Renstra, membentuk BPK yang berkelas

laporan UTAMA

Renstra, membentuk BPK yang berkelas Rencana Strategis (Renstra) BPK periode 2011-2015

RIR (Rencana Implementasi Renstra). Kegiatan yang diselenggarakan 5 tahun menitikberatkan pada pemenuhan harapan dan kebutuhan sekali ini diikuti sejumlah pejabat, baik eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon pemilik kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, IV. Untuk memvalidasi draft RIR agar selaras dengan tujuan sasaran strategis BPK meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan dalam 5 tahun mendatang. Renstra untuk periode 2011-2015 dituangkan dalam Keputusan BPK No. 7/ sumber daya manusia (SDM). Upaya mewujudkan pengelolaan K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab. 2009. Isinya memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, peta strategi berikut indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam 5 tahun. Dalam workshop itu Ketua BPK Hadi Poernomo mengingatkan bahwa lembaga yang dipimpinnya akhir akhir ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Indikasinya, banyak pemilik kepentingan termasuk lembaga perwakilan rakyat, pemerintah, maupun masyarakat umum mencermati hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah. Bahkan, tidak jarang hasil pemeriksaaan investigasi BPK menjadi referensi publik di media massa. Kondisi itu, tuturnya, merupakan modal utama untuk lebih meningkatkan peran BPK. BPK tidak cukup dapat berpuas diri terhadap hasil pemeriksaan yang selama ini diterbitkan. Lebih dari itu, BPK harus dapat memastikan bahwa hasil pemeriksaannya dapat memberikan kon tribusi yang penting bagi terwujudnya pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggungjawab. Berdasarkan pemikiran itu, dalam Renstra kali ini program dititikberatkan pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan, penyempurnaerhelatan penting digelar Badan Pemerikan proses bisnis, meningkatkan kapasitas sa Keuangan (BPK) akhir Januari lalu. Kegiatan kelembagaan dan peningkatan SDM. Dengan begitu, Renstra yang di selengarakan di Pusdiklat BPK ini adalah akan menjadi modal bagi para pelaksana BPK dalam menWorkshop Validasi Rencana Implementasi Renstra jalankan tugas.

P

FEBRUARI 2011

6 - 12 laporan utama.indd 6

Warta BPK

23/02/2011 20:04:21

Ketua BPK mengatakan untuk menjabarkan Renstra perlu disusun rencana implementasi. Isinya memuat rencana strategis, rencana kegiatan , dan inisiatif strategis bagi seluruh unit pelaksanan BPK. “Rencana Implementasi Renstra ini juga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja BPK,” katanya. Secara umum, terdapat tiga tujuan utama Renstra BPK. Pertama, mendorong terwujudnya pengelo laan keuangan negara yang tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab, dan memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan. Kedua, mewujudkan pemeriksaan yang bermutu sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemilik kepentingan. Ketiga, mewujudkan reformasi birokrasi di BPK. “Tentu saja untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut tidak mudah. Sebab tugas yang diemban BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, akan tetapi juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan de ngan tujuan tertentu. Apalagi waktu yang diberikan juga terbatas, hanya 2 bulan untuk audit keuangan. Disamping itu, jumlah entitas yang diperiksa sangat banyak. Sedangkan personil terbatas hanya 2.017 orang,” tuturnya. Meski begitu, dia berkeyakinan seberat apapun tugas yang diemban BPK, akan berhasil jika masing-masing unit kerja dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Ketua BPK menegaskan lima hal agar program-program Renstra ini bisa tercapai yakni perlunya membuat prarencana yang baik, mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi, menerapkan standar pemeriksaan yang konsisten, pembentukan watak pegawai yang beretika, dan pelaksanaan implementasi rencana strategis. “Lima hal itu yang harus kita lakukan untuk mewujudWarta BPK


