zots

SttANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI

LUAR PENGADILAN

DOKUMEN TANGGAL

DJBM′ SMM′ PP′

11

19 JUL1 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL B:NA MARGA

KEM ENttERIAN PEKER」 AAN UMUM DIREK丁 O RAtt」 ENDERAL BINA MARGA STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP) PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN LEVEL 2

berlaku : A/?/ t-o I L

No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/″

Tgl

No.Revisi

Tgl. Kaji

:00

Ulans : t9/r/zotS

Hal

:1

Paraf:

PENGESAHAN NAMA&JABATAN

URAIAN

TANDA TANGAN TANGGAL

DR`Ir.Asep sudattatr MM Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah≒

DISUSUN

I『

.Winarno′

Drettur

MEngsc

Ы na Pebksanaan Wibyah Iセ

Ir. Muhammad Iqbal

Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah

DIPERIKSA

DISAHKAN

Ir. ChaerutTaher,

//ダ

Pane

M.Sc

III

I

/

ヽ rB/*/totu

Sekretaris Ditjen. Bina Marga

Ir. Djoko Murjanto,

M.Sc

DireKur Jenderal Bina Marga

十

STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN

ASL:

TERKENDA[￨

NO.DISTRIBUSI 丁ANGGAL

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin tertulis Pusat Pengendali Dokumen

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LEVEL 2

No.Dokumen No.Revisi

: D」 BM/SMM/PP/10 : 00

丁gl Ber:aku

: 19 JuL1 2012

丁gl.Kaji U:ang : 19 JuL1 2013

Hal Paraf

: 2/3 :

Bagan Alir Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

Dilarang memperbangak dolcumen ini, tanpa ijin Pengendali Dolilmen Direktorat Jenderal Bina lvlarga

BAGAN ALIR PENYELESA:AN PERSELiSIHAN DiLUAR PENGAD:LAN

Keterangan

Kegiatan

I

(Musyawarah)

PPK melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui pentahapan musyawarah antara kedua pihak yang bersengketa.

Keglatan 2 (Mediasi)

. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah gagal. . PPK elakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Kegiatan 3 (Konsiliasi)

. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi gagal. . PPK melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui Konsiliasi. Kegiatan 4 (Penyelesaian melalui Abritase) .Penyelesaian perselisihan melalui tahapan konsiliasi juga

tidak

ada permufakatan/kesepakatan penyelesaian, maka PPK menyerahkan

penyelesaiannya melalui Arbritrase.

.

Penyelesaian melalui Arbritrase harus memenuhi syarat

Kegiatan

5

-

syarat pada 5.3

(Penyelesaian melalul Pengadilan)

Penyelesaian perselisihan melalui tahapan konsiliasi juga

tidak

ada permufakatan/kesepakatan penyelesaian, maka PPK menyerahkan

penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Koglatan 6 (Pengajuan Ke BANI)

. PPK mempelaiari dengan seksama persyaratan dan alasan pemilihan Arbritase. . Bila persyaratan maupun alasan telah terpenuni maka PPK menandatangani permohonan kepada Arbritrase yanq telah disepakati Kegiatan 7 (Keputusan Arbritase)

. PPK menerima Keputusan Arbritrase sebagai penyelesaian perselisihan final dan mengikat dua belah pihak BANI:

. Menerbitkan Keputusan Arbritase atas sengketa PPK dan Penyedia Jasa. . Keputusan adalah Final.

313

Dlarang memperbanAak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga

AAN UMUM KEM ENttERIAN PEKER」 ENDERAL BINA MARGA DIRE KttO RAtt」 PETUNJUK PELAKSANAAN(PP) PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN Tgl

berlaku : ls/7/zau

No.Revisi

Tgl.

KajiUlang : /3 /7/zol3

:00

ａｒａＰ

No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/〃

︲ａＨ

LEVEL 2

PENGESAHAN NAMA&JABATAN

URAIAN DR.Irロ

TANDA TANGAN

TANGGAL

メ L馴ep sudattatr MM

Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I

DISUSUN

Ir.Winarno′

MEngsc

Drektur Bina Pebksanaan Wibyah

Ir.Muhammad lqbal Pane Direnur ttna Pebkttnaan W‖ ayah

DIPERIKSA

DISAHKAN

Ir. ChaerulTaher,

M.Sc

Ⅱ 乙

Ⅲ /. /

Sekretaris Ditjen. Bina Marga

認汎腑訛臨

h

ASL:

