renun ZOtS TENTANG BUPATI MALANG,

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR / renUN ZOtS TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG,

Menimbang

a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Malang perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Malang maka perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yoryakarta (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; Dr\D

B.rnE\1lI I IENDRA\PER9 J DEol51tuirisd.lhlsil ro! FovRrPDA.4Ptov.d@

2

3.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang

5.

6.

7.

Kepariwisataan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2341;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lrmbaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariqrisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 35, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 20ll tentang Rencana Induk Pembangunan Kepa.riwisataan Nasional Tahun 2O1O - 2015 (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); Or\D

H6rd

\1111 HENORA\PEROA

JADlPol5lF.tlwhatarh*ilr€

/

p.

\RlPDr.dProv d@

J

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan Ekowisata di Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 12.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi

Tahun 2OLL-2O31 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Maleng Tahun 2OO8 Nomor 3/E); 15. Petaturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (kmbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 5/E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2O1O tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (kmbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2Ol3 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN PARMISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. o:iD

8dnr.\r

11

1

HENOfi \PERO JADl\2ol5\P..lryi!:rr\h6ll

rry PlwErPO

.dF oy.d6

4

4. Wisata adalah kegiatan pedalanan yang dilakukan

5. 6.

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, Pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata. dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

oleh masyarakat pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dal Pemerintah Daerah.

7.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesarna wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. 8. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasal lingkungan. 9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaraga.man kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yaflg berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dala:rmya terdapat DTW, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/ kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perlrujudan kepariwisataan. Oi\D H€ndra\l111 HENDRA\PERM JADl\2olslPadwisak\hasilrev p.ov\RIPOA€
5

12. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki

fungsi utama pariwisata atau rremiliki potensi untuk Pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, s-erta pertahanan dan keamanan. 13. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. 14. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar Iisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi darr berfungsi sebagaim:ura mestinya. 15. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. 16. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. 17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk

wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengeanbangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan. 18. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan peryelengara pariwisata. 19. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 20. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang danl atau jasa bagr pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam Pembangunan Pariwisata. 21. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna

menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. D:\D rhnclra\1111 IIENORA1PERDA JADl!2015P.riwbata$asil

rw provnPD .dProv.doe

6

22.

Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

23. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekedaannya

terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. 24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 25. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 26.Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 27. lnsentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi. 28. Sertilikasi adalah proses pemberian sertiEkat kepada usaha dan pekeq'a pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan. BAB II ASAS, PRINSIP, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagran Pertama Asas Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan: a. asas manfaat; b. asas kekeluargaan; D:\D

H.ndr\t

11 1

HENDRA\PERET

J^Dn2U5\Patu6.ta\harl

r6v D.ov\RlPOA.dP.o!

do.

7

c. asas adil dan merata; d. asas keseimbangan; e. asas kemandirian; f. asas kelestarian; g. asas partisipatif; h. asas berkelanjutan; i. asas demokratis; j. asas kesetaraan; dan k. asas kesatuan. Bagran Kedua Prinsip Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. menjunjung tinggi norna agama dan nilai budaya sebagai pergqiawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manpsia dan ling[ungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan,

d. e. f.

g. h.

kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat;

menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar desa antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; mematuhi kode etjk kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4

Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diwrrjudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. D:\D Hdd6\1 111 TENORAIPERI A

J^Drp0l5Plriwir.r.h.sir

rev

Prd\RlPoA.(nftd doc

8

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisataan meliputi: a. pembangunan destinasi pariwisata;

b. pembangunan industri pariwisata; c. pembangunan pemasaran; dan

d. pembangunan kelemba gaan kepariwisataan. Pasal 6

(1) Pembangunan Kepariwisataan

dilakukan

berdasarkan

RIPPDA.

(2) Pembangunan Kepariwisataan sebaqaimaaa dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagran integral dari Pembangunan Jalgka Panjang Daerah dan

Rencana Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga Visi dan Misi Pasal 7

(1) Visi Pariwisata Daerah adalah 'Terwrrjudnya Kepariwisataan Daerah yang Berbasis Masyarakat". (2) Dalarn mewujudkan

visi Pariwisata Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi:

a. membangun jati diri dan citra kepariwisataan Daerah yang berbasis masyarakat; dan

b. mendorong perkembangan kepariwisataan Daerah yang berkualitas melalui:

1)

pengembangan DTW yang berdasarkan kearifan lokal;

2) membangun sarana dan prasarana

dalam

keselarasan dan keharmonisan lingkungan;

3) mewujudkan kualitas

pelayanan yang

baik

pada

masyarakat; dan

4) mempromosikan sarana

informasi

dan

menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas.

D\D

liedEx

111 HENORA\PEROA JADn2ol5\Pariwildla\h.sil

rcv

p.drRlPoA.ddJrdnm

9

Bagian Keempat Tujuan Pasal 8

Penetapan RIPPDA bertujuan untuk:

a. memberikan gambaran secara komprehensif b.

c. d.

mengenai Pembangunan potensi pariwisata Daerah yang meliputi DTW, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata; memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehinxga pariwisata diiadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan; menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di Daerah sejalan dengan Perkembangan Pemerintah Daerah; dan memberikan arah kebiiat
Bagian Kelima Sasaran Pasa-l 9

Sasaran RIPPDA adalah:

a. tersusunnya suatu konsep pembangunan

b. c.

kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan Pembangunan pariwisata daerah; teridentifikasinya Kawasan Daya Tarik Wisata Unggulan

Daerah, Daya Tarik Wisata Unggulan Daerah dan Desa Wisata sesuai kriteria yang ditetapkan; dan tersusunnya arah kebijakan darr strategi pembangunan kepariwisataan daerah serta indikasi program Pembangunan kepariwisataan di setiap Kawasan Wisata Unggulan Daerah. Bagran Keenam Fungsi Pasal

1O

RIPPDA berfungsi sebagai:

a.

pedoman pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, DTW, sanana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembegae n kepariwisataan, sumhr daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan; D:\D

tL.dn\l11

1

HENDR \PERDA

J Dr\2ot5\Pri*bd.\hail

rsv

r@\Rlmrod|Prd.de

10

b. c. d.

pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata dan DTW; pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub selrtor pariwisata; dan penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagran Pertama Ruang Lingkup Pasal

11

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas: a. Ruang Lingkup Wilayah;

b. RuangLingkup Pekerjaan; dan c. Ruang Lingkup Substansi. Pasal 12

(1) Ruang Lingkup Wilayah RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah daerah dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif Daerah. (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan l(abupaten Mojokerto; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan lGbupaten Probolinggo; c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Blitar; d. Tengah berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu; dan e. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pasal 13 Ruang Lingkup Pekerjaan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa Daya Tarik Wisata wisata yang menjadi dan/atau akan menjadi unggulan Daerah. O:lD

H.taE\11,1 HEIIORA\PERD JADIEOl5lP-iri!&1h-rl ra/ FoVIRIPD

.frq

doc

ll Pasal 14

Ruang Lingkup Substansi RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

l1 huruf c, meliputi:

a. kebijakan makro dan mikro pariwisata Daerah; b. DTW; c. sarana dan Prasarana pendukung wisata; d. karakteristik Pasar Wisata; e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pembangunaa wisata; dan

f. kebijakan, strategi dan

program

pembangunan

kepariwisataan. Bagian Kedua Jangka Waktu Perencanaan Pasal 15

Jangka waktu RIPPDA adalah 15 (lima belas) tahun. BAB IV ARAHAN KEBIJAXAN PEMBANGUNAN DAYA TARIK PARIWISATA

Pasa1 16

Arah kebijakan Pembangunan DTW, meliputi:

a. perintisan

pengembangan DTW dalam rangka mendorong

pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah;

b.

pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

c.

pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan keberlanjutan dan daya saing produk dan

kualitas, destinasi

pariwisata. O:lD HddBU I

1

I HENOR]r{rERO( J Dr.20l5'PrrE&'.latl

rcv pror/\RlPO^.dtPrrr.doc

12

Pasal 17 Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah:

a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih

b. c. d. e.

profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pe.ngusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan; menjadikan daerah sebagai daerah tujuan wisata regional dan nasional; memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal; menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan meqjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Pasal 18

(1) Strategi kebijakan dalam pembangunan DTW meliputi a. perintisan pengembangan;

:

b. pembangunan;

c.

pemantapan; d. revitalisasi.

