REPUBLIKA

REPUBLIKA

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010 14 SYAWAL 1431 H

Rp 2.900 / 24 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

NOMOR 249 / TAHUN KE-18

IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

MAHAKA MEDIA

www.republika.co.id

Cina Mulai Ancam Jepang

KRONOLOGI PENYERANGAN MAPOLSEK HAMPARAN PERAK Belawan

Medan Labuhan

Hamparan Perak

Deli

o

Medan Marelan

PM Cina Wen Jiabao mengancam Jepang agar melepas kapten kapal nelayan Cina Zhan Qixiong.

Jl Yos Sud

ars

Mapolsek

Medan Deli Medan Kodya Jala

2 km

Medan Barat

nT ol B

Medan Timur

Internasional Hlm 9 elm

er

a

Taufik Hidayat Tersingkir

KORBAN TEWAS: Aiptu Baik Sinulingga (42 tahun) Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Mapolsek Hamparan Perak. Empat luka tembak di dada, lengan, dan pinggang.

Aipda Deto Sutejo (38 tahun) Luka tembak di dada

KORBAN PENEMBAKAN

Bripka Riswandi (38 tahun). Sembilan luka tembak di dada dan satu di kepala.

Sejumlah polisi mengangkut peti jenazah rekan mereka, Aiptu Deto Sutejo, Aiptu B Sinulingga dan Bripka Riswandi ke rumah duka di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, Sumut, Rabu (22/9). Ketiganya menjadi korban penembakan oleh gerombolan tidak dikenal di Mapolsek Hamparan Perak.

00.45 WIB Pelaku datang dari arah Tandem (sebelah barat mapolsek) dengan berboncengan 4-6 sepeda motor dan satu mobil kijang dengan perkiraan jumlah lebih dari 10 orang. Semuanya memakai jaket, sebo (penutup muka), dan helm.

00.55 WIB

01.00 WIB

Secara serentak kawanan pengendara sepeda motor itu memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan persis di depan Mapolsek Hamparan Perak yang terletak di pertigaan jalan.

SEPTIANDA PERDANA/ANTARA

01.02 WIB

Belasan laki-laki yang berboncengan sepeda motor tadi memasuki halaman mapolsek, sementara mesin sepeda motornya dibiarkan hidup di depan pekarangan mapolsek.

01.06 WIB

Empat orang bersenjata api laras panjang memberi tembakan kejutan ke arah kaca mapolsek. Mereka masuk ke dalam untuk mencari anggota polisi. Saat kejadian, ada tujuh polisi. Dua polisi jaga tewas ditembak di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian, satu polisi dieksekusi dekat sel.

Kawanan bersenjata itu meninggalkan mapolsek menuju jalan besar ke arah Marelan di pinggiran Medan, sebelah timur mapolsek. Sambil lalu, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov ke arah mobil patroli polisi di halaman mapolsek, tapi tak sempat terbakar habis walau kaca depan hancur.

Sumber: Mabes Polri, Pusat Data Republik Infografis: M Ali Imron

Jaksa Agung ‘Kedaluwarsa’

Serangan Kilat Bandit Nekad Nian Poloan ejadiannya sangat cepat. Begitu menjejakkan kaki di depan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, kawanan bersepeda motor itu langsung melepaskan rentetan tembakan dan menyerbu masuk ke dalam kantor mapolsek. Dua petugas polisi yang sedang berjaga di bagian depan kantor dan seorang yang berada di ruangan sebelahnya langsung dihabisi tanpa perlawanan. Kawanan penyerang berjaket itu berjumlah belasan orang. Mereka yang memakai helm dan penutup muka itu kemudian melesat di tengah gelap malam, Selasa (22/9) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Mereka tampak sangat terlatih. “Dari beberapa saksi yang sempat melihatnya, mereka dengan tenang melakukan penembakan,” kata Kapolda Sumatra Utara Irjen Oegroseno ketika meninjau Mapolsek yang terletak delapan kilometer pinggiran utara Kota Medan itu, beberapa jam setelah kejadian. Karena serangan itu begitu mendadak, tujuh polisi yang sedang bertugas malam itu tidak bisa berkutik. Bahkan, tiga di antaranya—Bripda Riswanda, Aipda Deto Sutejo, dan Aiptu B Sinulingga—menjadi korban tewas. Oegroseno menilai, cara kerja gerombolan penyerang hampir sama dengan pelaku perampokan kantor cabang Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara, Kota Medan, yang menewaskan satu anggota Brimob, 18 Agustus lalu. Tak lebih dari lima menit kawanan itu memorak-porandakan kantor Mapolsek Hamparan Perak tanpa meninggalkan pesan apa pun. Kecuali, menyisakan puluhan selongsong dan proyektil peluru yang menancap di din-ding kantor mapolsek. Tak banyak orang yang melihat kejadian pada tengah malam itu. Warga yang berada

K

Bersambung ke hlm 11 kol 1-4

hikmah Oleh Ade Nurdin

Manusia yang Beruntung

Rosyid Nurul Hakim, Fitriyan Zamzami

ini konstitusional bersyarat. Maksudnya, pasal ini konstitusional asalkan dimaknai ‘masa jabatan jaksa agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh presiden dalam periode yang bersangkutan’. Keputusan MK berlaku ke depan atau prospektif sehingga jabatan jaksa agung sebelum adanya keputusan ini tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas atau legalitas. Artinya, jabatan jaksa agung sebelum putusan masih sah; sedangkan setelah adanya

Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan mengembalikan jabatan jaksa agung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya menunggu petunjuk presiden (tentang) saya ini harus bagaimana?” kata Hendarman. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, mengatakan, tugas-tugas jaksa agung akan diambil alih oleh JAKARTA — Ketua Mahkamah Wakil Jaksa Agung Darmono. Konstitusi (MK) Mahfud MD meneYusril Ihza Mahendra menyatakan gaskan, Jaksa Agung Hendarman pendapatnya tentang jabatan jaksa Supandji harus berhenti sejak keagung dibenarkan oleh MK. Dengan luarnya keputusan MK terhadap demikian, menurut Yusril, HendarUndang-Undang Nomor 16 Tahun man Supandji sudah tidak mempu2004 tentang Kejaksaan. nyai kewenangan untuk mela“Harus berhenti sejak puEDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA kukan tindakan apa pun. kul 14.35 tadi,” kata Mahfud “Hendarman tidak lagi sah. setelah memimpin sidang uji Tidak bisa melakukan tindakmateri UU Kejaksaan, Rabu an atas nama jabatannya.” (22/9). Uji materi UU KejakNamun, Menteri Sekretaris saan terutama terkait pasal Negara Sudi Silalahi mengamasa jabatan jaksa agung takan, jabatan jaksa agung yang tak jelas kapan berakhir. hanya bisa diberhentikan Uji materi ini diajukan melalui keputusan presiden. mantan menteri sekretaris Ia beralasan, putusan MK negara Yusril Ihza Mahendra. tidak menyebut soal pemberYusril mempermasalahkan lehentian jaksa agung. “Kalau galitas Hendarman Supandji ada pembicaraan (masa jaketika Kejaksaan Agung batan) di luar (putusan MK), menjadikan Yusril tersangka pembicaraan itu tidak bisa di● Hendarman Supandji ● Yusril Ihza Mahendra kasus korupsi Sistem Admiacu sebagai keputusan memnistrasi Badan Hukum pada berhentikan jaksa agung.” 25 Juni lalu. Menurut Yusril, Sudi mengatakan, presiden sudah keputusan MK, jaksa agung yang ada Hendarman seharusnya sudah tidak mendapat laporan tentang putusan sekarang harus berhenti. menjabat sebagai jaksa agung sejak MK ini. Presiden memang sedang Untuk tidak mengulangi polemik Oktober 2009. menimbang pengganti jaksa agung hukum serupa, Hakim Konstitusi Ketua MK berharap, keputusan baru. Sebelumnya, Hendarman suMaria Farida Indrati mengatakan, MK bisa menghentikan kontroversi dah mengajukan delapan nama jaksa ada empat alternatif masa jabatan tentang legalitas jaksa agung. “Dulu, untuk menggantikan dirinya. jaksa agung. Pertama, bisa berdajaksa agung (jabatannya) itu tidak jeStaf Khusus Presiden Bidang sarkan periodisasi kabinet dan/atau las kelaminnya. Kita beri kelamin Hukum dan Hak Asasi Manusia masa jabatan presiden yang mengsampai ada legislatif review,” ujar Denny Indrayana menambahkan, angkatnya. Kedua, bisa berdasarkan Mahfud. Hendarman Supandji tetap sah masa waktu tertentu tanpa dikaitkan Dalam pertimbangan hukumnya, sebagai jaksa agung. “Tidak ada perdengan jabatan politik di kabinet. MK menyatakan bahwa Pasal 22 ayat soalan legalitas jaksa agung. Apa Ketiga, berdasarkan usia atau batas (1) huruf d tentang masa jabatan jaksa yang dilakukan jaksa agung tetap umur pensiun. Keempat, berdasaragung menyebabkan ketidakpastian sah,” kata Denny. kan diskresi presiden/pejabat yang hukum. Dengan demikian, dalam ■ m ikhsan shiddieqy ed: stevy maradona mengangkatnya. putusannya, MK menetapkan pasal

Presiden tengah menimbang pengganti jaksa agung.

alam bahasa Arab, kata al-falaah berasal dari alfalh yang artinya petani. Sedangkan falaha maknanya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan petani, yaitu mencangkul, menggali tanah, atau membuat lubang di tanah untuk menyimpan benih. Menurut ahli bahasa Arab maknanya sama dengan al-syaqq, yaitu membelah. (Shafwah AlTafaasiir [1]) Kata muflih, diterjemahkan dengan orang-orang beruntung atau memperoleh apa yang dimohon, adalah karena melihat proses yang biasa dilakukan

D

oleh petani, di antaranya menyiram dan memberi pupuk. Pekerjaan ini biasanya dilakukan terus-menerus sehingga untuk sampai kepada waktu panen membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, bisa juga dipahami bahwa yang dimaksud almuflih adalah orang yang berusaha secara konsisten menanam benih amal saleh di dunia, kemudian menjaga dan menyuburkannya sehingga dia memperoleh hasilnya di akhirat nanti, yaitu mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Lawan dari kata al-falh

Mengejutkan. Pebulutangkis Taufik Hidayat dikalahkan Sho Sasaki di Jepang Terbuka Super Series 2010. Indonesia hanya tinggal mengandalkan Alamsyah Yunus.

adalah al-kuffar. Maknanya juga petani, tetapi dalam aktivitas yang lain. Menurut ahli bahasa, kata al-kuffar maknanya adalah al-ghithaa‘ yang berarti menutup, yakni menimbun benih dengan tanah. Berdasarkan uraian ini, bisa disimpulkan bahwa aktivitas al-falh dan al-kuffar merupakan dua aktivitas yang berlawanan, yaitu pertama menggali lubang dan yang kedua menutup lubang. Karena itu, orang yang muflih adalah orang yang senantiasa membuka pintu rahmat Allah SWT. Apa pun yang dikerjakannya semata-mata untuk mencari

Arena Hlm 11

Pengurangan Jatah Premium Belum Pasti Cepi Setiadi, Teguh Firmansyah JAKARTA — Pemerintah masih raguragu dalam melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah bahkan membantah bila pengurangan kuota bensin Premium sebesar delapan persen di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), seperti rencana Pertamina, merupakan bagian dari rencana pembatasan BBM bersubsidi. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo menyatakan, penghematan BBM bersubsidi tersebut harus disetujui dulu oleh kabinet dan DPR. Evita mengaku, sejauh ini belum pernah menyuruh Pertamina untuk melakukan pengurangan kuota Premium karena pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi penghematan BBM bersubsidi. “Memang kita ada niat untuk membatasi, tapi opsinya banyak dan harus disetujui oleh DPR, enggak ujug-ujug dikurangi. Kita masih menunggu,” kata Evita di selasela rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Kamis (22/9). Sementara itu, Pertamina diminta melakukan penataan ulang serta persiapan infrastruktur, seperti penyediaan dispenser (mesin penyalur) bensin Pertamax agar bisa tersedia di berbagai SPBU. Menurut anggota Badan Anggaran DPR Ismayatun, wacana pembatasan BBM belum masuk dalam pembahasan Badan Anggaran DPR. Dengan demikian, kalkulasi penghematan anggaran akibat kebijakan tersebut belum bisa masuk dalam APBN 2011. Namun, berdasarkan pandangan sejumlah anggota dewan di Komisi VII DPR yang membidangi energi, cenderung pada pembatalan pembatasan BBM. “Sampai sekarang pemerintah belum mempunyai konsep yang jelas, pembatasan Bersambung ke hlm 11 kol 5-7

rehat Ke London, DPR ziarah kubur Lady Diana Mumpung habis Lebaran Kwarnas Pramuka tantang DPR soal Pramuka Terutama, sandi morse dan tali-temali

karunia dan rahmat Allah SWT. Maka, apabila karakter muflih ini bersemayam pada diri seorang pemimpin, niscaya ia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah. Dalam persoalan bangsa, ia akan menggunakan potensinya untuk mewujudkan negeri yang aman dan diridai oleh Allah SWT. Karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan kemampuannya untuk perbaikan, bukan manusia-manusia yang hanya memikirkan

kekuasaan, kekayaan, jabatan, atau popularitas. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukannya nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itulah manusia yang muflih (beruntung), yaitu mereka yang beriman kepada Allah, Alquran, hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Mereka adalah orang yang senantiasa menggali potensi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan, bukan menciptakan kemungkaran dan kerusakan. Wallahu A’lam. ■

politik

3

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

>> politika << Kwarnas Pramuka Tantang DPR Beri Masukan Cerdas JAKARTA—Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia menantang Panitia Kerja RUU Gerakan Pramuka yang studi banding ke luar negeri untuk pulang membawa masukan yang cerdas dan konstruktif. Payung hukum Gerakan Pramuka harus bisa dibuat dalam bentuk undang-undang. “Selama 49 tahun, pendidikan kepramukaan di Indonesia praktis dilaksanakan hanya dengan payung hukum Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961. Sudah waktunya ditingkatkan jadi undang-undang,”

kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Azrul Azwar, seperti dikutip Antara, Rabu (21/9). Dipaparkannya, terlepas dari pro dan kontra studi banding Gerakan Pramuka, Azrul minta DPR memberi masukan secara komprehensif dari hasil perjalanannya ke luar negeri. “Selain model pengelolaan kepramukaan, kami juga berharap akan mendapatkan masukan komprehensif tentang landasan hukum yang memayungi gerakan kepramukaan,” papar dia. Pendidikan kepramukaan, kata Azrul, mengajarkan anak dan remaja menjadi pribadi yang jujur, berani, dan terampil serta menghasilkan kaum muda yang militan. Namun, kata Azrul, militansi ini harus dikelola dengan baik sehingga diabdikan untuk bangsa dan negara, bukan untuk golongan.  ed: joko sadewo

Presiden Dianggap Perlu Lakukan Reshuffle JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sudah perlu melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Sejumlah menteri dianggap di bawah standar, lamban, dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan. “Jadi, tanpa Partai Demokrat (PD) melemparkan isu soal itu, dugaan untuk reshuffle pun sudah kuat,” kata pengamat politik Arbi Sanit, Rabu (22/9). Arbi mengakui, ada juga niat PD untuk menggulirkan isu ini. Tujuannya supaya presiden memperhatikan

keinginan melakukan evaluasi terhadap menteri dan mengisinya dengan kader PD. Tapi, belum tentu pengganti menteri reshuffle berasal dari PD. “Ini merupakan hak prerogatif presiden dan pertimbangannya tidak melulu berdasarkan dorongan partai,” kata Arbi. Isu reshuffle, lanjut Arbi, makin kuat setelah ada isu skandal para menteri yang mencuat ke publik. Jika nantinya memang terbukti, Arbi yakin, mereka tidak akan diampuni. “Maka, akan semakin memperkuat alasan presiden untuk melakukan reshuffle kabinetnya.” Namun, Arbi melihat, sejauh ini, belum ada pihak yang mengetahui keputusan reshuffle itu. Sebab, dalam penentuan kocok ulang kementeriannya, Presiden SBY memiliki penilaian objektif dan subjektif.  yasmina hasni, ed: joko sadewo

PU Bantah Aliran Rp 10 M EH Ismail Andri Saubani

Formappi curigai ada ‘permainan’ di gedung baru DPR.

ASET CENTURY

TAHTA AIDILLA

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) saat memimpin rapat kerja Tim Pengawas (Timwas) Rekomendasi DPR atas Kasus Century, di Gedung DPR, Rabu (22/9). Timwas mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kapolri, sehingga mereka sepakat untuk menunda rapat.

Century Tertunda, HMP Mengemuka Indira Rezkisari JAKARTA — Rapat tim pengawas kasus Century kembali tidak menghasilkan perkembangan berarti. Mitra kerja dewan, Rabu (22/9), hanya mengirim utusan tanpa memberikan data terbaru yang dibutuhkan tim. Rapat pun ditunda sebab Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, dan Kejaksaan Agung tidak sanggup menyampaikan laporan perkembangan terkait upaya pengembalian aset. Atas penundaan itu, ketua tim pengawas yang juga Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan, dewan akan memperingatkan keempat lembaga itu

untuk bekerja lebih serius. Tim pengawas bahkan mempertimbangkan mengambil langkah aktif demi mendapatkan data yang diperlukan untuk dapat mengembalikan aset milik Bank Century yang ada di luar negeri. Pembahasan mengenai kemungkinan menjemput bola data itu akan dibahas dalam rapat internal tim pengawas. Secepat mungkin, pertemuan dengan keempat institusi itu akan dijadwalkan lagi. “Prinsipnya kami tidak mau berlarut-larut dalam pembahasan ini,” sambung dia. Taufik mengatakan, keterlambatan menimbulkan sebuah nilai politik atas penyelesaian kasus Century yang tertunda. Karena itu,

dia menambahkan, diperlukan langkah yang progresif. Pertemuan yang lagi-lagi batal mengakibatkan anggota tim pengawas dari Gerindra dan Hanura kembali melontarkan kemungkinan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Anggota tim pengawas dari PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan hal tersebut di atas merupakan keinginan sangat wajar. Mengingat perkara Century sudah diparipurnakan di dewan sejak 200 hari lalu, tetapi hingga kini belum ada perkembangan yang berarti. “Ini alarm,” kata dia. Bahwa tim pengawas belum berhasil mendapatkan hasil apa pun, kata Hendrawan, saat ini bisa menjadi

Harta Calon Panglima TNI akan Diklarifikasi JAKARTA—Komisi I DPR akan mengklarifikasi seluruh laporan harta kekayaan calon pimpinan TNI KSAL Laksamana Agus Suhartono di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya ini sebagai persiapan fit and proper test (uji kelayakan kepatutan) calon Panglima TNI pengganti Jenderal Djoko Santoso yang akan diadakan Kamis (23/9). Klarifikasi ini untuk melengkapi syarat administrasi calon panglima TNI dalam proses uji kelayakan calon. “Selain uji kelayakan dan kepatutan, Komisi Pertahanan juga akan berkoordinasi dengan KPK untuk menelusuri, apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak, termasuk soal laporan kekayaan kandidat,” kata Mahfudz, Rabu (22/9). Keputusan itu digelar sesuai hasil Rapat Pengganti Badan Musyawarah, kemarin. Penentuan waktu sendiri berdasarkan pertimbangan masa pensiun panglima TNI pada 1 Oktober. “Selain itu, batas waktu pengambilan keputusan juga dilakukan sebelum 1 Oktober. Kami berharap, keputusan calon panglima TNI bisa diumumkan pada paripurna berikutnya,” papar Mahfudz. Mahfudz menambahkan, Komisi Pertahanan segera membahas administrasi terkait calon panglima TNI. Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan akan dimulai sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan dan kepatutan

akan dilakukan secara terbuka. Anggota Komisi I nantinya akan diberikan kesempatan seluas mungkin untuk bertanya kepada Agus. Setidaknya, ada empat isu yang akan ditanyakan, yakni modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), masalah kesejahteraan prajurit, kendala anggaran pertahanan, dan reformasi TNI. Sementara itu, KSAL Laksamana Agus Suhartono menyatakan siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Agus menegaskan, dia akan membangun TNI yang tangguh jika sudah menjabat sebagai panglima TNI, termasuk menambah kekuatan alutsista. “Saya sudah menerima undangan DPR ke Presiden. Saya diminta Presiden untuk besok (Kamis, 23/9) menghadiri fit and proper test,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan. Agus mengaku sudah menyiapkan berbagai hal dalam menghadapi uji kelayakan dan kepatutan itu. “Saya sudah menyiapkan materinya, paparan saya, dan persiapan-persiapan yang tentunya mengantisipasi jawaban dari pertanyaan di DPR.” Agus juga mendapat amanat dari Presiden agar ia mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan. Namun, Agus belum bersedia menjelaskan program yang akan dijalankan.  andri saubani/indah wulandari, ikhsan shiddieqqy ed: joko sadewo

momentum untuk melontarkan kembali hak menyatakan pendapat. “Silakan fraksi siuman kembali, supaya tidak tertidur,” sambungnya. Anggota tim pengawas dari PKS, Mahfudz Shiddiq, menganggap tercetusnya lontaran hak menyatakan pendapat merupakan ekspresi kekesalan. Namun, Mahfudz menganggap belum ada pihak yang tepat dijadikan sasaran dari penggunaan hak menyampaikan pendapat. Proses hukum atas Century sudah melalui waktu yang cukup. Namun, hasilnya tak kunjung diketahui. PKS mendorong KPK dan institusi penegak hukum lain mengumumkan secara resmi hasil pemeriksaan mereka.  ed: joko sadewo

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah isu adanya dana Rp 10 miliar dari DPR ke mereka terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Mereka berdalih PU tidak memiliki kewenangan dalam hal anggaran. Isu adanya aliran dana muncul di kalangan wartawan. Disebutkan bahwa sejumlah pihak di DPR telah mengalirkan dana ke petinggi PU sebesar Rp 10 miliar. “Uang ini untuk bancakan (bagi-bagi, Red) di PU biar rencana pembangunan gedung mendapatkan dukungan,” begitu bunyi SMS yang diterima dari sumber Republika, Rabu (22/9). Kabar miring tersebut dibantah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono. Budi pun mempertanyakan apa substansi dan maksud informasi penggelontoran uang suap tersebut. “Urusannya apa kayak gitu? Tidak ada sama sekali, tidak benar,” tegas Budi. Ia mengatakan, bila dicermati secara logis, salah jalan jika DPR menggelontorkan uang Rp 10 miliar ke Kementerian PU. Alasannya, Kementerian PU bukanlah pemegang anggaran menyangkut pembangunan gedung baru DPR. “Logika-

nya tidak ada sama sekali,” kata Budi. Walaupun demikian, Budi mengakui jika Kementerian PU mempunyai peran sebagai pemberi masukan (advisor) terkait aspek-aspek teknis pembangunan. “Peran kita sebagai advisor saja.” Budi menghargai masukan yang diberikan narasumber Republika sebagai informasi yang patut dicermati. Dia pun menyarankan agar informan Republika melaporkan secara resmi siapa, di mana, dan kapan transaksi pemberian uang itu dilakukan. Kementerian PU, kata Budi, mendukung upaya semua pihak dalam kerangka pemberantasan korupsi di negeri ini. “Asal jelas informasinya, bukan fitnah atau isu yang tidak masuk akal.” Budi menjamin, para staf dan bawahan di Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak ada yang berani melakukan atau menerima praktik suap seperti yang dikabarkan. “Saya yakin bawahan saya tidak ada yang melakukan itu. Kalau memang ada, silakan datang ke sini dan tunjuk hidungnya, saya akan tindak,” tandas Budi. Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salaang, mencurigai adanya permainan dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. Alasannya, menurut Sebastian, perkiraan anggaran pembangunan gedung baru DPR berubah-ubah tanpa grand design yang jelas. “Kalau berubah-ubah seperti itu, berarti ini memang

ada permainan,” kata Sebastian. Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru DPR dapat ditekan hingga Rp 800 miliar. Padahal, Tim Teknis pembangunan gedung baru DPR dalam laporannya menganggarkan hingga Rp 1,16 triliun. Menurut Sebastian, berubah-ubahnya anggaran pembangunan gedung baru DPR ini diakibatkan oleh tidak adanya grand design gedung baru DPR. Desain yang digunakan Tim Teknis adalah desain lama yang sudah ditolak oleh DPR periode 2004-2009. Karenanya, kata Sebastian, seharusnya Tim Teknis harus menggelar sayembara terlebih dahulu sebelum menghitung anggaran. Jika Tim Teknis memaksakan menggunakan desain lama yang telah ditolak, kata Sebastian, hal tersebut jelas bermasalah. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Mardian Umar, mengakui desain yang ada sekarang adalah desain lama yang pernah ditolak DPR periode 2004-2009. Namun, Mardian yang juga anggota Tim Teknis, enggan menjelaskan lebih jauh mengapa Tim Teknis tidak menggelar sayembara ulang. “Saya takut salah lagi kalau menjelaskan, perlu izin dari Ibu Sekjen,” kata Mardian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Shaleh, tidak bisa dihubungi saat dimintai komentarnya soal ini.  ed: joko sadewo

Ke London, DPR Masih Sempat Ziarah Kubur Indira Rezkisari, Andri Saubani iarah kubur tampaknya sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, anggota DPR yang sedang studi banding undang-undang ke luar negeri pun, masih bisa menyempatkan diri untuk berziarah kubur di pekuburan Putri Diana. Berdasar data yang dilansir dari sebuah media online nasional, selain mencari informasi tentang persoalan keimigrasian, para anggota Komisi III DPR yang terbang ke London Inggris itu juga memiliki sejumlah agenda sampingan. Tak hanya ke pekuburan Putri Diana, mereka juga dijadwalkan menyambangi sejumlah butik-butik mahal, semacam Burberry dan Calvin Klein. Tak lupa, mereka menyambangi Harrods atau pusat belanja paling kesohor di Inggris. Jadwal rekreasi itu memang tidak tercantum dalam jadwal resmi kunjungan kerja Komisi III yang dibuat sekjen. Jadwal tidak resmi itu biasanya diatur oleh pihak penyelenggara perjalanan. Dalam jadwal yang dikeluarkan Setjen DPR pun, kunjungan yang berdalih untuk studi banding RUU Keimigrasian itu, ternyata agendanya juga tidak terlalu padat. Mereka memiliki waktu yang panjang untuk bisa jalan-jalan. Rombongan berjumlah 10 orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin ini, berdasar jadwal yang ada, akan tiba di Bandara Heathrow, London, pada Rabu (22/9) pukul 07.20

Z

waktu London. Apa kegiatan mereka? Berdasar jadwal Setjen DPR, hanya tertulis check in di Hotel JW Marriot. Tidak ada agenda lain selain check in. Baru pada pukul 19.3022.00, mereka bertemu dengan KBRI Indonesia di sana. Pada hari berikutnya, aktivitas studi banding dimulai pada pukul 09.00. Anggota dewan yang terhormat tersebut dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Hukum Inggris. Dilanjutkan bertemu dengan menteri dalam negeri Inggris pada pukul 14.00-15.30 waktu setempat. Setelah itu, mereka bebas agenda. Artinya, mereka boleh melakukan kegiatan apa pun, termasuk jalan-jalan. Barulah pada keesokan harinya, pada pukul 10.00, mereka akan bertemu dengan Badan Perbatasan Inggris. Selanjutnya, pertemuan dengan UKBA. Seperti hari sebelumnya, setelah agenda ini kelar, mereka diberikan agenda bebas. Sampai pada pagi harinya, mereka harus check out untuk kembali ke Indonesia. Anggota Komisi III dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang tidak ikut dalam rombongan ke Inggris, tidak memungkiri kemungkinan kalau kawan-kawannya mengunjungi makam Putri Diana maupun butik-butik ‘berkelas’ di sana. “Bukan rahasia lagi, kunjungan hanya dibuat satu jam bertemu mitra, selebihnya dimanfaatkan untuk jalan-jalan,” kata Bambang, Rabu (22/9).

Ketua Komisi III dari Partai Demokrat, Benny K Harman, pun mengakuinya. Menurutnya, agenda rekreasi juga dimungkinkan terjadi, tetapi baru boleh dikerjakan setelah jam kerja selesai. “Kalau sudah kelar, silakan,’’ kata Benny. Anggota yang membolos dari kunjungan kerja untuk berekreasi juga tidak akan menerima sanksi dari komisi. Tanggung jawabnya, ditegaskan Benny, ada pada pribadi yang bersangkutan dan fraksinya. Benny menambahkan, tidak mungkin dalam satu kali 24 jam selama di London anggota dewan hanya boleh bekerja. Sementara itu, anggota Komisi X yang baru saja pulang dari kunjungan kerja RUU Pramuka ke Afrika Selatan, Venna Melinda, mengatakan kunjungan kerja kemarin berlangsung tanpa agenda rekreasi sama sekali. “Dari jam 10 sampai sore kita bertemu parlemen juga pramuka di sana,” katanya. Pada malam hari, memang tidak ada kegiatan karena di Afrika Selatan terdapat pengumuman yang mengharapkan tidak ada kegiatan pada waktu tersebut mengingat masih tingginya angka kejahatan. “Tapi, tidak ada rekreasi yang dijadwalkan,” sambungnya.

Pertanggungjawaban Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sulistio, mengatakan, rombongan Panja RUU Keimigrasian harus membuat pertanggungjawaban tertulis kepada publik. Pertanggungjawaban tertulis tersebut diharapkan juga mencantumkan

kegiatan yang masuk dalam kategori pelesiran. Menurut Sulistio, selama ini belum ada sistem baku di DPR ihwal pertanggungjawaban hasil kunjungan kerja dewan ke luar negeri. Padahal, semua kegiatan pejabat di Indonesia yang menggunakan dana dari APBN wajib dipertanggungjawabkan ke publik. Ketiadaan standar laporan ini menyebabkan munculnya kegiatankegiatan yang tidak patut dalam rangkaian kunjungan. Sulistio memahami kebutuhan studi banding ke luar negeri dalam tiap pembahasan suatu rancangan undang-undang (RUU). Namun masalahnya, kebutuhan studi banding ke luar negeri tersebut selalu didasarkan atas prinsip pergiliran di antara anggota dewan. Padahal, menurut Sulistio, idealnya yang sebaiknya pergi hanyalah tim penyusun naskah akademis suatu RUU. “Kalau anggota panja kan tugasnya membahas tidak perlu ikut ke luar negeri. Ini mengapa tiap studi banding selalu ada rombongan yang nggak jelas ikut berangkat,’’ kata Sulistio. Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salaang, menyatakan, tidak adanya mekanisme laporan pertanggungjawaban studi banding DPR ke luar negeri karena tidak ada grand design yang jelas dari kegiatan tersebut. Ketiadaan grand design studi banding DPR ke luar negeri ini, menurut Sebastian, mengakibatkan studi banding kerap salah sasaran.  ed: joko sadewo

nasional

2

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

>> yustisia << Pemred Playboy Serahkan Diri 8 Oktober JAKARTA—Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, M Yusuf, menyatakan, mantan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Edwin Arnada, siap menyerahkan diri. Menurut Yusuf, Edwin akan datang ke Kejari Jakarta Selatan pada 8 Oktober nanti. “Mereka sudah bikin surat tertulis akan menyerahkan diri pada 8 Oktober nanti,” ujar Yusuf saat dihubungi, Rabu (22/9). Kata Yusuf, surat tersebut ditandatangani oleh kuasa hukum Edwin, Ina Rahman. Surat tersebut

sekaligus juga memberitahukan bahwa Edwin tak bisa memenuhi panggilan eksekusi pada 23 September (hari ini—Red). Yusuf menegaskan bahwa sesuai perundangundangan, Edwin akan langsung dikirim ke rumah tahanan selepas ia menyerahkan diri nanti. “Sedang kami koordinasikan, apakah akan di (Lembaga Pemasyarakatan) Cipinang atau Salemba,” lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Edwin, Ina Rahman, menyatakan bahwa kliennya sudah siap menjalani eksekusi. Ia mangkir pada pemanggilan terdahulu dengan alasan masih shock atas putusan bersalah dari Mahkamah Agung.  fitriyan zamzami

Massa Pukuli Terdakwa dalam Sidang Kasus Blowfish JAKARTA—Kepala Kepolisian Sektor Pasar Minggu, Kompol Sunarto, membenarkan pelepasan tembakan oleh petugas polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (22/9). Menurut dia, penembakan itu perlu untuk mencegah kerusuhan. Ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bermula dari pemukulan terhadap terdakwa kasus penusukan di Kafe Blowfish, April 2010. Sebelum sidang, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa Bernadus Malela saat keluar dari ruang tahanan menuju ruang

sidang mendapat pukulan dari massa pendukung korban. Pemukulan ini menimbulkan lebam dan luka berdarah di wajah sebelah kanan Bernadus. Tindakan serupa kemudian kembali terjadi saat Bernadus hendak menuju ke ruang sidang pada pukul 14.30 WIB. Saat itu, massa kembali mengincar terdakwa lainnya, Karnoslolo, yang didakwa sebagai eksekutor penusukan. Alhasil, amuk massa yang mencoba mengeroyok Karnoslolo berhasil dicegah oleh seorang petugas polisi dengan cara melepaskan tembakan peringatan sebanyak dua kali ke udara. Sidang pun kembali dilanjutkan. Namun, karena situasi yang sudah tak kondusif, hakim memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan.  fitriyan zamzami, ed: muhammad subarkah

Laporan HKBP Melebar Abdullah Sammy

Perlu dilakukan penelitian mengenai sebab akibat munculnya peristiwa Ciketing.

KERJASAMA IRAN-INDONESIA

DOKUMENTASI DPD

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Irman Gusman (kanan), menerima kunjungan kerja Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh, di ruang kerja Ketua DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/9). Pada pertemuan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan bahwa hubungan bilateral Republik Islam Iran dengan Indonesia yang kini memasuki usia 60 harus lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam kerja sama ekononi, politik, dan energi. Menurut Irman, Iran merupakan salah satu negara strategis bagi Indonesia karena kedua negara memiliki kesamaan pandangan terutama menyangkut peran kedua negara dalam menciptakan tata dunia baru yang jauh dari konflik dan intervensi. Kedua negara juga memiliki kesamaan dalam berbagai isu internasional.

JAKARTA — Laporan yang dilayangkan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ke polisi makin melebar. Setelah melayangkan laporan perihal penganiayaan yang dilakukan oknum masyarakat, jemaat HKBP Ciketing juga melayangkan laporan tentang penghinaan ajaran yang terjadi pada 8 Agustus lalu. Menurut kuasa hukum jemaat HKBP, Sahara Pangaribuan, laporan yang mereka layangkan itu memiliki korelasi dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi selang empat hari kemudian, atau tanggal 12 Agustus. Karenanya, pihaknya datang ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan seba-

gai saksi korban. “Ini sama juga dengan laporan kami yang lain, di mana ada penganiayaan dan penghinaan terhadap perjalanan peribadatan,” katanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/9). Dia menjelaskan, dalam peristiwa tanggal 8 Agustus, pihak jemaat HKBP mengalami kekerasan psikologis dan fisik. Guna mendukung laporannya itu, dia telah menyerahkan bukti visum rumah sakit. “Ya adanya pelarangan, penghalangan, lalu kemudian penganiayaan yang dialami korban termasuk pelapor. Ibu pendeta Lusfida termasuk juga sepuluh korban yang sudah divisum,” ujarnya. Dia mengakui, selain laporan terkait peristiwa tanggal 8 dan 12 Agustus, pihaknya juga membuat laporan lain untuk menjerat pelaku. Walau mengakui sempat terjadi insiden sebelumnya, Sahara mengungkapkan, kejadian tanggal 12 Agustus bukan diakibatkan provokasi dari jemaat HKBP. Sebaliknya, Front Pem-

bela Islam (FPI) Bekasi dan beberapa ormas Islam Bekasi menganggap insiden Ciketing terjadi karena adanya aksi provokasi. Aksi jalan kaki jemaat HKBP sejauh tiga kilometer melintasi perumahan warga dinilai sebagai upaya memancing kemarahan warga. Jemaat HKBP dinilai tidak memiliki iktikad menghindari konflik. Terlebih, empat hari sebelum peristiwa juga terjadi insiden. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Timur Pradopo mengatakan, peristiwa Ciketing dipicu sengketa izin tempat beribadah. “Awal dari permasalahan Ciketing adalah masalah izin tempat. Warga umumnya menolak adanya tempat peribadatan di sekitar permukiman karena menganggu akses jalan di perumahan.” Walau begitu, jemaat HKBP bersikukuh peristiwa Ciketing merupakan bagian diskriminasi agama. Pandangan ini langsung disanggah Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB). Menurut Ketua Litbang BKMB,

Ali Anwar, masyarakat Bekasi senantiasa memelihara hubungan baik antarumat beragama. Anwar mencontohkan, selama berpuluh-puluh tahun, masyarakat Bekasi memiliki hubungan baik dengan Gereja Jawa dan Gereja Pasundan. Merujuk hubungan baik dengan Gereja Jawa dan Gereja Pasundan, dia membantah kasus yang terjadi antara jemaat HKBP warga Ciketing didasari faktor agama. Dia memandang, peristiwa terjadi akibat faktor budaya. Sementara itu, kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan, perlu ada penelitian mendalam terkait peristiwa Ciketing. Namun, dia mendukung langkah kepolisian dalam menindak pelaku kekerasan terhadap jemaat HKBP. “Kami serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Segala proses hukum merupakan wewenang penuh mereka. Tapi yang jelas, bila kasus itu menjadi soal penghinaan terhadap agama, itu mengadaada.”  ed: muhammad subarkah

Kapolri Baru Harus Benahi Densus 88 JAKARTA — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, meminta agar siapa pun yang nanti akan terpilih menjadi Kapolri baru harus mampu membenahi kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Belakangan ini cara kerja detasemen 88 dinilai Konstras semakin gegabah. “Seharusnya Densus mengedepankan negosiasi karena mereka mempunyai intelijen hebat dan ditunjang peralatan canggih pula. Toh belum tentu apa yang disangkakan oleh Densus itu terbukti. Bahkan, dalam banyak kasus, itu merupakan kekeliruan. Jadi, saya sangat

menyesalkan sekali adanya tindakan tersebut,” ujar Usman, di Jakarta, Rabu (22/9). Selain itu, Usman pun mengkhawatirkan terjadinya benturan antarsatuan aparat keamanan di negara ini akibat penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 tanpa koordinasi dengan satuan lainnya. Hal itu terbukti dengan adanya protes dari Pangkalan TNI AU Medan yang menyurati Kapolda Sumatra Utara, Irjen Oegroseno. “Hal itu bisa terjadi karena pihak Danlanud merasa terlewati dan Densus 88 selama ini merasa tidak perlu melakukan koordinasi. Ingat, Amerika saat memerangi teroris di luar negeri mereka kerahkan senjata

lengkapnya. Tapi, saat menangani permasalahan dalam negeri, mereka begitu santun dengan menggunakan pendekatan hukum sehingga tidak menimbulkan polemik. Jadi, dalam hal ini, polisi ke depan harus menjadi sosok kekuatan sipil, bukan bersifat militerlistik,” kata dia. Sementara itu, terkait dengan pemilihan Kapolri, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menyatakan tidak bisa menjamin calon-calon Kapolri bersih dari segi rekening dan aliran dana. Seperti diketahui, calon-calon Kapolri diserahkan dulu ke PPATK dari Komisi Kepolisian Nasional

(Kompolnas) untuk dicek kepemilikan rekeningnya. Yunus mengatakan, hasil analisis PPATK sudah diserahkan ke Kompolnas sebelum Lebaran lalu. Dia mengaku jumlah calon Kapolri yang diminta untuk dianalisis oleh PPATK sebenarnya tiga orang. Hal itu berbeda dengan kabar yang sering terdengar bahwa calon Kapolri hanya dua nama. “Saya kan hanya fokus ke beberapa orang, yang mana beberapa orang, yang fokus saja. Tiga orang, itu saja,” kata Yunus. Dia enggan menyebutkan ketiga calon Kapolri yang sudah dianalisis rekeningnya itu. Yunus meminta wartawan bertanya ke Kompolnas.  ed: muhammad subarkah

Percepat Proses Alih Teknologi Neni Ridarineni YOGYAKARTA — Percepatan proses alih teknologi dan difusi pemanfaatan teknologi bagi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan pulaupulau terdepan kini merupakan kebutuhan mendesak. Hal itulah yang disampaikan Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa ketika membacakan sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara Pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN) ke-12 di Jogja Expo Center Yogyakarta, Rabu (22/9). Menurut Presiden, di balik kehadiran teknologi yang canggih yang membentuk masyarakat informasi, masih ada sesama warga negara yang berada pada tataran masyarakat pertanian. Menurut Presiden, tema acara Gelar TTGN tahun ini, yaitu “Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” sangat tepat dan relevan dengan upaya besar kita dalam meningkatkan peran teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Melalui tema itu, saya mengajak Sau-

dara-saudara semua untuk menyamakan persepsi menyatukan langkah dan memanfaatkan koordinasi bagi peningkatan penguasaan dan pemanfaatan tekonologi yang dapat mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang maju dan berbasis pada keunggulan kompetitif,” kata Presiden dalam gelar TTGN yang dihadiri oleh gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Presiden menegaskan, sesungguhnya pengembangan teknologi tepat guna menduduki peran yang sangat penting. Pemerataan ilmu pengetahuan dan teknologi walaupun sangat sederhana sangat diperlukan masyarakat. Karena dengan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, masyarakat akan mampu bersaing dengan negara lain yuang produksinya lebih unggul dan bermutu. “Teknologi tepat guna harus terus-menerus digunakan sehingga hasil pertanian betul-betul maju. Apalagi tidak perlu modal tinggi dan disesuaikan dengan kemampuan modal, daya beli, serta kapasitas rakyat sangat sesuai dengan keterse-

diaan bahan baku dan bahan penolong yang mudah diperoleh di Tanah Air,” tegas Presiden. Selain itu, teknologi tepat guna bisa hemat, mudah dirawat, ramah lingkungan, mudah dipelajari, serta dapat menjadi solusi teknologi efektif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan. “Karena itu, kami mendorong Komite Inovasi Nasional agar dapat membantu merumuskan dan mendorong berkembangnya ekonomi yang unggul dan berdaya saing,” kata SBY. Sehubungan dengan hal itu, Presiden berpesan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar memberi ruang teknologi tepat guna terus berkembang serta memfasilitasi tumbuhnya daya saing inovasi di wilayah masing-masing. “Tingkatkan keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di wilayah Saudara serta efektifkan peran pos pelayanan teknologi tepat guna di setiap kecamatan,” pesan Presiden mengakhiri sambutannya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan ajang ini

dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam penyebarluasan informasi TTG kepada masyarakat. Selain itu, juga sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam rangka penyusunan program kegiatan pengembangan dan memasyarakatkan TTG dalam upaya pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Rangkaian kegiatan TTGN ke-12 meliputi pameran TTG, lokakarya TTG, rapat teknis PMD, widya wisata teknologi, penilaian stan pameran TTG, temu usaha, dan pameran dagang. Dalam gelar TTGN ini, diikuti sebanyak 386 stan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, institusi pemerintah di pusat, dan elemen masyarakat lainnya. Senada dengan Mendagri, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan penyelenggaraan Gelar TTGN ini sangat penting dan strategis sejalan dengan gerak pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY. “Teknologi tepat guna diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pemberdayaan ma syarakat,” tandas Sri Sultan.  ed: muhammad subarkah

PENGUMUMAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memberikan pertimbangan melalui uji kelayakan dan kepatutan kepada 18 (delapan belas) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2010-2013. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas untuk memberikan saran serta masukan terhadap Calon-calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai berikut : NO.