Ｆ卜Ｌ νｈｎｎＨ＝Ｆ卜ＬＴＩＩ

STATUS DOKUMEN

耐

STATUS DOKUMEN

NO.DISttRIBUSI 丁ANGGAL

Dlarang memperbangak dokumenini, tanpa ijinterlulis Pusat Pengendali Dokumen

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LEVEL 2

No.Revisi

: D」 BM/SMM/PP/11 : 00

丁gl Berlaku

: 19 JuL1 2012

丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013

DAFTAR

Hal : 2/15 Paraf:

ISI

１２３４

Lembar Pengesahan

1

Daftar isi

2

Sejarah Dokumen

4

Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi

5

Ruang lingkup

6

Tujuan

6

Acuan

6

Definisi dan Pengertian

6

4.L 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

PenyelesaiandiluarPengadilan

6

Mediator

6

Konsiliator

7

Arbiter

7

Pejabat Pembuat Komitmen

7

Penyedia Barang/Jasa

7

Jasa Konsultansi

7

Kontrak Kerja Konstruksi

7

Petunjuk Pelakanaan

8

Ketentuan Umum

5.1 5.2 5.3

8

PenyelesaianPerselisihan

8

Tata Cara Pengajuan Arbiter ke BANI

9

Proses Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbritase

9

6.

Kondisi Khusus

10

7.

Bagan alir, Tugas dan Tanggung Jawab

11

7.t

11

Bagan Alir

Dlarang memperbanyak dokamen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LEVEL 2

No,Dokumen No.Revisi

7.2.

: D」 BM/SMM/PP/11 : 00

丁g!Be「 laku Tg!・

Kaji U!ang

: 19 JuL1 2012

Hal

: 19 JuL1 2013

Paraf:

Tugas dan Tanggung Jawab

12

7.2.1


12

7.2.2

Penyedia Jasa

13

7.2.3

BANI

14

6.

Bukti Kerja

14

7.

Lampiran.

14

: 3/15

Dilarang memperbanyak dolwmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jend.eral Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (Pp) Penyelesaian Perselisihan Diluar pengadilan

LEVEL 2


: D」 BM/SMM/PP/11 : oo

Tgl

Berlaku :

19 JULI 2012


Hal

: 4/15

Paraf:

SEJARAH DOKUMEN 丁ANGGAL

CAttAttAN PERUBAHAN

KETERANGAN

Dlarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LEVEL 2

No,Revls:

: DJBM/SMM/PP/11 : 00

DAF「 AR

Tg!Berlaku

: 19」 uL1 2012


Ha! Pa

raf

DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR

UNItt KER」 A

UNItt KERJA

NOttASI

SDBM

001

Sekretariat Ditjen

002

Direktorat Bina Program

DIttBP

003

Direktorat Bina Teknik

DITB丁

004

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah

I

DITBPW‐ I

005


II

DITBPW― II

006


III

DITBPW― IH

007

Balai Besar Pelaksanaan lalan Nasional I

008

Balai Besar Pelaksanaan lalan Nasional

II

BBP」 N II

009

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

III

BBPJN III

010

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV

BBPJN IV

011

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

BBPJN V

012

Balai Besar Pelakanaan Jalan Nasional VI

BBPJN VI

013

Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVII

BBPJN VII

014

Balai Pelakanaan Jalan Nasional

015

Balai Pelakanaan lalan Nasional IX

BPJN IX

016

Balai Besar Pelakanaan Jalan Nasional X

BBPJN X

017

Balai Pelakanaan Jalan Nasional XI

BBPJN XI

Gtatan

: 5/15

BM

VIII

BBPJN I

BPJN Ⅵ II

:

Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiritentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dtlarang memperbangak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM D I Rtt KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar pengadilan No.Dokumen

LEVEL 2

: DJBM/SMM/PP/11

No. Revisl

: 00

丁g!Berlaku

: 19 JuL1 2012

Hal

Tgi.Kaj:Ulang

: 19」 uL1 2013

Paraf:

: 6/15

Ruang Lingkup: Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk melaksanakan proses Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan, pada kegiatan Perencanaan dan Pengawasan pada Unit Pelaksana Satker P2JN lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai

oleh dana APBN.

Tujuan: Memberikan panduan tata cara proses Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan, agar

dipenuhi aspek hukum kontrak sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundangundangan yang berlaku.