(2) Strategi perintisan pengembangan DTW sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. merrgernbangkan DTW baru di Destinasi hriwisata yang belum berkembang Kepariwisaraannya; dan b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan. (3) Strategi Pembangunan tfIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurt.f b, meliputi: a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata; dan b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW. (4) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, meliputi: a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagei tema terkait; dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi frotensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW. O:\O

tlsd6\1111 HENORA\PERO JAOr2O15\P..ieis.t

l6ir

r€v prw\RrPO .<,lPrd.d@

13

(5) Stmtegi revitalisasi DTW sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. revitalisasi strulctur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada DTW; dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepa.riwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitamya. BAB V DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 19 DTW di Daerah meliputi:

a. b. c.

DTW alam; DTW budaya; dan DTW hasil buatan manusia.

Pasal 20

DTW di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebaga.:imana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 21

Selain DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan /atau kegiatan sebagai DTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

BAI} VI STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA Pasal 22

Strategi Pembangunan Pariwisata, meliputi: a. strategi pembangunan produk pariwisata; b. strategi pemasaran dan promosi; c. strategi pembangunan aksesibilitas; d. strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan e. strategi pembangunan usaha; OrOH..dra\1111 HENORA\PERO

J^Dn2olsPld*i*htt

sil r*pov\RlP&t6.XProv.doc

l4 Pasal 23

Strategi Pembangunan Produk Pariwisata

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi: a. menata dan mengembangkan produk pariwisata wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan terutama wisatawan domestik; b. mengoptimalkan produk pariwisata wisata yang mempunyai nilai jual secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;

c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk d. e. f. g. h.

ditinglratkan menjadi event regional dan nasional; usaha penganekaragaman produk/DTW; menata dan mengembangkan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan ; menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap DTW wisata mempunyai kekhasan sendiri; dan menggabungkan DTW wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan; Optimalisasi Produk pariwisata untuk insentif investasi, Pasal 24

Strategi pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi: a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual; b. meningkatkan citra produk wisata Daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di daerah; c. meningkatkan peran serta biro pedalanan wisata dan agen peg'alanan wisata untuk menjual produk pariwisata Daerah; dan d. meningkatkan u sadar uisatd dan " sapta pesond di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan. Pasal 25

Strategi pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurof c, meliputi:

a.

meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan;

b. menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalulintas c.

yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai DTW wisata; dan berintegrasi dengan sektor yang lain. D:\D H.rxt6\111 1 HENDRATPERDA

JADMolSPriwilrr.llx t rd p.d\[email protected]@

15

Pasal 26

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ll,ur:uf d, meliputi: a. pengembangan Prasarana Umum, Fasi'litas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan

b.

pengembangan Destinasi Pariwisata; peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan

Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, men in

gkatkan kualitas dan daya sajng Destin asi Pariwisata;

dan

c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dal Fasiiitas Pariwisata fagr destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Pasal 27

Strategi pembangunan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasl 22 huruf e, meliputi: a. mewujudkan iklim yang menguntung!
b. c. d. e.

bidang pariwisata; membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil da-lam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata; menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme; bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, Pembangunan, konsolidasi dan berkelanjutan); dan pola pariwisata inti ralcyat dan kemitraan. BAB VII PEI"AKSANAAN DAN PENGENDAIIAN Bagran Kesatu Pelaksanaan Pasal 28

Pelaksanaan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berbentuk Program Pembangunan Kepariwisataan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pasal 29 D:\D

tt

odr.\1111 HENORATPERD{ JADI\2015\Pr*Brr.\h!nlr.v

p.ov\RlPDA.dPro{.r1..

l6

Pelaksanaan program Pembangunan

Kepariurisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Satuan Kerja Perangkat

Daerah bidang kepariwisataan sebagai penanggunglawab didukung oleh instansi terkait. Pasal 30

Program Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagaimana tercantum dalarn lsmpil t II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Pengendalian Pasal 31

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah. Pasal 32

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi prograrn pembangunan pariwisata Daerah. (2) Penertiban sebagaimens dimaksud dalam Pasal 31 ddaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33

(l) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan

dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.

(2)

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya Satuan Kerja Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan/atau pihak-pihak lain yang terkait. Pasal 34 O:\O lt€ndE\1111 TENDRA\PERDA

J^Dl\zolSPdiwidt \hail rd p.@\RlmA..tP.N

de

17

(1) RIPPDA dapa.t ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna

mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang terjadi dan/atau yang a1
BAEI VIU

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagtan Kesatu

Hak Pasal 35

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urLlsan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 36

(1) Setiap orang berhak: a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi pekerja/ buruh pariwisata; dan/atau d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. {2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk: a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan/atau

c.

pengelolaan. Pasal 37

Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai DTW; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. pe'rlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan

f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata

yang

berisiko tinggi-

Pasal 38 D:D liondra\'1111 HENOR PEhOA JADI\2Ol5iP6rlvhet hasll ra/ provRlPoA€drPror.do.

l8

Setiap pengusaha pariwisata bertrak:

a. b. c. d.

mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan ; membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

b.

menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan

yang s€una dalam berusaha, memfasilitasi, dan c.

memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan,

dan melestarikan aset

nasional yang menjadi DTW dan aset poGnsial yang

d.

belum tergali; dan menga.wasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendnlian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 40 Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga dan melestarikan DTW; dan b. membantu terciptanya suasana aman, terlib, berperilaku santun, dan

bersih, menjaga kelestarian lingkungan

destinasi pariwisata. Pasal 41 O:\D

ft .dE\1111

HEiIORA\P€f,DA JADA2015\Pri*i.Ca\hail

r€v p.o\,\RtPoA..lProv.d@

19

Setiap wisatawan berkewajiban

a.

:

menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat,

budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkunga.n;

b. c. turut

serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;

dan

d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan

yang

melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melangar hukum. Pasal 42

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

a.

menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat,

budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; membrikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

b. c. d. memberikan kenyamanan, keramahan,

perlindungan

keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha milao, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga keg'a lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerl'a melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya Pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha kepriwisataan secara beftanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Dr\D

ib..l,E\l,I I

HENOR IPERO JAOn?015iP!d*Bat

vE

l r€\,

Fw\RlPor.derw.doc

20

Larangan Pasal 43

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik DTW.

(2) Merusak fisik DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusna.hkan 51167 sghingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu DTW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. BAB IX KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 44

Pemerintah Daerah berwenang:

a. menyusun dan menetapkan peraturan bupati tentang gembangan Pariwisata daerah; menetapkan destinasi pariwisata Daerah menetapkan DTW Daerah; Pen

b. ; c. d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan e. f. g. h. i. j. k.

pendataan

pendaftaran usaha pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan; memfasilitasi dan mel,akukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata; memfasilitasi Pengembangan DTW baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah; memelihara dan melestarikan DTW; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Pasal 45

(

1)

Setiap perseor€rngan, organisasi pariwisata,

lembaga Pemerintah Daerah, serta badan usaha yang berprestasi luar

biasa dan/atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatJ
O:\D H€ndE\i 111 HENDRATP€RD

J^Dl\2olsP.iriEt v6d R Fo'.\RlPD .frovdoc

2t

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan,

bentuk penghargaan dan pelaksanaan

pernberian

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pengembangan kepariwisataan.

(2)

Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi

Kepariwisataan Daerah. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Bagian Kedua Badan Promosi Pariwisata Daerah Pasal 47

(l)

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanalan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 48

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu: a. unsur penentu kebiiakan; dan b. unsur pelaksana. Dr\D

ri6rdr.\1l l1 HEiIDRA\PERM J OIUOIS\P.riNixt \hdil @ D.olr8tm^.frov.do.

