memiliki kontak permanen dan terjadi masalah, itu akan diselesaikan melalui dialog dan saya berharap itulah maksud dari kunjungan ini,” kata Kissinger. Hu juga kembali menegaskan pentingnya kedua negara untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. ■ ed: nur hasan murtiaji

PENGUMUMAN ULANG PELELANGAN UMUM Nomor : 155/VICO/I/2011

VICO Indonesia, bertindak sebagai Kontraktor KKS dari BPMIGAS, akan mengadakan PELELANGAN UMUM untuk pengadaan barang/jasa dibawah ini, berdasarkan Pedoman Tata Kerja No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009, yang merupakan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kontraktor KKS BPMIGAS. No.

Judul

Keterangan

1. SHOE CRANE Golongan : Perusahaan/Koperasi Menengah : Usaha Menengah (UM) NOMOR LELANG : RQ101012 Bidang : Pengadaan Barang WAKTU PENDAFTARAN : Sub-Bidang : Konstruksi, Mekanikal dan Elektrikal : Alat19 - 25 Januari 2011 alat Kerja dan Peralatan Bengkel (A.02.08) 2. INSTRUMENT CONTROL PANEL Golongan : Perusahaan MENENGAH : Pengadaan Barang NOMOR LELANG : RQ110026 Bidang Sub-Bidang : Peralatan/suku cadang instrumentasi dan WAKTU PENDAFTARAN : kelengkapan mesin (A.02.03) Peralatan/suku 19 - 26 Januari 2011 cadang mekanikal serta elektrikal (A.02.04) Biaya : Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 3. ADJUSTABLE CHOKE VALVE 3-1/8” Golongan : Perusahaan MENENGAH : Pengadaan Barang NOMOR LELANG : RQ110114 Bidang Sub-Bidang : Konstruksi, Mekanikal & Elektrikal : Pipa, WAKTU PENDAFTARAN : selang, katup dan penyambung (A.02.05) 19 - 26 Januari 2011 Biaya : Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Golongan : Perusahaan / Koperasi Usaha Besar 4. PELELANGAN ULANG : : Pengadaan barang “PENGADAAN BRIDGE PLUG” Bidang NOMOR LELANG : RQ102827-1 Sub Bidang : EKSPLORASI, PRODUKSI, DAN PENGOLAHAN LANJUTAN : PERALATAN/ SUKU CADANG WAKTU PENDAFTARAN : PEMBORAN, EKSPLORASI DAN PRODUKSI 20 - 26 Januari 2011 (A.01.01) Pengumuman ini merupakan Pelelangan Biaya : Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Ulang dari Lelang yang di umumkan sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2010 dan gagal karena calon peserta yang lolos Pra-Qualifikasi hanya satu (1) perusahaan.

5. SUPPLY OF REALTIME WELLHEAD COMPRESSOR SURVEILLANCE PANEL FOR SEMBERAH, MUTIARA, LAMPAKE AND NILAM NOMOR LELANG : 48590 WAKTU PENDAFTARAN : 19 - 26 Januari 2011

Golongan : Perusahaan / Koperasi Usaha Menengah Bidang : Jasa Pemborongan Sub Bidang : Bidang Mekanikal / Elektrikal, Jenis Pekerjaan: Instalasi Kelistrikan dan Jasa Kelistrikan Lain; Pekerjaan Mekanikal. (B.02.02 & B.02.04) atau Bidang Radio, Telekomunikasi dan Instrumentasi, Jenis Pekerjaan: Pemasangan Instrumentasi (B.03.04) Biaya : Rp.250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Keterangan selengkapnya, antara lain tempat, waktu dan keterangan lainnya dapat dilihat pada papan pengumuman Pelelangan VICO Indonesia di Wisma Mulia lt 48-49, Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 dan Jl. Cendrawasih No. 1, di depan Kantor Security Badak #20, VICO Indonesia, Muara Badak Kalimantan Timur. Jakarta, 19 Januari 2011 Panitia Pengadaan VICO Indonesia

publik


11

Gelombang Kemiskinan Baru Mengancam Prima Restri

Butuh waktu enam tahun untuk mengentaskan kemiskinan. ANTI-DIN SYAMSUDDIN

WIHDAN HIDAYAT

Saat ditanya, apakah di dalamnya termasuk tiga perusahaan tambang besar yang pernah disebut oleh Gayus dalam persidangan, ia tidak menjawab tegas. “Bisa jadi tiga perusahaan itu termasuk dalam 44 perusahaan tersebut. Yang pasti, penyidik telah mengantongi perusahaan yang menjadi prioritas penyelidikan,” kata Boy. Dalam penelitian tersebut akan dilihat adanya penyalahgunaan wewenang serta ada tidaknya tindak pidana korupsi. “Jika ada bukti yang memberatkan, akan jadi tersangka, bagi Gayus maupun perusahaan,” ucapnya. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, KPK belum menemukan ada indikasi kasus tindak pidana korupsi dalam kasus Gayus. KPK akan menanyakan sejumlah penyelenggara negara terkait dugaan suap wajib pajak kepada Gayus. Mereka sudah memulai dengan mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta sudah meminta data wajib pajak yang

ditangani Gayus ke Kementerian Keuangan. “Kita masih menunggu data tersebut,” kata Haryono. Karena belum adanya tindak pidana korupsi, maka KPK belum melakukan pengambilalihan kasus Gayus yang belum ditangani Polri, seperti isi inpres. Namun, Haryono menambahkan, sebelum Presiden mengeluarkan instruksi tersebut, KPK sudah menelusuri segala informasi, data, serta bukti terkait kasus Gayus. “Andai kata Presiden tidak mengeluarkan instruksi sekalipun, kita tetap akan telusuri kasus Gayus,” ujarnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap mengklaim Kejaksaan Agung sudah melaksanakan 12 inpres soal Gayus. Dia memberi contoh telah diberikannya sanksi internal terhadap para jaksa yang terlibat kasus Gayus seperti jaksa Cirus Sinaga yang memalsukan rencana penuntutan terhadap Gayus. Terkait inpres mengenai audit kinerja dan keuangan untuk lembaga penegak hu-

STRES MEMIKIRKAN ................................................. dari hlm 1 taranya mengalami gangguan jiwa berat. Semua penderita gangguan jiwa berat sudah dirujuk ke RS Ghrasia di Pakem, Sleman. Sedangkan, penderita gangguan jiwa ringan hingga kini masih ditangani oleh Dinas Kesehatan Sleman dengan berobat jalan dan pendampingan psikologis. “Mereka yang menderita gangguan jiwa ringan, seperti merasakan kecemasan, psikosomatik, depresi, dan post traumatic syndrom,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini. Nuraini mengakui, gangguan jiwa memang rentan menyerang para korban Merapi karena banyak faktor yang menjadi pemicunya. Umumnya disebabkan oleh musnahnya rumah dan har-

ta benda karena disapu keganasan Merapi, sehingga membuat pengungsi putus asa memikirkan nasibnya ke depan yang harus dimulai dari nol lagi. Gangguan jiwa ringan bisa dilihat dari tanda-tandanya yang sederhana berupa susah makan, susah tidur, atau selalu merasa waswas. Psikolog dari RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta Indria Laksmi Gamayanti menambahkan, letusan Merapi meninggalkan trauma mendalam bagi korbannya. Apalagi, banyak dari mereka hingga kini masih tinggal di tempat pengungsian, selter, atau di hunian sementara (huntara) sehingga menjauhkan dari kehidupan normal. Berdasarkan pengamatan, Gamayanti memaparkan, bentuk trauma yang

KALAU TERBUKA, ........................................................ dari hlm 1 Andreas Anangguru Yewangoe dalam perbincangan dengan Republika, Selasa (18/1). Pertanyaan Din tersebut dijawab langsung oleh Presiden. “Ya …kalau ini disiarkan, takutnya ada yang setuju dan tidak setuju sehingga menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Yewangoe menirukan ucapan SBY saat itu. Tak sampai di situ, Din menurut Pendeta Yewangoe, menjawab lagi bahwa justru acara itu baik dilakukan secara terbuka. Din menekankan bahwa justru diskusi Presiden dengan para tokoh lintas agama akan bagus jika diketahui oleh masyarakat. Namun, akhirnya Din pun ‘mengalah’ dan menyampaikan pandangan-pandangannya tanpa diliput media. Bahkan, hingga pertemuan

yang berlangsung 4,5 jam itu rampung, semuanya dilakukan secara tertutup di balik tembok Istana Negara. Para peliput berita di Istana akhirnya menyingkir ke ruangan wartawan (press room). Din mengaku memang menghendaki pertemuan itu dilakukan terbuka karena apa yang mereka sampaikan sebelumnya sudah menjadi opini publik. Namun, televisi hanya boleh menayangkan sambutan Presiden. “Ketika pas tokoh agama, tidak diperkenankan ditayangkan. Tapi, itu tidak ada masalah, karena itu hak pemerintah,” kata Din. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menjelaskan, sifat pertemuan yang tertutup justru bisa memberi kesempatan kepada para

orang), kelompok anak telantar (di bawah usia 18 tahun) dengan jumlah di atas 5,4 juta orang, kelompok lansia telantar sebanyak (1,7 juta orang), kelompok korban bencana, serta kelompok penyandang cacat. “Masih banyak masyarakat yang hidup dengan penghasilan rata-rata Rp 211 ribu per bulan atau dengan kata lain berpendapatan kurang dari Rp 7.000 per hari,’’ kata Salim Segaf seusai membuka Temu Forum-27 Corporate Forum for Community Development (CFCD) dan Launching Indonesian CSR Awards (ICA) 2011 di Jakarta, kemarin. Untuk menyelesaikan kondisi permasalahan sosial, terutama kemiskinan yang ada saat ini, menurut Mensos, membutuhkan waktu sekurangnya enam tahun. Sebab, faktanya saat ini ada 2.989.868 rumah tangga sangat miskin (RTSM). Yang tersentuh PKH 2010 sebanyak 1.116.000, naik 300 ribu dari tahun 2010 (816 ribu). “Dengan asumsi kenaikan PKH 300 ribu per tahun, dengan angka kemiskinan 2,989 juta, baru selesai enam tahun lagi. Tapi, paling tidak melalui PKH, seorang ibu tidak mewariskan kemiskinan pada anak-anak yang dilahirkannya,’’ kata Mensos. Dia juga mengakui, pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Saat ini, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial (Kemensos) sejumlah Rp 4,1 triliun, di antaranya untuk menangani permasalahan sosial, termasuk kemiskinan. “Dana tersebut kurang, tapi memang pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendanaan,” tuturnya.

kum, Babul mengaku kejaksaan pun siap untuk diaudit. Asalkan, lembaga pengaudit itu dibenarkan oleh UU. “Seperti BPKP, BPK, itu auditor sesuai UU,” ujarnya. Sementara, lembaga yang bertugas melaksanakan audit kinerja adalah Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Terkait instruksi peningkatan sinergi antaraparat penegak hukum, Babul juga menyatakan bahwa koordinasi kejaksaan dengan kepolisian memang ditingkatkan. Bila penyidik kepolisian mengalami kesulitan, dipastikan akan datang ke kejaksaan untuk berkoordinasi. “Sebelumnya juga sudah ditingkatkan, setiap pekan penyidik Polri hampir ada di tempat kita,” katanya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menganggap 12 inpres itu bukan barang baru. Menurutnya, saat awal mencuatnya kasus Gayus pada Maret 2010 lalu, Presiden juga sudah menginstruksikan bahwa dalam 60 hari persoalan itu diselesaikan. Tapi, ternyata tidak bisa. “Makanya, saya katakan mudah-mudahan instruksinya manjur,” imbuhnya. Wakil Ketua DPR Taufik

Kurniawan juga mengakui jika inpres itu sebelumnya telah sering disampaikan setiap menghadapi kasuskasus hukum. “Tapi sekarang momennya berbeda,” ujar politisi PAN itu. Taufik juga menganggap respons Presiden terhadap kasus Gayus ini cukup cepat. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum tak menunggu waktu lagi untuk melaksanakan instruksi itu. “Posisi Presiden sudah sangat serius,” ujar Taufik. Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia meminta kepolisian, kejaksaan, dan KPK melakukan langkah-langkah radikal. Tidak sekadar menjerat Gayus beserta para pelaku langsung atas berbagai tindak kejahatannya, tapi juga harus mampu membongkar sisi gelap kasus Gayus. Ketua PBHI Angger Jati Wijaya menjelaskannya sebagai tempat berbagai kepentingan politik dan kekuasaan modal beroperasi dan menjadi faktor bagi lancarnya kejahatan Gayus di tengah merosotnya komitmen, moralitas, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum. syalabi ichsan/agung budiono/m ikhsan shiddieqy/antara ed: rahmad budi harto

JAKARTA — Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, mengungkapkan tren masih tingginya permasalahan sosial di Indonesia. Diprediksi, gelombang kemiskinan baru akan terus meningkat dengan adanya 45 juta orang yang berada di tubir jurang kemiskinan. Di kawasan perkotaan juga disebutkan masih banyak warga sangat miskin, meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 6-7 persen per tahun. Permasalahan sosial ini juga dipicu terus naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras, akibat perubahan iklim global. Belanja masyarakat terbesar untuk pangan ini mencapai 40 persen. “Hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan permasalahan sosial baru karena terus naiknya (harga) kebutuhan pokok bisa menimbulkan kemiskinan baru,” tutur Agung seusai memberikan penghargaan Leadership MDGs Award 2010 di Studio 5 TVRI Jakarta, Selasa (18/1). Permasalahan, menurut Agung, akan timbul terutama pada kelompok masyarakat yang hampir miskin. “Jumlah mereka saat ini hampir 45 juta orang. Jangan sampai mereka jatuh miskin,” ujarnya. Pemerintah sedang ber-

diderita pengungsi beragam, antara lain, karena melihat langsung keluarnya wedhus gembel, mendengar suara gemuruh Merapi, mengalami kepanikan ketika harus berlari menyelamatkan diri, dan melihat keluarganya yang terjatuh saat berlari atau dari sepeda motor. Ada pula yang stres saat malam hari mendengar bunyi sirene tanda bahaya yang mengharuskan mereka segera pergi menyelamatkan diri. Padahal, mereka baru saja tertidur. Ada pula pengungsi yang stres lantaran mesti berpindah-pindah tempat pengungsian. “Stres seperti itu cukup banyak dialami, baik oleh anak-anak maupun orang tua,” ujar Gamayanti. Gangguan jiwa juga bisa disebabkan oleh sikap petugas atau relawan yang terlalu keras terhadap warga. Penyebabnya sepele, hanya

karena petugas memanggil warga untuk mengungsi sambil berteriak-teriak. Gamayanti mengemukakan, ada pula pengungsi yang merasa diperlakukan seperti barang ketika diangkut menuju pengungsian. Proses pemindahan itu ternyata juga membawa dampak emosional yang negatif, perasaan ketidakberdayaan, ketergantungan, tidak memiliki apa-apa, ketidakpastian, dan ketiadaan otonomi pribadi. Belum lagi fasilitas yang ada untuk umum, sehingga menimbulkan gesekan yang bisa memunculkan konflik. “Saya kira itu stressor yang cukup kronis,” jelas Gamayanti. Kurangnya aktivitas selama di pengungsian ikut memicu lahirnya gangguan jiwa. Pengungsi yang menjalani hari hanya duduk-duduk, diam, dan tiduran jus-

tru rawan bagi kejiwaan. Gamayanti banyak menemukan keluhan dari pengungsi dewasa berupa pegalpegal, pusing, dan letih. Sedangkan, anak-anak menjadi rewel yang biasanya karena makanan tidak sesuai, minta dibelikan mainan atau makanan sementara orang tua tak memiliki uang. “Tanda-tanda seperti itu sebetulnya bagian dari masalah psikologis yang kompleks,” ungkap Ketua Umum Ikatan Psikologi Klinis Pusat ini. Orang dewasa di pengungsian juga kerap dipusingkan oleh nasib masa depan keluarganya. Beban terbesar mereka adalah memikirkan lahan pekerjaan untuk menyambung kehidupan. Lantas, masalah ketiadaan privasi keluarga bagi pengungsi yang tinggal di barak besar dan menyatu dengan puluhan atau ratusan pengungsi lain.

Mereka tinggal tanpa penyekat sehingga suami istri sulit menyalurkan hasrat psikologisnya. Meskipun masalahnya coba diselesaikan melalui bilik cinta, hal ini tidak berjalan karena masyarakat tidak terbiasa memanfaatkannya. Menurut Gamayanti, pasangan suami istri merasa sungkan bila masuk ke bilik cinta dengan diiringi tatapan mata orang banyak. “Seharusnya di tempat pengungsian ada penyekat bagi keluarga dan syukur ada ruang untuk suami istri sehingga ini lebih manusiawi,” jelasnya. Untuk mengatasi trauma, Gamayanti menyarankan agar semua pemangku kepentingan duduk bersama mencari solusinya. Bagi anak-anak usia dini, dia mengusulkan, guru PAUD/ TK bisa dilibatkan untuk mendeteksi dan mengintervensi secara dini. Apabila ada

kasus-kasus yang sangat khusus bisa dikirim ke psikolog atau psikiater. Menurut dia, kelompok masyarakat seperti PKK dan Dasawisma perlu diberdayakan lagi bagi ibu-ibu di pengungsian, sehingga tercipta aktivitas nyata. Sedangkan bagi kalangan bapak, tak ada cara lain, selain diberi pekerjaan alternatif. Lalu, bagi remaja perlu dibentuk kelompok-kelompok khusus. “Selama ini kelihatannya yang agak terlewat kelompok remaja. Padahal, mereka termasuk kelompok yang rawan bila dilihat dari usianya,” katanya. Ada fenomena menarik yang terjadi pada pengungsi. Gamayanti mengungkapkan, pengungsi Merapi yang dilibatkan langsung dalam aktivitas masyarakat seperti dilakukan di Bantul dan Gunung Kidul ternyata mampu meredam stres. ed: budi raharjo

tokoh itu untuk tanpa ragu mengemukakan apa saja tanpa khawatir. Dia juga mengakui, suasana pertemuan memang sempat kaku. “Awalnya sedikit kaku dan kurang alamiah. Tetapi, dengan berjalannya waktu, semua orang tidak punya pilihan lain, selain berbicara apa adanya,” kata Daniel. Pertemuan dengan Presiden SBY itu digelar menyusul munculnya pernyataan sikap para tokoh lintas agama yang merilis 18 butir kebohongan pemerintah dalam keberhasilan pembangunan dan berbagai masalah lain di Gedung PP Muhammadiyah, Senin (10/1). Tak semua tokoh bersedia hadir ke Istana Negara untuk bertemu Presiden. Tiga tokoh yang menolak datang ke istana adalah mantan ketua umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia

(KWI) Romo Benny Susetyo, dan mantan ketua PBNU Salahuddin Wahid. Pendeta Yewangoe bercerita lagi. Sebelum berdiskusi, Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono mengajak sejumlah tokoh dan pemuka lintas agama yang hadir untuk makan malam bersama. Presiden dan Wakil Presiden didampingi oleh tiga menteri koordinator, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menko Kesra Agung Laksono. Usai makan malam, secara bergantian para tokoh lintas agama itu kemudian menyampaikan pandanganpandangannya pada Presiden. “Termasuk soal kebohongan publik, tidak sesuainya pernyataan dengan perbuatan, juga disampaikan langsung oleh Pak Din,” ungkap Yewangoe. Selain Din, Uskup Situ-

morang dari Konferensi Waligereja Indonesia juga angkat bicara dan membacakan langsung secara lengkap 18 butir ‘ketidaksesuaian pernyataan dengan perbuatan’ tadi secara lengkap. Walau pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 00.30 WIB, pembahasan dalam pertemuan itu masih bersifat awal. Belum ada pembicaraan yang bersifat substansif. “Hal-hal selanjutnya, termasuk data-data lengkap akan kami sampaikan pada pertemuan berikutnya,” papar Yewangoe. Hasil pertemuan itu pun dibuat semacam rumusan tertulis yang ditulis tangan. “Rumusan akhir pertemuan kemudian dibacakan langsung oleh Menko Polhukam Pak Djoko Suyanto,” kata pendeta Yewangoe. Inti dari bunyi rumusan tersebut, menurut pendeta

Yewangoe, bahwa pertemuan itu berjalan dengan baik dan menjadi diskusi yang sangat awal. Atas dasar ini, akan dilanjutkan dengan diskusidiskusi lanjutan. Sebenarnya, siapa pemrakarsa pertemuan itu? Apakah benar Presiden SBY sendiri yang mengundang para tokoh lintas agama untuk berdialog di Istana? Syafii Maarif menjelaskan, alasannya tak bersedia datang, salah satunya karena acara itu bukanlah murni inisiatif SBY. “Silakan tanya, itu inisiatif SBY bukan?” kata Buya, panggilan akrab Syafii. Dia enggan memberi tahu siapa inisiator pertemuan malam itu. Buya mengaku dia mendapatkan undangan untuk hadir melalui pesan singkat elektronik (SMS) dari pengurus PP Muhammadiyah. “Katanya ada undangan untuk PP Muhammadiyah. Di situ ada

nama ketua umum, sekjen, dan saya,” ujar Buya. Kendati demikian, Buya tetap menghormati rekanrekannya yang memutuskan hadir dalam pertemuan dengan SBY sambil berpesan agar mereka tetap berkomitmen terhadap pernyataan mereka pekan lalu, yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan kepada rakyat. Menurut Buya, hanya satu yang bisa membuat pemerintahan SBY bisa menangkal kebohongan yang telah dilakukan, yakni dengan cara membuktikan janji-janji yang sudah bertahun-tahun diucapkan SBY sendiri. “Sudah bukan zamannya basa-basi dengan kata-kata manis, buktikan saja pernyataannya (SBY) sendiri. Kalau saya sudah jelas meragukan kepemimpinan SBY,” kata Buya.

Pasca pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para tokoh agama di Istana Negara, Senin (17/1) malam, bermunculan spanduk yang menghujat Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, seperti terlihat di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (18/1). Sebelumnya, para tokoh agama tersebut melontarkan kritik pedas pada pemerintah.

POLRI DALAMI ............................................................. dari hlm 1

upaya untuk menekan harga bahan pokok. “Jika harga bahan pokok tidak bisa diturunkan, perlu ada bantuan bagi mereka,” kata Agung. Untuk menanggulangi masalah sosial baru, selain beras untuk rakyat misin (raskin) pada Januari 2011 diberikan dua kali, juga akan optimalisasi program bagi orang miskin yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Terus naiknya harga kebutuhan pokok bisa menimbulkan kemiskinan baru. Agung Laksono Menkokesra

Butuh enam tahun Sementara itu, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010, Mensos mengemukakan, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial saat ini terbagi atas 22 kelompok. Di antaranya, kelompok sangat miskin dan miskin (31,5 juta orang), termasuk masyarakat miskin (28,2 juta orang), sangat miskin (3,3 juta

ed: asep nur zaman

eh ismail/rosyid nurul hakim/nashih nashrullah ed: rahmad budi harto

pro kontra ejumlah tokoh agama nasional diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Negara, Senin (17/1) malam. Mereka berdialog selama empat jam, sampai lewat tengah malam. Pertemuan itu dipicu oleh 18 butir pernyataan sikap yang mengritik kinerja pemerintahan SBY sebagai “tidak ada kesesuaian antara ucapan dan kenyataan”. Di media massa,

S


muncul juga istilah Presiden SBY pembohong, yang dikaitkan dengan pernyataan mereka. KH Shalahudin Wahid, salah satu tokoh agama yang merancang pernyataan kegelisahan itu, menjelaskan duduk persoalannya. Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Politik, Daniel Sparringa, mengungkapkan suasana dialog tertutup Presiden SBY dengan para tokoh agama itu.

DANIEL SPARRINGA STAF KHUSUS PRESIDEN

Tak Ada yang Bilang SBY Bohong Oleh Rosyid Nurul Hakim

Apa sebetulnya yang dibahas dalam pertemuan Presiden dengan kalangan tokoh agama? Pertemuan itu menjadi penting karena merupakan respons Presiden atas kebutuhan melakukan dialog dengan para tokoh lintas agama. Mereka memiliki sejumlah kegelisahan tentang perkembangan bangsa ini. Pertemuan itu didedikasikan sebagai forum untuk mendengarkan mereka. Mendengarkan pikiran perasaan dan pengalaman para tokoh agama itu. Tentu saja Presiden mengambil kesampatan itu, juga memberi penjelasan yang relevan. Mengapa wartawan tiba-tiba diminta keluar untuk tidak meliput acara dialog itu? Justru itu untuk membuat mereka yang bicara tidak harus merasa menyensor diri. Sama penting dengan itu, mereka yang hadir tidak harus memperhitungkan akibat dari ucapannya hanya karena ada orang lain (media) yang mendengarkan. Jadi, agar membuat orang merasa bebas bicara, apalagi ini maksudnya dialog bukan pidato. Termasuk yang pedas sekalipun.