NAMA CALON

UNSUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Drs. H. Hadi Supeno, M.Si Dr. Iswandi Mourbas, SKM, MPPM Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh,M.A. M. Ihsan, M.Si Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A. Dr. Adni Julia Rifiana Apong Harlina, S.H.,M.H. Drs. Setiadi Agus Anggrahito Dr. Sri Hermiyanti, M.Sc. Mari Ulfah Anshor Niko Sudibjo Arnisah Vonna, S.H.,M.Kn. Maria Advianti, S.P. Ferry Devi Johanes Dra. Latifah Iskandar Pramu Risanto Drs. H. Abdul Ghofur, M.Si

18.

Huala Siregar, S.h.

Pemerintah Pemerintah Tokoh Agama Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Organisasi Sosial Organisasi Sosial Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Profesi Organisasi Profesi Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Dunia Usaha Dunia Usaha Kelompok Masyarakat Peduli Anak Kelompok Masyarakat Peduli Anak

Kepada masyarakat luas dan dengan identitas yang jelas diminta memberi saran dan masukan secara tertulis mengenai sebagaimana tersebut di atas kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp: (021) 5715-863 / 51715-399, Fax. (021) 5715-512, email : [email protected] selambat-lambatnya hari Senin, 27 September 2010 pukul 16.00 WIB. Jakarta, September 2010 Pimpinan Komisi VIII DPR RI Ketua,

H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si

REPUBLIKA

HARIAN UMUM

MAHAKA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik HU Republika. Semua wartawan HU Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. (Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

Pemimpin Redaksi: Ikhwanul Kiram Mashuri. Wakil Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Redaktur Pelaksana: Agung Pragitya Vazza. Kepala Newsroom: Arys Hilman. Kepala Republika Online: Irfan Junaidi. Redaktur Senior: Anif Punto Utomo. Wakil Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri, M Ir wan Ariefyanto, S Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Nurul S Hamami, Subroto, Rakhmat Hadi Sucipto, Nina Chairani Ibrahim, Bidramnanta, Selamat Ginting, Syahruddin El-Fikri. Staf Redaksi: Alwi Shahab, Agus Yulianto Budi Utomo, Burhanuddin Bella, C Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyossa, Djoko Suceno, Darmawan,Edi Setyoko, Eko Widiyatno,Endro Cahyono, Firkah Fansuri, Harun Husein, Heri Pur wata, Heri Ruslan, Ir wan Kelana, Johar Arief, Joko Sadewo, Khoirul Azwar, Maghfiroh Yenny, Muhammad Subarkah, M Ghufron, Natalia Endah Hapsari, M As’adi, Neni Ridarineni, Andi Nur Aminah, Nur Hasan Murtiaji, Priyantono Oemar, Siwi Tri Puji Budiwiyati, Stevy Maradona,Sunarwoto, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Setiawan, Wachidah Handasah, Yeyen Rostiyani, Yusuf Assidiq. Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Budi Rahardjo, Cepi Setiadi, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Dyah Ratna Meta Novia, Edwin Dwi Putranto, EH Ismail, Endro Yuwanto, Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, M Ikhsan Shiddieqy, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, M Anis Fathoni, Mohamad Amin Madani, Nidia Zuraya, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, R Hiru Muhammad, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reiny Dwinanda, Rosyid Nurul Hakim, Rusdy Nurdiansyah, Susie Evidia Yuvidianti, Teguh Firmansyah, Wardianto, Wulan Tunjung Palupi, Yogi Ardhi Cahyadi, Yoebal Ganesha Rasyid,Yogie Respati, Zaky Al Hamzah. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY - Jawa Tengah: Indra Wisnu Wardhana. Kepala Perwakilan Jawa Timur: Asep Nurzaman. Nian Poloan (Medan), Maspril Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi.

Penerbit: PT. Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax Redaksi: 021798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Tel: 021794.4693, Fax: 021-798.1169. Alamat Perwakilan Iklan: Jl. Gajahmada No. 95, Jakarta 11140. Tel: 021-633.6410. Fax: 021-633.7470. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: Bandung: Jl. LL RE Martadinata No. 126 Tel: 022-420.7671, 420.7672, 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 0274-541.582, Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072. Direktur Utama: Erick Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Operasional: Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Marketing dan Sales: Ismed Adrian. Manager Iklan: Yulianingsih. Manager Produksi: Nurrokhim. Manager Sirkulasi: Darkiman Ruminta. Manager Keuangan: Hery Setiawan. Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim). Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri: Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2002.

Halaman ini terselenggara atas kerja sama Republika dengan INSISTS Dewan Redaksi: Hamid Fahmy Zarkasyi, Adian Husaini, Adnin Armas, Syamsuddin Arif, Nirwan Syafrin, Nuim Hidayat, Henri Shalahuddin, Budi Handrianto, Tiar Anwar Bachtiar.

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIKA 5

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010

MENYERANG

ALQURAN D Ir Akmal MPdI Alumnus Program Kader Ulama DDII Baznas

alam waktu singkat, nama Pastor Terry Jones terdengar di seluruh belahan dunia. Tidak tanggung-tanggung, Jones menyerukan sebuah gerakan internasional Burn a Koran Day yang sedianya akan digelar pada tanggal 11 September 2010. Mudah bagi siapa pun untuk melihat hubungan antara pemilihan tanggal ini dengan peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di New York pada tahun 2001 silam. Kebencian Jones pada Alquran dan Islam tidak main-main. Sebelum menyerukan hari pembakaran Alquran, ia sudah dikenal luas karena perkataannya: “Islam is of the devil,” (Islam berasal dari ajaran Iblis). Kata-kata ini terpampang jelas di depan bangunan gereja yang dipimpinnya di Florida. Dua orang anak remaja yang merupakan jemaat gereja Jones sempat dipulangkan oleh sekolahnya karena mengenakan kaos bertuliskan katakata ini ke sekolah. Burn a Koran Day menuai kecaman internasional. Tidak hanya dari kalangan umat Islam, tapi juga dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Jenderal David Patraeus, komandan pasukan AS di Afghanistan, barangkali adalah orang yang paling keras mengecam rencana tersebut karena dikhawatirkan akan memicu reaksi keras dari seluruh dunia Islam terhadap properti dan warga AS di negara-negara seperti Afghanistan. Barack Obama, Presiden AS dan peraih Nobel Perdamaian 2009, juga menyatakan keprihatinannya atas rencana Pastor Jones. Akan tetapi, posisinya sebagai kepala sebuah negara sekuler memaksanya untuk mengambil sikap ambigu sekularisme terhadap agama-agama. Hasilnya, pemerintah AS hanya mampu mengeluarkan imbauanimbauan semata. Meskipun akhirnya Terry Jones mengurungkan niatnya dan Burn a Koran Day tak pernah terlaksana, cita-citanya diteruskan juga Bob Old dan Danny Allen dari Tennessee. Ketika prosesi pembakaran dilakukan, tiga orang perempuan yang memiliki keluarga dan kerabat yang tengah bertugas sebagai prajurit di luar negeri mengadakan

aksi protes di luar kediaman Old. Jones, Old dan Allen bukan orang pertama dalam sejarah Barat yang terang-terangan menyatakan kebenciannya pada Alquran. Ekspresi kebencian kaum Kristen terhadap Alquran telah muncul sejak awal mula wahyu Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Itu bisa dimaklumi. Sebab, Alquran adalah satu-satunya Kitab Suci yang isinya membongkar habis-habisan dasardasar kepercayaan kaum Kristen, khususnya terhadap konsep Ketuhanan Yesus. Pakar Studi Alquran dari INSISTS, Adnin Armas, dalam bukunya, Metodologi Bibel dalam Studi Alquran (2005), telah menguraikan sejarah panjang penyerangan kaum Yahudi dan Kristen terhadap Alquran. John of Damascus, misalnya, seorang tokoh Kristen terkemuka (m 700 M), telah “menyerang” otentisitas Al-Qur’an sebagai wahyu Tuhan. Karena menyinggung dogma-dogma dalam ajaran Kristen, maka Alquran dicap tidak otentik. John of Damascus tidak ragu menyebut Islam sebagai sebuah sekte bid’ah dan Alquran banyak memuat cerita-cerita bodoh. Peter Venerabilis (Peter the Venerable) (1094-1156), tokoh Kristen dari Biara Cluny, Peancis, menyebut Alquran tidak terlepas dari para setan. Setan telah mempersiapkan Muhammad, orang yang paling nista, menjadi anti-Kristus. Setan telah mengirim informan kepada Muhammad, yang memiliki kitab setan (diabolical scripture). Ricoldo da Monte Croce (12431320) juga menyebut bahwa pengarang Alquran bukanlah manusia tetapi setan. Dengan kejahatannya serta izin Tuhan, Muhammad telah berhasil memulai karya AntiKristus. Martin Luther, (1483-1546), juga menulis, “The devil is the ultimate author of the Quran.” Luther menyebut Paus dan orang-orang Muslim sebagai jelmaan setan. Alquran, kata Luther, mengajarkan kebohongan, pembunuhan, dan tidak menghargai perkawinan.

Studi Alquran Salah satu cara yang lebih halus untuk menyerang Alquran dilakukan oleh kaum Yahudi dan Kristen dengan melakukan studi Alquran. Pada abad ke-12 M, Alquran untuk pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Ketton. Martin Luther menerje-

mahkan karya Ricoldo (Confutatio Alcorani) ke dalam bahasa Jerman, 1542). Luther tidak percaya ada manusia yang mau mempercayai ketololan dan ketakhayulan Alquran. Luther juga menulis kata pengantar untuk karya Theodore Bibliander (1504-1564) tentang Alquran (Vorrede zu Theodor Bibliandus Koranausgabe). Cara-cara kasar dalam menyerang al-Quran seperti itu kemudian disadari tidak banyak membawa hasil. Umat Islam tidak tergoyahkan keyakinannya terhadap kebenaran dan keotentikan Alquran. Sejak abad ke-19, mulai muncul bentuk baru dalam penyerangan Alquran. Caranya lebih halus dan berbungkus metode ilmiah (scientific method). Salah satu pelopor dalam studi ini adalah Abraham Geiger, seorang tokoh Yahudi liberal. Ia menulis buku What did Muhammad borrow from Judaism (Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi). Kata Geiger, “Banyak kata dalam Alquran berasal dari bahasa Hebrew (Ibrani). Karena itu, Alquran terpengaruh agama Yahudi.” Cara pandang Yahudi-Kristen dalam Studi Bibel kemudian diaplikasikan dalam studi Alquran. Berbagai penelitian tentang Alquran – dengan kerangka pikir Yahudi-Kristen—diaplikasikan, terutama dalam studi-studi teks Alquran. Theodore Nöldeke (m. 1930) memenangkan sebuah kompetisi penulisan sejarah kritis tekstualitas Alquran pada 1857. Karyanya diterbitkan tahun 1860 dengan judul Geschichte des Qorans. Edisi kedua dari buku itu kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Friedrich Schwally, sedangkan edisi ketiganya ditulis oleh Gotthelf Bergsträsser dan Otto Pretzl. Geschichte des Qorans, yang dikerjakan beramai-ramai dalam kurun waktu puluhan tahun, hingga kini masih menjadi referensi penting dalam pembahasan sejarah kritis penyusunan Alquran di kalangan orientalis. Dengan semangat untuk membuktikan ketidakotentikan Alquran, Gustav Flügel menerbitkan sebuah mushhâf tandingan’ sebagai hasil kajian filologi yang dilakukannya. Mushhâf’ itu kemudian dinamakan Corani Textus Arabicus. Kemudian datanglah Arthur Jeffery, seorang orientalis berkebangsaan Australia yang meneruskan usaha

Bergsträsser dan Pretzl. Jeffery bertekad merestorasi teks Alquran berdasarkan bacaan-bacaan dalam beberapa mushhâf tandingan’ (rival codices). Hanya saja, proyek Jeffery terpaksa dihentikan karena perpustakaannya dibom oleh pasukan Sekutu pada Perang Dunia II.

Pengaruh Yahudi-Kristen? Salah satu isu klasik yang selalu diangkat oleh kaum orientalis adalah mengenai pengaruh Yahudi, Kristen, Zoroaster dan sebagainya terhadap Alquran dan ajaran Islam secara umum. Reynold A Nicholson, seorang orientalis Inggris, pernah berkomentar, “Muhammad picked up all his knowledge of this kind [i.e. al-Qur’an] by hearsay and makes a brave show with such borrowed trappings – largely consisting of legends from the Haggada and Apocrypha.” Jadi, selain berkeyakinan bahwa Alquran adalah karangan Muhammad SAW. (bukannya wahyu Allah), Nicholson juga menegaskan bahwa Muhammad SAW. telah menyalin mitos-mitos lokal untuk dimuat di dalam Alquran. Belakangan, muncul seorang dari kalangan misionaris-orientalis yang menggunakan nama samaran Christoph Luxenberg. Dalam bukunya, Luxenberg mengklaim bahwa: (1) bahasa Alquran sebenarnya bukan bahasa Arab, dan karenanya harus merujuk pada bahasa SyroAramaik yang konon menjadi lingua franca pada masa itu, (2) selain bahasanya, ajaran dalam Alquran pun diambil dari kitab suci Yahudi dan Kristen-Syria, (3) karenanya, Alquran yang ada sekarang tidaklah otentik dan perlu diedit kembali. Pada umumnya, kajian orientalis terhadap Alquran memang berkisar seputar masalah yang itu-itu saja. Karena isnâd tidak dianggap penting oleh kaum orientalis, maka riwayat yang lemah dianggap setara dengan yang shahîh. Pendapat-pendapat yang cacat, nyeleneh dan ditolak oleh jumhur ulama justru dikedepankan. Ada yang ingin mengubah susunan ayat dan surah Alquran secara kronologis, mengoreksi bahasa Alquran ataupun mengubah redaksi ayatayatnya. Semuanya bersumber dari ketidakyakinan mereka akan Alquran, karena menerima Alquran sama dengan menolak agamanya sendiri. Selain kerap berpegang pada

isu-isu sampingan (yang sebenarnya telah dipecahkan oleh para ulama), kaum orientalis juga telah melakukan kesalahan dengan menganggap Alquran sebagai dokumen tertulis atau teks, dan bukannya sebagai hafalan yang dibaca. Oleh karena itu, mereka seringkali menganggap bahwa catatan-catatan pinggir yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah saw. dalam arsiparsip pribadinya sebagai teks-teks tandingan. Padahal, Alquran dibukukan dengan mengacu pada hafalan, bukan sebaliknya. Mushhâf ‘Utsmani adalah mushhâf standar yang dibuat untuk memfasilitasi semua qira’at yang disepakati keshahihan periwayatannya dari Nabi Muhammad saw. Studi Alquran para orientalis itu lazimnya didasarkan pada penolakan terhadap kenabian Muhammad saw. Mereka tidak mengakui Muhammad saw sebagai Nabi yang telah menerima wahyu dari Allah. Studi-studi teks biasanya dilakukan dengan dalih studi kritis terhadap teks yang didahului dengan proses “Desakralisasi Alquran”. Melanjutkan misi awal semangat keraguan dan kebencian terhadap Alquran, banyak di antara pengkaji Alquran di kalangan orientalis, yang memulai kajian mereka berawal dari keraguan dan berakhir dengan keraguan. Respons kaum Muslim terhadap pembakaran Alquran di AS sangat luar biasa dan menggembirakan. Seyogyanya, kaum Muslim ––terutama para sarjana Alquran–– juga sangtat serius dalam merespon upaya penyerangan Alquran yang dilakukan dengan berkedok studi ilmiah. Sebab, upaya jenis ini jauh lebih halus caranya, dan sering menjebak. Pembakaran mushhâf Alquran, meskipun kita kecam juga, tidaklah lebih gawat dibandingkan dengan penistaan terhadap kesucian kandungan Alquran. Umat Islam marah saat Alquran dibakar di AS, yang dilakukan pemuka agama Kristen. Tetapi, kita tidak melihat respons yang memadai dari umat Islam Indonesia, saat seorang dosen di Surabaya berulang kali menginjak-injak lafaz Allah di dalam kelas. Padahal, beritanya juga tersebar di media massa. Umat Islam Indonesia juga seperti tenang-tenang saja, saat puluhan jurnal dan buku yang menyerang Alquran secara sengaja diterbitkan di Indonesia. ■

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIKA

6

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010

Jawaban Ilmiah, Bentengi Alquran

T Adian Husaini Peneliti INSISTS

ahun 2007 lalu, Fahmi Salim Zubair MA, seorang sarjana Alquran lulusan Unjiversitas alAzhar Kairo, menorehkan prestasi penting dalam studi Alquran. Ia lulus sebagai master dalam bidang tafsir di Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat Summa Cum Laude (Penghargaan Tingkat Pertama), setelah berhasil mempertahankan Tesis-nya yang berjudul “KHITHABAT DA’WA FALSAFAT ALTA’WIL AL-HERMENUTHIQI LI AL-QUR’AN; ‘ARDL WA NAQD” (Studi analitis-kritis diskursus filsafat Hermeneutika Alquran). Fahmi menyelesaikan tesisnya di bawah bimbingan dua guru besar Tafsir dan Ilmu-ilmu Alquran, yaitu Prof Dr Abdul Hayyi Husein AlFarmawi dan Prof Dr Abdul Badi’ Abu Hasyim. Adapun para penguji tesis Fahmi Salim adalah: Prof Dr Salim Abdul Kholik Abdul Hamid (Guru besar Tafsir dan ilmu-ilmu Alquran) dan Prof Dr Ali Hasan Sulaiman (Guru besar dan Ketua Jurusan Tafsir dan Ilmu-ilmu Alquran, Fakultas Dirasat Islamiyah, Univ AlAzhar). Tesis Fahmi Salim itu sekarang sudah terbit menjadi sebuah buku berjudul “Kritik terhadap Studi Alquran kaum Liberal” (2010). Buku ini membedah model pemahaman teks ala Barat yang menjadi “alat buldoser” paling efektif dalam upaya sekularisasi dan liberalisasi masyarakat Muslim. Di tangan para pemasok dan pengecer paham sekularisme dan liberalisme, penggunaan metode hermeneutika dalam menafsirkan Alquran digunakan untuk menggusur ajaran-ajaran Islam yang baku dan permanen (tsawabit), agar compatible dengan pandangan alam (worldview) dan nilai-nilai modernitas Barat sekuler yang ingin disemaikan ke tengah-tengah umat Islam. Menurut Fahmi, ia tertarik mengkaji masalah hermeneutika tersebut, semenjak digelindingkannya upaya sistematis untuk meliberalkan kurikulum ‘Islamic Studies’ di perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sederet nama para penganjur dan pengaplikasi hermeneutika untuk studi Islam tiba-tiba menjadi super stars dalam kajian Islam di Perguruan Tinggi Islam Indonesia. Sebut saja misalnya: Hassan Hanafi (hermeneutikafenomenologi), Nasr Hamid Abu Zayd (hermeneutika sastra kritis), Mohammad Arkoun (hermeneutika-antropologi nalar Islam), Fazlur Rahman (hermeneutika double movement), Fatima Mernissi-Riffat Hassan-Amina A Wadud (hermeneutika gender), Muhammad Syahrur (hermeneutika linguistik fiqih perempuan), dan lain-lain yang cukup sukses membius mahasiswa dan para dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia baik negeri maupun swasta, hingga kini. Bahkan beberapa tahun silam, munculnya Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam yang merombak dan melucuti banyak

aspek-aspek yang qath’i dalam sistem hukum Islam — meski telah ditolak dan digagalkan — telah mengindikasikan suatu upaya serius untuk menjadikan produk tafsir hukum ala hermeneutika ini sebagai produk hukum Islam positif yang mengikat seluruh umat Islam di tanah air. Itulah salah satu dampak terburuk dari tafsir model hermeneutika ini yang berkaitan dengan hajat hidup umat Islam Indonesia dalam soal pernikahan, perceraian, pembagian harta waris, pengasuhan anak, dan lain-

lain. Dewasa ini, gagasan dan tuntutan untuk melakukan pembacaan sekaligus pemaknaan ulang teks-teks primer agama Islam disuarakan dengan lantang. Tujuannya adalah agar teks-teks primer Islam, yang telah menjadi pedoman dan panduan lebih dari satu miliar umat Islam, dapat ditundukkan untuk mengikuti irama nilai-nilai modernitas sekuler yang didiktekan dalam berbagai bidang. Seruan itu disuarakan serempak oleh para

pemikir liberal baik di Timur-Tengah maupun di belahan lain dunia Islam, termasuk Indonesia. Berbagai seminar, workshop dan penerbitan buku hasil kajian dan penelitian digiatkan secara efektif untuk mengkampanyekan betapa mendesaknya “pembacaan kritis” dan “pemaknaan baru“ teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Berbagai produk olahan isu-isu pemikiran yang diimpor dari Barat seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme agama, dan pengarusutamaan gender telah menjadi menu sajian yang menggoda untuk dihidangkan kepada komunitas muslim. “Kita patut curiga dan bertanya: apakah tidak sebaiknya upaya pembacaan dan pemaknaan ulang wacana agama itu diarahkan sebagai pembaruan metode dakwah Islam dan revitalisasi sarana-sarana pendukungnya di era kontemporer ini, sesuai dengan perkembangan zaman? Kita sangat memerlukan pemikiran segar dan cemerlang untuk mendakwahkan prinsip-prinsip dan pandangan hidup Islam dengan metode yang cocok dengan kemajuan zaman. Jika ini yang terjadi, maka kita dengan senang hati menyambut seruan itu,” ujarnya. Namun, menurut Fahmi, kadangkala yang terjadi bukan seperti itu. Di lapangan, yang terjadi adalah adanya upaya untuk mengkaji ulang bahkan sampai pada taraf mengubah prinsip dan pokok-pokok agama dengan dalih keluar dari kungkungan ideologis nash-nash Alquran dan Sunnah, membatalkan keabsolutan nash Alquran dengan analisa historisitas teks atau relativisme teks. Juga, dibagian lain mereka ingin melakukan studi kritik literatur dan sejarah seperti yang dipraktekkan kalangan liberal Yahudi dan Kristen atas Bible sejak tiga abad silam. Bahkan, ada yang terang-terangan memunculkan pandangan bahwa nash Alquran dan Sunnah telah out of date dan hanya menghalangi proses integrasi umat Islam dengan nilai-nilai globalisasi kontemporer. “Jika seperti ini yang terjadi di lapangan pemikiran, maka logika semacam ini harus ditolak mentah-mentah, baik keseluruhan maupun rinciannya,” kata Fahmi. Melihat fakta semacam itu, Fahmi mengaku berusaha serius untuk mengkaji dasar-dasar hermeneutika, menelusuri akar sejarahnya, sampai penerapannya sebagai pengganti metodologi tafsir dan takwil Alquran yang khas dalam tradisi keilmuan Islam. Kajian Fahmi Salim tentang hermeneutika ini semakin membuka cakrawala baru dalam upaya membendung arus besar liberalisasi Alquran melalui penggunaan hermeneutika dalam studi Alquran. Semoga, upaya membentengi Alquran dari berbagai serangan yang berbungkus “studi ilmiah” seperti ini dapat terus dilanjutkan. Sebab, upaya untuk menyerang Alquran juga tidak akan pernah berhenti, meskipun senantiasa serangan itu berujung kepada kesia-siaan. ■

Orientalis dan Misi Kristen alah seorang orientalis yang sangat intensif dalam mengkaji Alquran adalah Arthur Jeffery (m 1958). Setelah menyelesaikan studi S-2 di University of Melbourne, Jeffery berangkat ke India untuk menjalankan misi kristenisasi. Jeffery berprofesi sebagai dosen di kolej Kristen Madras (Madras Christian College), India. (John S. Badeau, “Arthur Jeffery-A Tribute”, The Muslim World 50 (1960)). Di kolej tersebut, Jeffery bertemu sekaligus berteman akrab dengan dosen sekaligus Misionaris yang lebih senior, yaitu Pastor Edward Sell (1839-1932). Jeffery mengakui bahwa gagasannya tentang Alquran Edisi Kritis terinspirasi dari Edward Sell. (Arthur Jeffery, “Progress in the Study of the Koran Text”, Editor oleh Ibnu Warraq di buku The Origins of the Koran (New York: Prometheus Books, 1998) Sell menyeru kalangan misionaris Kristen ketika mengkaji Islam, supaya fokus kepada historitas al-Qur’an. Menurut Sell, kajian kritishistoris al-Qur’an bisa dilakukan dengan menggunakan metodologi analisa bibel (biblical criticism). Merealisasikan idenya, Sell sendiri sudah menggunakan metodologi higher criticism, ketika mengkaji historisitas al-Qur’an di dalam karyanya Historical Development of the Quran. Higher criticism adalah satu bagian dari metodologi kritik Injil (Biblical criticism) yang memfokuskan pada pengarang, penanggalan dan asal mula teks. (Canon Sell, Studies in Islam (Delhi: BR Publishing Corporation, 1985; pertama kali terbit tahun 1928). Gagasan Sell untuk mengkaji Alquran secara kritis-historis bukanlah gagasan orisinal. Sell sangat memanfaatkan hasil kajian yang dilakukan oleh Theodor Nöldeke (18361930), yang pada usia 20 tahun (tahun 1856), sudah menulis sebuah monograf dalam bahasa Latin tentang asal mula penyusunan Alquran. Gagasan kritis-historis Alquran semakin menggeluti pemikiran Jeffery ketika ia berada di Kairo. Jeffery berada di sana karena mendapat kesempatan menggiurkan pada tahun 1921 dari Dr Charles R Watson, President

S Adnin Armas, MA Peneliti INSISTS

pertama Universitas Amerika (American University), Kairo untuk menjadi salah seorang staf di fakultas School of Oriental Studies (SOS), yang didirikan pada 1921. Selain Jeffery, staf-staf lain di fakultas S.O.S terdiri dari para orientalis terkemuka, seperti Earl E Elder, Canon Temple Gairdner dan Samuel Marinus Zwemer, pendiri jurnal The Moslem World. Persahabatannya dengan Zwemer menjadikan Jeffery, yang masih bergelar MA, diangkat sebagai seorang Pembantu Editor (Associate Editor) jurnal The Moslem World pada tahun 1922. Jeffery memperoleh gelar Doktor dari Universitas Edinburgh pada tahun 1929 dengan anugerah istimewa (with special honors). Universitas tersebut juga menganugerahkan Jeffery dengar gelar Doktor dalam kesusastraan (D Litt) dengan summa cum laude pada tahun 1938. Jeffery termasuk penulis produktif. Tulisannya mengenai Alquran terbit di Jurnal The Muslim World tahun 1935 dengan Judul Progress in the Study of the Koran Text. Dua tahun setelah itu, yakni pada tahun 1937, buku Jeffery berjudul Materials for the History

of the Text of the Quran: The Old Codices (Bahan-bahan untuk Sejarah Teks al-Qur’an: Mushaf-mushaf Lama) terbit. Setahun setelah itu, yaitu pada tahun 1938, buku Jeffery yang berjudul The Foreign Vocabulary of the Qur’an (Kosa-kata Asing Alquran) terbit di India. Buku ini merupakan perluasan dari tesisnya Jeffery yang ditulis sekitar tahun 1925-1926. Pada tahun yang sama (1938), Jeffery dengan bantuan Otto Pretzl mendapatkan manuskrip yang ada di Berlin tentang Fada’il Alquran karya Abu Ubaid. Jeffery menerjemahkan satu bagian dari karya Abu Ubaid mengenai ayat-ayat yang hilang dari al-Qur’an ke bahasa Inggris dan diterbitkan di The Muslim World pada 1938. Setahun sesudahnya, hasil penelitian Jeffery tentang ragam bacaan al-Fatihah dipublikasikan di Jurnal The Muslim World. Tahun 1940, Jeffery me-review dengan cukup panjang bukunya Nabia Abbot, The Rise of the North Arabic Script and its Kuranic Development, with a full description of the Kuranic Manuscripts in the Oriental Institute (Chicago: University of Chicago 1939). Pada tahun 1942, Jeffery bersama I. Mendelsohn mengkaji fotografi Mushaf al-Qur’an dari Samarqand, yang berada di perpustakaan Universitas Colombia. Hasil kajian tersebut dipublikasikan di Journal of the American Oriental Society 62 (1942) dengan judul The Orthography of the Samarqand Quran Codex. Pada tahun 1950, Jeffery juga mempublikasikan empat serial tulisannya tentang The Quran as Scripture di Jurnal the Muslim World. Tulisan ini kemudian dibukukan dan diterbitkan pada tahun 1952 dengan judul yang sama. Pada tahun 1951, Jeffery memodifikasi kembali karyanya tentang Sejarah Teks al-Qur’an dengan judul Index of Qur’anic Verses to the English Part of ‘Material for the History of the Text of the Qur’an (Leiden: EJ Brill, 1951). Jeffery menyimpulkan bahwa kitab suci Alquran adalah wahyu progressif. (Arthur Jeffery, “The Quran as Scripture,” Muslim World 40 (1950)). Maksudnya, ide mengenai kitab suci dalam Islam adalah lanjutan dari

konsep yang sudah lama berkembang dalam Yahudi, Kristen dan juga agama lain. Karena itu, sejarah al-Qur’an sama juga dengan sejarah kitab-kitab suci lainnya. Alquran berkembang melalui berbagai tahap sejarah teks sehingga muncul menjadi teks standar yang selanjutnya dianggap suci. Jeffery menolak pendapat kaum Muslim yang mengatakan ketika Rasullullah saw wafat, teks Alquran sudah tetap, sekalipun belum dihimpun dalam sebuah mushaf. Ia memfokuskan penelitiannya kepada keragaman mushaf. Menurutnya, terdapat 15 mushaf primer dan 13 mushaf sekunder. Ia tidak mempercayai Mushaf Uthmani itu sebagai teks asli (Urtext). Jeffery mengutip pendapat yang menyebutkan bahwa ketika Utsman mengirim teks standart ke Kufah dan memerintahkan supaya teks-teks yang lain dibakar, Ibnu Mas’ud menolak menyerahkan mushafnya. Di sini jelas Jeffery tidak jujur dalam menulis sejarah Alquran. Ia tidak mengkaji sikap menyeluruh dari Abdullah ibnu Mas’ud. Padahal, Kitab alMasahif yang disuntingnya menunjukkan bahwa Ibnu Mas’ud meridhai kodifikasi yang dilakukan Utsman ra Ibnu Mas’ud merevisi pendapatnya yang awal dan kembali kepada pendapat Utsman dan para Sahabat. Ibnu Mas‘ud menyesali dan malu dengan apa yang telah dikatakannya. Banyak kesalahan dalam studi Arthur Jeffery dan para orientalis lain terhadap Alquran. Tampak, mereka juga tidak “netral” dalam studinya, sebab sudah berangkat dari asumsiasumsi tertentu. Ironisnya, di Indonesia, kini bermunculan jurnal dan buku-buku yang – kata mereka — mengkaji al-Qur’an secara kritis. Padahal, mereka terbukti menjiplak begitu saja pendapat orientalis, tanpa kritis. Lebih ironis lagi, kini di sejumlah Perguruan Tinggi mulai dikembangkan studi Alquran, yang mengarahkan mahasiswa agar tidak mensucikan Alquran. Dengan bangga metode orientalis diterapkan. Katanya ilmiah dan demi kemajuan. Padahal, sadar atau tidak, mereka telah bertaklid kepada orientalis ketimbang para ulama Islam yang alim dan shalih. ■

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIKA

7

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010

I Budi Handrianto Mahasiswa S-3 Pendidikan Islam Univ Ibn Khaldun Bogor

Lima Konsep Islamisasi Sains

stilah “Islamisasi sains” sudah pernah nyaring bergema di Indonesia pada era 1980an. Tapi, kemudian redup, sejalan dengan ketidakjelasan konsep dan pengembangannya. Bahkan, sering timbul kesalahpahaman. Apa sebenarnya “Islamisasi sains?” Secara umum, ada lima arus utama wacana Islamisasi sains. Pertama, Islamisasi sains dengan pendekatan instrumentalistik, yaitu pandangan yang menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat (instrumen). Artinya, sains terutama teknologi sekedar alat untuk mencapai tujuan, tidak memperdulikan sifat dari sains itu sendiri selama ia bermanfaat bagi pemakainya. Pendekatan ini muncul dengan asumsi bahwa Barat maju dan berhasil menguasai dunia Islam dengan kekuatan sains dan teknologinya. Karena itu, untuk mengimbangi Barat, kaum Muslim harus juga menguasai sains dan teknologi. Jadi, Islamisasi di sini adalah bagaimana umat Islam menguasai kemajuan yang telah dikuasai Barat. Islamisasi sains dengan pendekatan ini sebenarnya tidak termasuk dalam islamisasi sains yang hakiki. Banyak muslim yang ahli sains, bahkan meraih penghargaan dunia, namun tidak jarang dia makin jauh dari Islam. Meski demikian, pendekatan ini menyadarkan umat untuk bangkit melawan ketertinggalan dan mengambil langkah mengembangkan sains dan teknologi. Kedua, Islamisasi sains yang paling menarik bagi sebagian ilmuwan dan kebanyakan kalangan awam adalah konsep justifikasi. Maksud justifikasi adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam diberikan justifikasi (pembenaran) melalui ayat Alquran maupun Al-Hadits. Metodologinya adalah dengan cara mengukur kebenaran Alquran dengan fakta-fakta objektif dalam sains modern. Tokoh paling populer dalam hal ini adalah Maurice Bucaille. Menurut dokter asal Perancis ini, penemuan sains modern sesuai dengan Alquran. Hal ini membuktikan bahwa Alquran, kitab yang tertulis 14 abad yang lalu, adalah wahyu Tuhan, bukan karangan Muhammad. Ilmuwan lain yang mengembangkan Islamisasi dengan pendekatan justifikasi ini adalah Harun Yahya, Zaghlul An-Najjar, Afzalur Rahman dll. Namun, konsep ini menuai banyak kritik, misalnya dari Ziauddin Sardar yang mengatakan bahwa legitimasi kepada Alquran dalam kerangka sains modern tidak diperlukan oleh Kitab suci.

Meskipun bukan termasuk dalam kategori Islamisasi sains yang hakiki, pendekatan konsep ini sangat efektif mudah diterima oleh banyak Muslim serta meningkatkan kebanggaan mereka terhadap Islam. Namun demikian proses tersebut tidak cukup dan harus dikembangkan ke dalam konsep yang lebih mendasar dan menyentuh akar masalah kemunduran umat. Ketiga, konsep Islamisasi sains berikutnya menggunakan pendekatan sakralisasi. Ide ini dikembangkan pertama kali oleh Seyyed Hossein Nasr. Baginya, sains modern yang sekarang ini bersifat sekular dan jauh dari nilai-nilai spiritualitas sehingga perlu dilakukan sakralisasi. Nasr mengritik sains modern yang menghapus jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi dianggap sebagai ayat-ayat Alah tetapi entitas yang berdiri sendiri. Ia bagaikan mesin jam yang bekerja sendiri. Ide sakralisasi sains mempunyai persamaan dengan proses islamisasi

sains yang lain dalam hal mengkritisi sains sekular modern. Namun perbedaannya cukup menyolok karena menurut Nasr, sains sakral (sacred science) dibangun di atas konsep semua agama sama pada level esoteris (batin). Padahal Islamisasi sains seharusnya dibangun di atas kebenaran Islam. Sains sakral menafikan keunikan Islam karena menurutnya keunikan adalah milik semua agama. Sedangkan islamisasi sains menegaskan keunikan ajaran Islam sebagai agama yang benar. Oleh karena itu, sakralisasi ini akan tepat sebagai konsep Islamisasi jika nilai dan unsur kesakralan yang dimaksud di sana adalah nilai-nilai Islam. Keempat, Islamisasi sains melalui proses integrasi, yaitu mengintegrasikan sains Barat dengan ilmuilmu Islam. Ide ini dikemukakan oleh Ismail Al-Faruqi. Menurutnya, akar dari kemunduran umat Islam di berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Di satu sisi, sistem pendidikan Islam mengala-

mi penyempitan makna dalam berbagai dimensi, sedangkan di sisi yang lain, pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran kaum Muslimin. Mengatasi dualisme sistem pendidikan ini merupakan tugas terbesar kaum Muslimin pada abad ke-15 H. Al-Faruqi menyimpulkan solusi dualisme dalam pendidikan dengan islamisasi ilmu sains. Sistem pendidikan harus dibenahi dan dualisme sistem pendidikan harus dihapuskan dan disatukan dengan jiwa Islam dan berfungsi sebagai bagian yang integral dari paradigmanya. Al-Faruqi menjelaskan pengertian Islamisasi sains sebagai usaha yaitu memberikan definisi baru, mengatur data-data, memikirkan lagi jalan pemikiran dan menghubungkan data-data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sehingga disiplin-disiplin itu memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Islam.