22

Pasal 49

(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas: a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan d. pakar /akademisi 2 (dua) orang. (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lanna 4 (empat) tahun. (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ke{a, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan selagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 50

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah. Pasal 51

(1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata ke{a dan rencana kerja. (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan homosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata keqja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah. O:\D l-bndnu111

HENORA\PERDAJ^ol\2olSP.iwisd\tE{ BFovlRlPoLdFrd.de

l.)

Pasal 52

(1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah; b. meningkatkan ku4jungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; c. meningkatkan kunjungan wisatawan dan pembelanjaan; d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melakukan riset dalam rangka Pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:

a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia b.

usaha di pusat dan daerah; dan mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 53

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prorrinsi dal,i atau Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapataa dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Betanja

Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturarl perundang-undangan.

dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara dan

(3) Pengelolaan

non-Anggaran non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagan Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia Pasal 54

Pemerintah Daerah merryelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D:\D Hendra\l

1 1

1 HENDRA\PERDA

JADi\2015\Padwisatarhrsil rcv p{ovlRlP0A.dd.rov-doc

24

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifi kasi Pasal 55

(1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. (2) Standar kompetensi 56lagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. (3) Sertilikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifrkasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan melalui sertifikasi usaha. (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 55 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing Pasal 58

(1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga ke4'a ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga ke{a ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekeqia profesional kepariwisataan. D]o|i-&rlili

}€iORAIFERO

J O|\2or3Pat*arlh-a.f, prqlRlPo .fredoc

25

BAB XI PENDANAAN Pasal 59 Pendanaan Pemerintah Masyarakat.

pariwisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan

Pasal 60

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efi siensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Pasal 6 I

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan

yang diperoleh dari Pengembangan Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan. BAE}

XII

KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 63

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipit di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. merrerima laporan pemeriksaan atau b. c.

pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Kepariwisataan; melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang kepariwisataan; melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang kepariwisataan ; Dr\OHsnl.\lll,

HENDRA\PEROA

JrDn2015Fr isrtivl*it..vr{6.\RtPO .dPrd.doc

26

d. melakukan

pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang dirluga melakukan tindak pilana di bidang Keperiwisataan

;

e. meminta keterangan atau barang bukti

dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepariwisataan; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; g. membuat dan menandatangani berita acara; dan h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Kepariwisataan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat tl), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penldik Kepolisian Republik Indonesia. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 64

(l) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mergenai hal yang harus dipenuhi. (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dima*sud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan. Pasal 65

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berupa: a. teguran tetulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementa.ra kegiatan usaha. (3) Teguran tertulis sebaga.imana rlimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kati. O\DFroidE\l111HENOR

FERDA J^Dn20l5\P$iii.€tlvt

dr r6v F.ov\RlPoradlProv do.

27

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan

kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 66

Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya

melawan hukum, merusak fisik atau mengurangi nilai DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5O.OOOO00,0O (lima puluh juta rupiah). BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

a. semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan b. c.

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; Pe{anjian bidang Kepariwisataan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan Badan Promosi Pariwisata Daerah tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan. BAB XVI PENUTUP Pasal 68

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. D:\D

tleidt

11111hENDRA\PEROAJ

DI2O15\F] ir.tatlail re [email protected].

28

Pasal 69

Peraturan Daerah

ini mulai berlaku pada

tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah

ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

lb

pada

iztAtler

2015

G

KRESNA

Diundangkan di Malang

/b

pada

^

l,/lhKer

2015

DAERAH

OAMH

9.

Kabupaten Malang

Tahun 2

Nomor

I

Seri

p

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR

O:\D liendEH

1

11

O29-tl20t5

iIEIDRA\PERDA .AO026i s\Pdiwisala\RlPDA

fr

doc

29

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NoMoR,l reHux zors IENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARTWISATA DAERAH

I.

UMUM Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mernpu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya-

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasiond yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harrrs mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah sebagai daerah tujuan wisata yang arnan dan nyaman untuk dikunjungi. Dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan ling!
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagl pelaksanaan pembangunan

pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah delam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah. RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW. O:D H.rdr.\1111 HENORA\PERCU JADluol5\Pariiisdrharl

..v p.ovlRlPot df.ov d6.

30

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal

I

Cukup jelas. Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5

Huruf a Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi

Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Huruf b Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan oPembangunan Pemasaran Pariwisata' adalah upaya terpadu dan sistematrt dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM

Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kuatitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata. Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas o:\DH.rEr.Yrll IIENORA\PERO JADM)15rP.d!.i3!t \ll..d r.vpro\,\RlPO .dProvn..

31

Pasal 9

Cukup jelas Pasal 1O Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12

Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku lima belas tahun dan tiap lima tahun dapat tinjau kembali Pasal 16

Huruf a Yang dimaksud dengan 'perintisan pengembangan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengpmbangkan peluang pasar yang ada. Huruf b

Yang dimaksud dengan uPembangunan DTW" adalah

upaya pengembangan yang dilakukan dengan mening)
Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemantapan DTW" adalah

upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru. Huruf d

Yang dimaksud dengan "revitalisasi DTW" adalah

upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

O:\D H..drr\1

1

,1

I"IENDRA\PERO

J Beo15\Pxiri!d!\h.!il rs I,@\RIPO ..lPrd..loc

32

Pasal 17 Cukup jeLas Pasal 18 Yang dimalsud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi

untuk memudahkaa wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata. Pasal 19 Huruf a

Yang dimaksud dengan UDTW a-lam' adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. DTW alam, meliputi: 1. DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa trentang pesisir pantai Malang Selatan. 2. DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan: a. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya b. perairan sungai, waduk dan danau c. wisata air terjun d.perkebunan

Hurufb Yang dimaksud dengan "DTW budaya'adalah DTW berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. DTW budaya, meliputi:

1. DTW budaya yang bersifat berwujud ltangiblel, yang hrupa antara lain: a. cagar budaya, yang meliputi: l. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagrannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaa-n dan sejarah perkembangan mamusia, 2. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidal< berdinding, dan beratap seperti petilasan, mal
menyatu dengan alern, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia scperti pa.dokan dan sanggar seni. D:\DH.rtr.\1111 HENORA\PERqA JADIUOl5\Prir* LYGil rl!B\RIPOA.diP.@3e

33

4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya,

2.

bangunan cagar budaya, danrl atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bul(i kejadian pada masa lalu seperti candi 5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letalmya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. b. perkampungan/desa wisata yang khas, c. Museum, DTW bersifat tidak berurrjud (intangible), yang berupa antara lain: a. Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: petik laut di Sendangbiru, Kasodo dan sebagainya. b. Kesenian, seperti: Topeng Malang, Ludruk, Wayang kulit.

Hurufc Yang dimaksud dengan 'DTW hasil buatan manusia" adalah DTW khusus yang merupakan kreasi artifisial @mficiallg createQ dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. DTW hasil buatan manusia/khusus, meliputi antara lain: l. fasilitas rekreasi dan hiburan /taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan {enteftainment) maupun penyaluran hobi. 2. fasilitas peristirahatan terpadu ftntegrated resorT), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu. 3. fasilitas relceasi dan olahraga. Ketiga jenis DTW tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain: l. wisata petualangan (aduenture touri.sm); 2. wisata bahari {maine tourism); 3. wisata agro (farm tourism); 4. wisata kreatif (creatiue tourisml, 5. wisata kapal pesiar (cruise tourisml, 6. wisata kuliner (anJirary touri.sm); 7. wisata budaya (culhral taurismf, 8. wisata sejarah (hentage tourism); 9. wisata memoial ldark tourisml; 10. wisata ekologi (eatouri.sm/ wiW tourism); o:\DH..rd..\1111HEiIOM\PERO JADr2Ol5rP..i*is.t tEsil ..v p.ov\RlPDA.dfrov.do.

34

.

wisata pendidikan {educational tourisml; 12. wisata ekstrim-merrantang bahaya {extreme 11

torrisrl;

13. wisata massal (mass touri^sml; 14. wisata pertemuan, pedalanan insentif, konferensi dan pameran (meeting, incentiue, conuention, and. exhibition tourisml;

15. wisata kesehatan (medical touri-sm/ ueljncss tourism); 16. wisata alam (nature-based. touri,sml; 17. wisata religS feligins tanri,sm/pilgnmage totri.sml; 18. wisata budaya kekinian gnp aiatte tanri.sml; 19. wisata desa (rural tourisml; 20. wisata olahraga lsport touri,sml; 2

1

.

wisata kota (urban tourism); dan

22.

wisata relawan (wlunteer tourism).