Acuan:

a. b. c. d.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Keppres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Permen PU No. 07lPRTll,llzlll Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

e.

Permen PU No. 04lPRTll4l2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Depaftemen Pekerjaan Umum.

Definisidan Pengeftian

4.L

:

PenyelesaianPercelisihan Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara

damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

(Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-JK16A SSUK 28.1.a)

4,2

Mediator Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan peftama. (Kepmen Kimpraswil No. 349 Tahun 2004, Bab I.B pasal36)

Dilarang memperbangak dokmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LEVEL 2

4.3

No.Dokumen No. Revisi


Tgl Ber!aku

: 19 JuL1 2012

Hal

丁gl.Kaji Ulang

: 19 JuL1 2013

Paraf

: フ/15 :

Konsiliator Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua.

(Kepnen Kimpraswil No. 349 Tahun 2004, Bab I.B pasal3T)

4.4

Arbiter Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. (Kepmen Kimpraswil No. 349 Tahun 2004, Bab LB pasal3S)

4.5

Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-JK16A SSUK 1.4))

4.6

Penyedia. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP. (Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-lK16A SSUK

4.7

Ln

Jasa Konsultansi

jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian teftentu diberbagai bidang keilmuwan yang mengutamakan adanya olah pikir

lasa

Kosultansi adalah

(brainware). (Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku-JK16A SSUK 1.1)

4.8

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sefta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

Dilarang memperbanyak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dolwmen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LEVEL 2

No.Dokumen

: DJBM/SMM/PP/11

No.Revisi

: 00

丁gl Berlaku

: 19 JuL1 2012

丁gl.Kaji U:ang : 19」 uL1 2013

Ha

8/15

Paraf:

(Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Euku-JK16A SSUK 1.11)

4,9

Petunjuk Pelaksanaan (PP) Petunjuk pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai dengan SMM.

(Lampiran

I

Ketentuan Umum

5.1

Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Bab IV butir 4.2.6.1) :

LingkupPenyelesaian Perselisihan.

a.

Dalam hal menyelesaikan perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui

:

a. arbitrase b. alternatif penyelesaian sengketa (Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Buku JK 16A SSUK 28.2.a dan b)

b.

Penyelesaian melalui musyawarah pada prinsipnya dilakukan negosiasi antara

pihak yang sengketa untuk mencapai kesepakatan tertentu dengan tanpa melibatkan pihak lain;

c.

Penyelesaian melalui mediasi adalah proses negosiasi antara para pihak yang

sengketa melalui pihak lain yang indepeden sebagai negosiator untuk menemukan solusi penyelesaian perselisihan yang dapat diterima oleh para pihak yang sengketa;

d

Penyelesaian melalui konsiliasi (conciliation) adalah proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliator yang berseftifikat ahli dari Lembaga yang sah serta telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Solusi penyelesaian sengketa dirumuskan oleh konsiliator untuk ditawarkan kepada para pihak sebagai pemecahan masalah dan bila disetujui dituangkan secara teftulis.

e

Penyelesaian melalui arbritase adalah proses penyelesaian sengketa kontrak

dengan menggunakan jasa arbritase. Keputusan arbritase bersifat final dan

Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LEVEL 2

No.Dokumen

: D」 BM/SMM/PP/11

No.Revisl

: 00

丁gl Ber!aku

Tgl.Kaji Ulang

: 19」 uL1 2012

: 19 JuL1 2013

Ha!

: 9/15

Paraf:

mengikat para pihak yang bersengketa. (Hukum Kontrak Jasa Konstruksi)

5,2

Tata cara pengajuan Arbiter ke BANI

1.

Surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa, uraian singkat duduk perkara sengketa serta apa yang dituntut,

2.

Bersama permohonan, dilampirkan naskah kontrak, yang secara khusus berkaitan dengan klausul penyelesaian sengketa,

3. 4.

Jika diajukan kuasa dari para pihak, dilampirkan pula surat kuasa khusus,

Dalam surat permohonan dapat dipilih seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada ketua BANI,

5.

Biaya pendaftaran, administrasidan pemeriksaan dibayar lunas.

(Hukum Kontrak Jasa Konstruksi)

5.3

Proses Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbritase

a.

Perselisihan yang dapat diajukan penyelesaianya melalui arbritase adalah:

1.