KH SALAHUDDIN WAHID TOKOH AGAMA

Jangan Salahkan Kami Oleh Rosyid Nurul Hakim

Terkait pernyatan sembilan tokoh agama yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sebenarnya apa komitmen awalnya? Kami hanya ingin menyampaikan saran kepada pemerintah. Kritik dan saran mengenai berbagai masalah yang dianggap sangat penting untuk bisa memperbaiki kondisi negara ke depan. Datanya didapatkan dari mana? Dari kawan-kawan LSM, profesional yang ahli ekonomi, aktivis hak asasi manusia (HAM). Sebenarnya itu mulainya tanggal 23 November 2010, mulai kami ngomong secara kebetulan saja. Waktu itu acara mengenang Gus Dur, nilai-nilai kepahlawannya. Saya bersama pendeta Andreas A Yewangoe, Martinus D Situmorang, dan Djohan Effendi bicara tentang hal-hal yang kita rasakan terhadap kondisi negara ini. Disepakati kita melakukan diskusi mendalam, yang kemudian dilakukan tanggal 8 Desember 2010 di Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Kami mengundang Teten Masduki dan Sri Palupi. Sri Palupi itu aktivis HAM, ekonomi, dan sosial budaya. Mereka berdua yang memberikan masukan, paparan, membuka cakrawala kami, membuka hati kami, tentang apa yang dihadapi bangsa ini. Yang ternyata tidak sebaik yang dikesankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ok, kita lanjutkan nanti di awal Januari 2011 di PP Muhamadiyah. Nah, ketika itu terus ada anak-anak muda, baik dari Muhamadiyah dan yang lainnya, menindaklanjuti hal itu. Mereka mengundang berbagai LSM dan kelompok yang akhirnya menghasilkan draf daftar “18 kebohongan”. Tapi, kami sendiri tidak menandatangani pernyataan yang mengikuti draf mereka. Pernyataan kami, ya yang saya bacakan itu saja. Jadi, 18 pernyataan itu hasil pertemuan anakanak muda. Beberapa ada yang diterima dan tidak. Cuma mungkin mereka vokal dan disebarkan ke hadirin. Nah, itu yang masuk ke pers. Itu yang kemudian menjadi sorotan dari pemerintah, dan akhirnya terkesan kami menunjuk Pak SBY berbohong. Padahal, bukan pribadi (SBY), tapi ini pemerintah. Ada perbedaan yang tajam antara ucapan pemerintah dan kenyataan yang terjadi. Seusai menyampaikan kritik, langsung ditanggapi pemerintah. Bahkan, diadakan pertemuan membicarakan hal tersebut pada Senin (17/1) malam,

kenapa Anda tidak datang? Saya tidak terima undangan tertulis. Kalau undangan SMS sudah ada sejak Sabtu (15/01). Nah, yang lain menerima undangan tertulis. Saya tidak tahu kenapa (undangan tertulis) tidak sampai ke saya. Saya takut kalau datang tanpa undangan. Saat itu juga saya capek sekali, sudah dari pagi (melakukan kegiatan). Ketika saya pulang ke rumah pukul 19.30, istri saya pukul 17.00 menerima telepon terkait undangan itu. Lalu katanya mau difaks, tapi faks di rumah saya rusak. Sebenarnya, apa tujuan atau misi para tokoh agama ini mengeluarkan pernyataan berisi kritikan kepada pemerintah? Cuma saran dan kritikan. Kita tidak punya wewenang. Cuma karena oleh pers (ramai diberitakan), jadinya dianggap sebagai sebuah seruan yang punya bobot, karena dari tokoh agama. Padahal, tokoh agama lain seperti Said Aqil Siradj (ketua umum PBNU) justru mengatakan pemerintah bagus, itu silakan saja. Bu Hartati Murdaya (ketua umum Walubi) juga menganggap bagus. Apa yang kita sampaikan itu harusnya jadi masukan untuk pemerintah. Jangan kemudian Bu Hartati dan Pak Said menyalahkan kami. Seperti kata Pak Said di pembukaan Muktamar Gerakan Pemuda Ansor, sebaiknya tidak memakai kata bohong. Kami itu sebenarnya tidak memakai kata bohong. Tapi, itu dari anak-anak muda. Mereka yang kemudian dengan berbagai trik sampai ke pers. Oleh pers dianggap itu dari kami. Sebenarnya redaksional kami berbeda, tapi substansi sama. Pada pertemuan semalam, ada beberapa tokoh agama lain tidak datang, termasuk Syafii Maarif. Apakah ada silang pendapat terkait pertemuan itu, atau bagaimana? Kemarin (Senin, 17/01) kami pukul 13.00 bertemu untuk membahas pernyataan itu. Tetapi, waktu itu Pak Syafii tidak ada karena sedang di Yogyakarta. Saya juga sudah kontak-kontak dengan beliau, dan katanya Anda (saya) sajalah. Terkait hal ini, koordinator sebenarnya adalah Pak Syafii dan saya wakilnya. Lalu, sorenya pukul 17.00 pernyataan itu akan disampaikan. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah di antara kami. Oleh karena itu, datang dan tidak (ke pertemuan dengan Presiden) bukan karena ada perbedaan. Mereka yang datang itu juga setelah diskusi dengan kami.

10

Bagaimana suasana pertemuan tertutup itu? Awalnya sedikit kaku dan kurang alamiah. Tetapi, dengan berjalannya waktu, semua orang tidak punya pilihan lain selain berbicara apa adanya. Hal itu justru membuat lawan bicaranya mengerti dan paham. Para tokoh agama kemudian mengambil kesempatan itu dengan baik. Mereka menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka, dengan kata-kata yang mereka pilih sendiri tanpa halangan menjaga perasaan Presiden. Pertemuan itu menjadi sangat terbuka dan disemangati saling mendengar, berbagi, dan memberi. Itu, menurut saya, terjadi karena orang melihat pertemuan ini tidak boleh disia-siakan. Pertemuan itu berlangsung hampir empat jam. Mulai dari pukul 20.00 WIB sampai kami press conference sudah melampaui tengah malam. Apakah ada semacam kesepakatan antara pemerintah dan para tokoh agama dalam pertemuan itu? Tidak dengan formulasi yang formal, tetapi semua orang sama-sama paham bahwa pertemuan serupa perlu dilanjutkan lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semua orang paham itu. Semua yang disampaikan para tokoh agama menjadi sangat penting untuk bahan evaluasi, refleksi, dan masukan bagi perbaikan langkah kebijakan pemerintah di hari-hari mendatang.

tokoh agama yang menuduh pemerintah berbohong. Presiden menyambut hal itu, tetapi dengan undangan bagi tokoh agama untuk tetap kritis terhadap presiden. Jadi, sebenarnya persoalan ini menjadi besar karena media? Kalau kita mau apa adanya, media telah membiarkan kecerobohon dari berita kurang tepat itu berlarut-larut dan bantahan sebaliknya kurang mendapatkan tempat yang memadai. Pesan pentingnya, agar kita semua memakai bahasa terang, utamanya ketika kita di ruang publik. Terkait awal mula terjadinya pertemuan itu, duduk persoalan sebenarnya seperti apa? Ada atau tidaknya statement yang bernada menyerang Presiden, sesungguhnya dialog seperti itu, pertemuan seperti itu, sudah lama ditunggu terjadi di antara kedua belah pihak. Pertemuan ini menjadi yang baik. Ketika dua niat itu dipicu semangat yang sama, dari segi pemerintah, itu menjadikan tahun 2011 sebagai tahun yang lebih agresif dari pemerintah untuk menyongsong bola. Sama penting dengan itu, melibatkan elemen bangsa menjadi bagian dari solusi. Para tokoh lintas agama itu juga merasa perlu mengungkapkan kegelisahan. Mereka merasa perlu didengar langsung oleh Presiden dan mendapatkan respons secara segera. Momentumnya pas. Dengan adanya kritikan mereka, apa langkah selanjutnya dari pemerintah? Satu yang penting, yang sebetulnya senapas, ada atau tidak adanya kritikan itu, apalagi ada. Yaitu instruksi kasus Gayus yang 12 itu yang segera dilakukan. Hal itu sejalan dengan kritikan oleh mereka terkait penegakan hukum yang mandeg, atau tidak berjalan, dan kurang terarah. Selain itu, soal bagaimana negeri ini dapat mengurangi kemiskinan dalam waktu yang lebih cepat. Karena apa artinya pertumbuhan yang tinggi, GDP meningkat tajam, tapi masih banyak (rakyat) yang belum bisa tidur nyenyak. Lalu, kerisauan para tokoh agama tentang hidup, tentang tindakan sejumlah orang yang mengatasnamakan agama dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Kerisauan ini diungkapkan tidak hanya oleh para pimpinan agama Kristen dan Katolik, tapi juga disinggung yang lain. Tiga topik itu menjadi isu primadona bagi pemerintah. ■ ed: asep nur zaman

Banyak yang mengatakan pemerintah terlalu terpaku pada kata ‘pembohong’ yang dilontarkan dalam pernyataan para tokoh agama, tapi tidak masuk dalam substansi masalah? Publik harus diberi tahu lebih terang. Tidak satu tokoh agama pun yang pernah mengatakan Presiden SBY berbohong. Hal itu diucapkan lagi di dalam forum itu, di antaranya oleh Romo Magnis dan beberapa tokoh lainnya. Itu merupakan klarifikasi yang penting bagi Presiden secara pribadi dan pemerintah pada umumnya. Sesungguhnya tidak ada pernyataan yang didapat dan diakui sebagai pernyataan

ANTARA

Kami akan bertemu satu dua hari lagi untuk membahas perkembangan dan mendengarkan laporan hasil pertemuan dengan Presiden. Kemudian, mencoba merumuskan langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Apakah sudah ada kabar tentang hasil pertemuannya? Menurut Pak Martinus D Situmorang, ketua KWI, pemerintah beriktikad baik. Ini baru awal, kita lihat perkembangannya bagaimana. Kita akan mengevaluasi dan membahas serta merumuskan apa yang akan kita lakukan. Tidak bisa begitu saja, harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pernyataan kami cukup tajam, masak

kami tinggal, tidak diurusi. Apakah ada rencana untuk mencabut pernyataan kritik pada pemerintah? Tidak. Seandainya pemerintah tidak sepaham itu hak pemerintah. Kami tidak akan mencabut. Jangan dianggap ini punya tendesi politik macam-macam, memakzulkan Presiden. Memakzulkan itu cuma dua cara. Pertama, secara konstitusional melalui MPR. Tapi, kami tidak ada yang melalui jalur partai, tidak ada yang anggota MPR, jadi mana bisa. Kedua, melalui kekerasan, militer. Tapi, jangankan kami punya senjata, pegang senjata saja tidak pernah. Apalagi punya pasukan. Jadi, jauh dari itu. ■ ed: asep nur zaman

REPUBLIKA

RABU, 19 JANUARI 2011

MAHAKA MEDIA

jadwal

Subuh

04.29

shalat

Zhuhur

12.06

Ashar

15.29

Maghrib

18.19

Isya

19.34

Bandung -3 Mnt, Yogyakarta -14 Mnt, Semarang -14 Mnt, Surabaya -24 Mnt, Jambi + 13 Mnt, Padang +26 Mnt, Medan +33 Mnt. Makassar +8 Mnt.

Bandara Madinah Belum Pasti Ditutup Nashih Nashrullah

:: konsultasi agama :: Pengasuh Ustaz Bachtiar Nasir

Doa Iftitah Dalam Shalat Sunah Assalamu’alaikum Wr Wb Ustaz yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya mengenai shalat sunah rawatib. Beberapa pihak menyatakan, dalam shalat sunah rawatib dianjurkan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah, namun yang lain menyatakan tidak perlu. Bagaimana sebenarnya tuntunan Rasulullah SAW dalam hal ini? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Nurhaeni, Jl A Yani No 277, Garut Walaikumussalam Wr Wb Menurut semua ulama fikih, selain ulama mazhab Maliki, doa iftitah atau istiftah dibaca dalam semua jenis shalat, termasuk shalat rawatib. Hanya saja, sebagian ulama fikih mengecualikan shalat jenazah (Al-Majmu’ 3/318, 319). Menurut ulama mazhab Hambali, bila shalat nafilah lebih dari satu salam, seperti tarawih, dhuha, dan shalat sunah rawatib yang empat rakaat dan dikerjakan dengan dua salam, maka dalam setiap dua rakaat dibaca doa iftitah. Tetapi ulama lain berpendapat, cukup dengan satu iftitah di awal shalatnya saja. Menurut Ibnu ‘Abidin, tidak ada riwayat dari ulama mutaqaddim (pendahulu) dalam masalah ini, melainkan hanya pilihan pendapat dari ulama muta’akhir. “Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang hingga berwudhu dengan sempurna sesuai ketentuan. Kemudian bertakbir, memuji Allah dan menyanjung-Nya, dan membaca Alquran yang mudah dihafalnya.” (HR Abu Dawud no 859, an Nasai II/2, at-Tirmidzi no 302, dan Ibnu Majah no 460) Sabda Nabi SAW, “Memuji Allah dan menyanjung-Nya secara lahir adalah doa iftitah.” Hadis ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib dilakukan dalam shalat, sehingga ibadah shalat tidak akan sempurna kecuali dengannya. (Subulus Salam hal. 429). ■

Republika menerima pertanyaan dari pembaca. Pertanyaan dapat dikirim melalui e-mail ke [email protected]

:: taaruf ::

Kuota Haji Aceh Bakal Ditambah BANDA ACEH –– Kuota haji Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan ditambah menyusul panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji (calhaj). “Kementerian Agama sudah memberikan sinyal akan menambah kuota haji Aceh. Namun, jumlahnya belum bisa dipastikan karena masih menunggu keputusan Menteri Agama,” ungkap anggota Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria, Senin (17/1). Selama ini, kata dia, kuota haji Aceh dihitung berdasarkan per mil jumlah penduduk. Dengan hitungan itu, Aceh hanya mendapat jatah sekitar 4.000 orang. Sementara jumlah calhaj yang sudah mendaftar lebih dari 32 ribu orang. Artinya, calhaj asal Provinsi NAD harus menunggu sembilan tahun untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk itu, Sayed mengusulkan, perhitungan kuota haji harus didasarkan pada daftar tunggu. Jadi, semakin panjang daftar tunggu suatu daerah, semakin besar pula kuota diberikan. “Ke depan jangan ada lagi daftar tunggu yang panjang dan daftar tunggu ini harus sama rata di setiap provinsi.” ■ antara ed: wachidah handasah

ICMI Sumsel Gelar Muswil PALEMBANG –– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatra Selatan akan menggelar musyawarah wilayah (Muswil) pada awal Maret mendatang di Palembang. Seperti dikatakan Ketua I ICMI Korwil Sumsel Prof Fahrurrozi Syarkowi, sejumlah agenda penting akan dibahas dalam Muswil, di antaranya pemilihan pengurus dan program kerja. Dalam hal ini, diharapkan tersusun program kerja yang lebih nyata untuk masyarakat banyak. “Dengan begitu, peran serta ICMI di daerah ini semakin maju,” kata Fahrurrozi seusai menghadap Gubernur Sumsel Alex Noerdin Selasa (18/1). Sebelum kegiatan Muswil, ICMI berencana menggelar semiloka untuk membahas berbagai permasalahan bangsa sekarang ini. Ketua Presidium ICMI, Ilham Habibie, dijadwalkan menghadiri Muswil tersebut. ■ antara ed: wachidah handasah

12

FACHRUL RATZI/REPUBLIKA

SILATURAHIM

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Kerja Sama Islamic Center Indonesia, KH Machrus Amin (kedua kanan), bersama jajaran pengurus, bersilaturahim ke redaksi Republika, Selasa (18/1). Mereka menyampaikan rencana konferensi internasional tentang peluang dan tantangan umat Islam pada pertengahan Februari 2011.

UU KUB Perlu Pendekatan Agama Nashih Nashrullah

Pembahasan RUU KUB ditargetkan selesai pada 2011. JAKARTA — Penyusunan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (KUB) harus menggunakan pendekatan agama dan meminimalisasi pendekatan politik. Sebab, pendekatan agama dan politik mempunyai landasan filosofi yang berbeda. Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Fatah. “Pendekatan agama mengedepankan moral, sedangkan politik lebih menggunakan logika kepentingan karena itu harus diminimalisasi,” kata dia kepada Republika di Jakarta, Selasa (18/1). Meski demikian, kata Fatah, peran politik tidak bisa dinafikan guna melegalkan sebuah regulasi, apalagi rencana perumusan UU KUB adalah inisiatif DPR dalam upaya memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Saat ini, keberadaan UU KUB dianggap sangat mendesak, terlebih bagi para aparat penegak hukum agar memiliki pedoman dan acuan yang lebih kuat. Diharapkan, UU KUB itu nantinya menjadikan Peraturan Bersama

Menteri (PBM) sebagai rujukan utama karena sejumlah aturan yang tertuang di dalamnya merupakan kesepakatan para pemuka agama yang tergabung dalam majelis agama masing-masing. “Posisi pemerintah saat itu hanya sebagai fasilitator,’’ kata Fatah. Yang terpenting, menurut dia, perumusan UU KUB harus didasari semangat kebersamaan dan saling mempercayai antarpemeluk, pemuka, dan majelis agama. Kepercayaan dan kebersamaan merupakan modal penting untuk membina KUB. Tanpa kedua hal tersebut, sulit menjaga keharmonisan dan komunikasi antarumat beragama di Tanah Air. Fatah melihat, kepercayaan dan kebersamaan rentan terkikis oleh berbagai problematika, tidak hanya terkait agama tetapi juga menyangkut berbagai hal seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. “Kalau ada semangat saling percaya, merasa bersama-sama, saya kira baru rukun namanya.”

Prolegnas DPR Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Zainun Ahmadi, mengungkapkan, pembahasan RUU KUB menjadi salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) DPR di Komisi VIII. Bahkan, RUU KUB menduduki prioritas bahasan utama di DPR yang harus selesai pada 2011. Dijelaskan, percepatan pembahasan ini dilatarbelakangi oleh maraknya berbagai peristiwa yang

Umat Islam Diminta Berpikir Kritis Erik Purnama Putra SURABAYA –– Mayoritas namun termarjinalkan. Itulah kondisi umat Islam di Indonesia saat ini. Pendapat tersebut disampaikan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Timur Sudarno Hadi kepada Republika, Selasa (18/1). “Kondisi umat Islam di Indonesia sangat memprihatinkan. Mirip buih di lautan, banyak tapi tak berdaya,” katanya. Pendapat itu dikemukakan menyikapi mudahnya umat Islam diombang-ambingkan kelompok lain yang jumlahnya kecil namun memiliki kekuasaan besar melalui penguasaan ekonomi. Sudarno menilai, saat ini umat Islam telah kehilangan nilai-nilai yang menjadi ruh perjuangan agama. Padahal, Rasulullah SAW menyeru umatnya untuk gemar berdagang dan tidak terpaku pada praktik ritual semata. “Umat Islam lebih senang dengan kegiatan ritual dan banyak ajaran Nabi yang ditinggalkan. Akibatnya, kesengsaraan belum mau lepas dari negeri ini.” Dalam bidang dakwah, ia melihat, tak sedikit ulama dan juru dakwah yang memberi dakwah melenakan sehingga umat kian terperosok dalam kezumudan. Perbaikan kualitas di kalangan umat pun, tidak terjadi. “Umat Islam tidak diajak

berpikir kritis, tapi hanya dijejali seruan untuk mempraktikkan agama. Dampaknya kehidupan masyarakat tak kunjung membaik.’’ Dalam hal ini, Sudarno tak menyalahkan sepenuhnya para ulama. Pemerintah yang diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan, ia nilai belum memiliki political will yang kuat untuk memperbaiki kondisi umat Islam. “Solusinya adalah political will dari pemerintah yang bersinergi dengan ormas Islam di Indonesia,” kata Sudarno. Dalam pandangan Pembantu Rektor 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, Abd A'la, keterbelakangan kondisi umat Islam di Indonesia disebabkan umat tak mau mempelajari esensi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, tak ada apresiasi untuk membangun peradaban seperti yang dicontohkan para ulama saat Rasulullah SAW masih hidup maupun di masa abad pertengahan. “Tokoh-tokoh Islam di Indonesia sekarang lebih senang mengejar kekuasaan. Sibuk berpolitik, ini membuat umat Islam tertinggal jauh dalam hal peradaban.” Umat Islam, kata dia, masih terbelenggu pada pemahaman agama yang sempit. Mereka tak mau memaknai lebih jauh kandungan Islam sebab tak memiliki hasrat mempelajari agama secara utuh. ■ ed: wachidah handasah

mencoreng keharmonisan dan kerukunan umat beragama di sepanjang 2010. Apalagi, persoalan tersebut–terutama menyangkut pendirian rumah ibadah—ditengarai muncul akibat ketidakpatuhan sebagian umat pada PBM. “Padahal, jika dibandingkan dengan pendirian rumah ibadah agama lain, rumah ibadah umat Islam jauh lebih rendah pertumbuhannya,” kata Zainun. Zainun menilai, regulasi yang ada sekarang sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan lagi menjadi aturan yang lebih kuat dan mengikat semua pihak. Karena itu, perumusan UU KUB akan mengadopsi materi-materi dalam PBM, selain diperkuat dengan fakta dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Kelak, lanjut Zainun, kehadiran UU KUB bukan berarti membatasi kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah tetapi justru memberikan hak menjalankan ibadah. UU KUB, menurut Zainun, juga akan memperkuat etika dan tata krama umat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa mencederai perasaan dan merusak keharmonisan umat beragama. Ke depan, UU KUB diharapkan mampu mengurangi gesekan antarumat beragama. “Gesekan-gesekan karena persoalan rumah ibadah dan etika beribadah akan bisa terkurangi dengan regulasi yang kuat dan mengikat.” ■ ed: wachidah handasah

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) belum dapat memastikan kebenaran kabar ditutupnya Bandara Amir Muhammadi bin Abdul Aziz, Madinah, selama dua tahun. Sejauh ini, yang dapat dipastikan adalah bandara ini akan dire novasi dan diperkirakan belum akan rampung pada 2011. “Ditutup atau tidaknya belum pasti, kita akan konfirmasi lebih lanjut lagi,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Ghafur Djawahir, kepada Republika, Selasa (18/1). Dikatakan, proses renovasi ini akan berdampak pada penerbangan jamaah haji seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Untuk menghindari penumpukan dan kepadatan jamaah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, muncul wacana untuk mengalihkan sebagian jamaah haji Indonesia ke Bandara Thaif. Namun, menurut Abdul Ghafur, wacana ini masih harus dikoordinasikan di internal pemerintah dan harus memperoleh izin dari Pemerintah Arab Saudi. “Berbagai kemungkinan dan antisipasi akan dibahas dalam rapat evaluasi dan persiapan yang akan digelar dalam waktu dekat,” kata dia Renovasi di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sebenarnya telah dilaksanakan pada musim haji 2010. Akibat renovasi itu, kata Abdul Ghafur, sejumlah jamaah haji dari berbagai negara yang mestinya datang atau pulang dari bandara di Madinah ini terpaksa dipindah ke Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Dari Indonesia, pemindahan tersebut hanya dialami oleh jamaah dari Embarkasi Medan.

Revisi UU Terkait penyelenggaraan ibadah haji, Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta percepatan revisi UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal ini merupakan rekomendasi dari Munas I Amphuri. “Target Amphuri, revisi UU tersebut bisa terealisasi pada 2012,’’ kata Ketua Umum Amphuri, Fuad Hasan Masyhur, Selasa (18/1). Desakan untuk mempercepat revisi UU itu, kata Fuad, muncul karena banyak persoalan yang belum terakomodasi dalam regulasi yang ada saat ini. Menurut dia, salah satu persoalan penting yang mesti dirumuskan dalam revisi UU itu adalah memberikan peluang dan kepercayaan kepada swasta untuk mengelola haji reguler. Selain itu, lanjut Fuad, UU tersebut perlu mengatur mekanisme pendaftaran dan pembayaran dana setoran awal bagi jamaah haji khusus. Ia berpendapat, sistem sentralisasi penyetoran yang bermuara di Kemenag akan menghambat kinerja penyelenggara ibadah haji khusus. “Berbeda dengan reguler, persiapan penyelenggara ibadah haji khusus harus dari jauh hari, tetapi itu tersendat karena sistem mengatur demikian.’’ ■ ed: wachidah handasah

Ketakutan Barat pada Islam, Irasional Oleh Siwi Tri Puji elody Moezzi, direktur eksekutif lembaga nirlaba 100 People of Faith, mengajak publik Barat untuk mencerna lagi makna teroris. “Ketika Anda mendengar kata ‘teroris’, apa yang kemudian datang ke pikiran. Separatis Basque dengan kerudung putih? Kaum anarkis yang mengenakan bandana bergambar bintang lima? Atau, bom yang ditanam kelompok sayap kanan atau kiri di basement sebuah gedung?” tanya pemenang Georgia Author of the Year Award dan Gustavus Myers Center for Bigotry and Human Rights Honorable Mention ini. Dalam opininya di Huffington Post, Senin (17/1), ia menyatakan, label ‘teroris’ selama ini hanya ditempelkan pada ekstremis Islam atau lebih buruk lagi, untuk Islam itu sendiri. Padahal, katanya, teror yang dilakukan ekstremis Muslim tak begitu banyak. Mengutip Laporan Tren dan Situasi Terorisme 2010 Uni Eropa, Moezzi mengatakan, dari 294 aksi teror yang terjadi pada 2009 di enam negara Eropa—turun hampir 50 persen dari 2007—seba-

M

● Melody Moezzi

gian telah gagal, sebagian lagi digagalkan, dan lainnya berhasil. Rinciannya adalah sebanyak 237 dilakukan oleh kelompok separatis, 40 oleh kelompok sayap kiri dan anarkis, empat oleh sayap kanan, 10 tanpa afiliasi yang jelas, dua oleh satu kelompok bermasalah, dan satu oleh apa yang disebut sebagai Islamis. Laporan ini menunjukkan, hanya satu serangan teroris Islam —serangan bom di Italia— yang terjadi di Uni Eropa pada 2009. Anehnya, kata Moezzi, terorisme Islam masih saja dianggap sebagai ancaman terbesar bagi negara-negara Uni Eropa. “Jadi, mengapa ini? Mengapa menurut sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Le Monde baru-baru ini, seba-

MELODYMOEZZI.COM

nyak 40 persen dari 1.600 warga Prancis dan Jerman menganggap Islam sebagai ancaman? Mengapa Swiss merasa terdorong untuk melarang menara masjid? Mengapa pula begitu banyak yang menentang pembangunan pusat komunitas Islam di Manhattan?” ujar wanita Amerika keturunan Iran ini. Ia melihat, ketakutan publik Barat terhadap Islam sudah sangat irasional. “Lihatlah statistik di atas, temui tetangga Muslim Anda, dan yakinlah hal ini bisa mengatasi (ketakutan itu).” Ketakutan itu, menurut Moezzi, kontraproduktif. “Islamophobia jauh lebih mengancam daripada Muslim. Sebab, hal itu merupakan bibit kebodohan dan kefanatikan.” ■ ed: wachidah handasah

ekonomi :: bursa ::


:: kurs :: Selasa (18/1)

:: indikator :: Selasa (18/1)

FTSE 100

6.045,80

1,00%

Dax

7.150.05

1,02%

Cac 40

4009.26

0,85%

AUD

8.470

9.472

11.787,38

0,47%

EUR

11.159

12.475

Nasdaq

2.755,30

0,73%

GBP

13.167

14.720

Shanghai

2.708,98

0,09%

HKD

1.093

1.222

Hang Seng

24.154,00

0,01%

Nikkei

10.518,98

0,15%

JPY

102

114

Straits Times 3.245,28

0,21%

SGD

6.568

7.347

BEI

0,36%

USD

8.494

9.494

Dow Jones

3.548,65

BELI

Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB

:: kurs tengah dolar AS :: Selasa (18/1)

Target Ekspor Alas Kaki Naik 20 Persen

JUAL

9.100 9.065 9.065

9.072

ementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor alas kaki pada 2011 sebesar 2,4 miliar dolar AS. Kenaikan sebesar 20 persen dari 2010 ini menyasar pasar-pasar ekspor nontradisional seperti Timur Tengah yang kian berkembang. Selain itu perekonomian Eropa dan AS yang membaik juga dinilai akan mendorong ekspor alas kaki.