Pasal 20

Cukup jelas Pasal

2l

Cukup jelas Pasal 22

Cukup jelas Pasal 23

Cukup jelas

Pasal24 Huruf d

Yang dimaksud dengan "sapta pesona' adalah 7 (tujuhf unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagt berkembangrya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: a. aman;

b.

tertib;

c.

bersih;

d. sejuk; e. indah;

f.

ramah tamah; dan

g.

kenangan.

Pasal 25

Cukup jelas Dr\O

u.tnE\1r 1, HENDMTPERO J Dl9o1s\Pdiwbstr\tE

r

r.v prov\RtPoi.dtProv.do.

35

Pasal 26

Huruf a Yang dimaksud dengan "Prasarana Umum" meliputi: l. jaringan listrik dan lampu penerangan;

2. jaringan air bersih; 3. jaringan telekomunikasi; dan 4. sistem pengelolaan limbah. Yang dimaksud dengan oFasilitas Umum' meliputi: l. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana learlg uarning system) di destinasi yang rawan bencana; 2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uar.g (money clwnget); 3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (dn$ store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/ penyimpanan barang Qrubtic locker); 4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; 5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (lanndry) dan tempat sampah; 6. fasilitas khusus bagr penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;

7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest areal, fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas alan kaki (pedestri.an) ; 8. fasilitas lahan parkir; dan 9. fasilitas ibadah. Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pariwisata" meliputi: l. fasilitas akomodasi; 2. fasilitas rumah makan; 3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information cefier), dan e-taurism kios; 4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata; 5. toko cinderamata (souuenir slwp); 6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting); darr 7. bentuk bentang lahan (landscaping). PasgJ27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas pej

o:lD

lLfilrlv

111 H€NIIRA\PEROA JADn2Ol5rP.r

ts.Ertmtt rn p.dl'itPo

.dtftd.d6

36

Pasal 29

Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31

Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33

Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35

Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41

Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44

Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas

D:\D

tLr'dnY

111 BENDRA\PERD

J^D[2015\p.,ii,ir.b]harit r.v provrRtpD .dFrovn@

3l Pasal 48

Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61

Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasa-l 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas TAMBAHAN NOMOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 SERI

D:lD H€ndE\r

l'l

l

HEiiORAIPERD JADI\20151,%fwb.t \hasilr6v prw\Rlmr'GdFrw.doc

I.AMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN MAI.ANG NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMB,Iq.NGUNAN

PARMISATADAERAH DATTAR DAYATARII( WI8ATA (DNTI REIICAITA IIVDIM PEUBAJTGIIIIA.II PARIWISATA DAIRAII o

I(TCATATA.tr

DESA

IYAMA DAYA ?ARIX UIISATA

XETERA]YCAN

2

3

4

5

I I

2

Ampelgading

Bantur

Bululawang

4

Dampit

Lebakharjo

Pantai Licin

Alam

Mulyoari

Candi Jawar

Budaya

Tirtomoyo

Ranu Sosro

Alam

Srigonco

Pantai Balekambang

Alam

Sumberbening

Pantai Kondarg Merak

AIam

Sumberbening

Pantai Ndaliputih

Alam

Bandungrejo

Pantai Taman Ayu

Alam

Bandungrejo

Wisata Religi Sumur Pitu

Budaya

Sumberbening

Pemandian Telaga Telar

Alam

Srigonco

Religi Pesarean Kyai Abd. Jnlili

Budaya

Wandanpuro

Agro Wisata Buah Naga

Alam

Lumbangsari

Wisata Religl Mbah Bergas

Budaya

Bulu,lawa:eg

Kolatr| Maron"

Pamotan

Kolarn Renang "Sumber Palung"

Buatan

Baturetno

Gua Payung

Alam

Baturetno

Gua Rante

Alam

Jambangan

Pemandian Alam "Sumber

Alam

RenAttg

"Sumber Buatan

Bantaf 5

6

Dau

Donomulvo

Mulyoagung

Taman Rekreasi Sengkaling

Buatan

Kalisongo

Taman Wisata Irmbah Dieng

Buatan

Karangwidoro

Museum Zoologi Frater Vianney

Buatan

Petungsewu

furo Jeruk

Alam

Karangwidoro

Candi Badut

Budaya

Petungsewu

P-WEC (Petung sewu Wildlife Education Center)

Alam

Selorejo

Wisata Petik Jeruk Bedengan

furo / Afam

Banjarejo

Pantai

Mentaraman

Pantai Jonggring Saloko

Alam

Mentaraman

Gua Seneik

Alam

Baltul

Alam

2

7

8

9

Gedangan

Gondanglegi

Jabung

Kalipare

5

Mentaraman

Pasir Besi

Afam

MentArarnan

Pantai Nglurung

Alam

KedungsaLam

Pantai Ngliyep

Alam

Kedungsalam

Pantai Pasir Panjang

Alem

Kedungsalam

Wisata Ritual Sendang Kamulvan

Budaya

Purwodadi

Pantai Kondang Bandung

Alam

Sumberoto

Pantai Modangan

Alam

TUlungrejo

Pantai Kondalg Iwak

Alam

Gajahrejo

Pantai Bajulmati

AIam

Sindurejo

Pantai Ngudel

AIam

Tumpakrejo

Pantai Wonogoro

Alam

Gajabrejo

Pantai Ungapan

Alam

Tumpakrejo

wisata Relig,i Gunung Bathok

Budaya

Srrmberjaya

Danau Mbureng

Alam

Sumberjaya

Waduk/Sumber

Alam

Kemiri

Coban Udan Panas/Banyu Ilang

Alam

Coban Jahe

AIam

Taji

Coban Siuk

Alam

Taji

Coban Tumpuk

Alam

Taji

Coban Nawi

Alam

Su-kopuro

Coban Barnawi

Alam

Sukowilangun

Pemaacingaa Waduk

Alam

Kalipare

Padang Golf

Alam

Pandalsari

10

4

3

2

1

lor

11

Karang Ploso

Donowarih

Gunung Mujur

AIam

12

Kasembon

Bayem

Kasembon Rafting

Alam

Bayem

Candi Sapto

Budaya

Talalgagung

Pemandian Metro

Buatan

Sengguruh

Taman Wisata Keluarga Sengguruh

Alam

Peniwen

Perriwen Affair (Monunen PMI)

Budaya

Peniwen

Cagar Budaya Gedung GKJW Jemaat Peniwen

Budaya

Ketindan

Kebun Teh Wonosari

A-lam

Kel. Kalirejo

Pemandian Sumber Wa.ras

Buatan

Sumberngepoh

Sumber Air IGabyakan

Alam

Bedali

Agro Tawon/ CV. Graha Wiyata

Buatan

Ketindan

Villa Buah Naga

Agro/Alam

Sumberporong

Museum Kesehatan -iiwa

Buatan

13

l4

15

Kepanjen

Kromengal

Iawang

D:ffia

Lmp

1

N15

-)

2

1

16

3

18

19

20 27

22

23

5

Balesari

Wisata Reti# Keraton

Budaya

Balesari

Mata Air "Sumber Jodo"

AIam

Ba-lesari

Mata Air 'Sumber Urip"

Alam

Mata Air "Sumber Manggis"

Alam

Maguan

Mata Air "Umbulan"