Ketidak cocokan mengenai penafsiran perencanaan dan spesifikasinya atau KAK dengan kewajiban penyedia,

2. Kesalahan - kesalahan dalam KAK dan RKS, 3. Ketidakcocokan mengenai nilai perubahan, 4. Pengguna jasa berusaha menutup kekurangan klausul

5.

-

kekurangan dalam klausul dalam kontrak yang tidak relevan dengan pekerjaan,

Ketidak cocokan mengenai tanggungjawab atas kelalaian dan kelemahan penyelesaian ataupun ran@ngan,

6.

Hukum atau pajak yang berubah,

7.

Tanggung jawab atas KAVRKS yang berbeda dengan data yang diminta oleh pengguna,

8.

Sebab akibat diluar kendali penyedia jasa, dan ketidakmampuan mendapatkan perangkat lunak yang sudah ditetapkan.

Dlarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Margo

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Penqadilan

LEVEL 2

No.Dokumen No.Revlsl

: D」 BM/SMM/PP/11 : 00

丁g!Berlaku

丁g!.Kaji Ulang

: 19]∪ L12012 : 19 JuL1 2013

Hal

: lo/15

Paraf

:

(Hukum Kontrak lasa Konstruksi)

b.

Alasan mengajukan Arbritase karena:

1.

Penyelesaian damai melalui musyawarah, mediasi dan konsiliasi tidak terdapat kesepakatan,

2.

Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif

singkat (paling lama 6 (enam) bulan)

3.

Biaya lebih murah dan dapat ditanggung oleh para pihak yang bersengketa,

4. Dapat dihindari ekspose dari keputusan didepan umum, 5. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rilek, 5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbritase,

7. 8. 9.

Para pihak dapat memilih sendiri arbriter, Dapat dipilih para arbriter dari kalangan ahli dalam bidangnya, Keputusan bisa lebih terkait dengan situasi dan kondisi,

10. Keputusan arbriter umumnya final dan binding (tanpa naik banding dan kasasi), 11. Keputusan arbritase umumnya dapat diberlakukan dan

di eksekusi

oleh

pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali, 12. Proses/prosedur arbritase lebih mudah dimengefti oleh masyarakat luas, 13. Menutup kemungkinan untuk dilakukan Forum Shopping.

(Hukun Kontrak Jasa Konstruksi)

6.

Kondisi Khusus: Tidak ada;

Dilarang memperbangok dolslmenini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga


LEVEL 2

7.

No,Dokumen No.Revisi


Tgl

Berlaku :

Tgl.Kaji Ulang

19 JULI 2012

: 19J∪ L12013

Ha!

: 11/15

Paraf:

Bagan AlirrTugas dan Tanggung Jawab

7.1. Bagan Alir

○ ○ Dilarang memperbangak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LEVEL 2

7.2


: D」 BM/SMM/PP/11 : 00

丁gl Berlaku

: 19 JuL1 2012

丁g!.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013

Hal

: 12/15

Paraf:

Tugas dan Tanggung Jawab

7.2.L Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 1 (Musyawarah) PPK melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui pentahapan musyawarah antara kedua pihak yang bersengketa.

Kegiatan 2 (Mediasi)

-

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah gagal. PPK melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui mediasi.

Kegiatan 3 (Konsiliasi)

-

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi gagal. PPK melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui Konsiliasi,

Kegiatan 4 (Penyelesaian melalui Abritase) Penyelesaian perselisihan melalui tahapan konsiliasi

permufakatan/kesepakatan penyelesaian,

juga tidak

maka PPK

ada

menyerahkan

penyelesaiannya melalui Arbritrase. Penyelesaian melalui Arbritrase harus memenuhi syarat

Kegiatan

5

- syarat pada 5.3

(Penyelesaian melalui Pengadilan)

Penyelesaian perselisihan melalui tahapan konsiliasi

permufakatan/kesepakatan penyelesaian,

juga

maka PPK

tidak

ada

menyerahkan

penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Kegiatan 6 (Pengajuan Ke BANI)

.

PPK mempelajari dengan

sekama persyaratan dan alasan pemilihan

Arbritase.

.

Bila persyaratan maupun alasan telah terpenuhi maka

PPK

menandatangani permohonan kepada Arbritrase yang telah disepakati.

Kegiatan 7 (Keputusan Arbritase) PPK menerima Keputusan Arbritrase sebagai penyelesaian perselisihan final

Dilarang memperbangak dohmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga


LEVEL 2


: D」 BM/SMM/PP/11

Tg!Ber!aku

: 00

丁gl.Kajl Ulang

: 19]uL1 2012 : 19J∪ L12013

Hal

: 13/15

Paraf

:

dan mengikat dua belah pihak.