K

9.045

9.064

9.044 9.038

9.016 8.988 12/1

13/1

14/1

17/1

Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB

Fitria Andayani

Bank sentral dihadapkan pada opsi menaikkan suku bunga.

KESIAPAN INFRASTRUKTUR


Dua pekerja sedang memasang pemberat pada crane di sebuah proyek proper ti di Jakarta, Selasa (18/1). Direktur dan Ekonom Senior Global Markets Research Deutsche Bank, Taimur Baig, menegaskan kenaikan permintaan yang tidak ditopang infrastruktur akan menghambat perekonomian 2011.

untuk menjaga momentum pertumbuhan. Oleh sebab itu, pengelolaan likuiditas harus diperkuat. Lebih lanjut, pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar akan menghadapi tantangan pada 2011. Di sisi lain, harga-harga komoditas meningkat tajam. Inflasi diprediksi mencapai lebih dari tujuh persen. Rupiah akan terapresiasi lebih lanjut hingga di

18/1 Sumber: BI

Inflasi Ancam Ekonomi 2011 JAKARTA — Proyeksi perekonomian Indonesia pada 2011 diprediksi menghadapi tantangan yang lebih rumit ketimbang tahun lalu. Kendati demikian, secara umum Indonesia masih menarik perhatian investor. Direktur dan Ekonom Senior Global Markets Research Deutsche Bank, Taimur Baig, mengatakan bahwa tahun 2011 terdapat beberapa kondisi yang memberatkan perekonomian Indonesia. Inflasi pada tahun ini, menurut dia, salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia, juga negara-negara Asia lainnya. “Tingkat inflasi di Asia akan meningkat,” ujarnya, Selasa (18/1). Mengaca pada dua negara yang menjadi pilar Asia yaitu Cina dan India, pertumbuhan ekonomi di dua negara tersebut akan tetap tinggi seperti tahun lalu. Namun, tingkat inflasi di kedua negara itu juga meningkat. Ia memprediksi, tekanan inflasi dan situasi ekonomi global pada akhirnya akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate. Kebijakan yang dirasa tidak populer tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah risiko ekonomi yang bakal dirasakan Indonesia pada 2011. Bila kondisi inflasi tidak ditangani dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, dikhawatirkan Indonesia bisa menghadapi inflasi jangka panjang. “Indikasi peningkatan inflasi sudah terjadi sejak pertengahan 2010,” tuturnya. Kemungkinan Indonesia akan menghadapi tekanan inflasi yang lebih besar lagi sangat terbuka. Keadaan ini harus dikombinasikan dengan kebijakan penentuan harga dan subsidi perencanaan. Selain itu, penyerapan biaya harus dilakukan lebih baik

13

bawah Rp 8.900. Utang jangka pendek masih banyak dan akan memberikan risiko yang cukup tinggi. Cadangan devisa memang cukup. Namun, bila mata uang asing lain meningkat dan nilai rupiah turun, cadangan devisa akan tidak mampu menutupi nilai utang. “Makanya, diperlukan usaha untuk memperbarui perjanjian utang,” katanya. Outlook jangka menengah yang positif juga dilontarkan lembaga finansial Goldman Sachs. Perusahaan ini memasukkan Indonesia dalam kelompok kekuatan ekonomi baru perekonomian du-

nia bersama Filipina, Korea Selatan, dan Meksiko. Investor asing memandang Indonesia telah berbeda dan iklim investasi mulai membaik. Ekonom Goldman Sachs Gym O’Neil berpendapat bahwa Indonesia sudah masuk jajaran kelompok baru calon kekuatan ekonomi. Dalam prediksinya, Goldman Sachs memperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh pada 2050. Prediksi senada yang pernah dilontarkan Standard Chartered yang menyebutkan Indonesia akan masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030. ■ ed: wulan tunjung palupi

BUMN Siapkan Dua Opsi Kelola Inalum JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyiapkan dua opsi pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Opsi tersebut, yakni menjadikannya sebagai BUMN baru ataupun menjadi anak perusahaan BUMN. “Kita sedang melakukan berbagai persiapan untuk mengelola Inalum, setelah beralih ke tangan Pemerintah Indonesia,” kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Mustafa, realisasi pengelolaan Inalum masih dalam kajian Tim Negosiasi Inalum yang diketuai menteri perindustrian. “Kami tinggal menunggu undangan dari Pak Hidayat (menperin), untuk membicarakan opsi pengambilalihan dan pengelolaannya,” kata Mustafa. Jepang sekarang menguasai 58,9 persen saham Inalum melalui Nippon Asahan Aluminium (NAA). Sementara itu, Pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1 persen. Sementara masa berlaku kontrak BOT (build, operate and transfer) Inalum akan berakhir 2013. Sesuai kontrak, tiga tahun sebelum masa berlaku BOT habis, kedua pihak harus telah melakukan negosiasi apakah memperpanjang kontrak atau tidak. Pihak Jepang melalui Nippon Asahan Aluminium (NAA) menguasai 58,9 persen saham Inalum, dan 41,1 persen milik RI. “Selang waktu ini kita persiapkan untuk pengambilalihan,” ujar Mustafa. Terkait pendanaan perusahaan pengelola Inalum diserahkan kepada BUMN yang nantinya terlibat. Ia menjanjikan tidak akan mengambil dana pengelolaan Inalum dari APBN. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pengambilalihan 58,87 persen saham Inalum berkisar 700 hingga 800 juta dolar AS. Ia optimistis BUMN yang ada siap membiayai pengambilalihan saham tersebut. “Bisa saja diserahkan kepada satu BUMN atau diperoleh melalui konsorsium BUMN,” ujarnya. Sebelumya, Mustafa menyebutkan sejumlah BUMN yang akan dilibatkan mengambil alih Inalum, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Aneka Tambang. ■ antara ed: wulan tunjung palupi

:: rasio ::

Semua Ingin Potongan Kue Newmont Nusa Tenggara Oleh Wulan Tunjung Palupi aham Newmont Nusa Tenggara (NNT) bagaikan kue hangat yang diperebutkan pembeli. Semuanya ingin mendapat bagian. Pemerintah pusat maupun pemerintah Nusa Tenggara Barat masing-masing berpendapat merekalah yang berhak membeli tujuh persen divestasi saham NNT. Pemerintah pusat yang sebelumnya semangat menyatakan bahwa tujuh persen saham itu akan dibeli melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), belakangan tak nyaring bersuara. PIP pun pernah menyatakan sudah mendapat mandat dari pemerintah untuk mengambil alih saham dengan nilai sekitar 270 juta dolar. Di sisi lain, Pemprov NTB menyatakan tak mau mundur atas hak mereka membeli saham tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi beralasan, pemerintah pusat telah mendapat banyak keuntungan dari keberadaan NNT. Menurutnya, kini saatnya bagi pemerintah daerah yang kecipratan rezeki saham perusahaan tambang itu. Namun rupanya, pemerintah pusat belum memberikan sinyal positif bagi kemauan Pemerintah NTB. Puncaknya terjadi pada Kamis (13/1) lalu. Saat itu, kapal milik NNT yang memuat 1.382,64 ton konsentrat dilarang meninggalkan Pelabuhan Benete di Sumbawa Barat. Alasannya, kapal tersebut belum mengantongi surat keterangan asal barang dari Bupati Sumbawa Barat. Kapal yang seharusnya sudah berlayar menuju Brusbuttle, Jerman pun akhirnya terkatung-katung selama empat hari di pelabuhan. Perusahaan harus menanggung biaya akibat keterlambatan itu.

S

Di Jakarta, Kementerian ESDM telah melayangkan surat kepada pemerintah setempat bahwa tindakannya menunda pemberangkatan kapal berdampak buruk bagi citra investasi di Indonesia. Jika Pemda NTB berhasil membeli tujuh persen saham Newmont, total pemerintah daerah memiliki 24 persen saham yang secara bertahap diperoleh sejak 15 Maret 2010. Namun, saham itu tidak seluruhnya dimiliki Pemda NTB. Mereka menggandeng Multicapital, anak usaha PT Bumi Resources Tbk sebagai pemodal. Dana bagi hasil yang didapat Pemda NTB dari royalti per tahunnya sekitar Rp 25 miliar. Jumlah itu dibagi-bagi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah penghasil, juga untuk sembilan kabupaten/kota. Setelah mendapat porsi saham 24 persen, Pemprov mendapat tambahan pendapatan dari deviden sebesar Rp 85 miliar. Sebagai daerah penghasil, mereka merasakan adanya ketidakadilan. Terlepas dari urusan saling klaim itu, hak atas divestasi saham NNT ini selayaknya tidak menjadi preseden buruk bagi wajah investasi Indonesia. Keluhan kalangan usaha soal tak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah pun sudah seringkali terdengar. Di saat negara-negara tetangga sudah melangkah lebih jauh untuk meningkatkan daya saingnya, amat disayangkan jika Indonesia masih berkutat dengan tarikmenarik antara pusat dan daerah. Padahal, tanpa tarik-tarikan pusat-daerah itu pun, masalah yang kita hadapi untuk mengejar daya saing sudah menumpuk. Masalah infrastruktur, perizinan, pungutan liar, dan berbagai masalah lainnya membelenggu kita untuk lebih banyak menarik investasi. ■

E-MONEY Pekerja menggesek kartu debit pada mesin Electronic Data Capture di sebuah mal di Jakarta, Selasa (18/1). Bank Indonesia mencatat penggunaan uang elektronik alias e-money di 2010 mencapai 26,4 juta transaksi atau meningkat 51,4 persen dibanding 2009.


Bea Masuk Impor Nonpangan Ditinjau Shally Pristine JAKARTA — Pengusaha meminta pemerintah menunda penerapan pengenaan bea masuk (BM) bagi impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan industri. Pemerintah pun menjanjikan akan meninjau ulang kebijakan bea masuk nonpangan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, mengungkapkan kekhawatiran sektor manufaktur jika kebijakan ini diterapkan. Daya saing industri manufaktur yang masih lemah menjadi alasan ketaksiapan pengusaha atas aturan pemerintah ini.

Kadin akan mengirimkan surat mengenai keberatan itu dan meminta Kementerian Keuangan penangguhan penerapan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/2010 yang berlaku sejak 22 Desember tahun lalu. “Hari ini suratnya akan diajukan,” katanya di Jakarta, Selasa (18/1). Dari hasil pertemuan dengan pelaku industri, ia mengungkapkan rata-rata menyatakan keberatan dengan pengenaan BM, terutama bagi impor bahan baku dan mesin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi, Bambang Sujagad, mengatakan, PMK tentang Penetapan Sistem

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor itu tidak mencerminkan keberpihakan pada industri nasional. Dia mencontohkan, akibat penerapan PMK itu impor bahan baku dikenai bea yang lebih tinggi dari barang jadi, membuat produk lokal tak kompetitif. Bambang mengatakan, peraturan itu juga memiliki kejanggalan lain, antara lain pengenaan BM bagi impor pupuk dan bahan pangan seperti gandum. Padahal, menurut dia, pengenaan BM bagi kedua komoditas itu akan berdampak langsung kepada pangan, baik di sisi produksi maupun konsumsi. “Pupuk juga dikenai pajak, jarang sekali ada negara di dunia memajaki pupuk,” ucapnya.

Ditemui terpisah, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, pernah mengatakan, pengenaan BM atas impor barang modal dan bahan baku merupakan bagian dari peta jalan (road map) yang ditetapkan pada 2005. Kemudian, peta jalan itu secara otomatis memberlakukan kenaikan tarif BM sesuai jadwal, tanpa melihat kondisi industri terkini. Hidayat mengatakan, dari perspektif kementeriannya, kebijakan BM mesti mencakup tiga aspek. Yakni, perbaikan daya saing nasional, perlindungan terhadap industri domestik, dan sumber pendapatan negara. Ia pun menjanjikan akan meninjau ulang pos tarif PMK nomor 241/2010 untuk produk nonpangan. ■ ed: wulan tunjung palupi

industri


Mandala Kecewakan DPR

Teguh Firmansyah

Manajemen Mandala tak menunjuk satu wakil pun. JAKARTA –– Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPR dan sejumlah maskapai penerbangan, Selasa (18/1), tidak menghasilkan suatu kesimpulan. DPR beralasan rapat dibatalkan karena manajemen Mandala Airlines tidak memenuhi panggilan Komisi V. Belum jelas alasan dari Mandala, namun DPR menganggap direksi maskapai itu mangkir. “Kita kategorikan mereka mangkir,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi, saat rapat dengar pendapat Komisi V dengan sejumlah maskapai. Komisi V membidangi perhubungan, komunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan daerah tertinggal. Mulyadi menyayangkan ketidakhadiran wakil dari Mandala ini. Padahal, kehadiran mereka sangat penting untuk menjelaskan berhentinya penerbangan maskapai itu secara mendadak. Sehingga, bisa menjadi pembelajaran bagi maskapai lain. Selain Mandala Airlines,

PENJELASAN MASKAPAI PENERBANGAN

TAHTA AIDILLA

Sejumlah direksi maskapai penerbangan nasional saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1).

Maskapai Diminta Lebih Transparan Oleh Teguh Firmansyah JAKARTA — Maskapai penerbangan diminta lebih transparan dalam memberikan laporan keuangannya kepada publik. Hal itu diperlukan untuk mencegah kasus PT Mandala Airlines tidak terulang kembali. Anggota Komisi V DPR, Yudhi Widiana, mengatakan, salah satu hal yang perlu dicermati, yakni masalah struktur keuangan. ‘’Meski merupakan masalah internal, pihak maskapai harus menjelaskan kondisi keuangannnya,’’ katanya seusai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V dan sejumlah maskapai, Selasa (18/1). Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan regulasi

tertentu untuk mengatur persoalan ini. Anggota Komisi V, Abdul Hakim, meminta pemerintah dihadirkan pula dalam RDP berikutnya. “Karena kasus di Mandala (Airlines) bukan hanya operator, tapi juga regulator,” katanya. Direktur Utama Indonesia AirAsia, Dar madi, mengatakan pihaknya secara ruitn telah melaporkan kinerja perusahaan kepada Kementerian Perhubungan selama tiga bulan sekali. “Untuk audit, dilakukan enam bulanan itu memang rutin,” jelasnya. Pemberian laporan tersebut kini masih bersifat sukarela. Namun, kata dia, pada akhir 2011, hal itu sudah mulai diwajibkan. ■ ed: zaky al hamzah

DPR juga berharap pertemuan RDP dihadiri direktur utama dari setiap maskapai. Namun, hanya AirAsia yang dihadiri dirut-nya. Maskapai lain hanya dihadiri perwakilan. Seperti Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari, Direktur Niaga Batavia Hasudungan Pandiangan, dan Direktur Umum Lion Air Edward Sirait. Serta perwakilan dari Merpati dan Sriwijaya Air. Mulyadi menjelaskan, pihak Mandala tidak memberikan surat secara resmi kepada DPR terkait ketidakhadirannya pada RDP tersebut. Pemberitahuan kepada DPR hanya melalui pesan singkat (SMS). “Isinya berhalangan hadir, tidak ingin mengganggu konsentrasi,” jelasnya. Mengetahui tak ada salah satu direksi manajemen Mandala yang hadir di RDP, sejumlah anggota Komisi V terlihat kecewa. Rapat kemudian diskors hingga Rabu sore (19/1). “Kalau tidak hadir baru kita ambil keputusan.’’ Head of Coorporate Communication Mandala Airlines Nurmaria mengatakan, Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin tidak bisa datang karena meeting penting terkait dengan penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan. ‘’Jadi, sampai kemarin malam itu sudah ada disposisi. Tapi, saya tidak tahu siapa yang ditunjuk,” jelas Nurmaria. ■ ed: zaky al hamzah

14

Iklim Ekstrem, Petani Kembangkan Minapadi JAKARTA — Pemerintah mendorong nelayan agar mengembangkan Program Minapadi sebagai antisipasi dampak anomali iklim. Program ini sangat tepat disinergikan dengan sektor perikanan dan pertanian. “Sebagai salah satu penggerak perekonomian rakyat, sektor perikanan memiliki hubungan dan sinergi yang kuat dengan sektor pertanian,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, di Jakarta, Selasa (18/1). Program Minapadi itu juga dinilai sebagai salah satu solusi dalam menangani rendahnya produktivitas padi akibat dari cuaca ekstrem. Selain bisa meningkatkan produktivitas lahan, kata Fadel, pola usaha Minapadi juga dapat meningkatkan pendapatan petani, keragaman hasil pertanian, kesuburan tanah dan air, serta dapat mengurangi hama penyakit pada tanaman padi. Agar program ini berjalan efektif, Fadel menyarankan petani sebaiknya menggunakan pemilihan jenis ikan dan padi unggul sesuai kondisi lahan, daya serap, dan nilai ekonomis yang tinggi. Dalam program Minapadi, para petani memanfaatkan berbagai jenis ikan yang sudah biasa ditanam di sawah, seperti ikan mas, tawes, nilem, dan nila. Sekaligus dapat pula mengembangkan udang galah.

Menurut Fadel, melalui Minapadi pendapatan petani juga dapat diselamatkan, meskipun padi yang dihasilkan mengalami kegagalan panen akibat serangan hama maupun akibat perubahan iklim. Minapadi juga dapat menyuburkan lahan melalui kotoran ikan dan membantu percepatan perbaikan lingkungan karena mengurangi gas metan yang dibuang dari sisa pemupukan. Minapadi juga diharapkan dapat meningkatkan gizi keluarga petani menjadi lebih baik. Setiap satu hektare lahan dengan pola Minapadi, setiap musim tanam dapat menghasilkan sekitar satu ton ikan setiap musim tanam atau sekitar 2-3 juta ton per tahun. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan budi daya di seluruh sentra pada 2010 sebanyak 5,478 juta ton atau 50,55 persen dari total produksi 2010 sebanyak 10,835 juta ton. Pada 2011, produksi perikanan budi daya ditargetkan sebanyak 6,8 juta ton dari total target produksi perikanan 12,26 juta ton. ■ antara ed: zaky al hamzah

FAKTA ANGKA

5,478 Juta Jumlah produksi ikan budidaya per ton pada 2010.

Kadin Fokus Kurangi Hambatan Investasi Shally Pristine JAKARTA — Iklim investasi masih belum ramah bagi kalangan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan ekonomi berbiaya tinggi masih terjadi hingga kini sehingga menghambat keinginan pengusaha berinvestasi. Penyebab ekonomi biaya tinggi meliputi faktor perizinan, pungutan liar, dan kemacetan lalu lintas. Maka itu, Kadin akan melakukan pendekatan ke pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu tersebut sehingga pemda bisa melihat kekurangan yang harus diperbaiki. “Kita tidak punya pilihan

lain dalam upaya untuk memperbaiki iklim usaha yang juga susah,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, saat penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (18/1). Suryo mengaku kerap menerima keluhan dari para anggotanya di daerah terkait praktik pungli dan praktik lain saat berinvestasi. Tidak hanya di wilayah Jakarta, program investasi juga menyebar di luar Jawa dengan sejumlah proyek. Menurut data BKPM, dari sebaran lokasi proyek terlihat peningkatan aktivitas penanaman modal di luar Jawa pada triwulan III 2010

sebesar 37,7 persen atau setara Rp 21,4 triliun. Sedangkan, pada periode yang sama di 2009 hanya sebesar 12,9 persen atau Rp 5,9 triliun. Lima besar realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan sektor usaha adalah tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp 4,5 triliun dengan 76 proyek; bidang transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp 3,1 triliun dengan 13 proyek; industri makanan sebesar Rp 2,8 triliun dengan 34 proyek; industri kimia dasar termasuk barang kimia dan farmasi sebesar Rp 1,4 triliun dengan 20 proyek; serta bidang jasa lainnya sebesar Rp 1,1 triliun dengan 33 proyek. Sementara itu, BKPM

menantang pengusaha lokal untuk meningkatkan porsi investasi domestik. Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan, optimalisasi pengusaha nasional merupakan faktor penting dalam mengupayakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Terlebih, banyak daerah di Indonesia memiliki potensi penanaman modal dan peluang pengembangan usaha yang menjanjikan. Kapasitas investasi di daerah ini tercermin dari realisasi PMDN di luar Jawa sebesar 38 persen pada 2010. Namun, kata Gita, potensi dan peluang itu terhambat oleh terbatasnya akses informasi terkait penanaman modal. ■ ed: zaky al hamzah

PAMERAN PENGOLAH AIR BERSIH

WIHDAN HIDAYAT

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak (ketiga dari kanan), melihat sampel alat pengolah air usai membuka pameran ‘’Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2011’’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/1). Forum ini membahas percepatan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam mencapai target MDGs 2015.

syariah :: bursa syariah ::


Selasa (18/1)

DJIM DJIGRC DJIMTR DJI100X DJMY25D IMXL DJICHKU

2.271,83 10,31% 1.766,48 6,57% 3.716,92 31,84% 2.411,01 22,31% 953,11 -3,28% 2.299,17 9,77% 1.730,77 3,18%

DJIM: Dow Jones Islamic Market World Index DJIGRC: Dow Jones Islamic Market Greater China Index DJIMTR: Dow Jones Islamic Market Turkey Index DJI100X: Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index DJMY25D: Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index (USD) IMXL: Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index DJICHKU: Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index

:: kurs dinar ::

:: jakarta islamic index :: Selasa (18/1)

508.00

1.735.000

506.00

:: nisbah ::

Selasa (18/1)

1.735.000 1.735.000

1.731.000

1.730.000 504,75 504,19

504.00 503,54

1.720.000 1.719.000 500,92

500.00 12/1

Sumber: Dow Jones Indexes Dipantau 17.00 WIB

13/1

14/1

17/1

1.719.000

1.715.000 18/1

Masih Lebih Kecil dari Kebutuhan

K

1.725.000 502,26

502.00

15

12/1

1,34

13/1

14/1

17/1

18/1

0 Sumber: Limas

Sumber: Wakala Induk Nusantara

operasi syariah muncul sejalan dengan berkembangnya ekonomi syariah di Tanah Air. Kehadiran koperasi syariah cukup memberi arti bagi para pengusaha mikro di Tanah Air. Kendati demikian, jumlah koperasi syariah masih lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan para pengusaha mikro di Tanah Air.

BRI Genjot Pertumbuhan Sefti Oktarianisa

BRI Syariah akan membuka sejumlah cabang baru.

LAYANAN TRANSFER INSTAN

ISMAR PATRIZKI/ANTARA

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Yuslam Fauzi (kiri), Presiden Direktur PT XL Axiata (XL) Hasnul Suhaimi (tengah), dan Presiden Direktur PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (EBAYS) Eddy Hadiyanto (kanan), berbincang di sela penandatanganan perjanjian kerja sama layanan transfer instan, di Jakarta, Selasa (18/1). Layanan jasa pengiriman uang produk kerja sama ketiga perusahaan tersebut bertujuan untuk membantu memudahkan pengiriman dana dari luar negeri ke Indonesia dengan biaya murah dan cepat.

BSM-XL Sediakan Layanan Transfer Instan

Sefti Oktarianisa

JAKARTA — Untuk memperkuat layanan remittance, Bank Syariah Mandiri (BSM) bekerja sama dengan PT XL Axiabata Tbk (XL). Kerja sama itu mengenai produk pengiriman jasa remittance transfer instan. Produk pengiriman uang tunai cepat ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut Direktur Utama BSM Yuslam Fauzi, transfer instan meliputi dua jenis pengiriman uang, yakni cash to cash dan cash to account. “Namun, untuk tahap awal, diprioritaskan pada cash to cash terlebih dahulu,” katanya di Jakarta, Selasa (18/1). Sementara untuk cash to account (mekanisme transfer), para nasabah bisa melakukan secara walk in. Caranya, dana yang ada bisa disalurkan ke sejumlah agen lokal di negara-negara yang memiliki kerja sama dengan BSM seperti ARY Forex Li-

mited di Dubai, untuk dikirim ke Indonesia. Diharapkan, transfer instan ini juga bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri. “Untuk keluarga yang ada di Indonesia, dana dapat diterima secara tunai oleh para keluarga melalui kantor Pos yang ada di seluruh Indonesia,” jelasnya. Selain transfer instan, sejak 2008 lalu, BSM sebenarnya telah mengeluarkan produk remittance lain dengan nama transfer DUIT (dana untuk Indonesia tercinta). Kini produk tersebut telah berjalan dengan 400 ribu transaksi setiap tahunnya. Dari data Desember 2010, setidaknya tercatat terdapat Rp 1,3 triliun siklus uang mengalir lewat layanan remittance ini. Transaksi paling banyak terjadi di Malaysia. Bank Syariah Mandiri merupakan bank usaha syariah (BUS) dengan kepemilikan saham 99,9 persen oleh PT Bank Mandiri. Pada pe-

nutupan 2010 lalu, aset BSM sementara (unaudited) mencapai Rp 32,45 triliun atau naik 32,49 persen dari tahun sebelumnya, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 28,99 triliun atau naik 37,76 persen dari tahun sebelumnya dan Pembiayaan Rp23,87 triliun atau naik 34,5 persen dari tahun sebelumnya. Sementara Direktur XL Hasnul Suhaimim menilai, produk ini bisa dimanfaatkan tak hanya TKI di Malaysia, tapi juga Timur Tengah atau Hong Kong. Ia mengaku sebenarnya layanan transfer instan ini sudah ada sejak 2008 lalu. “Layanan transfer instan terus berkembang secara menggembirakan baik dari sisi bisnis maupun sosial. Layanan ini terbukti telah mampu mempermudah cara pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia dengan biaya yang murah, sehingga cukup membantu terutama saudara-saudara kita yang menjadi TKI.” ed: firkah fansuri

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Lebanon Hadapi Tantangan Sefti Oktarianisa BEIRUT — Politik yang tak kunjung stabil menjadi tantangan tersendiri terhadap pertumbuhan keuangan Islam di Lebanon. Para pengamat berpendapat ketidakstabilan politik memberi dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonmian syariah di negara tersebut. Menurut Pemimpin Global Islamic Finance, Daud Vicary Abdullah, sebenarnya sektor perbankan tidak akan begitu bereaksi terhadap permasalahan politik seperti sengketa. “Namun, pada banyak kasus, situasi ini akan membuat sejumlah investor enggan menginvestasikan uangnya di Lebanon karena dianggap berisiko, apalagi hal ini memiliki ketidakpastian yang kuat,” katanya seperti dikutip the Daily

Star, beberapa waktu lalu. Keuangan syariah, terutama perbankan syariah, kini merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Menurut perkiraan, pascakrisis global 2009 lalu, hal ini menjadi perhatian banyak kalangan. Selain menjadi alternatif investasi, ia bergerak cenderung lebih aman dibanding perbankan konvensional. “Saya pikir keuangan global menunjukkan bahwa keuangan Islam merupakan sesuatu yang memiliki prinsip dasar yang baik. Dengan kata lain, meski terkena dampak krisis, ia mampu keluar dengan cara yang amat mulus,” katanya. Menurutnya, hal ini karena aset nyata dan bentuk bagi hasil yang jelas yang ada pada keuangan syariah. Diakuinya, potensi per-

tumbuhan keuangan Islam di Lebanon sebenarnya amat besar. Meski demikian, sejumlah infrastruktur masih harus dibenahi dan diperkokoh untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Ia mengaku, pertumbuhan keuangan Islam di Lebanon tak mungkin berjalan cepat dalam waktu satu hingga dua hari. “Butuh periode tertentu untuk itu,” katanya. Hingga akhir 2010 lalu, berdasarkan data Bank Sentral Lebanon, jumlah aset perbankan syariah masih berkisar di bawah angka satu persen atau senilai 251 juta dolar AS dari total aset perbankan konvensional di negara tersebut. Meski demikian, diperkirakan pertumbuhan akan semakin meningkat 15 hingga 20 persen pada 2012 nanti. ed: firkah fansuri

JAKARTA — Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah berencana untuk membuka layanan syariah di sejumlah kantor BRI konvensional. Menurut Direktur Utama BRI Syariah, Ventje Rahardjo, hal ini dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan bank syariah tersebut. “Untuk sekarang masih terbatas. Kita akan mulai di beberapa kantor BRI,” katanya kepada Republika, kemarin. Ia menjamin, meski berada pada wilayah konvensional, konsep layanan dan produk yang akan diberikan kepada nasabah menggunakan konsep syariah. Menurutnya, ini penting untuk

menjaga kredibilitas BRI Syariah di mata pelanggannya. Selain itu, untuk memperluas jaringan, ke depannya BRI Syariah akan membuka sejumlah cabang baru. Ventje menyebutkan, cabang akan didirikan sejumlah blank spot, yang belum terdapat perwakilan BRI Syariah. “Saat ini BRI Syariah telah memiliki 100 cabang. Meski saya belum bisa menyebutkan berapa, yang pasti tahun ini akan kita tambah,” katanya. Sementara itu, menanggapi inovasi produk syariah yang dinilai masih belum inovatif, ia mengaku para pelaku perbankan syariah memang harus terus mengembangkan kreativitas. Apalagi, perbankan syariah merupakan pendatang baru dalam industri perbankan. “Bukan hanya banknya, tapi sejumlah produk seperti electronic banking yang kita miliki, harus menyamai bank konvensional,” jelasnya.