Kelima, konsep Islamisasi sains yang paling mendasar dan menyentuh akar permasalahan sains adalah Islamisasi yang berlandaskan paradigma Islam. Ide ini yang disampaikan pertama kali secara sistematis oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Menurut al-Attas, tantangan terbesar yang dihadapi kaum Muslim adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya dan filosofis yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia Barat. Oleh karena itu islamisasi sains dimulai dengan membonkar sumber kerusakan ilmu. Ilmu-ilmu modern harus diperiksa ulang dengan teliti. Itu sebabnya al-Attas mengartikan Islamisasi sebagai, ”Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) dan dari belenggu paham sekular terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekular dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya ... Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya...” (Islam dan Sekularisme, 2010). Oleh karena dalam hal ini ada dua cara metode Islamisasi yang saling berhubungan dan sesuai urutan. Pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dengan demikian Islamisasi sains akan membuat umat Islam terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Tujuannya adalah wujudnya keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya (fitrah). Islamisasi melindungi umat Islam dari sains yang menimbulkan kekeliruan dan mengembangkan kepribadian muslim yang sebenarnya. Oleh karena itu islamisasi sains tidak bisa tercapai hanya dengan menempeli (melabelisasi) sains dengan prinsip Islam. Hal ini hanya akan memperburuk keadaan selama “virus”nya masih berada dalam tubuh sains itu sendiri. Jadi, Islamisasi sains tidak sesederhana, misalnya, tidak sekedar menyalakan lampu dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Islamisasi sains adalah sebuah konsep dasar yang berkaitan dengan worldview seorang muslim untuk mengembalikan Islam menuju peradaban dunia yang berjaya. ■

Menyatukan Fisika dan Metafisika enurut Prof SM Naquib al-Attas, masalah kekeliruan ilmu (corruption of knowledge) adalah merupakan masalah yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat modern. (al-Attas, Islam dan Sekularisme, 2010). Kekeliruan ini muncul akibat menyusupnya paham sekuler yang dibawa oleh peradaban Barat ke dalam ilmu-ilmu kontemporer. Ilmu yang keliru melahirkan tindakan manusia yang keliru pula. Inilah yang disebut oleh alAttas, pakar Filsafat Sains, sebagai loss of adab, yaitu hilangnya kemampuan manusia melakukan tindakan yang benar karena bersandar pada ilmu yang keliru. Tindakan yang keliru ini pada akhirnya bukanlah memberikan kebahagiaan, melainkan kesengsaraan kepada manusia. Buktinya, disaat sains dan teknologi sedemikian maju saat ini, umat manusia bukannya berhasil meraih kebahagiaan. Sebaliknya, berbagai keresahan dan kekeringan jiwa serta kerusakan alam terus meruyak. Kerusakan lingkungan, wabah penyakit yang tiada henti, bencana alam, degradasi moral, kriminalitas, dan peperangan, dating silih berganti. Ironisnya, paham sekuler inilah yang banyak dijadikan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan masa kini yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah. Hampir tidak ada disiplin ilmu alam atau sosial yang tidak terpengaruh oleh ideologi sekular. Salah satu buktinya adalah ditolaknya wahyu sebagai sumber ilmu, sehingga semua ilmu ini dibangun dalam kerangka rasionalisme dan empirisisme. Ilmu Fisika sebagai ilmu yang sangat penting di era modern juga tidak lepas dari pengaruh paham sekular ini. Oleh karena itu, Ilmu Fisika perlu diislamkan. Apanya yang diislamkan? Saat bicara Islamisasi Fisika, maka harus

M Wendi Zarman Dosen Fisika, Mhs S3 Pendidikan Islam UIKA Bogor

dimulai dari hal-hal yang paling asas dari Ilmu Fisika, bukan dari kulit luarnya. Islamisasi Ilmu Fisika bukanlah mengislamkan teori Newton atau teori relativitas Einstein sehingga menghasilkan suatu teori gerak baru yang Islami. Islamisasi juga bukan berarti mencocokkan Alquran dengan temuan fisika modern terkini. Misalnya, mengaitkan teori Big Bang dengan Alquran surat al-Anbiya’ ayat 30 yang berbicara tentang penciptaan alam semesta. Islamisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah Islamisasi filsafat sains yang melatarbelakangi lahirnya teori-teori fisika tersebut. Hal ini karena teori-teori fisika tidaklah lahir dari ruang kosong, tapi berangkat dari suatu sandaran metafisika mengenai hakikat alam semesta. Sebagaimana telah disebut di atas, sandaran metafisika sains modern yang paling utama adalah paham sekular. Menurut Prof. Naquib al-Attas, salah satu dimensi dari sekularisasi adalah penghilangan pesona alam (disenchantment of nature). Artinya, alam hanyalah materi yang tidak memiliki makna spiritual. Oleh karena itu manusia berhak memperlakukannya sesuai dengan kemauan manusia. Dari sini kita dengan mudah mengidentifikasi mengapa masalah kerusakan lingkungan merupakan masalah paling pelik di abad modern. Sekularisasi juga telah menyebabkan penelitian fisika hanya menyibukkan diri dengan fenomena lahiriah (empiris) dan melepaskan kaitannya dengan Realitas Mutlak (Tuhan). Islamisasi tidak mempermasalahkan formulasi F=ma dalam teori gerak Newton, tetapi tafsiran filsafat sains yang menganggap dinamika alam sebagai sesuatu yang mekanistik. Layaknya mesin, alam bekerja sendiri berdasarkan mekanisme sebab dan akibat sehingga menegasikan kehadiran Tuhan. Sekiranya

Tuhan memang ada (sesuatu yang diragukan oleh banyak fisikawan dunia), Ia tidak punya peran dan kendali terhadap kejadian-kejadian di alam. Lalu manusialah yang kemudian menjadi tuhan yang mengendalikan alam. Di sinilah manusia mencabut unsur metafisika religius dari ilmu fisika. ●●●

Berbeda dengan paham sekular, semua konsep Islam dibangun dalam kaitannya dengan Tuhan. Oleh karena itu semua urusan di dalam Islam adalah religius. Demikian juga pandangan-Islam mengenai alam. Di dalam Islam, alam bukanlah sekedar materi tanpa makna, melainkan tanda (ayat) dari kehadiran dan kebesaran Allah. Oleh karena itu ketika seseorang meneliti dan mempelajari fisika ia berarti sedang berusaha mengenal Tuhannya. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat Ali ‘Imran 191 : Yaitu orangorang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, “Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, maha suci Engkau maka peliharalah kami dari siksa api neraka.” Ayat di atas menegaskan bahwa kegiatan ibadah (mengingat Allah) berjalan bersamaan dengan kegiatan penelitian alam (memikirkan penciptaan langit dan bumi). Sedangkan ujung dari kedua kegiatan ini adalah mengenal semakin dekat dan mengenal Allah SWT. Pada titik inilah fisika dan metafisika Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (tauhid). Oleh karena itu di dalam Islam tidak dikenal istilah “fisika untuk fisika”, artinya penelitian fisika bukanlah untuk sekadar kesenangan memecahkan misteri alam. Itu sebabnya di sepanjang sejarah Islam kita tidak mengenal ada ilmuwan Muslim yang

menjadi anti Tuhan setelah menguasai ilmu fisika, atau ilmu apa pun, karena landasan mempelajarinya berangkat dari keimanan dan pengabdian kepada Allah. Bahkan, para ilmuwan di dunia Islam masa lalu biasanya juga dikenal sebagai orang yang faqih dalam ilmu agama. Sebaliknya di Barat, tidak sedikit ilmuwan yang semakin tahu tentang alam semakin meragukan keberadaan Tuhan, bahkan menjadi anti Tuhan. Laplace, seorang ahli astronomi Perancis abad ke-18, ketika ditanya Napoleon tentang pemeliharaan Tuhan terhadap alam semesta menjawab, ”Yang Mulia, saya tidak menemukan dimana tempat pemeliharaan Tuhan itu.” Sementara Hawking, fisikawan yang dianggap paling tahu soal kosmologi, sampai sekarang pun masih saja bertanya apakah alam ini memiliki Pencipta, dan kalau ada apakah Ia juga mengatur alam semesta (Brief History of Time). Di negeri Muslim seperti Indonesia, walaupun tidak sampai meragukan Tuhan, umumnya ilmuwan Muslim kurang menguasai ilmu agama. Sekularisasi telah menyebabkan timbulnya kepribadian ganda (split personality) dalam diri ilmuwan tersebut. Hal itu karena visi sekular selalu memandang realitas secara dikotomis. Sains adalah sains, sedangkan agama adalah agama. Keduanya tidak berkaitan, sehingga wahyu tidak ada hubungannya dengan sains yang rasional dan empiris. Inilah perbedaan utama antara pandangan Islam dan sekular. Melalui sekularisasi, Ilmu Fisika diceraikan dari metafisika Islam. Sedangkan Islamisasi adalah mengembalikan metafisika Islam sebagai ruh Ilmu Fisika, sehingga ilmu ini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata memuaskan keingintahuan manusia terhadap alam. ■

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIKA

8

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010

DR IR IMADUDDIN ABDULRAHIM

Menepis Dikotomi Dai dan Ilmuwan Hidayat MT, Wendi Zarman MSi Peneliti PIMPIN Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan Bandung

B

ang Imad, begitu dia biasa disapa. Namanya sangat tidak asing lagi bagi para intelektual Muslim di Indonesia. Kiprahnya dalam dunia dakwah di kampus sangat fenomenal. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Banyak mahasiswa dan sarjana berubah pikiran setelah mendengar ceramah Bang Imad atau membaca tulisannya. Bang Imad! Nama lengkapnya adalah Muhammad Imaduddin Abdulrahim. Ia lahir di Tanjungpura, Langkat, Sumatera Utara, pada 21 April 1931/ 3 Zulhijjah 1349H. Ayahnya, Haji Abdulrahim, adalah seorang ulama yang juga tokoh Masyumi di Sumatera Utara. Sedangkan ibunya, Syaifiatul Akmal, seorangwanita yang merupakan cucu dari sekretaris Sultan Langkat. Bang Imad dibesarkan dalam tradisi pendidikan Islam yang kuat. Sejak kecil ayahnya sendiri yang langsung mengajarnya Alquran, berupa tajwid dan tafsir setiap usai shalat subuh. Dalam mengkaji Alquran, ayahnya sering menyelipkan berbagai cerita tentang tokoh-tokoh besar Islam. Cara itu sangat membekas dalam diri Bang Imad, sehingga membentuk semangat perjuangan Islam. Ayahnya juga menyediakan banyak buku dan majalah keislaman di rumah sebagai sumber bacaan baginya. Sementara ibunya berulang-ulang mengingatkan, “Imaduddin” itu berarti ‘penegak tiang agama’. Ia mengingatkan, agar anaknya selalu menegakkan shalat. Didikan kuat sejak kecil, berbekas dalam diri Imaduddin, sehingga tidaklah mengherankan, sejak muda Imaduddin telah memiliki ghirah keislaman yang menyala-nyala. Semangat ini kemudian membawanya berkecimpung dalam berbagai kegiatan dakwah dan perjuangan Islam. Meskipun aktif dalam kegiatan Islam sejak muda, Imaduddin tidak meneruskan pendidikannya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Ia justru memilih kuliah Teknik Elektro di ITB. Pilihan ini didukung oleh ketekunan dan kecerdasannya semasa di bangku sekolah.Sejak HIS hingga SMA ia selalu berusaha menjadi yang terbaik di kelasnya. Demikianlah yang diajarkan ayahnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqulkhairat). Meskipun belajar di perguruan tinggi secular, semangat perjuangan Islam Bang Imad

bukannya luntur, tapi malah semakin membara. Begitu diterima sebagai mahasiswa, ia langsung bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandung dan menggalakkan kegiatan mengkaji Alquran dan tafsirnya di kalangan para aktivis. Tahun 1963 Bang Imad berangkat keluar negeri melanjutkan S2-nya di Iowa State University, Ames, Iowa, AmerikaSerikat. Tahun 1965 ia menyelesaikan S2-nya dan langsung melanjutkan S3-nya di Chicago. Baru dua bulan di Chicago Bang Imad mendapat kabar tentang terjadinya pemberontakan PKI. Beberapa diindikasikan terlibat sehingga terjadi penangkapan terhadap sejumlah dosen ITB. Akibatnya, terjadi kekosongan pengajar di berbagai jurusan. Bang Imad kemudian diminta pulang untuk membantu mengatasi kelangkaan pengajar tersebut. Sebagai aktivis, Bang Imad memberanikan diri menjadi dosen Agama Islam, disamping juga mengajar pada mata kuliah lain di DepartemenTeknik Elektro. Konsistensinya dengan

Misykat

Direktur INSISTS

Malaysia kembali normal, Bang Imad menjadi dosen tamu di Universitas Teknologi Malaysia. Di sini, ia terus menggalakkan dakwah. Saat merancang kurikulum, ia sengaja memasukkan pelajaran agama sebagai mata kuliah wajib agar mahasiswa yang dibentuk di sana bukan hanya menguasai sains modern tetapi juga memahami agama dengan baik. Mulanya hal ini ditentang oleh rektor karena tidak masuk dalam program pemerintah. Namun Bang Imad bersikeras dan mengancam pulang ke Indonesia jika usulannya ditolak. Dalam kuliah pertama yang juga dihadiri rektor, dosen, dan mahasiswa, Bang Imad meyakinkan bahwa agama Islam tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Ceramah ini ditanggapi positif dan menginspirasi banyak orang Malaysia. Kuliah-kuliah yang disampaikan Bang Imad ternyata memberi kesan yang dalam bagi mahasiswa dan dosen, sehingga beberapa di antaranya meminta Bang Imad membuat pelatihan sejenis Latihan Mujahid Dakwah (LMD) seba-

gaimana yang pernah dilakukannya di ITB. Jika di Indonesia, pelatihan ini diberi nama LMD, di Malaysia pelatihan ini digelari LatihanTauhid. Peserta pelatihan ini diwajibkan membawa Alquran ke kampus. Pelatihan ini membawa perubahan besar di kalangan mahasiswa Malaysia. Sebagai contoh, mahasiswa yang sebelumnya merasa malu membawa Alquran dan membungkusnya kedalam majalah, setelah pelatihan ini menjadi bangga membawa Alquran ke kampus. Meskipun sempat tertunda, Bang Imad akhirnya meraih Doktor Filsafat Teknik Industri dan Engineering Valuation dari Iowa State University. Jasanya dalam dunia dakwah sangatlah besar. Pada 2 Agustus 2008, Bang Imad dipanggil Allah SWT. Bang Imad telah berjasa besar dalam upaya mendekatkan antara sains dengan Islam, antara pribadi saintis Muslim dengan Islam itu sendiri. Bang Imad telah melakukan rintisan besar dalam dunia dakwah di kampus. Generasi berikutnya berkewajiban melanjutkan perjuangannya. ■

ALQURAN rad Thor, seorang penulis novel yang produkif. Tulisannya yang agak mutakhir berjudul The Last Patriot, Thriller. Detail mengenai novel ini tidak penting. Tapi yang aneh karya fiksi ini memasukkan fakta-fakta sejarah Islam yang difiksikan atau dikarangnya sendiri. Ia misalnya menulis bahwa “pada bulan juni 632 Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir. Dalam beberapa hari (kemudian) ia terbunuh”. Selain itu ia juga menyatakan bahwa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad hilang. Tapi, di akhir buku itu, dalam Author’s Note ia menulis bahwa “pendapat tentangnya hilangnya wahyu Muhammad itu adalah karangan saya” dan pendapat tentang terbunuhnya Muhammad oleh sahabatnya itu adalah rekayasa saya (meskipun ada bukti bahwa Muhammad itu dibunuh” Dalam novel itu Brad Thor mengaku bahwa diantara yang menjadi konsultannya adalah tentang Islam adalah Daniel

B Dr Hamid Fahmy Zarkasyi

ajaran Tauhid membuatnya tidak segan-segan mengritik hal-hal yang dirasanya tidak sesuai dengan Alquran dan alHadits. Termasuk pihak penguasa, tak luput dari kritik kerasnya. Tidak mengherankan banyak orang menganggap dirinya sebagai tokoh garis keras. Buku Tauhid yang dikarang oleh Bang Imad, telah menginspirasi ribuan generasi muda Muslim di Indonesia. Tanggal 23 Mei 1978, seusai memberikan ceramah di Masjid Salman ITB, sekelompok orang berpakaian preman datang ke rumahnya. Ia lalu dijebloskan ke penjara di samping Taman Mini Indonesia Indah, selama empat bulan. Akhirnya, Prof Dr Dodi Tisna Amidjaya datang, meminta kepada Pengkopkamtib Sudomo, waktu itu, agar membebaskan Bang Imad. Kiprah Bang Imad dalam dakwah sampai menembus dunia internasional. Ia aktif di lembaga-lembaga International Islamic Federation of Student Organization (IIFSO) danWorld Assembly Moslem Youth (WAMY). Tahun 1970, setelah hubungan Indonesia dengan

Pipes dan Robert Spencer. Kedua konsultan ini banyak menulis Islam secara negatif. Robert Spencer menulis buku berjudul Islam Unveiled (Di-Indonesiakan dan diterbitkan oleh Paramadina menjadi Islam Ditelanjangi). Di dalam buku ini ia menggambarkan bahwa Alquran tidak punya konsep damai dengan kafir and musyrik. Ia juga menyitir ayat-ayat perang terhadap kafir dan juga ahlul kitab. Itu berarti bahwa inti dari ajaran Islam, yakni Alquran memang sudah memusuhi orang kafir. Bahkan dia menolak pernyataan Harun Yahya bahwa Alquran bukan sumber kekerasan. Kisah-kisah pembunuhan di zaman Nabi terhadap musuh-musuh Islam ((yang berlum jelas kesahihannya) dibeberkan. Masih banyak lagi. Selain mengorek apakah Islam itu agama damai, ia juga “memojokkan” Islam dalam soal HAM dan soal perempuan. Pendek kata Spencer melihat secara khusus sisi negatif Islam dari pemahamannya sendiri dan tidak menyebut

sisi positifnya. Ini seperti memberi tahu orang Barat bahwa Islam adalah masalah besar bagi Barat. Solusi yang ditawarkan Robert secara implisit muncul dalam bentuk pertanyaan: Apakah Islam kompatibel dengan Demokrasi Liberal? Dapatkah Islam Disekularkan, Dicocokkan dengan Pluralisme Barat? Apakah Islam toleran terhadap non-Muslim? Jawaban dari dua pertanyaan pertama adalah positif, sedangkan jawaban pertanyaan terakhir adalah negatif. Artinya, solusi masalahnya, Islam harus di Baratkan, disekularkan atau diliberalkan. Robert Spencer seperti menegaskan bahwa masalah terbesar hubungan Islam dan Barat adalah Alquran itu sendiri. Dan mustahil terjadi rekonsiliasi dengan Islam. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah mem-Barat-kan, mensekularkan, meliberalkan Muslim. Dan ini sudah berhasil di beberapa kasus. Sejatinya, pembakaran Alquran oleh

John Terry atau siapapun tidak berdampak apa-apa bagi Muslim. Orang masih bisa mencetak lagi. Kita perlu marah karena ghirah kita, karena keimanan kita dan karena merusak sesuatu yang kita sucikan. Jangankan Alquran bendera kita dibakar pun mengundang demo besar-besaran. Bagi yang tidak demo akan dicap rendah jiwa patriotismenya dan lemah nasionalismenya. Memang mendemo pembakar Quran perlu, supaya tahu arti kitab suci bagi Muslim. Namun, yang lebih perlu adalah mendemo tulisan orientalis dan muridmuridnya yang merusak aqidah, menafikan syariah dan merendahkan status Alquran dari wahyu menjadi sekedar “karangan” Nabi Muhammad. Karena menyerang ajaran Alquran itu lebih dahsyat dari sekedar membakar mushaf Alquran. Alquran adalah ilmu dan ilmu itu cahaya, karena itu cahaya itu harus diperjuangkan agar tetap hidup dalam diri kita. ■

internasional

9

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

>> kilas dunia << Ahmadinejad dan Merkel Perang Argumen TEHERAN — Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, melancarkan lagi aksi retorika yang menyerang Barat. Kali ini, ia memprediksi, sudah terlihat tanda-tanda jatuhnya kapitalisme. Ia juga menyatakan bahwa pelaku bisnis global seharusnya bertanggung jawab atas penderitaan banyak orang di dunia. Pidato ini diungkapkan dalam sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa 21 September 2010 waktu setempat. Berbeda dari pidato para

pemimpin lain, Ahmadinejad tidak menyebut perkembangan program Millenium Development Goals (MDGs) di negaranya. Ia justru memanfaatkan forum di PBB untuk menyerang kapitalisme dan tata pemerintahan global yang dinilainya tidak demokratis dan tidak adil. “Sistem kapitalisme dan pendekatan hegemoni yang diskriminatif berada di ambang kekalahan,” kata Ahmadinejad. Sementara pada saat yang sama, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan bahwa ekonomi pasar memainkan peran kunci dalam mengangkat negaranegara terbelakang dari kemiskinan. Para pemimpin dari lebih 140 negara anggota PBB—termasuk Ahmadinejad dan Merkel—mendapat giliran berpidato selama sesi MDGs. ■ ap/ wulan tunjung palupi

Badai Paksa Ratusan Buaya Kabur MEKSIKO CITY — Setidaknya 280 buaya telah melarikan diri dari sebuah tempat penangkaran buaya di dekat Teluk Meksiko setelah banjir besar terjadi di kota itu. Banjir sempat merendam daerah setempat akibat Badai Karl yang dilaporkan melanda pinggiran Meksiko City, Selasa (21/9). Buaya jenis Morelet atau juga disebut buaya Meksiko yang kabur ini bisa mencapai panjang tiga meter. Kini, mereka diperkirakan telah menyebar di enam wilayah pesisir di negara bagian Veracruz dan

penduduk diperintahkan tidak mencoba untuk menangkap atau membunuh mereka. Gubernur Veracruz kepada wartawan mengungkapkan, sekitar 280 buaya hilang dari penangkaran di La Antigua, meskipun beberapa media menyebutkan buaya yang dapat ditemui di beberapa negara Amerika Selatan itu berjumlah hampir 400 ekor. Buaya Morelet dapat ditemukan di rawa-rawa air tawar, danau dan sungai-sungai, serta air payau Meksiko pesisir timur, Belize, dan Guatemala. Otoritas Federal menyatakan telah bekerja sama dengan petugas perlindungan lingkungan hidup dan mengirim pawang buaya untuk mencoba menangkap kembali hewan tersebut. ■ reuters/ wulan tunjung palupi

Cina Mulai Ancam Jepang Hiru Muhammad

Konser grup musik Jepang di Cina juga batal.

PROTES PENANGKAPAN

KIN CHEUNG/AP

Sejumlah aktivis asal Hong Kong, Cina dan Taiwan, Rabu (22/9), melambaikan tangan sebelum bertolak dari pelabuhan Hong Kong menuju Laut Cina Timur, yang dipersengketakan Jepang dan Cina, sebagai tanda keprihatinan mereka atas ditahannya seorang kapten kapal Cina oleh Jepang.

Gagalnya Negosiasi Bisa Picu Kekerasan Wulan Tunjung Palupi TEL AVIV—Pimpinan Angkatan Bersenjata Israel (IDF) memperingatkan bahwa potensi kekerasan antara Israel-Palestina bisa meningkat jika pembicaraan perdamaian gagal. Di sisi lain, Presiden Palestina, Mahmud Abbas, tegas mengulangi pernyataanya bahwa Palestina akan keluar dari negosiasi jika pembangunan permukiman dibuka kembali. Perwakilan pemerintah Israel di Amerika Serikat dan Otoritas Palestina bertemu di New York pada Selasa (21/9) lalu, sebagai upaya terakhir untuk mengakhiri kebuntuan atas isu

moratorium pembangunan perumahan. Tidak dicapainya kesepakatan atas isu ini, jelas akan membahayakan kelanjutan pembicaraan damai. Semua pihak tampaknya telah mencapai jalan buntu selama dua hari terakhir, dan suasana menjelang pertemuan tripartit, Israel-AS-Palestina sangat tegang. Kepala Staff IDF, Gabi Ashkenazi, mengatakan kepada Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, jika pembicaraan damai kandas, hal itu dapat memicu kekerasan di Tepi Barat. Menurut penilaian IDF, gangguan dapat terjadi saat digelar demonstrasi besarbesaran dan bentrokan de-

ngan tentara, ketimbang serangan teror terhadap warga sipil. Baik Israel maupun Palestina sama-sama tidak mau mengubah pendirian mereka atas isu perumahan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertekad untuk tidak memperpanjang pembekuan pembangunan perumahan baru yang berakhir 26 September ini. Semua pihak berharap mencapai kompromi sebelum 26 September. Paling tidak, itu akan memungkinkan adanya pertemuan antara Netanyahu dan Abbas, yang kemungkinan digelar di AS, pekan depan. Utusan Netanyahu dalam proses perdamaian, Ishak

Janji Manis Para Penguasa Kaya Oleh Wulan Tunjung Palupi

Semiliar orang terpaksa hidup dengan 1,25 dolar AS sehari. ertemuan tahunan untuk evaluasi pencapaian target Millenium Development Goal’s (MDG’s) yang tengah berlangsung di New York, Amerika Serikat, berujung pada iming-iming baru dari negara kaya. Pertemuan yang dilakukan di sela Sidang Umum PBB itu menghasilkan janji baru bantuan untuk mencapai target MDG’s. Meski didera krisis finansial, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mendesak pemerintah berbagai negara untuk tidak melupakan 1 miliar orang yang hidup dengan kurang dari 1,25 dolar AS per hari. Para pejabat PBB mengatakan, Ban akan mengumumkan komitmen miliaran dolar AS dari negaranegara maju pada Rabu (22/9), waktu setempat. Sayangnya, belum jelas kapankan komitmen itu bisa direalisasikan. Belum lagi pertanyaan, apakah cukup untuk membantu negara-negara yang kesulitan memenuhi target MDG’s. Wakil Perdana Menteri Inggris, Nick Clegg, dalam sambutannya pada puncak per temuan MDG’s, mendesak negara-negara untuk menunjukkan tekad yang sama seperti Inggris dalam memenuhi komitmen bantuan mereka, meski mereka juga didera krisis keuangan. Clegg menunjuk Afghanistan, tempat yang rentan di mana menurut dia kebencian dapat berbiak menjadi bibitbibit terorisme. Tempat yang merupakan asal 80 persen opium dunia itu jika dibiarkan akan menyebabkan kejahatan terjadi di mana saja, keluarga yang terlantar dan para pengungsi dan pencari suaka. “Membantu mereka mencapai target MDG’s bukan sekadar amal atau berdasarkan rasa kasih sayang. Namun, itu merupakan kunci untuk masa depan dunia yang langgeng dan kemakmuran bagi rakyat Inggris,” kata dia.

P

Menlu Afghanistan, Zalmai Rassoul, berpidato di hadapan para pemimpin dunia di ajang itu memaparkan, kurangnya keamanan di negara asalnya membuat mereka kesulitan mencapai poin-poin anti-kemiskinan dalam MDG’s. “Musuh-musuh perdamaian dan stabilitas di Afghanistan masih aktif, mendalangi serangan terencana terhadap sekolah-sekolah, klinik, guru, dokter, pegawai pemerintah dan bahkan anak-anak muda, terutama anak perempuan yang bersekolah,” kata Rassoul. Target dalam MDG’s di antaranya dibabatnya angka kemiskinan ekstrem hingga setengahnya, menjamin pendidikan dasar bagi semua anak, mengerem pandemi HIV/ AIDS, dan mengurangi angka kematian anak dan ibu. Semua target yang ditetapkan lima tahun itu ditargetkan tercapai pada 2015. Lebih dari 140 presiden, perdana menteri dan raja menghadiri KTT tiga hari yang dimulai awal pekan ini. Pada KTT hari terakhir, Presiden AS, Barack Obama; Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao, dan Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, akan memberikan pidatonya sebagai penutup perhelatan tahunan PBB. Dari sepuluh poin target MDG’s itu terdapat tiga poin yang lambat perkembangannya. Ketiga poin itu adalah jumlah kematian ibu selama kehamilan dan persalinan, jumlah anak yang meninggal sebelum berusia lima tahun dan mempromosikan kesetaraan bagi perempuan. Ban mengungkapkan bahwa sekitar 26 miliar-42 miliar yang diperlukan setiap tahunnya untuk memenuhi target perbaikan kesehatan reproduksi perempuan dan anak-anak. Jumlah itu dibutuhkan untuk memenuhi target pada kurun waktu 2011 dan 2015. Banyak laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa negara-negara termiskin di dunia, terutama di sub-Sahara Afrika, hanya membuat sedikit kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan. PBB mengatakan, target mengurangi proporsi penduduk yang tak mampu mengakses sanitasi dasar belum tercapai. ■ ap ed: darmawan sepriyossa

Molho, dan negosiator Daniel Taub dari Kementerian Luar Negeri, mewakili pemerintah Israel dalam pertemuan itu. Sementara itu, dari sisi Palestina, Saeb Erekat memimpin tim perunding yang mewakili otoritas Palestina. Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, serta beberapa pejabat AS juga menghadiri pertemuan itu. Sebelumnya terdapat tiga opsi untuk mengakhiri kebuntuan, tetapi baik Israel maupun Palestina tidak menyetujuinya. Misalnya, diusulkan oleh Palestina, mereka akan memperpanjang pembekuan selama tiga bulan. ■ ap/haaretz ed: darmawan sepriyossa

BEIJING—Hubungan antara dua negara bertetangga, Cina-Jepang, kian memanas dan tegang. Apalagi, setelah Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengancam akan melakukan tindakan tegas bila Pemerintah Jepang tidak segera melepas Zhan Qixiong, kapten kapal nelayan Cina yang ditahan Jepang sejak Rabu (15/9) lalu. Ancaman itu disampaikan Perdana Menteri Cina Wen Jiabao dalam pertemuan di markas besar PBB di New York, AS. Pernyataan keras Wen Jiabao itu juga sekaligus pernyataan pertama yang disampaikan pejabat tinggi Cina. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu sebelumnya juga menunda pembicaraan perdamaian dengan Jepang terkait masalah seputar perbatasan kedua negara di Laut Cina Timur. “Dengan tegas, saya meminta Jepang untuk melepaskan kapten kapal tanpa syarat. Bila Jepang menolak, Cina akan melakukan tindakan tegas dan Jepang harus menanggung segala kon-

sekuensinya,” kata Wen. Wen menilai, insiden penangkapan kapten kapal di perairan Laut Cina Timur tersebut merupakan kesalahan Pemerintah Jepang. “Tokyo harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi itu dan harus menanggung segala konsekuensi,” kata Wen. Hubungan kedua negara bertetangga tersebut mencapai titik terendah dalam separuh dekade ini setelah insiden penangkapan tersebut. Keputusan Negeri Sakura untuk memperpanjang masa penahanan kapten kapal itu telah membuat Cina berang dengan menunda kontak perundingan dengan Jepang. Kedua negara juga mempersoalkan Kepulauan Senkaku (menurut Jepang) atau Diaoyu/Dioyutai (menurut Cina). Klaim terhadap kepulauan itu terus meningkat, terutama setelah ekonomi Cina terus membaik dan berhasil menggeser Jepang sebagai kekuatan ekonomi kedua dunia setelah AS. Namun, pernyataan Wen itu tampaknya tidak memancing emosi pejabat Jepang yang memilih cara damai untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Akan lebih baik bila pejabat tinggi kedua negara berdialog, termasuk membahas masalah strategis,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshito Sengoku, yang menilai

bahwa kedua negara perlu meningkatkan kerja sama meski memiliki perbedaan pandangan dalam sejumlah hal. Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara yang hadir dalam pertemuan di New York itu menolak anggapan yang menyebutkan Cina telah lama mengajukan klaim atas kepulauan berbatu yang letaknya berdekatan dengan ladang gas di Laut Cina Timur yang dipersengketakan kedua negara. “Tidak ada masalah dengan teritorial dan Jepang siap berdialog,” kata dia, seperti dikutip AFP. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Jiang Yu, menyebutkan, Wen tidak akan bertemu Perdana Menteri Jepang Naoto Kan di New York. Ia berkilah, ada ‘kondisi yang terjadi, yang tidak sesuai untuk menggelar pertemuan yang membahas masalah tersebut’. Di lapangan, aksi protes terhadap Jepang juga terus dilakukan pihak Cina hingga meluas ke bidang budaya. Cina telah membatalkan kunjungan sekitar seribu pemuda Jepang ke Shanghai Expo. Kelompok musik pop SMAP juga batal manggung di Shanghai. Sejumlah aktivis asal Hong Kong, Cina daratan, dan Taiwan juga berupaya mendatangi kepulauan itu. ■ ap/reuters ed: darmawan sepriyossa

sepak bola

10

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

>> klasemen <<

Real Madrid Valencia Sevilla FC Ath Bilbao Atl Madrid Villarreal Barcelona Espanyol Getafe Osasuna Sociedad Gijon Mallorca Hercules

4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3

3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2

6-1 6-2 6-2 7-4 7-3 6-2 5-3 4-8 7-6 3-4 5-7 4-6 2-5 3-3

5 10 4 9 4 7 3 7 4 6 4 6 2 6 -4 6 1 4 -1 4 -2 4 -2 4 -3 4 0 3

3 3 3 3 3 3

0 1 1 0 0 0

3 0 0 2 1 0

0 2-2 2 7-8 2 2-4 1 2-3 2 3-7 3 3-10

0 -1 -2 -1 -4 -7

Nasib Puyol di Tangan Fans Facebook

3 3 3 2 1 0

MADRID — Bukan Carles Puyol sendiri yang akan menentukan kapan akan gantung sepatu. Akan tetapi, bek Barcelona berusia 32 tahun itu menyerahkan sepenuhnya kepada fansnya di facebook untuk memutuskan kapan waktu yang tepat bagi dirinya untuk pensiun. Puyol sebelumnya menyatakan akan gantung sepatu usai membawa Spanyol menjadi juara dunia 2010 dan juara Euro 2008. Puyol juga meraih sukses bersama Barcelona. Sejak memperkuat

HASIL PERTANDINGAN (21/9) Ath Bilbao 3-0 Mallorca Osasuna 3-1 Sociedad Real Madrid 3-0 Espanyol

DE OL ZA /A P

Sampai 22 September 2010 KLASEMEN SEMENTARA

Deportivo Malaga Santander Almeria Zaragoza Levante

DA NIE LO CH OA

LIGA SPANYOL

>> sepak pojok <<

JADWAL PERTANDINGAN (23/9) Getafe vs Villarreal vs Sevilla FC vs

Malaga Deportivo Santander

●

Carles Puyol

Barcelona pada 1999, dia berhasil mempersembahkan empat gelar La Liga, dua kali juara Liga Champions, dan juara Piala Super Eropa. Torehan prestasi tersebut yang membuat Puyol merasa musim ini merupakan momen yang tepat untuk gantung sepatu. Akan tetapi, surat kabar Sport mengklaim Puyol tidak akan pensiun tahun ini. Defender jebolan akademi Barcelona itu akan terus bermain hingga usianya 40 tahun. Itu berarti Puyol baru akan pensiun delapan tahun mendatang. Namun, keputusan itu sangat bergantung pada pilihan fans Puyol di facebook-nya. Jika bisa meraih teman sebanyak 250 ribu facebooker, Puyol akan melaksanakan niatnya. Jumlah teman facebook Puyol saat ini mencapai 50 ribu lebih. ■ didi purwadi

Kemenangan di Kebun Kentang Fernan Rahadi

Higuain cetak gol perdananya di kancah La Liga.

PAUL WHITE/AP

SELAMATKAN GAWANG Suporter Real Madrid memberikan aplaus kepada kiper Madrid, Iker Casillas, yang bergelantung di mistar gawang usai menyelamatkan gawangnya dalam laga lawan Espanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Selasa (21/9).

‘Bocah’ Arsenal Bantai ‘Bayi’ Spurs Fernan Rahadi LONDON — Arsenal dan Tottenham Hotspur sama-sama menurunkan skuat mudanya saat keduanya bertemu dalam derby London Utara di babak ketiga Piala Carling di Stadion White Hart Lane, London, Selasa (21/9). Pasukan ‘bocah’ Arsenal berhasil membantai skuat ‘bayi’ Tottenham dengan skor telak 4-1. Kemenangan atas Spurs ini membuat Arsenal melaju ke babak keempat. Kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan musim lalu saat Arsenal ditekuk 12 di kandang Spurs lewat gol Danny Rose dan Gareth Bale. Arsenal unggul lebih dulu melalui gol pemain berusia

19 tahun, Henri Lansbury, di menit ke-15. The Lilywhites, julukan Tottenham Hotspur, berhasil membalas melalui Robbie Keane pada menit ke-49. Skor imbang 11 bertahan hingga 90 menit waktu normal. Tiga gol kemenangan Arsenal akhirnya tercipta pada babak pertama perpanjangan waktu. Samir Nasri mencetak dua gol melalui titik putih pada menit ke-92 dan menit ke-96, sedangkan gol keempat Arsenal dicetak oleh pemain Rusia, Andrei Arshavin, di menit ke-105. Kedua tim sama-sama memakai para pemain mudanya. Manajer Arsenal, Arsene Wenger, menurunkan Lansbury, Lukasz Fabianski, Johan Djourou, Jack Wilshere, dan Carlos Vela yang berusia di bawah 25 tahun, sedangkan manajer

Spurs, Harry Redknapp, memainkan Kyle Naughton, Steven Caulker, Jake Livermore, dan Cordeiro Sandro. “Kami pantas memenangkan pertandingan tersebut. Tottenham memberi kami tes mental setelah sempat menyamakan kedudukan,” ujar Wenger seperti dilansir The Sun. “Namun, kami berhasil memainkan sepak bola yang luar biasa dan kembali mengendalikan permainan.” Namun demikian, kemenangan Arsenal mesti dibayar mahal. Bek kiri Arsenal, Kieran Gibbs, mengalami cedera metatarsal sehingga dipastikan akan absen memperkuat klub berjuluk the Gunners tersebut. Gibbs musim lalu absen sepanjang musim akibat cedera serupa. Bek Tottenham, Sebastien Bassong, menilai keme-

nangan Arsenal atas timnya berbau kontroversial. Arsenal tidak pantas mendapatkan tendangan penalti pertama karena Nasri sebenarnya melakukan diving. “Ia (Nasri) jatuh terlalu mudah. Saya memang menyentuh dadanya sedikit, namun saya tidak menariknya. Menurut pendapat saya, itu bukan penalti,” kata pemain asal Prancis berusia 24 tahun itu. Sementara itu, Everton secara mengejutkan ditaklukkan klub divisi satu, Brentford, melalui adu penalti. Pada 90 menit waktu normal, kedua tim bermain imbang 1-1. Jermaine Beckford dan Phil Jagielka menjadi kambing hitam kekalahan the Toffees setelah gagal mengeksekusi penalti, sedangkan empat algojo Brentford sukses melaksanakan tugasnya. ■ ed: didi purwadi

MADRID — Jose Mourinho, manajer Real Madrid, merasa senang timnya mampu menekuk Espanyol 3-0 di Stadion Santiago Bernabeu, Selasa (21/9) malam waktu setempat atau Rabu (22/9) dini hari WIB, untuk naik ke puncak klasemen. Namun, the Special One tetap saja kesal karena Madrid sebenarnya bisa menang lebih besar lagi jika saja tidak bermain di ‘kebun kentang’. Perlahan-lahan, Real Madrid mulai menemukan irama permainannya. Melumat Espanyol di depan sekitar 70 ribu suporternya, Madrid kini memuncaki klasemen dengan mengumpulkan sepuluh poin dari empat pertandingan. Klub berjuluk Los Blancos itu menyalip Valencia yang turun ke posisi kedua klasemen dengan sembilan poin dari tiga pertandingan. Seperti saat mengalahkan Real Sociedad 2-1 akhir pekan lalu, Cristiano Ronaldo kembali menjadi bintang kemenangan Madrid atas Espanyol. Winger Portugal itu membuka kemenangan Madrid melalui titik putih pada menit ke-28 serta memberi assist matang untuk gol Gonzalo Higuain pada menit ke79. Gol ketiga Madrid dice-

tak oleh striker Prancis, Karim Benzema, di menit ke-87. Para pendukung Madrid sempat ketar-ketir ketika Pepe mendapatkan kartu merah pada menit ke-60. Beruntung, Espanyol gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dua pemain Espanyol, Ernesto Galan dan Juan Forlin, sebaliknya justru gantian mendapatkan kartu merah, masing-masing pada menit ke-62 dan 88. Mourinho mengaku puas atas kemenangan 3-0 timnya. “Melihat situasinya seperti ini, saya merasa puas,” kata Mourinho seperti dikutip Goal. “Karena tidak mudah bermain di atas ‘kebun kentang’.” Mantan manajer Chelsea dan Inter Milan itu mengkritik kondisi lapangan Santiago Bernabeu yang bergelombang seperti kebun kentang. Kondisi lapangan membuat Sergio Ramos dan kawankawan gagal mengembangkan permainan. Alhasil, Real Madrid hanya mampu mencetak tiga gol dari dua puluh peluang yang tercipta. Mourinho juga mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan yang membuat timnya hanya punya sedikit waktu untuk pemulihan. Selama enam hari sejak lawan Ajax Amsterdam pada 15 September, Madrid melakoni tiga pertandingan. Beban semakin berat karena Madrid menghadapi tim yang tidak memiliki beban sehingga bisa tampil lepas.

Gol Higuain Bagi Higuain, gol ke gawang Espanyol adalah gol

perdananya bagi Madrid di kompetisi La Liga 2010/2011. “Saya sangat senang bisa mencetak gol. Saya semakin bertambah senang karena gol saya yang mengunci pertandingan tersebut,” ujar Higuain seperti dilansir harian Marca. Ketajaman Higuain musim ini sepertinya sudah mulai terasah. Sebelumnya, di kancah Liga Champions, striker Argentina itu juga menyumbang satu gol saat Madrid menekuk Ajax 2-0 pada pekan lalu. Higuain berharap bisa kembali menjadi top scorer Real Madrid seperti musim lalu yang mencetak 27 gol. Koleksinya terpaut tujuh gol dari Lionel Messi, striker Barcelona, yang menjadi top scorer La Liga 2009/2010. Higuain unggul satu gol di atas Ronaldo. Sementara itu, Athletic Bilbao juga menorehkan kemenangan telak 3-0 saat menjamu Real Mallorca di Stadion San Memes. Klub berjuluk the Lions tersebut berada di posisi empat dengan poin tujuh, sedangkan Osasuna meraih kemenangan perdananya musim ini setelah mengalahkan Real Sociedad 3-1 di Stadion Reyno de Navarra. Valencia bakal menggeser Real Madrid dari puncak klasemen jika Kamis (23/9) dini hari WIB tadi berhasil menaklukkan Atletico Madrid di Mestalla. Barcelona tadi malam menghadapi Sporting Gijon di Camp Nou tanpa diperkuat Messi yang mengalami cedera engkel. ■ ed: didi purwadi

Mourinho Mengkhianati Inter aat Massimo Moratti membayar Jose Mourinho untuk menjadi pelatih Inter Milan, ia berharap bisa mengikuti jejak ayahnya, Angelo Moratti. Angelo merasakan dua gelar juara Piala Champions (sekarang Liga Champions) tahun 1964 dan 1965 ketika menjadi presiden Inter. Inter perkasa di Italia dan Eropa lewat sentuhan pelatih asal Argentina, Helenio Herrera. Pilihan Moratti atas Mourinho tepat. Hanya dalam waktu dua tahun, pelatih kelahiran Setubal, Portugal, itu mempersembahkan trofi yang diidam-idamkan Moratti. Tidak tanggung-tanggung, Mourinho memberikan paket tiga gelar dalam semusim, yaitu juara Copa Italia, Seri A, dan Liga Champions. Mourinho disanjung setinggi langit oleh Moratti. “Sulit menemukan cacat pada diri Mourinho. Mungkin dia sedikit tertutup, tapi ia luar biasa,” kata Moratti seperti dikutip Football-italia. Ketika kemudian Mourinho memutuskan pindah ke Real Madrid, tidak ada kata-kata buruk keluar dari miliarder minyak Italia tersebut. Meski mengaku kecewa, Moratti mengaku bisa memaklumi keputusan pria yang menjuluki dirinya the Special One tersebut. Namun seiring waktu, Moratti akhirnya tidak bisa menahan kekecewaannya terhadap Mourinho. Bisa jadi ia gelisah dengan performa Inter yang belum stabil di tangan pelatih baru

S ALEX DOMANSKI/REUTERS

RIBERY CEDERA

Franck Ribery (tengah), playmaker Bayern Muenchen, dibopong meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera saat timnya mengalahkan TSG Hoffenheim 2-1 pada laga Bundesliga di Stadion Rhein Neckar, Sinsheim, Selasa (21/9).