7.2.2 Penyedia Jasa Kegiatan Jasa 1 (Musyawarah) Penyedia Jasa mengikuti langkah penyelesaian perselisihan melalui pentahapan musyawarah antara kedua pihak yang bersengketa.

Kegiatan 2 (Mediasi)

-

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah gagal.

Penyedia Jasa melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui mediasi.

Kegiatan 3 (Konsiliasi)

-

Penyelesaian perselisihan melalui mediasigagal.

Penyedia Jasa melakukan langkah penyelesaian perselisihan melalui Konsiliasi.

Kegiatan 4 (Penyelesaian melalui Abritase) Penyelesaian perselisihan melalui tahapan konsoliasi juga tidak ada permufakatan/kesepakatan penyelesaian, maka Penyedia menyerahkan penyelesaianya melalui Arbritrase.

Kegiatan 5 (Penyelesaian melalui Pengadilan) Penyelesaian perselisihan melalui tahapan konsoliasi juga tidak ada permufakatan/kesepakatan penyelesaian, maka Penyedia menyerahkan penyelesaianya melalui Pengadilan.

Kegiatan 6 (Pengajuan ke BANI)

.

Penyedia

harus mempelajari dengan seksama persyaratan dan alasan

pemilihan Arbritase.

o

Bila persyaratan maupun alasan telah terpenuhi maka Penyedia Jasa menandatangani permohonan kepada Arbritrase yang telah disepakati.

Dtlarang memperbangak dolilmenini, tanpa ijin Pengendali Dolilmen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

LE∨ EL 2



Tg!Ber!aku

: 19 JuL1 2012

Hal

: 14/15

Tgl.Kaji U!ang

: 19」 uL1 2013

Paraf

:

Kegiatan 7 (Keputusan Arbritase) Penyedia Jasa akan menerima Keputusan Arbritrase sebagai penyelesaian perselisihan, final dan mengikat dua belah pihak (Penyedia dan PPK).

7.2.3 BANI Kegiatan 7 (Keputusan Arbritase)

-

Menerbitkan Keputusan Arbritase atas sengketa PPK dan Penyedia Jasa.

8.

Bukti Kerja

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

9.

Keputusan adalah Final.

:

Berita Acara Musyawarah Berita Acara Mediasi Berita Acara Konsiliasi Berita Acara Pemilihan Arbritase Permohonan Arbritrase

Daftar Simak

Lampiran

9.1

Contoh Berita Acara Melalui Musyawarah

(F: 01 DJBM/SMM/PP/)X Rev.00)

9.2

Contoh Berita

Aora

Mediasi

(F: 02 DJBM/SMM/PPDC( Rev.00)

9.3

Contoh Berita Acara Konsiliasi (F: 03 DJBM/SMM/PP/)X Rev.00)

9.4

Contoh Berita Acara Pemilihan Arbritase (F: 04 DJBM/SMM/PPI)X Rev.00)

9.5

Contoh Permohonan Arbritrase (Pengajuan ke BANI)

Dilarang memperbangak dohtmen ini, lanpa ijin Pengendali Dolamen Direktorat Jenderal Bina Marga

﹁Ｊ一

KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar pengadilan

LEVEL 2



Tgl

Berlaku :

丁gl.Kajl Ulang

19 JULI 2012

: 19」 uL1 2013

Ha1

1 15/15

Paraf:

(F:05D]BM/SMM/PP/XX Rev.00) 9。

6 Daftar Simak (F:06 DJBM/SMM/PP/XX Rev.00)

Dilarang memperbangak dolilmenini, tanpo ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt」 END[RAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar pengadilan No.Dokumen

LEVttL 2

: DJBM/SMM/PP/11

No.Revlsl

Tg!Ber!aku

: 00

: 19 JuL1 2012

丁gl. Kajl U!ang : 19 JuL1 2013

Lampiran 9.1 Contoh Berita Acara Melalui Musyawarah (F: 01 DIBM/SMM/PPII1 Rev.00) Pada hari

ini. . . . . tanggal

dibawah ini

bulan

. . . . . tahun

. kamiyang bertanda tangan

pekerjaan

selanjutnya disebut

:

Nama

L....................

NIP.

:.......................