Alam

Palaan

Agro Wisata Buah Naga Organik

furo/Alam

Pal,aan

Wisata Ritual Mbah Blelu

Budaya

Palaon

Wisata Ritual Mbah Rono Suwito

Budaya

Sumberagung

Bendungan Selorejo

Alam

Sumberagung

Karaeng Galesong

Budaya

Gampingan

Lembah Kera Panjat Tebing

Alam

Gampingart

Mahoni Budidaya Ikan

Buatan

Suwaru

Agro Salak

AIam

Pagelaran

Agto Safak

Alarn

Karang suko

Pernandian

umber Taman

Alar[

Karang suko

Pemandian Sumber Maron

Alam

Pakis

Mangliawan

Buatan

Pakisaji

fiarangpandan

Tamal Wisata Air Wendit Parlepokan $sni

Ngajum

Ba

1.7

4

Ngantang Pagak

Pagelaran

lesari

S

Budaya

Asmorobangun Poncokusumo

Pujon

KBrangduren

T.R. Bonderland

Buatan

Gubugklakan

Air Terjun Coban Pelangi

Alam

GubugltlekPh

Desa Wisata

Budaya

Gubugkla-kah

furo Apel

Alam

Ngadas

Gunung Bmmo

Alam

Ngadas

Desa Wisata

Budaya

Ngadas

Coban Trisula

AIam

Gubugklakah

Agro Wisata

Agro/Alam

Pandesari

Air terjun coban rondo

Alam

Bendosari

Air terjun Grojogan sewu

Alam

Bendosari

Kampung Ekowisata

Budaya

Madiredo

Arboretum

Buatan

Madiredo

Agro apel

Alam

Ngabab

Budaya

Ngabab

Watu Gilnng Makam Kuno

Pujon lor

Situs Watugong

Budaya

Ngroto

Kampung Rafting

Buatan

Ngroto

Pemaldian Dewi Sri Desa Wisata

Etuatan

Bendosari

Budaya

Budava

4

2

1

3

4

5

24

Gedangan

Gajahrejo

Pantai Gua Cina

Alam

25

Sumbemanjing wetan

Tambakrejo

Pantai Sendang Biru

Alam

Tambakrejo

Rrlau Sempu

Alam

Tambakrejo

Pulau Sendiki

Alam

Tambal
Pantai Tambakasri

Alam

Tambakrejo

Pantai Tamban

Alam

Tambakrejo

Pantai Perawan

Alam

Kel. Candirenggo

Pemandian Kendedes

Buatan

Kel. Candirenggo

Candi Singosari

Budaya

Kel. Candirenglo

Arca Dwarapala

Budaya

Sumber awan

Stupa Sumber Awan

Budaya

Watugede

Petirtaan Kendedes

Buatan

Gunung rejo

Candi Gunung Telih

Budaya

Watugede

Petirtaan Watugede

Budaya

A{osari

Bendungan Lahor

Alam

Senggreng

Kolam Pemancingan Kromo

Buatan

26

27

Singosari

Sumberpucung

ko Karangkates

Bendungan Karangkate

Alam s

/

Sutami

Karangkates

Arca Ganesha

Budaya

2A

Tajinan

Gunungronggo

Pemandian Jenon

Buatan

29

Tirtoyudo

Purwodadi

Pantai lenggoksono

Alam

Purwodadi

Pantai Wediawu

Alam

Pujiha{o

Pantai Sipelot

Alam

Pujiharjo

Pantai Bolu-Bolu

Alam

Pujiha{o

Ecowisata Bowelle

Alam

G

KRESNA I,

L{MPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR TAHUN 20ls TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARTWISATA DAERAH

I

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MALANG

1.

Ara}l Kebijakan Pembangunan Destinasi PariwisataKawasan Pariwisata dan KDTWK Stmtegi: Pen),usunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK

Prograa

No

I

2

Penyusunan rencana induk pembangunan Kawasan Pariwisata

Penyu sunan

rencana induk pembangunan KDTWK

1.1Stm No

i

Pen

Penyusuna! rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata

Melakukan kajian akademis bahan workshop pen5nrsunan rencana induk pembangunan kawasarr pa.riwisata dengan melibatkan para ahli. Workshop pen),usunan rencana induk pembangunan kawasan pari\risata dengan melibatkan stakholders. Sosia.lisasi dralt rencana induk pembangunan kawasal pariwisata keSKPD terkait. Melakukan kajian akademis baharr workshop pen]'usunan rencana induk pembangunan KDTWK dengan melibatkan para ahli. Workshop pen)msunan rencana induk pembangunan KDTWK melibatkan stakeholders Sosia-lisasi draft rencana induk pembangunan KDTWK ke masing2 SKPD terkait.

sunar Rencana Detail

PtogreE

Jangka Walrtu

Keglatarl

Pem

Pcletraoa/ Peaaagguag

Jsab

Jangka Pendek

SKPD Bidarg

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataan

Jangka Pendek

SKPD Bidang Kepariwisataan

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataan

Jangka Pendek

SKPD Bidang

Jangka Pendek

SKPD Bidang

Kepariwisataan

Kepariwisataan

Kepariwisataarr

nan Kawasan Pariwisata dan KDTWK

I(egletar Melakukan kajian akademis bahan workshop rencana detail pembangunan kawasan paiiwisata dengan melibatkan para ahli Workshop penyusunan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata dengar melibatkan staleholders Sosialisasi draft rencana detail pembargunan

Jang&a Wal(tu

Peletnne/ Penraggua,g

Jarab

Jangka Pendek

SKPD Bidang

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataarr

Jangka Pendek

SKPD Bidang

Kepariwisataan

Kepariwisataan DFEFOA L.nD 2 tGniDR m15

2

Progtrt!

No

Walrtu

kawasal pariwisata ke masing2 SKPD terkait Jangka Melalukal kajian Pendek akademis bahan workshop rencana detail pembangunan KDTWK dengan melibatkan para ahfi Jangka Workshop penJmsunan Pendek rencana detail p€mbangunan KDTWK dengal melibatkan stakeholders Jangka Sosialisasi draft rencana Pendek detail pembangunan KDTWK ke masing SKPD terkait

PenJrusunan rencana detail pembangunan KDTWK

2

Jaagta

Keglata,r

Pefetrelra/ Pcn ndlUtg

Jareb SKPD Bidang

Kepariwisataan

SKPD Bidang

Kepariwisataan

SKPD Bidang

Kepariwisataan

1.2 Strategi: Pengendaiian Implementasi Pembangunan dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

l{o

Prograu Pengendalian implementasi pembangunan dan rencana detail pembangunarr Kawasan Pariwisata dan KDTWK

1

J,ngrr

Kegiatan

W8kE

Penyusunan dasar hukum BP2D Pembentukan BP2D

Jangka Pendek Jangka Pendek

Jangka

Operasional BP2D

Pendek

Pefglreac/ Peaaaggung

&rrb

SKPD Bidang

Kepariwisataan SKPD Bidang Kepariwisataan SKPD Bidang Kepa,riwisataan

1.3 Daya Tarik Wisata

Sra

IIo

I

2

1.4

s

No 1

Perintisan dan

D

Pe

Ta.rik Wisata

J.ngr.-

Pefelrear/ Pearnggung

Program

R,egtatatr

Mengembangkan daya tatik wisata baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang

Mengidentilikasi daya tarik wisata baru yang potensid

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Mengembangkan daya

Jangka

tadk wisata baru yang potensial

Pendek

Memperkuat upaya pengelolaan potensi keparilrisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya

Menyusun upaya pengelolan potensi kepariwisataan Memperkuat upaya pengelolaal potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.

Jangka Pendek

KepariwisataaIl, Industri pariwisata SKPD Bidang Kepariwisataan, Industri pariwisata SKPD Bidang Kepariwisataan, stakeholder SKPD Bidang Kepariwisataan, Masyarakat Industri pariwisata

S

PrograE' Mengembangkan lnovasl manqiemen

tkan Pem Keglatan Men]'usun malajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata

W8IrtE

Janeka Pendek

Tarik Wisata

Jelgtr Weku

JanEta

Jareb

Pelalrar/ PGnatrggulg

Jrsab

S1o'keholders

Menengah

D:PEROA

LMp

2 HENDR 2015

3

No

Keglatr!