Kim Gagal Perkuat Persema MALANG — Pemain kelahiran Jerman, Kim Jeffrey Kurniawan, gagal memperkuat Persema Malang pada kompetisi Liga Super Indonesia 2010/2011. PSSI mencoret nama Kim dari daftar pemain Persema karena tidak memiliki surat keterangan naturalisasi. Manajer Persema, Asmuri, mengakui hanya Kim yang dicoret dari daftar 24 pemain. Kim dicoret dengan alasan tidak mendapat izin naturalisasi. Apalagi, saat ini Kim sudah berusia 18 tahun. “Kalau saja masih di bawah 18 tahun, Kim bisa menentukan kewarganegaraannya,” kata Asmuri. “Sebenarnya, meski Kim belum

terikat kontrak dengan Persema, kita berupaya maksimal mendapatkan surat naturalisasinya.” Namun, lanjut Asmuri, kenyataan berbicara lain. Kim, yang sudah digadanggadang bisa memperkuat lini tengah Persema, akhirnya gagal memperkuat skuat berjuluk Laskar Ken Arok tersebut. Persema kemungkinan akan kembali memburu pemain baru untuk menggantikan Kim. Manajemen saat ini menunggu pelatih Timo Scheunemann untuk menentukan langkah ke depan. “Apakah kami akan mencari pengganti Kim dengan membuka ‘lowongan’ pemain tengah? Ataukah kami sudah merasa

cukup? Yang jelas bahwa kami menunggu sikap pelatih,” kata Amuri. Scheunemann menyatakan kecewa atas gagalnya Kim memperkuat Persema. Sebenarnya naturalisasi cucu mantan pemain timnas era 1950-an, Kwee Hong Sing, itu masih dalam proses di Kemnegpora. Namun, PSSI mencoret nama Kim dari daftar pemain Persema musim kompetisi 2010/2011 karena tidak menyertai surat keterangan naturalisasi. Kim sebelumnya menyatakan ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Dia diproyeksikan menjadi pemain timnas U-21. ■ antara/didi purwadi

Rafael Benitez. Moratti mengungkapkan bahwa dia merasa dikhianati oleh pelatih yang memulai kariernya sebagai penerjemah di Barcelona tersebut saat memutuskan meninggalkan Inter. “Itu seperti seorang suami yang menyelingkuhi istrinya. Namun, karena sayang (istrinya) dan tidak memiliki

PAUL WHITE/AP

Oleh Israr Itah

●

Jose Mourinho

kekuatan untuk mengakuinya, dia memilih memanjat ke luar jendela,” kata Moratti membuat analogi keputusan Mourinho meninggalkan Inter. Komentar Moratti ini menambah daftar pengakuan kekecewaan orangorang yang pernah bekerja bersamanya, tetapi selama ini lebih banyak dipendam. Sebelumnya, striker Samuel Eto’o mengungkapkan dia sebenarnya tidak suka mendapatkan tugas bertahan yang lebih banyak di era kepelatihan Mourinho. Selain harus membantu pertahanan, Eto’o bermain melebar. Mourinho lebih memilih Diego

Milito yang beroperasi di kotak penalti lawan. “Saya tidak ingin Benitez seperti Mourinho. Saya bilang kepada Benitez bahwa saya harus lebih banyak mencetak gol,” kata Eto’o. “Dia berjanji akan melakukannya. Tapi, saya masih bermain di posisi sayap dengan tugas bertahan yang kini lebih sedikit.” Sementara mantan penyerang Inter, Mario Balotelli, menyebut Mourinho sebagai orang aneh. Mourinho memuji dirinya sebagai penyerang muda yang tangguh. The Special One bahkan pernah mengontak Balotelli untuk ikut dengannya ke Madrid. “Apakah ia benar-benar menginginkanku di Madrid? Tanyakan itu kepadanya. Ia pernah mengatakan bahwa aku sangat bagus, tetapi hanya memberiku waktu 20 menit di lapangan. Padahal, kalau aku begitu kuat, mengapa ia tak menjadikanku starter?” ujar Balotelli. Komentar berbeda datang dari Milito. Lewat agennya, Fernando Hidalgo, Milito mengaku kehilangan Mourinho yang selalu mendukung dan percaya terhadap kemampuannya. “Bersama Benitez, Milito merasa tidak nyaman dan tidak mendapat dukungan,” ujar Hidalgo. Moratti sebenarnya juga masih menaruh respek terhadap mantan pelatih FC Porto dan Chelsea tersebut. Ia membandingkan Mourinho dengan Herrera yang menjadi legenda Inter. “Mourinho dan Herrera samasama ramah, profesional, dan pekerja keras. ■ ed: didi purwadi

arena

11

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

Taufik Hidayat Tersingkir Ratna Puspita

Firdasari dan Maria Febe Kusumastuti harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Firdasari harus mengakui keunggulan Jiang Yanjiao dengan menyerah dua set langsung, 15-21 dan 21-23. Maria Febe juga menyerah dari pebulu tangkis Hongkong, Yop Pui Yin, 1721 dan 16-21. “Dulu, kita punya Susi Susanti. Tapi, saat ini, kita memang hanya punya mereka. Jadi, sekarang ini, kita hanya berusaha untuk mematangkan dan memaksimalkan kemampuan mereka sebelum nanti ada penggantinya,” terang Sekretaris Jenderal Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Jacob Rusdiyanto. Harapan Indonesia untuk meraih gelar di ganda putra juga terancam menyusul mundurnya pasangan andalan Indonesia, Hendra Setiawan/Markis Kido. Unggulan dua itu mundur setelah Hendra menderita demam. “Saya sakit sejak datang di Tokyo Senin . Tidak tahu sakit apa. Demam, mata juga sempat bengkak. Kemarin pusing juga,” kata Hendra melalui pesan singkatnya. Indonesia pun menggantungkan harapan pada Alvent Yulianto Chandra/Hendra Aprida Gunawan. Unggulan delapan itu mengalahkan Naoki Kawamae/Shoji Sato, 21-17 dan 21-16, untuk menghadapi pasangan putra Cina, Chai Biao/Zhang Nan. Empat ganda putra Indonesia yang berhasil melaju, yaitu Angga Pratama/Rian Agung Saputro. Mohammad

Ahsan/Bona Septano. Rendy Sugiarto/Afiat Yuris Wirawan, dan pasangan veteran Luluk Hadiyanto/Chandra Wijaya. Indonesia juga kehilangan dua wakil ganda putri di babak pertama. Ganda putri, Shendy Puspa Irawati/Nitya Krishinda Maheswari, menyerah dari pasangan gado-gado Rusia-Bulgaria, Petya Nedelcheva/Anastasia Russkikh, 21-14, 13-21, dan 15-21. Namun, Indonesia masih memiliki harapan di nomor ini menyusul lolosnya ganda putri unggulan delapan, Meiliana Jauhari/Greysia Polii, yang akan menghadapi Ha Jung Eun/Jung Kyung Eun dari Korea Selatan. Indonesia juga memastikan dua tiket melalui Vita Marissa/Nadya Melati yang menantang unggulan tiga, Cheng Shu/Zhao Yunlei, dan Anneke Feinya Agustine/Annisa Wahyuni yang akan meladeni unggulan satu, Cheng Wen Hsing/Chien Yu Chin. Sementara itu, Pasangan campuran, Muhammad Rijal/Debby Susanto, harus mengakui keunggulan Tao Jiaming/Tian Qing dari Cina, 5-21, 21-17, dan 23-25. Namun, tiga pasangan Indonesia lainnya berhasil lolos. Hendra AG yang turun di nomor campuran bersama Vita melaju dan akan meladeni Wong Wai Hong/Chau Hoi Wah dari Hongkong. Markis Kido/Lita Nurlita dan Fran Kurniawan Teng/Pia Zebadiah Bernadet juga berhasil melaju ke babak kedua.  ed: maghfiroh yenny

PENGURANGAN........................................... dari hlm 1

Menurut Agus, sampai kini belum ada rencana perubahan asumsi pemakaian volume BBM bersubsidi. Kalaupun ada kekurangan anggaran, pemerintah masih mempunyai cadangan risiko fiskal. Setiap kenaikan konsumsi Premium 1 juta kiloliter, butuh tambahan subsidi Rp 1,9 triliun. “Ada sisa Rp 2,5 triliun, tapi untuk subsidi listrik. Kalaupun nanti untuk subsidi BBM, bisa dialihkan dengan persetujuan DPR,” kata Agus. Sampai awal September, anggaran subsidi BBM yang telah dikucurkan sebesar Rp 42,6 triliun atau 47,9 persen dari pagu Rp 88,9 triliun. Ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 15,9 triliun dari pagu Rp 52,4 triliun.

Hanya tersisa Alamsyah Yunus.

IVAN SEKRETAREV/AP

RAIH MEDALI EMAS Pesenam Rusia, Daria Kondakova saat tampil pada nomor tali pada Kejuaraan Dunia Senam Ritmik ke-30 di Moskow, Rusia, Selasa (21/9). Kondakova berhasil meraih medali emas di nomor tersebut.

Petenis Putri Uji Coba ke Jepang dan Australia Fernan Rahadi JAKARTA — Em pat petenis putri Indonesia akan melakukan uji coba (try out) ke Jepang dan Australia pada awal Oktober nanti. Turnamen di kedua negara tersebut akan menjadi persiapan terakhir mereka sebelum turun di Asian Games, Guangzhou, November 2010. Keempat petenis tersebut adalah Lavinia Tananta, Ayu Fani Damayanti, Jessy Rompies, dan Yayuk Basuki. PB Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) memang hanya menurunkan empat atlet di ajang Asian Games untuk meraih target medali yang

ditetapkan pemerintah. “Lavinia dan Yayuk akan bertanding di Jepang, sedangkan Ayu dan Jessy akan bertanding di Australia,” ujar Ketua PB Pelti, Martina Widjaja, Rabu (22/9). Martina mengatakan, Lavinia akan menjadi andalan Indonesia pada nomor tunggal karena peringkatnya adalah yang tertinggi dibandingkan yang lain (308). Setelah Lavinia, terdapat Ayu (425) dan Jessy (441). Sedangkan, Yayuk, sambung Martina, akan menjadi andalan di nomor ganda. Mengenai pasangan petenis kawakan tersebut, Martina belum bisa memastikan.

SERANGAN.................................................... dari hlm 1 di dekat mapolsek baru menyadari apa yang terjadi setelah terdengar rentetan suara tembakan pembuka yang memecahkan kaca mapolsek dan geberan suara sepeda motor yang dipacu dengan cepat. “Yang saya lihat, mereka menggunakan senjata (laras) panjang saat meninggalkan kantor polisi itu,” kata Marsum, warga yang tinggal tidak jauh dari Mapolsek Hamparan Perak. Saat itu, warga mengira justru polisi sedang menyergap tahanan mapolsek yang melarikan diri. Setelah kawanan bersenjata tadi menghilang, barulah mereka menyadari apa yang sebenarnya baru terjadi. Tak lama ke-

mudian, sejumlah anggota polisi bermunculan. Sebagian adalah petugas jaga Mapolsek Hamparan Perak yang keluar dari persembunyiannya ketika penyerangan terjadi. Warga malam itu masih sempat melihat sisa-sisa aksi penyerangan, selongsong dari tiga jenis peluru. Pertama peluru kaliber 7,62 milimeter untuk senapan serbu AK-47 atau AK-56 (AK47 buatan Cina). Jenis kedua berkaliber 5,56 milimeter untuk senapan serbu SS-1 atau M-16. Peluru ketiga berkaliber 9 milimeter (9x18 mm) untuk pistol jenis FN. Hamparan Perak adalah salah satu wilayah di Sumatra Utara yang menjadi lokasi

“Sejauh ini, Yayuk terus berlatih dengan Lavinia, Ayu, dan Jessy. Keputusan siapa pasangan Yayuk saat berlangsungnya Asian Games nanti, akan kita tentukan terakhir,” ujar Martina. Martina juga menegaskan, keempatnya sudah siap terjun ke Asian Games. Saat ini, keempatnya tengah digenjot fisiknya supaya bisa optimal saat berlaga di ajang empat tahunan itu. “Fisik menjadi salah satu kunci dalam permainan tenis. Kekurangan pemainpemain kita adalah dalam hal pengalaman dan postur tubuh. Namun, saya harap dua hal tersebut bisa ditu-

tupi dengan fisik yang prima,” tutur Martina. Sebelum mengikuti turnamen di Jepang dan Australia, Lavinia, Ayu, dan Jessy akan terlebih dahulu mengikuti turnamen ITF Women’s Circuit di Jakarta 26 September-3 Oktober nanti. Dalam turnamen yang berhadiah total 10 ribu dolar AS itu Martina berharap para petenis Indonesia mampu menjadi yang terbaik. “Saya harap para petenis Indonesia mampu mendominasi turnamen ini, karena para pemain yang turun adalah yang terbaik, seperti Lavinia, Ayu, dan Jessy,” tutur Martina.  ed: maghfiroh yenny

penggerebekan tersangka perampok Bank CIMB Niaga oleh Detasemen Khusus (Densus) 88, Ahad (19/9) lalu. Di wilayah itu, Densus berhasil menangkap tiga dari 19 tersangka perampok yang diyakini polisi terlibat jaringan teroris. Tersangka lain ditangkap di Tanjung Balai, Tandem di Langkat, Belawan, dan Lampung. Tiga tersangka tewas, dua di Tanjung Balai, dan satu di Hamparan Perak. Tak heran, polisi langsung menduga kuat aksi penyerangan ini berhubungan dengan perampokan Bank CIMB Niaga. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatra Utara, Kombes Baharuddin Djafar, selongsong dan proyektil peluru di mapolsek itu identik dengan yang ditemukan di Bank CIMB

Niaga Medan. Para pelaku dua kejadian itu juga samasama terlatih. Untuk memburu para pelaku, Polda Sumatra Utara menerjunkan 200 personel Brimbob. Kodam I Bukit Barisan juga ikut melakukan perburuan. Ini merupakan penyerangan bersenjata kedua terhadap polisi sepanjang 2010. Pada malam hari 10 April lalu, dua polisi—Bripka Wagino dan Briptu Iwan Eko Nugroho— tewas ditembak saat berjaga di Pos Polisi Kentengrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku adalah Yuli Harsono (40), desertir tentara yang tewas dalam penangkapan kelompok teroris di Klaten, Jawa Tengah, 23 Juni lalu.

BUKU BARU

ed: rahmad budi harto

tahun kendaraan masih parsial,” kata Ismayatun. VP Corporate Communications Pertamina Mochamad Harun mengatakan, rencana pengurangan kuota premium delapan persen setiap SPBU merupakan persiapan operasional untuk membatasi kuota konsumsi BBM bersubsidi maksimal 36,5 juta kiloliter sampai akhir tahun. Prognosis Pertamina, dengan laju konsumsi saat ini, kuota itu akan habis pada November. Langkah awal seperti ini lebih mudah dibanding melakukan pengelompokan wilayah (klusterisasi) SPBU penjual bensin Pertamax atau mewajibkan SPBU di jalan tol hanya menjual Pertamax. Menurut Harun, hasil

koordinasi Pertamina dengan Mabes Polri menyimpulkan, kebijakan seperti ini membawa banyak dampak sosial. Misalnya, potensi kemacetan di sejumlah wilayah dan kawasan pinggiran, antrean panjang di SPBU, penyelundupan bensin, dan keluhan dari SPBU sendiri. “Kalau tidak ada penambahan kuota, kita lakukan pengurangan kuota Premium delapan persen,” kata Harun. Sementara itu, Pjs Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Agus Supriyanto memprediksi volume maksimal konsumsi BBM bersubsidi tahun ini sebesar 38 juta kiloliter atau lebih besar dari proyeksi dalam APBNP 2010 sebesar 36,5 juta kiloliter.

 ed: rahmad budi harto

BUKU BIT

BUKU BARU

Kontroversi Masjid di Ground Zero : Obama Mendukung Jakarta : Republika Penerbit, 2010. 13.5 x 20.5 cm. 95 hlm ISBN : 978-979-1102-98-8 Harga : Rp 30.000,-

S

 syalabi ichsan/m ikhsan shiddieqy

TOKYO—Taufik Hidayat secara mengejutkan tersingkir setelah menelan kekalahan dari Sho Sasaki di babak pertama Jepang Terbuka Super Series 2010. Indonesia pun dipastikan menggantungkan harapannya hanya kepada Alamsyah Yunus setelah Dyonisius Hayom Rumbaka juga gagal melaju ke babak selanjutnya. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Rabu (22/9), Hayom menyerah dari unggulan enam asal Cina, Bao Chunlai, 14-21 dan 10-21. Alamsyah yang menduduki peringkat 49 dunia mengalahkan Brice Leverdez dari Prancis, 2118, 19-21, 22-20, kemudian menghadapi Chen Long di babak selanjutnya. Taufik yang melaju ke final kejuaraan dunia bulan lalu berhasil unggul di set pertama. Namun, Sasaki berhasil bangkit dan memenangkan pertandingan, 1821, 23-21, dan 21-19. Taufik menyatakan, Sasaki sebenarnya tidak bermain dengan sangat bagus. “Saya yang tidak bermain dengan baik. Saya tidak mampu mengontrol shuttle cock,” ungkap juara dunia 2005 dan Olimpiade 2004 tersebut di Times of India. Sementara itu, Indonesia dipastikan tidak lagi memiliki wakil di nomor tunggal putri setelah Adriyanti

TER SEGERA r 2010 Oktobe

Jiwa Yang Termaafkan Jakarta Al Qur'an Republika (cover Hitam dan Merah) Ukuran : 21 x 28 cm Harga : Rp 155.000,-

ecara prosedur, pembangunan Masjid dan Pusat Komunitas Islam di Ground Zero dinyatakan lulus perizinan. Hal ini sudah dibuktikan dengan diumumkannya izin pembangunan gedung yang terdiri dari 13 lantai tersebut oleh Walikota New York. Lalu, mengapa pembangunan tersebut menimbulkan kontroversi di antara penduduk Amerika? Agaknya, sensitivitas warga Amerika terhadap umat muslim--yang pernah terjadi pada saat peristiwa serangan teroris “9/11”—kembali terusik. Pasalnya, lokasi pembangunannya hanya berjarak dua blok dari peristiwa runtuhnya dua menara kembar kebanggaan Amerika, World Trade Center (WTC). Banyak pula kelompok politisi, tokoh agama, dan penduduk Amerika yang mendukung pembangunan Masjid dan Pusat Komunitas Islam bernama Cordoba House tersebut. Termasuk orang nomor satu Amerika, Barrack Obama Jr. Dengan tegas Obama dan kelompok pro pembangunan menyatakan dukungannya demi terciptanya jaminan kebebasan dalam bidang agama, sesuai amandemen dan perundang-undangan yang berlaku di Amerika. Isu sensitif yang meliputi pembangunan Cordoba House agaknya semakin memanas dan terus bergulir hingga saat ini setelah dibumbui dengan berbagai muatan politis. Secara umum, buku ini tidak hendak memperkeruh suasana dengan membuat perdebatan yang sama atas kondisi yang terjadi di Indonesia. Yang patut kita contoh adalah bagaimana proses demokrasi dalam kehidupan beragama di Amerika dapat kita refleksikan hingga tercipta kehidupan dan kebebasan beragama yang santun, prosedural, dan transparan di Indonesia.

K

H

adir di Academic Book Fair 2010 UI Depok tanggal 24 - 29 September 2010 stand Republika Penerbit dan Indonesia Book Fair 2010 Istora Gelora Bung Karno Senayan tanggal 2 - 10 Oktober 2010 stand Republika Penerbit.... dapatkan discount hingga 30%...

DAPAT DIPESAN DISELURUH ❑ Toko buku Gramedia ❑ Toko buku Gunung Agung ❑ Jaringan Toko Senyumuslim

Dapat dipesan langsung ke Toko Buku REPUBLIKA Jln. Pejaten Raya No. 40 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta 12540. Telp: 021-7892945 (wiwit)

JAKARTA LUTFI AGENCY Jl. Siaga II No. 32 Pejaten, Ps Minggu, Jakarta Selatan (021) 7900011, 7944263

: Republika Penerbit, 2010. 13.5 x 20.5 cm. 426 halaman

BANDUNG TB AIMAN Jl. A. Yani No. 433 Bandung Jawa Barat (022) 727 4557

SEMARANG CV TOHA PUTRA Jl. Kauman No. 16 Semarang Jawa Tengah (024) 3544871

etidaksempurnaan fisik sejak kecil membuat kepercayaan diri Teungku Malem Diwa--seorang pemuda Aceh kelahiran Gampong Sagoe--sering down. Di tengah pengaruh lingkungan dan konflik (DOM) Aceh, kondisi jiwanya terus tergerus metamorfosis kehidupan. Awalnya ia merasa seperti orang gila. Lambat laun giliran jiwa dan pikirannya tertusuk-tusuk duri sindrom kematian. Bisikan-bisikan maut membuatnya menjadi sesosok hamba Tuhan yang sama sekali tak bisa menikmati hidup. Seorang gadis cilik kemudian datang memberikan pancaran cahaya-Nya, membasuh duka di hatinya. Tapi itu hanya datang sesaat karena gadis itu kemudian pergi tak tahu rimbanya. Teungku Malem Diwa kecil kembali nestapa. Surat-surat misterius diterimanya tanpa berkesudahan, bahkan hingga ia beranjak dewasa dan pindah ke Banda Aceh. Seorang perempuan Tuhan lainnya tiba-tiba masuk dalam kehidupannya. Bunga Jeumpa Al-Asywaq. Ia datang menyenandungkan filosofi-filosofi hidup, sekaligus membawa persoalan baru bagi Teungku Malem Diwa. Tapi siapa sebenarnya Bunga Jeumpa Al-Asywaq? Adakah kaitannya dengan surat-surat misterius itu? Novel ini juga akan mengajak kita berseteru dengan pulau Sumatra dan Batavia. Membongkar misteri dengan cinta di Esplanade Singapura. Hingga bertransaksi di Walking Street, Pattaya, Thailand. Konflik politik, kegagalan merajut masa depan, cinta, dan penderitaan menderu menjadi satu.

SURABAYA PT DITIBONE PUSTAKA Jl. Purwodadi Raya No. 103 Surabaya, Jawa Timur (031) 3554991, 3554508

SURABAYA UD HALIM Jl. KH. Mas Mansyur No. 57 Surabaya, 0812-3567443

YOGYAKARTA TB AMALIA Jl. Juminahan, Kios No. 4 Yogyakarta (0274) 510203

MEDAN TB TOHA PUTRA Jl.Sisingamangaraja No. 8 B MedanSumatra Utara (061) 7368949

MEDAN TB SEMBILAN WALI Jl. Iskandar Muda No. 105 Medan Sumatra Utara (061) 4146889

jadwal

Subuh

shalat Zhuhur Bandung -3 Mnt, Yogyakarta -14 Mnt, Semarang -14 Mnt, Surabaya -24 Mnt, Jambi + 13 Mnt, Padang +26 Mnt, Medan +33 Mnt. Makassar +8 Mnt.

Ashar

04.28 11.48 14.59

Maghrib 17.52 Isya

REPUBLIKA MAHAKA MEDIA

19.00

Pencabutan PBM Rusak Kerukunan Umat Islam ingin hidup berdampingan secara damai. JAKARTA — Forum Umat Islam (FUI) menentang upaya pencabutan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Sebab, akar persoalan dalam insiden jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) bukan keberadaan PBM. Melainkan, kata Sekjen FUI, Muhammad Al-Khaththath, penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. “Upaya pencabutan disinyalir muncul atas ulah oknum tak bertanggung jawab dan ingin merusak kerukunan antarumat beragama,” katanya di Jakarta, Rabu (22/9). Ia menegaskan, umat Islam tak pernah melarang agama lain mendirikan gereja, tetapi pelanggaran terhadap konsensuslah yang ditentang. Sayangnya, insiden di Ciketing, Bekasi, itu dimanfaatkan sejumlah oknum dengan memolitisasinya menjadi isu agama. Tujuan mereka, ujar AlKhaththath, tak hanya merusak keharmonisan umat beragama, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik serta memecah kesa-

tuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kata dia, FUI meminta kepada elite politik menghentikan politisasi insiden tersebut. Ia pun menegaskan dukungan FUI terhadap langkah pemerintah dan DPR memperkuat PBM dengan meningkatkannya menjadi Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Di sisi lain, ia mengingatkan agar undang-undang itu kelak tak disabotase dan melenceng jauh dari PBM yang sekarang berlaku. Oleh karena itu, FUI akan mengawal proses perumusan dan pembahasan UU itu. “Kita semua ingin hidup berdampingan tak mau ributribut, Islam sudah cukup toleran,’’ kata Al-Khaththath. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan mengatakan, keberadaan PBM sangat dibutuhkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Menurut dia, selama ini umat Islam sangat toleran dengan keberadaan gerejagereja di Indonesia. Bahkan, kesulitan mendirikan rumah ibadah tak cuma dialami oleh umat Kristen. Umat Islam yang berada di kawasan mayoritas non-Muslim juga juga sulit mendirikan rumah ibadah. Data Badan Litbang Kementerian Agama yang disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII, Selasa (21/9),

mengungkapkan bahwa kenaikan pembangunan masjid sebagai rumah ibadah umat Islam paling rendah dibandingkan tempat ibadah umat beragama lainnya. Dalam rentang waktu 1977 hingga 2004, masjid yang semula berjumlah 392.044 unit menjadi 643.834, mengalami kenaikan 64,22 persen. Gereja Kristen dari 18.977 unit meningkat 43.909, jadi mengalami kenaikan 131,38 persen. Sementara Gereja Katolik dari jumlah 4.934 unit menjadi 12.473, naik 152, 80 persen. Pura Hindu 4.247 unit menjadi 24.431, naik sebanyak 475,25 persen, dan Wihara Buddha dari 1.523 menjadi 7.129 unit atau naik sebesar 368,09 persen. Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Arwani Thomafi, mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, Komisi VIII sepakat mendorong percepatan penyusunan RUU tentang Kerukunan Umat Beragama. Kesepakatan ini muncul karena pada dasarnya substansi dan materi PBM masih dibutuhkan guna menjaga harmonisasi hubungan sosial antarumat beragama di Indonesia. Arwani mengharapkan RUU tentang Kerukunan Umat Beragama bisa segera dibahas. Meski, ia mengakui bahwa hal itu tampaknya belum bisa diwujudkan pada tahun ini. ■ cr1 ed: ferry kisihandi

12

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

MENGECAM Massa yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) mengecam upaya pembakaran Alquran di Amerika Serikat belum lama ini dalam aksi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (22/9)

BANGUNTOPO

Sejumlah Tokoh Hadiri Konferensi WAMY Damanhuri Zuhri JAKARTA—Sejumlah tokoh ternama dijadwalkan hadir dalam konferensi ke11 yang diselenggarakan World Assembly of Muslim Youth (WAMY) di Jakarta pada 2 hingga 4 Oktober 2010. Di antara deretan tokoh itu ada ulama ternama Yusuf al-Qaradhawi serta Syekh Salman Audah, ulama asal Arab Saudi. Ada pula Amru Khalid, dai dan penulis dari Mesir. Direktur WAMY Indonesia, Aang Suandi, mengatakan, nama lainnya adalah Isham Bashir, mantan menteri agama dan wakaf Sudan. Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, semula akan hadir, tetapi karena alasan tertentu akhirnya batal. Sementara itu, al-Qaradhawi masih da-

lam konfirmasi mengingat usianya yang sudah tua. Selain Mahathir dan alQaradhawi, jelas Aang, para tokoh dari luar negeri itu sudah pasti akan hadir. “Mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal dalam bidangnya. Salman Audah, misalnya, sudah sangat dikenal di negaranya,” kata Aang di Jakarta, Rabu (22/9). Ia menambahkan, mereka akan menyampaikan pemikiranpemikiran briliannya. Ada sejumlah forum, baik seminar maupun diskusi, bagi mereka untuk berbagi pandangan. Tak hanya soal pemuda dan tanggung jawab sosialnya yang menjadi tema utama, tetapi juga persoalan lainnya. Isham Bashir, misalnya, jelas Aang, rencananya membahas modernitas. Tokoh dalam negeri yang

akan ikut hadir dan berbicara dalam konferensi ini adalah cendekiawan Muslim, Hidayat Nur Wahid. Konferensi yang kelak dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menjadi sarana bagi gerakan pemuda bertukar pengalaman. Hal ini sangat penting untuk membuka cakrawala lebih luas para pemuda. “Kami ingin pemuda berperan lebih besar dalam masyarakat. Mereka mempunyai tanggung jawab sosial,” ujar Aang. Mereka mesti mendapatkan kesempatan agar potensi yang ada dalam dirinya tergali secara optimal. Selama ini, jelas Aang, pemuda belum sepenuhnya memainkan perannya secara optimal di dalam masyarakat. Ia menambahkan, konferensi yang pertama kali digelar di Indonesia bisa mening-

katkan citra dan diplomasi Indonesia di dunia. Sebelumnya, Sekjen WAMY, Shalih bin Sulaiman al-Wohaibi, mengatakan, tema pemuda dan tanggung jawab sosial sengaja diangkat sebagai tanggung jawab WAMY terhadap pemuda Islam. “Saat ini masih banyak pemuda Muslim yang terhalang dalam mengaktualisasikan diri. Karena itu, keahlian dan kemampuan mereka harus dikembangkan,” katanya. Upaya ini menuntut keseriusan karena merupakan investasi untuk mendukung masyarakat di semua lini. Wohaibi berharap, konferensi ini dapat menjadi sarana yang memengaruhi pemuda dan melindungi perilaku mereka serta menjaga nilai-nilai dan akhlaknya. ■ ed: ferry kisihandi

REPUBLIKA

ekonomi&bisnis >> bursa <<

>> indikator <<

>> kurs <<

Rabu (22/9)

Rabu (22/9)

FTSE

5.558,01

0,33%

Dax

6.232,46

0,69%

Cac

3.753,21

0,82%

AUD

8.083

9.042

10.761,03

0,07%

EUR

11.234

12.566

Nasdaq

2.349,35

0,28%

GBP

13.219

14.787

Shanghai

2.591,55

0,11%

HKD

1.089

1.218

JPY

99

111

SGD

6.361

7.119

USD

8.451

9.451

Dow Jones

22.047,71

0,21%

9.566,32

0,37%

Straits Times 3.096,10

0,02%

3.343,34

0,64%

Hang Seng Nikkei BEI

BELI

Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB

13

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

JUAL

Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB

>> kurs tengah dolar AS << Rabu (22/9)

Serbuan Thailand

9.030

ndonesia harus siap dengan serbuan produk impor yang terus merangsek. Kini, Thailand menganggap Indonesia sebagai negara yang mempunyai pasar strategis. Nilai investasi ke Indonesia terus diperbanyak, dan pada 2010 ini, nilai investasi mencapai 185,786 juta dolar AS. Realisasinya dalam 33 proyek berbagai bidang di antaranya bidang telekomunikasi, pertambangan, makanan, dan agrikultur. ■

I

9.015 9.000

8.979

8.973 8.985

8.968

8.950

8.951

8.900 16/9

17/9

20/9

21/9

22/9 Sumber: BI

Kadin Harus Lepas dari Parpol

RUPSLB AQUA

Shally Pristine

Investor sedang mengisi daftar hadir acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aqua Golden Mississipi TBk, di Jakarta, Rabu (22/9). Mayoritas pemegang saham yang hadir menyetujui rencana Aqua untuk go private.

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Go Private Aqua Disetujui Agung Budiono

Rencana go private sudah diajukan manajemen sejak 2001. JAKARTA—Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aqua Golden Mississipi Tbk (Aqua) menyepakati rencana perseroan untuk go private atau penghapusan pencatatan saham (delisting) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama Aqua, Parmaningsih Hadinegoro, menuturkan, proses tender offer rencana go private ini sudah dijadwalkan sekitar November 2010 dan tuntas pada 15 Desember 2010. “Akhirnya, perjalanan kami untuk go private selesai juga. Kami melakukan rencana ini sejak 2001,” paparnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/9). Komposisi pemegang saham Aqua adalah PT Tirta Investama 12.419.090 saham (94,35 persen) dan publik 743.383 saham (5,65 persen). Mayoritas saham Tirta Investama dikuasai oleh Grup Danone. Dalam RUPSLB tersebut, investor juga sepakat pembelian saham publik yang jumlahnya sekitar 5,65 persen atau sekitar 707.617 ribu lembar saham pada harga Rp 500 ribu.

Maka, total dana yang harus dirogoh Tirta Investama sebesar Rp 371,691 miliar. Sementara itu, harga saham Aqua di pasar reguler sebesar Rp 244.800 per saham, sedangkan di pasar negosiasi (NG) dan pasar tunai (TN) sebesar Rp 350 ribu per saham. Parmaningsih menjelaskan, perseroan telah menunggu persetujuan pemegang saham untuk menjadi perusahaan tertutup selama sembilan tahun. Selama kurun waktu 20012009, perseroan telah beberapa kali mengagendakan RUPSLB, tetapi selalu tidak memenuhi kuorum. Menurut dia, jumlah dana yang akan dikeluarkan tergantung pada pemegang saham publik yang memutuskan menjual saat tender offer. Jika seluruh pemegang saham mino-

ritas akan melepas, Tirta Investama harusnya menyiapkan dana sekitar Rp 350 miliar. “Tapi, tergantung masing-masing pemegang saham,” paparnya. Namun, masih ada sejumlah pemegang saham yang menolak rencana aksi perusahaan karena akan merugikan Indonesia. “Ini merugikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya air, tetapi dimiliki asing,” papar investor yang tidak mau disebut namanya. Dari 82,6 persen pemegang saham yang hadir di RUPSLB, mayoritas menyetujui rencana go private tersebut. Hal ini otomatis menghapuskan sahamnya dari BEI atau delisting. Sementara itu, pemegang saham

lain, Izinindar Amaludin, menyatakan, pemegang saham minoritas menyepakati perseroan untuk go private karena merasa harga yang ditawarkan perseroan sudah cocok. “Saya cukup puas, Rp 500 ribu (per lembar saham) itu (atau) sekitar 104 persen dari harga saham sekarang,” tuturnya. Dia mengakui bahwa nanti akan menggunakan dana hasil tender offer-nya untuk berinvestasi lagi. “Saya punya 38 Lot (setara 1.900 lembar saham). Ya, alhamdulillah, bisa saya pakai untuk investasi lagi,” ujarnya. Sebelumnya, manajemen Aqua memberikan ancaman kepada pemegang saham minoritas bahwa RUPS saat ini menjadi upaya terakhir melakukan go private. Jika tidak ada persetujuan, perseroan tidak akan melanjutkan agenda go private ke depan. Sementara itu, setelah direstuinya go private Aqua, saham PT Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) yang memproduksi air mineral Ades melesat tajam hingga menyentuh batas atas auto rejection 24,35 persen. Pada perdagangan Selasa, harga saham Ades ditutup Rp 780 per saham. Pada perdagangan Rabu, saham ADES menjadi Rp 970 per saham. Di industri air mineral kemasan, baik di lantai bursa maupun pemasaran, produk Aqua adalah pesaing ketat saham Ades. ■ ed: zaky al hamzah

JAKARTA — Kalangan pengamat berpendapat ketua umum (ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki tantangan mewujudkan institusi yang mandiri dan melepaskan citra yang sempat lekat dengan partai politik (parpol) tertentu. Ekonom Kepala Indonesia Economic Intelegent (IEI) Sunarsip mengatakan, citra yang melekat kepada parpol itu menjadi penghalang bagi Kadin untuk muncul sebagai entitas yang benar-benar mewakili dunia usaha di Indonesia. “Sejak dulu itu Kadin identik dengan Golkar,” katanya kepada Republika, Rabu (22/9). Kecondongan terhadap partai tertentu ini, kata Sunarsip, membuat Kadin seolah menjadi kerajaan sendiri dan tidak mampu merangkul seluruh pengusaha. Alhasil, sektor dunia usaha tertentu seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum tersentuh. Padahal, kata dia, Kadin yang dibentuk lewat Keppres merupakan perwakilan pemerintah yang bebas konflik kepentingan. Walau tidak ada keharusan bebas dari afiliasi politik, kata dia, hendaknya ketum terpilih nanti legowo melepaskan identitas partai. Sehingga, Kadin bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada dunia usaha. Untuk figur para kandidat, dia tidak meragukan satu orang pun. “Kelima calon punya track record bisnis dan networking yang tidak perlu diragukan,” ujarnya. Pengamat dari FEUI Faisal Basri menyebutkan, Kadin harus kredibel, otonom dari pemerintah dan partai politik, serta inklusif dan nondiskriminatif. Sehingga, Kadin menjadi wadah yang nyaman bagi semua pengusaha. “Jangan sampai terkooptasi oleh satu golongan saja, satu partai tertentu saja. Kadin harus mandiri,” katanya di akun Twitter-nya. Faisal menambahkan, para pemegang hak suara ja-

ngan mudah tergiur politik uang dari kandidat tertentu. Karena, jika Kadin ingin berjaya dan menjadi organisasi yang solid untuk kemajuan bangsa, diperlukan pemimpin yang memenuhi syarat untuk menjawab tantangan dunia usaha. Yaitu, sosok yang berintegritas dengan rekam jejak tak tercela dan tak mudah tunduk menjadi alat kekuasaan dan kepentingan. Peneliti INDEF Aviliani setuju jika ketum Kadin harus mengedepankan kepentingan organisasinya daripada politik. Namun, bukan berarti ketum terpilih harus serta-merta melepaskan atribut kepartaian. Caranya, mengatur prioritas. Bagi Aviliani, fokus Kadin ke depan adalah menjadi organisasi terbuka dan mendekatkan diri dengan lokuslokus pengusaha di tingkat yang lebih mikro seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) maupun asosiasi. Kadin juga harus memberikan masukan lebih realistis kepada pemerintah. Dalam sesi debat dengan kelima kandidat ketum Kadin, Aviliani melihat ada dua calon yang potensial. “Dari paparan masing-masing calon, Adi Tahir dan Sandiaga (Uno) bagus, sepertinya menguasai masalah,” katanya. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, berharap ketua umum (ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang akan segera terpilih harus merupakan sosok yang peduli dan berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). ‘’Siapa saja yang terbaik, kita dukung yang penting memiliki kepedulian yang tinggi terhadap koperasi dan UMKM,’’ katanya. ■ ed: zaky al hamzah

FAKTA ANGKA

5 Jumlah kandidat ketua umum Kadin Indonesia pada Munas Kadin 2010.

Tunjuk Merrill Lynch, Matahari Makin Agresif JAKARTA — PT Matahari Putra Prima Tbk (MPP) mengambil langkah inisiatif strategis untuk mengkaji dan menganalisis kegiatan bisnisnya secara keseluruhan. Langkah ini terkait rencana perusahaan yang secara agresif mengembangkan kompetensi inti dalam bisnis hypermarket. Karena itu, MPP menunjuk penasihat keuangan internasional, Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd. Merril Lynch ditunjuk untuk menganalisis strategi menyeluruh terhadap kegiatan bisnis perseroan dan memberikan rekomendasi penting. Presiden Direktur MPP, Benjamin Mailool, menyatakan penilaian objektif dari analisis strategis ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai peluang guna memaksimalkan nilai perusahaan. Di antaranya meliputi disposisi perusahaan atau salah satu bisnisnya, akuisisi bisnis atau per-

usahaan lainnya, dan pendanaan melalui pinjaman atau ekuitas. “Serta analisis tentang restrukturisasi perusahaan, spin-off lini bisnis tertentu, dan penjajakan mitra kerja strategis,” ujarnya dalam rilis, Jakarta, Rabu (22/9). Menurutnya, dalam semua keputusan bisnis kami, pihaknya memperhatikan kepentingan semua pemegang saham. Oleh sebab itu, kata dia, perseroan berkomitmen mengembangkan bisnis secara agresif, mempertahankan kepemimpinan pasar, dan mencari peluang lain yang menguntungkan. Analisis strategis ini, kata dia, bermula dari inisiatif manajemen MPP dengan penuh pertimbangan seksama dengan fokus pada peningkatan shareholder value yang dihasilkan dari kinerja MPP yang semakin kuat dan menguntungkan. Langkah ini juga didorong rencana mempertajam strategi

bisnis MPP ke depan dan memastikan pengambilan langkah-langkah prudent yang diperlukan. “Tujuannya menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan,” katanya. MPP kini terus melaju dalam gelombang pertumbuhan dengan pangsa pasar hypermarket yang tumbuh dari 5,7 persen pada 2004 menjadi 25,8 persen pada 2009, dan tumbuh 18,2 persen (yoy) selama periode Januari-Mei 2010. Untuk 2010 dan 2011, MPP memperkirakan Divisi Bisnis Makanan Matahari (MFB) yang mengoperasikan Hypermart dan Foodmart, akan mencapai total penjualan sebesar Rp 7,5 triliun dan Rp 9,8 triliun, sedangkan EBITDA mencapai Rp 400 miliar dan Rp 620 miliar untuk periode yang sama. Menurutnya, sebagai pelopor compact hypermarket di Indonesia dengan model bisnis

yang telah teruji, pihaknya akan terus berfokus kepada bisnis ritel makanan. Melalui fase berikutnya, Hypermart siap berekspansi ke semua daerah di Indonesia. Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta, menyatakan, industri hypermarket tumbuh pesat pada tahun ini, dengan total belanja ritel modern yang diprediksi mencapai Rp 100 triliun. Sebanyak Rp 65 triliun merupakan belanja makanan dan sisanya nonmakanan. Dari jumlah ini, ujar Tutum, hypermarket mengambil porsi 35 persen. Pertumbuhan hypermarket ini sejalan dengan pertumbuhan kota. Pada JanuariMei 2010, total pendapatan ritel modern mencapai Rp 44,6 triliun atau tumbuh 9 persen. Pertumbuhan ini digerakkan pemain besar yang mencetak pertumbuhan 18 persen. ■ ed: zaky al hamzah

LELANG ASET TEXMACO

SONY SOEMARSONO/DOK REP

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) berencana menjual enam aset di BUMN dan bekas BPPN. Salah satunya melelang aset kredit dan saham Grup Texmaco dengan melepas hak tagih sebesar Rp 30 triliun pada dua anak usahanya. Tampak aktivitas pabrik Texmaco di Bandung, Jabar, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA

Jadwal Shalat Surabaya dan sekitarnya

Zuhur Ashar Maghrib Isya Subuh

: 11.24 : 14.34 : 17.27 : 18.36 : 04.05

Halaman >>

K A M I S , 2 3 S E P T E M B E R 2 0 1 0 / 1 4 S YAWA L 1 4 3 1 H

17

website: www.republika.co.id, e-mail: per [email protected]

Isi Ulang Tabung Elpiji Ilegal Digrebek Erik PP

IMAM BUDI UTOMO/REPUBLIKA

MENDUNG SURAMADU

Awan hitam tebal menghiasai langit di atas Jembatan Suramadu, Rabu (22/9) sore. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMG) Surabaya, awan hitam atau cumulus nimbus (CB) berbentuk menjulang dan tebal tersebut berpotensi menimbulkan angin puting beliung. Masyarakat diminta lebih waspada pada puncak musim hujan yang akan terjadi Desember.

Sopir Berpendidikan Rendah Picu Kecelakaan Lalu Lintas

Erik Purnama Putra

Dishub minta semua PO di Jatim melakukan psikotes terhadap para sopirnya. SURABAYA -- Sopir berpendidikan rendah cenderung emosional dan ugalugalan di jalanan. Inilah yang diduga menjadi salah satu factor penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada bus. ‘’Tentunya sopir lulusan SD dan SMP, akan berbeda pembawaannya dengan yang lulusan SMA dan perguruan tinggi," kata Kepala Dnas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Wahid Wahyudi, kepada wartawan di Surabaya, Rabu (22/9). Setidaknya, hasil audit Dishub terhadap dua perusahaan otobus (PO) membuktikan hal itu. Terungkap, mayoritas sopir bus di Jawa Timur memili-

ki latar belakang pendidikan terakhir SMP. "Dalam audit kami di dua PO Sumber Kencono dan Restu, menemukan ratarata tingkat pendidikan sopir mereka adalah SMP," kata Wahid Wahyudi. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) melakukan audit di dua PO tersebut karena selama musim mudik dan balik Lebaran tahun ini dan tahuntahun sebelumnya, Sumber Kencono dan Restu menyumbangkan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi. Tim audit FLLAJ merupakan gabungan dari Dishub, Ditlantas Polda Jatim, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jatim, serta pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Jember. Namun, Wahyudi mengaku tidak bisa melarang seseorang dengan tingkat pendidikan rendah menjadi sopir bus. "Menjadi sopir bus itu tidak dilihat ijazahnya. Yang penting dia punya SIM. Kalau pun kena tilang di jalan, polisi

tidak akan menanyakan ijazahnya," katanya. Dalam audit itu juga terungkap kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan bus kebanyakan disebabkan faktor kesalahan manusia (human error). Maka, pengelola PO diingatkan untuk membatasi jam kerja sopir. Selama ini sopir bekerja selama tiga hari dan mendapatkan libur tiga hari pula. PO diminta mengubah pola itu menjadi satu hari kerja dan satu hari libur agar kebugaran dan konsentrasi sopir tetap terjaga. Dishub juga meminta semua PO di Jatim untuk mengadakan tes psikologi (psikotest) guna mengetahui kemampuan emosional seorang pengemudi bus.