Alamat

L.....,........

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kesatu, dan Nama

Alamat

Jabatan Direktur Utama

PT.

...., pemegang kontrak pekerjaan

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah sepakat untuk penyelesaian sengketa haritentang

:

Sengketa. 1. Klaim Keterlambatan Data

Sengketa.2. Keterlambatan Progres Bahwa

1.

:

Sengketa 1. Menjadi tanggung jawab pihak kesatu dan akan menyelesaikan klaim kerugian Pihak kedua sebesar Rp............(... .......) selambat

-

lambatnya 30 (hari)

kalender sejak ditanda tangani nya Berita Acara ini.

2.

Sengketa 2. Menjadi tanggung jawab Pihak kedua dan akan menyelesaikan kelalaian

dengan segera menambah alat berat (.... . ..

,

..........) dan mengejar keteftinggalan

Dlarang memperbangak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LEVEL 2

: DJBM/SMM/PP/11

No.Rev!s:

: 00

丁g!Berlaku

: 19」 uL1 2012

丁g!・ Kajl U!ang : 19」 UL1 2013

progress hingga tercapai progress sesuai rencana awal sebesar ..........o/o

.

Pada saat

kegiatan untuk mencapai ..........0/o waktu pelaksanaan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami tandatangani diatas materai yang cukup; dan menjadi bagian yang mengikat kami selaku para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu. Pejabat Pembuat Komitmen

・・・

NIP

・・・

御

ン

リ

・・・・・・・・・・・・

.・

・

Pihak Keduai P丁 ...… …… ・・・・・・′

........... (Nana).

Direktur Utama

Bina Marga Dilarang memperbangak dolilmen ini, tanpa ilin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal

KEMENTERIAN PEKER」 AAN UMUM DIREKTORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan LEVEL 2

No.Dokumen

: DJBM/SMM/PP/11

No.Revisi

: 00

丁g!Berlaku Tg!・

Kaji Ulang

: 19]UL1 2012 : 19 JUL1 2013

Larnpiran 9.2 Contoh Berita Acara Me!a:ui Mediasi

(F:02 DJBM/SMM/PP/1l Rev.00) Pada hari ini

..,..tanggal

bulan.....tahun

. kami yang beftandatangan

dibawah ini Nama NIP.

Alamat

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen,

pekerjaan

........., selanjutnya disebut

Pihak Kesatu, dan Nama

Alamat


PT.

pemegang kontrak pekerjaan


Telah sepakat untuk penyelesaian sengketa tentang

:



1.

:

Sengketa 1. Menjadi tanggung jawab pihak kesatu dan akan menyelesaikan klaim kerugian Pihak kedua sebesar Rp........,...(... ..) selambat lambatnya 30 (hari)

-


2.

Sengketa 2. Menjadi tanggung jawab Pihak kedua dan akan menyelesaikan kelalaian ... , .."......) dan mengejar ketertinggalan dengan segera menambah alat berat (

.

Bina Marga Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal

KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM D I Rtt KttORAtt」圧NDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan LE∨ EL 2

No.Dokumen No.Revlsi


Tgl Ber!aku

: 19 JuL1 2012

丁gi.Kaji Ulang : 19 JUL1 2013

progress hingga tercapai progress sesuai rencana awal sebesar ..........o/o. Pada saat kegiatan untuk mencapai .,........0/o waktu pelaksanaan.


Pihak Kedua.

Pihak Kesatu.

PT...… ……… ・・′


.・

Nama)

........... (Nama).

NIP

Direktur Utama

Mediator

・・・・・・・・・・・

御

カ

リ

・・・・・・・・・・・・・・・

NIP。

Bina Marga Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal

KEMENTERIAN PEK■ RJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LEVEL 2

: DJBM/SMM/PP/11

No.Revls!

: 00

Tgl Beriaku

: 19」 UL1 2012

Tgl.Kaji Ulang

: 19 JUL1 2013

Lampiran 9.3 Contoh Berita Acara Melalui Konsiliator (F: 03 DIBM/SMM/PP/11 Rev.00) Pada hari ini

dibawah ini

..... tanggal bulan.....tahun

. kami yang bertandatangan

:

Nama

:

NIP.

:.......................

Alamat

: ...............

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen,

pekerjaan

selanjutnya disebut


Alamat


PT.

pemegang kontrak pekerjaan ............,


Telah sepakat untuk penyelesaian sengketa haritentang

:



1.