Proglam produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk

2

1.5 S No 1

2

1.6 S No

I

mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah. Memperkuat upaya konsewasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

Stra

Pemanta

engembangkal inovasi

Mengembangkan diversilikasi nilai daya tarik wisata da.lam berbagai tema terkait

Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.

revitalisasi

Ptograro Revitalisasi stluktur, elemen dan penggerak kegiatan kepa,riwisataan di daya tarik wisata;

Pclat:aaa/ Pcaeagguag

Jarab

Jangka Menengah

Stakeholders

Jangka Menengal

Stakeholders

Jangka Menengah

Stakeholders

kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah Mengidentilikasi upaya konservasi potensi kepariwisata€n dan lingkungan Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwi sataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata. Tarik Wisata

Kegiataa

Program

S

M

m€rnajemen produk dan

Jaagla 9lalrtu

Kajian pengembangan diversifikasi nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait Pelatihan pengembangarr diversifikasi nilai daya tarik wisata dalam berba.eai tema terkait Menyusun upaya pe[atran ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konsewasi potensi kepariwisataaa dan lingkungan dalam mendukung diversiflkasi daya tarik wisata.

J"lcta Walftu

Pctetlaa/ Penanggung

.hveb

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataan

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataan

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataan

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Kepariwisataan

tarik wisata Keglatea

Kajial revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas penggerak kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata; Pelatihan revitalisasi struldur, elemen dan aldMtas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata;

Jarrgle Walrhr

Pefabalra/ Penrnggurqi

Jereb

Jangka Menengah

SKPD Bidang

Jangka Menengah

SKPD Bidang

Kepa,riwisataan

Kepariwisataan

OPERDA

L-rp

2 |€NORA 20 15

4

![o 2

Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dal kawasal di sekitamya.

1.7 Stra No 1

Prograa Meningkatkarr ketersediaan

,

kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sa-rana

pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasaf;

2

Penyusunan Masterplan ODTW Penyusunan peraturan terkait dengan Masterplan ODTW Penegakan hukum peraturan terkait Ripparda

iaal dan

: Stra

Meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasar€rna transportasi pada lokasi-tokasi strategis di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Jaagta Wahu

Kegletan

Program

Jangka

Studi keters€diaan, kapasitas dan keragaman sarana tran sportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembaagan pasar Meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarala transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan vr'isatawan di I(awasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; Studi kete{angkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana tran sportasi pada lokasilokasi strategis di Kawas€n Pariwisata dan KmWK sesuai k€butuhan dan perkembangan pasar. Meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana tran sportasi pada lokasilokasi strategis di Kawasan Pariwisata dan KDTWK s€suai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Jareb Bupati

Pendek

Jangka

Bupati

Pendek

Jangka

Bupati

Pendek,

Menengai dan Paljang

sarana darr

Koglatan

Polalrerre/ Per.-!ggung

Jaaqta Waltu Jargka Pendek

Jangka Pendek,

Menengah dan Panjang

Jangka Pendek

tran

Pelabeae/ Penaaggung Jswab SKPD Bidang Perhubungal, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Malang

SKPD Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

SKPD Bidang

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Perhubungan, Informasi dan Xomunikasi

Menengah dan Panjang

D:PERDA L.mp 2 HENDRA 2015

5

1.8 Strategi: Strategi peningkatan kemudahan

mendapatkan informasi al<sesibilitas

wisataan No 1

Program

Kegiate.n

Mengembangkan

dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Pariwisata dan KDTWK;

2

Mengembangkan

dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai

jenis moda transportasi; 3

Meningkatken kemudahan akses terhadap informasi berb^gri jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Melakukan kajian Identifi kasi ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Pariwisata dan

Jangfa

Waku Jangka pendek

Pelelgena/ Petlalggung

Jareb SKPD Bidang

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi/SK PD Bidang Peke4'aan

Umum

KDTWK;

Mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayalan transportasi berbagei jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Paiiwisata dan KDTWK; Melakukan kajian reservasi berbagai jenis moda transportasi; Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; Penyusunan rencana perialanan wisata. Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda tran sportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi,

Jangka Menengah, dan Jangka Panjang

Industri Pariwisata, Organda, Pawiba

Jangka

SKPD Bidang

Pendek

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi SKPD Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Organda, Pawiba SKPD Bidang Kepariwisataan SKPD Bidang Perhubungan , Informasi dan Komunikasi, Organda, Pawiba

Jangka Pendek,

Menengah, dan Panjang

Jangka Pendek

Jangka Pendek,

Menengah dan Panjang

1.9 Skategi: Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas wisataan Pefalraaa/ Jr-!h No Progreo Keglatra Pelragguag Walrtu

Jerab

1

2

Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik;

Meningkatkan kuantitas da! kualitas ketersediaan sarala dan prasarana media informasi kepar-iwisataan

.

Kajian ketersediaan informasi aksesibilitas kepariwisataan

Jangka pendek

Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik.

Jangka

Identifikasi kualtitas darl kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Jangka

Pendek,

Menengah dan Paajang

Pendek

SKPD Bidang

Kepariwisataan, SKPD Bidang

Perhubungal, Informasi dan Komunikasi SKPD Bidang Kepariwisataan, SKPD Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dan media masa SKPD Bidang Keparlpisataan, SKPD Bidang Perhubungan, lnformasi dan Komunikasi, Industri Pariwisata, O:PEROA LrDp 2 H€,{DRA 2015

6

Prograr'

No

Jaagta Wahu

Kegtat tr

Jalgka

Meningkatkan kuaatitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pendek,

Pc.tetraaa/

Pc[r!,ggurg Javrb Media Masa Pariwisata/Travel Agent, Media Masa

Menengah, dan Panjang

1.10 Strategi: Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan hansportasi kepariwisataaa daerah

Penataan alur dan trayek tran sportasi yalg mendukung kepariwisataan melaluipeny'usuna n dan penyempurnaan regulasi sistem

1

tlansportasi kepariwisataan daerah;

Penerapan dan penegalan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.

2

Jaagta

Keglatir

Progran

No

Weltn

Pdafceaa/ Pcaenggung

Jarab

SWOT penataal alur darr

Jangka

SKPD Bidang

trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan

Pendek

Penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem tran sportasi kepariwisataan daerah; Penerapan dan penegal
Jangka

Kepariwisataan SKPD Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi SKPD Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Organda, Pawiba, dll

Pendek

Jangka Pendek,

Menengah dan Panjang

,

SKPD Bidang Kepariwisataan, SKPD Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Kesatuan Polisi Pamong Praja.

1.11 Strategi: Strategi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola tran No

I

2.

mendu

2

Pemasaran yang bertanggung jawab

Jangka Menengai dan Panjang

Perbaikan kualitas destinasi melalui monev DMO Pemasaran yang bertanggung jawab melalui infromasi yang Pelatihan dan

Pefabela /

Penangguag

Jcrrb

SKPD Bidang

Kepariwisataan

destinasi

Kegfeti!

juiur Pengembangan

Walrtu

Peningkatan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Progrsm

Pa.riwisata

Jalgla

KeglataE

Arah Kebijakan Pembangunan Pemasaran Stra : Stra Pencitraan destinasi

wisataan

an

Prograr Peningkatan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

No

I

SI

.1'-gla lDalftu Jangka Pendek dan Menengal Janqka Pendek,

Menengah dan Panjang Jangka

Pefabelr / Pelaaggnll Jarab SKPD Bidang

Kepariwisataan

SKPD Bidang Kepariwisataan,

industri Pa.riwisata SKPD Bidang D:PERDA

L

np 2 HEi{DRA 2015

7

!Io

Program

produk cinderamata 4

5

Pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata Pengembangan

usaia pariwisata 6

7

8 9

10

11

t2

13

Pengembangarr daya tarik wisata termasuk kegiatan penunjangnya seperti kegiatan hiburan dan wisata kuliner Meningkatkan keamanan destinasi wisata

.1"-&t +

Kegiataa

XIattu

pembinaan keterampilan cinderamata Pelatihan capacity

menengal

building Pelatihan wirausaha pariwisata

Pengemtrangan d6ya

tarik wisata termasuk kegiatan penunjangnya seperti kegiatan hibural dan wisata kuliner Pelatihan emergen prepararlness and.

y

Pchtreaa / Pcnatrrrlltlr! Jarrb

Jangka menengah

Kepariwisataan,SKPD Bidang Perindustrian dan Perdagangan SKPD Bidang Kepaiiwisataan