Lulus psikotest Dihubungi terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Sam Budigusdian, mengatakan, sopir yang terlibat kecelakaan sebelumnya sebenarnya sudah lulus psikotes sehingga mendapatkan (SIM). Selain itu, mereka

dibekali pelatihan klinik agar semakin memahami peraturan lalu lintas selama mengemudi di jalan. “Sehingga tak perlu dilakukan tes psikologi khusus untuk sopir sebab mereka sudah lulus ujian tes pengambilan SIM,” kata Sam. Untuk menekan angka kecelakaan yang mayoritas disumbangkan bus, pihaknya mendesak agar PO melakukan audit dalam proses rekrutmen sopir yang tidak sesuai standar. "Masalah perekrutan sopir tersebut kami tekankan kepada manajemen PO agar ditindaklanjuti,’’ katanya. Apakah ada kaitan tingkat pendidikan rendah sopir dengan tingkat kecelakaan akibat ugal-ugalan selama di jalan, Sam tidak bisa memastikan, sebab belum ada penelitian ilmiah untuk mengungkap kaitan itu. ‘’Tapi, memang yang terjadi selama ini di lapangan para sopir yang berpendidikan rendah sering mengalami kecelakaan akibat tak mematuhi peraturan lalu-lintas,” tukas Sam.■ antara, ed: ghufron

SURABAYA -- Praktik isi ulang tabung mini elpiji ilegal di Jalan Tempel Sukorejo Nomor 127 Tegalsari, Surabaya, digrebek polisi. Sejumlah barang bukti disita dan dua dua tersangka diciduk, yaitu Soeyani (47 tahun) dan Vernandes Moa (38) "Setelah mendapat laporan dari masyarakat, kami pada Selasa (21/9) lalu pukul 14.00 WIB, langsung menggeledah rumah yang dijadikan tersangka sebagai tempat pengisian tabung elpiji. Selain dua tersangka, kami menangkap dua saksi yang bekerja di situ, yakni Hari Susanto dan Erwan Ardian," terang Kapolrestabes Surabaya, Kombes Coky Manurung, Rabu (22/9). Dari tangan Soeyani, polisi menyita dua tabung elpiji ukuran 12 kilo gram kosong, 12 tabung LPG ukuran tiga kilogram, 18 kardus masing-masing berisi 12 kaleng gas isi korek 220 gram, serta dua bangku kecil dan dua regulator. Sedangkan dari Vernandes Moa, disita tiga buah tabung ukuran tiga kilogram, dan empat buah alat pengisian, serta 15 kaleng gas isi korek 220 kilogram kosong. Coky menerangkan, modus operandi yang dilakukan dua tersangka dengan melakukan pemindahan gas dari tabung ukuran tiga kilogram ke tabung mini ukuran 220 gram menggunakan regulator dengan cara manual. Selanjutnya, tabung mini elpiji hasil pemindahan tersebut dijual kepada konsumen, antara lain untuk pengisian korek api dan penggunaan kompor mini yang dipakai di restoran. Para tersangka yang tak memiliki izin usaha industri, dijerat Pasal 24 jo Pasal 13 (1) Undang-Undang RI Nomor 5/1984 tentang Perindustrian, diperberat dengan pasal 22 jo 32 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal alias pengisian tabung mini elpiji karena membuat, mengedarkan, membungkus untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli semua barang yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. "Sementara kami dalami dulu kasus ini dengan melakukan pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Perindustrian. Yang pasti mereka sudah terbukti bersalah, melakukan pengisian tabung elpiji ilegal," ujar Coky. Salah satu tersangka, Soeyani, mengaku melakukan perbuatan pengisian tabung ilegal dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi. "Saya terpaksa melakukan ini karena terdesak kebutuhan hidup. Mau bagaimana lagi, saya kepepet untuk mendapatkan uang dan bisanya hanya memindahkan gas," katanya sambil menutup muka dengan tangan. ■ ed: ghufron

Demokrasi Partisipatoris Diapresiasi Wantimpres SURABAYA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hankam, Widodo AS, menyatakan apresiasinya atas demokrasi di Jawa Timur. Menurut mantan Panglima TNI itu, karena kepemimpinan Gubernur Jatim Soekarwo yang menerapkan asas demokrasi partisipatoris dalam mengelola berbagai permasalahan. "Manajemen pemerintahan yang baik adalah mengajak masyarakat untuk berbicara dan menyediakan ruang publik dan melibatkannya dalam mengambil keputusan," kata Widodo AS, saat diterima Gubenur Jatim, Soekarwo, di Ruang Rapat Kertanegara, jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (22/9) siang. Gubernur memaparkan bahwa rasa ketidakadilan merupakan

Selasar Mendidik Anak Saling Memaafkan Oleh: Irfan Fatoni Ssi Mpd Guru MTsN Takeran, Magetan

awal dari anarkisme dan kerusuhan. Untuk mengatasai hal tersebut Pemprov Jatim memakai kebijakan partisipatoris. ”Calon korban diajak bicara dan diberi ruang waktu. Memang harus sabar dan memakan waktu, tapi dengan begitu mereka merasa diorangkan,” terang Gubernur. Demokrasi partisipatoris diimplementasikan dengan mengikutsertakan kalangan badan eksekutif mahasiswa (BEM), lembaga swaaya masyarakat (LSM), dan organisasi politik. Mereka diajak duduk bersama dalam menyusun rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD). ”Sudah beberapa tahun ini pagar kantor Gubernur tidak lagi dijebol, karena mereka tidak usah panas-panas lagi. Meraka akan

uatu ketika ada seorang guru yang meminta muridmuridnya untuk membawa satu kantung plastik bening ke sekolah. Lalu, ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, untuk setiap orang yang tak mau mereka maafkan. Mereka diminta untuk menuliskan nama orang itu, dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban. Mereka diminta untuk membawa kantung

S

diterima dengan baik, bahkan diajak untuk menyusun kebijakan. Di sini dibutuhkan kompetensi pemimpin, bukan pemimpin yang terkenal tapi tidak kompeten,” terangnya. Demikian pula masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), Gubernur menyatakan TKI yang bermasalah adalah TKI yang tidak disalurkan melalui perusahaan jasa TKI (PKKI) yang sah. Kebanyakan dari mereka pergi ke daerah lain dengan memalsukan kartu penduduk (KTP), sehingga status mereka menjadi TKI ilegal yang tidak mendapat advokasi dari kedutaan besar (kedubes). ”Oleh sebab itu perlu sosialisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui balai latihan kerja (BLK) sebagai solusinya. Tidak bisa

bening itu siang dan malam. Ke mana saja, harus mereka bawa, selama satu pekan penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan kondisi kentang itu makin tak menentu. Banyak yang membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Akhirnya, waktu satu pekan itu selesai. Dan, semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus menerus. Pekerjaan tersebut, setidaknya,

sekadar melarang. Jangka pendek kedubes agar lebih giat lagi mengecek warga negara di negara lain untuk diberi advokasi,” papar Soekarwo. Dalam diskusi tersebut Ketua DPRD Provinsi Jatim, Imam Sunardi, mengusulkan dibentuk lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di DPRD. ”Dengan begitu masyarakat merasa terayomi oleh wakil mereka,” terangnya. Tentang kunjungan kerja Wantimpres, Widodo AS, mengatakan, kegiatan ini khusus untuk mengkaji pengelolaan dan implementasi aman dan damai di daerah-daerah. Hal tersebut dilatarbelakangi fenomena kecenderungan anarkis dan tindak kekerasan yang terjadi di Tanah Air.

PENGISIAN ELPIJI ILEGAL

ERIK PURNAMA PUTRA/REPUBLIKA

Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Coki Manurung menanyakan cara memindahkan gas elpiji dari tabung ukuran 3 dan 12 kilo gram ke tabung mini ukuran 220 gram kepada tersangka, Soeyani. Bersama temannya, Vernandes Moa, Soeyani didakwa melanggar Pasal 24 jo Pasal 13 (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

■ ed: wardianto

memberikan hikmah spiritual yang besar sekali buat anak-anak. Sukaduka saat membawa kantung yang berat, akan menjelaskan pada mereka, bahwa membawa beban itu sesungguhnya sangat tidak menyenangkan. Memaafkan, sebenarnya, adalah pekerjaan yang lebih mudah, daripada membawa semua beban itu ke mana saja kita melangkah. Ini adalah sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan dendam yang kita genggam terus menerus. Getir, berat, dan meruapkan aroma yang tak sedap, bisa jadi, itulah nilai

yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian. Sering kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu adalah juga hadiah buat diri kita sendiri. Hadiah, untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, rasa dendam, rasa amarah, dan kedengkian hati. Perihal dalam meminta maupun memberi, adalah hal sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan keberanian dan pengorbanan harga diri untuk minta maaf, terlebih lagi untuk memaafkan. Memaafkan apalagi

melupakan, lebih sulit dilakukan khususnya oleh anak-anak. Sebagai orang tua, Anda bisa mengajarkan pada anak dan memberi contoh. Jika Anda berbuat salah, cepatlah minta maaf. Sebaliknya jika Anda sudah memaafkan, biasakan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang tersebut. Ketika memaafkan kesalahan, Anda tidak hanya membantu orang itu, tapi juga meringankan beban diri sendiri. Dengan memaafkan, kita bisa menjalani hidup lebih positif dan tidak terbebani rasa marah. Jangan hanya menungggu Lebaran tiba! ■

bisnis ekonomi & bisnis

14

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

WTO Bentuk Panel Rokok Keretek JAKARTA — Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) resmi membentuk panel penyelesaian sengketa rokok keretek beranggotakan tiga orang dari negara netral. “Pembentukan panel itu dikabulkan dan telah dibentuk panel beranggotakan tiga negara,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, Selasa (21/9). Tiga anggota panel itu berasal dari Kosta Rika, Jepang, dan Uruguay. Menurut Mendag, ahli dari negara-negara ini

>> kilas << memiliki pengalaman menangani kasus-kasus di WTO meski belum pernah secara khusus menangani sengketa rokok keretek. “Akan ada lima sampai enam pertemuan panel dalam waktu enam bulan.” Pembentukan panel di WTO terkait dengan keputusan Amerika Serikat melarang impor rokok beraroma dengan alasan kesehatan lewat Tobacco Control Act. Akibat ketentuan di undang-undang tersebut, ekspor rokok keretek Indonesia ke AS terganjal. Padahal, rokok mentol, yang juga merupakan rokok beraroma, tidak dilarang. Mendag mengatakan, tindakan AS itu lebih merupakan diskriminasi dan pemerintah akan memperjuangkan agar larangan impor itu dicabut.  shally pristine, ed: wachidah handasah

Indonesia Gaet Suzuki untuk Mobnas JAKARTA — Pemerintah menggagas pembuatan mobil nasional (mobnas) dengan cikal bakal green car dari Suzuki. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pengembangan mobnas ini melibatkan mitra lokal sehingga terjadi transfer teknologi di semua bidang. Secara bertahap porsi penguasaan mitra lokal versus Suzuki dalam mobnas ini diharapkan sekitar 90:10. “Produksinya dibuat di Indonesia, mulai dari

engine,” katanya, Selasa (21/9). Menperin mengatakan, Indonesia mensyaratkan beberapa kriteria teknis mobnas dengan harga terjangkau ini, yaitu berkapasitas mesin 1.000 cc dan tingkat konsumsi bahan bakar 22 kilometer per liter. Mengenai kriteria teknis ini, pihaknya masih akan membahasnya dengan Suzuki. “Sebelum ini, Suzuki sudah bekerja sama membangun mobnas dengan beberapa negara, salah satunya Pakistan,” katanya. Menperin juga menawarkan Indonesia sebagai basis produksi green car Suzuki, termasuk green car yang diekspor ke pasar global.  shally pristine, ed: wachidah handasah

Impor Redam Gejolak Harga EH Ismail

Perlu strategi besar untuk menjawab tantangan kondisi perberasan saat ini. JAKARTA — Meski beras di dalam negeri cukup berlimpah, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor beras. Keputusan ini sejatinya bertujuan untuk meredam kondisi psikologis masyarakat terhadap ketersediaan pangan. Hal itu dikatakan pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dahrul Syah, kepada Republika, Rabu (22/9). Bila dilihat dari aspek produksi, menurut Dahrul, ketersediaan beras di dalam negeri sebenarnya relatif berlimpah dan aman untuk memasok kebutuhan masyarakat. Bahkan, Angka Ramalan II Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada akhir tahun ini bakal surplus beras 5,6 juta ton. Namun, komoditas beras di Indonesia sangat berbeda dengan beras di luar negeri. Di Indonesia, beras telanjur menjadi komoditas dengan tingkat resistensi politik yang tinggi. “Sehingga sangat sensitif, begitu masyarakat mengira ada ke-

kurangan, langsung harganya tidak stabil dan kondisi politik ekonomi pun langsung terpengaruh.” Menurut Dahrul, fenomena yang terjadi saat ini adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap data yang dimiliki pemerintah. Walaupun Aram II BPS menyebutkan bakal terjadi surplus, faktanya harga beras masih melambung tinggi. Ditambah lagi ketidakmampuan Bulog menyerap beras. Petani telanjur dianggap sebagai gejala langkanya beras di tingkat produksi. Dahrul berpendapat, impor beras yang hanya bertujuan untuk menenteramkan keraguan masyarakat harus tetap dikritisi sebagai kebijakan yang tentatif. Ke depannya, pemerintah hendaknya mempunyai strategi

besar yang permanen untuk menjawab tantangan kondisi pangan atau perberasan seperti saat ini. Sementara itu, Menteri Pertanian, Suswono, ketika dikonfirmasi kembali soal kebijakan impor beras ini mengatakan, alternatif impor beras bukan didasari atas merosotnya produksi padi. Pertimbangan impor sangat dipengaruhi pertimbangan pemberian jaminan kepada masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Dikatakannya, rencana impor beras juga tidak berarti pemerintah gagal mempertahankan swasembada beras yang dicapai sejak 2008 lalu. “Jadi kita tetap swasembada tahun ini. Kan impornya juga tidak banyak-banyak, secukupnya saja.”  ed: wachidah handasah

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

KONTRAK BARU ELNUSA Suasana di kantor pusat PT Elnusa Tbk, Rabu (22/9). Elnusa memperoleh kontrak baru senilai 24,48 juta dolar AS melalui salah satu unit bisnisnya, Geoscience Services. Proyek ini berlokasi pada dua blok di wilayah Papua Barat.

Kertas RI Kena Bea Masuk Ganda di AS Shally Pristine WASHINGTON –– Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mengenakan bea masuk (BM) baru untuk jenis kertas lapis khusus dari Cina dan Indonesia. Bea masuk baru ini diterapkan setelah pihak AS menemukan bukti subsidi dan dumping yang tidak adil terhadap produk impor tersebut. “Departemen Perdagangan menemukan bahwa produsen atau eksportir Indonesia telah menjual kertas lapis khusus dengan margin 20,13 persen,” demikian bunyi keterangan pers Departemen Perdagangan AS, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (21/9).

Tahun lalu, nilai impor kertas dari Indonesia sekitar 62 juta dolar AS. Sementara itu, nilai impor kertas dari Cina sekitar 280 juta dolar AS dengan kisaran margin 7,6-135,83 persen. Terkait dengan hal itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ernawati mengatakan, saat ini, pihaknya baru mendapatkan lembar data yang menerangkan perhitungan tingkat dumping dan subsidi dari perusahaan Indonesia. AS baru memberikan keputusan finalnya pada 4 November mendatang. “Sekarang dalam tahap preliminary,” katanya melalui pesan singkat, Rabu

(22/9). Rencana pengenaan bea masuk tersebut, kata Ernawati, telah mengganggu ekspor kertas Indonesia ke AS. Eksportir kertas yang terkena penyelidikan subsidi dan dumping itu telah menghentikan ekspor ke AS sejak November lalu. Sebab, AS juga menuduh kedua produsen kertas tersebut melakukan dumping dan dikenakan BM ganda. Ditemui terpisah, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, belum bisa berkomentar banyak. Dia berjanji akan menyikapi hal ini dengan hatihati, namun tetap mengadvokasi industri domestik di pasar internasional. “Saya harus hati-hati

menyikapnya, tetapi kita akan segera menganalisis dengan Kemendag,” ucapnya. Namun, kata dia, sejauh ini belum terlihat dampak yang signifikan akibat penerapan bea masuk baru di AS tersebut terhadap industri kertas di Tanah Air. Sebelumnya, AS menuding dua unit usaha Sinar Mas Grup, yaitu pabrik kertas PT Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper, bersalah atas tuduhan subsidi negara (countervailing duties). AS menyebutkan, kedua perusahaan itu mendapat subsidi negara lewat kebijakan Hutan Tanaman Industri.  ed: wachidah handasah

ekonomi & bisnis

syariah

REPUBLIKA

indonesia islamic index

>> bursa syariah << Rabu (22/9)

DJIM DJIGRC DJIMTR DJI100X DJMY25D IMXL DJICHKU

1.989,28 1.577,83 3.270,24 2.144,66 849,49 2.038,51 1.595,36

5,68 4,70 17,22 10,95 2,25 3,83 0,20

Rabu (22/9) 1.567.200

520.00 515,69

514,46

1.567.200

B

1.540.000

498,21

1.540.000 1.539.000

490,00

1.530.000 7/9

17/9

20/9

21/9

7/9

22/9

1,14

 ed: yeyen rostiyani

FAKTA ANGKA

1,6 triliun Perkiraan nilai aset keuangan syariah pada 2012 versi IFSB dan IDB, dalam dolar AS.

17/9

20/9

21/9

22/9

1,000 Sumber: Limas

syarakat di negara miskin pada umumnya lebih religius. Oleh karena itu, tambahnya, akan lebih mudah mendekati masyarakat dengan sesuatu yang sesuai kepercayaan mereka. Dari Afghanistan, dilaporkan bahwa bank sentral negeri ini juga berencana untuk mengeluarkan izin tiga bank syariah pertama di negaranya. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2008, outstanding kredit bank lokal di Afganistan menyumbang 3,5 persen dari produk domestik bruto. Sementara itu, pinjaman bank lokal di Senegal berkontribusi 25 persen dan Pakistan 46 persen. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), negaranegara Muslim berkembang menghindari perbankan sebagian disebabkan adanya larangan Islam terhadap bunga dan keterbatasan akses untuk mendanai pembiayaan proyek. Ekonom IMF, Patrick Imam, menilai pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi, produk, dan lembaga sesuai syariah untuk mengakselerasi perkembangan industri. “Perbankan syariah menyediakan akses keuangan bagi segmen populasi yang kurang mampu. Saat Anda menempatkan uang di bank syariah, maka bank itu akan memulai proses intermediasi keuangan, di mana dana akan disalurkan untuk diinvestasikan,” kata Imam.

Untuk yang ‘Lapar’ Investasi

1.557.200

512,87 514,01

510.00 500.00

1.563.200

1.560.000

Berharap pada Perbankan Syariah

S

Rabu (22/9)

1.570.000

Sumber: Dow Jones Indexes Dipantau 17.00 WIB

enegal, Pakistan, dan Afghanistan memang belum masuk kategori negara makmur. Untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya, ketiga negara yang mayoritas warganya Muslim ini memiliki pilihan sendiri. Mereka berpaling pada perbankan syariah. Ketiga negara itu mendorong penduduknya untuk mengajukan pembiayaan dan membuka tabungan di bank syariah. Direktur Utama SYM International Finance, Birahim Seck, mengatakan Senegal kini meninjau peraturan yang memungkinkan bank membuka unit syariah. “Senegal akan dapat menarik dana dari Timur Tengah dengan adanya sistem untuk memfasilitasi pembiayaan syariah,” kata Seck, yang dimuat laman Bloomberg, Rabu (22/9). Sekitar 94 persen warga Senegal belum memiliki rekening tabungan. Seck menambahkan, selama ini kurangnya regulasi dan pengetahuan yang mencukupi telah menghambat pertumbuhan Senegal. SYM International Finance sendiri membantu menarik investasi dari anggota Organisasi Konferensi Islam ke Afrika Barat. “Anda harus memiliki sistem kuat, sesuai lokasinya. Tapi, sebagian besar negara Afrika Barat belum memiliki regulasi yang memperbolehkan bank syariah beroperasi,” kata Seck. Sementara itu, Direktur Perbankan Syariah Bank Sentral Pakistan, Saleem Ullah, pun mendorong bank syariah untuk turut membiayai usaha kecil dan menengah (UKM), sedangkan Direktur Utama Dawood Islamic Bank Pakistan, Pervez Said, mengatakan ma-

>> nisbah <<

>> kurs dinar <<

530.00

DJIM: Dow Jones Islamic Market World Index DJIGRC: Dow Jones Islamic Market Greater China Index DJIMTR: Dow Jones Islamic Market Turkey Index DJI100X: Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index DJMY25D: Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index (USD) IMXL: Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index DJICHKU: Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index

Yogie Respati

15

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

ank dan perusahaan di Teluk Persia bakal ramai-ramai menerbitkan sukuk dengan total nilai emisi terbesar sejak kuartal III 2007 yang sebesar 5,7 miliar dolar AS. Nilai sukuk yang bakal terbit selama sisa 2010 ini diperkirakan 5,5 miliar dolar AS. Alasannya, untuk menjawab para investor yang ”lapar” akan alternatif investasi. ■

Sumber: Wakala Induk Nusantara

Pangsa Mini di Multifinance Yogie Respati

Saat ini pangsa multifinance syariah baru 1,3 persen. JAKARTA –– Aset perusahaan pembiayaan (multifinance) syariah masih di kisaran satu persen dari total aset multifinance nasional. Aset multifinance syariah tercatat Rp 2,6 triliun dari total aset nasional Rp 205 triliun. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam-LK), M Ihsanuddin, mengatakan, pertumbuhan multifinance syariah agak lambat. “Pangsa pasar multifinance syariah masih di kisaran 1,3 persen, karena masyarakat saat ini masih memilih-milih untuk menggunakan multifinance syariah. Sekarang ini bank syariah kan juga mulai berkembang dan bertambah,” kata Ihsanuddin seusai Infobank Multifinance Award 2010, Selasa malam (21/9). Dalam mengembangkan multifinance syariah, lanjut dia, pihaknya pun membuka kesempatan bagi perusahaan yang ingin mendirikan unit multifinance syariah maupun perusahaan multifinance syariah. “Namun, kami tidak memaksakan perusahaan untuk membuka multifinance syariah. Kalau ada yang ingin mendirikan unit multifinance atau entitas multifinance terpisah, kita berikan izinnya,” papar Ihsanuddin. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada perusahaan baru yang mengajukan izin ke Bapepam-LK untuk membuka multifinance syariah. Di antara perusahaan dan unit multifinance syariah exsisting saat ini adalah Al Ijarah Finance, Amanah Finance, Trihamas Finance, Federal International Finance, Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Man-

TAHTA AIDILLA

BAKAL NAIK DRASTIS

Sejumlah kendaraan roda empat dipajang di sebuah ruang pamer di Jakarta, beberapa waktu lalu. Seiring naiknya pembiayaan konsumer, penjualan mobil sepanjang 2010 diperkirakan naik drastis. Inilah peluang yang sedang dibidik multifinance syariah. dala Multifinance, dan Trust Finance Indonesia.

Tetap optimistis Meski harus bersaing ketat, perusahaan pembiayaan

syariah pun cukup optimistis dapat berkompetisi dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Direktur Utama Al Ijarah Finance (Alif), Herbudhi S Tomo,

mengatakan, lembaga keuangan syariah dapat berkancah di industri perusahaan pembiayaan dengan menyajikan kinerja keuangan yang baik.

Pasar Otomotif Jadi ‘Mesin’ asar kendaraan bermotor diprediksi masih menjadi motor pertumbuhan bagi perusahaan pembiayaan atau multifinance. Kendati menghadapi isu akan adanya pengurangan subsidi BBM dan pembatasan kendaraan bermotor, peluang pasar otomotif masih tetap terbuka. Direktur Biro Riset Infobank, Eko B Supriyanto, mengatakan volume penjualan kendaraan roda empat pada semester satu mencapai 370 ribu unit. Sampai akhir tahun diprediksi bisa mencapai 700 ribu unit. “Jika menyimak volume

P

penjualan kendaraan roda empat, pasar pembiayaan otomotif pada 2010 masih akan menjadi mesin pertumbuhan yang lebih kencang bagi multifinance,” kata Eko, Selasa malam (21/9). Penjualan mobil sepanjang 2010 ini diperkirakan naik drastis dibanding 2009 yang mencapai 486 ribu unit. Selain itu, lanjutnya, penjualan sepeda motor pun diproyeksikan bisa mencapai tujuh juta unit sepanjang 2010. “Diperkirakan banyak multifinance akan menggandeng bank untuk pembiayaan sepeda motor,” ujar Eko. Di sisi lain, paparnya, ka-

rena kepiawaian perusahaan pembiayaan dalam bisnis pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, bank juga akan mengajak multifinance untuk pembiayaan bersama maupun channeling. Meski krisis global 2009, pembiayaan 152 multifinance di Indonesia mencapai Rp 137,18 triliun, atau naik 2,84 persen dari 2008. Pertumbuhan pembiayaan ini ditopang jenis pembiayaan konsumen yang tumbuh 12,56 persen. Sedangkan jenis penbiayaan lain seperti leasing, factoring, dan kartu kredit menurun.  yogie respati, ed: yeyen rostiyani

“Dengan itu, jadi lembaga keuangan Islam ini bisa berkompetisi sehat dengan perusahaan pembiayaan lainnya,” kata Herbudhi, Rabu. Alif pun, lanjutnya, memperluas pasar dengan masuk ke ritel setelah selama ini dikenal hanya ke pembiayaan korporasi. Untuk menjangkau nasabah ritel, jelas Herbudhi, Alif akan berada di seluruh kantor cabang Bank Muamalat Indonesia pada 2011 sebagai bentuk kolaborasi dua perusahaan tersebut. Namun, tambahnya, untuk dapat lebih mendorong bisnis perusahaan pembiayaan setidaknya perusahaan pun diperbolehkan menerbitkan instrumen dana yang berjangka panjang, sehingga memudahkan pembiayaan ke sektor yang lebih luas, seperti pembiayaan pemilikan rumah. Beberapa waktu lalu Alif telah memperoleh dana Rp 250 miliar untuk pembiayaan otomotif dari Bank Muamalat.  ed: yeyen rostiyani

Informasi Pemasangan Iklan Jakarta: Hardi 9 2 5 9 3 3 8 3 , Lutfy 7 0 6 8 6 1 2 6 , Bandung: 022-4207671, Yogyakarta: 0274-544972, Surabaya 031-5017409

Kolom khusus produk properti terbaru dari

REPUBLIKA yang terbit setiap Kamis

investasi&global

16

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

IPO Garuda Ditunda Citra Listya Rini

Audit laporan keuangan Garuda belum tuntas. JAKARTA — Penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia, yang sebelumnya direncanakan pada November tahun ini, ditunda hingga Februari 2011. “Garuda paling lambat menyerahkan segala dokumen IPO ke Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) akhir tahun ini. Termasuk juga menyelesaikan laporan keuangannya, jadi tidak bisa masuk bursa akhir tahun ini. Paling lambat, kuartal satu 2011 baru bisa listed di bursa (Bursa Efek Indonesia),” kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Rabu (22/9). Soal penundaan IPO Garuda juga diungkapkan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN, Mahmudin Yasin, usai rapat bersama panitia kerja privatisasi BUMN di Gedung DPR, Jakarta, pada hari yang sama. “Kira-kira listing-nya

awal Februari 2011,” kata Yasin. Rencananya, lanjut dia, penawaran saham maskapai milik pemerintah itu akan dilakukan pada pekan kedua Januari 2011. Dijelaskan, langkah penundaan ini diambil karena pemerintah masih perlu menunggu audit laporan keuangan perusahaan untuk September 2010. Lamanya proses audit ini, kata dia, karena banyaknya anak usaha yang dimiliki Garuda. Selain itu, kata Yasin, perseroan selama ini belum pernah melakukan aksi apa pun sehingga ini merupakan kali pertama laporan keuangan Garuda diaudit secara menyeluruh. Sebelumnya, PT Garuda Indonesia menjadwalkan roadshow ke sejumlah negara pada November 2010. Hal itu terkait rencana perusahaan melepas kepemilikan saham ke publik melalui proses penawaran umum terbatas. Lewat penjualan saham ke publik ini, Garuda menargetkan bisa memperoleh dana sekitar 300 juta dolar AS.

Tak masalah Terkait penundaan IPO ini, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan, tak masalah jika IPO batal di-

laksanakan tahun ini mengingat laporan keuangan Garuda belum tuntas diaudit. Namun, pihak Garuda memastikan akan tetap melaporkan dokumen pendukung pelaksanaan IPO-nya ke Bapepam-LK pada November tahun ini. Hal tersebut ditegaskan Direktur Keuangan ad-Interim Garuda, Elisa Lumbantoruan, kepada Republika, Rabu. Lebih lanjut, ia menuturkan, berdasarkan saran Deloitte Indonesia, yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan Garuda serta analisis pihak terkait, pelaksanaan IPO memang lebih efektif pada akhir Januari atau awal Februari 2011 karena para investor banyak yang libur pada akhir tahun. “Nah, yang bagus itu menggelar roadshow di bulan Januari, kemudian listing pada akhir Januari atau awal Februari (2011),” jelas Elisa.  antara ed: wachidah handasah

FAKTA ANGKA 300 juta dolar AS Dana yang ditargetkan bisa diperoleh Garuda dari IPO.

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

PAKTA ANTISUAP

Menteri BUMN Mustafa Abubakar (ketiga dari kanan) bersama sejumlah pimpinan perusahaan BUMN, BUMS, MNC, dan Kadinda menghadiri acara penandatanganan Pakta Antisuap yang digagas Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) di Jakarta, Rabu (22/9).

Mandiri Kejar Tenggat Oktober Palupi Annisa Auliani JAKARTA –– Persetujuan DPR akan menentukan apakah rights issue Bank Mandiri. Jika persetujuan belum dikantongi hingga Oktober, maka rights issue akan tertunda hingga 2011. “Kami menggunakan laporan keuangan Juli 2010. (Rights issue) paling lambat 135 hari setelah laporan audit yang digunakan (sebagai acuan),” papar Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, Rabu (22/9). Jika tetap menggunakan

laporan 31 Juli 2010, sebut dia, maka rights issue bank ini maksimal digelar 13 Desember 2010. “Inilah mengapa persetujuan DPR itu sangat penting,” kata Zulkifli. Bank Mandiri berharap persetujuan DPR bisa dikantongi maksimal di awal Oktober 2010. Jika sudah ada persetujuan tersebut, proses berlanjut ke pendaftaran di Bapepam-LK, penerbitan peraturan pemerintah (PP), dan prosedur lainnya. Bank pelat merah ini juga berencana menggelar road show ke beberapa negara

terkait rencana penawaran saham ini. Zulkifli mengatakan, negara tujuan road show tidak berdasarkan ada atau tidaknya kantor cabang mereka. “Pemegang saham kami (sekarang) banyak di Singapura, Hong Kong, London, dan New York. Mungkin kami akan ke sana,” kata dia. Tapi, Zulkifli menegaskan, masalah road show belum selesai dikaji. “Yang terpenting mengejar persetujuan DPR dulu,” ujar dia. Pasalnya, jika izin tidak dikantongi pada Oktober

2010, maka rights issue Bank Mandiri harus mundur sampai pertengahan Februari 2011. “Karena menggunakan laporan keuangan September 2010,’’ ujar dia. Bank Mandiri berencana menawarkan 2,36 miliar lembar saham mereka lewat rights issue. Dengan penawaran ini, kepemilikan saham pemerintah akan turun menjadi 60 persen dari semula 66 persen. Mengacu nilai saham sekarang, aksi korporat Bank Mandiri akan mendulang dana belasan triliun rupiah.  ed: yeyen rostiyani

Class Ad

Halaman >>

Iklan baris & Kolom

REPUBLIKA

19

Kamis > 23 September 2010 VMM RENT CAR, Innova'08, Avanza, Kj Kapsul, Panter, Pick Up, harga ekonomis Hub: 70111137, 5383191, 081210111137 1008/B0061 - 3

OTOMOTIF MOBIL DICARI CHARYN MBL BELI MBL PU, Box, Truk, Bis, Mbus, sdn, Jeep, Mtsbs, Tyt, Szk, Iszu, dll, Rsk/Nabrak Dbeli. 70728139/91133329/08121256666 1008/B0064 - 3

MOBIL DISEWAKAN VMM RENT CAR, Innova'08, Avanza, Kj Kapsul, Panter, Pick Up, harga ekonomis Hub: 70111137, 5383191, 081210111137 1009/B0034 - 3 JASMINDO RENT CAR,APV Avanza, Innova, Elf semua th baru.Harga murah + sopir pglmn 021.70807300, 08128738700,087770047099 1009/B0035 - 3 KOPERASI Baitul MAAL M Swk APV, Inv, Sdn, Elf 5sit, Avanza+spr sw 25-50rb/jm min 8 & 10 jm trm krjsm 5494061, 53678458, 08128001438 1009/B0022 - 3

PROPERTI ARSITEKTUR ARCHITEC ISLAM MODERN Insya Allah Mendesign, Melks Bangun Baru, Renov, Rumah, Ruko, Sekolah dll. biaya murah hub. 021.95203099 CV.BATUWOKA. Disain Ars (CAD) 5rb/m2,RAB Rmh, Ruko, Msjd,sklh,dll, pkt krja + 3D free Urs IMB 200Rb: 021 -5325110 /021-99494237 1009/B0031 - 3

TELEKOMUNIKASI ANTENA/PARABOLA "ANTENA SOLUTION" 4675300083472200 Antena 100rb, prbl+300ch 1,5jt oke/Tlkm/indvsn, yes/top TV, prll 2-10tv lbr Bk Sejbdtbk 1008/B0088 - 3

AL-AMIEN AQIQAH Sedia Kambing Hrg Mulai 500Rb Masak Aneka Menu, Grts Krm Potong & 50 Buku Risalah Aqiqah.7509991/68434577 1008/B0072 - 3

BTH MENDESAK 25 P/W 30-69TH, Krj ktr Haji + Umroh,Inc 4,5jt/bln.utk ek. PHK, Pensiun, Rosmayanti. 02194330560 - 081314679643

TRSEDIA KURMA Spanjang Tahun (ready stock 40 jenis kurma) Ph: 02186903789/ 02186900201,email: thamra @thamra.com/dutakarimah@gmail. com,website: www.thamra.com

AR-RAHMAN AQIQAH 021-32049426 / 89589393/ 89589393/ 7535062 sedia Kmbing Mlai 600Rb Msk Aneka Menu,Grts krm Potong,50 Buku Aqiqah & Souvenir 1009/B0011 - 3

PRIVAT/KURSUS

ASURANSI

PANTI ASUHAN ALKHAIRAN trm lyn Kambing Aqiqah & Sykrn pkt mkn dus BCA 63302030001. Mdr. 006005613181 T:08161636685-86903337 1009/B0007 - 3

RAGAM AGEN/PERWAKILAN

PRU SYARIAH TAB&ASR TRBK U/rwt Inp, Skt krs, Dn pddkn+ pnsn, Wrsn. Cr. Agn Kms+Bns bsr, Jln2 Ln, Tng Grts 081319956359, 94995153 1009/B0001 - 3

HEWAN KURBAN

LOWONGAN BTH GURU BIMBEL PARUH waktu.

AL ISHLAH AQIQAH sedia kambing siap masak & antar mulai 550rb / masak 250rb. gratis buku sertifikat Hub: 83666610 / 7828680/ 081511398283. www.alishlahaqiqah.com 1008/B0081 - 4

Sempoa, Mtk, IPA,Fisika.dll SD,SMP,

AL-AMIEN AQIQAH Sdia Kambing Mlai 600rb masak aneka menu,grts krm ptng&50 buku Risalah aqiqah. 0217509991-68434577-97734850 1009/B0017 - 3

DBTHKAN MARKETING Alat Kese-

NURSOBAH AQIQAH sdia kambing mlai 600rb grts 50bk aqiqah, Nsibox m.6,5rb. 8744866, 4586532, Depok info:nursobahaqiqah@ yahoo.com 1008/B0087 - 3

KURSUS KHUTBAH JUM'AT & IED LD.Fajrul Islam U/Muslimin Hub: 021. 47881415 pendaftaran Mulai skrng, blajar 09 Okt 2010 1009/B0033 - 3

BRILLIANT:MTK,Fis,Kim,Bio,Akun, Kom,Ing,Prnc,Mndr,Jrm,Jpng,Arab/ ngaji TOEFL, guru ke rumah/ kntr 78842131 / 98763201, 081808863974 1009/B0012 - 3

PENERJEMAH

SMA. Lok. Cignjur Jak-Sel. Email: [email protected]. 081514590457 1009/B0037 - 3

KARSA PNRJEMAH TERSUMPAH 7 Bhs.Leg:Dep.Keh/Lu/Not/ Kdtaan, Jl. Petojo Binatu Raya 29 A JakPus Ph.6322273/6320826/63869501/ Fax: 63855830, 08179135827

hatan, punya kendaraan,ulet, jujur & tngng jwb.Pusat Niaga Duta Mas Jl. Fatmawati 39 Blok C2 No.11-12

TOUR & TRAVEL

Jaksel 021-92119995 /0816 918 928 1009/B0027 - 3

MLM

HNYA DG 3,5JT BS BUKA Travel online ctk tkt lsg. www.klikmbc.co.id 021-52-28525/26 Franchise: 0816 705750 1009/B0018 - 3

Mhn kirim Materi Iklan Anda (PDF/TIF) ke Email : [email protected] & [email protected]

TAC PERTAMINA – PILONA PETRO TANJUNG LONTAR PENGUMUMAN LELANG Merujuk Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor KKS tanggal 4 September 2009, dengan ini diumumkan bahwa TAC PERTAMINA – PILONA PTL (PPTL), akan mengadakan PELELANGAN sebagai berikut : No. Lelang Judul lelang

: PPTL/TND-011/2010 : Sewa 6 Set Pumping Unit C114D-147-74. Lokasi operasi untuk lapangan – Lahat, Sumatera Selatan : Usaha Menengah : Jasa Lainnya : Penyewaan peralatan kerja/produksi/kontruksi (C.00.15)

Golongan Bidang pekerjaan Sub Bidang

I. PROSEDUR PENDAFTARAN: 1. Tempat Pendaftaran : Cyber 2 Tower Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan,12950. 2. Waktu Pendaftaran : Tanggal 24, 27, dan 28 September 2010 (Pukul 07.30 – 15.30 WIB) (Pendaftaran sesudah tanggal dan jam tersebut tidak diterima)

Sinusitis Makin Terkikis

M

arkus Sanglir, warga Jalan Kasturi, Mampang – Depok, kini usianya sudah lima puluh dua tahun, sejak sepuluh tahun lalu penyakit mulai mendatanginya. “.........dua penyakit yang mendatangi saya semuanya sangat mengganggu. Pertama, adalah diabetes dan kedua adalah sinusitis yaitu keluarnya lendir dari hidung saat pagi hari atau saat udara dingin...” ujar Markus mengawali percakapan. “...bahkan saya pernah dua kali dioperasi karena diabetes...” tambah Markus, pegawai swasta dari Depok ini. Berbekal informasi dari teman dan saudara, Markus mencoba mengatasi penyakitnya itu dengan Gentong Mas. Seminggu setelah rutin mengkonsumsi Gentong Mas, manfaat Gentong Mas sedikit terasa. “.......sekarang Sinusitis jauh mereda....walaupun belum diperiksa lagi, saya yakin kadar gula darah juga mulai menurun ...hal ini ditandai dengan meningkatnya kebugaran tubuh seusai minum Gentong Mas...” ujar Markus senang. Kini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Markus tetap rutin mengkonsumsi Gentong Mas. “.....saya berharap sinusitis cepat teratasi dan kadar gula saya kembali normal.....selain itu, rasa Gentong Mas juga lezat dan cocok buat lidah Indonesia...” ucap Markus menutup perbincangan. Gentong Mas adalah suple-

men herbal dengan bahan utama Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) yang terbukti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan maupun bagi penderita gangguan kesehatan. Gentong Mas mengandung Fiber dan Magnesium pada Gentong Mas mampu mencegah Diabetes dengan cara menormalisir kadar gula darah. Chromium pada Gentong Mas memperlancar metabolisme gula darah dan mengatur kepekaan sel terhadap insulin. Selain itu Gentong Mas memiliki indeks glisemik yang sangat rendah yaitu hanya 35, sehingga mampu menjaga dan merawat pankreas tetap berfungsi dengan baik. Gentong Mas juga mengandung Ascorbic Acid, yang bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi flu, dan Thymohydroquanone yang efektif dalam menghilangkan alergi dan pilek. Gentong Mas juga mengandung Nigellone yang dapat membersihkan saluran pernafasan. Untuk hasil maksimal, jalankan juga pola hidup sehat seperti olah-raga teratur, mengurangi rokok dn banyak minum air putih. Gentong Mas dibuat tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, sehingga aman dikonsumsi. Manfaat bagi kesehatan dan kelezatan rasanya membuat permintaan masyarakat akan Gentong Mas terus meningkat.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 021 70804636 / 081381658919 kunjungi www. gentongmas.com. Bagi anda yg membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek / toko obat terdekat atau hubungi : Jakarta Pusat (021) 71503671 Jakarta Selatan (021) 71201834, Jakarta Barat (021) 71537244, Jakarta Timur (021) 71503618, Jakarta Utara (021) 37460843 Bekasi (021) 704-95100, Depok (021) 37713090 , Kota Tangerang (08121926-9571), Tangerang Selatan (0812-10344355), Kab. Tangerang (081279066628), Bogor (0852210 19518), Cirebon (0812-2169618), Banten (0818474322), Jawa Barat (081394689449), Jogja karta (081320001013) Jawa Timur (08131 6821146), Bali (08133 7571457) Lampung (0812-10883349) Sumatra Selatan (081323017741) Bengkulu (085-273023491) Jambi (0813 66971641) Sumatera Utara (081384777717) Riau (0813 8765-0717)Aceh (0813-62900792) Kalimantan Timur (08522 398 27-05) Sulawesi Selatan (0813222 62366) Sulawesi Tenggara (08-131495 2303) Kaliman tan Selatan (08125 0980 570) Kalimantan Barat (081 3761 79880) Kalimantan Tengah (0813 4638 2718), Sumatra Barat (0812 833 07337) NTB (081338 3556 61). G Depkes:P – IRT : 812.3205.01.114 www.gentongmas.com

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI: Untuk mengikuti lelang ini, Calon Peserta Lelang harus menyerahkan secara langsung fotocopy dokumen di bawah ini (dibundel rapih), dengan urutan sbb: 1. Surat Permohonan (asli dan dibuat di atas kop surat perusahaan) untuk mengikuti lelang yang ditandatangani oleh Direktur atau kuasa Direktur (sertakan surat kuasanya); 2. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan dilengkapi SK Kehakiman; 3. Surat Keterangan Domisili/SITU yang masih berlaku; 4. Daftar Susunan Kepemilikan Saham (dibuat di atas kop surat perusahaan); 5. Daftar Susunan Pengurus terbaru perusahaan (dibuat di atas kop surat perusahaan) serta copy tanda pengenalnya); 6. NPWP dan PKP terbaru; 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 8. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Migas yang masih berlaku sesuai dengan sub bidang yang dilelangkan; 9. Bukti pembayaran PPh Ps. 29 tahun 2009 (Form 1771, SSP & Bukti Penerimaan Surat); 10. Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yaitu periode : Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010 (SSP dan Bukti Penerimaan Surat); 11. Neraca Perusahaan dan Laporan Laba-Rugi tahun 2009 yang telah diaudit akuntan publik.; 12. Berpengalaman dalam bidang pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dengan melampirkan copy Kontrak dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 13. Surat Pernyataan di atas meterai Rp. 6000,- bahwa: - Bahwa perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan; - Bahwa perusahaan kami tidak bangkrut; - Bahwa kegiatan usaha kami tidak sedang dihentikan; - Bahwa pengurus perusahaan kami atau direksi perusahaan termasuk kuasanya tidak sedang menjalani sanksi pidana; - Bahwa perusahaan kami atau direksi perusahaan termasuk kuasanya tidak dalam keadaan bersengketa yang melibatkan BPMIGAS, PERTAMINA dan afiliasinya; - Kesanggupan untuk memberikan janji/komitmen untuk mencapai besaran TKDN pada akhir pelaksanaan Kontrak, minimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen); - Bahwa kami menjamin kebenaran dokumen-dokumen perusahaan yang disampaikan baik dalam tahap prakualifikasi maupun tahapan proses pengadaan berikutnya. Hanya Perusahaan yang memenuhi syarat / lulus prakualifikasi yang akan diundang untuk mengambil Dokumen Lelang. Jakarta, 23 Septmber 2010 T.A.C. PERTAMINA – PILONA PTL PANITIA PENGADAAN

TAC PERTAMINA EP – BWP Meruap PENGUMUMAN LELANG Merujuk Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 007/REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor KKS tanggal 4 September 2009, dengan ini diumumkan bahwa T.A.C. PERTAMINA EP – BWP Meruap, akan mengadakan PELELANGAN sebagai berikut: No. NO. LELANG 1.