Maurits de Brauw, Konsultan Renstra BPK

Transformasi kelembagaan bagai metamorfosis kupu-kupu Maurits berbicara secara umum mengenai rencana strategis BPK. Menurut dia, ada tiga faktor kunci dalam mensukseskan rencana strategis tersebut yaitu kepemimpinan, perubahan manajemen, dan harapan stakeholder. Mengenai transformasi kelembagaan dalam kerangka rencana strategis, mantan Secretary General ARK BPK Belanda ini menganalogikan transformasi kelembagaan harus bisa seperti alur metamorfosis kupu-kupu. “Dari telur berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong dan menjadi bentuk yang sempurna, yaitu kupu-kupu,” jelasnya ketika ditemui di kantornya beberapa waktu lalu. Dengan kata lain, lanjutnya, ada perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan itu sendiri berjalan setahap demi setahap sampai pada bentuk yang sempurna atau ideal. “Semua ini bermula dari ide, kemudian ide berkembang dan diimplementasikan dalam bentuk yang nyata dalam pengembangan strategi,” jelasnya. Perubahan itu jelas membutuhkan komitmen dari pimpinan suatu lembaga agar bisa berjalan ke arah yang sempurna atau ideal seperti yang termaktub dalam visi dan misi lembaga. Tanpa komitmen dari pimpinan, maka keinginan untuk berubah tak akan berjalan dengan baik. Sebab, para pegawai yang melaksanakannya juga akan meniru hal itu. Pegawai akan mencontoh pimpinannya. Begitu sebaliknya, pimpinan harus menjadi contoh yang baik bagi para pegawainya. Sehingga aturan main dari itu semua harus datang dari pimpinan. Hubungan dengan stakeholder juga penting peranannya dalam mensukseskan rencana strategis. Pasalnya, BPK perlu melihat kebutuhan di luar dunia lembaga audit itu sendiri. “BPK memerlukan hubungan dengan dunia luarnya untuk melakukan perbaikan ke dalam,” tuturnya. (yud/and)

kan tercapainya Renstra 2011-2015,” paparnya.

Konsisten dan berkelas

Hadi Poernomo menekankan bahwa dalam menjalankan tugas pegawai BPK harus konsisten. Dalam arti, menjaga niat dan keyakinan bahwa selama 5 tahun ke depan Renstra harus tercapai. “Meskipun ini impossible, akan tapi kita harus bekerja yang possible.

Sebab dari konsistensi ini akan timbul kekuatan untuk tidak menyerah,” jelasnya. Dia juga mengharapkan BPK harus berkelas. Hanya saja untuk mewujudkan niat itu tidak hanya dibutuhkan kepandaian, akan tetapi juga etika birokrasi. Pasalnya, tanpa etika birokrasi mustahil dapat mencapai tujuan secara optimal. Mengenai etika birokrasi, Hadi Poernomo membagi lima hal yang FEBRUARI 2011

23/02/2011 20:04:21

laporan UTAMA perlu dimiliki pegawai BPK. Pertama, etika Pamong yaitu menjadikan etika birokrasi di BPK sebagai panutan. Caranya, bila berada di belakang harus bisa memberikan semangat. Adapun, bila berada di belakang harus menjadi motivator yang baik. Kedua, etika Budaya. Dia menekankan setiap pegawai agar senantiasa mengucapkan maaf, tolong, dan terimakasih. “Maaf adalah kemampuan untuk memaafkan atau minta

maaf, baik salah maupun betul. Kata tolong senantiasa diucapkan baik kepada staf maupun auditee yang akan diperiksa. Terakhir senantisa mengucapkan terimakasih kepada siapapun. Ini semua bisa dilakukan tanpa biaya,” jelasnya. “Ketiga, etika Respek. Keempat, kemampuan meyakinkan pihak lain sehingga pihak lain mengatakan bisa kepada kita. Untuk itu harus mempunyai keahlian untuk meyakinkan orang

lain. Dengan begitu saudara bisa meya kinkan auditee sampai mereka setuju atas temuan saudara,” katanya. Kelima, etika Sukses. Kesuksesan akan tercapai dengan kerja keras, kerja cerdas, dan harus melakukan inovasi. “Lebih penting lagi untuk mencapai sukses juga harus kerja ikhlas. Artinya rela menerima apapun keputusannya. Itupun belum cukup, kita harus peduli dan bekerja untuk kepentingan orang lain,” jelasnya.