Meski demikian, diakuinya, perbankan syariah tetap memiliki sejumlah inovasi tersendiri yang tak dimiliki konvensional. “Bank konvensional tidak boleh gadai. Sementara kita boleh,” katanya. Selain itu, diakui Ventje, perbankan konvensional tidak diperbolehkan melakukan bisnis banking dengan sewa guna. Sedangkan di perbankan syariah, hal ini diizinkan dengan akad ijarah (sewa-menyewa). Dengan berbagai langkah yang dilakukan pada 2011 ini, BRI Syariah membidik aset di atas Rp 10 triliun atau tumbuh sekitar 50 persen. Ventje mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik membuat pihaknya cukup optimistis mencapai pertumbuhan yang optimal pada tahun ini. Ia memaparkan, aset BRI Syariah yang mulanya Rp 1 triliun pada 1 Januari 2009, tumbuh sangat pesat. Per September 2010, aset telah

mencapai Rp 6 triliun dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 3 triliun. “Mudah-mudahan akhir 2010 aset bisa ditutup Rp 6,5 triliun dan 2011 di atas Rp 10 triliun,” kata Ventje. Ventje mengatakan, saat ini basis nasabah BRI Syariah sebagian besar masih berada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis pada tahun depan pihaknya juga mengincar nasabah di barat Indonesia sampai Makassar. Hingga September 2010, pembiayaan BRI Syariah tercatat hampir Rp 5 triliun dengan porsi pembiayaan mikro 10 persen, pembiayaan pemilikan rumah (PPR) 25 persen, UKM 10 persen, sisanya komersial. Nantinya, kata Ventje, porsi komersial akan lebih kecil dari UKM. Untuk pembiayaan mikro sendiri, lanjutnya, saat ini, terutama disalurkan kepada pedagang pasar. ed: firkah fansuri

finansial


16

Antam tak Minati Saham Newmont

LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

EDWIN DWIPUTRANTO/REPUBLIKA

Suasana kantor cabang BNI di Jakarta, Selasa (18/1). BNI dan PT Cikarang Listrindo melakukan kerja sama dalam hal layanan virtual account yang dimaksudkan untuk memberikan solusi pengelolaan keuangan perusahaan secara terpadu serta memudahkan identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan.

Temasek Terima Putusan MA Shally Pristine

Temasek bersalah miliki saham di Telkomsel dan Indosat. JAKARTA—Temasek Holdings menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait ditolaknya peninjauan kembali (PK) yang mereka ajukan. Meski kecewa atas putusan tersebut, Temasek akan memenuhi kewajiban membayar denda yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp 15 miliar. Dalam putusan ini, KPPU menyatakan Temasek selaku pemegang saham PT Telkomsel Tbk bersalah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang La rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Senior Managing Director for Strategic Relations Temasek, Goh

CSR ANTAM

Yong Siang, mengatakan, Temasek tetap pada sikap mereka yang merasa tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum antimonopoli yang berlaku di Indonesia. Namun, sebagai investor internasional, ujar Siang, Temasek akan tetap mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. “Temasek kecewa atas permintaannya untuk meninjau ulang telah ditolak karena tidak sejalan dengan undang-undang persaingan usaha di Indonesia,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (18/1). Atas putusan tersebut, Siang melanjutkan, Temasek akan menindaklanjuti dengan membayar denda sebagaimana mestinya yang dikenakan oleh KPPU. Tentunya tanpa mengurangi kedudukan hukumnya serta mencadangkan seluruh hakhaknya. Sebelumnya, KPPU menyatakan Temasek melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus kepemilikan silang di PT Telekomunikasi Selular


Dirut PT Antam Tbk, Alwin Syah Loebis (kiri), disaksikan Danjen Kopassus, Mayjen Lodewijk F Paulus, menandatangani prasasti Mess Markas Komando Detasemen Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (18/1). Mess tersebut direnovasi oleh Antam sebagai bagian program tanggung jawab perusahaan (CSR).

(Telkomsel) dan PT Indosat. Kasus pada 19 November 2007. Selain Temasek, KPPU juga menjerat anak usahanya, STT Communications Ltd (STTC), pemilik saham Telkomsel dan Singapore Telecommunications Ltd (Singtel), pemilik saham Indosat. Ketika dalam pemeriksaan KPPU tersebut Temasek kemudian menjual sahamnya di Indosat kepada Qatar Telecom. KPPU menyatakan, Temasek Holdings terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menghukum Temasek dan delapan anak usahanya masing-masing denda Rp 15 miliar. Sementara Telkomsel terkena denda Rp 15 miliar. Delapan anak usaha Temasek Holdings yakni ST Telemedia Pte Ltd, STT Communications Ltd (STTC), Asia Mobile Holding Company Pte Ltd (AMHC), Asia Mobile Holdings Pte Ltd, Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Pte Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd.

Tidak terima atas putusan KPPU tersebut, Temasek mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Namun, PN Jakarta Pusat justru menguatkan vonis KPPU. Temasek lantas mengajukan kasasi ke MA. Langkah ini pun kandas setelah MA menolak kasasi tersebut. Tidak puas sampai di sana, Temasek kemudian mengajukan PK yang akhirnya ditolak MA pada 5 Mei 2010. Sebelumnya, KPPU melaporkan atas putusan tersebut bahwa PT Telkomsel sudah membayar denda sebesar Rp 15 miliar kepada KPPU, Senin (17/1). “Denda tersebut terkait Putusan KPPU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dugaan Pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496K/2008 pada 10 September 2008,” demikian pernyataan resmi KPPU. Denda tersebut masuk ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, dengan kode penerimaan 423755. ■ ed: zaky al hamzah

JAKARTA — PT Aneka Tambang (Antam) Tbk menyatakan, pihaknya tidak berminat membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai 271,6 juta dolar AS. Direktur Utama Antam, Alwin Syah Loebis, mengatakan, bagi Antam, tujuh persen saham NNT itu tidak bernilai strategis. “Buat kita, tujuh persen saham itu tidak strategis,” katanya seperti dikutip Antara di Jakarta, Selasa (18/1). Termasuk, lanjutnya, rencana NNT memperluas tambang ke Elang dalam waktu dekat, tetap menjadi tidak strategis, kalau hanya memililki tujuh persen. Menurut dia, kalau pemerintah berniat membeli, wajar-wajar saja. “Namun, kalau Antam yang ditunjuk, kami melihatnya tidak strategis jika hanya tujuh persen saja,” ujarnya. Anggota VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto, juga menilai, pembelian tujuh persen saham NNT oleh pemerintah pusat tidak strategis. “Pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa, kalau hanya punya tujuh persen saham NNT,” katanya. Menurut Dito, lebih baik dana pembelian buat Newmont yang mencapai Rp 2,5 triliun dialokasikan pemerintah pusat buat membeli perusahaan lain yang strategis dan menguntungkan. Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, idealnya 31 persen saham NNT dikuasai Antam atau BUMN baru. “Namun, karena sudah telanjur saham 24 persen NNT dikuasai daerah, mau bagaimana lagi,” katanya. Ia hanya menyayangkan perusahaan daerah yang hanya memiliki 25 persen saham dalam perusahaan pa-

tungan. Saat ini, daerah melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB), yang merupakan perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersama (DMB) dan PT Multicapital (Bakrie Group), menguasai 24 persen saham NNT. Sisanya, saham NNT lainnya dimiliki PT Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen, dan pemegang saham asing NNT, yakni Nusa Tenggara Partnership 56 persen. Pemegang saham asing tersebut terdiri atas 31,5 persen saham milik Newmont Indonesia Limited dan 24,5 persen milik Nusa Tenggara Mining Corporation-Sumitomo. Sebelumnya, pemerintah daerah dan DPRD Nusa Tenggara Barat bertekad memiliki tujuh persen saham divestasi NNT itu sebagai upaya memaksimalkan hasil tambang bagi kepentingan masyarakat setempat. Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Sudjirman, mengatakan, dalam proses divestasi NNT, penguasaan daerah akan lebih memberikan manfaat bagi negara ketimbang pusat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, menegaskan, tujuh persen saham NNT jatah divestasi 2010, harus diberikan kepada pemerintah daerah. “Dengan logika apa pun, pemerintah daerahlah yang harus diberi kesempatan peroleh saham itu,” katanya. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, sudah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan yang menyatakan keinginan memiliki tujuh persen saham divestasi NNT. Anggota Komisi VII DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, mendukung tekad daerah kuasai tujuh persen saham NNT itu. ■ ed: firkah fansuri

Class_Ad

Iklan baris & Kolom

PEMBERITAHUAN

PEMBERITAHUAN

OTOMOTIF

Untuk memenuhi Pasal 127 No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


MOBIL DIJUAL

- PT. ANTARNUSA PERSADA SEMESTA, mengalihkan 100% saham perseroan.

- PT. CEPUBALAS ASRI PERSADA, mengalihkan 100% saham perseroan.

- Maka mengenai segala sesuatu hal diatas dapat menghubungi 021-70002766


Jakarta, 19 Januari 2011 ttd Direksi


PEMBERITAHUAN

PEMBERITAHUAN



- PT. GIAT INTI PERSADA, mengalihkan 100% saham perseroan.

- PT. GLOBAL MEREDIAN MANDALA, mengalihkan 100% saham perseroan.







Dll.56980784-68878822-85415454. 1012/B0092 - 3

MOBIL DISEWAKAN

TRSEDIA KURMA SPANJANG THN

VMM RENT CAR,INNOVA'08, Avanza, Kj Kapsul, Panther,Pick up harga ekonomis Hub: 70111137, 5383191, 081210111137 1012/B0086 - 3 JSMINDO RENT CAR APV, AVANZA, Innova, Elf, semua thn br,Hrg mrh+spr pglm 021-70807300, 08128738700, 087770047099,08161496017 1012/B0080 - 3 KOPRASI BAITULMAAL M SWK APV, Inv,Sdn,Elf 15sit, Avanza+spr sw 25-50rb/Jm min 8&10jamTrm Krjsm 5494061,53678458,08128001438 1101/B0024 - 3

PROPERTI ARSITEKTUR

KARTU KREDIT

MINUMAN

MAU TTP CC/KTA ANDA? byar sesuai

PAKET USAHA DEPO AIR MINUM

kmmpuan anda, bbs bayar (pemutihan)

Terbaik Mli 8 jt sistem RO/UV/Ozone /

prs cpt,Tuntas,Legal. Hani99660700-

Hexa pasang Se Indonesia hub: 021

081311139377-083871736623

70720795-68011130-70729189

Rp 100 Rb Parabola 1.5jt, Indovision,

RAGAM

INGIN RENCAKAN / BANGUN rumah sesuai keinginan & budget anda:Gmbr kerja,3D,RAB,hub: Adi Design, hub 082112301030-83241511 1101/B0047 - 3

- PT. REXMUNDI PASIRINDO, mengalihkan 100% saham perseroan.

KENCANA ELEKTRO, Ahli Antena TV,

DP2JTAN,INOVA32JT,YARIS30JT, Vios 50jt,Altis70jt,Fortuner80jt, Camry 100jt, Resmi, Hendri: 08131924508 1101/B0012 - 3

TAUFIQ ARS PROF MNRJMAHKN Impian Anda Dlm Rncagn yg Artstik. Gmb 100% lgkp (IMB,*3D KRJ,RAB) Ruko dll. 021.23729243 DKI & Jabar 1101/B0001 - 3

PEMBERITAHUAN

1101/B0048 - 3

AGEN

TELEKOMUNIKASI

PEMBERITAHUAN

(ready stock 40 jenis kurma) Ph: 021

TELAH HILANG SERITIFKAT SAHAM

PANTI ASUHAN YATIM & pelayanan

86903789 / 02186900201, email: tham-

Golf Pondok Indah No.SB 620 a/n PT.

Aqiqah Al - khairan Telp. 021-86903337,

ra.com/[email protected] web-

Tomen Indonesia Bagi yang mene-

86900447 HP. 08161636685

site:www.thamra.com

mukan mohon di kembalikan ke PT. 1012/B0063 - 4

Toyota Tsusho Indonesia 1101/B0053 - 4

AHLI WC

KESEHATAN

ANTENA SOLUTION 46753000 -8601 188-56181977 Antena 100rb, Parabola+-300ch 1,5jt/ Telkom/ invvsn, Top TV bs prll 2-10tv Sjbdtbk 1101/B0054 - 3

PENGUMUMAN

RENCANA PENGAMBILALIHAN Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Irwan Santosa SH, Notaris di Jakarta, Nomor 2 tanggal 1 Juli 2008 ( “Perseroan”) dan para pemegang sahamnya, dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham yang dilakukan melalui penerbitan saham baru oleh Perseroan sejumlah 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) saham, atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang akan diambil dan disetor penuh oleh Caldera Energy Limited, sehingga akan terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi kantor Perseroan yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini dimuat.

1012/B0043 - 3 PANTI ASUHAN YATIM & pelayanan Aqiqah Al -khairan Tlp.021-869023337, 86900447 Hp. 08161636685 Rek BCA 63302030001

AHLI WC MAMPET SEDOT "RODA DUNIA" 021-7229714, 0812812 19149.

SUPPLIER JUICE ACAI BERRY

Bkn Baru, Rspn,slrn Air/ Prng Dak bo-

"Mistica" untuk retail maupun reseller.

cor,jetpump,Renov,libur buka

www.kedaiherbal.net 1101/B0055 - 3

1012/B0077 - 3

1101/B0032 - 3

PENGOBATAN DGN MINUM TEH HITAM MIND TEA 40% Serangan Jantung Bs Ditekan,

HEWAN KURBAN

KREDIT

AL ISHLAH AQIQAH Sedia Kmbing S.

GRSI PLG BW ULANG,TKR BPKB,

Urat, sudah diteliti, Diuji & direkomenda-

msk & ant Mulai 550rb/masak 250rb.

lsg cair sd 100M,Bng0,5%Cashback 5jt,

si oleh Yayasan Jantung. Pst Penjualan:

Grts bk srtfkt hub: 83666610 / 7828680

Ang undur45hr,Blvrd Brt Ry Blk G65.

Lobby RS Jantung Harapan Kita Lt.1

/081511398283,www.alishlahaqiqah.

Platinum.45851381/82/83

Telp: 5681111 ext 1861, 56943653, 08-

com

Terbukti Dlm waktu 30 Hr Menurunkan Kolesterol. Tensi, Gula Darah, Asam

1101/B0026 - 3

1101/B0015 - 4

16855106. Bisa dikirim 1012/B0076 - 8

LOWONGAN

AL-AMIEN AQIQAH Sedia kambing

PERHIASAN

mlai 600rb masak aneka menu, grts krm ptng & 50 buku Risalah aqiqah.

BTH KARY/TI ACCT MUSLIM/JILBAB

021-7509991-68434577-97734850

D3/S1 Lk/ Pr Mhr Compt,Wrld/Exl/ Ft-

STAR ARLOJI BELI JAM Bekas/ Ber-

shop/ CS2ADOP. min 22 max.45th, Be-

lian dg hrga tgg Rolex, Bulgari, Omega,

kasi Barat MM SMS 08111950 69,021

Breitling,Tony: 3929079,08129455198

88863669,021 88863670

Mtgprada Lt.Dsr No.2J

1012/B0081 - 3 AR-RAHMAN AQIQAH 32049426 / mulai 600rb-6jt masak Aneka menu, grts krm ptng, 50buku aqiqah&Svnir

ANTENA

1101/B0030 - 3

KEHILANGAN

89589393 /7535062 sedia kbing - Sapi


17


1012/B0082 - 3 NURSOBAH AQIQAH.Sedia kmbng mlai 600rb grts 50bk Aqiqah,Nsibox m. 6,5rb. 8744866, 4586532, Depok info: [email protected] 1012/B0068 - 3

1101/B0003 - 3

1101/B0051 - 4 DIBUTUHKAN WAITER/RIS, Cashier,

PENERJEMAH

Bar, Manager CV Langsung kirim ke Jl Senopati 54 Kebayoran Baru Jakarta

KARSA PENERJEMAH TERSUMPAH

Selatan

7 Bhs.Leg:Dep.Keh/Lu/Not/Kdtaan, Jl.

1101/B0052 - 4

DICR STAF BAG.VISA BRPNGLAMN dlm bid Umroh & Haji,laki2 max.30th, bermotor,dikirimkan lamaran ke PT.

Petojo Binatu Raya 29A Jak-Pus Ph. 6322273/6320826/63869501/ Fax. 63855830,08179135827 1101/B0050 - 4

Gamal Hikmah Pus aka Tours & travel

PENERJ.RESMI ALHADI S.K.GUB.

Jl.MAtraman Dalam II no.1 Pegangsaan

1190/82 Terjmh&Leg.Dok.(AR-IND/ IND

-Menteng JakPus

-AR,ING-IND/IND-ING)Jl.Dt Tong gara 1101/B0043 - 5

MLM BTH P/W 26-60TH U/ JLNKN HAK USAHA haji & Umroh, cocok ustadz/ dzah, pnsiun, PNS/Plaut, IRT ,krywn

No.8A Rt. 06/011 KramatJati JakTim (blkg Ktr PLN Kramatjati) Telp. 021-8094661/021-8194567 Fax. 021-8004 577 HP. 0817189361 (Iwan), 08118110019 (Umar)

1101/B0010 - 5

PRIVAT/KURSUS

PHK,Pandi 0818949454.94510159 1012/B0072 - 3

Apabila setelah lewat jangka waktu yang ditentukan di atas, maka bukan lagi menjadi tanggung jawab Perseroan.

DIBUTUHKAN PENSIUNAN, PNS,

Jakarta, 19 Januari 2011 Direksi PT. Supreme Energy Rantau Dedap Direksi Caldera Energy Limited

Ustad/Zah.U/ 35 - 65th utk krja dlm ktr hji + umrh inc 5,5jt/bln Hub: H. Cucuk 0812-1931139/70893330

BIMBEL NURUL ILMI Metode Arrohman baca Alquran dlm 4jam&percakapan B. Arab dibimbing Ustadz/ustadzah Jabot abek llsn Arab Saudi 16x pertemuan. 08174983366/33582083 101/B0016 - 4

1101/B0046 - 3

BRILLIANT:MTK,FIS,KIM,BIO,Akun,k om,musik,Ing,Prnc,Mndr,Jrm,

Jpng,

Arab, Ngaji, TOEFL, guru ke Rmh/Kntr 7884 21 31,081808863974 1101/B0027 - 3

TOUR & TRAVEL IKUTILAH PLTIHAN CARA MMBUKA & menjlkan Usaha Tour & Travel,system online, booking, ctk tkt,info www.klikmbc.co.id.T.021.5228525 1101/B0020 - 3

Gula Darah Turun dari 525Mg/Dl Menjadi 180 Mg/Dl S

alah satu gejala awal diabetes melitus adalah si penderitanya sering kali kencing. Hal ini terjadi ketika kadar gula melebihi ambang ginjal yang mengakibatkan glukosa dalam urin menarik air sehingga urin menjadi banyak. Itulah yang selalu dialami oleh Suwarta H. S. 5 tahun lamanya ia mengidap penyakit dikenal sebagai “ibu segala penyakit” karena potensinya mengundang penyakit berbahaya lainnya seperti ginjal, hipertensi, jantung, impotensi, kebutaan dan lainnya. Diabetes adalah peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik yang sifatnya absolut maupun relatif atau resistensi reseptor insulin. Diabetes melitus sangat erat kaitannya dengan mekanisme pengaturan gula normal. “Mungkin karena pola makan saya kurang terkontrol, maka ketika periksa gula darah 5 tahun yang lalu, ternyata saya didiagnosa menderita diabetes.” Terang pria berusia 64 tahun ini memulai percakapan. Tentunya, menderita penyakit seperti diabetes bukan hal yang mudah. Ini telah dirasakan oleh Suwarta yang mengeluhkan tidurnya sering kali terganggu karena terus menerus kencing di malam hari. Padahal, tidur bagi manusia adalah sesuatu yang penting. Untuk mengatasi keluhannya tersebut, kakek 5 orang cucu ini telah mencoba serangkaian pengobatan. Sampai akhirnya, ia mendapatkan informasi mengenai Gentong Mas. “4 bulan lalu saya mendapat informasi

tentang Gentong Mas yang salah satu manfaatnya dapat menormalisir gula darah. Ternyata setelah saya minum, manfaatnya benar-benar terasa. Gula darah saya sekarang turun jauh, dari 525 mg/dL menjadi 180 mg/ dL.” Ungkap pria yang selain dikenal sebagai Ketua RT di lingkungannya tinggal, juga dikenal aktif di Masjid. Di akhir percakapannya, warga Jln Setiabudi, Cikarang Utara, Bekasi ini berujar, “Mudah-mudahan pengalaman saya dengan Gentong Mas dapat bermanfaat bagi orang lain..” Harapnya. Gentong Mas adalah minuman kesehatan herbal alami dengan bahan utama Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) yang terbukti manfaatnya bagi penderita dari berbagai penyakit, termasuk penderita diabetes. Habbatussauda dipercaya dapat meningkatkan fungsi insulin & mengurangi resistensi reseptor insulin, sedangkan Gula Aren berperan dalam optimalisasi kerja reseptor insulin. Gentong Mas juga mengandung Chromium yang efektif memperlancar metabolisme gula darah dan mengatur kepekaan sel terhadap insulin sehingga meringankan kerja pan-kreas. Selain itu, indeks glisemik dalam Gentong Mas yang sangat aman bagi kesehatan yaitu hanya 35 (aman jika indeks glisemik dibawah 50), mampu menjaga dan merawat pankreas agar tetap berfungsi dengan baik.

Meski demikian, untuk mendapatkan hasil maksimal, disarankan untuk mengatur pola makan, gula darah, olahraga, pengaturan berat badan seideal mungkin, diet rendah lemak, kontrol stress, dan menghindari rokok serta alkohol. Dengan aturan penggunaan yang tepat, manfaat bagi kesehatan dan kelezatan rasanya membuat semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas. Jakarta Pusat (021) 7150-3671 Jakarta Selatan (021) 71201834, Ja-karta Barat(021)71537244, Jakarta Timur (021) 71503618, Jakar-ta Utara (021) 37460843 Bekasi (021) 70495100, Depok (021) 37713090, Kota Tangerang (08121926-9571), Tangerang Selatan (081210344355), Kab. Tangerang (081389651580), Bogor (0852210 19518), Cirebon (0812216 9-618), Banten (0818474322), Jawa Barat (0813 4689449), Jogja karta (081320 001013) Jawa Timur (08131 6821146), Bali (08133 7571457) Lampung (0812 10883349) Sumatra Selatan (0813 23017741) Bengkulu (0852730234 91) Jambi (081366971641) Sumatera Utara (081384777717) Riau (0813 87650717) Aceh (08136 2900-792) Kalimantan Timur (08522 398 2705) Sulawesi Selatan (0813222-62366) Sulawesi Tenggara (08131495 2303) Kaliman tan Selatan (08125 0980 570) Kalimantan Barat (081376179880) Kalimantan Tengah (0813 4638 2718), Sumatra Barat (0812 833 07337) NTB (081338 3556 61). G Depkes:P – IRT812.3205.01.114 www.gentongmas.com

arena


:: klasemen :: LIGA SPANYOL Sampai 18 Januari 2011 KLASEMEN SEMENTARA Barcelona Real Madrid Villarreal Valencia Espanyol Atletico Madrid Athletic Bilbao Getafe Mallorca Sevilla Real Sociedad Hercule Deportivo La C

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

17 15 12 11 11 9 9 8 8 8 8 6 5

1 1 61-11 52 3 1 47-17 48 3 4 38-20 39 4 4 29-20 37 1 7 25-25 34 3 7 31-23 30 2 8 29-31 29 3 8 28-29 27 3 8 23-24 27 2 9 26-31 26 1 10 29-31 25 4 9 22-28 22 6 8 15-26 21

Racing Santander Osasuna Malaga Sporting Gijon Real Zaragoza Levante Almeria

19 19 19 19 19 19 19

5 4 5 3 3 4 2

5 9 15-26 20 6 9 17-25 18 2 12 24-41 17 7 9 17-27 16 7 9 17-32 16 3 12 19-30 15 8 9 17-32 14

HASIL PERTANDINGAN (17/1) Atletico Madrid 3-0

22 18 14 11 10 10

gol gol gol gol gol gol

Mallorca

TOP SKOR Cristiano Ronaldo (Real Madrid) Lionel Messi (Barcelona) David Villa (Barcelona) Fernando Llorente (Athletic Bilbao) Honorato da Silva Nilmar (Villarreal) Pedro Rodriguez (Barcelona)

18

:: gawang :: Ajang Pembuktian Penjaga Gawang LONDON—Laga kedua putaran keempat Piala FA antara Leeds United dan Arsenal di markas Leeds, Elland Road, Rabu (19/1), akan menjadi ajang adu piawai bagi kiper kedua tim. Krusialnya peran kiper di laga pertama membuat kiper masing-masing tim, Wojciech Szczesny dari Arsenal dan kiper Leeds, Kasper Schmeichel, sama-sama yakin mampu menjaga gawangnya dari gempuran serbuan lawan.