BWPM/OCTG - 0295/10-T

JUDUL PENGADAAN CASING & TUBING (OCTG)

KUALIFIKASI

KLASIFIKASI

USAHA BESAR (B)

SELUBUNG SUMUR, PIPA PRODUKSI DAN KELENGKAPANNYA (A.01.02)

I. WAKTU & TEMPAT PENDAFTARAN : Waktu Pendaftaran: 24, 27 dan 28 September 2010 (Selama Hari Kerja Jam 07.30 – 15.30 WIB) Tempat : T.A.C. PERTAMINA EP – BWP MERUAP CYBER 2 TOWER, 27th FLOOR, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5 KAV. 13, JAKARTA 12950. Telepon : (021) 2902 1619 (Hunting) ; Faks : (021) 2902 1632 II. SYARAT PENDAFTARAN : 1. Surat Permohonan (asli dan dibuat di atas kop surat perusahaan) untuk mengikuti lelang yang ditandatangani oleh Direktur atau kuasa Direktur (sertakan surat kuasanya); 2. Copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan dilengkapi SK Kehakiman; 3. Copy Surat Keterangan Domisili/SITU yang masih berlaku; 4. Copy SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Migas yang masih berlaku. 5. Daftar Susunan Kepemilikan Saham dalam persentase (%) (dibuat di atas kop surat perusahaan); 6. Daftar Susunan Pengurus terbaru perusahaan (dibuat di atas kop surat perusahaan) serta copy tanda pengenalnya; 7. Copy NPWP dan PKP terbaru; 8. Copy Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidangnya yang masih berlaku; 9. Copy Bukti pembayaran PPh Ps. 29 tahun Tahun 2009 (Form 1771, SSP & Bukti Penerimaan Surat); 10. Copy Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yaitu periode bulan : Mei 2010, Juni 2010 dan Juli 2010 (SSP dan Bukti Penerimaan Surat); 11. Copy Neraca Perusahaan dan Laporan Laba-Rugi tahun 2008 atau 2009 yang telah diaudit oleh akuntan public beserta opininya; 12. Berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut diatas dengan melampirkan 3 (tiga) Copy Kontrak/PO dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; 13. Surat Pernyataan TKDN diatas materai Rp. 6.000,- untuk menyatakan lokasi pembuatan dan jenis-jenis komponen dalam negeri dari barang yg akan ditawarkan. 14. Surat Pernyataan (asli) di atas meterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa: - Peserta Lelang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana. - Perusahaan dan Pengurus Perusahaan tidak sedang terkena sanksi/skorsing dari Pertamina berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku. - Semua informasi yang diberikan adalah benar. Semua dokumen tersebut di atas agar dijilid rapi dan disusun sesuai urutan di atas. Hanya Perusahaan yang memenuhi syarat/lulus prakualifikasi yang akan diundang untuk mengambil Dokumen Pengadaan. Jakarta, 23 September 2010 T.A.C. PERTAMINA EP – BWP Meruap PANITIA PELELANGAN

kabar jatim ESDM Sumenep Petakan Zona Air Bersih SUMENEP --- Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep tengah melakukan pemetaan zona wilayah air bersih. Selama ini di Kabupaten Sumenep belum ada peta zona air yang ada di perut bumi Sumenep, sehingga belum diketahui kandungan air yang ada didalamnya dan lokasinya. "Sebab pada satu sisi Sumenep melimpah airnya dan pada daerah lainnya mengalami kekurangan air. Sehingga kami memang buta soal zona air Sumenep,

18

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

REPUBLIKA

>> kilas << Gubernur Minta tak Musuhi PKL

karena kami belum pernah melakukan penelitian atau survey tentang itu " ungkap Kepala ESDM Kabupaten Sumenep Drs Mohammad Fadillah Msi, kemarin. Masuknya teknologi pengeboran ke Sumenep, masyarakat dengan serampangan melakukan pengeboran. Sebagaimana di Kecamatan Bluto, saat ditemukan sumber air besar di sana, banyak sumber dan sumur di dekatnya yang mati. "Artinya metode pengeboran air harus diatur dengan baik, sehingga semua pihak bisa menikmati air dengan cukup " ujarnya. ESDM Sumenep menerima berbagai informasi dari lembaga penelitian menyebutkan, bahwa aliran air bawah tanah dari Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, alirannya menuju wilayah Sumenep. ■ k-1

SURABAYA --- Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta, pelaksanaan bazar rakyat tidak digelar di Surabaya saja. Tapi juga di kabupaten/kota lain di Jawa Timur. "Jangan musuhi para pedagang kaki lima, tapi beri mereka tempat. Hibahkan pula sebagian modal untuk mereka. Mereka juga pengusaha yang patut dilindungi. Saya sangat setuju pemikiran dan ide seperti ini. Pengusaha dapat menggandeng dan memberikan tempat serta memasarkan hasilnya," kata Gubernur saat membuka Bazaar Pojok Rakyat dan Bazar Rakyat

Carrefour Peduli UMKM di Rungkut Surabaya, kemarin. Dirut PT Carrefour Indonesia, Shafie Shamsudin mengatakan, salah satu tujuan digelarnya acara ini untuk menunjukkan kemitraan yang erat antara Carrefour dengan para UMKM. Gelar acara ini sesuai tema peringatan Hari Koperasi yakni Koperasi Bangkit untuk Kesejahteraan Rakyat. "Kami percaya bahwa koperasi adalah mitra strategis sebagai wadah untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan membangun usaha bersama," ujarnya. Gelar Pojok Rakyat merupakan program pengembangan UMKM Carrrefour. Konsep programnya dibagi tiga kategori yaitu non pemasok, berpotensi menjadi pemasok dan pemasok. ■ ed: wardianto

PT KL Konversi Gas ke Batu Bara Eko Hardianto

Pemerintah juga menunjuk PT KL untuk membangun unit pabrik gula (PG) baru.

JEMUR CANGKANG KEPITING

IMAM BUDI UTOMO/REPUBLIKA

Kholidi (39 tahun), warga Tambak Wedi, Surabaya, menjemur cangkang kepiting di pinggir pantai, Rabu (22/9). Cangkang kepiting kering untuk campuran bahan makanan ternak ini dijual kepada tengkulak dengan harga Rp 5.000 per kilogram.

PROBOLINGGO -- PT Kertas Leces (PT KL) Probolinggo terus mempertahankan eksistensinya dengan membangun dua unit ketel (boiler) batu bara. Pembangunan ketel merupakan program restrukturisasi pemerintah terhadap produsen pulp dan kertas. Biaya pembangunan proyeknya berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 175 miliar. "Tahun ini pembangunan ketel sudah bisa beroperasi, dan siap memproduksi kertas," ungkap Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu saat meninjau proyek di PT KL, Rabu (22/9). Pembangunan ketel untuk menyiasati ketergantungan perusahaan terhadap gas sebagai bahan bakar dikonversi ke batu bara. Pantauan di lapangan, dua unit ketel batu bara berkapasitas masing-masing 120 ton/jam, dan tekanan uap (steam) sebesar 44 bar dengan temperatur 4,400 celcius, kini telah bertengger di areal perusahaan. Sumber di lingkungan PT KL yang enggan namanya ditulis menyebutkan, alasan lain dilakukannya konversi, tak lepas dari pasokan gas yang hanya

Pembatasan Solar Bersubsidi Beratkan Nelayan Asan Haji SIDOARJO -- Rencana pemerintah membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) menuai protes. Sekitar 1.100 orang anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNIS) Sidoarjo, Rabu (22/9), kebijakan tersebut akan memberat mereka dalam membeli BBM solar. Ketua HNSI Sidoarjo, Muhamad Alimin Toba, mengatakan, kebijakan pembatasan solar bagi nelayan itu tidak berpihak pada rakyat kecil. Alasannya, biaya operasional untuk melaut akan semakin mahal. Sementara, pendapatan para nelayan masih kembang-kempis. "Harga solar bersubsidi saja yang dibeli nelayan selama ini Rp 5 ribu per liter masih sangat tingi. Kalau subsidi dihapus, harganya semakin mahal. Nelayan jelas susah untuk mengjangkau. Bisa-bisa pendapatan mereka habis untuk solar," tutur Alimin. Ia menyebutkan, rencana kebijakan itu atas permintaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Mi-

gas). BPH MIgas meminta PT Pertamina membatasi penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan maksimal 25 kiloliter per bulan demi menghemat pengeluaran subsidi dari APBN. Alimin meminta, kebijakan itu ditinjau ulang. Sebab, nelayan sering kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Sebab, selama ini, PT Pertamina tak memasok secara langsung solar bersubsidi untuk nelayan. Sehingga sejumlah nelayan mencampur solar dengan minyak tanah dengan harga yang lebih mahal. Dia juga merasa khawatir, rencana pencabutan subsidi solar itu membuat para nelayan tak bisa melaut. Itu berarti, pekerjaan mereka terancam. Padahal, para nelayan yang sebagian besar menggunakan perahu kecil itu menggunakan bahan bakar solar sudah bertahun-tahun. Mereka rata-rata membutuhkan sekitar 25-50 liter solar per hari. Itu pun, hanya bisa dimanfaatkan nelayan untuk melaut hingga kawasan selat Madura. ‘’Jadi, setiap hari mereka melaut hanya sejauh 12-15

mil dari bibir pantai,’’ paparnya.

Hasil tak menentu Apalagi, penghasilan mereka tak menentu, sangat tergantung cuaca. Bila cuaca buruk, ikan yang diperoleh merosot hingga 40 persen. Hal itu juga diakui Ketua Kelompok Nelayan Putera Samudra, Desa Gisik Cemandi, Syaiful Anam. Menurut dia, nelayan sering rugi jika dihitung dengan tenaganya. "Sebab, hasilnya sering hanya untuk menutup biaya operasional," ujarnya. Dia menjelaskan, bila cuaca jelek, pendapatan nelayan paling banyak Rp 45 ribu. Sebab, selama enam jam melaut hanya mendapat tangkapan satu kilogram udang. Pendapatan itu harus dibagi dengan temannya, setelah dikurangi biaya operasional, termasuk untuk membeli solar. Karena itu, pemerintah diharap tidak mencabut subsidi solar nelayan. Mereka juga berharap tidak ada pembatasan untuk solar para nelayan spaya tetap bisa melaut. ■ ed: ghufron

Oknum Camat dan BPN Terseret Kasus Prona Narwoto MADIUN -- Penahanan tiga oknum kepala desa (Kades) dalam kasus pungutan liar (pungli) untuk proyek nasional (prona) sertifikasi pertanahan 2009 diduga menyeret oknum camat dan petugas kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Madiun. Dugaan itu dilontarkan kuasa hukum dari ketiga kades itu, yakni Indra Priangkasa. Menurut Indra, ketiga oknum kades itu melibatkan Camat Wonoasri, Sawung Rehtomo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun, Dwihono Ismu Gunarso. ''Pungli yang dilakukan ketiga oknum itu juga diberikan kepada camat dan petugas BPN. Oleh karena itu, demi keadilan hukum semestinya oknum camat dan petugas BPN itu harus diperiksa juga,'' kata ndra Priangkasa kepada Republika, Rabu (22/9). Ketiga kades yang dijadikan tersangka dan dijebloskan ke tahanan

adalah Musolin (52 tahun), kades Plumpungrejo; AA Kuncoro (39), kades Wonoasri; dan Tukiran (49), kades Banyukambang. Pengakuan mereka, sudah disampaikan di hadapan penyidik Kejari Madiun bahwa uang hasil dibagikan untuk camat dan orang dari BPN. ''Soal jumlah uang yang dibagikan, saya tidak tahu pasti,'' ujar Indra. Namun ia merincinya bahwa masing-masing kades dalam prona tersebut mengutip uang Rp 400 ribu per orang. Padahal, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, mestinya gratis. Sedangkan pada saat itu jumlah pengurus sertifikat tanah di Desa Lumpungrejo terdapat 300 orang (senilai Rp 120 juta), Wonoasri terdapat 285 orang (Rp 114 juta), Banyukambang terdapar 126 orang (Rp 50,4 juta). Uang ratusan juta tersebut di antaranya diberikan kepada camat Wonosari dan petugas kantor BPN Kabupaten Madiun. Atas pengakuan itu, Indra meminta agar penyidik memeriksa mereka, agar diperoleh

kejelasan menyangkut aliran uang hasil pungli. Ditegaskan, camat maupun BPN adalah yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya kasus tersebut. ‘’Maka tak adil jika kadesnya kini sudah diperiksa bahkan kemarin sudah ditahan, tapi camat dan petugas BPN sama sekali tak disentuh,’’ ujar Indra. Camat Wonoasri Sawung Rehtomo yang dikonfirmasi Republika, kemarin, menolak pengakuan ketiga kades itu. Menurutnya, sampai saat ini setahunya sama sekali tidak ada setoran dari uang pungli. ‘’Saya tak pernah menerima dan tidak tahu-menahu dengan yang dimaksud mereka. Sehinga saya heran kok sekarang muncul tudingan seperti itu,’’ kata Sawung. Sementara pihak BPN yang berusaha dihubungi kemarin tak ada di tempat.Menurut Agus Setiawan, seorang petugas penerima tamu bahwa seluruh petugas BPN sedang di kantor BPN Provinsi Jatim. ■ ed: wardianto

mencukupi 50 persen dari yang dibutuhkan. "Karena pasokan gas kurang, sejak Maret 2005 produksi pabrik hanya 30 persen dari total kapasitas 600 ton per hari," kata dia. Jika nanti ketel batu bara bisa beroperasi, PT KL akan berhemat biaya energi hingga 94 dolar AS per ton kertas. Di lain pihak, seiring uji coba ketel, PT KL dikabarkan terpilih sebagai salah satu perusahaan yang dipercaya mengoperasikan salah satu pabrik gula (PG) baru yang akan dibangun pemerintah pada 2010 ini. Dipastikan, lokasi PG baru akan bersebelahan dengan pabrik kertas yang ada dan telah mendapat persetujuan Menteri BUMN. "Lokasi PG nanti di sisi selatan PT KL. Sudah mendapat restu dari menteri BUMN untuk menjadi PG yang terintegrasi dengan pabrik yang telah ada," kata Direktur Utama PT Kertas Leces Martoyo Sugandi, kemarin. Sedangkan terkait penyediaan lahan untuk tanaman tebu, Martoyo, mengaku sudah mendapat dukungan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. "Saat ini kami tengah mensurvey lahan di 24 kecamatan Kabupaten Probolinggo," lanjutnya.

Agro industrial complex Bupati Probolinggo, saat dihubungi Republika melalui telepon, membenarkan pernyataan Martoyo dan jajaran direksi PT KL. Kata Hasan, PTKL akan menjadi perusahaan

BUMN yang terintegrasi, seperti harapan Presiden SBY. "Ampas tebunya bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan baku. Jadi tidak perlu lagi ongkos kirim," kata Hasan Aminuddin. Kini PT KL menjadi salah satu dari tiga pabrik kertas BUMN, dan satusatunya di Jawa Timur. Atas keadaan ini bupati berharap gubernur Jatim ikut mendukung agar perusahaan ini menjadi Agro Industrial Complex berbasis tebu. Untuk diketahui, PT KL merupakan pabrik kertas tertua kedua di Indonesia setelah pabrik kertas Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Berdiri tahun 1939 dan mulai beroperasi tahun 1940 dengan kapasitas 10 ton/hari, memproduksi kertas tulis cetak dari bahan baku jerami yang menggunakan proses soda. Dalam perkembanganya kini telah berdiri empat Unit pabrik pulp dan kertas terpadu serta satu unit deinking plant. Pabrik ini memproduksi berbagai jenis kertas, seperti kertas tulis cetak (HVS, HVO, photo copy, dan lain-lain), kertas tisu (facial tissue, toilet tissue, napkin tissue), kertas koran dan kertas industri. Sayangnya dalam beberapa tahun terahir PT KL tengah dirundung banyak masalah. Terakhir Perusahaan Gas Negara (PGN) terpaksa memutus pasokan gas alam ke PT KL, karena pabrik kertas milik negara itu menunggak pembayaran gas sekitar Rp 41 miliar. Persoalan yang membelit PT KL adalah likuiditas berupa beban Rekening Dana Investasi dan Subsidiary Loan Agreement (SLA). ■ ed: wardianto

Retribusi Resto Mencekik BANGKALAN -- Penerapan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2010 yang mengatur pajak untuk rumah makan dan dan restoran dinilai memberatkan pebisnis makanan dan minuman. Dalam aturan itu disebutkan, tiap pemilik rumah makan dan restoran dengan omset Rp 150 ribu ke atas dikenakan beban pajak 10 persen. Pelaksanaan perda retribusi usaha untuk rumah makan dan restoran ini, sudah berlangsung tiga bulan. Ternyata, banyak pebisnis yang mengeluh dan terbebani. Pemilik warung "Serpang" H Amin, yang belokasi di Desa Burneh Kecamatan Burneh, mengatakan, penerapan perda retribusi sangat tidak berpihak kepada pebisnis. "Sepuluh persen itu keuntungan kami, jika kemudian yang sepuluh persen diambil untuk retribusi, artinya kami kerja bakti" ujarnya, Selasa (21/9). Menurutnya, jika sepuluh persen dibebankan pada kon-

HALAL BI HALAL

sumen, maka harga makanan akan mahal. Tapi, lanjutnya, itu beresiko akan bisa ditinggalkan konsumen karena tingginya harga jual makanan. Menurut penjual makanan khas Bangkalan itu, itu kini banyak pedagang makanan resto mengeluh dengan Perda tersebut. Sebab, kata dia, banyak pelanggannya yang protes karena harganya tinggi. Bahkan banyak yang tidak datang lagi ke restonya. "Akibatnya banyak pebisnis makanan yang menjual di bawah harga, dalam rangka mempertahankan usahanya. Kalau rame tidak ada masalah, tapi kalau pas sepi malah kami akan rugi dan ini bisa membuat usaha kami susah berkembang," ucap H. Amin dengan nada sendu. Ia meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali perda tersebut sebelum di undangkan. Karena, lanjutnya, bukan malah mensejahterakan masyarakat Bangkalan, tapi malah menjadi beban berat pengusaha. Apa-

lagi, pengusaha akan berpikir ulang membuka usaha rumah makan dan restoran. "Perda tersebut harus di kaji kembali dan mungkin diterapkan dengan bentuk lain yang sama sama menguntungkan. Kalau kami bisa berkembang, tentu nanti bisa merekrut karyawan dan menyerap tenaga kerja," terang H. Amin sambil menunjukkan blangko nota retribusi yang dari petugas pajak. Sementara itu Abd. Rofik, mantan Ketua Pansus II Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Bangkalan menilai perda itu cukup bagus dalam rangka meningkatkan PAD Bangkalan yang sampai saat ini dirasa kurang. Ketua Komisi B DPRD Bangkalan itu berharap keluhan tersebut sifatnya sementara, karena bersamaan dengan pengembangan Suramadu, niscaya akan menjadikan pengusaha makanan dan restoran akan tetap memperoleh keuntungan. ■ K1, ed: wardianto

HUMAS PEMPROV JATIM

Gubernur Jatim, Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, dan Sekdaprov Rasiyo menggelar acara halal bi halal dengan pegawai negeri sipil (PNS), Rabu (22/9). Acara itu juga dihadiri para kepala daerah dari berbagai kota di Jawa Timur.

REPUBLIKA

‡

‡

‡

Supanji tidak jelas kapan lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung, karena Hendarman Supanji tidak termasuk dalam Keppres Nomor 83/P Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum pengangkatan para anggota kabinet dan pejabat negara setingkat menteri. Di dalam bagian menimbang “Keppres Nomor 83/P Tahun 2009” disebutkan bahwa “bahwa berhubung masa jabatan Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009 berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009, dipandang perlu membubarkan Kabinet Indonesia Bersatu dan memberhentikan pada Menteri Negara dari jabatannya masing-masing”; 3HQJXMLDQ NRQVWLWXVLRQDOLWDV 3DVDO  D\DW   KXUXI G 88 16/2004 terhadap UUD 1945 sesungguhnya merupakan persoalan fundamental terkait dengan batas masa jabatan Jaksa Agung, di mana dikatakan “(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: (d) berakhir masa jabatannya; 'DODP EDJLDQ 3HQMHODVDQ 3DVDO  D\DW   KXUXI G 88 16/2004 dikatakan “cukup jelas”. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) a quo sungguh tidak jelas bilamana dikaitkan dengan kontrovesi “masa jabatan Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung” karena tidak jelas “kapan berakhir legalitas jabatan Hendraman Supanji sebagai Jaksa Agung sejalan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu”, lebih lagi Hendarman Supanji tidak lagi diangkat sebagai Jaksa Agung bilamana dikaitkan dengan Keppres Nomor 83/P Tahun 2009; .HWLGDNMHODVDQOHJDOLWDVMDEDWDQ+HQGDUPDQ6XSDQMLVXQJJXK merupakan persoalan serius terkait status hukum/legalitas dari tindakan Hendarman Supanji baik dalam kapasitas pribadi hukum sebagai “Jaksa Agung” dan maupun sebagai pemimpin tertinggi lembaga Kejaksaan.

4. Dr. Margarito Kamis ‡ $ZDO RUJDQLVDVL .HMDNVDDQ GLFLSWDNDQ .HMDNVDDQ WLGDN pernah dimaksudkan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif. Jaksa melaksanakan fungsi yang secara umum dipersepsikan berhimpitan atau berdekatan dengan kekuasaan yudikatif; ‡ 7LGDNDGDNHNXDVDDQ\XGLNDWLI\DQJNHUMDDWDXIXQJVLQ\D menuntut orang. Yudikatif meletakkan hukum dan menentukan hukum perselisihan; ‡ .HMDNVDDQ $JXQJ GDODP NRQWHNV QHJDUD KXNXP demokratis dan tata negara bukan bagian dari kekuasaan yudikatif dan tidak pernah berkarakter ganda; ‡ %XNDQQHJDUDKXNXP\DQJGHPRNUDWLVDWDXEXNDQQHJDUD hukum kalau tidak ada pembatasan kewenangan atau tidak ada pembatasan masa jabatan; ‡ 3DGD WDQJJDO  -XOL  .HMDNVDDQ $JXQJ GHQJDQ resmi dinyatakan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 30 Juli 1960, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 dan menyatakan bahwa sejak tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan Agung bagian menjadi Departemen Kementerian dan bagian dari kekuasaan eksekutif; ‡ 2OHKNDUHQDVHWLDSGDODPNHUDQJNDQHJDUDKXNXP\DQJ demokratis, jabatan itu memiliki masa dan pembatasan masa jabatan. Hal tersebut dalam kerangka negara hukum sebagai antitesa atau merupakan koreksi terhadap praktik negara-negara absolut atau pelaksanaan kekuasaan secara absolut; ‡ 0DVD MDEDWDQ -DNVD $JXQJ DGDODK  WDKXQ \DQJ ditentukan sejak pelantikan, karena jelas Jaksa Agung itu menjadi bagian dari Pemerintah dan diangkat bersamaan dengan Menteri-Menteri menjadi pembantu Presiden. Hitungan 5 tahun karena mengikuti masa jabatan Presiden. Patokan tersebut adalah masa jabatan Presiden yang analoginya sama dengan masa jabatan Menteri; ‡ .RQVHS PHUGHND GDODP -DNVD \DQJ PHUGHND DGDODK dalam urusan tuntut menuntut yang berkenaan atau berkaitan dalam konsep UUD yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan merdeka. 5. Prof. H. A. S Natabaya, S.H., L.L.M. ‡ 3URI /RJHPDQQ GDODP EXNXQ\D Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht. mengatakan, “in zijn sociale verschijningsvorm is de staat organisatie, een verband van functies. Met functie is dan bedoeld; een omschreven werkkring in verband van het gehel. Zijn heet, met betrekking tot de staat, ambt. De staat is ambtenorganisatie”; ‡ 1HJDUD DGDODK RUJDQLVDVL MDEDWDQ 'DODP PHPEDKDV mengenai masalah jabatan terdapat beberapa persoalan. Persoalan tersebut paling berkaitan cara menempati jabatan, bezetting van het ambt; ‡ 6HEDJDL VXEMHN KXNXP WDWD QHJDUD SRVLWLI ambt adalah pribadi, tetapi dia tidak bisa melakukan perbuatan tanpa ada orang yang mewakilinya. Itulah yang disebut dengan amtsdrager, pemangku jabatan; ‡ 'DODP KXNXP WDWD QHJDUD SRVLWLI ,QGRQHVLD EDQ\DN dikenal cara menempati jabatan, yaitu dengan cara penunjukan, dengan cara pengangkatan atau cara lain yang diatur dalam hukum positif, dan juga cara-cara seperti turun temurun dalam suatu kerajaan; ‡ $GD EHEHUDSD FDUD NHKLODQJDQ MDEDWDQ \DQJ GLVHEXW dengan ambt verlies. Hukum positif atau hukum tata negara positif mengatur kaidah-kaidah cara berakhirnya satu jabatan, antara lain berhenti atau bedankt, pemberhentian atau ontslag atau berakhirnya masa jabatan DÀRSHQ YDQ GH DPEWVWHUPLMQ Masalah dalam permohonan a quo adalah berakhirnya masa jabatan, ada DÀRSHQ YDQ GH DPEWVWHUPLMQ ‡ 7HUGDSDW NHKLODQJDQ SHUV\DUDWDQ PHQXUXW KXNXP DWDX verlies van wettelijke vereisten. Artinya, orang itu juga bisa hilang jabatannya itu sebagai amtsdrager apabila dia melanggar ketentuan undang-undang; ‡ 'DODP3DVDO88PHQHQWXNDQ³Jaksa Agung adalah pejabat negara, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Berart perolehan jabatan adalah dengan pengangkatan atau penunjukan oleh Presiden dan mengenai DÀRSHQ diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan, “Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, (a) meninggal dunia, (b) permintaan sendiri, (c) sakit jasmani dan rohani terus menerus, (d) berakhir masa jabatannya”; ‡ 7LGDN DGD PDVD MDEDWDQ \DQJ GLDWXU ROHK 88  Menurut beginselen van behoorlijke regelgeving (asasasas pembentukan perundang-undangan yang baik) yang diambil alih oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, setiap undang-undang itu harus mempunyai beberapa asas, antara lain menggenai: asas mengenai kejelasan tujuan, asas mengenai organisasi yang tepat (de juiste orgaan), asas mengenai dapat dilaksanakan (uitvoerbaarheid), dan het zekerheid beginsel, artinya undang-undang itu harus mengatur adanya kepastian hukum, kalau tidak ada kepastian hukum maka bertentangan dengan beginselen van behoorlijke regelgeving tersebut; ‡ 6HMDODQ GHQJDQ KDO WHUVHEXW GDODP SHPHULQWDKDQ yang baik juga harus memakai asas-asas mengenai pemerintahan yang baik algemene beginselen van behoorlijke bestuur. Dalam rangka good governance harus juga asas-asas ini diterapkan dan kepastian hukum rechtszekerheid, legal certainty dan hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945; ‡ 'DODP .HSSUHV 1RPRU 0 EHUEXQ\L “(a) menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasar Surat Keputusan Nomor 98/SK/KPU/2004 tanggal 4 Oktober 2004 telah menetapkan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. M. Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih untuk Periode 2004 sampai 2009 dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2004.” Artinya, masa berlaku Keppres terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Keppres adalah 2004 sampai dengan 2009. Dalam Keppres yang menjadi Jaksa Agung dengan kedudukan Setingkat Menteri Negara adalah Abdul Rahman Saleh, tetapi di dalam Keppres Nomor 31/P/2007 dalam menimbangnya mengatakan, “Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan upaya mewujudkan tujuan nasional dipandang perlu melakukan penataan dan penggantian beberapa Menteri Negara dan Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu yang telah diangkat Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P/2005.” Tetap ada penunjukan ke Keppres 187/M/2004 yang berarti ada masa berlaku 2004 sampai 2009. Dalam Keppres tersebut diberhentikanlah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan digantikan oleh Hendraman Supandji,

Kamis > 23 September 2010 >> Halaman

‡

‡

S.H., Jaksa Agung dengan kedudukan sebagai Menteri. Artinya, Hendraman Supandji hanya melaksanakan kewenangan atau sebagai amtsdrager sisa dari pada apa yang telah dilakukan oleh amtsdrager Abdul Rahman Saleh, maka masa jabatan Hendarman Supandji harus berakhir juga pada tahun 2009; 6HWHODK  GLEHQWXNODK NDELQHW GDQ VHEHOXPQ\D ada pemberhentian lebih dahulu, yaitu Keppres Nomor 83/P/2009 dimana tidak terdapat pemberhentian atau ambt verlies ambtlosen bagi Hendarman Supandji. Secara peraturan perundang-undangan maka masa jabatannya adalah habis pada tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan; 3HPRKRQGDSDWPHPLQWDSHQDIVLUDQDWDVXQGDQJXQGDQJ karena salah satu kewenangan dari Mahkamah adalah sebagai the sole interpreter of Constitution (penafsir tunggal konstitusi).

Selain itu, Pemohon mengajukan Saksi Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.L.M., Ph.D yang membuat keterangan DI¿GDYLWGLKDGDSDQ(YDZDQL$OLVVD&KDLULO$QZDU6+0.Q Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: ‡ 6DNVLDGDODK:DNLO6HNUHWDULV.DELQHWVHMDN'HVHPEHU 1998 sampai dengan Februari 2005, ketika struktur Sekretaris Negara dan Sekertaris Kabinet diperbaharui dan pada saat jabatan Wakil Sekretaris Kabinet ditiadakan; ‡ %DKZD WXJDVWXJDV :DNLO 6HNUHWDULV .DELQHW GL PDVD itu, antara lain, mempersiapkan Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat-pejabat Negara termasuk mempersiapkan Rancangan Keputusan Presiden tentang pembentukan dan/atau reshuffle Kabinet; ‡ -DNVD $JXQJ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD VHODOX GLDQJNDW ROHK Presiden diawal pembentukan kabinet dan jabatan itu berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti kabinet yang disesuaikan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun; ‡ 3HQJDQJNDWDQ -DNVD $JXQJ VHODOX GLPXDW GL GDODP Keputusan Presiden tentang pembentukan dan/atau UHVKXIÀH kabinet, demikian pula pemberhentian Jaksa Agung dilakukan bersama-sama dengan pemberhentian seluruh anggota kabinet; ‡ 6HODPDVDNVLPHQMDEDWVHEDJDL:DNLO6HNUHWDULV.DELQHW saksi mengetahui beberapa fakta tentang pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, sebagai berikut: ‡ 3DGD PDVD 3UHVLGHQ %- +DELELH EHOLDX PHQJJDQWL -DNVD $JXQJ 6XGMRQR &KDQD¿DK $WPRQHJRUR GHQJDQ Andi Muhammad Ghalib pada 17 Juni 1998, kemudian Andi Muhammad Ghalib diberhentikan sementara dari jabatannya dan Jaksa Agung secara ad interim dijabat oleh Wakil Jaksa Agung Ismudjoko. Baik jabatan Andi Muhammad Ghalib, maupun Ismudjoko berakhir bersamaan dengan masa jabatan B.J Habibie tanggal 20 Oktober 1999; ‡ 3DGD PDVD 3UHVLGHQ $EGXUUDKPDQ :DKLG EHOLDX mengangkat Marzuki Darussman menjadi Jaksa Agung dengan kedudukkan pejabat setingkat Menteri Negara dan pengangkatan itu dituangkan dalam satu Keputusan Presiden tentang pembentukan kabinet. Di tengah jalan Marzuki Darussman diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan digantikan oleh Baharuddin Loppa sampai kabinet bubar. ‡ 3DGD ZDNWX 0DMHOLV 3HUPXV\DZDUDWDQ 5DN\DW memberhentikan Presiden dan menetapkan Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden, Presiden Megawati mengangkat M.A Rachman menjadi Jaksa Agung Kabinet Gotong Royong dengan kedudukkan pejabat setingkat Menteri Negara. Pengangkatan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong. Jabatan M.A Rachman berakhir bersamaan dengan bubarnya Kabinet Gotong Royong dan berakhirnya masa jabatan Presiden Megawati; ‡ 3DGD ZDNWX 3UHVLGHQ 6XVLOR %DPEDQJ <XGKR\RQR GDQ Wakil Presiden Yusuf Kalla, saksi mengetahui dan ikut serta dalam proses penyiapan Keputusan Presiden Nomor 187/M/Tahun 2004 tertanggal 20 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; ‡ 3UHVLGHQ6XVLOR%DPEDQJ<XGKR\RQRPHQJDQJNDW$EGXO Rahman Saleh menjadi Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu dengan kedudukan pejabat setingkat Menteri Negara, di dalam Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tersebut. Inilah terakhir kali saksi turut serta dalam mempersiapkan Keputusan Presiden tentang pembentukan, UHVKXIÀH dan pembubaran kabinet. Setelah itu, Saksi tidak ikut serta lagi dalam kegiatan tersebut; [3.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2010 telah di dengar keterangan lisan Pemerintah dan selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ‡ %DKZD 8QGDQJ8QGDQJ a quo dimaksudkan untuk mengatur tentang kedudukan Kejaksaan, susunan kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan, sampai pada pengaturan secara khusus tentang Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan, kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara, pengangkatan Jaksa Agung dan pemberhentian dengan hormat Jaksa Agung oleh Presiden; ‡ .DUHQD8QGDQJ8QGDQJa quo mengatur hal-hal tersebut, maka jikalaupun terdapat anggapan Undang-Undang a quo atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan dianggap pula merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional seseorang, maka yang dapat mengajukan Pengujian Undang-Undang a quo adalah para pihak (stakeholder) sebagai pemangku kepentingan Undang-Undang a quo, walaupun tidak tertutup kemungkinan setiap orang dapat melakukan pengujian terhadap tugas dan kewenangan Kejaksaan tersebut; ‡ /HELK ODQMXW NDUHQD NHWHQWXDQ \DQJ GLPRKRQNDQ XQWXN diuji tersebut adalah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan ranah tindakan administratif, sehingga menurut Pemerintah, fakta hukum yang demikian tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon; ‡ 6HODLQ LWX PHQXUXW 3HPHULQWDK KDUXV GLEHGDNDQ DQWDUD Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden dengan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan (pidana) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya Jaksa Agung setiap waktu/dalam waktu tertentu dapat diganti/ diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung dibatasi oleh ketentuan pensiun yaitu telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun, kecuali terdapat alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan dengan tidak hormat. ‡ %DKZD VWDWXV SHQHWDSDQ 3HPRKRQ VHEDJDL WHUVDQJND atas dugaan tindak pidana korupsi tidaklah secara otomatis (serta merta) menjadi gugur/batal demi hukum, karena anggapan telah terjadinya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon karena berlakunya dan/atau akibat keberlakuan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah berlakunya ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004, yang intinya berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian (dengan hormat) Jaksa Agung oleh Presiden; ‡ %DKZD VHOXUXK WLQGDNDQ KXNXP \DQJ GLODNXNDQ ROHK penyidik Kejaksaan Agung, dari mulai penetapan seseorang menjadi tersangka, melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap setiap orang (termasuk Pemohon) yang dianggap telah melakukan tindak pidana tertentu (korupsi) adalah sah dan mengikat, karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (sesuai ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) atau putusan tersebut bersifat non retroaktif (prospektif) dan bukan bersifat retroaktif; ‡ %DKZD ELOD SHUPRKRQDQ GLNDEXONDQ PDND GDSDW menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum

dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidik oleh Kejaksaan antara Oktober 2009 sampai dengan diajukannya permohonan ini, karena putusan Mahkamah bersifat mengikat dan berlaku untuk keseluruhan (erga omnes), dan bukan bersifat individual terhadap para pihak saja yang mengajukan permohonan pengujian; ‡ 7LQGDNDQDSDUDWSHQHJDNKXNXPGDODPKDOLQLSHQ\LGLN Kejaksaan) untuk menetapkan setiap orang (termasuk Pemohon dalam permohonan ini) menjadi tersangka atas dugaan telah melakukan tindak pidana tertentu (korupsi) adalah dalam rangka melaksanakan perintah UndangUndang (sebagai penerapan/ implementasi norma Undang-Undang tersebut), kecuali dalam penerapannya dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (detournement de pouvoir), maka hal demikian dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum maupun dapat dianggap telah menegasikan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil maupun perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin pelaksanaan dan penegakannya oleh UUD 1945; ‡ %DKZD WLQGDNDQ KXNXP pro justicia penyidik Kejaksaan Agung adalah dalam rangka law inforcement guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum (rule of law) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maupun UUD 1945. Untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan ahli-ahli yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Letjen (Purn.) Achmad Roestandi, S.H. ‡ 3DVDO  88'  PHQ\DWDNDQ VHFDUD WHJDV EDKZD kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan jajarannya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Walau demikian, Kejaksaan itu ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman; ‡ 'DODP 8QGDQJ8QGDQJ .HMDNVDDQ GLWHJDVNDQ EDKZD Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka. Artinya, di dalam penuntutan Kejaksaan tidak tunduk dan tidak di bawah Presiden, tetapi secara struktural memang Kejaksaan ada di bawah Presiden; ‡ 3DVDO  D\DW   88'  PHPEHULNDQ NHOHOXDVDDQ delegasi wewenang yang sangat besar kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden untuk menentukan segala sesuatu tentang Kejaksaan. ‡ .HUXJLDQ NRQVWLWXVLRQDO 3HPRKRQ WLGDN WHSDW NDUHQD sepanjang Undang-Undang lain yang berkaitan dengan acara pidana masih ada maka kerugian konstitusional Pemohon masih ada; ‡ -DNVD DGDODK PHUXSDNDQ JHQXV \DQJ GLEHGDNDQ spesiesnya menjadi Jaksa Agung dan Jaksa bukan Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah Pejabat Negara sedangkan Jaksa bukan Jaksa Agung bukan Pejabat Negara tetapi harus PNS, Pegawai Negeri Sipil. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Jaksa bukan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Jaksa bukan Jaksa Agung umur minimal pengangkatan 25 sampai 35 tahun. Kalau Jaksa Agung tidak ada batasnya pengangkatannya. Jaksa bukan Jaksa Agung mempunyai syarat lain untuk diangkat yaitu harus lulus pendidikan dan latihan pendidikan Jaksa, sedangkan Jaksa Agung tidak. Akibatnya, misalnya di dalam syarat umur, Jaksa adalah 62 tahun, sedangkan Jaksa Agung bisa seumur hidup karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya; ‡ 0DVD MDEDWDQ -DNVD $JXQJ \DQJ VHXPXU KLGXS EXNDQ berarti tidak demokratis karena tidak selalu demokrasi itu harus ada masa jabatan. Kalau mau mengubah aturan tersebut, maka bukan melakukan judicial review, tetapi harusnya adalah legislative review; ‡ 7HUNDLW GHQJDQ .HSSUHV SHQJDQJNDWDQ +HQGDUPDQ Supandji, tentunya tidak perlu ada pengangkatan lagi karena Hendarman Supandji belum diberhentikan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi apalagi karena konstitusi itu sama sekali tidak ada ramburambu itu mengenai masa jabatan dan lain-lain. Oleh karena Jaksa Agung belum diberhentikan dan tidak ada pengangkatan, tetapi dengan sendirinya karena asas kontinuitas, maka Hendarman Supandji tetap sebagai Jaksa Agung yang sah; ‡ 0DKNDPDK .RQVWLWXVL WLGDN PHPSXQ\DL ZHZHQDQJ untuk menentukan umur atau untuk menentukan masa jabatan Jaksa Agung. Oleh karena itu DPR yang harus melakukan segera legislative review untuk menentukan, masa jabatan Jaksa Agung; 2. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. ‡ 'DUL VLVL KXNXP PDND LVX OHJDOLWDV -DNVD$JXQJ DGDODK isu dalam ranah ius constitutum, sedangkan isu tentang masa jabatan Jaksa Agung, kalau kita cermati UndangUndang Kejaksaan Agung maka isu tersebut masuk dalam ranah ius constituendum; ‡ 3DGD UDQDK ius constitutum titik tolak adalah UndangUndang Kejaksaan. Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 menyatakan, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 22 ayat (2) UU 16/2004 mempertegas, diberhentikan dengan Keputusan Presiden; ‡ $VDV praesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatugheid) berarti setiap keputusan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan (asas contrario sepanjang belum/tidak dibatalkan, keputusan tersebut tetap sah). Asas contrarius actus berarti setiap keputusan pemerintahan hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pemerintahan setingkat. Asas nietigheid (kebatalan) keputusan pemerintahan berarti tidak ada keputusan pemerintah yang nietieg (batal) atau batal demi hukum (van rechtsmewe nietig) tetapi hanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) kecuali keputusan tersebut nyata-nyata tidak didasarkan kewenangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan tiga asas tersebut Hendarman tetap sah sebagai Jaksa Agung; ‡ .RPSRQHQOHJDOLWDVLWXGLGXNXQJROHKZHZHQDQJSURVHGXU dan substansi. Parameter cacat yuridis adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau terdapat cacat dalam salah satu komponen tadi, maka berdasarkan asas praesumptio iustae causa, tidak ada keputusan pemerintahan yang batal demi hukum, kecuali nyata-nyata dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Dalam konteks itu, contoh yang tidak lazim dalam hukum administrasi adalah posisi Prof. Harun Al Rasyid sebagai penasihat pada zaman Presiden Abdurrahman. Begitu Abdurrahman Wahid tidak menjadi Presiden maka beliau dengan sendirinya juga tidak berwenang lagi untuk memberhentikan Prof. Harun Harun Al Rasyid. Kondisi tersebut adalah onbevoegdheid ratione tempori. Kalau beliau tidak diberhentikan oleh Presiden yang lain apakah dia tetap menjadi penasihat Presiden? Persoalannya apakah beliau masih dimanfaatkan oleh Presiden yang lain, kalau beliau tidak dimanfaatkan oleh Presiden lagi, maka posisi Pak Harun Al Rasyid itu dalam hukum dikatakan abolitie de facto; ‡ 'LNWXP ODK \DQJ PHODKLUNDQ DNLEDW KXNXP EXNDQ konsideran. Konsideran mengenai keputusan yang sifatnya beschikking sampai sekarang belum ada aturannya. Akan tetapi, kalau dianalogikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, seyogianya NRQVLGHUDQV LWX EHULVL WHQWDQJ DVSHN ¿ORVR¿V VRVLRORJLV dan yuridis; ‡ %HUGDVDUNDQ 3DVDO  88  WLGDN DGD V\DUDW Jaksa Agung harus seorang Jaksa. Dengan sendirinya Jaksa Agung bukan jabatan karir. ‡ 3DVDO88PHQ\DWDNDQ-DNVD$JXQJGLDQJNDW dan diberhentikan oleh Presiden, Pasal 22 ayat (2) UU 16/2004 menyatakan, dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, persoalannya adalah mengenai kewenangan. Hal tersebut bukanlah diskresi melainkan kewenangan presiden. 3. M. Fajrul Falaakh, S.H., M.H. ‡ 3HPRKRQ WLGDN FXNXS PHQJXUDLNDQ PHQJHQDL NHUXJLDQ konstitusional yang diakibatkan oleh Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Pemohon malah memohon Mahkamah memberikan tafsir. Hal tersebut merupakan constitutional issues atau constitutional question; ‡ $QGDLNDWD WHODK WHUMDGL VDODK WDIVLU VHEDJDLPDQD GDOLO Pemohon mengenai norma pemberhentian Jaksa Agung, maka salah tafsir bukan merupakan bukti tentang timbulnya kerugian bagi Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan. Karena menurut ketentuan dalam undang-undang ditegaskan bahwa penetapan tersangka Tipikor merupakan wewenang lembaga Kejaksaan. Jadi Kejaksaan berwenang menetapkan itu karena itu tidak