DR. Paul Nicoll Subject Matter Expert bidang Pemeriksaan Kinerja BPK

‘Saya Mempunyai Banyak Ide untuk Renstra’

Selama di Indonesia DR. Paul Nicol banyak membantu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam bidang pemeriksaaan kinerja. Untuk memperkenalkan teknik pemeriksaan kinerja, dia juga melatih sedikitnya 300 pegawai BPK. Lantas apa kontribusinya dalam pengembangan BPK ke depan. Berikut perikan wawancara Warta BPK dengan DR. Paul Nicoll di ruang kerjanya belum lama ini. Sejak kapan Anda di Indonesia? Saya datang ke Indonesia sejak 2009. Persisnya sejak bencana tsunami di Aceh. Pemerintah Australia juga memberikan bantuan untuk pemulihan Aceh. Setahun tiga kali saya ke Indonesia untuk membantu BPK. Pada 2009, ketua BPK memutuskan mempercepat fokus di atas pemeriksan kinerja. Mereka meminta saya menjadi konsultan karena saya mempunyai ketertarikan membantu BPK di sini. Sebagai Matter Experrt bidang Pemeriksaan Kinerja apa yang Anda lakukan untuk BPK? Saya memperkenalkan konsep dasar pemeriksaan kinerja. Saya bekerja dengan beberapa kolega BPK dengan rencana pemeriksaan kinerja. Saya membantu untuk melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai teknik pemeriksaan kinerja. Ada sekitar 300 pegawai yang dilatih. Apakah Anda juga membantu BPK di daerah? Selain membantu BPK pusat saya juga membantu kantor perwakilan BPK di daerah. Pada Desember tahun lalu saya juga memperkenalkan pemeriksaan kinerja kepada para pejabat eselon, baik di pusat maupun di kantor FEBRUARI 2011


perwakilan. Yang terpenting dalam pemeriksaan kinerja adalah penumbuhan kesadaran skill, development-nya belakangan. Saran Anda untuk Renstra BPK? Saya membantu BPK untuk menggunakan rencana strategis pemerintah. Ini adalah satu fakta yang bisa membantu BPK tentang mengembangkan rencana strategis. Saya percaya Renstra BPK menggunakan Renstra Pemerintah. Bagaimana pendapat Anda mewujudkan Renstra? Minggu lalu saya menerima undangan untuk berpartisipasi pada workshop rencana implementasi Renstra. Saya suka berpartisipasi di kegiatan ini. Saya melihat pembahasan dan percakapan di workshop itu progresif dan konstruktif. Saya mempunyai banyak ide untuk implementasi Renstra. Ide Anda untuk implementasi Rentra? Untuk implementasi rentra, saya berharap dapat dilakukan setiap langkah. Pertama menyelesaikan rekomendasi di workshop sesudah implementasi ini. Saya tahu kolega saya mempunyai ini sebagai fokus penting sekali untuk sukses di Renstra. Bisa Anda ceritakan bagaimana BPK dan Australia Nasional Audit Office (ANAO)? BPK di Autralia memiliki status yang baik dan kuat. Hukum BPK kuat sekali. Pendapat saya adalah bahwa hukum BPK memberi posisi di depan. Ini kebanyakan BPK di dunia, memiliki hukum yang baik. Selalu setiap negara ada mungkin memperkuatkan hukum. ANAO juga mempunyai hukum yang kuat. Bagaimana kewenangan ANAO? Ada perbedaan antara BPK Indonesia dengan ANAO. Beberapa Audit tingkatan yaitu ANAO nasional dan provinsi. Lemmbaga tempat kerja saya mempunyai tanggungjawab untuk pemerintah nasional. Setiap BPK di provinsi Australia mempunyai independensi.