Pada laga pertama di Stadion Emirates, Robert Snodgrass membawa the Whites memimpin lebih dulu setelah sukses mengonversi penalti di menit ke-54. Kapten Arsenal, Cesc Fabregas, yang turun sebagai pemain pengganti, menyelamatkan muka tuan rumah di menitmenit akhir, juga via eksekusi dari titik putih. Laga leg pertama antarkeduanya berakhir imbang 1-1. Oleh karena itu, laga kedua nanti akan menjadi kesempatan bagi Szczesny yang merupakan kiper kedua Arsenal. Szczesny berharap bisa kembali unjuk gigi agar semakin dipercaya menjadi kiper andalan the Young Gunners. Seperti dilansir goal.com, Szczesny yang

mendapatkan kesempatan bermain setelah Lukasz Fabianski absen akibat cedera bahu, menyatakan, pelatih Arsenal Arsene Wenger sudah memberinya kepercayaan untuk bermain. “Saya hanya ingin bermain sebaik mungkin,” ujar kiper berusia 20 tahun ini. Optimisme serupa juga ditunjukkan Kasper Schmeichel. Anak dari kiper legendaris Peter Schmeichel ini meyakini, Leeds mampu mengulang sukses seperti saat mengalahkan Manchester United di Old Trafford, musim lalu. “Kami berharap pihak lawan banyak kehilangan bola dan begitu ada kesempatan, kami pasti membuat gol,” kata Kasper menegaskan. ■ setyanavidita livikacansera ed: endro yuwanto

Inter Menuju Puncak Ratna Puspita

Di tangan Leonardo, Inter memetik empat kemenangan berurutan. MILAN — Fans Inter Milan sempat meragukan peluang tim kesayangan mereka mempertahankan gelar juara Seri A musim ini. Permainan kurang meyakinkan dan tidak stabil kala dipoles oleh Rafael Benitez menjadi alasannya. Itu dulu. Kini, optimisme membubung tinggi setelah Leonardo menggantikan posisi Benitez di kursi pelatih. Di tangan Leonardo, tim Nerazzuri (Hitam Biru)—julukan Inter—tidak terkalahkan dalam empat laga Seri A. Terakhir, Javier Zanetti dan kawan-kawan membungkam Bologna 4-1 akhir pekan lalu. Inter membidik kemenangan kelima saat menjamu Cesena di Giuseppe Meazza, Kamis (20/1) dini hari WIB. Tiga angka akan semakin mendekatkan selisih jarak Inter dengan rival sekota yang tengah memimpin klasemen Seri A, AC Milan. Inter baru mengoleksi nilai 32 di urutan keenam, terpaut sembilan angka dari

Milan. Inter berpeluang menggeser Milan karena memiliki dua pertandingan tersisa lebih banyak. Leonardo meminta para pemainnya fokus agar mampu mempertahankan momentum kemenangan. “Masih ada banyak pertandingan. Bukan saatnya bersantai dan menghitung poin,” katanya di laman resmi klub. Kebangkitan Inter mulai diwaspadai tim-tim lain termasuk Milan. Sejak jeda musim dingin, Inter meraih lebih banyak poin dibandingkan Milan. Nerazzuri memetik empat kemenangan berurutan, sedangkan Milan kehilangan empat poin saat ditahan imbang Udinese dan Lecce. Menjamu Cesena yang sempat bermain mengesankan di awal musim ini, beberapa pilar Inter kemungkinan absen. Julio Cesar dan Wesley Sneijder diragukan untuk tampil. Pada sesi latihan Senin (17/1), keduanya berlatih terpisah. Begitu juga dengan Thiago Motta. Kondisi ini tampaknya tak terlalu memusingkan Leonardo. Sebab, Inter memiliki kedalaman skuat yang jauh lebih baik dibandingkan tim-tim Seri A lain. Dejan Stankovic dapat menggantikan Sneijder sebagai penyokong duet striker, Diego Milito dan Samuel Eto’o. Luca Castelazzi tak kalah gesit mengaman-

kan gawangnya dari kebobolan. Adapun pemain muda McDonald Mariga cukup percaya diri menggantikan Motta di laga sebelumnya. Zanetti optimistis timnya akan terus melaju. Kapten tim Inter ini menilai Leonardo sebagai sosok yang memberikan perubahan besar di kubu Inter. “Benitez merusak suasana di Inter setelah apa yang dikatakannya di Piala Dunia Antarklub. Bersama Leonardo sekarang, kami menjadi lebih baik,” tegas Zanetti.

Zona degradasi Bila Inter menapaki jalan menuju puncak, Cesena tengah berupaya keras agar tidak terjerumus ke zona degradasi. Saat ini Cesena berada di posisi 17 klasemen, sama dengan Lecce yang masuk dalam zona merah. Cesena hanya unggul dalam hitung-hitungan gol. Cesena menjalani laga berat sepanjang Januari. Pekan lalu tim asuhan Massimo Ficcadenti menyerah 01 dari AS Roma. Setelah menghadapi Inter, Cesena harus meladeni Milan, Ahad (24/1). “Ini pertandinganpertandingan berat buat kami,” ujarnya. Ficcadenti pun meminta pasukannya bertarung habis-habisan. Sebab, hanya itu yang bisa dilakukan Cesena menghadapi lawan yang lebih unggul teknis dan materi pemain. ■ ed: israr itah

TARA TODRAS-WHITEHILL/AP

RAYAKAN GOL

Shinji Okazaki digendong rekannya usai mencetak gol ke gawang Arab Saudi di penyisihan Grup B Piala Asia 2011 di Stadion Al Rayyan, Doha, Senin (17/1). Jepang menang 5-0 untuk menjuarai Grup B dan akan berhadapan dengan Qatar di babak perempatfinal.

Liga Primer Inggris Gandeng Arema Erik Purnama Putra SURABAYA — Arema Indonesia mendapatkan tawaran kerja sama dari British Council yang mewakili Liga Primer Inggris (EPL). Lewat Arema, EPL berniat menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka di Indonesia. Media Officer Arema Sudarmadji mengatakan, tawaran ini merupakan sebuah kehormatan bagi Arema. Bentuk kerja sama nanti, kata dia, meliputi pengentasan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan manajemen klub. Menurut dia, dipilihnya klub berjuluk Singo Edan tersebut disebabkan faktor

kemandirian klub yang tak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fanatisme suporter Arema juga luar biasa. Arema menjadi pilot project dalam program yang sudah dilakukan EPL di 15 negara sebelumnya. “Arema menjadi klub satu-satunya di Asia Tenggara. Kerja sama ini jelas merupakan langkah bagus sebab secara tidak langsung keberadaan Arema diakui manajemen EPL,” kata Sudarmadji ketika dihubungi Republika, Selasa (18/1). Menurutnya, kerja sama tersebut akan dimulai pada Juni atau Juli tahun ini. Namun, terlebih dahulu, ungkap Sudarmadji, pada Maret

manajemen Arema diundang EPL untuk berangkat ke Inggris dengan agenda bertemu manajemen klubklub besar, seperti Manchester United (MU), Arsenal, Chelsea, maupun Liverpool. “Belum jelas bertemu siapa di sana. Rencananya, bisa bertemu manajemen, pelatih, maupun pemain yang terdaftar dalam kompetisi EPL. Momen itu jelas tak ternilai dan sangat positif bagi kami,” katanya. Sudarmadji menyatakan, jika kesepakatan sudah final, rencananya EPL akan mendatangkan pelatih maupun pemain. Mereka akan memberikan coaching clinic kepada pemain Arema dan anak-anak muda Indonesia. Diharapkan, anak-anak

muda Indonesia akan terbebas dari masalah sosial dan mampu mengembangkan potensi dirinya lewat sepak bola. Karena itu, sambung dia, EPL meminta akademi sepak bola Arema melakukan pembinaan secara berjenjang meliputi U-12, U-14, U-16, U-17, dan U-18. Manajemen EPL akan mendatangkan instruktur guna membagi pengalamannya untuk melakukan pembinaan dini agar tercipta regenerasi pemain sepak bola berkualitas. “Harapan manajemen dari kerja sama ini adalah akan hadir sponsor yang mau mendanai Arema. Sehingga, masalah finansial tak lagi menghantui Arema,” ucapnya. ■ ed: israr itah

Bila Gaji Tinggi tak Jamin Prestasi Oleh Fernan Rahadi gaknya sebentar lagi bakal ada pemain yang akan menyamai Nicolas Anelka. Bukan pada keterampilan individunya, melainkan pada total harga yang dikeluarkan klub-klub untuk membelinya. Nama pemain tersebut adalah Darren Bent. Nama Bent, striker Sunderland, memang tak sebesar Anelka, Wayne Rooney, Fernando Torres, ataupun striker-striker kelas dunia lain, namun hampir dipastikan klub yang akan membelinya harus merogoh kocek dalam-dalam. Mulai dari Tottenham Hotspur (16,5 juta poundsterling atau sekitar Rp 220 miliar), Sunderland (10 juta poundsterling), dan yang terakhir tawaran dari Aston Villa (24 juta poundsterling). Angka tersebut mengingatkan orang pada Anelka yang selalu dihargai selangit oleh klub-klub yang hendak membelinya, mulai dari Real Madrid (22,3 juta pound), Paris Saint-Germain (20 juta pound), Manchester City (13 juta pound), Fenerbahce (7 juta pound), Bolton Wanderers (8 juta pound), dan Chelsea (15 juta pound). Padahal, performa Bent di lapangan hijau tak terlalu istimewa. Meskipun musim lalu menjadi top skor ketiga di Liga Primer di bawah Didier Drogba dan Wayne Rooney dengan 24 gol, ia hanya bisa bermain gemilang saat memperkuat klub-klub kecil, seperti Charlton Athletic dan Sunderland. Saat bermain di Tottenham Hotspur selama dua musim (2007-2009), ia mesti rela menjadi striker keempat di bawah Dimitar Berbatov, Robbie Keane, dan Jermain Defoe. Agaknya hal itulah yang menjadi pertimbangan pelatih Inggris, Fabio Capello,

A

AGUNG SUPRIYANTO

DENGARKAN INSTRUKSI

Para pemain yang mengikuti seleksi timnas U-23, pekan lalu, mendengarkan instruksi pelatih Alfred Riedl. Menurut Sekjen PSSI Nugraha Besoes, timnas U-23 rencananya akan melakoni leg pertama pra-Olimpiade melawan Turkmenistan di Stadion Jakabaring, Palembang, 23 Februari mendatang.

Nadal ke Babak Kedua Australia Terbuka Ratna Puspita MELBOURNE — Perburuan Rafael Nadal untuk melengkapi ‘Rafa Slam’ di Australia Terbuka 2011 dimulai tanpa kesulitan berarti. Nadal menang mudah 6-0, 5-0 atas Marcos Daniel yang mundur akibat cedera di Rod Laver Arena, Melbourne, Selasa (18/1). Daniel merasakan sakit tak tertahankan di lutut kirinya.Walau menang, Nadal tak lupa menyampaikan simpatinya kepada Daniel. “Saya berharap dia dapat pulih dengan cepat,” katanya, seperti dilansir AP. Nadal merasa Daniel mengalami nasib serupa seperti dirinya tahun lalu. Saat itu Nadal terhenti di tangan

petenis Andy Murray akibat cedera. Sejak itu, ia berusaha bangkit. Nadal butuh tiga bulan sebelum mengakhiri puasa gelar di Monte Carlo Master April tahun lalu. Selanjutnya, Nadal seperti tidak tertahankan. Dia memenangi Prancis Terbuka, Wimbledon, dan gelar pertamanya di Amerika Serikat Terbuka. Hasil atas Daniel merupakan kemenangan ke22 secara beruntun Nadal di turnamen Grand Slam. Difavoritkan meraih gelar Australia Terbuka tahun ini, Nadal digadang-gadang menjadi orang pertama sejak Rod Laver pada 1969 yang meraih empat Grand Slam secara berurutan. Namun, petenis Spanyol itu mengatakan, belum memikirkan akan meraih

gelar Australia Terbuka keduanya. “Itu masih terlalu jauh saat ini,” kata Nadal. Di babak selanjutnya, Nadal akan menghadapi Ryan Sweeting dari Amerika Serikat yang mengalahkan Daniel Gimeno-Traver asal Spanyol, 6-4 6-4 6-1. Pada laga lainnya, pemegang wild card asal Australia, Bernard Tomic, melaju ke babak kedua setelah menjegal petenis Prancis, Jeremy Chardy, 6-3, 6-2, 7-6. Petenis Kroasia, Marin Cilic, membungkam Donald Young dari Amerika Serikat, 6-3, 6-2, 6-1. Mikhail Youzhny, Jurgan Melzer, Feliciano Lopez, dan Guillermo Garcia-Lopez juga melaju. Pada nomor wanita, Vera Zvonareva mengalahkan

Sybille Bammer, 6-2, 6-1. Unggulan kedua ini tampil dominan sepanjang pertandingan melawan pe-tenis Austria berusia 30 tahun itu. “Sangat sulit menunjukkan kemampuan terbaik Anda di laga pertama. Tapi, yang penting, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan dan melaju ke babak berikutnya,” kata Zvonareva yang akan menghadapi Bojana Jovanovski. Harapan tuan rumah, Sam Stosur, meraih tiket babak selanjutnya setelah mengalahkan pemegang wild card dari Amerika Serikat, Lauren Davis, 6-1, 6-1. Agnieszka Radwanska melaju setelah dipaksa bermain tiga set melawan Kimiko Date Krumm 6-4, 46, 7-5. ■ ed: israr itah

tak memasukkan namanya pada skuat Piala Dunia 2010 lalu. Manajer Villa, Gerrard Houllier, pun dianggap gila oleh media-media di Inggris karena berani menawar Bent dengan uang sebesar itu. Bent selama ini telah dicap sebagai pemain yang terlalu mahal (overvalued). Houllier diduga mendesak pemilik Villa, Randy Lerner, agar mengucurkan dana setelah the Villans sejauh ini berkutat di papan bawah Liga Primer. Jika jadi dibeli Villa, Bent akan memecahkan rekor transfer klub tersebut. Sebelumnya, rekor pembelian klub adalah saat menggaet Stewart Downing dari Middlesbrough pada 2009 seharga 12 juta poundsterling. Bent juga diprediksi bakal memecahkan standar gaji di Villa yang paling tinggi hanya 65 ribu poundsterling setelah ia meminta gaji sebesar 80 juta poundsterling. Kedatangan Bent diprediksi bakal mempertajam lini depan Villa yang sejauh ini baru mencetak 24 gol dalam 22 pertandingan Liga Primer. ■ ed: endro yuwanto

● Darren Bent SCOTT HEPPELL/AP

Class_Ad

● /ADV. (Hery Siswanto)


19

sepak bola


Biodata

Fernan Rahadi

Nama Lengkap: Ruben Wuarbanaran

Ruben pikat Riedl pada pandangan pertama.

Tempat/Tanggal Lahir: Wijhe (Belanda), 15 Agustus 1990

agus sekali!” teriak Alfred Riedl seusai seorang pemuda berbadan bongsor itu menyarangkan bola saat sesi latihan di Lapangan C, Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu. Ruben Wuarbanaran, 20 tahun, pemuda bongsor itu terlihat kian bersemangat setelah arsitek Indonesia memujinya. Sayang, akibat terlalu bersemangat, Ruben justru mengalami cedera pangkal paha kanan di akhir sesi tersebut dan tidak ikut berlatih lagi bersama rekan-rekan yang lain pada hari-hari berikutnya. Untungnya, Riedl telanjur ‘jatuh hati’ pada performanya dan akhirnya memasukkannya ke dalam skuat yang akan mengikuti pelatnas Pra-Olimpiade 2012. “Ruben membuat saya terkesan dalam latihan perdananya,” ujar Riedl kepada wartawan seusai melihat penampilan pemain keturunan Belanda tersebut. Ruben merupakan satu dari sebanyak 90 pemain yang dipanggil seleksi timnas U-23 oleh Badan Timnas Nasional (BTN) dalam rentang 7-17 Januari lalu. Ia kini bermain di klub divisi satu negara kincir angin tersebut, FC Den Bosch. Awalnya, banyak yang meragukan kualitas Ruben mengingat beberapa hari sebelumnya Riedl baru saja mencoret tiga pemain keturunan lain yang sengaja didatangkan BTN, James Zaidan Saragih, Andrea Bitar, dan Arthur Irawan. Ketiganya saat itu dianggap memiliki kualitas rata-rata atau hanya setara dengan para pemain lokal. Dengan dimasukkannya Ruben ke dalam pelatnas, kini timnas U-23 yang dimanajeri Adjie Massaid memiliki 26 pemain. Ruben menjadi satu-satunya pemain keturunan di tubuh timnas U-23 setelah satu pemain keturunan lain, Vincent Partosoebroto, juga dipulangkan. Meskipun demikian, status Ruben, apakah bisa main di pertandingan pra-olimpiade melawan Turkmenistan atau tidak, memang masih belum jelas karena ia belum memiliki paspor Indonesia. “Ia sudah dipastikan masuk pelatnas. Semoga saja BTN bisa segera merampungkan masalah paspornya,” tutur asisten pelatih timnas Indonesia, Wolfgang Pikal. Membela timnas Indonesia telah lama menjadi ambisi Ruben. Ia memang masih sangat mungkin berpindah kewarganegaraan karena ayahnya merupakan orang asli Maluku, sama seperti ibu mantan kapten timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst. “Indonesia adalah negara yang indah. Saya ingin membela Indonesia,” kata pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. Andai Ruben gagal memperkuat timnas pra-olimpiade gara-gara masalah paspor, ia masih berkesempatan membela skuat Garuda pada pagelaran SEA Games akhir tahun nanti. Sejak awal, Riedl sudah berjanji akan memasukkan 10 nama skuat pra-olimpiade ke dalam skuat SEA Games. Selain menyelesaikan masalah paspor, Ruben juga harus meminta izin tidak memperkuat klubnya selama beberapa waktu. Pelatnas SEA Games akan berlangsung dalam jangka waktu sembilan bulan, yakni dari Maret sampai November nanti, dua bulan di antaranya akan berlangsung di Austria. “Ia harus benar-benar menunjukkan keinginannya karena pelatnas berlangsung dalam jangka waktu lama,” tutur Riedl. Riedl memang terlihat membutuhkan Ruben setelah mengeluarkan pernyataan bahwa pemain keturunan ini memiliki kualitas teknik dasar lebih baik daripada pemain lokal. Selain itu, ia juga mengatakan kekurangan pemain di posisi bek, posisi natural Ruben. Dengan tinggi badannya yang 178 sentimeter, Ruben memang terlihat sangat kuat dalam duel udara. Selain itu, ia juga memiliki tendangan kiri yang sangat bagus sehingga menutup kelemahan para pemain Indonesia yang mayoritas memiliki kaki kanan lebih kuat dibandingkan kaki kirinya. Jika akhirnya berhasil memperkuat Indonesia, Ruben akan mengikuti jejak Irfan Bachdim, pemain keturunan Belanda, yang lebih dulu membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010 lalu. Secara teknik dan fisik, Ruben tak kalah dengan Irfan. Ia pun memiliki wajah rupawan; modal lain sebagai idola baru sepak bola di Indonesia. ■ ed: endro yuwanto

“B

Tinggi: 178 sentimeter

RUBEN WUARBANARAN

20

Klub: FC Den Bosch, Belanda

PUSPA PERWITASARI/ANTARA

:: offside ::

RYAN BABEL

Gara-gara Twitter, Rp 150 Juta Melayang yan Babel mungkin tak pernah terpikir bila 140 kata di Twitter dapat memaksanya mengeluarkan uang sebesar 10 ribu poundsterling (sekitar Rp 150 juta). Federasi Sepak Bola Inggris (FA)

R

■ ratna puspita ed: endro yuwanto AP

JAMIE O’HARA

mendenda striker Liverpool itu setelah dia mengungkapkan kekesalannya pada Howard Webb, wasit yang memimpin laga Piala FA antara MU dan Liverpool, 8 Januari lalu di Twitter. Ini merupakan sanksi denda pertama yang diterapkan FA pada pemain yang mengeluarkan unek-uneknya di Twitter. Selain bek Manchester United (MU), Rio Ferdinand, Babel termasuk pesepak bola di Inggris yang aktif di situs mikro blogging itu. Setelah laga yang berkesudahan 1-0 untuk MU, striker asal Belanda itu menggunakan akun Twitter-nya untuk mengolok Webb yang memberikan penalti pada tuan rumah dan memberi kartu merah pada kapten Liverpool, Steven Gerrard. Babel sendiri sudah tak beraktivitas di jejaring sosial itu sejak satu pekan lalu, atau tepat setelah FA memutuskan untuk menginvestigasi kicauannya yang berbunyi, “Dan mereka menyebutnya satu dari wasit terbaik. Itu lelucon!” Pesepak bola berusia 24 tahun itu memang sudah menghapus posting tersebut dan meminta maaf kepada Webb. Namun, FA tetap menyatakan Babel bersalah dan diperingatkan untuk tak mengulang perbuatannya di masa mendatang.

Sang Istri Stres Usai Melahirkan stri gelandang Tottenham Hotspurs Jamie O’Hara, Danielle Lloyd, mengakui sempat mengalami depresi pascakelahiran sang anak, Archie, Juli lalu. Setelah proses kelahiran itu, Danielle berusaha keras menyeimbangkan hubungannya dengan sang suami, sekaligus beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai orang tua. Dilansir justwagsnews.com, Selasa (18/1), Danielle mengungkapkan, dia sangat kesulitan menjaga hubungannya dengan sang suami yang juga

I

●

Danielle Lloyd

IMGLANDING

usai menjalani operasi punggung. “Saat itu, Jamie sama sekali tak bisa membantu saya merawat Archie pascaoperasi. Rasanya, saat itu benar-benar sulit,” tuturnya. Menurut Danielle, ia merasa kehilangan waktu mengurus diri dan tak peduli lagi pada penampilannya. Kini, memasuki tahun baru bersama Jamie, ia mengaku telah melewati masa-masa yang berat, dan hubungan keduanya sudah mulai terasa kembali seperti sediakala. ■ setyanavidita livikacansera ed: endro yuwanto

kabar jabodetabek Perampok Lukai Korban CAKUNG — Empat perampok menyayat urat nadi tangan kanan Sayadi, warga Jl Rawa Udang, RW 4/ RT 2, Rawa Teratai, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (18/1). Uang Rp 100 juta yang dibawa pria 50 tahun itu berhasil digondol pelaku. Diduga korban diintai sebelum mengambil uang di BCA Rawamangun, Jakarta Timur. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengaku tak bisa berbuat banyak. Wahid, salah seorang war ga, mengatakan pelaku membawa senjata tajam dan pistol. Pelaku sempat melepaskan tembakan tiga kali, dua ke udara dan satu mengarah ke korban tetapi


:: metropol :: meleset. Tidak ada korban yang terkena tembakan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu Pemkot Depok Sediakan korban memarkir kendaraannya, Honda CRV, di sebelah pangkalan ojek. Ketika turun dari kendaraan Lahan untuk Madrasah bersama tiga rekannya, ia dihampiri empat pelaku yang mengendarai dua sepeda motor bermerek Yamaha Jupiter dan Honda Supra. Pelaku lalu merebut tas berisi uang Rp 100 juta dari tangan korban. Sayadi mengejar. Tapi nahas, tangannya terkena sabetan senjata tajam salah seorang pelaku. Kapolsek Cakung, Komisaris Pol Budi Sartono, mengatakan masih menyelidiki kasus ini. Sejumlah saksi kejadian sudah dimintai keterangan. Polisi masih mengidentifikasi pelaku. ■ erdy nasrul ed: burhanuddin bella

KOTA KEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyediakan lahan seluas 6.000 meter persegi di daerah Jatijajar untuk pembangunan madrasah aliyah negeri (MAN). Tanah itu masih kosong, belum ada bangunan madrasah di atasnya. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Depok, H Kadar, mengatakan pada tahun 2007 telah mengirimkan permintaan untuk membangun MAN ini ke Kementerian Agama. Itu menindaklanjuti permintaan masyarakat Depok untuk merealisasikan

22

pembangunan MAN. Pada tahun 2008, kata dia, dana untuk MAN ini sudah muncul di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sekitar 600 juta. Namun, ketika akan direalisasikan pada bulan Mei, anggaran untuk MAN di Depok ini terkena kebijakan anggaran saving. “Saya pikir maksudnya ditabung dulu dan realisasinya diundur. Ternyata anggaran tersebut memang tidak ada,“ ujar Kadar. Ini berarti pembangunan MAN tidak dapat direalisasikan. Kadar menyatakan telah mengajukan kembali pada 2009, 2010, dan 2011, namun hasilnya tetap nihil. Dia berharap agar permintaan ini dapat segera dilaksanakan karena merupakan keinginan masyarakat Depok. ■ c02, ed: burhanuddin bella

21 Kecamatan Rawan Longsor Muhammad Fakhruddin

Warga di sejumlah titik rawan longsor diminta waspada. PERMUKIMAN KUMUH

ADITYA PRADANA PUTRA

Suasana permukiman kumuh terlihat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (18/1). Pada akhir 2010, 35 persen dari 8 ribu ha luas wilayah permukiman kumuh di Jakarta merupakan hunian liar di atas tanah negara yang seharusnya dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Ini menyebabkan upaya untuk memenuhi luas ideal RTH Jakarta sebesar 20 persen terhambat.