21

ada hubungannya soal masa jabatan apalagi cuma tafsir tentang masa jabatan. ‡ 8QWXN NHSDVWLDQ QRUPD WHQWDQJ ZHZHQDQJ 3UHVLGHQ dalam mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, sebaiknya Mahkamah membatalkan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 karena berisi ketentuan tentang masa jabatan Jaksa Agung namun tanpa batasan waktu secara GH¿QLWLI VHKLQJJD MXVWUX PHQLPEXONDQ uncertainty dan dengan demikian tidak sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2003. Karena ketidakpastian itu, maka akibatnya norma itu juga tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. ‡ 0HQJHQDL SHPEHUKHQWLDQ -DNVD $JXQJ 3DVDO  88 16/2004 menyebutkan bahwa pemberhentian Jaksa Agung diputuskan dan dilakukan oleh Presiden. Kalau untuk memenuhi kepuasan tulis-menulis, Keppres mungkin saja diterbitkan bahkan yang berlaku surut. Karenanya, masalah ini adalah masalah administrasi, bukan kompetensi Mahkamah. Jadi bukan masalah berlakunya undang-undang yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon; ‡ 88  PHQHQWXNDQ EDKZD -DNVD $JXQJ diberhentikan dengan hormat dari jabatannya antara lain kalau berakhir masa jabatannya. Kalau mau diterapkan pensiun pada usia 62 tahun, tidak berlaku bagi jabatan Jaksa Agung karena pensiun pada usia 62 tahun berlaku bagi Jaksa karir yaitu PNS Jaksa; ‡ -DNVD$JXQJEHUGDVDUNDQ88EXNDQODJLMDEDWDQ karir melainkan pejabat negara. ‡ -DNVD $JXQJ GLODUDQJ PHUDQJNDS MDEDWDQ PHQWHUL sehingga masa jabatan Jaksa Agung tidak boleh disamakan dengan masa jabatan menteri. Penyamaan masa jabatan Jaksa Agung dengan kabinet adalah berdasarkan konvensi; ‡ 7HUGDSDW WLJD NHPXQJNLQDQ PHQJHQDL SHPEHUKHQWLDQ Jaksa Agung dengan hormat apabila berakhir masa jabatannya. Pertama, maknanya adalah Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat apabila jabatan Jaksa Agung disamakan dengan jabatan fungsional Jaksa yaitu berdasarkan usia pensiun. Pemberhentian tentu saja akan dilakukan dengan Keppres. Cara ini tidak dapat diterapkan pada Jaksa Agung karena memang Jaksa Agung bukan jabatan karir. Kedua, Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya diakhiri bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Pemberhentian ini akan mengakibatkan kekosongan jabatan pimpinan Kejaksaan, sehingga Jaksa Agung baru harus segera diangkat. Namun perlukah Keppres pemberhentian dan pengangkatan kembali Jaksa Agung kalau orangnya sama? Untuk kepuasan tulis menulis, mungkin saja diterbitkan Keppres yang berlaku surut. Andaikata Keppres semacam ini diterbitkan, maka Keppres itu berkedudukan sebagai dokumen alat bukti pengangkatan Jaksa Agung yang kesahannya tunduk kepada wewenang pejabat yang mengangkatnya. Menurut kaidah TUN, tindakan tidak menerbitkan surat keputusan tentang sesuatu harus diartikan bahwa pejabat TUN tersebut telah memutus sesuai tindakan yang tidak dituangkan dalam suatu surat atau dokumen tertulis. Hal tersebut merupakan presumption of legality. Ketiga, Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat, apabila dia diberhentikan oleh Presiden, karena memang masa jabatan seseorang sebagai Jaksa Agung dimulai berdasarkan Keppres pengangkatannya dan berakhir berdasarkan Keppres pemberhentiannya siapapun Presidennya; ‡ 1RUPD XWDPD primary rule) adalah bahwa Jaksa Agung itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Secondary rule adalah kapan harus diangkat, kapan harus diberhentikan, bagaimana caranya mengangkat, bagaimana cara memberhentikan. Primary rule yang dituangkan di dalam Pasal 19 UU 16/2004 sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis bahwa sudah seharusya jabatan publik termasuk jabatan Jaksa Agung, Jaksa Agungnya tidak mengangkat diri sendiri dan tidak memberhentikan diri sendiri. Artinya, Jaksa Agung bergantung kepada keputusan politik dari pejabat yang berwenang; ‡ 0HQJHQDLNHGXGXNDQ-DNVD$JXQJGHQJDQMHODV8QGDQJ Undang menentukan bahwa Jaksa Agung itu sekarang adalah pejabat negara dan dilarang merangkap jabatan negara lainnya. Dengan demikian, Jaksa Agung bukan Menteri. Penyebutan kedudukan setingkat Menteri itu cuma kaitannya dengan penggajian dan lain-lain. 4. Prof. Dr. (Iur.) Adnan Buyung Nasution, S.H. ‡ 7LGDN EHQDU PDVD MDEDWDQ -DNVD $JXQJ WLGDN GLDWXU sebab berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 ditentukan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus, berakhir masa jabatannya, tidak lagi memenuhi syarat. Ditentukan pula bahwa pemberhentian itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; ‡ 6HODPD -DNVD $JXQJ in casu Hendarman Supandji masih diangkat sebagai Jaksa Agung dengan kedudukan setingkat Menteri dengan SK Presiden Nomor 31/2007 dan tidak pernah diberhentikan dengan SK Presiden Nomor 83/P/2009, maka Jaksa Agung Hendarman Supandji masih tetap menjabat Jaksa Agung, dan oleh karena itu pula tidak perlu ada upacara pelantikan sebagai Jaksa Agung; ‡ 6. SHQJDQJNDWDQ -DNVD $JXQJ GL PDVD \DQJ ODOX sebelum Hendarman Supandji, pada umumnya selalu bersamaan dengan SK Presiden tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Jaksa Agung dengan kedudukan Setingkat Menteri Negara. Begitu pula SK pemberhentiannya juga memberhentikan Menteri Negara dan Jaksa Agung dalam satu nafas. Akan tetapi, pada waktu pengangkatan Kabinet Indonesia bersatu II berdasarkan SK Presiden Nomor 83/P/2009 yang diangkat hanya para Menteri Negara dan sama sekali tidak menyebutkan kedudukan Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi aparat kabinet kurang cermat namun hal itu tidak berarti cacat hukum ataupun tidak sah alias ilegal, apalagi menganggap seluruh keputusan atau kebijakan serta tindakan atau perintah dan/atau persetujuan yang diberikan oleh Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung adalah batal demi hukum; ‡ .DODXSXQ DGD NHUXJLDQ \DQJ GLUDVDNDQ ROHK 3HPRKRQ maka kerugian itu adalah konsekuensi dari posisi Pemohon sebagai Tersangka yang berada dalam ranah hukum pidana, bukan ranah sengketa konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah; ‡ .HMDNVDDQ DGDODK VDWX GDQ WLGDN WHUSLVDKNDQ één en ondeelbaar, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa setiap tindakan Jaksa keabsahannya tergantung pada sah tidaknya Jaksa Agung in casu Hendarman Supandji. Jaksa Agung boleh silih berganti, kedudukannya pun bisa sah dan tidak sah, tetapi para Jaksa sebagai satu kesatuan dalam institusi Kejaksaan tetap exist dan sah bekerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; ‡ 3HQJHUWLDQ VDWX GDQ WLGDN WHUSLVDKNDQ ODQGDVDQ GDODP melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang tujuannya adalah agar ada satu kebijakan dalam penuntutan, sehingga andaikata pun dalam menjalankan penuntutan seorang Jaksa gugur ataupun berhalangan, maka tugas kegiatan penuntutan oleh Kejaksaan tidak berhenti ataupun berubah, melainkan tetap berlangsung sekaligus dilakukan oleh Jaksa lainnya; ‡ -DEDWDQQHJDUDVHWLQJNDWGHQJDQPHQWHULDUWLQ\DKDNKDN keuangannya, administrasinya, fasilitas-fasilitas lainnya itu diberikan setingkat dengan Menteri Negara. ‡ 0DVD MDEDWDQ -DNVD $JXQJ EXNDQ WLGDN DGD EDWDVQ\D atau seumur hidup karena jelas dikatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi ada masa jabatan, yaitu diangkat sampai dengan diberhentikan. Terdapat diskresi Presiden untuk melihat apakah Jaksa Agung capable atau tidak capable. 5. Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D ‡ .DODXSXQ DGD MDEDWDQ VHXPXU KLGXS EXNDQ EHUDUWL bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Alternatif Jabatan seumur hidup justru dapat sangat berkaitan dan sangat menguatkan prinsip independensi satu lembaga; ‡ .DSROUL3DQJOLPD71,GDQ-DNVD$JXQJEXNDQDQJJRWD kabinet. Anggota kabinet itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sedangkan Kapolri, Panglima TNI, dan Kejaksaan diatur dengan Undang-Undang masingmasing; ‡ 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ  PHQHJDVNDQ bahwa kabinet itu terdiri dari maksimal 34 kementerian

Kamis > 23 September 2010 >> Halaman

REPUBLIKA Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

‡

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN Nomor 49/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, usia 54 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Utara Nomor 32, Kuningan, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah; Membaca keterangan tertulis saksi dari Pemohon; Membaca kesimpulan dari Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 16/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional WHUVHEXWKDUXVEHUVLIDWVSHVL¿N GDQ DNWXDO DWDX VHWLGDN tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang mengatur, ”Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:... d. berakhir masa jabatannya”; Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa pada saat mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kemudian dipanggil menghadap untuk diperiksa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/ Fd.1/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, melanggar Pasal 2, Pasal

3, dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, Pemohon telah dipanggil sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Panggilan Nomor SPT-1170/F.2/Fd.1/06/2010 (vide Bukti P-4); Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-212/D/Dsp.3/06/2010 tanggal 25 Juni 2010, Pemohon telah dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun; Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Jaksa Agung dan perintah penyidikannya didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diangkat oleh Presiden atas usul seorang Jaksa Agung yang memiliki ketidakjelasan legalitas dalam penerapan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang multi-tafsir. Demikian pula halnya Keputusan untuk mencegah Pemohon bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, yang menurut ketentuan Pasal 35 huruf f UU 16/2004 adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Sementara Jaksa Agung yang mengambil keputusan itu adalah seorang Jaksa Agung yang tidak memiliki kejelasan legalitas, akibat penerapan yang multi tafsir terhadap atas ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung dimasukkan menjadi anggota kabinet dengan kedudukan setingkat Menteri Negara. Keputusan Presiden ini diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2004. Tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), sesuai dengan masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun, sehingga dengan sendirinya tugas KIB berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009 (vide Bukti P-6); Bahwa kemudian Jaksa Agung Hendarman Supandji, S.H.CN, telah diangkat menjadi Jaksa Agung “Kabinet Indonesia Bersatu” berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 bertanggal 7 Mei 2007 dengan kedudukan “setingkat Menteri Negara” menggantikan Abdul Rachman Saleh yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (vide Bukti P-7); Bahwa Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang huruf a, terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2004. Dalam konsiderans huruf a Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 disebutkan bahwa H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla adalah Presiden terpilih untuk masa jabatan 2004-2009. Dalam konsiderans huruf b dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan negara dipandang perlu untuk “membentuk dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu”. Dengan demikian tugas Kabinet Indonesia Bersatu sesuai dengan jabatan Presiden selama 5 tahun, dengan sendirinya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009 sehingga kedudukan Hendarman Supandji, S.H.CN, sebagai Jaksa Agung Rapublik Indonesia, yang menggantikan Abdul Rachman Saleh, berakhir pula dengan berakhirnya masa Jabatan Presiden Republik Indonesia dan berakhirnya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu yang membantunya, yakni pada tanggal 20 Oktober 2009; Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono telah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Presiden telah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II untuk masa bakti 2009-2014, namun dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, sampai diajukannya permohonan a quo, Hendarman Supandji, S.H, CN tidak pernah diangkat kembali sebagai Jaksa Agung melalui Keputusan Presiden, baik menjadi anggota kabinet dengan status setingkat Menteri Negara, maupun sebagai Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004. Dengan demikian, kedudukan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung tidaklah memiliki landasan hukum, meskipun secara de facto menjalankan segala tugas dan kewenangan seorang Jaksa Agung yang sah; Bahwa adanya jabatan Jaksa Agung yang tidak memiliki landasan hukum –dan dengan demikian tidak sah menurut hukum– yang telah menerbitkan keputusan-keputusan, penetapan, perintah jabatan dan kebijakan yang membawa akibat hukum yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung yang telah berakhir masa jabatannya akibat kekeliruan menafsirkan dan menerapkan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon; Bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Republik Indonesia; Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia oleh Jaksa Agung Republik Indonesia; dan Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena Pemohon telah berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang sedikitbanyaknya menimbulkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.5] dan [3.6], Mahkamah berpendapat, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, ”Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. ... dst; d. berakhir masa jabatannya”; terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan anggota kabinet, dengan alasan yang secara lengkap telah diuraikan di dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: ‡ %DKZD WHUGDSDW NHWHQWXDQ \DQJ PXOWLWDIVLU GDUL 3DVDO 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang mengakibatkan kerancuan masa jabatan Jaksa Agung karena tidak dijelaskan kapan berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung. Hal demikian menjadikan masa jabatan Jaksa Agung berlaku untuk seumur hidup, karena Presiden tidak mempunyai alasan hukum untuk memberhentikannya, sepanjang yang bersangkutan tidak meninggal dunia,

‡

tidak sakit terus-menerus, tidak minta berhenti dari jabatannya, dan masih tetap memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung, sebagaimana dikemukakan oleh Pasal 22 ayat (1) UU 16/2004. Peluang seperti ini, secara nyata bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; %DKZD WDIVLUDQ \DQJ EHQDU GDQ NRQVWLWXVLRQDO DWDV ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 dihubungkan dengan Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tafsir yang menyatakan bahwa Presiden mengangkat Jaksa Agung dan menyesuaikan masa jabatan Jaksa Agung sesuai dengan masa bakti kabinet, yang juga bersamaan dengan masa jabatan Presiden. Atau jikapun terdapat tafsir lain dengan menyatakan Jaksa Agung harus berada di luar kabinet —seperti umpamanya setelah berlakunya UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara— maka Presiden dalam menerbitkan Keppres Pengangkatan Jaksa Agung, haruslah mencantumkan secara tegas berapa lama masa jabatan Jaksa Agung yang diangkat tersebut. Cara seperti ini dapat mengatasi kelemahan rumusan kelemahan UU 16/2004 yang tidak membatasi masa jabatan Jaksa Agung, dan dapat melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 secara konstitusional dalam konteks sebuah negara hukum dan demokrasi. Dengan cara seperti itu, Presiden memiliki peluang untuk memberhentikan seorang yang menjabat Jaksa Agung dan menggantinya dengan pejabat yang baru, sebagai ”pergantian antar waktu” sampai berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung yang digantikannya; %DKZD GDODP QHJDUD KXNXP \DQJ GHPRNUDWLV VHJDOD jabatan negara haruslah dibatasi jangka waktunya. Bahkan terhadap jabatan Presiden secara tegas diatur oleh Pasal 7 UUD 1945, untuk waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan Presiden untuk dua kali masa jabatan saja setelah perubahan UUD 1945, dilakukan untuk mencegah terjadinya kediktatoran terselubung dengan menggunakan celah multi tafsir yang ada dalam Pasal yang mengatur masa jabatan Presiden sebelumnya. Kalaulah masa jabatan Presiden telah dibatasi, tidaklah mungkin akan ada Jaksa Agung yang dapat memegang jabatannya seumur hidup, karena ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang multi-tafsir.

Terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan permhonan atas putusan sela (provisi) yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010 bertanggal 24 Juni 2010, karena melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap; [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13. Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang ahli yang telah didengarkan dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2010 dan 24 Agustus 2010 yang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. ‡ 0DNVXG GDUL NODXVXO ´EHUDNKLU PDVD MDEDWDQQ\D´ SDGD Pasal 22 huruf d UU 16/2004 adalah: (i) ada masa jabatan Jaksa Agung; (ii) masa jabatan Jaksa Agung terbatas, bukan satu jabatan yang tidak terbatas; (iii) sesuai dengan prinsip negara hukum mengenai jabatan, tidak boleh masa jabatan didasarkan diskresi seseorang. Semua harus ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang pasti; ‡ 0DVDMDEDWDQ-DNVD$JXQJEXNDQMDEDWDQVHXPXUKLGXS maka jabatan itu akan berakhir pada waktu tertentu; ‡ -DNVD $JXQJ DGDODK -DNVD GDQ 3HQXQWXW 8PXP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ‡ %HUGDVDUNDQ 8QGDQJ8QGDQJ .HMDNVDDQ -DNVD DNDQ berakhir masa jabatannya pada usia 62 tahun dengan hak pensiun, sehingga Jaksa Agung sebagai Jaksa menurut Undang-Undang wajib pensiun pada usia 62 tahun. Kalau Jaksa Agung diperlakukan sebagai anggota kabinet, maka Jaksa Agung akan berhenti bersama-sama anggota kabinet yang lain; ‡ .HMDNVDDQDGDODKEDGDQSHPHULQWDKDQ'HQJDQGHPLNLDQ pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif; ‡ %HUGDVDUNDQDMDUDQPHQJHQDLNHNXDVDDQHNVHNXWLIDGD dua kekuasaan eksekutif, yaitu eksekutif yang diatur hukum tata negara artinya semua tindakan-tindakan yang bersifat staatsrecht dan eksekutif yang pelaksanaan tugasnya berlaku atau sebagai pejabat administrasi negara dan karena itu semua tindakan-tindakannya diatur oleh Hukum Administrasi Negara administratiefrecht dan semua tindakannya bersifat administratiefsrechtelijk; ‡ -DNVD$JXQJ GDODP PHQMDODQNDQ IXQJVL staatsrechtelijk yang bersifat staatsrechtelijk als staatsrecht bukan merupakan fungsi ketatanegaraan, namun fungsi administrasi di mana Jaksa Agung bertindak atas nama negara tapi dalam bidang administrasi negara, sehingga Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan Presiden semata-mata menjalankan fungsi administrasi negara, sebagai pejabat administrasi negara. Karena itu, Jaksa Agung harus tunduk pada semua kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara. 2. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. ‡ -DNVD$JXQJ 5, DGDODK MDEDWDQ SXEOLN GL EDZDK 3UHVLGHQ RI. Jabatan Jaksa Agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara, di bawah Presiden RI, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. ‡ .HNXDVDDQ 3HPHULQWDKDQ DGDODK la puissance executrice. Jabatan Jaksa Agung berada dalam Iingkup kekuasaan eksekutif. ‡ 3DVDO  D\DW   88  PHQHWDSNDQ -DNVD Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 menetapkan, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, dalam kaitan fungsi kejaksaan di bawah Jaksa Agung, yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. ‡ )XQJVL .HMDNVDDQ GL EDZDK -DNVD $JXQJ GDODP NDLWDQ kekuasaan kehakiman, merupakan fungsi kekuasaan yang dilaksanakan secara merdeka, sebagaimana kekuasaan merdeka yang melekat pada kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (2) UU 16/2004 menetapkan, bahwa Kejaksaan di bawah Jaksa Agung, selaku lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan Iainnya dilaksanakan secara merdeka. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 menyatakan, ’yang dimaksud ”secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. ‡ 'DODP NDLWDQ .HMDNVDDQ GL EDZDK -DNVD $JXQJ melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dimaksud, maka tidak dapat kiranya diintervensi atau dipengaruhi oleh Presiden. ‡ 'HPLNLDQ SHQWLQJ MDEDWDQ -DNVD $JXQJ VHODNX SLPSLQDQ dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan maka jabatan publik yang diemban Jaksa Agung harus absah dan tidak boleh bercacat hukum (juridische gebreken); ‡ -DEDWDQ-DNVD$JXQJPHQXUXW3DVDO88DGDODK pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 22 ayat (1) UU 16/2004, menetapkan, Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus; d. Berakhir masa jabatannya; e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡ ‡

‡

‡

‡ ‡

20

dimaksud dalam Pasal 21; -DNVD$JXQJ5,DGDODKpublieke ambt atau jabatan publik. J. H. A. Logemann dalam bukunya Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht , Percetakan ’Saksama’, Jakarta, 1954, merumuskan het ambt atau jabatan adalah kring van vaste werkzaamheden in het verband van de staat (lingkungan kerja tetap yang diadakan dalam kaitan negara). Tiap jabatan (het ambt) adalah wujud lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang berhubungan dengan negara. Bagi Logemann, negara adalah organisasi jabatan. De staat is ambtenorganisatie, kata Logemann (1954:88). Baginya, het ambt is persoon, het ambt als persoon. Het ambt atau jabatan adalah persoon, pribadi hukum, badan hukum publik, memiliki fungsi dan kewenangan, sebagaimana Iayaknya een persoon, een rechtspersoon, een publieke rechtspersoon. Het ambt atau jabatan tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri, tidak dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, het ambt atau jabatan diwakili oleh pemegang jabatan atau ambtsdrager. ’Het ambt wordt vertegenwoordigd door de ambtsdrager’, kata Logemann (1954, opcit: 90). ’De persoon van het ambt behoeft vertegenwoordiging ; het is de ambtsdrager die als zodaning optreedt. Hij handelt in kwaliteit op naam van het ambt (pribadi jabatan, atau badan hukum publik, memerlukan perwakilan; pemegang jabatan itulah yang bertindak dan berkedudukan demikian. Pemegang jabatan bertindak atas nama jabatan).’ (1954, op cit : 134); Het ambt atau jabatan bersifat tetap, duurzaam, langgeng sedangkan pemegang jabatan datang dan pergi silih berganti. Jabatan Jaksa Agung RI kini diwakili oleh manusia pribadi, een natuurlijke persoon, bernama Hendarman Supandji, S.H., C.N., sebelumnya diwakili Abdul Rachman Saleh, S.H., M.H. Ambtsdrager atau pemegang jabatan yang mengisi dan mewakili jabatan Jaksa Agung pada ketikanya diberhentikan dengan hormat antara lain karena berakhir masa jabatannya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004; 7LGDN GHPLNLDQ KDOQ\D GHQJDQ -DNVD $JXQJ +HQGDUPDQ Supandji yang masa jabatannya tak kunjung berakhir. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung dimasukkan menjadi anggota kabinet dengan kedudukan setingkat menteri negara. Keputusan Presiden bertanggal 20 Oktober 2004. Tugas Kabinet Indonesia Bersatu, sesuai masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun, maka dengan sendirinya tugas kabinet berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009; -DNVD$JXQJ+HQGDUPDQ6XSDQGMLGLDQJNDWPHQMDGL-DNVD Agung dalam Kabinet Indonesia Bersatu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007, tanggal 7 Mei 2007, dengan kedudukan setingkat Menteri Negara, menggantikan Abdul Rachman Saleh yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya; +DOGLPDNVXGEHUDUWLNHGXGXNDQ+HQGDUPDQ6XSDQGMLVHODNX Jaksa Agung yang menggantikan Abdul Rachman Saleh, berakhir pula dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan berakhirnya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu, pada tanggal 20 Oktober 2009; 3DGDWDQJJDO2NWREHU6XVLOR%DPEDQJ<XGKR\RQR dan Boediono dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pada hari yang sama, Presiden membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II untuk masa bakti 2009-2014; +HQGDUPDQ6XSDQGMLWLGDNGLDQJNDWNHPEDOLVHEDJDL-DNVD Agung berdasarkan Keppres, balk menjadi anggota kabinet (KIB II) dengan status setingkat Menteri Negara maupun sebagai Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004. Hendarman Supandji ternyata telah mewakili jabatan (het ambt) Jaksa Agung secara terus menerus, dengan masa jabatan yang tak kunjung berakhir; 88  ±VHFDUD expressis verbis- tidak menetapkan berapa lama masa jabatan Jaksa Agung atau kapan berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung; 3DVDO  D\DW   KXUXI G 88  PHQJDQGXQJ multi tafsir atau polyinterpretabel yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Masa jabatan Jaksa Agung tidak dibatasi, artinya terdapat kecenderungan keberadaan masa jabatan otoritas publik yang tanpa batas di republik ini; %HUDSD ODPD VHVHRUDQJ ambtsdrager atau pemegang jabatan mewakili het ambt atau jabatan? Kapan masa jabatan seseorang ambstdrager atau pemegang jabatan berakhir demi hukum (van rechtswege)? Pasal 7 UUD 1945 menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kemabli dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Tidak demikian halnya dengan masa jabatan Jaksa Agung mengenai pembatasan waktu; 0XOWL WDIVLU DWDX polyinterpretabel di seputar masa jabatan Jaksa Agung dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) di kalangan para warga (burgers), utamanya bagi para pencari keadilan (justitiabelen) yang menjalani proses pemeriksaan dan penuntutan Jaksa di bawah Jaksa Agung; 3DVDO ' D\DW   88'  PHQHWDSNDQ VHWLDS RUDQJ berhak atas pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 6XGDKVDDWQ\D0DKNDPDK.RQVWLWXVLPHQJDNKLULPXOWLWDIVLU (polyinterpretabel). Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa frasa „Berakhirnya masa jabatan“ Jaksa Agung adalah bersamaan dengan berakhirnya masa bakti suatu kabinet, yang di dalamnya termasuk Jaksa Agung selaku anggota kabinet, berkedudukan setingkat menteri negara.

3. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. ‡ 6XDWXMDEDWDQSXEOLNGLDGDNDQGDODPUDQJNDNHSHQWLQJDQ menjalankan satu organisasi negara, dengan segenap variasi tingkatan jabatan dan masa jabatan. Pada tingkatan pelaksana organisasi negara tersebut, maka pemangku jabatan publik pada tingkatan pelaksana berada dalam kerangka jenjang karir dan masa pemangkuan jabatan yang sifatnya bervariatif pada organisasi tersebut; ‡ 3DGD MDEDWDQ QHJDUD PDND SLPSLQDQ WHUWLQJJL SDGD organisasi negara diangkat berdasarkan kategori sebagai „political appointed“ oleh kepala pemerintahan atau „publicly political selected“ oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan pemimpin organisasi negara berdasarkan „politically appointed“ dapat dilihat sebagai contohnya adalah pengangkatan Jaksa Agung di Indonesia. ‡ 'DODP SHUVSHNWLI +XNXP 7DWD 1HJDUD RUJDQLVDVL MDEDWDQ publik dan pejabat publik merupakan instrumen kekuasaan negara yang dijalankan dalam kerangka semangat konstitusi negara. Pengaturan kekuasaan negara dan organisasi negara di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Manifestasi adanya pengaturan kekuasan negara dan organisasi negara merupakan salah satu pilar cita negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”; ‡ 6HNDOLSXQ WLGDN GLDWXU VHFDUD HNVSOLVLW .HMDNVDDQ MXJD merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka penegakan hukum. Bahkan Kejaksaan sebagai suatu lembaga negara menjadi sangat penting keberadaannya karena penyelenggaraan kewenangannya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berpotensi merampas kemerdekaan atau mengurangi hak asasi warganegara. Oleh karena itu Kejaksaan sebagai institusi dan Jaksa Agung dalam kapasitas sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan harus diatur sebuah dalam UndangUndang, termasuk di dalamnya kejelasan masa jabatan seorang Jaksa Agung agar memiliki legalitas segenap tindakannya diambil lembaga kejaksaan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara; ‡ 3HQJDQJNDWDQ -DNVD $JXQJ WHUPDVXN -DNVD $JXQJ Hendarman Supanji didasarkan pada sebuah surat Keputusan Presiden, di mana lazimnya dalam konvensi ketatanegaraan Indonesia pengangkatan tersebut dilakukan umumnya bersamaan dengan pengangkatan Anggota Kabinet. Dalam kaitan Jaksa Agung Hendarman Supanji, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung yang menggantikan Abdul Rahman Saleh berdasarkan Keppres Nomor 31/P Tahun 2007. Dalam Keppres Nomor 31/P Tahun 2007 disebutkan “Sdr. Hendarman Supandji, S.H.,C.N. – Jaksa Agung dengan kedudukan setingkat Menteri Negara” dalam Kabinet Indonesia Bersatu; ‡ 'DODP SUDNWLN NHWDWDQHJDUDDDQ NRQYHQVL  SHQJDQJNDWDQ Jaksa Agung sebagai pejabat negara setingkat menteri ataupun sebagai anggota kabinet berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota kabinet lainnya. Dalam konteks masa jabatan Jaksa Agung Hendarman

REPUBLIKA

‡

‡ ‡ ‡

‡

‡

saja dan itulah yang menjadi dasar Keppres terakhir, Kabinet Indonesia Bersatu II mengangkat 34 orang, di luar 34 orang ini bukan anggota kabinet. 6HWLQJNDW0HQWHUL1HJDUDEXNDQEHUDUWL0HQWHUL1HJDUD Pada Keppres disebutkan ”Setingkat Menteri Negara”. Menteri Negara dan Setingkat Menteri Negara adalah dua hal yang berbeda, selain dari diksinya berbeda tingkat di sini hanya terkait dengan masalah-masalah administrasi, terkadang protokoler; 6HSDQMDQJ .HSSUHV 7DKXQ  \DQJ WHUNDLW GHQJDQ Hendarman Supandji belum dicabut, maka dasar hukum Hendarman masih menggunakan Keppres tersebut; 7HUGDSDWNRQYHQVLNHWDWDQHJDUDDQEDKZDPDVDMDEDWDQ Jaksa Agung sama dengan kabinet; 7HUGDSDW SHUXEDKDQ NHWHQWXDQ \DLWX SHUXEDKDQ Undang-Undang Dasar yang menyebutkan Pasal 24 ayat (3), yang kemudian menjadi cantolan bagi UndangUndang Kejaksaan, termasuk Undang-Undang KPK dan sejenisnya; UU 16/2004 menambahkan kata-kata ‘Merdeka’ dan ‘Merdeka’ berarti bebas dari pengaruh pemerintah, yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991; selain itu, terdapat Undang-Undang Kementerian Negara; .DWD µ0HUGHND¶ GDODP NRQVWLWXVL KDQ\D WHUNDLW PDVDODK kekuasaan kehakiman. Kalau dikaitkan dengan pemberantasan korupsi oleh unsur eksekutif dalam konteks politik hukum, Presiden punya politik hukum pemberantasan korupsi. Jaksa Agung dalam konteks ini adalah Lembaga Pemerintah yang melakukan itu, menjalankan politik hukum itu. Akan tetapi dalam penuntutan, tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh siapapun termasuk oleh Pemerintah, termasuk oleh Presiden; 0DVD MDEDWDQ SHMDEDW QHJDUD PHPDQJ EHUEHGDEHGD dan perbedaan itu merupakan politik hukum legislasi.

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: ‡ %DKZDNHWHQWXDQ3DVDOD\DW KXUXIG88 sudah cukup jelas dan tegas menentukan bahwa Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena berakhir masa jabatannya. Dalam hal ini DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal a quo berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 yang pada pokoknya mengatur berakhirnya masa jabatan seorang Jaksa Agung sepenuhnya wewenang Presiden. Oleh karena menurut ketentuan UU 16/2004 Presiden-Iah yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Dengan demikian, sepanjang Presiden belum mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Jaksa Agung, maka menurut hukum masa jabatan Jaksa Agung belum berakhir; ‡ %DKZD '35 WLGDN VHSHQGDSDW GHQJDQ GDOLO 3HPRKRQ yang mengemukakan kedudukan Jaksa Agung yang setingkat dengan Menteri Negara karena diangkat dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung sama dengan berakhirnya masa kedudukan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa kedudukan Jaksa Agung yang diangkat setingkat Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu tidaklah bermakna bahwa Menteri Negara dan Jaksa Agung merupakan sebuah jabatan dalam lingkup kedudukan jabatan yang sama. Mengingat Kementerian dan Jaksa Agung masing-masing diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, yaitu Menteri diatur dalam UU Kementerian Negara dan Jaksa Agung diatur dalam UU 16/2004. Dengan demikian, sesungguhnya kedudukan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang a quo menjelaskan bahwa kedudukan Jaksa Agung bukanlah bagian dari kabinet. Oleh karena itu jika ada produk hukum (Keppres) yang menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet maka hal tersebut dapat diuji secara materiil di Mahkamah Agung; ‡ %DKZD WHUNDLW GHQJDQ KDO WHUVHEXW '35 EHUSHQGDSDW bahwa kedudukan Jaksa Agung yang disetarakan setingkat dengan Menteri Negara hanya terkait dengan hak-hak administrasi dan keprotokolan sebagai pejabat negara, oleh karena itu sangat tidak relevan jika berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung disamakan dan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu; ‡ %DKZD '35 WLGDN VHSHQGDSDW GHQJDQ GDOLO 3HPRKRQ yang mengkaitkan status Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan legalitas jabatan Jaksa Agung yang diduduki Hendarman Supandji, S.H., C.N. Menurut DPR, dalil Pemohon tersebut tidak relevan, sebab antara penentuan status seseorang sebagai Tersangka jelas tidak dapat dikaitkan dengan masa jabatan Jaksa Agung yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena kedua hal tersebut didasarkan pada landasan yuridis yang berbeda. Penentuan seseorang berstatus sebagai Tersangka didasarkan pada ketentuanketentuan yang secara formil diatur dalam KUHAP dan ketentuan materiil di dalam KUH Pidana. Seandainya pun sebagaimana dalil Pemohon mengenai legalitas jabatan Jaksa Agung dipersoalkan, tidak berarti dan tidak sertamerta proses hukum yang sudah berjalan menjadi tidak sah. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2010 selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula; [3.16] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2010 yang berarti telah melewati tenggat yang telah ditentukan oleh Mahkamah pada persidangan tanggal 24 Agustus 2010, yakni kesimpulan diserahkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2010. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kesimpulan tertulis dari Pemerintah tersebut; Pendapat Mahkamah [3.17] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, keterangan Pemerintah dan DPR, keterangan ahli dari Pemerintah, dan kesimpulan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Dalam Provisi: [3.18] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya tentang penafsiran oleh Mahkamah atas Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Pemohon mendalilkan bahwa tindakantindakan atau kebijakan Jaksa Agung Hendarman Supanji harus dinyatakan tidak sah atau ilegal karena jabatan yang disandangnya cacat hukum atau tidak sah (vide Dalil Pemohon Bagian D angka 29, angka 30, dan angka 31). Berdasarkan dalilnya tersebut Pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada Mahkamah untuk menghentikan atau sekurangkurangnya menunda penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print/F.2/Fd.1/06/2010 bertanggal 24 Juni 2010; Pemohon juga memohon putusan provisi agar Mahkamah memerintahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mencabut atau sekurang-kurangnya menunda Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-212/D/Dsp.3/06/2010 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana bertanggal 25 Juni 2010. Atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mengambil sikap pada sidang tanggal 6 Agustus 2010 dengan menyatakan akan menyatukannya dalam satu putusan dengan putusan tentang pokok perkara. Oleh sebab itu, melalui putusan ini, Mahkamah kembali menyatakan sikapnya tentang permohonan provisi tersebut. Menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi tentang ketidakabsahan tindakan dan kebijakan Jaksa Agung Hendarman Supanji yang harus disertai dengan penghentian penyidikan dan pencegahan dalam tindak pidana terhadap Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan a quo dengan beberapa alasan: ‡ Pertama, dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti penyidikan atau pencegahan dalam kasus pidana terhadap Pemohon; oleh karena permohonan Pemohon sudah masuk ke kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkannya. ‡ Kedua, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi tentang penyidikan dan pencegahan yang dilakukan oleh

Kamis > 23 September 2010 >> Halaman institusi Kejaksaan karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (judicial review) bersifat erga omnes. Artinya, berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan a quo karena kalau itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat erga omnes tersebut. ‡ Ketiga, fungsi Kejaksaan sebagai institusi tidak selalu bergantung pada fungsi Jaksa Agung sebagai pejabat, sehingga seumpama pun jabatan Jaksa Agung tidak sah, quod non, maka tidak dengan sendirinya penyidikan dan pencegahan oleh institusi Kejaksaan menjadi tidak sah sebab tugas penyidikan adalah tugas fungsional Kejaksaan yang bersifat permanen [vide keterangan Ahli Prof. Dr. (Iur.) Adnan Buyung Nasution, S.H.]. Lebih dari itu, seumpama pun di luar masalah keabsahan jabatan Jaksa Agung, dalam kasus-kasus tertentu, ada indikasi ketidakabsahan atau ilegalitas dalam penyidikan maka forum hukumnya berada di luar kompetensi Mahkamah; ‡ Keempat, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara a quo tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah atau sedang berlangsung. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah menegaskan kembali, tetap menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: [3.19] Menimbang bahwa terhadap pokok pemohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada dasarnya menguji konstitusionalitas Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan ”Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:... d. berakhir masa jabatannya”, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.20] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, pemahaman yang berkaitan dengan makna frasa “diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dan frasa “berakhir masa jabatannya” dalam hubungannya dengan fungsi, tugas, dan wewenang dari suatu jabatan adalah sebagai berikut: ‡ )UDVD “diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dapat dimaknai dengan pemberhentian seorang pejabat dari segala fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan atau dibebankan kepadanya, karena dia telah melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, dan dianggap bahwa segala sesuatu yang diamanatkan telah dilaksanakan dengan baik dan paripurna. Dalam hal ini fokusnya adalah pada jenis jabatan tersebut, yaitu pada fungsi dan wewenang yang diemban oleh pejabat yang bersangkutan, namun demikian jenis jabatan tersebut tetap ada dan perlu ditindaklanjuti, sehingga jenis jabatan tersebut harus dilanjutkan oleh seseorang yang akan dipilih atau diangkat untuk menggantikannya. Frasa “diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dalam penerapannya dapat dilakukan kapan saja tergantung pada kapan fungsi dan wewenang tersebut selesai menurut seseorang yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya. Dalam kaitannya dengan sifat wewenang pemerintahan terdapat tiga ciri, yaitu: a) selalu terikat pada suatu masa tertentu; b) selalu tunduk pada batas yang ditentukan; dan c) pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis; ‡ 6LIDW ZHZHQDQJ SHUWDPD \DLWX ³VHODOX WHULNDW SDGD suatu masa tertentu” mempunyai makna bahwa lamanya wewenang tersebut ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar pemberiannya, yang biasa disebut dengan lingkup waktu (tijdsgebied). Sifat wewenang kedua yaitu, “selalu tunduk pada batas yang ditentukan” yang berarti terdapat batas yang ditentukan, baik yang mencakup batas wilayah kewenangan (plaatsgebeid) maupun batas cakupan materi kewenangan (ruimtegebeid). Sifat yang ketiga, yaitu, “pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis” yang berarti pelaksanaan wewenang tersebut terikat pada hukum tertulis (peraturan-peraturan negara/asas legalitas) maupun pada hukum tidak tertulis (asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik); ‡ )UDVD³EHUDNKLUPDVDMDEDWDQQ\D´VHODOXGLNDLWNDQGHQJDQ saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan; [3.21] Menimbang bahwa terhadap substansi Pasal 22 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan ”Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; d. berakhir masa jabatannya; e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,” dapat dibedakan dalam dua kondisi/syarat kapan pemberhentian dengan hormat Jaksa Agung dari jabatannya. Pertama, adalah kondisi/syarat yang tegas dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda, bahkan dapat dikatakan sebagai kondisi/syarat yang konkret, yaitu: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; dan e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Terhadap keempat kondisi/syarat dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang a quo, pemberhentian dengan hormat Jaksa Agung dari jabatannya dapat dengan mudah dilaksanakan, namun demikian terhadap kondisi/syarat “d. berakhir masa jabatannya” menimbulkan masalah dalam pemaknaan dan penerapannya. Oleh karena itu, pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 perlu disertai dengan rumusan yang jelas tentang jangka waktu atau lingkup waktu yang tegas untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Berdasarkan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan penafsiran terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan ”Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:... d. berakhir masa jabatannya” bukanlah masalah konstitusionalitas norma yang merupakan lingkup ranah judicial review yang menjadi wewenang Mahkamah, tetapi lebih merupakan lingkup ranah legislative review yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Akan tetapi masalah konstitusionalitas timbul ketika frasa ini bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk ketidakpastian hukum dalam hal kedudukan di hadapan hukum; [3.22] Menimbang bahwa dalam praktik ketatanegaraan yang berlangsung selama ini, “penetapan masa jabatan” secara tegas telah digunakan dalam beberapa jabatan publik, sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut: ‡ 0DVDMDEDWDQ3UHVLGHQGDQ:DNLO3UHVLGHQDGDODKVHODPD lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan sesuai Pasal 7 UUD 1945; ‡ 0DVDMDEDWDQ$QJJRWD.RPLVL<XGLVLDOGLGDVDUNDQSDGD periode masa jabatan, yaitu selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; ‡ 0DVDMDEDWDQ+DNLP.RQVWLWXVL\DQJGLWHQWXNDQVHODPD lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya atau masa jabatan tersebut berakhir pada saat memasuki usia pensiun, yaitu 67 tahun, berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ‡ 0DVDMDEDWDQ+DNLP$JXQJ\DQJGLWHQWXNDQVDPSDLVDDW memasuki usia pensiun, yaitu 70 tahun berdasarkan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; [3.23] Menimbang bahwa keterangan Denny Indrayana, S.H., LL.M. Ph.D, dan Letjen (Purn.) Achmad Roestandi, S.H., Ahli dari Pemerintah, yang menyatakan jabatan Jaksa Agung dapat saja berlangsung seumur hidup, menurut Mahkamah, pandangan tersebut tidak tepat, karena menurut prinsip demokrasi dan konstitusi untuk setiap jabatan publik harus ada batasan tentang lingkup kewenangan dan batas waktunya yang jelas dan pasti, apalagi jabatan dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan seperti jabatan Jaksa Agung;