:

Sengketa 1. Menjadi tanggung jawab pihak kesatu dan akan menyelesaikan klaim lambatnya 30 (hari) kerugian Pihak kedua sebesar Rp....,.......(.... ......) selambat

-


2.

Sengketa 2. Menjadi tanggung jawab Pihak kedua dan akan menyelesaikan kelalaian

dengan segera menambah alat berat

(..

.. , ,.........) dan mengejar

ketertinggalan

Dtlarang memperbangak dohtmen ini, tanpa iyn Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

一唱ヨ


LEVEL 2

No.Revisi


Tgl Berlaku

: 19」 uL1 2012

Tgl.Kajl∪ lang

: 19 JUL1 2013

progress hingga tercapai progress sesuai rencana awal sebesar ..........o/o. Pada saat kegiatan untuk mencapai ..........0/o waktu pelaksanaan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami tandatangani diatas materai yang cukup; dan menjadi bagian yang mengikat kami selaku para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Pihak Kedua. PT.… …………¨ ′


.・

Nama) 〔

........... (Nama).

DireKur Utama

NIP.

Konsiliator

…

い

ヽヽヽ

…

…

…

NIP

Dilarang memperbanyak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga


LEVEL 2

: D」 BM/SMM/PP/11

No.Revlsi

: 00

丁gl Berlaku

: 19」 uL1 2012

丁gl.Kajl Ulang : 19 JUL1 2013

Lampiran 9.4 Contoh Berita Acara penlilihan Arbritrase

(F:04 DJBM/SMM/PP/1l Rev.00) Pada hari ini. . . . .tanggal. . . . .bulan . . . . .tahun . . . . . . kami yang bertanda tangan

dibawah ini:

Nama NIP.

:

:

Alamat

:

labatan Pejabat Pembuat Komitmen,

pekerjaan

selanjutnya disebut


Alamat


PT.

pemegang kontrak pekerjaan


Setelah menimbang berbagai alasan dalam Penyelesaian Sengketa, dimana (antara lain)

1.

:

Penyelesaian damai melalui musyawarah, mediasi dan konsiliasi tidak terdapat kesepakatan;

2.

Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatf singkat (paling lama 6 (enam) bulan);

3.

Biaya lebih murah dan dapat ditanggung oleh para pihak yang bersengketa;

4.

Dapat dihindari ekspose dari keputusan didepan umum;

5.

Hukum terhadap prosedur dan pembuKian lebih rileks;

6.

Para pihak dapat memilih hukum yang mana yang akan diberlakukan oleh arbritrase;

Dtlarang memperbanyak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolotmen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LEVEL 2

: DJBM/SMM/PP/11

No.Revisi

: 00

丁gl Berlaku

: 19」 UL1 2012

丁gl.Kajl U!ang : 19 JUL1 2013

7.

Para pihak dapat memilih sendiri Arbritor;

8.

Dapat dipilih Arbritor dari kalangan ahli dalam bidangnya;

9. Keputusah bisa lebih terkait dengan situasi dan kondisi; 10. Keputusan Arbritor umumnya final dan binding (tanpa naik banding dan kasasi); 11. Keputusan Arbritrase umumnya dapat diberlakukan dan

di eksekusi oleh

Pengadilan

dengan sedikit atau tanpa review sama sekali; 12. Proses/prosedur arbritase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas; 13. Menutup kemungkinan untuk dilakukan Forum Shopping.

Maka kami kedua pihak, sepakat untuk menyelesaikan sengketa kami melalui BANI, dengan

menunjuk

Sdr

sebagai Arbritor yang dapat kami sepakati; atau dengan

menyerahkan penunjukan Arbritor kepada BANI.



・・・・・・・・・・・

NIP

`1′

ヨツ771ノ

..・・・・・・・・・・・・・

Pihak Keduai P丁 ...… ……・・"・・′

........... (Nama).

Direktur Utama

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga


LEVEL 2

: DJBM/SMM/PP/11 00

No.Revlsl

Tgl Berlaku

: 19 JUL1 2012

Tgl.Kaji Ulang

: 19 JUL1 2013

Lampiran 9.5 Contoh Surat Permohonan Penyelesaian Melalui Arbritrasi (F:05 DJBM/SMM/PPI11 Rev.00)

:..... Lampiran :..... No

Kepada Yth

Badan Arbritrasi Nasional Indonesia (BANI)

J!.... Di

Perihal : Permohonan Arbritrasi. Dengan Hormat, Melalui surat ini, kami yang bersengketa dan bertanda-tangan dibawah ini:

Nama NIP.

