REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DISTRICT GOVERNMENT OF COMMEWIJNE, REPUBLIC OF SURINAME CONCERNING SISTER CITY COOPERATION
The City Government of Yogyakarta, Republic of Indonesia and the District Government of Commewijne, Republic of Suriname, hereinafter referred to as the "Parties": Desiring to promote favorable relations of partnership and cooperation between the people of the two cities; Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; Referring to the Letter of Intent concerning Sister City Cooperation between the City of Yogyakarta, Republic of Indonesia and the District of Commewijne, Republic of Suriname, signed in Yogyakarta on November 11th, 2009; Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have reached an understanding as follows: A RTICLE 1 OBJ ECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to establish Sister City Cooperation between the Parties in order to promote and to expand an effective and mutually beneficial cooperation in the development of both cities. A RTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The Parties shall undertake to implement this Memorandum of Understanding in accordance with the laws and regulation of their respective countries in the following fields; 1. Culture; 2. Tourism; 3. Education; 4. Agriculture; 5. Health;
6. 7.
Industry and trade; and Other fields which shall be mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 3 TECHNICAL ARRANGEMENTS 1.
2.
To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties may conclude arrangements within the terms of this Memorandum of Understanding, which shall cover the fields as provided in the Article 2. Such arrangement shall describe program, activities, personnel involved, schedule, financial arrangement, and responsibilities undertaken by the Parties as well as the other necessary matters that are not covered by this Memorandum of Understanding. ARTICLE 4 FUNDING
The implementation of the activities under this Memorandum of Understanding is subject to the availability of fund and personnel of the Parties. ARTICLE 5 JOINT WORKING GROUP 1.
The Parties may establish a Joint Working Group to monitor and evaluate the progress of cooperation under this Memorandum of Understanding.
2.
The members of the Joint Working Group consist of the representatives of the respective city and district governments. The Joint Working Group may involve the private sector if necessary and subject to mutual consent of the Parties;
3.
The Joint Working Group shall meet as deemed necessary, alternately in Commewijne or Yogyakarta. ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. 2.
3.
Each Party shall protect intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic laws in force in their respective countries. In case of specific arrangement, programs or projects result in intellectual property, the Parties shall include separate arrangements in accordance with their respective countries laws and regulations. If either Party wishes to disclose confidential data and information furnished by the other Party for and created by the Parties in the implementation of this Memorandum of Understanding, the disclosing Party shall obtained written consent by the other Party prior to the disclosure of such data and informations.
ARTICLE 7 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES The Parties shall ensure that their personnel enganged in the activities under this Memorandum of Understanding shall respect and comply with the laws and regulations of
2
4JHOFE
4JHOFE
•
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DISTRIK COMMEWIJNE, REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KOTA BERSAUDARA
Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Commewijne, Republik Suriname, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
Distrik
Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara penduduk kedua Kota; Mengakui pentingnya prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; Merujuk pada Surat Minat Kerjasama mengenai Kerjasama Kota Kembar antara Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Distrik Commewijne, Republik Suriname yang ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2009; Sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara; Telah mencapai pengertian sebagai berikut: PASAL1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk Kerjasama Kota Bersaudara di antara Para Pihak untuk memajukan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pembangunan kedua Kota. PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Masing-masing pihak akan melaksanakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masingmasing negara pada bidang-bidang sebagai berikut: 1. Kebudayaan; 2. Pariwisata; 3. Pendidikan; 4. Pertanian; 5. Kesehatan; 6. Perindustrian dan Perdagangan; dan 7. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASAL3 PENGATURAN TEKNIS 1. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak dapat mengadakan pengaturan-pengaturan dalam lingkup Memorandum Saling Pengertian ini yang mencakup bidang-bidang kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2. 2. Pengaturan-pengaturan dimaksud akan menjelaskan program, kegiatan, personil yang terlibat, jadwal, pengaturan keuangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Para Pihak serta hal-hal yang diperlukan lainnya yang tidak terdapat dalam Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL4 PEMBIAYAAN Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian didasarkan pada ketersediaan dana dan personil Para Pihak. PASAL5 KELOMPOK KERJA BERSAMA 1. Para Pihak dapat membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama untuk kegiatankegiatan yang terdapat dalam Memorandum Saling Pengertian ini yang akan mengevaluasi perkembangan kerjasama dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan selanjutnya. 2. Anggota-anggota Kelompok Kerja Bersama terdiri dari wakil-wakil kedua Pemerintah Kota dan Distrik masing-masing. Kelompok Kerja Bersama dapat mencakup wakilwakil dari kalangan swasta jika diperlukan dan berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. 3. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu apabila dibutuhkan, secara bergantian di Yogyakarta atau di Commewijne. PASAL6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Masing-masing Pihak wajib menghormati Hak Kekayaan lntelektual Pihak lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. 2. Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak wajib memasukkannya dalam pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing masing negara. 3. Apabila salah satu pihak ingin menyingkap data dan informasi rahasia dari Pihak lain untuk, dan dihasilkan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian, Pihak yang akan membuka rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut. PASAL7 PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa personilnya yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan negara dari Pihak tuan rumah, memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri hubungan luar negeri dari negara Pihak tuan rumah dan menghindari melaksanakan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
2
4JHOFE
4JHOFE