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Perind

Menengah dan Panjang Jangka Menengah dan Panjang

Perdagangan

Jangka

SKPD Bidang Kepariwisataan,SKPD Bidang Tenaga Kerja dan tran smigrasi Kabupaten Malang SKPD Bidang

Pendek,

response

Menengah dan Panjang

Pembentukan kelembagaan kepariwisataan Standarisasi fasilitas alomodasi dan pendukung pariwisata

Pembentukan kelembagaan kepariwisataan Penetapan starda.r & standarisasi fasilitas akomodasi dan pendukung pariwisata

Jangka pendek

Meningkatkan kegiatan promosi melalui berbagai media cetak, elekuonikdan ekshibisi Pendataan dan pemetaan seluruh potensi pariwisata serta menentukan prioritas pengembangannya Pengembangan SDM pariwisata dari sisi jumlah dan kualitas da.lam upaya meningBatkan pelayanan terhadap wisatawan Pembuatan paket wisata' Matang ksonn Jantm Ttmur gang Seannggulnga" dengan berbagai alternatif pa-ket wisata di wilayah Jawa Timur, dan Kabupaten Ma.lang 566rgai pusat

u

strian dan

SKPD Bidang

Kepariwisataan, Industri pariwisata

Kepariwisataal, GIPPI

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Menengah dan Panjang

Kepariwisataan, lembaga standardisasi dan sertifikasi

Kegiatan promosi melalui berbagaj media cetak, elektronikdan ekshibisi

Jangka

BPPI dan

Pendataan dan pemetaan seluruh potensi pariwisata serta menentukan prioritas pengembangannya

Jangka pendek

SKPD Bidang

Pelatihan & sertifrkasi SDM pariwisata

Jengka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan, HPI, , Lembaga sertifikasi

Pendek,

Menengah dan Panjang

Menengah dan Panjang

Pembuatan paket wisata'Malang Pesonn Jaua Timtr ganrg

Industri Pariwisata

Jangka pendek dan Menengah

Kepariwisataan

Industri Pariwisata

*sunggulnya' dengart berbagai alternatif paket wisata di wilayah nu santara

D:PEROA

Eie 2 I€NDR 2!15

8

![o

14

kograu distribusi wisatawan ke $g1}agni wilsyah nusarltara Mening[atkan

jalur penerbangan ke dan dari Malang ke destinasi wisata seluruh Indonesia

Kegtataa

Pembukaan jalur penerbangan baru ke dan dari Malang ke destinasi wisata seluruh Indonesia.

J.-gh WaLtu

Jangka Menengah dan Panjang

Pclelreaa / Pelraggurg Jenb

SKPD Bidang

Kepariwisataan SKPD Bidang

Perhubungan Informasi dan Komunikasi

2.1S No 1

2

3

4

Prograra Pemeliharaan darr pemantapan pasar-pasar utama; Pemantapan s€gmen pasar wisatawan berkualitas (quality tou,'ismli Pencarian segmensegmen pasar wisatawan minat khusus (speaal irterest tourisml; Pembentukan kelembagaaa;

Kegirt r! Pemeliharaan dan pemantapan pasar-pasar utama; Promosi pariwisata;

Promosi segrnen - s€gmen pasar wisatawan minat khusu s (speoal interest

Jnngka Walrtu Jangka Menengah dan Panjang

6

7

8

9

11

Pengembangan

informasi pasar dan investasi padwisata; Meningkatkan pola-pola pe{'elanan wisatawan mancanegara dan nusantara; Sosialisasi pencitraan {Brandinsl pariwisata Kabupaten Maiang; Revitalisasi dan diversifikasi produk-produk wisata bagi wisman dan wisnus; Pemberial insentif khusus wisata bagi wisman dan wisnus; Akseierasi program-program promosi wisman

Pengembangan informasi

pasar dsn investasi pariwisata;

Jerab

Kepariwisataan,

Industri Fariwisata

Industri Parirrisata

Jargka

SKPD Bidang

Menengah dan Panjang

Industri

SKPD Bidang

Kepariwisataan,

Kepariwisataan, Pariwisata,

Jangka

SKPD Bidang

Pendek dan

Kepariwisataan,I ndustri

Menengai 5

Jangka Menengah dal Panjang

Pariwisata SKPD Bidang Kepariwisataan

Promosi pola-pola perjalanan wisatawan malcaaegara dan nu santara;

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidaag

Sosialisasi pencitraan (Bmrdingl pariwisata Kabupaten Malang dan Jawa Timur;

Jangka

SKPD Bidang Kepariurisataan

Menengah dan Panjang

stal(eholders

Revitalisasi dan diversifikasi produkproduk wisata bagr wisman dan wisnus;

Jangka Menengah dan Paajang

SKPD Bidang

Pemberian insentif khusus wisata bagi wisman dan wisnus;

Jangka Pendek

Pemerintai

Bantuan akselerasi

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

proSram-program promosi wisman secara

/

SKPD Bidang

Jangka pendek, Menengal dal Panjaag

touisml; Pembentukan kelemtlagaan;

Pelallene

Porrrgtulg

Pendek,

Kepariwisataan,l ndustri Pariwisata

,

Kepariwisataan,

Industri Pariwisata

Kepariwisataan

OTPERqA

[rnp 2 r€llDRA

2015

9

Ito

l2

13

14

Jaagta

Keditan

Ptograrn secara lebih

lebih terfokus;

terfokus; Akselerasi

Promosi pariwisata;

Saltu

Pclelsaaa / Peaelggung

Jrvab

Jangka

SKPD Bidang

pergeralan

Pendek,

Kepariwisataan,

vr'isatawan

Menengah dan Panjang

Pa,riwisata dan

mancanegara dal nusantara; Pengembangan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan relung pasar (ruche market)wis€.tawan minat khusus; dan Meningkatkan target dan memperluas segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang

lndustri

Pengembangan program pemas€rran dan promosi untuk meningkatkan relung pa.sar (ruche market ) w isatawan minat

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

Meningkatkan target dan mempeduas segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang potensial.

Jangka Panjang

SKPD Bidang

Kepariwisataan, Indu stri Pariurisata

khusus,'dan

Kepariwisataan,

Industri Pariwisata

poteosid. 2.2 Stra lYo 1

kemitraan Progra-m

Melakuka, promosi dengan lema Elack to Nature le@tourisml dan Familg Holidag (wisata b€lanja dan kullner), Go Qreen and Go Organic

2

3

4

Menjalin kerjasama dengan tour operator ya,,g ada di beberapa negara yang saat ini yang belum menjadi pasar utaroa pa,riwisata Kabupaten Ma-lang Memperbanyak kegiatan (ercnt) di Kabupaten Malang. Mengembangkan wisata petua.langan ladl,enture tourisfii) dengarr

memanfaatkan kondisi alam yang berpegunungan, dan memiliki danau, sungai dar

ta

Kegtataa Melakukan promosi dengan tema tertentu, misalnya Back to Nature leatauisml dan Family H oliday (w isata belal]^j a dan kuliner), Go Green and Go Organic untuk menyerap relung pasar ecotourism dan wisata keluarga. Menjalin keq'asama dengan tour owrator yang ada di beberapa negara yang saat ini yang belum menjadi pasar utama pariwisata Kabupaten Malangdengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara teBebut. Memperbalyak kegiatan (euert) di Kabupaten Malang. Mengembangkan wisata Wtualangan (aduenture tounsm) dengan memanfaatkan kondisi alam yang berpegunungal, dan rnemiliki danau, sungar dan laut.

Jennkq. Walrtu

Pofalraar

/

Pcraaggurrg

Jaseb

Jangka

SKPD Bidang

Pendek, Menengah dan Panjarg

Kepariwisataan, Industri Pariwisata dan GIPI

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Keparivdsataan,

Menengah dan Panjalg

Industri

Jangka

Bupati, Desa/Luralr

Pendek,

Menengah dan Panians Jangka

Pariurisata

I SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan,

Menengah dan Panjalg

lndu stri

Pariwisata

D:PERoA

l. i|p

2 HEiIORA 2015

10

No

5

Ptogram laut. Mengembangkarr $tisata MICE dengan memanfaatkan posisi Kabupaten Malang sebagai salah satu destinasi wisata dunia.