Nasib Pedagang Pasar Pondok Gede Belum Jelas PONDOK GEDE — Selama enam hari, puluhan pedagang Pasar Pondok Gede berdemo di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Bekasi. Namun, belum ada keputusan dari pihak pemkot atas tuntutan mereka yang meminta kompensasi atas sisa waktu Hak Guna Pakai (HGP). “Kita belum mengeluarkan kebijakan untuk tuntutan pedagang itu karena mereka meminta kompensasi dari APBD,” ujar Asisten Daerah II Kota Bekasi, Zaki Oetomo, Selasa (18/1). Puluhan pedagang masih memenuhi pelataran pintu masuk Kantor Wali Kota Bekasi. Mereka memasang spanduk berisi tuntutan dan sebuah tenda di jalur menuju pintu masuk kantor. Kompensasi tersebut, lanjut Zaki, tidak bisa dipenuhi pemkot karena tidak tersedia

anggaran dalam APBD. Sedangkan pengembang juga menolak memberi kompensasi. Lantaran hal itu, Zaki mengatakan, pihaknya masih akan merapatkan dengan muspida untuk menentukan kebijakan tersebut. “Senin (17/1), kami sudah rapat dengan muspida, tapi belum memutuskan kebijakan. Kita akan rapat lagi dengan muspida,” ujarnya. Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Pondok Gede, Maman Kaswan, mengatakan pihaknya menolak tawaran penambahan lima tahun HGP yang sebelumnya ditawarkan pemkot. Menurut dia, meski mendapat tambahan HGP, pedagang tidak bisa menebus harga kios/toko yang ditawarkan pengembang. “Kalau melanjutkan HGP, kami tidak mampu karena peda-

gang diharuskan membeli kios/toko dengan harga baru Rp 38-40 juta per meter persegi,” ujarnya. Diakuinya, pengembang juga sempat menawarkan harga kios/toko di atrium dengan harga pertengahan antara harga lama dan baru. Namun, tawaran itu juga dinilai masih memberatkan pedagang. “Kita mau HGP sisa tujuh tahun itu diuangkan saja, karena kami tidak bisa menebus harga toko/ kios,” ujarnya. Maman mengatakan, pedagang juga tidak bisa masuk ke posisi kios/toko yang semula mereka tempati. Hal ini lantaran kios/toko tersebut telah diambil pedagang baru. “Kita sudah menuntut sejak tujuh tahun lalu untuk menempati posisi kios/toko di tempat semula, tapi tidak ada tanggapan dari pem-

kot,” terangnya. Pedagang dan pemkot, lanjutnya, belum menemui kesepakatan saat ada rencana revitalisasi Pasar Pondok Gede menjadi atrium pada 2007 lalu. Menurut dia, pemkot tidak membuka komunikasi dengan pedagang yang tidak setuju revitalisasi. “Saat itu, kami menilai bangunan pasar masih layak untuk 30 tahun lagi. Tapi, ternyata dirubuhkan. Ini memperlihatkan mereka tidak membuka komunikasi dengan pedagang,” ujarnya. Pembangunan Atrium, ujarnya, diklaim pemkot telah disetujui pedagang. Padahal, menurut dia, tidak semua pedagang menyetujui pembangunan itu. “Klaim sebagian pedagang yang pro dijadikan alat pemkot untuk membangun atrium,” ujarnya. ■ c01 ed: maghfiroh yenny

SERANG — Sedikitnya 21 kecamatan di Provinsi Banten dinyatakan sebagai daerah rawan bencana tanah longsor. Warga yang bermukim di sejumlah titik rawan longsor diminta waspada, terutama saat curah hujan tinggi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Suyadi Wiraatmadja, yang ditemui pada Senin (17/1) mengatakan, 21 kecamatan yang dinyatakan rawan longsor tersebut berada di tiga kabupaten dan dua kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Daerah yang rawan bencana tanah longsor antara lain berada di Kecamatan Bojonegara, Cikeusal, Ciomas, Padarincang, dan Kecamatan Pabuaran. Di Kabupaten Pandeglang berada di Kecamatan Pandeglang, Cadasari, Mandalawangi, Jiput, Pulosari, Cigelis, Cibaliung, Sumur, dan Kecamatan Carita. Daerah rawan longsor di Kabupaten Lebak berada di Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, Gunung Ken-

cana, dan Kecamatan Bayah. Di Kota Cilegon terdapat di Kecamatan Pulau Merak, sementara di Kota Serang berada di Kecamatan Taktakan. “Provinsi Banten termasuk daerah rawan tanah longsor,” katanya. Jumlah daerah yang rawan longsor kemungkinan bertambah karena belum ada data terakhir. BPBD Provinsi Banten akan kembali melakukan pemetaan untuk memperbarui data wilayah yang rawan tanah longsor. “Sebab, ada daerah di Kabupaten Lebak yang nyaris longsor, yaitu di Kecamatan Bojongmanik. Namun, daerah itu tidak masuk dalam data daerah rawan longsor.” Menurut Suyadi, suatu daerah dinyatakan rawan bencana longsor karena di daerah tersebut terjadi penebangan pohon secara besar-besaran, terutama di daerah curam atau perbukitan. “Untuk itu, masyarakat juga harus memperhatikan kearifan lokal di daerahnya, terutama di daerah yang berbukit,” ujarnya. Suyudi berharap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor untuk tetap waspada. Apa lagi, kata dia, saat ini telah memasuki musim penghujan. “Untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor, semua pihak harus bersinergi,” tuturnya. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Muhammad Yan-

war, mengatakan, terdapat 117.000 hektare dari 387.000 hektare hutan rakyat yang ada di Provinsi Banten dinyatakan kritis. Kondisi kritis ini dikarenakan banyaknya penebangan pohon secara berlebihan. Menurut Yanwar, dalam sehari saja terdapat sekitar 500 kubik kayu masuk ke wilayah Kota Serang dan kota lainnya di luar Banten. “Satu kubik kayu itu berasal dari lima pohon. Kalau 500 kubik kayu diperkirakan berasal dari 250 pohon.” Yanwar mengaku tidak mengetahui, apakah pelaksanaan penebangan pohon di hutan rakyat tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Sebab, kata dia, kewenangan mengeluarkan perizinan penebangan pohon di hutan rakyat berada di kabupaten/kota. Salah satu contoh bencana yang disebabkan oleh penebangan hutan rakyat, menurut Yanwar, yakni peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Senin (6/12) akhir tahun lalu. Bencana tersebut telah merusak sebanyak 147 rumah warga. Salah satu indikasi penyebab terjadinya bencana dengan ditemukan banyaknya akar kayu sejenis albasiah di rumah warga karena terbawa arus banjir bandang. “Jadi, hutan yang saat ini banyak rusak adalah hutan rakyat, bukan hutan lindung.” ■ ed: burhanuddin bella

BMKG: Waspadai Cuaca Ekstrem Esthi Maharani

SEPI PEMBELI

ADITYA PRADANA PUTRA

Seorang pedagang merapikan bunga dagangannya di pusat promosi dan pemasaran bunga dan tanaman hias di Rawa Belong, Jakarta Barat, Selasa (18/1). Akibat sepi pembeli, harga tanaman hias kini anjlok.

KEMAYORAN—Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Jakarta berpotensi ekstrem selama musim penghujan hingga April tahun ini. Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG, Kukuh Ribudiyanto, mengatakan, potensi cuaca ekstrem ini terjadi akibat badai siklon tropis yang memengaruhi timbulnya volume uap sangat tinggi dan tersedot ke daerah Jawa. “Uap air itu bergeser ke selatan yang berpengaruh hujan di daerah Pulau Jawa. Akibatnya, terjadi hujan lokal dan menim-

bulkan cuaca ekstrem di Jawa, termasuk Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya, Selasa (18/1). Menurut Kukuh, hujan lebat dan lama ini bisa saja terjadi pada pagi, siang, dan malam hari. Namun, ada indikasi untuk sementara waktu hujan lebih banyak terjadi di malam hari. Kondisi hujan yang sulit diprediksi inilah yang potensial memicu cuaca ekstrem. Pada tiga hari ke depan, curah hujan akan meningkat. Beberapa hari yang lalu pun terjadi gangguan petir dan kilat. Menurutnya, hujan seperti ini masuk dalam kategori cuaca ekstrem dan cuaca yang mengganggu. “Meskipun tidak ber-

pengaruh besar,” ujarnya. Koordinator Perubahan Iklim WWF Indonesia, Ari Mu hammad, membenarkan jika hujan deras yang berlangsung lama ini berpotensi ekstrem. Dia memperkirakan, hujan deras akan berlangsung hingga pertengahan 2011. Karena itu, dia berharap warga Jakarta mewaspadai efek yang ditimbulkan dari perubahan cuaca ini. “Potensinya masih panjang dan bisa menimbulkan banjir. Kita harus mewaspadainya. Kalau sudah banjir, akan berpengaruh pada perekomian dan sektor lainnya,” ujar Ari. Untuk mengantisipasi kejadian itu, Ari berharap ada program-program

Pengalihan Bus Reguler Diserahkan ke Pemilik Trayek Esthi Maharani JAKARTA—Dalam waktu dekat, bus reguler yang bersinggungan dengan jalur Transjakarta koridor IX (Pinangranti-Pluit) akan dialihkan atau dicabut. Pengalihan bus reguler itu sepenuhnya akan diserahkan kepada pemilik trayek. “Dishub tidak bisa mengintervensi ke mana mereka harus mengalihkan bus-bus itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono, Selasa (18/1). Artinya, pemilik trayek memiliki kewenangan penuh untuk mengelola bus-bus tersebut. Bisa saja, lanjutnya, bus tersebut dipakai untuk rute lain yang dianggap kekurangan armada, atau bus yang sudah tua dan layak diganti. Ia menegaskan, pemilik trayek yang berimpitan dengan Transjakarta koridor IX sudah bersepakat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Ja-

karta untuk mencabut atau mengalihkan kendaraan yang 50 persen bersinggungan dengan TransJakarta. Menurut Pris, pengalihan ini akan menguntungkan. Pertama, penumpang yang biasanya menaiki bus reguler akan beralih ke Transjakarta. Kedua, ruas jalan akan menjadi lebih kosong karena jumlah kendaraan umum berkurang. Ketiga, para pemilik trayek sudah jadi operator konsorsium. Sejauh ini, ada dua trayek yang sudah bersepakat untuk mengalihkan atau mencabut rutenya, yaitu tiga trayek PPD dan enam trayek Mayasari Bhakti. Jumlah bus yang dimiliki keduanya mencapai 189 bus. Untuk trayek PPD, rute yang dicabut atau dialihkan antara lain, PAC 13 jurusan Kampung Rambutan-Muara Angke, PPD 46 jurusan Kampung Rambutan-Grogol, dan P37 jurusan Blok M-Muara Angke. Untuk trayek Mayasari Bakti, an-

tara lain P6B jurusan Kampung Rambutan-Muara Angke, PAC74 jurusan Kampung Rambutan-Tangerang, P6 jurusan Cililitan-Grogol, P39 jurusan Grogol-Bekasi, P6A jurusan Kampung Rambutan-Kalideres, dan PAC26 jurusan Grogol-Bekasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, membenarkan upaya pengalihan atau pencabutan ini. Hanya saja, ia berpesan agar pengalihan itu tak menambah kemacetan Ibu Kota. “Saya sudah berpesan, jangan sampai bus itu dipindahkan menjadi trayek dalam kota,” katanya. Menurutnya, hal ini akan membuat jalanan di dalam kota akan semakin semrawut. Prijanto lebih menyarankan agar trayek itu dialihkan ke luar kota. Prijanto berpendapat akan lebih baik jika pemindahan trayek bus reguler itu dialihkan ke jalur bus antarkota. “Kalau hanya dialihkan trayeknya, tapi masih di dalam kota, itu sama saja

tidak mengurangi macet. Itu hanya memindahkan titik kemacetan di satu titik ke titik yang lain,” ujarnya. Namun, pengalihan keluar kota ini mendapat tentangan dari Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda). Ketua Umum DPD Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, menilai akan lebih baik armada yang dihapus trayeknya itu dialihkan menjadi armada penghubung (feeder) Transjakarta. “Sebaiknya, bus itu ditempatkan di kawasan pinggiran Jakarta,” katanya. Menurutnya, kondisi fisik bus yang biasa melayani trayek jarak pendek sangat berbeda dengan armada bus jarak panjang. Selain itu, pengusaha akan membutuhkan biaya operasional lebih besar untuk mengoperasikan armada bus reguler jarak panjang, termasuk di dalamnya bahan bakar dan suku cadang. ■ ed: maghfiroh yenny

penataan kota dan pengurangan risiko terhadap cuaca. Contohnya, untuk sektor pertanian, pemerintah harus memikirkan tanaman yang ditanam. Artinya, jangan sampai petani gagal panen, cari tanaman yang cocok. “Sementara untuk di Jakarta, tata ruang harus diperbaiki agar aliran air dapat cepat masuk ke salurannya.” Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, berjanji akan menyelesaikan 76 titik genangan pada 2011. Ia mengatakan, selama 2010 pihaknya menyelesaikan 33 titik. Tapi, jumlah itu bertambah menjadi 39 titik genangan. ■ ed: maghfiroh yenny

Teraju

REPUBLIKA


24-25

BERSATU MENGGOYANG

DOMINASI PARTAI BESAR Partai kecil yang bergabung, bisa menjadi kekuatan signifikan di parlemen hasil pemilu mendatang. Oleh Harun Husein ancangan UndangUndang Partai Politik yang sebentar lagi diberlakukan, memang kejam buat partai baru dan partai kecil. Tapi, itu hanyalah salah satu yang harus mereka hadapi. Masih ada dua ketentuan lagi yang bakal mereka hadapi dalam RUU Pemilu yang akan disusun partai-partai besar di Senayan. Yaitu syarat menjadi peserta pemilu, dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Seperti pemilu yang sudahsudah, syarat menjadi peserta pemilu selalu lebih berat dibanding syarat mendirikan dan mendaftarkan partai di UU Parpol. Sementara itu, parliamentary threshold pun memperlihatkan gelagat akan dinaikkan, yang bisa membuat kerja politik dan mimpi para politikus partai baru dan partai kecil, menguap tak berbekas. Bagaimana menyiasati aturan-aturan yang bakal memberatkan itu? Sejumlah partai meresponsnya dengan bergabung. Dengan bergabung, ketentuan berat RUU Parpol —yaitu partai harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan— dapat disiasati. Kepengurusan bisa dimerger, terutama untuk partai-partai yang memiliki basis di wilayah berbeda, seperti partai-partai yang kuat di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dengan bergabung, partaipartai juga bisa menggabungkan suaranya agar bisa melampaui parliamentary threshold, sehingga mereka masih punya harapan untuk mendudukkan wakilnya di Senayan. Sebab, bila berjalan sendiri-sendiri, peluang partaipartai itu melewati galah parliamentary threshold menjadi kecil. Padahal, bila gagal melampauinya, hanguslah seluruh suara yang diraihnya dengan susah payah dalam pemilu. Partai-partai besar memperlihatkan kecenderungan menaikkan angka parliamentary threshold dari 2,5 persen pada Pemilu 2009, menjadi 5 persen pada Pemilu 2014. Rencana tersebut berulangkali diungkapkan para petinggi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP. Ketiga partai ini, menguasai 62 persen kursi DPR saat ini, sehingga punya kekuatan untuk mendeterminasi pembahasan RUU Pemilu kelak. Dengan angka 2,5 persen saja, hanya sembilan partai yang

R

a d PENYEDERHANAAN a l Ba PARTAI Penyederhanaan partai memerlukan komitmen dari para politisi.


Oleh Harun Husein

ultipartai sederhana. Inilah sistem kepartaian yang dinilai paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Karena itu, selama bertahun-tahun sejak era reformasi, gairah kepartaian selalu berusaha ditekan oleh para pengambil keputusan, lewat berbagai regulasi. Tapi, benarkah pembatasan itu hanya untuk mengenyahkan lawan potensial dari arena pemilu? Jumlah partai yang ada saat ini, terlalu banyak. Setidaknya, demikian pendapat 73,8 persen dari 1.000 responden yang diteliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada September-Oktober 2010 lalu. “Sebanyak 59,8 persen responden mengharapkan hanya lima partai yang bertarung dalam Pemilu 2014,” kata peneliti LSI, Barkah Pattimahu, saat menyampaikan hasil survey kepada pers, beberapa waktu lalu. Jumlah partai yang lebih mini, memang diyakini banyak kalangan akan membuat sistem kepartaian dan pemerintahan lebih stabil. Pertama, memungkinkan adanya partai yang meraih suara mayoritas mutlak di parlemen. Paling tidak, dengan jumlah partai yang tak terlalu banyak —terutama yang memiliki kursi di parlemen— akan memudahkan negosiasi untuk mendapatkan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Tiga pemilu di era multipartai di Indonesia, sejak 1999 hingga 2009,

M

hanya melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (simple majority). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen terganjal. Selain berkoalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas. Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (caleg).

Sehat dan dewasa Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: “…Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan… diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana. Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana sistem kepartaian di era Orde Baru. Reformasi memang telah menggerakkan bandul dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Dari era tripartai —Golkar, PPP, dan PDI— menjadi era multipartai yang luar biasa gegap gempita, dengan kenaikan jumlah partai mencapai 5.000 persen! Menjelang Pemilu 1999, sebanyak 148 partai mendaftar di Departemen Kehakiman, dan 141 di antaranya berhasil mendapatkan badan hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 48 di antaranya menjadi peserta pemilu, dan 21 partai berhasil mendapatkan kursi di Senayan. Lantas, bagaimana cara menciptakan sistem multipartai sederhana, penjelasan UU No 31/2002 itu menyatakan: “…dilakukan dengan menetapkan persyaratan kualitatif ataupun kuantitatif, baik dalam pembentukan partai maupun dalam penggabungan partai-partai yang ada.” Maka, UU Parpol dan UU Pemilu pun kemudian memang menjadi instrumen penyederhanaan. UU Parpol dan UU Pemilu, kemudian menciptakan bottle neck. UU Parpol dengan syarat pendirian partai dan syarat mendapatkan badan hukum. Sedangkan UU Pemilu, dengan ambang batas raihan kursi dalam pemilu (electoral threshold) dan belakangan dengan ambang batas raihan suara dalam pemilu (parliamentary threshold). Korban pertama penyederhaan ini adalah 42 partai yang suaranya tak mencapai electoral threshold yang dipatok dua persen dalam UU No 3/1999 tentang Pemilu. Pemilu 1999 memperlihatkan hanya enam partai yang berhasil melampaui

galah tersebut, dan otomatis menjadi peserta Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Agar bisa mengikuti pemilu berikutnya, partai-partai yang tak lolos electoral threshold harus mengganti nama dan tanda gambar partai, seperti yang menimpa Partai Keadilan yang kemudian berganti nama menjadi PKS. PKS yang saat itu memiliki wakil yang membahas RUU Pemilu, sempat berusaha menghilangkan electoral threshold 2 persen, tapi gagal. Maka, PKS dan partai-partai lainnya, harus mengikuti proses sejak awal. Sejak proses pendirian dan pendaftaran partai, hingga pendaftaran dan verifikasi menjadi peserta pemilu, dengan syaratsyarat yang lebih berat dibanding sebelumnya. Bila sebelum Pemilu 1999 partai-partai cukup didirikan dan didaftarkan kepada pemerintah untuk mendapatkan badan hukum, menjelang Pemilu 2004, mereka harus memiliki kepengurusan di separuh provinsi, separuh kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 25 persen kecamatan di provinsi bersangkutan. Untuk menjadi peserta pemilu syaratnya lebih berat lagi. Setiap partai harus memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlah provinsi dan dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Selain itu, harus memiliki kantor tetap di setiap kepengurusan, dan memiliki anggota seribu orang atau seperseribu dari jumlah penduduk.

PERBANDINGAN SYARAT PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PARTAI Syarat pendirian dan pendaftaran partai politik terus mengalami perubahan, terutama syarat kepengurusan. Berikut perbandingannya syarat di RUU Parpol dengan tiga UU Parpol sebelumnya. SYARAT PENDIRIAN PARTAI Aturan Main UU Baru UU No 2/2008 UU No 31/2002 UU No 2/1999

SYARAT KEPENGURUSAN PARTAI

Jumlah Pendiri 990 orang* 50 orang** 50 orang 50 orang

Syarat Kepengurusan UU No 2/1999 *

Masing-masing 30 orang di setiap provinsi, dan harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. ** Harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan

-

UU No 31/2002 UU No 2/2008 50 persen 50 persen 25 persen

60 persen 50 persen 25 persen

UU Baru 100 persen 75 persen 50 persen

Cukup ampuh Dan, dampaknya cukup ampuh. Kendati jumlah partai yang mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM mencapai 237 —atau bertambah 89 dibanding lima tahun sebelumya— namun jumlah yang lolos mendapatkan badan hukum hanya 50. Yang berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2004 pun hanya 24, atau hanya separuh dari peserta pemilu lima tahun sebelumnya. Dari 24 partai tersebut, sebanyak 16 partai meraih kursi DPR. Tapi, hanya tujuh partai yang berhasil melampaui galah electoral threshold tiga persen untuk menjadi peserta Pemilu 2009, yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Seharusnya, setelah Pemilu 2004, penyederhanaan partai mulai bisa berjalan settle. Syarat-syarat di UU Parpol dan UU Pemilu, tinggal dinaikkan dari pemilu ke pemilu. Tapi, desain tersebut kemudian porak-poranda justru oleh ulah para politisi sendiri. Ketika itu, partai-partai yang tak lolos electoral threshold tapi memiliki kursi di Senayan, mempersoalkan electoral threshold tiga persen yang tertulis di UU Pemilu. Lewat proses alot dan bertele-tele, disertai transaksi politik terhadap pasal-pasal RUU Pemilu, akhirnya tercapai kompromi. Ketentuan electoral threshold didrop dan ‘ditukar guling’ dengan ketentuan parliamentary threshold, sehingga partai-partai yang tak lolos electoral threshold bisa ikut Pemilu 2009. Parliamentary threshold yang disepakati saat itu sebesar 2,5 persen. Jika partai tak meraih suara 2,5 persen dalam pemilu, partaipartai kecil itu rela tak duduk di Senayan, dan kursi kelak dibagi habis oleh partai-partai yang lolos parliamentary threshold. Ketentuan yang jelas menguntungkan partai-partai besar. Buntutnya kemudian, jumlah partai peserta Pemilu 2009 kembali membengkak menjadi 38, yang terdiri atas 16 partai yang memiliki kursi di Senayan; partai-partai peserta pemilu yang tak memiliki kursi di Senayan, tapi berhasil memenangkan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi,

agar diikutkan dalam Pemilu 2009; serta partai-partai baru. Ditambah enam partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, total partai peserta Pemilu 2009 menjadi 44. Sampai titik ini, pertanyaan tentang penyederhanaan partai kembali mengemuka. Sudah gagalkah penyederhanaan partai, setelah instrumeninstrumen penyederhanaan partai dikangkangi oleh dagang sapi? Tapi, pemberlakuan parliamentary threshold ini terlihat mulai menjadi bumerang bagi partai-partai kecil. Sebab, partai-partai besar dan menengah yang ada di Senayan saat ini, justru membuat regulasi yang mempersempit ruang kompetisi, yang cenderung merugikan partai-partai kecil. Itulah yang terlihat dari ketentuan pendirian/pembentukan partai dan syarat kepengurusan, yang tidak memihak partai-partai kecil. Sementara partai-partai kecil telah berada di luar pagar, dan hanya bisa memprotes lewat media, atau mempersiapkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Betapa tidak, syarat pendiri-

an/pembentukan partai baru telah dinaikkan 20 kali lipat. Dari semula 50 orang, menjadi 990 orang —dengan minimal 30 orang di setiap provinsi. Sementara syarat kepengurusan telah dinaikkan menjadi 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan, berikut kantor tetap di masing-masing kepengurusan. Saat ini, ada 33 provinsi, 500 kabupaten/kota, dan sekitar 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Jangankan partai-partai yang berada di luar Senayan, partai-partai yang masih eksis di Senayan saat ini, seperti Hanura, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ketar-ketir dibuatnya. Partaipartai ini harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya ekstra untuk menyesuaikan diri dengan syarat tersebut. Dan, persoalan bagi partaipartai baru dan kecil, belum berakhir. Eksistensi mereka masih mungkin mendapat ancaman lain berupa rencana meningkatkan angka parliamentary threshold. Partai-

partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat, mewacanakan parliamentary threshold dengan kisaran empat hingga lima persen. Bila usulan ini kelak lolos, maka Pemilu 2014 hanya akan jadi pesta partai-partai besar. Pada Pemilu 2009 lalu, ada sembilan partai yang lolos parliamentary threshold, yaitu Partai Demokrat yang meraih 20,85 persen suara; Partai Golkar (14,45 persen); PDIP (14,03 persen); PKS (7,88 persen); PAN (6,01 persen); PPP (5,32 persen); PKB (4,94 persen); Gerindra (4,46 persen); Hanura (3,77 persen). Total suara kesembilan partai ini adalah 81,71 persen. Tiga partai yaitu Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP, menguasai hampir separuhnya (49,33 persen). Bila parliamentary threshold dinaikkan menjadi lima persen, partai-partai menengah terancam tak lagi duduk di Senayan. Persoalannya, benarkah partaipartai besar yang kelak menguasai Senayan sudah merupakan representasi ideologi dan kelompok kepentingan di Indonesia? ■

PASANG SURUT JUMLAH PARTAI Era reformasi menciptakan ledakan jumlah partai. Gairah berpartai itu mencapai puncaknya menjelang Pemilu 2004, dengan 237 partai yang mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM. Berikut data jumlah partai yang berdiri hingga menjadi peserta pemilu, serta partai-partai yang lolos ambang batas (electoral threshold maupun parliamentary threshold).