: .....................

Alamat

: .........................

:.......................

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, pekerjaan

....,.., selanjutnya disebut Pihak

Kesatu, dan Nama

Alamat

Jabatan

Direktur Utama PT. ............. ...., pemegang kontrak

pekefiaan

selanjutnya

disebut Pihak Kedua. ,sepakat memohon pertimbangan Arbritrasi terhadap masalah duduk perkara sengketa),

Bersama dengan permohonan ini, kami lampirkan

: ....................

(uraian sinskat

:

Dilarang memperbangak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina l+[arga

﹁Ｊ一Ｆ一

ｐｌｌｌ．り出

KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LE∨ EL 2

1.

: D」 BM/SMM/PP/11

No.Revis!

丁gl Berlaku

: 00

: 19 JuL1 2012

丁g!,Kaji U!ang : 19 JUL1 2013

Naskah Kontrak pekerjaan

yakni

:

a. Surat Perjanjian

/ Kontrak Pekerjaan ........

b. ....................

c. ...............

, adapun klausul yang menjadi persengkatan kami, adalah Buku ..................,

2.

pasal

:

ayat ........... halaman ......... seperti tertulis

Kami dari Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Sdr. ........ ......... (tka Kuasa Pihak Kesatu kepada Sdr.

............

Kedua juga memberi kuasa kepada Sdr. ........ .........

Kedua kepada

Sdr.

dikuasakan)

tertanggal (jika dikuasakan)

tertanggal

:

sesuai Surat

, dan kami Pihak

sesuai Surat Kuasa Pihak

(yang masing-masing

terlampir).

3.

Adapun Arbriter yang kami tetapkan bersama adalah Sdr. ................ atau menyerahkan penunjukan Arbriter kepada Ketua BANI.

Biaya pendaftaran, administrasi dan pemeriksaan telah kami bayar lunas.@ukti pndatunn,

biaya administasi

dan biaya pemerikaan tedampir).

Dilarong nemperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bino Marga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKTO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan

kJ LEVEL 2

No.Dokumen No,Revisi

: D」 BM/SMM/PP/11 : 00

丁gl Berlaku

: 19]UL1 2012

丁gl.Kaji Ulang : 19 JUL1 2013

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya hal diatas kami mohon segera tangga pan sefta tindak-lanjutnya.

Atas perhatian dan tanggapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pihak Kesatu,


・・・・・・・・・・・

仰

踊

湖

・・・・・・・・・・・・・・・

NIP.… ………………………

Tembusan

:

Pihak Kedua′

PT...… ……..・・・・′

。・・・・・・・・・・

御

踊

り

・・・・・・・・・・・・・・・

Direkttr Utama

-Arsip Pihak Kesatu. -Arsip Pihak Kedua. -Arsip Kuasa Pihak Kesatu. -ArsiP Kuasa Pihak Kedua.

Bina Marga Dilarang memperbanyak dolilrnen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal

KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan No.Dokumen

LE∨ EL 2

: DJBMノ SMM/PP/11

No.Revisi

Tgl Berlaku

: 19 JUL1 2012

丁gl.Kajl Ulang : 19 JUL1 2013

: 00

Lampiran 9.6 Daftar Simak (F:06 DJBM/SMM/PP/1l Rev.00)

Uraian

NO

Pemenuhan Persyaratan Ya

Tdk

Dasar

Surat Permohonan ke BANI Adakah nama Lengkap dan Alamat lengkap pihak yg bersengketa Adakah uraian singkat duduk perkara sengketa ¨ Adakah tuntutan う４

Adakah dilampirkan naskah kontrak yang secara khusus berkaitan dengan Klausul penyelesaian sengketa

３一４５

6

Adakah dilampirkan surat kuasa Adakah dalam surat permohonan menunjuk seorang

Arbritor Apakah biaya pendaftaran , administrasi, dan pemeriksaan sudah dibayar lunas Adakah lampiran

-

:

Penyelesaian tahap musyawarah Penyelesaian tahap mediasi Penyelesaian tahap koalisi Kesepakatan penyelesaian melalui Arbritrase

TANDA TANGAN

CATATAN

Nama

Jabatan

Dilarang memperbanyak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jenderal Bina Marga

zots

Recommend Documents