2.3

Kegtat.n Mengembangkan wisata MrcEden$an memaafaatkan posisi Kabupaten Ma]ang s6$agai 5212h s4fu destinasi wisata dunia.

Jaagte WqkE

1

2

3

4

5

Prograo Paket produk pariwisata dengarr harga yang bersaing; Promosi dan pengembangan melalui tema tertentu; Promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata; Peningkatan partisipasi dalam event pa.riwisata di wilayah lain; Melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan 6potongan ha-rga.

6

7

tiket

Penerbangan bagi wismal dan wisnus pada musim-musim sepi wisatawan (Jou season); Optimaliasasi pemanfaatan

Keglatan Penjualan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing; Menggelar Kabupaten Malang Travel Mart; Promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;

/

Javeb

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan,l ndustri Pariwisata dan

Menengah dan Panjang

Pemerintah

tan romosl

No

Pelabatra

Peaengguag

Jalgta Waldu Jangka Pendek, Menengah dan Pant'ang Jangka Pendek, Menengah dan Paajang Jang!
Jalgka Mengikuti Travel Mart/ Pameran Pariwisata Pendek, Menengah di negara lainnya; dan Pan'ialg Melakukan keqiasama Jangka Pendek, dengal perumhaan penerbangan untuk Menengah menjual paket wisata dan Panjang dengan potongan harga tiket penerb€ngan bagi wisman dan wisnus pada musim-musim sepi wisatawan (low season);

Pelalrur /

Pcnaaggnag

Jarab Industri Pariwisata SKPD Bidang Kepa.riwisataan

,

Industri Pa-riwisata, SKPD Bidang

Kepariwisataan,l ndustri Pariwisata, SKPD Bidang Kepariwisataan,I

ndustri Pariwisata SKPD Bidarg Kepariwisataan,I ndustri Pariwisata dan Pemerintah

OPtimaliao"i

Jangka

pemanfaatan media

Keparirrisataan,

mediakomunikasi (cetak/elektronik); dan

kndek,

komunikasi

Menengah dan Panjang

lndustri

Penyediaan informasi pariwisata di berbagaj tempat strategis.

Penyediaan informasi pariwisata di berbagai temp'at strategis.

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan,S takeholder

(cetak/ elektronik) ;

Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

Pariwisata

O:PERDA Larnp 2 HENOR^ 2015

11

3.

AIah kebliakan Pembangunan Industri Pariwisata Strategi: Sfategi peningkatan kualitas dan pengembangan keragam€rn usaha daya tarik wisata

1

2

3

SKPD Bidang Kepa.riwisataan

Meningkatkan perbaikan dan kualitas interpretasi;

Pelatihan peningkatkan kualitas interpretasi atas atraksi wisata; Pelatihan peningkatan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.

Jangka Menengatl dan Panjang

SKPD Bidang

Jalgka

SKPD Bidang Kepariwisataan, SKPD Bidang Perindu strian dan Perdagangan

Meningkatkan dan menguatkan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.

tan ka

tas dan kualitas la

Menenga}l dan Panjang

Kepariwisataan,H PI

Pefrtlaa /

Pe!'argglr!,g

Jerrb

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

pariwisata;

Perbaikan jalan akses dan toilet umum;

Penyediaan informasi p€tunjuk arah ke destinasi pariwisata; d6n

Penyediaan informasi petunjuk arah ke destinasi pariwisata; dan

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

Peningkatan etika bisnis dalam pelayalan usaha transportasi parirrisata.

Peningkatan etika bisnis dalam pelayaaan usala transportasi pa.riwisata.

Jargka

Peningkatan

mana emen usaha

3.2 Stra Progrem Mendorong

tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha

,

Industri Pariwisata

sistem trans

.Iaaglla Wattu

Keglstar

Program

3

1

Jereb

Jangka Menengah dal Panjang

infrastruktur

No

Walrtu

Pelatihal peningkatan dan pengembangan manajemen atraksi;

No

2

I

Peaeagguag

eningkatkan dan mengembangkan manajemen atraksi; M

3.1Strate : Stra

1

Pclalraae

J'rlgL.

Keglata-l

Progrem

No

Kepariwisataan, SKPD Bidang Peke{aan Umum. Kepa.riwisataan, SKPD Bidang

Perhubungan Indormasi dan Komunikasi Kabupaten Malang,Stakehold ers pariwisata Menengah darr Panjang

SKPD Bidang Kepariwisataan, Pawiba, Organda,

Jaagke Walrtu

P6!apggu!,g

isata

Keglat.!

Pelalr.as / Jareb

Mendorong sertifikasi green

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataal,

tourism

Menengah dan Panjang

Mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budava.

Jangka

pa-riwisata 2

Mengembangkan skema-skema mal4jemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan,

Menenga} dan Panjang

Industri Pariwisata,

D PEROA

Lr,np 2 |€NDRA 2015

72

4. AraI

kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Strategi pengembangan dan p€nguatan organisasi kepari\f,isataan yang menangani bidang

No

Program

I

Meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah;

Melaksanalan pelatihan bidang pemasaran di tingkat pemerintah;

Jangka

Pelalsaaa / PeIaaggurlg .Iasab SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan

Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasiBPP D Kabupaten Malang secara sinergis dan berkelanjutan

Jalgka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan, BPPD Kabupaten Malang

Keglatetl

Jangka Walrtu

,

Menengal dan Panjang

darr

Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi BPPD Kabupaten Malang secara sinergis dan berkela.njutan.

2

4.

I

Menengah dan Panjang

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepadwisataan yang menangani bidang wisata

industri

Progrsr!

No

Kegfster

J"-sta Waltu

Pehfsaae

/

Peaal.ggung

Jarab Mengembangkan darr menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten Malang (GIPI Kabupaten Malang) Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

1

2

Mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten Malang (GIPI Kabupaten Malang); Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam

Jangka Pendek, Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

pembalgunan kepariwisataan

Kepariwisataan, GIPI Kabupaten Malang

Kepariwisataan, GIPI Kabupaten Malang

daerah.

4.2 Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataal yang menangani bidang destinasi

wisata

No

Program

I

Mendukung operasional organisasi dalam pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan;

2

Mengembangkan koordinasi,integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepadwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

Negiataa Mendukung operasional organisasi dalam pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkela.niutan; Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan

JaagLa

Waktr

Pelatrana / Pelaagguag Jeseb

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepa-riurisataan

Menengah dan Panjang

Stakeholders

Jangka

SKPD Bidaag

Pendek,

Kepariwisataan, Stakeholders

Menengah dan Panjalg

,

OTPERD Lamp 2 HENDRA m15

13

4.3 Sfategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintahan Daerah. NO 1

2

KEGIATAN

PROGRAU Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, khususnya di bidang kepariwisataan; dan Mengembangkan darr meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

Mengikutsertakan PNS, khususnya di bidang kepariwisataan dalam seminar pelatihan dan lokakarva Menyertakan pimpinan/ pengelola lembaga kepariwisataan dalam seminar, pelatihan, studi lanjut, atau

PELAIGAITA

.,AI{GI(A WAKTU

/

PEI{ANGGUNG

.IAWAB

Jangka

SKPD Bidang

Pendek,

Kepariwisataan,

Menengah dan Panjang

Jangka Menengah dan Panjang

SKPD Bidang

Kepariwisataan, industri pariwisata

magang.

kualitas SDM

4.4 S NO 1

2

PROGRAU

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertilikasi; Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepadwisataan

ta di

KEGIA?AIY

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi; Melaksanalan pelatihan kewirau sahaan di bidang kepariwisataan

swasta dan JAITGI(A WAI(TU

Jangka Pendek,

Menengah dan Panjang

Jangka Pendek,

Menengah dan Panjang

PEL/TXSAXA/ PEITAIT(XiIIf,G JAWAB SKPD Bidang Kepariwisataan, lembaga berkaitan dengan kepariwisataan SKPD Bidang Kepariwisataan SKPD Bidang Perindu strian dan Perdagangan,

Perguruan tinggi

G,

I

O:PEROA Lrmp 2 HENOR

mI5