PESERTA PEMILU DAN AMBANG BATAS

JUMLAH PARTAI DAN PESERTA PEMILU

237

Pemilu

148

Ambang Batas Electoral threshold 2%

Enam partai (PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKB, PBB)

88.5

2004

Electoral threshold 3%

Tujuh partai (PD, Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKS, PKB)

80.06

2009

Parliamentary threshold 5%

Sembilan partai (PD, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura)

81,71

115

1998/1999 2003/2004

48 24

Mendaftar di Depkumham

Mendapat Badan Hukum

44* 24

Peserta Pemilu

Total suara (%)

1999 141

50

Yang lolos

2008/2009 Ket: * Jumlah 44 partai peserta pemilu ini terdiri atas 38 partai nasional dan enam partai lokal Aceh.

berhasil melampaui parliamentary threshold. Sekadar perbandingan, jika angka 5 persen itu diterapkan pada Pemilu 2009, hanya enam partai yang bisa melampauinya, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, dan PPP (lihat tabel). Dan, kecenderungan partaipartai besar membuat syaratsyarat yang memberatkan partai-partai kecil, sudah terlihat pada RUU Parpol. Ketentuan yang dituding sebagian kalangan sebagai cara instan mengenyahkan saingan dalam Pemilu 2014, itu, bukan hanya membuat partai baru dan partai kecil di luar parlemen kelimpungan, tapi juga membuat resah partai di parlemen. Terutama tiga partai menengah ke bawah: PKB, Hanura, dan Gerindra. Ketiga partai itu, mau tak mau, harus menyesuaikan diri dengan syarat itu, bila tak ingin dibubarkan pasca-Pemilu 2014. Pasal 51 RUU Parpol menyatakan partai-partai yang telah mempunyai badan hukum sesuai UU No 2/2008 tentang Parpol, tetap diakui sehingga mengikuti Pemilu 2014. Tapi, bila syarat kepengurusan partai di RUU baru tak dipenuhi, mereka harus bubar setelah Pemilu 2014.

Konfederasi dan fusi Sejumlah partai, sebenarnya sudah membaca konstelasi masa depan yang kemungkinan tak ramah buat partai-partai kecil dan menengah. PAN yang pada Pemilu 2009 meraih suara enam persen, sejak awal melakukan dialog dengan sejumlah partai. Membawa isu ‘penyelamatan suara partai yang tak lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2014’, PAN dan sejumlah partai menggagas pembentukan semacam konfederasi. Lahan untuk membentuk konfederasi ini memang cukup terbuka. Sebab, dari 38 peserta Pemilu 2009, sebanyak 29 di antaranya berada di luar par-

HASIL PEMILU 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Partai

Suara (%)

Demokrat Golkar PDIP PKS PAN PPP PKB Gerindra Hanura PBB PDS PKNU PKPB PBR PPRN PKPI PDP Barnas PPPI PDK RepublikaN PPD Patriot PNBK Kedaulatan PMB PPI Pakar Pangan Pelopor PKDI PIS PNI M Partai Buruh PPIB PPNUI PSI PPDI Merdeka

20,85 14,45 14,03 7,88 6,01 5,32 4,94 4,46 3,77 1,79 1,48 1,47 1,40 1,21 1,21 0,90 0,86 0,73 0,72 0,64 0,61 0,53 0,53 0,45 0,42 0,40 0,40 0,34 0,33 0,31 0,31 0,30 0,25 0,19 0,14 0,14 0,13 0,11

lemen, karena gagal melampaui parliamentary threshold 2,5 persen. Jika ditotal, suara ke-29 partai ini mencapai 18 persen dari 104 juta suara sah dalam Pemilu 2009, atau hampir 20 juta. Jumlah suara ini hampir sama dengan raihan Partai Demokrat. Jika suara-suara itu disatukan di masa depan, dan akhirnya berhasil melampaui parliamentary threshold, jumlah suara itu akan terkonversi menjadi banyak kursi. Cukup signifikan untuk menyaingi partai-partai besar di parlemen. Namun, sampai kini, konsep konfederasi ini belum benarbenar matang. Tantangan terbesarnya, selama ini UU Pemilu menyatakan peserta pemilu adalah partai politik, bukan gabungan partai politik. Konfederasi adalah gabungan partai politik seperti halnya Barisan Nasional di Malaysia. Jika ingin tetap menggulirkan konfederasi, perubahan klausul di UU Pemilu, harus menjadi target. Dan, rencana itulah yang pernah diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Teguh Juwarno. “Kita ingin terminologi konfederasi masuk dalam UU,” katanya, beberapa waktu lalu. Gagasan membentuk konfederasi ini sempat diseriusi Forum Persatuan Nasional (FPN) yang menaungi 17 partai yang tak lolos parliamentary threshold. FPN melakukan studi banding ke Malaysia, Oktober lalu. Barisan Nasional di Malaysia adalah konfederasi yang terdiri atas 13 partai, dengan tiga partai besar berbasis ras, sebagai tulang punggungnya. Yaitu, United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC). Sepuluh partai lainnya adalah Gerakan, PPP, PBB, SUPP, PBS, LDP, PBRS, UPKO, SPDP, dan PRS. Namun, antara lain karena beratnya perjuangan untuk menggolkan konfederasi lewat UU Pemilu, FPN tampaknya akan meninggalkan ide konfederasi, dan memilih fusi. “Kecenderungannya membentuk partai baru,” kata Sekretaris Jenderal FPN, Didi Supriyanto (Republika, 23/12). Sebuah tim yang bertugas menyiapkan bentuk, mekanisme, dan aturan penggabungan, telah dibentuk. Hasil kerjanya, kata Didi, akan diumumkan pada Februari mendatang. Ke-17 partai yang bergabung dengan FPN adalah Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Pelopor, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Perjuangan Indonesia Baru, dan Partai Demokrasi Indonesia. Suara ke17 partai ini sekitar 12 juta, atau setara dengan 11,6 persen suara sah dalam Pemilu 2009. Apapun kelak konsep yang gol, apakah konfederasi atau fusi —dengan nama baru atau menggunakan nama salah satu— partai-partai kecil itu memang hanya dapat menggoyang dominasi partai-partai besar di pentas politik dengan bergabung. Bak pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Penggabungan ini pun bisa membuat sistem kepartaian di Indonesia masa depan menjadi lebih sederhana. ■

Teraju REPUBLIKA

I PARTAIK POLIT

RESTRIKSI DI RUU PARPOL

yarat pendirian partai politik meningkat drastis dalam RUU Parpol yang sebentar lagi disahkan menjadi undang-undang. Berikut syarat pendirian partai, syarat kepengurusan, dan, proses verifikasi hingga pendaftaran partai.

S

SYARAT PENDIRIAN PARTAI

● Didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 WNI yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. ● Pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

● Partai didaftarkan oleh paling sedikit 50 pendiri yang mewakili seluruh pendiri dengan akta notaris yang memuat AD/ART serta kepengurusan tingkat pusat.

SYARAT PENDAFTARAN PARTAI

● Memiliki akta notaris pendirian partai; ● Menyerahkan nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain; ● Mempunyai kepengurusan di semua provinsi,

REPUBLIKA


minimal mempunyai 75 persen kepengurusan kabupaten/kota di setiap provinsi, dan minimal mempunyai 50 persen kepengurusan kecamatan di setiap kabupaten/kota; ● Memiliki kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan, Menyerahkan rekening atas nama partai politik.

PENDAFTARAN HINGGA VERIFIKASI PARPOL

● Untuk mendapatkan badan hukum, partai politik harus didaftarkan ke Kementerian

23

Hukum dan HAM (Kemenkumham) ● Usai menerima pendaftaran, Kemenkumham melakukan penelitian/verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan pendaftaran. ● Penelitian/verifikasi dilakukan paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. ● Pengesahan partai menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian/verifikasi. ● Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan partai politik itu selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sumber: RUU Parpol

MENGGALI

KUBURAN UNTUK PARTAI KECIL Dalam revisi UU Parpol, ada 18 pasal yang mengalami perubahan. Baik perubahan rumusan, atau sekadar penambahan ketentuan baru yang kemudian disisipkan di antara ayat-ayatnya. Dari semua perubahan itu, ada tiga hal yang paling banyak dibicarakan. Pertama, syarat pendirian atau pembentukan partai politik. Kedua, syarat kepengurusan partai. Ketiga, sumbangan untuk partai politik. Ketiganya mengalami peningkatan signifikan, yang memicu pro kontra. Dalam hal pendirian partai politik, RUU Parpol menaikkan syaratnya hampir 20 kali lipat. Sebelumnya, sebuah partai cukup didirikan 50 orang, dengan akta notaris. Tapi, dalam RUU Parpol, Pasal 2 menyatakan sebuah partai politik harus didirikan oleh minimal 30 orang berusia 21 tahun di setiap provinsi. Dengan 33 provinsi di seluruh Indonesia, partai itu harus didirikan oleh minimal 990 orang. Itu pun masih ditambah dengan ketentuan bahwa pendiri partai di setiap provinsi itu, 30 persen adalah perempuan. Kalau pun kelak partai-partai baru itu sudah bisa mendirikan partai, cerita selanjutnya tidaklah lantas seperti sinetron yang selalu happy ending. Bak memasuki level kedua sebuah game, kesulitannya semakin besar. Setelah partai didirikan, maka selanjutnya harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapatkan badan hukum. Salah satu syarat mendapatkan badan hukum, juga telah dinaikkan secara signifikan. Pasal 3 menyatakan partai harus mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan. Saat ini, ada 33 provinsi, 500 kabupaten/kota, dan sekitar 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Secara kasar, sebuah partai harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 375 kabupaten/kota, dan 2.500 kecamatan. Kepengurusan di setiap tingkatan itu pun, harus memiliki kantor tetap. Ketentuan tersebut jauh lebih berat dibanding syarat menjadi peserta Pemilu 2009, yang hanya mensyaratkan memiliki kepengurusan di dua pertiga provinsi, dan dua pertiga kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.

menjelang Pemilu 2009 lalu— harus menyesuaikan diri. Bila tidak, eksistensinya sebagai partai akan hilang, cepat atau lambat. Sebanyak 38 dari 50 partai tersebut, menjadi peserta Pemilu 2009 lalu. Dan, seiring pemberlakuan parliamentary threshold, ke-38 partai tersebut otomatis menjadi peserta Pemilu 2014. Pasal 8 ayat (2) UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” RUU Parpol membuat perbedaan. Kepada partai-partai baru dan 12 parpol yang mendapat badan hukum tapi tak menjadi peserta Pemilu 1999, ketentuannya lebih keras. Jika tak memenuhi syarat kepengurusan, partai-partai itu tak akan mendapatkan badan hukum, dan tentu saja tak akan pernah ikut Pemilu 2014. Adapun kepada 38 partai peserta Pemilu 2009, mereka tetap bisa mengikuti Pemilu 2014 kendati tak memenuhi syarat kepengurusan. Tapi, itu hanya ‘bantuan pernapasan sementara’.Sebab, setelah Pemilu 2014, partai-partai itu pun harus hilang. Pasal 51 RUU Parpol menyatakan partaipartai yang menjadi peserta Pemilu 2009 tersebut, tetap diakui keberadaannya dan ikut Pemilu 2014, tapi umurnya hanya sampai pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu 2014. Anggota DPR dan DPRD dari partai-partai ini pun tetap diakui sampai berakhirnya masa bakti DPR/DPRD periode 2014-2019. Tapi mereka kelak hanya akan menjadi legislator tanpa partai. Karena RUU Parpol ini bakal menjadi kuburan bagi partai-partai kecil pascaPemilu 2014, sejumlah pimpinan partai menuding RUU Parpol dibuat oleh partaipartai besar di parlemen untuk memberangus partai-partai di luar parlemen. “Ini adalah bentuk ego mereka untuk menyingkirkan saingan,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang, MS Kaban (Republika, 16/12). Mestinya, kata Kaban, partai-partai dibiarkan berproses dan eksistensinya ditentukan lewat seleksi yang lebih fair, yaitu pemilu. “Dalam menyusun UU, janganlah mengedepankan ego kelompok. Jangan sudah tahu bakal dibawa ke MK, malah disahkan.” Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, juga berancang-ancang membawanya ke MK. “Begitu RUU itu disahkan menjadi undang-undang, akan langsung kami uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Perlakuan berbeda

Berdarah-darah

Semua partai politik —termasuk 50 partai yang telah mendapatkan badan hukum sesuai UU No 2/2008 tentang Parpol,

Jika dituruti, syarat di RUU Parpol itu memang bisa membuat partai menengah dan kecil berdarah-darah. Mereka harus

siapkan mengikuti ketentuan baru, sejumlah partai merencanakan mengirim UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh Harun Husein

RUU Parpol menguntungkan partai besar, mengintimidasi partai kecil dan partai baru.

D

i tengah proses legislasi yang lesu darah, DPR merampungkan Rancangan UndangUndang Partai Politik (RUU Parpol) dengan kecepatan yang luar biasa. Diajukan ke DPR akhir November, RUU itu rampung pertengahan Desember. Hanya setengah bulan! RUU yang merupakan revisi UndangUndang (UU) No 2/2008 tentang Parpol ini, disetujui menjadi UU pada rapat paripurna DPR, 16 Desember lalu. RUU itu telah dikirimkan ke Istana, untuk disahkan dan diberlakukan. Tanggal 17 Januari, sebulan setelah rapat paripurna, Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran partai politik. Pemerintah mengalokasikan waktu tujuh bulan untuk melakukan verifikasi persyaratan yang ditetapkan UU. Dan, seluruh proses itu ditargetkan rampung Oktober 2011, atau dua setengah tahun sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Bagaimana respons partai-partai? Hanya partai-partai besar yang tampak tenangtenang saja. Adapun partai menengah, kecil, dan calon partai baru, menjadi resah karena beratnya syarat yang termaktub dalam RUU Parpol. Alhasil, selain memper-

DOKUMENTASI REPUBLIKA

Tiga hal

PANCA/DOKREP

mengeluarkan banyak waktu, energi, dan biaya ekstra untuk memenuhinya. Terutama, untuk mendirikan kepengurusan di kecamatan. Jangankan partai baru, partai yang saat ini punya wakil di Senayan, juga ketar-ketir. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya. PKB yang meraih suara 7,88 persen pada Pemilu 2009 lalu, tergolong partai kelas menengah seperti halnya PAN dan PKS. Tapi, PKB selama ini terkonsentrasi di Jawa, kurang menyebar di luar Jawa. Ironisnya, PKB adalah partai yang bergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung SBY-Boediono. Tapi, mitra koalisinya justru –meminjam istilah Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far— ‘buang badan’ saat syarat kepengurusan partai dinaikkan. Partai-partai besar di Setgab, justru satu suara dengan PDIP yang merupakan oposisi, untuk meningkatkan syarat kepengurusan. Kenyataan yang sekali lagi membenarkan adagium ‘dalam politik tak ada teman yang abadi, tapi kepentingan yang abadi’. Banyak alasan yang dikemukakan pemerintah dan partai-partai besar dengan menaikkan syarat kepengurusan ini. Antara lain, agar partai benar-benar bersifat nasional, menghilangan spekulasi dalam pendirian partai, dan agar partai lebih sederhana —yaitu membuat partai-partai bergabung. “Pendirian dan pembangunan partai politik harus dihindari dari unsur spekulasi,” kata anggota Komisi II dari FPDIP, Arif Wibowo. Apapun dalihnya, partai-partai besar sangat diuntungkan dengan ketentuan di RUU Parpol. Sebaliknya, partai baru dan partai kecil, menjadi terintimidasi. “Aturan itu tidak akomodatif kepada partai yang baru dibentuk. Aturan itu memang sengaja dibuat oleh kekuatan besar di DPR untuk mematikan para pesaingnya,” kata Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay. Dan, ketika partai-partai kecil-menengah kelak dipaksa menghabiskan sumberdaya untuk membangun kepengurusan, partaipartai mapan justru bisa menumpuk sumberdaya. DPR telah meningkatkan ambang batas sumbangan dari perusahaan/badan hukum (PBU) hampir 100 persen. Pada undang-undang sebelumnya, sumbangan PBU hanya Rp 4 miliar per PBU per tahun. Tapi, lewat RUU yang sebentar lagi disahkan, batas maksimal sumbangan telah dikatrol menjadi Rp 7,5 miliar per PBU per tahun. Biaya politik (cost politics) yang mahal, inflasi yang membumbung tinggi, menjadi alasan meningkatkan batas sumbangan. Apapun alasannya, lagi-lagi partai-partai besar dan mapanlah yang diduga akan paling banyak menangguk keuntungan dari ketentuan tersebut. ■

Teraju

REPUBLIKA Rabu, 19 JANUARI 2011

26

Harga Satu Suara Rp 102 Oleh Harun Husein

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Tapi, PP dan Permendagri hanya memberikan rumus penghitungan, bukan nominal yang konkret. Rumus dana bantuan dari APBN/APBD itu di Pasal 5 PP, dan Pasal 5-7 Permendagri. Pasal 5 Permendagri menyatakan: “a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPR yang bersumber dari APBN adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi

dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara secara elain dari sumbangan perseonasional yang ditetapkan oleh Komisi rangan dan badan hukum, parPemilihan Umum; tai politik juga mendapatkan Pasal 5 huruf b “Besarnya jumlah bantuan dana dari pemerintah. bantuan keuangan yang dialokasikan Bantuan ini dihitung berdasarkan jumdalam APBN setiap tahun untuk partai lah suara yang diraih dalam pemilihan politik adalah jumlah perolehan suara umum (pemilu). Tapi, hanya partai hasil pemilu 2009 dikalikan dengan yang meraih kursi yang berhak mendanilai bantuan persuara sebagaimana patkan dana. dimaksud pada huruf a.” Untuk pengurus partai di tingkat Pasal 5 huruf c “Jumlah bantuan pusat, dikucurkan dari APBN. Untuk keuangan dari APBN setiap tahun pengurus partai di tingkat kepada partai politik adalah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah perolehan suara partai BANTUAN APBN UNTUK masing-masing mendapatkan politik hasil pemilu 2009 dikaPARTAI PESERTA PEMILU 2009 kucuran dana dari APBD likan dengan nilai bantuan perprovinsi dan APBD kabupatsuara sebagaimana dimaksud Partai Jumlah Suara Bantuan (Rp) en/kota. pada huruf a.” Ketentuan bantuan dana Berdasarkan perhitungan Demokrat 21.703.137 2.213.719.974 untuk partai peserta Pemilu Forum Indonesia untuk 2009, diatur dalam UU Transparansi Anggaran (Fitra), Golkar 15.037.757 1.533.851.214 Parpol. Ketentuan itu harga setiap suara yang diraih PDIP 14.600.091 1.489.209.282 dijabarkan lewat Peraturan partai peserta Pemilu 2009 Pemerintah (PP) No 5/2009 adalah Rp 102. Dana itu PKS 8.206.955 837.109.410 tentang Bantuan Keuangan diberikan setiap tahun. Dan, PAN 6.254.580 637.967.160 kepada Partai Politik. PP ini total anggaran APBN yang PPP 5.533.214 564.387.828 dijabarkan lebih lanjut melalui digelontorkan untuk sembilan Peraturan Menteri Dalam partai politik yang lolos parliaPKB 5.146.122 524.904.444 mentary threshold adalah Rp Negeri (Permendagri) No Gerindra 4.646.406 473.933.412 8,6 miliar per tahun. 24/2009 tentang Pedoman Tapi, itu hanya bantuan Tata Cara Penghitungan, Hanura 3.922.870 400.132.740 untuk DPR. Di Indonesia, ada Penganggaran dalam APBD, 33 DPRD provinsi dan sekitar Pengajuan, Penyaluran, dan Total 85.051.132 8.675.215.464 500 DPRD kabupaten/kota. ■ Laporan Pertanggungjawaban sumber: Fitra

S

CARA PARTAI

KEJAR SEDEKAH Oleh Harun Husein

Partai politik dikhawatirkan menjadi tempat pencucian uang. atas maksimal sumbangan untuk partai politik kembali dinaikkan lewat UndangUndang Partai Politik. Sumbangan dari perusahaan/badan hukum, dikatrol hampir dua kali lipat. Dari Rp 4 miliar per tahun menjadi Rp 7,5 miliar per tahun. Tapi, kenaikan sumbangan itu diiringi kekhawatiran partai menjadi tempat pencucian uang, atau dikendalikan cukong berkantong tebal. Ada satu hal yang menarik digarisbawahi dari naiknya sumbangan ini: Sumbangan dari perseorangan tidak dinaikkan, dan sama persis seperti ketentuan dalam UU No 2/2008 tentang Partai Politik. Sumbangan dari perseorangan nonanggota partai tetap Rp 1 miliar per tahun, sedangkan sumbangan dari anggota partai tetap diserahkan besarannya pada AD/ART masing-masing partai. Dengan hanya menaikkan sumbangan dari perusahaan/badan hukum, partai terkesan mengintensifkan penjaringan dana dari penyumbang kelas kakap, bukan kelas recehan. Dan, inilah yang memicu kekhawatiran banyak kalangan, terutama pegiat antikorupsi. Sebab, penyumbang berkantong tebal, terutama pebisnis, tentu tak sedang bersedekah di sebuah lembaga sosial, dengan kelaziman niat ikhlas. Persoalan lainnya, dalam RUU Parpol yang disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 16 Desember lalu, tak ada ketentuan pembatasan kepada pemilik perusahaan untuk menyumbang. Sebab, yang dihitung adalah perusahaan/badan hukum. Maka, jika seorang konglomerat atau cukong mempunyai 10 perusahaan, secara legal dia

B

bisa menyumbang Rp 75 miliar setahun, atau Rp 300 miliar dalam empat tahun. Sialnya, soal pengaturan dana partai politik ini memang tak sempat menjadi wacana publik yang banyak diperdebatkan sebelum RUU Parpol disetujui. Penyebabnya, DPR membahas RUU ini dengan kecepatan luar biasa, di luar kelaziman kinerja legislasinya selama ini. Draf RUU ini diserahkan pemerintah ke DPR pada akhir November, dan pertengahan Desember tiba-tiba sudah diparipurnakan. Setelah RUU tersebut ketok palu, kecaman mengalir dari berbagai kalangan. sumbangan itu bisa menjadi perangkap bagi Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi partai, karena harus membalas budi kepada Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit penyumbang. Partai yang seharusnya memSamad Riyanto. Dia menilai RUU Parpol perjuangkan kepentingan rakyat pun, bisa terlalu mengakomodasi peranan uang lebih disibukkan dengan upaya memenuhi dalam kegiatan politik. Akibatnya, partai tujuan pemilik modal. “Penyumbang tentu bisa menjadi pintu masuk penggelontoran ada maksudnya.” dana dari usaha-usaha berbau korupsi. “Kalau politik belum bebas korupsi, musTiga alasan tahil sebuah negara terbebas dari korupsi,” Setidaknya ada tiga dalih legislator di katanya (Republika, 21/12). Senayan mengapa menaikkan sumbangan Bibit menilai angka Rp 7,5 miliar itu partai politik. Pertama, karena biaya terlalu tinggi, dan bisa membuat partai politik (cost politics) memang mahal. bernafsu mengejar target Kedua, menyesuaikan donasi, yang membuat dengan naiknya inflasi. partai banyak berutang Ketiga, untuk mengekonsesi. “Jika itu terjadi, liminasi penyumbang celaka. Tentunya orang gelap. Karena sumbanmenyumbang tidak gan kecil, menurut para menyumbang begitu saja. legislator di Senayan, “Kalau politik belum Pasti ada maksudnya,” biasanya penyumbang katanya. memecah donasinya bebas korupsi, mustahil Ada tiga sektor, kata dengan menggunakan sebuah negara terbebas Bibit, yang merupakan nama-nama fiktif. "Ini titik rawan berkembanguntuk mengurangi dari korupsi.” nya korupsi di Indonesia. penyumbang siluman," Yaitu politik, ekonomi, dan kata anggota DPR dari hukum. “Kalau di FPDIP, Arif Wibowo. ekonomi, potensi korupsi Dalam RUU Parpol, terjadi lewat praktik high ada memang keharusan cost economy (ekonomi audit. Dana yang biaya tinggi). Kalau berasal dari sumbangan hukum ada mafia hukum. anggota partai, nonangSedangkan politik, adalah gota partai, dan praktik politik uang,” perusahaan/badan katanya. hukum, diaudit oleh Pendapat senada disamakuntan publik setiap paikan Direktur Eksekutif tahun, dan diumumkan Bibit Samad Riyanto Cetro, Hadar Navis Gumay. secara periodik. Dana Wakil Ketua KPK Dia menilai peningkatan bantuan untuk partai


politik yang berasal dari APBN dan APBD, juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Persoalannya, sejak dulu, klausul ini tak ubahnya macan kertas. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki, mengatakan pembukuan keuangan partai selama ini buruk belaka. Sebagian besar keuangan partai tak bisa diaudit, karena pengeluaran dan pemasukannya tak terdata dengan baik. Tapi, buruknya laporan keuangan itu bukan semata karena masalah teknis, tapi punya bau politis. “Bagaimana mau dibukukan kalau sumbernya tidak jelas?” Seharusnya, kata Teten, keuangan partai benar-benar dibuat transparan, sehingga masyarat bisa melakukan kontrol: apakah sebuah partai dibiayai pengusaha busuk atau tidak. Apakah sebuah partai memperjuangkan kepentingan rakyat, atau kepentingan pemberi uang. “Cara ini (transparansi –Red), setidaknya bisa mengurangi kecenderungan parpol dijadikan alat untuk mendapatkan kontrak bisnis.” Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Saut Sirait, mengeluhkan partai yang selama ini memang tidak terbuka dalam masalah keuangan. Baik keuangan sumbangan partai, maupun sumbangan dana kampanye. Seharusnya, kata mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan menangani laporan keuangan partai, untuk mengendus pencucian uang. Sayangnya, selama ini PPATK tak bisa masuk menelisik keuangan partai, karena dibatasi oleh regulasi yang disusun anggota partai. ■

SUMBANGAN MAKSIMAL UNTUK PARPOL Setiap kali terjadi pergantian Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), setiap kali itu pula batas maksimal sumbangan untuk partai politik berubah. Berikut datanya pada empat UU Parpol di era reformasi. Sumber Sumbangan

UU No 2/1999 (Pasal 14)

UU No 31/2002 (Pasal 18)

UU No 2/2008 (Pasal 35)

Anggota

Rp 15 juta/orang/tahun

Rp 200 juta/tahun

Diatur AD/ART

Non anggota

Rp 15 juta/orang/tahun

Rp 200 juta/tahun

Rp 1 miliar/orang/TA

Rp 1 miliar/orang/TA

Perusahaan/ badan usaha (PBU)

Rp 150 juta/PBU/tahun

Rp 800 juta/tahun

Rp 4 miliar/PBU/TA

Rp 7,5 miliar/PBU/TA

Catatan: Bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan anggota/non anggota dan PBU. Dana sumbangan ini belum termasuk yang berasal dari pemerintah. Sebab, UU Parpol juga mengatur bahwa parpol menerima sumbangan dari APBN/APBD.