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang menyatakan, Kejaksaan adalah badan pemerintahan. Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan, ”Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 18 ayat (1) serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1): ”Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan...”. Adapun Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan, “(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara, dan (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Berdasarkan ketiga pasal tersebut maka seharusnya masa jabatan Jaksa Agung adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden terlepas ia diposisikan sebagai pejabat di dalam kabinet atau di luar kabinet; Bahwa meskipun begitu, oleh karena undang-undang tidak mengatur hal tersebut secara tegas, maka dalam praktik di lapangan, implementasinya menimbulkan masalah konstitusionalitas yakni ketidakpastian hukum; [3.25] Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., menurut Ahli dari Pemohon yang lain, yaitu, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. juga menyatakan bahwa, Kekuasaan Pemerintahan adalah la puissance executrice. Jabatan Jaksa Agung berada dalam Iingkup kekuasaan eksekutif. Jaksa Agung adalah publieke ambt atau jabatan publik. Tiap jabatan (het ambt) adalah wujud lingkungan kerja tetap yang diadakan dalam kaitan negara (kring van vaste werkzaamheden in het verband van de staat). Negara adalah organisasi jabatan (de staat is ambtenorganisatie), sedangkan jabatan (het ambt) adalah pribadi hukum, badan hukum publik (het ambt is persoon, het ambt als persoon) yang memiliki fungsi dan kewenangan, sebagaimana Iayaknya een persoon, een rechtspersoon, een publieke rechtspersoon. Namun demikian, karena jabatan (het ambt) tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri dan tidak dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya, maka jabatan harus diwakili oleh pemegang jabatan atau ambtsdrager (het ambt wordt vertegenwoordigd door de ambtsdrager), sehingga pemegang jabatanlah yang bertindak atas nama jabatan. Jabatan bersifat tetap atau langgeng (duurzaam) sedangkan pemegang jabatan datang dan pergi silih berganti. Terhadap pendapat Ahli tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa benar Jaksa Agung merupakan pemegang jabatan publik yang mempunyai batasan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya atau dalam kaitan dengan permohonan ini dikatakan sebagai “berakhirnya masa jabatan” seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004, maka hal tersebut tidaklah menyangkut masalah konstitusionalitas dari frasa tersebut. Namun demikian, apabila Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang a quo dikaitkan dengan ayat (2) pasal a quo yang menyatakan, “Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”, memang terdapat permasalahan konstitusionalitas dari frasa tersebut, oleh karena sampai saat ini Keputusan Presiden yang menyatakan pemberhentian Jaksa Agung (Hendarman Supandji, S.H., C.N.) belum pernah ada. Jika “berakhirnya masa jabatan” Jaksa Agung Hendarman Supandji, S.H., C.N. tersebut dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 bertanggal 20 Oktober 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 bertanggal 7 Mei 2007, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.26] Menimbang bahwa Ahli yang diajukan Pemohon, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. dalam keterangannya, antara lain, menyatakan adanya ketentuan yang jelas dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur secara tegas bagaimana masa jabatan seorang pejabat berakhir, misalnya Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, namun dalam UU 16/2004 tidak diatur dengan tegas kapan masa jabatan Jaksa Agung itu akan berakhir. Pasal 19 UU 16/2004 menyatakan, Jaksa Agung adalah Pejabat Negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan dalam Pasal 22 Undang-Undang a quo menyatakan, “Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena, a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani dan rohani terus menerus; d. berakhir masa jabatannya; dan e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.” Terhadap ketentuan dalam kedua pasal tersebut, Ahli menyatakan bahwa UU 16/2004 tidak memenuhi asas-asas umum pembentukan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving) yang sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur, the general principle of good administration). Dari kedua pasal tersebut Mahkamah berpendapat, Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara seharusnya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden berdasarkan kondisi yang pasti, yaitu, jika ia meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau karena sakit jasmani dan rohani terus menerus, namun demikian tentang kapan “berakhir masa jabatannya” merupakan kondisi yang tidak menentu; [3.27] Menimbang bahwa terhadap pendapat tiga ahli yang diajukan oleh Pemohon yakni Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Mahkamah sependapat untuk beberapa bagian yang substantif, tetapi tidak sependapat dalam hal implikasinya untuk saat ini karena ada keadaan atau persyaratan yang tidak dipenuhi dalam Undang-Undang a quo. Mahkamah sependapat dengan para ahli tersebut, jika Jaksa Agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat Menteri maka masa jabatannya harus sudah berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya, sedangkan apabila Jaksa Agung diangkat berdasarkan karirnya sebagai jaksa maka masa tugasnya harus berakhir pada saat mencapai usia pensiun. Secara substansi, Mahkamah sependapat bahwa apabila tidak memenuhi ketentuan itu maka jabatan Jaksa Agung dapat dianggap illegal. Dengan kata lain, Mahkamah juga sependapat dengan ketiga Ahli bahwa jabatan Jaksa Agung seharusnya dibatasi secara tegas, berdasar periodisasi kepemerintahan atau berdasar usia pensiun; [3.28] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah sependapat dengan ketiga ahli di atas dalam hal substansi sebagai ius constituendum dan karena Undang-Undang tentang batasan masa jabatan Jaksa Agung tersebut tidak atau belum mengatur hal yang demikian, maka pengangkatan dan masa jabatan Jaksa Agung untuk keadaan yang sekarang sedang berlangsung tidak dapat dikatakan illegal, misalnya dengan alasan, karena bertentangan dengan pandangan tersebut. Alasannya, pada saat menetapkan jabatan Jaksa Agung yang sekarang memang tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang mengharuskan Presiden memilih alternatif tersebut, sehingga tidak ada masalah keabsahan, baik konstitusionalitas maupun legalitas. Dalam hal yang demikian maka Mahkamah dapat menerima pandangan Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Philipus M. Hadjon tentang asas praesumptio iustae causa bahwa selama belum ada Keputusan Presiden tentang pemberhentian maka jabatan Jaksa Agung tetap melekat kepada yang bersangkutan. Pandangan Mahkamah tentang ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya secara tegas, tidak memberi kepastian hukum yang imperatif kepada Presiden, sehingga pilihan kebijakan Presiden tentang hal tersebut tidak dapat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, karena isi Undang-Undang itu sendiri bersifat terbuka dan tidak jelas, maka penerusan jabatan Jaksa Agung oleh Presiden dalam perkara a quo tidak dapat diartikan inkonstitusional dan jabatan Jaksa Agung sekarang tidak dapat dikatakan illegal (melainkan legal) karena tidak ada Undang-Undang yang dilanggar. Pandangan ketiga Ahli yang diajukan oleh Pemohon hanya dapat mengikat setelah pengucapan putusan Mahkamah ini dan/atau setelah ada Undang-Undang baru yang mengaturnya secara lebih tegas tentang keharusan atau larangan yang seperti itu; [3.29] Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi ketidakpastian hukum dari Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004, maka sejak diucapkannya putusan ini Mahkamah memberi tafsir yang pasti mengenai masa jabatan Jaksa Agung sampai dengan dilakukannya legislative review oleh pembentuk Undang-Undang yang syarat-syarat konstitusionalitasnya akan ditegaskan dalam amar putusan ini; [3.30] Menimbang pula bahwa oleh karena kepastian penafsiran ini baru diberikan pada saat diucapkannya putusan

22

ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK, serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang bahwa putusan Mahkamah berlaku ke depan (prospektif) sejak selesai diucapkan maka untuk masalah periode (awal dan berakhirnya) jabatan Jaksa Agung sebelum putusan ini diucapkan tidak terkait dengan konstitusionalitas atau legalitas; sebab jabatan Jaksa Agung sebelum diucapkannya putusan ini memang diambil dari salah satu kemungkinan yang dapat dipilih sebagai tafsir yang kemudian menjadi persoalan konstitusional dan dimintakan judicial review oleh Pemohon sehingga memerlukan penafsiran dari Mahkamah; [3.31] Menimbang bahwa untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi. Menurut Mahkamah, sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya in casu Jaksa Agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang ¿[HG tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/ pejabat yang mengangkatnya. Oleh karena ternyata tidak ada satu pun dari alternatif tersebut yang secara tegas dianut dalam Undang-Undang a quo, maka menurut Mahkamah, ketentuan “karena berakhir masa jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendapat pula bahwa karena ketidakpastian hukum itu bertentangan dengan konstitusi maka seharusnya pembentuk Undang-Undang segera melakukan legislative review untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif tersebut. Namun karena legislative review memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu langkah tersebut Mahkamah memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional (conditionally constitutional) untuk berlakunya Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tersebut yang dinyatakan berlaku prospektif sejak selesai diucapkannya putusan ini; [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 agar dinyatakan conditionally constitutional beralasan untuk dikabulkan. Artinya, pasal a quo dinyatakan konstitusional dengan syarat diberi tafsir tertentu oleh Mahkamah, yaitu masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya atau diberhentikan oleh Presiden dalam masa jabatannya dalam periode yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan praktik ketatanegaraan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.L.M., Ph.D dalam NHWHUDQJDQ DI¿GDYLWQ\D [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagian dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak tepat menurut hukum; [4.4] Dalil-dalil permohonan Pemohon sejauh menyangkut permohonan tentang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) cukup beralasan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah dan berlaku secara prospektif sejak diucapkannya putusan ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). 5. AMAR PUTUSAN, Mengadili, Dalam Provisi: ‡ 0HQRODN SHUPRKRQDQ 3URYLVL 3HPRKRQ Dalam Pokok Permohonan: ‡ 0HQJDEXONDQ SHUPRKRQDQ 3HPRKRQ XQWXN VHEDJLDQ ‡ 0HQ\DWDNDQ 3DVDO  D\DW   KXUXI G 8QGDQJ8QGDQJ Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; ‡ 0HQ\DWDNDQ 3DVDO  D\DW   KXUXI G 8QGDQJ8QGDQJ Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; ‡ 0HPHULQWDKNDQ SHPXDWDQ SXWXVDQ LQL GDODP %HULWD Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ‡ 0HQRODN SHUPRKRQDQ 3HPRKRQ XQWXN VHODLQ GDQ selebihnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan GLEDQWX ROHK /XWK¿ :LGDJGR (GG\RQR VHEDJDL 3DQLWHUD Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA, Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, Achmad Sodiki Harjono Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva M. Arsyad Sanusi M. Akil Mochtar Muhammad Alim 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan perkara ini terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Harjono, sebagai berikut: [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Achmad Sodiki 1. Bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 berbunyi Jaksa Agung diberhentikan karena “berakhir masa Jabatannya”;

2.

Bahwa ketentuan demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan kabinet; 3. Pasal ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan lebih jauh alasannya mengapa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tetapi lebih banyak menguaraikan pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu pendapat ini akan menguraikan dari sisi alasan yang kedua tersebut. Alasan Pemohon (halaman 31) Pasal a quo menjadi inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti. Pemohon beranggapan bahwa pasal tersebut tidak menjamin kepastian hukum sehingga secara faktual telah mengakibatkan pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya, karena Jaksa Agung Hendarman Supanji (HS) merupakan Jaksa Agung yang tidak sah tetapi melakukan perbuatan dalam proses pidana terhadap Pemohon; 5. Ketidak pastian itu bermula dari bunyi Pasal a quo yang tidak dapat dipastikan tentang lamanya masa jabatan Jaksa Agung, Jaksa Agung HS setelah habis masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu I tidak diangkat kembali menjadi Jaksa Agung pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II; 6. Analisis: Pasal 19 UU 16/2004 menyatakan,“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Subjek kalimat ini adalah Presiden sedangkan objeknya adalah Jaksa Agung. Jarak antara diangkat dan diberhentikan itulah masa jabatan Jaksa Agung. Karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden, maka terdapat kemungkinan, seorang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan masa jabatan Presiden, atau kurang dari masa jabatan presiden; 7. Akan tetapi seorang Jaksa Agung, sekalipun ia juga pembantu Presiden sebagaimana kedudukan menteri, tetapi jelas terdapat perbedaannya dengan seorang menteri. Pertama, dari segi Undang-Undang yang mengatur berbeda antara keduanya. Kedua, Menteri menteri terkena masa demisioner menjelang berakhirnya masa jabatan kebinet, sedangkan seorang jaksa agung tidak mengenal demisioner. Ia tetap menjalankan jabatannya tidak kurang dan tidak lebih sewaktu para Menteri didemisionerkan; 8. Yang menjadi masalah adalah apakah setelah masa jabatan Presiden berakhir, ia juga berakhir jabatannya? Jika ia tidak berakhir apakah menimbulkan ketidakpastian hukum? 9. Bahwa pengangkatan Jaksa Agung dilakukan dengan Keputusan Presiden, maka berhentinya Jaksa Agung juga dengan menerbitkan Keputusan Presiden. Sepanjang belum ada Keputusan Presiden yang memberhentikannya maka yang bersangkutan tetap sah sebagai Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah suatu jabatan yang terus ada/awet (duurzaam), orang yang menjabat Jaksa Agung boleh berganti-ganti. Timbulnya jabatan yang disandang oleh sesorang karena hukum, maka hilangnya jabatan yang disandang oleh seseorang juga karena hukum. 10. Apakah norma Pasal 22 ayat (1) huruf d yang berbunyi, ”berakhir masa jabatannya”, karena tidak diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang tersebut mengandung ketidakpastian hukum? Berdasarkan Pasal 19 UU 16/2004, karena Presiden mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, maka tidak bisa diartikan bahwa masa jabatan Jaksa Agung tidak tak terbatas, batasnya adalah diantara diangkat dan diberhentikan. Masa jabatan itu tidak ditentukan berdasarkan ukuran tahun, bulan atau hari. Ukuran masa jabatan itu ditentukan oleh Presiden sepanjang Presiden masih mempertahankan dan mempercayai yang bersangkutan sebagai Jaksa Jika menurut hukum tenggang waktu jabatan Presiden habis, maka kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung beralih kepada Presiden yang baru. Hal itu tidak otomatis mengakhiri Kepres pengangkatan Jaksa Agung. Jaksa Agung tidak ikut demisioner (ineffected), diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan kekosongan. Dari sudut pandangan Dworkin, Pasal 19 UU 16/2004 merupakan ”principles” yang merupakan a standart not because it will advance or serve an economic, political or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of reality, sedangkan Kepres Pengangkatan Jaksa Agung mengandung suatu ”policy” sebagai sarana, antara lain, untuk mencapai tujuan politik. Justru hal ini mencegah timbulnya ketidakpastian hukum. Hal yang GHPLNLDQ PHPEHULNDQ UXDQJ JHUDN \DQJ ÀHNVLEHO EDJL 3UHVLGHQ XQWXN SHQDQJDQDQ PDVDODK \DQJ VSHVL¿N GDODP ZLOD\DK ZHZHQDQJ -DNVD $JXQJ 6SHVL¿NDVL masalah tersebut juga ditemui pada wilayah wewenang Kepolisian dan Angkatan Bersenjata, penggantian Kepala Kepolisian dan Penglima TNI juga mengikuti alur yang berbeda dengan penggantian Menteri; 11. Berkenaan dengan kepastian hukum bahwa oleh karena Keppres Pengangkatan Jaksa Agung masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya Kepres baru tentang pemberhentiannya nanti, maka tidak ada persoalan kepastian hukum. Kepastian hukum dari sisi lain dapat diartikan sebagai suatu tentang sesuainya antara das sein dan das sollen. das sollen menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan telah diterbitkan Kepresnya oleh Presiden yang sama sekalipun periodenya berbeda, das sein memang senyatanya secara de facto dan de jure efektif memegang jabatan tersebut. Pendapat bahwa Jaksa Agung akan menolak diberhentikan dari jabatannya karena alasan tidak diaturnya lama masa jabatan Jaksa Agung jelas tidak sesuai dengan hak prerogatif Presiden dan bertentangan dengan Pasal 19 UU 16/2004; 12. Tidak pernah ada praktek ketetanegaraan di Indonesia selama ini Jaksa Agungnya tidak mau diberhentikan oleh Presiden, karena memang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selama aturannya belum berubah ke depan saya percaya tidak akan ada Jaksa Agung yang menolak diberhentikan oleh Presiden, walaupun masa jabatannya tidaak diatur secara ketat dalam undang-undang. The life of law has not always been logic it has been experience. [6.2] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Harjono Pokok persoalan hukum utamanya dalam kasus a quo adalah apakah ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: “…berakhir masa jabatannya” bertentangan dengan UUD; Masa jabatan adalah suatu rentang waktu yang menentukan kapan suatu jabatan dimulai dan kapan suatu jabatan berakhir dan rentang waktu tersebut ditetapkan dalam ketentuan hukum. Pemuatan masa jabatan dalam suatu ketentuan UU akan menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu menimbulkan hak bagi pemegang jabatan. Namun hal demikian tidaklah berarti hak tersebut menjadi hak mutlak karena UU biasanya juga memuat ketentuan seseorang yang belum habis masa jabatannya karena sebab-sebab tertentu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya; Penentuan masa jabatan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1. Periodesasi yaitu menentukan masa jabatan dalam rentang atau kurun waktu tertentu, sebagai misal ketentuan UUD untuk masa jabatan Presiden selama lima tahun, demikian juga untuk anggota DPR lima tahun; 2. Dibatasi umur yaitu apabila pemegang jabatan telah mencapai umur tertentu maka jabatannya akan berakhir. Hal demikian ditentukan untuk masa jabatan hakim agung; 3. Kombinasi antara periodesasi dan umur yang diterapkan untuk jabatan hakim Mahkamah Konstitusi diangkat untuk masa jabatan lima tahun, tetapi apabila belum sampai lima tahun ternyata seorang hakim MK telah berumur enampuluh tujuh tahun maka ia harus berhenti; Dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, apabila masa jabatan yang ditentukan untuk Jaksa Agung memilih salah satu dari tiga

cara di atas, tidaklah mempunyai persoalan konstitusionalitas, artinya tidak ada dasar konstitusi untuk mengatakan bahwa hanya cara atau model tertentu saja yang konstitusional sedangkan yang lain tidak; Permasalahan hukum timbul karena meskipun Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyebut Presiden memberhentikan dengan hormat Jaksa Agung karena berakhir masa jabatannya, namun UU kejaksaan tidak menentukan rentang atau kurun waktu masa jabatan Jaksa Agung, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; Untuk dapat menentukan kedudukan Pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut haruslah dikaitkan dengan ketentuan lain yang terdapat dalam UU Kejaksaan secara keseluruhan, karena substansi ayat a quo tidak dapat berdiri sendiri; UU Kejaksaan membedakan antara jaksa dan Jaksa Agung, yaitu bahwa jaksa dijabat oleh seseorang melalui jalur karier oleh karenanya mempunyai persyaratan tertentu, memiliki ijazah sarjana hukum, adanya batas umur terendah dan tertinggi, serta sudah berstatusnya sebagai pegawai negeri (vide Pasal 6 UU Kejaksaan), sedangkan untuk Jaksa Agung tidak terdapat syarat pembatasan umur, demikian juga tidak disyaratkan sudah berstatus pegawai negeri (vide Pasal 20 UU Kejaksaan). Pertanyaannya adalah bahwa di antara banyak orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Jaksa Agung, akhirnya siapa yang menjabat Jaksa Agung? UU Kejaksaan mengatur bahwa Presidenlah yang mengangkat Jaksa Agung (vide Pasal 19 UU Kejaksaan); Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jabatan Jaksa Agung termasuk dalam apa yang disebut sebagai ”political appointees”oleh Presiden atau disebut sebagai hak prerogatif Presiden. Berdasarkan atas ajaran pembagian kekuasaan, fungsi dan tugas Jaksa Agung masuk dalam rumpun eksekutif. Oleh karenanya, sangatlah tepat kalau jabatan Jaksa Agung termasuk jabatan political appointees dari Presiden. Sebagai perbandingan tentang kedudukan dan masa jabatan, Attorney General di Amerika Serikat dikatakan sebagai ”serves at the pleasure of the President and can be removed by the President at any time”. Pasal 19 UU Kejaksaan jelas menganut sistem yang demikian; Bahwa di dalam sistem UUD 1945, menteri –menteri negara termasuk dalam jabatan political appointees. Oleh karenanya, seorang menteri ”…serves at the pleasure of the President and can be removed by the President at any time...”. Karena jabatan Presiden selama lima tahun, maka dalam jangka lima tahun itulah political appointees apakah menteri atau Jaksa Agung ”serve at the pleasure of the President...”. Namun hal demikian tidaklah berarti bahwa secara bersamaan pada saat yang sama dan dengan sertamerta jabatan menteri atau Jaksa Agung berhenti pada saat Presiden yang mengangkatnya habis masa jabatannya yaitu dengan pelantikan Presiden berikutnya. Dalam keadaan yang demikian, kita mengenal istilah kabinet demisioner yaitu keadaan menunggu di mana akan diangkat menterimenteri anggota kabinet yang baru. Pemerintahan atau kabinet dalam kurun waktu demikian itu pada posisi “limbo time” yaitu suatu keadaan “neither on duty nor off duty” dan seorang menteri yang menunggu untuk digantikan tidak akan melakukan tindakan penting atau membuat kebijakan baru. Ia hanya melakukan tugas “to take care” saja. Keadaan limbo tersebut harus diberlakukan secara berbeda kepada Jaksa Agung karena Jaksa Agung mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum yang diberikan secara atributif kepadanya oleh UU dan kewenangan tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dalam pelaksanaannya, kadang kewenangan tersebut harus dilakukan secara tepat waktu, tidak dapat ditunda. Karena memiliki tanggung jawab tersebut, maka jabatan Jaksa Agung seharusnya tidak akan lowong sedetik pun. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan Pencegahan, menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh Jaksa Agung sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah perubahan UU Kejaksaan, kekuasaan Jaksa Agung mengenai pencegahan tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf f UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah dan menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundanganundangan. Dengan demikian, karena kekhususan tugas Jaksa Agung dalam penegakan hukum, maka meskipun dalam limbo time, Jaksa Agung masih tetap mempunyai kewenangan penuh tidak sebagaimana kewenangan seorang menteri pada umumnya; Bahwa memang benar seseorang yang menjabat itu harus ada akhir masa jabatannya, dan Jaksa Agung termasuk dalam jabatan political appointees dari Presiden. Namun karena kekhususan tugas dan kewenangannya, maka tidak secara serta merta jabatan Jaksa Agung harus berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya, tetapi akan berakhir pada saat telah ditunjuk dan diserahterimakan jabatan Jaksa Agung kepada pengganti Jaksa Agung yang baru. Hal demikian dilakukan untuk menghindari kekosongan Jaksa Agung karena Jaksa Agung diberi kewenangan atributif oleh UU yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dan kewenangan tersebut sangat penting dalam rangka penegakan hukum; Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas yang menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 Jaksa Agung termasuk jabatan political appointees dari Presiden dan karena tugasnya yang mempunyai kekhususan dalam bidang penegakan hukum, maka keberadaan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 adalah sangat mengganggu sistem yang dibangun dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 itu sendiri dan ternyata ketentuan tersebut “menggantung“ (dangling) karena tidak terhubung dengan ketentuan lain yang ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Untuk menghindari ketidaksinkronan keberadaan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan ketentuan lain dalam UU tersebut yang dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian, maka menurut pendapat saya, ketentuan tersebut seharusnya dihapuskan. Setelah dihapuskannya bagian huruf d dari Pasal 22 ayat (1) tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UU tersebut harus ditafsirkan bahwa Jaksa Agung yang berhenti berdasarkan alasan yang disebut dalam Pasal 22 ayat (1) berhak atas pemberhentian dengan hormat oleh Presiden, dan bukan ditafsirkan sebagai pembatasan kepada Presiden untuk memberhentikan Jaksa Agung dengan hormat hanya berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1). Sedangkan pemberhentian sewaktu-waktu oleh Presiden terhadap Jaksa Agung, didasarkan atas kewenangan Presiden pada Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2004 karena Jaksa Agung adalah termasuk dalam jabatan political appointees. Pemberian makna Pasal 22 ayat (1) dengan cara “conditionally constitutional” masih menyisakan persoalan karena tidak jelasnya apa sebetulnya yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya“ itu. PANITERA PENGGANTI, ttd. /XWK¿ :LGDJGR (GG\RQR

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 22 September 2010 Plt. Panitera.

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

warna REPUBLIKA

23

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

Meraih Kendali Atas Diri sendiri Tiga WNI jadi peserta

S

etelah sebelumnya mengudara via saluran televisi berbayar, Hallmark, mulai musim ini—tepatnya 21 September lalu— The Biggest Loser Asia mengudara lewat saluran televisi DIVA Universal. Ada 16 peserta yang terpilih menjadi kontestan untuk memperebutkan hadiah uang senilai 100 ribu dolar AS itu. Menariknya, meski tak satu pun nama di antara

mereka memper-memper sebagai asma asal Nusantara, tiga di antara peserta berasal dari Indonesia. Ketiga orang itu adalah Rico Michael, Scott Hana, dan Leonardo Di Capati. Rico yang berbobot 171 kg itu pernah menggeluti dunia entertainment sebagai aktor dan komedian. “Jujur saja, obesitas ini sangat menghambat perkembangan karier saya,” kata Rico mengakui. Karena itu pula, meski tampil di depan kamera seolah sudah mencandu, Rico lebih banyak bekerja

di belakang layar sebagai produser dan sutradara. Rekan sekaligus kompetitor Rico lainnya adalah Scott Hana. Scott berbobot 160 kg, seorang eksekutif di perusahaan tambang multinasional. Tahu alasan Scott mau berpayah-payah ikut TBLA? “Saya selalu kesu-

Melayu lagi: Leonardo Di Capati. Berbobot 137 kg, Leo saat ini tidak bekerja. Dulu, pria yang terlahir gemuk itu senang dianggap sebagai cowok gendut yang lucu. Kini, tak lagi. “Saya ingin merasakan memiliki tubuh langsing dan fit,” kata dia, matanya berbinar. Oh ya, mau tahu total berat badan ke-16 peserta? Sekitar 2.291 kg, alias hampir 2,3 ton. Itulah sebabnya, salah satu bagian dari program, peserta akan diisolasi dan menjalani pelatihan fisik selama hampir 6 bulan. Mereka hanya makan 1.200-1.700 kalori per hari

litan duduk di kursi pesawat,” kata dia, mengeluh. “Padahal, saya dituntut melakukan banyak perjalanan bisnis.” Tak hanya itu, pria AS yang sudah bermukim di Indonesia selama 4,5 tahun dan fasih berbahasa Indonesia itu juga sering kali keteteran stamina saat harus bermain bersama kedua anak perempuannya. “Obesitas membuat saya nyeri lutut,” kata dia, menambah daftar keluhannya. Sementara orang Indonesia ketiga ini punya nama yang lebih tidak

dengan latihan fisik berat. Semua demi mengubah bentuk tubuh, mengubah pencitraan mereka akan diri sendiri. Dan, tentu saja, demi 100 ribu dolar AS. “Para kontestan telah memiliki masalah kesehatan dan sosial akibat obesitas. Kami ingin membantu mereka meraih mimpi yang dekat, tetapi kadang jauh: memegang kendali atas tubuh mereka sendiri,” kata Direktur Pemrograman, Universal Networks International, Karen Johnston.

6 Dia merasakan seakan pintu hidup dialah yang membuka dan bayi yang sedang lahir itu adalah bayinya dia. Namun godaan itu hanya berlangsung beberapa saat, dibunuh oleh kesadaran bahwa dia sedang menangani sebuah kelahiran. Dalam keadaan seperti itu, terkadang pikirannya mendesak dan mendesak lagi agar dia berhubungan dengan laki-laki. Ladeni dulu, keinginanmu menpunyai anak, masalah lain di luar itu, pikirkan kemudian. Caranya? Berbubungan dengan laki-laki di luar nikah, atau dia kawin lagi dengan resmi. Namun, adakah lakilaki yang mau kawin dengannya kalau tahu dia mandul dengan rahim yang gersang? Tidak, hatinya memibantah. Cukup dua kali saja dia

meladeni laki-laki dengan berbagai tabiat dan caranya menyalurkan kejantanannya. Capek, kata hatinya. Juga dia capek memeriksakan kegersangan rahimnya ke para sejawatnya atau meminta obat untuk menyburkan rahimnya. Cukup sampai sekian saja, katanya. Tapi kau belum coba dengan laki-laki di luar nikah, godaan itu datang lagi. Iblis, teriak hatinya. Terkutuklah kau. Tapi bukankah kau sangat mendambakan seorang anak? Cobalah. Sesudah rahimnya dibuahi dan menampakkan tanda-tanda kau akan hamil, maka kawinlah dengan resmi laki-laki itu. Kalau dia tidak mau? Misalnya laki-laki itu hanya menbutuhkan pelampiasan dan hanya ingin menolong kau agar niempunyai anak?

■ darmawan sepriyossa

Kalau laki-laki itu tidak mau mengawinimu, kenapa harus dipersoalkan? Dosa? Akuilah dosa itu dengan memohon ampun kepada Tuhan. Kau membutuhkan seorang anak. Anak jadah yang kau persoalkan? Terima saja anak jadah itu. Betapapun aibnya, dia juga karunia Tuhan. Mustahil bayi itu tumbuh dalam rahimmu, kalau Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan akan menggugurkan janin itu, betapapun kau sebagai dokter memeliharanya siang malam, pagi petang. Kau pelihara rahimnya dengan seluruh kemampuanmu sebagai seorang dokteor. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak menghendakinya, dia akan gugur. Coba kau pikirkan. Ribuan bahkan jutaan anak jadah yaing dilahirkan di luar nikah, namun mereka tetap hidup. Walau mereka sudah dipastikan menurut kepercayaan agama, sebagai ahli neraka. Ingatlah. Dalam catatan sejarah, tidak sedikit anak jadah yang memegang tumpuk kekuasaan pemerintahan atau negara. Karena itu kau tidak usa merisaukan benar, apakah anak yang akan kau lahirkan di luar nikah itu anak jadah atau bukan.

Bersambung

REPUBLIKA

24

Halaman >> Kamis > 23 September 2010

PR di Sela-sela Naiknya Peringkat Daya Saing Shally Pristine Wartawan Republika

PENINGKATAN DAYA SAING DIHARAPKAN BISA MENDORONG INDONESIA MENCAPAI TARGET INVESTASI TAHUN DEPAN.

Hendri Saparini Direktur Eksekutif Econit Advisory Group

ika dunia ini ibarat sekolah, Indonesia boleh menepuk dada. World Economic Forum (WEF) resmi mendapuk peringkat daya saing Indonesia naik 10 tingkat menjadi urutan ke-44 pada tahun ini. WEF ‘membagikan’ rapor daya saing kepada 139 negara yang mereka survei dalam Global Competitiveness Index 2010-2011. Dalam laporan yang dirilis WEF Summer Davos di Tianjing, Cina, awal bulan ini, Indonesia hanya kalah dari Vietnam yang loncat 16 tingkat ke urutan 59. Di ASEAN, hanya dua negara itu yang peringkatnya naik signifikan. Secara umum, konstelasi daya saing di Asia Tenggara tetap dipimpin Singapura (urutan ketiga, tetap dibanding tahun lalu), Malaysia (ke-26, turun dua tingkat), Brunei Darussalam (ke-28, naik empat tingkat), lalu Thailand (ke-38, turun dua tingkat). Dalam laporan tersebut, WEF menyebut, peningkatan peringkat ini mengesankan karena Indonesia bisa menciptakan kondisi ekonomi makro yang lebih sehat saat krisis keuangan melanda dunia. Hal ini terlihat dari terkontrolnya level utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 31 persen. Selain itu, rasio simpanan terhadap PDB juga meningkat menjadi 33 persen. Inflasi 2009 pun hanya 4,8 persen, separuh dari capaian 2008. Indonesia juga berhasil mem-

J

World Economic Forum (WEF) mengumumkan peringkat daya saing Indonesia naik 10 peringkat menjadi urutan ke-44 dari 139 negara di dunia tahun ini. Layakkah Indonesia kian percaya diri berkompetisi dengan negara lain di kancah global dan menggaet investasi? Berikut wawancara Shally Pristine dengan Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Hendri Saparini.

pakah peningkatan peringkat daya saing Indonesia merupakan prestasi luar biasa atau biasa saja karena daya saing negara lain juga turun? Daya saing itu ada dua macam, yakni investasi dan perdagangan. Untuk investasi, Indonesia sebagai satu dari tiga negara Asia yang tetap

A

tumbuh saat krisis. Hal itu merupakan poin positif sebagai negara tujuan investasi. Walau ada sisi negatif dari infrastruktur, terdapat kemudahan investasi, misalnya di sumber daya alam (SDA). Ini tetap dicatat sebagai peluang yang menguntungkan. Untuk daya saing perdagangan, kita berbicara mengenai hal yang

perbaiki performa faktor pendidikan di semua indikator terkait, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan lanjut dan pelatihan keterampilan. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyambut capaian ini dengan sumringah. Dia berharap, peningkatan daya saing ini bisa mendorong Indonesia mencapai target investasi tahun depan. “Kita harapkan ini berarti peningkatan daya tarik bagi investor sehingga kita bisa mencapai investment grade tahun depan,” ujar Mari. Sekilas, lesatan peringkat ini berkilau bagi Indonesia. Namun, patut dicatat, total skor daya saing Indonesia naiknya tak setinggi peringkat antarnegara. Dari skala 1-7, skor Indonesia tahun ini hanya mampu bertambah 0,1 menjadi 4,4. Indonesia juga tetap saja bercokol dalam kelompok negara transisi factors driven (tahap satu) ke efficiency driven (tahap dua). Dari empat pilar dasar daya saing, hanya indikator iklim ekonomi makro yang di atas peringkat total. Sisanya, yaitu institusi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dasar, menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia. Jika ketiga indikator ini digarap maksimal, barulah Indonesia bisa ‘naik kelas’ ke kelompok negara efficiency driven semacam Malaysia dan Thailand. Para responden survei mengiyakan perihal birokrasi yang inefisien dan korupsi menjadi dua ganjalan paling besar ketika berbisnis di Indonesia. Budaya mempersulit yang mudah dan ekonomi biaya tinggi masih demikian kental. Misalnya, untuk urusan transparansi kebijakan publik, Indonesia ada di urutan ke91. Sedangkan, pungutan ilegal dan suap ada di urutan ke-95.

EDWIN DWIPUTRANTO/REPUBLIKA

Soal infrastruktur, nilai dan peringkat Indonesia memang merah. Bila diperinci, kondisi jalan berada di urutan ke-84 sedunia, pelabuhan (ke-96), dan suplai listrik (ke-97). Kondisi infrastruktur jauh tertinggal dari negara jiran, seperti Singapura (kelima), Thailand (ke-23), atau Malaysia (ke-30). Di antara negara maju Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina (ke-104). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan, mengatakan, menurut penilaian WEF, bisa jadi daya saing Indonesia jauh membaik. “Tetapi, kita tidak boleh terlalu puas karena PR kita masih banyak. Apalagi, kalau dimasukkan dalam konteks kepentingan kita dalam meningkatkan investasi,” ujarnya. Gita menjelaskan, WEF melakukan penilaian daya saing lewat survei kepada ratusan pimpinan usaha dunia. Karena itu, Indonesia harus mengimbangkan persepsi hasil survei dengan perbaikan yang nyata. BKPM memulai hal itu dari perbaikan struktur dan proses regulasi secara nyata. Menurut dia, Indonesia memiliki target besar dalam menggaet modal, baik asing maupun swasta domestik. Pada 2014, realisasi investasi harus menjadi 55 miliar dolar AS, meningkat hampir tiga kali dari raihan tahun ini. “Ini sangat di-drive oleh perbaikan iklim investasi. Jadi, kita tidak boleh terlalu cepat berpuas diri,” ujarnya. Gita menyadari, perbaikan iklim investasi bukan melulu soal persepsi global mengenai daya saing ataupun perbaikan regulasi dan penyederhanaan proses investasi semata. Menurut dia, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah pembangunan infrastruktur, baik transportasi maupun energi. Senada dengan Gita, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sandiaga Uno, menyambut kabar peningkatan peringkat daya saing ini dengan catatan. Memang, Indonesia tak sekadar bertumbuh, tetapi juga terjadi reformasi di bidang-bidang yang meningkat daya saingnya. Sandiaga mengatakan, loncatan peringkat ini menjadi ironis karena terjadi tanpa pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi yang tuntas. Jika kinerja kedua faktor tersebut bisa ditingkatkan, dia optimistis Indonesia bisa

mengalahkan Thailand dan Malaysia sekaligus. “Ini PR besar kita. Idealnya, kita di 30 besar sesuai dengan ekonominya yang sudah masuk 20 besar,” ujarnya. Menjawab tuntutan soal pembangunan infrastruktur, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, mengatakan, terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala. Apalagi, kini peran pemerintah tak lagi sebagai satu-satunya penggerak ekonomi negara, seperti era 1970-an dahulu. Saat ini, zamannya pemerintah bermitra dengan swasta lewat Public Private Partnership (PPP). Dalam kasus ini, menurut dia, PPP bertujuan membangun infrastruktur distribusi ataupun energi. Namun, konsep yang lazim di negara maju ini baru dapat berhasil jika daya saing Indonesia baik sehingga mampu mengundang swasta berinvestasi. Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dinilainya loyo serta kurang berperan dalam menjadi pionir dan penggerak ekonomi nasional. Seperti diketahui, sejumlah sektor strategis infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan telekomunikasi, dipegang BUMN. “BUMN juga sedang kita benahi agar menjadi tangan kanan pemerintah dalam bisnis,” ujarnya. Edy menambahkan, Indonesia kerap terorientasi pada pemeringkatan ‘nilai jual’ global semacam ini. Padahal, ada relasi khusus dengan negara-negara Islam dan para pemilik modal syariah. “Kita juga punya produkproduk yang daya saing globalnya luar biasa, seperti makanan minuman halal, pakaian Muslim, perabotan ramah lingkungan, dan teknologi inovatif. Ini jarang kita ekspose,” ujarnya. Setumpuk PR tersebut jelas menghadang Indonesia di depan mata dan menunggu untuk segera dikerjakan. Catatan penting, semua angka di atas kertas menjadi sia-sia jika peningkatan daya saing, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tidak meresap hingga ke akar sektor ekonomi riil dan menyejahterakan masyarakat. Ketika WEF Summer Davos kembali membagikan rapor tahun depan, tak mustahil Indonesia bisa kembali berbangga. Tentu saja, asal semua PR digarap sampai tuntas. ■ ed: andi nur aminah

Tumbuh Saat Krisis, Itu Positif berbeda. Misalnya, market share Indonesia terhadap total ekspor dunia. Indonesia memang oke di mata investor untuk investasi, termasuk untuk portofolio. Bunga Surat Utang Negara (SUN) kita tinggi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga. Sementara itu, tidak ada pajak untuk saham, SUN, dan sebagainya. Investasi di portofolio sangat menarik. Tapi, kondisinya tidak sama untuk investasi langsung. Banyak yang masih harus dibenahi. Perlu diingat, pada 2009, Malaysia dan Singapura daya saingnya menurun karena krisis. Namun, tahun berikutnya, mereka bisa jauh meninggalkan kita.

Apakah ini berarti kenaikan peringkat yang kita alami sebenarnya semu karena tahun depan bisa turun lagi ketika negara-negara lain sudah pulih dari krisis? Belum tentu. Peringkat kita bisa terus naik asal kita melakukan perbaikan-perbaikan di sektor yang belum baik daya saingnya. Pemerintah menyebutkan, APBN sangat terbatas sehingga tak bisa diandalkan sebagai satu-satunya sumber pembenahan daya saing infrastruktur. Jika partisipasi swasta sangat dibutuhkan, bagaimana dengan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas publik bila melibatkan swasta?

Soal pendanaan, pemerintah harus memastikan kapasitas APBN cukup untuk melakukan public investment, seperti sarana di perdesaan atau sektor pertanian. Karena, sektorsektor ini tidak menarik bagi swasta dan harus menjadi fokus APBN. Dalam kondisi pemerintah tidak mau mencari sumber pendanaan lain, misalnya lewat sekuritisasi aset, negosiasi kontrak SDA, dan sebagainya, mau tidak mau APBN akan terfokus ke situ. Akibatnya, APBN bisa habis untuk pendampingan. Sehingga, hanya masyarakat kelas menengah ke atas yang bisa mengakses fasilitas infrastruktur yang dibangun dengan APBN itu.

Apakah peningkatan peringkat daya saing ini mengindikasikan Indonesia akan mampu mencapai target investasi Rp 10 ribu triliun hingga 2014? Bisa saja. Namun, hendaknya dalam proses investasi dari investor asing, pemerintah melibatkan mitra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal yang sudah memiliki aset untuk faktor-faktor produksi. Misalnya, Food Estate (di Merauke), petani kan sudah punya tanah sebagai kapital. Libatkan mereka. Ini tergantung approach dari pemerintah juga. Mau fresh money yang gampang atau agak bersusah-susah mendidik dan mendampingi petani? ■ ed: andi nur aminah