● ● ●

PRASETYO UTOMO/ANTARA

UU Baru (Pasal 35) Diatur AD/ART

csr


27

:: sosialita ::

Cara Pengembang Tunjukkan Peduli Lingkungan

M SYAKIR/DOK REPUBLIKA

Oleh Annisa Mutia

Perbaikan dan keselamatan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh warga dunia. encana alam kini makin akrab saja menyapa manusia tanpa pandang bulu. Bumi ini pun semakin panas, ditandai dengan mencairnya bongkahan es pengunungan di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Kondisi itu tidak hanya mengancam manusia dan binatang, tetapi juga seluruh ekosistem di bumi. Penyebab kerusakan di bumi terutama minimnya perhatian manusia terhadap lingkungan. Maka tak heran, isu penyelamatan lingkungan kerap diserukan para pemimpin dunia untuk mengurangi dampak global warming (pemanasan global). Bahkan, masalah perbaikan lingkungan tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs). Berdasarkan itu, perbaikan dan keselamatan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh warga dunia. Tidak terkecuali perusahaan, yang memiliki andil dalam perubahan lingkungan. Pengembang (developer) merupakan perusahaan yang sangat diharapkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Public Relations Lippo Cikarang, Ria Sormin mengatakan sebagai perusahaan pengembang perkotaan (urban development), Lippo Cikarang sangat peduli terhadap lingkungan. Itu tercermin dari pemeliharaan lingkungan yang berkesinambungan. Ia menjelaskan, kebersihan, kerapihan dan kenyaman kawasan Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, terpelihara dengan baik. Juga terdapat

B

ruang terbuka hijau yang cukup, seper ti adanya hutan kota, jogging track, situ/danau yang keberadaannya berfungsi untuk penampungan air, serta banyaknya taman untuk menjaga sirkulasi udara. “Lippo Cikarang menerapkan konsep tata ruang dengan persentase perbandingan 60:40 antara bangunan/gedung dan ruang terbuka hijau,” kata Ria, Jumat (15/1). Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), Lippo Cikarang mengadakan Mini Nursery Program atau Program Kebun Bibit. “Kami membentuk tim dan saya sebagai koordinator program,” cetus Ria. Untuk mencapai kebutuhan pohon di seluruh kawasan yang memiliki luas kurang lebih 3.000 hektar itu, Lippo Cikarang membuat pembibitan mandiri. Program itu menjadikan kawasan Lippo Cikarang sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan atau light industry. Bebas polusi udara dan suara. “Untuk appresiasi upaya penghijauan yang sudah berjalan, kami melibatkan sekolah-sekolah dalam Program Kebun Bibit,” papar Ria. Itu dilakukan dengan harapan dapat mengajak murid sekolah sebagai generasi muda agar peduli lingkungan. Serangkaian proses dalam program tersebut, imbuh Ria, dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama dimulai pada Desember 2009, siswa diajak untuk menyemai bibit. Tahap kedua dimulai pada April 2010, setelah tiga bulan usia bibit tanaman dipindahkan ke polybag, dan dirawat hingga lamanya tiga bulan. Tahap ketiga pada Agustus 2010, tanaman yang berusia enam bulan dipindahkan ke media tanam di eksisting area di Kawasan Lippo Cikarang. Bisa juga di sekolah-sekolah atau di rumah. ”Dalam setiap tahapan kami melibatkan murid beserta guru pembimbing secara aktif di lapangan,” ungkap Ria. Dia menambahkan, tim dari Lippo Cikarang melakukan monitoring secara berkala ke sekolah untuk meli-

hat perkembangan tanaman di setiap sekolah. Hal itu mengingat kebun bibit berlokasi di sekolah masing-masing. “Karena program ini bersifatsustain, maka kami berencana membuat program lanjutan,” ujar Ria. Dalam kesempatan berbeda, Presiden Direktur & CEO PT Bakrieland Development, Tbk, Hiramsyah S Thaib mengatakan kepedulian Bakrieland terhadap lingkungan dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di bawah payung Bakrieland Goes Green (BGG). Bakrieland Goes Green (BGG) terdiri dari tiga pilar, yaitu Green Architecture, Green Operation dan Green Attitude. Green Architecture mengandung arti bahwa desain dan pembangunan setiap proyek properti Bakrieland selalu menggunakan konsep dan material ramah lingkungan. Misalnya, kawasan superblok Rasuna Epicentrum didesain dan dibangun dengan menggunakan konsep ramah lingkungan. Berbagai jalur pedestrian dibangun untuk meminimalkan penggunaan mobil.

programnya ke dalam tiga bidang, yaitu lingkungan, pendidikan dan sosial,” jelas Hiramsyah. Ia mengemukakan, pada tahun 2010, Bakrieland sudah melaksanakan berbagai kegiatan CSR. Misalnya, Tabung Pohon yang dilakukan Januari 2010, bersamaan dengan peresmian tol Kanci-Pejagan. Selain itu, kegiatan One Village One Playground, bekerja sama dengan PT Urbane Indonesia. Bentuk kegiatannya adalah mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan padat penduduk, Babakan Asih, Bandung. “Ruang terbuka tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas buku-buku wawasan dan pengetahuan umum,” kata Hiramsyah.n ed: irwan kelana

Akses Informasi Gratis untuk Petani Para petani Indonesia diberikan akses sumber informasi gratis melalui Gerakan Sejuta Buku untuk Petani. Gerakan tersebut merupakan inisiatif pribadipribadi yang peduli dengan nasib para petani Indonesia. “Selama ini para petani ketinggalan informasi karena tidak adanya akses,” ujar Koordinator Gerakan Sejuta Buku untuk Petani, Mahmuddin Muslim, kepada Republika, Jumat (14/1). Sebagai contoh, kata Mahmuddin, harga cabai sekarang sudah mencapai Rp 100 ribu per kilogram di pasaran. Namun, para petani menjual cabai Rp 30 ribu kepada pengumpul, karena mereka tidak mengetahui informasi harga dagang di pasar. ”Akibatnya keuntungan mereka tidak maksimal. Seharusnya petani bisa menjual Rp 80 ribu per kilogram,” cetus Mahmuddin. Sejak dimulai Desember 2010, gerakan ini ber upaya menggalang bantuan sukarela dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun Perpustakaan dan Pusat Informasi bagi Petani. Sumbangan dari masyarakat sudah diterima dalam pelbagai bentuk, misalnya buku-buku dengan berbagai judul, majalah, jurnal, CD/VCD/DVD yang nantinya menjadi koleksi perpustakaan petani. “Setiap saat petani bisa ke perpustakaan dan pusat informasi untuk menggali informasi, misalnya kami bisa bantu informasi cara pembuatan pestisida sendiri,” terang Mahmuddin. Gerakan Sejuta Buku untuk Petani, lanjut dia, juga menerima bantuan dalam bentuk uang. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli koleksi perpustakaan, set up hardware (komputer dan lain-lain) dan software serta membangun sistem manajemen perpustakaan yang baik. Saat ini, ada lima perpustakaan dan pusat informasi yang telah didirikan, yaitu di Agam (Sumatera Barat), Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), Solo, Pandeglang, dan Deli Serdang (Medan). “Kami menargetkan akan ada perpustakaan dan pusat informasi di 150 titik,” ungkap Mahmuddin. Gerakan Sejuta Buku telah memiliki relawan di pelbagai kota di Indonesia. “Penggalangan dilakukan melalui jejaring teman kerja, grup jejaring sosial, mailing list, door to door dan event-event sosial seperti malam seni dan budaya,” jelas Mahmuddin. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Atiqah Hasiholan. Artis yang menjadi bintang iklan dan bermain di beberapa film (layar lebar dan FTV) tersebut bergabung dengan gerakan ini karena kepedulian Atiqah terhadap nasib petani Indonesia. n annisa mutia, ed: irwan kelana

Jendela besar Sebagian besar bangunan dibangun dengan jendela-jendela yang besar untuk meminimalkan penggunaan cahaya lampu pada siang hari. Selain itu, lobi di berbagai hotel dan resor Bakrieland dibangun secara terbuka untuk meminimalkan penggunaan AC/ pendingin ruangan. Green Operation mengandung makna bahwa setiap operasional dari proyek properti Bakrieland selalu dilakukan secara ramah lingkungan. Misalnya, Rasuna Epicentrum dan Nirwana Bali Resort memiliki pengolahan limbah air untuk mengolah air buangan sebelum dibuang ke air permukaan. Green Attitude merupakan upaya Bakrieland untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya komunitas di sekitar Bakrieland. “Untuk Green Attitude, Bakrieland memokuskan

DOK BRI

CSR BANK BRI Bank BRI aktif melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Salah satunya di bidang pendidikan. Tampak Wakil Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Semarang, Jateng, Siswanto (kiri) menerima sejumlah mahasiswa asal Papua yang menjadi penerima beasiswa program khusus BRI untuk kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (14/1). Selain mendapat beasiswa dari BRI sampai selesai kuliah, mereka juga menerima living cost dan tinggal bersama keluarga dosen, uang transpor, uang buku dan magang di kantor BRI. Hingga Januari 2011, Bank BRI telah memberikan beasiswa sebesar Rp 57,8 miliar kepada 8.940 mahasiswa dan 8.630 siswa SMU di seluruh Indonesia.

:: kinerja ::

Fokus ke CSR Pendidikan Oleh Annisa Mutia ampir setiap orang sepakat pendidikan sangat berarti untuk memotong mata rantai kebodohan dan menyambung peradaban. Sayangnya, tidak semua masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai penerbit buku, Penerbit Al-Mawardi memiliki kepedulian yang besar terhadap dunia pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Utamanya pendidikan untuk anak-anak dari latar belakang keluarga miskin. Direktur utama Penerbit Al-Mawardi, Afrizal Sinarno mengatakan kegiatan CSR merupakan suatu keharusan bagi badan usaha untuk membagi hasil keuntungannya kepada masyarakat. “Sebagai penerbit buku Islam yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik dan sedekah, maka kita perlu mempraktikkannya. Jadi tidak hanya omongan semata,” ujar Afrizal kepada Republika, Senin (17/1). Sejak dua tahun lalu, jelas Afrizal, Penerbit Al-

H

Mawardi menyisihkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan buku setiap bulannya untuk disumbangkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Iman di Citayam, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. Al-Iman merupakan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dari TK sampai SMP. “Kami membantu sekolah itu, sebab banyak di antara siswa merupakan yatim piatu dan tidak mampu. Dari setiap hasil cetakan buku lima ribu atau 10 ribu eksemplar per judul, kami sisihkan per bukunya Rp 1.000 untuk CSR,” terang Afrizal. Ia menjelaskan, bantuan diberikan dalam bentuk uang setiap enam bulan sekali. Kemudian, sekolah yang mengelola bantuan uang tersebut, baik untuk operasional sekolah maupun untuk pembayaran SPP. “Sekolah yang mendata siswa tidak mampu. Jadi kami tinggal memberikan bantuan yang mereka perlukan. Anak-anak itu bisa sekolah dengan gratis,” paparnya. Untuk saat ini, sambung Afrizal, Penerbit AlMawardi memokuskan kegiatan CSR untuk membantu pendidikan. Khususnya di Sekolah Al-Iman. “Karena pendidikan itu berkesinambungan, kami

DOK AL-MAWARDI

l Direktur Utama Penerbit Al-Mawardi, Afrizal Sinaro

(kiri) dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Al-Iman, Abdullah Fanani, seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang CSR Al-Mawardi di Citayam, Bojong Gede belum lama ini.

ingin memastikan anak-anak yang sekolah di sana tidak terputus pendidikannya. Paling tidak sampai SMP,” tegas dia. Sejak berdiri tahun 1995, jelas Afrizal, Penerbit Al-Mawardi sudah kerap memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar kantor Penerbit AlMawardi, Jakarta. Namun, bentuk bantuan tersebut baru bersifat pribadi. Sebagai Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jaya, Afrizal juga kerap mengajak para penerbit lain untuk mengadakan kegiatan CSR dalam bidang pendidikan. Pasalnya, penerbit buku mempunyai tugas dan peran untuk mencerdaskan masyarakat. Ia mengungkapkan, sebagian penerbit sudah melakukan CSR. “Bagi yang belum, saya terus dorong dan bicarakan secara pribadi kepada pimpinan penerbit,” ucap Afrizal. Afrizal juga menuturkan, Ikapi kerap melakukan kegiatan sosial berupa sumbangan buku pelajaran, buku bacaan, dan buku lainnya. Ter utama bantuan yang sifatnya untuk bencana nasional, di antaranya bencana alam di Yogyakarta, Padang, Aceh, dan tsunami di Jawa Barat. n ed: irwan kelana

medika

28


:: klinika ::

Waspadai Gejala Hepatitis pentingnya deteksi dini. Sebab kalau penyakit sudah kronis, pasien harus menjalani transplantasi yang biasanya mahal. Oleh karena itu tindak preventif lebih diutamakan dalam kebijakan Pemprov DKI. “Program utamanya adalah target 100 persen balita mendapat vaksinasi hepatitis B,” jelas Dien.

Oleh Edy Setiyoko

Pasien biasanya datang dalam kondisi lanjut karena terlambatnya diagnosis.

Prevalensi

H

ati-hati dengan urusan hati. Organ tubuh seberat 1,25 kilogram ini tak boleh dipandang sebelah mata. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah hepatitis. Ini adalah peradangan hati yang disebabkan virus. Jenis penyakit hepatitis virus yang paling sering muncul adalah hepatitis A, B dan C. Penderita hepatitis ini dalam kondisi memprihatinkan. ''Sebanyak 70 hingga 80 persen kasus hepatitis virus B dan C belum terjamah pelayanan kesehatan. Ini yang menyebabkan peningkatan kasus sirosis hati dan kanker hati,'' tutur Prof Dr H Ali Sulaiman PhD SpPD KHEH FACG dari Klinik Hati Prof Dr H Ali Sulaiman, di Jakarta, pekan lalu. Jumlah penderita hepatitis berkisar antara 5 hingga 10 persen dari jumlah penduduk. Data ini hasil riset Kementerian Kesehatan tahun 1981. Hasil riset tahun 1993 dan 2000 persentase tetap sama dari total penduduk. Hepatitis dianggap wabah baru dalam penanganan kesehatan di negara-negara berkembang. Sejumlah kasus hepatitis B dan C menahun luput dari diagnosis dan tidak mendapat pengobatan yang semestinya. Padahal, sebanyak 25 hingga 40 persen kasus tersebut akan berlanjut menjadi penyakit hepatitis menahun apabila tidak mendapat penanganan yang semestinya. Sebagian akan menjadi sirosis hati dan kanker hati. Apabila sudah mencapai tingkat tersebut, jelas Prof Ali, maka pengobatan yang menjanjikan hanya transplantasi (cangkok) hati . “Karena biayanya sangat mahal maka pasien jarang yang mampu menempuh pengobatan dengan transplantasi. Padahal untuk menemukan atau mengetahui kasus tersebut tidaklah sulit yaitu dengan tes penyaring atau skrining,” kata Prof Ali. Menurutnya, peran dokter Puskesmas untuk menemukan berbagai kasus penyakit, termasuk hepatitis dan merujuknya guna penatalaksanaan lebih lanjut sangatlah penting. “Hanya saja, kemampuan dokter untuk mendeteksi pasien yang menderita hepatitis masih lemah,” ujar Prof Ali. Melihat kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi (DKP) DKI Jakarta tidak tinggal diam. DKP menjalin kerjasama dengan Klinik Hati Prof H Ali Sulaiman dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI menyelenggarakan simposium tentang hepatitis virus dan penyakit hati, di Jakarta, pekan lalu. Tercatat 500 dokter Puskesmas di Jakarta, Bogor,

M SYAKIR/DOK REP

PENCEGAHAN

Gejala hepatitis banyak ditemukan dalam praktik klinik sehari-hari. Gejalanya antara lain kulit atau mata menguning, merasa gampang lelah, hilang nafsu makan dan mual, air seni berwarna gelap, demam, dan nyeri sendi. Pencegahan utama penyakit ini bisa dilakukan dengan cara vaksinasi.

Tangerang, Bekasi, dan Depok mengikuti acara tersebut. Sejumlah pakar hepatologi Indonesia tampil sebagai pembicara. Simposium hepatitis sudah berlangsung dua kali. Kini tercatat seribu dokter Puskesmas yang sudah mendapat pembekalan. ''Para dokter Puskesmas tersebut merupakan aset bagi Pemda DKI dalam mewujudkan peningkatan derajat pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Prof Ali. Mereka, lanjutnya, merupakan ujung tombak untuk mendeteksi dini hepatitis. Mereka juga mendapat bekal sistem rujukan apabila menemukan pasien penderita hepatitis. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr Dien Emawati MKes

mengatakan, simposium bertujuan meningkatkan kompetensi dokter Puskesmas dalam mendiagnosis dan menatalaksana hepatitis virus dan penyakit hati sampai tingkat tertentu. Simposium merupakan langkah konkret upaya DAMANHURI/REPUBLIKA peningkatan pelayanan kesehatan bidang penyakit hepatitis. Kasus hepatitis virus, kata Dien, banyak ditemukan dalam praktik klinik sehari-hari. Namun, biasanya pasien sudah datang dalam kondisi lanjut. Ini karena terlambatnya diagnosis. Salah satu faktor utama penyebab kelambatan ini karena penyakit tersebut tidak menunjukkan gejala dan tanda klinis yang jelas. “Hepatitis biasanya luput dari diagnosis dokter dan sangat sering penderita tidak merasakan dan menyadari. Lebih dari itu sarana diagnostik juga kurang memadai,” kata Dien. Dia menekankan tentang arti

Angka prevalensi hepatitis C bervariasi di antara negara-negara di dunia. Di beberapa negara angka pasti prevalensi belum diketahui. Prof Ali memakai acuan angka kejadian rata-rata dunia, yakni 3 persen. Jika penduduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa, maka ada sekitar tujuh juta penduduk yang mengidap penyakit ini. Infeksi hepatitis C biasa disebut infeksi terselubung. Ini karena seringkali tidak bergejala atau gejala ringan dan tidak khas sehingga sering terlewatkan. Kebanyakan orang yang memiliki gejala ringan tidaklah mencari pengobatan ke dokter. “Banyak juga orang yang tidak terdiagnosis memiliki dampak serius. Mereka dapat bertindak sebagai pembawa virus dan menularkan ke orang lain tanpa disadari,” terang Prof Ali. Sementara itu, Mantan Kepala Bagian Hepatologi Rumah Sakit Cipta Mangukusumo (RSCM) Jakarta, Prof dr HM Sjaefoellah Noer SpPD-KGEH mengatakan, virus hepatitis ditularkan lewat darah. Jalan utama infeksi melalui transfusi darah atau sumber darah yang belum diskrining, pemakaian berulang jarum suntik, kanula atau alat medis lain yang tidak steril, dan saling tukar suntikan oleh pengguna narkoba suntik. Juga bisa lewat tindik (telinga, hidung, atau bagian tubuh lain) dan tato dengan peralatan yang tidak steril. Penularan secara seksual dan perinatal dapat pula terjadi. Namun hal itu jarang terjadi. Risiko penularan ibu ke anak juga relatif rendah yaitu di bawah 5 persen. “Virus ini tidak ditularkan melalui bersin, memeluk, batuk, makanan, air, menggunakan peralatan makanan atau kontak biasa,” jelasnya. Menurut Prof Sjaefoellah, kelompok risiko tinggi biasanya pemakai narkoba suntik, penerima darah sebelum tahun 1992, atau belum diskrining virus hepatitis C (VHC) pada bank darah, penerima transplantasi organ yang belum diskrining VHC, pasien haemofilia, pasien cuci darah, dan orang dengan mitra seksual terinfeksi VHC (tanpa kondom), terutama laki-laki homoseksual. Juga tenaga medis yang tertusuk instrumen yang terkontaminasi dan pasien yang menjalani prosedur medis gigi dengan alat tidak steril. Tanda dan gejala dialami oleh sebanyak 70 persen orang dewasa yang terinfeksi.” Setelah beberapa bulan sejak seseorang terinfeksi, barulah gejala muncul. Gejalanya antara lain kulit atau mata menguning atau disebut penyakit kuning, merasa gampang lelah, hilang nafsu makan dan mual, air seni berwarna gelap, demam, dan nyeri sendi,” jelas Sjaefoellah. ■ ed: anjar fahmiarto

Yakult Targetkan Penjualan 2 Juta Botol per Bulan PT Yakult Indonesia Persada menargetkan penjualan produk Yakult pada 2011 sebanyak dua juta botol per bulan. Untuk mencapai target tersebut, Yakult akan terus melakukan sosialisasi tentang manfaat produk ini. Hal tersebut terutama dilakukan di daerah yang belum tergarap dengan baik. General Manager Marketing PT Yakult Indonesia Persada Antonius Nababan mengatakan, penjualan selama 2010 terus mengalami kenaikan setiap bulan. Pada Januari 2011 ini penjualan produk Yakult mencapai lebih dari 1,6 juta botol. Sementara pada Desember 2010 lalu penjualan sebanyak 2,3 juta botol. Rata-rata penjualan produk Yakult lebih dari 1,7 juta botol per bulan. “Harapannya di 2011 kita bisa mencapai rata-rata penjualan sebanyak dua juta botol per bulan,” kata Antonius kepada Republika, pekan lalu. Antonius mengungkapkan, selama 2011 pihaknya menargetkan kontinuitas distribusi agar tidak terputus dan intensifikasi penjualan. Sebab selama ini penjualan lebih ke toko-toko dan supermarket. Pihaknya bertekad agar orang Indonesia minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Sebab masyarakat Indonesia yang minum Yakult masih rendah dibandingkan populasi yang ada. Sedangkan di luar negeri orang sudah minum Yakult lima botol sehari. “Selama ini ada sekitar 65 juta hingga 70 juta orang Indonesia yang belum minum Yakult,” papar Antonius. Antonius tidak memungkiri masih ada daerah yang penjualannya belum tergarap secara maksimal. Hal ini disebabkan kendala transportasi dan demografi Indonesia. “Oleh karena itu strategi marketing yang akan kami lakukan adalah dengan menjelaskan manfaat Yakult secara lebih intensif lagi,” imbuh Antonius. Manfaat Yakult, lanjutnya, adalah terletak pada bakterinya yang mampu hidup di usus manusia. Bakteri jenis ini dapat memberikan manfaat seperti mencegah gangguan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan jumlah bakteri berguna dalam usus, mengurangi racun dalam usus, dan membatasi jumlah bakteri yang merugikan dalam usus. ■ annisa mutia ed: anjar fahmiarto

Siloam Hospitals Bangun RS di Makassar PT Lippo Karawaci Tbk lewat anak usahanya PT Siloam Internasional Hospitals mendirikan Rumah Sakit (RS) Siloam Hospital di Makassar. Pembangunan rumah sakit yang terletak di kawasan Tanjung Bunga ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya Endang mengatakan, pembangunan RS Siloam Internasional Hospitals ini merupakan salah satu bentuk partisipasi pihak swasta dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dan membantu pemerintah dalam penyediaan akses pelayanan kesehatan. Karena itu pihaknya mengapresiasi pendirian rumah sakit tersebut. “Saya mengapresiasi Siloam Hospitals Group yang mau mengembangkan rumah sakit di wilayah timur Indonesia. Sebab dengan berdirinya rumah sakit ini maka cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan meningkat di wilayah ini,” ujar Endang seperti dikutip situs Kementerian Kesehatan. ■ anjar fahmiarto

:: kisah ::

Dian Sastrowardoyo

Cantik dengan Mengonsumsi Suplemen enjaga kecantikan dan kesehatan menjadi prioritas penting bagi setiap perempuan. Tidak terkecuali artis berparas cantik, Dian Sastrowardoyo. Bagi pemeran utama film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) ini, kecantikan dan kesehatan tubuh adalah investasi jangka panjang. Meski demikian, Dian mengaku tidak melakukan perawatan kecantikan yang khusus. Terlebih lagi dengan perawatan tubuh yang ribet dan memerlukan banyak waktu. Perawatan tradisional seperti lulur dan pijat, kata istri pengusaha Indraguna Sutowo itu, hanya dilakukannya setiap tiga bulan sekali. Pasalnya, selain tidak punya banyak waktu luang, Dian juga mengaku agak malas melakukan ritual kecantikan yang terlalu tradisional. Meski demikian, dia menyarankan perempuan Indonesia melakukan perawatan kecantikan tradisional karena banyak manfaatnya. “Saya senang perawatan kesehatan dan kecantikan yang harian, seperti minum vitamin dan mengonsumsi air yang banyak,” ungkap Dian di Jakarta, pekan lalu.

M

menjaga kebersihan kulit wajahnya. "Itu tergantung bagaimana kita membersihkan kulit. Kulit saya jenis kombinasi dan sering berminyak di daerah T, yaitu sekitar dagu dan hidung. Jadi saya rajin membersihkan wajah di daerah situ," papar Dian. Dia menyarankan kepada kaum perempuan untuk tidak menggunakan make up yang tebal. Sebab wajah akan sulit bernafas jika tertutup riasan yang tebal. “Saya pun tidak menggunakan make up kalau bukan urusan kerja,” terang dia. Perawatan kecantikan juga harus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Pasalnya, dengan berolahraga kulit wajah menjadi sehat dan bisa melepaskan diri dari stres. Pengagum aktris Natalie Portman ini juga mengatakan setiap perempuan harus percaya diri dengan kecantikan dan bakat yang dimiliki. Sebab setiap perempuan punya sisi yang bisa ditonjolkan dan bisa menginspirasi wanita lainnya. “Kita harus tahu dan bisa melihat bakat sendiri. Tapi melihat sisi genius orang juga bisa membangun kejenuisan kita sendiri,” katanya. ■ annisa mutia ed: anjar fahmiarto

Bahkan, mantan model majalah remaja ini mengonsumsi tujuh jenis suplemen setiap hari. Namun, Dian mengaku khawatir akan dampak yang bakal ditimbulkan jika mengonsumsi terlalu banyak suplemen. "Setelah melihat tayangan kesehatan di Oprah Winfrey, dokter bilang tidak ada efeknya minum suplemen-suplemen itu. Oprah pun minum banyak suplemen karena disarankan dokter," katanya. Selain Vitamin E, Dian juga rajin mengonsumsi vitamin dan suplemen yang mengandung kalium, B 12, zinc, dan Vitamin C. Dengan rutin mengonsumsi suplemen, Dian mengaku bisa mendapatkan kecantikan yang diidam-idamkannya. "Kecantikan bukan langsung atau instan namun ada perjalanan dan prosesnya. Sebagai perempuan, pengin cantik itu wajar. Tapi harus sabar dengan proses dan rutin," cetusnya. Selain mengonsumsi vitamin, Dian juga rajin membersihkan wajah meski dia mengaku memiliki jenis wajah normal. Pasalnya, jenis kulit wajah normal juga bisa terkena jerawat jika tidak dirawat. Saat masih duduk di bangku SMA dulu, Dian mengaku pernah juga jerawatan sehingga sekarang lebih YOGI ARDHI/REPUBLIKA

REPUBLIKA

Recommend Documents