Warta BPK

23/02/2011 20:04:24

Ketua BPK berharap implementasi Renstra dapat bermanfaat sebagai alat komunikasi, baik antarbadan dan pelaksana BPK maupun antar unit kerja perlaksana serta sebagai sarana untuk menumbuhkan motivasi pegawai. Selain itu, Renstra 2011-2015 juga merupakan pedoman bagi seluruh unit satuan kerja dan pelaksana BPK dalam melakukan tugas sesuai bidang dan sasaran kerja masingSecara hukum bagaimana BPK di Indonesia? Saya melihat wewenang BPK sudah kuat sekali. Bagus. Saya sudah biacara ini. Untuk pengembangan BPK kedepan saran Anda? BPK adalah lembaga kuat untuk negara dan masyarakat. BPK adalah lembaga penting sekali untuk negara Anda. Saya mendengar DPR mempunyai Badan Akuntabilitas Keuangan. Jadi DPR dan DPD bersama melihat bahwa tugas BPK penting sekali. BPK dan Badan akutanbuliatas publik bekreja sama untuk memperkuat akuntabilitas, di sektor publik. Ini baik sekali. Saya juga menyarankan kepada BPK untuk mengembangkan hubungan dengan badan akuntabilitas. Kerja sama seperti apa antara BPK Indonesia dengan BPK Australia ? Salah satunya, kerja sama dengan proyek ini yang membantu BPK dengan pemeriksan keuangan. Di masa mendatang, mengembangkan pemeriksaan kinerja. Pada Oktoner lalu, saya mengundang ketua BPK pergi ke ibu kota saya. Kami juga pergi pergi ke provinsi. Jadi kami pergi ke provinsi untuk bertemu dengna ketua BPK provinsi. Kunjungan ini membuat hubungan kuat antara BPK dua negara, bertemu untuk pertama kali. (bw) Warta BPK


masing. Lebih penting lagi, Renstra diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan visi menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel. Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki mengatakan arah pengembangan BPK lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntable. Lebih lanjut Ruki juga mengungkapkan salah satu kebijakan strategis BPK tahun 2011-2015 adalah melakukan pemeriksaan kinerja dengan tujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya korupsi.

Sasaran Renstra

Menurut dokumen yang diperoleh Warta BPK, untuk mewujudkan tiga tujuan Renstra BPK telah menetapkan 10 sasaran strategis. Pertama, meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan. Efektifitas tindak lanjut pemeriksaan merupakan suatu atribut yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang muncul dari rekomendasi BPK. Tentu saja keefektifan rekomendasi ini tak terlepas dari peran auditee dalam melaksanakan rekomendasi ini. BPK mencatat selama 2009, dari 55.340 rekomendasi terhadap pemeriksaaan yang telah dilakukan BPK selama kurun waktu semester II/2008 sampai semester I/2009 diperoleh data baru 32.803 rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti auditee. Padahal peran BPK dalam mendorong terwujudnya pengelolaan ke uangan negara yang baik sangat bergantung kepada upaya pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Untuk memastikan tindak lanjut yang optimal dari pemerintah, selain melalui upaya peningkatan pemantauan, BPK juga berupaya meningkatkan mutu hasil pemeriksaan agar sesuai dengan harapan pemilik kepentingan. Kedua, Meningkatkan Fungsi Ma-

najemen Pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemilik kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu cara membentuk sinergi antarlembaga negara melalui strategi link & match data. BPK menjalin kerja sama pembentukan pusat data dengan auditee. Selanjutnya dengan pusat data yang dimiliki, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. Ketiga, Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan. Strategi ini dilakukan karena BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemilik kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, penge luaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab ke uangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewenangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemilik kepentingan. Keempat, Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan PerbendahaFEBRUARI 2011

23/02/2011 20:04:24

laporan UTAMA raan dan Pemantauan Penyelesaian pentingan yang terus berubah. Melalui Ganti Kerugian Negara. Kerugian nega- sasaran strategis ini, BPK berupaya ra adalah kekurangan uang, surat ber- untuk melaksanakan Sistem Pemeroharga, dan barang, yang nyata dan pasti lehan keyakinan Mutu (SPKM) secara jumlahnya sebagai akibat perbuatan konsisten dan berkesinambungan. melawan hukum, baik sengaja maupun Keenam, Pemenuhan dan Harmonilalai. sasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dalam melakuBPK menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan kan pemeriksaan pengelolaan dan Membantu oleh perbuatan melawan hutanggungjawab keuangan negamasyarakat dan kum baik sengaja maupun ra, BPK berwenang merumuspengambil keputusan untuk lalai yang dilakukan oleh kan aturan-aturan pelaksamelakukan bendahara, pengelola naan yang diperlukan unalternatif pilihan masa depan BUMN/D, dan lemtuk memastikan pelakbaga atau badan sanaan kewenangan Mendalami Kebijakan dan lain yang menyeyang ada. Masalah Publik lenggarakan Kewenangan pengelolaan BPK sebagaimaMeningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan dan efektivitas ke u a n g a n na tertuang negara. dalam UU Menjamin Terlaksananya Akuntabilits BPK antara lain memencak u p Menigkatkan Transparasi keMelakukan Upaya Pemberantasan Korupsi

lakukan pemantauan atas penyelesaiaan ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN atau BUMD. Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMN/D, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Disamping itu, BPK akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Kelima, Meningkatkan Efektifitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keya kinan Mutu. BPK sebagai lembaga profesi dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, kompetensi pelaksanaan sesuai perkembangan dunia pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan yang sejalan dengan kebutuhan pemilik ke-

10

FEBRUARI 2011


wenangan dalam mengakses semua data dan informasi terkait pengelolaan keuangan serta mengatur perangkat yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini BPK bertekad menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Ketujuh, Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Seluruh tugas dan wewenang harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan. Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi yang hemat struktur dan kaya fungsi dengan dilengkapi pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi. Kedelapan, Meningkatkan Kompe-

tensi SDM dan Dukungan Manajemen. Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, BPK memiliki SDM yang merupakan aset terpenting organisasi. Oleh sebab itu, penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi priorotas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK menyediakan suatu lingkungan kerja kondusif yang menarik bagi orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk menyusun dan meng implementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Kesembilan, Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana. Langkah ini perlu dilakukan karena kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan parasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infra struktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BPK juga akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk seluruh unit kerja di BPK. Kesepuluh, Meningkatkan pemanfaatan anggaran. BPK sbagai pelaksana anggaran negara tidak terlepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan secara efisien, efektif, dan ekenomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran BPK. Disamping pertanggungjawaban anggaran sasaran strategis ini difokuskan kepada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugasnya. (bw) Warta BPK

23/02/2011 20:04:24

Mohammad Shohibul Iman, Anggota BAKN DPR

Early Warning System Korupsi dengan Risk Based Audit

n Mohammad Shohibul Iman

B

PK berperan penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui tugas dan kewenangannya dalam memeriksa ke uangan negara, angka korupsi dapat ditekan. Untuk itu, BPK diharapkan mempunya early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. “Kami pernah mendapat paparan dari BPK tentang Warta BPK


gambaran komprehensif peran BPK itu. Hanya saja sejauh ini memang belum terlaksana secara keseluruhan,” ujar Mohammad Shohibul Iman, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR saat berbincang dengan Warta BPK tentang rapat konsultasi BAKN dengan BPK barubaru ini. Kaitannya dengan hal itu, BPK harus melakukan peningkatan pemeriksaan. Jika selama ini BPK lebih banyak melakukan audit secara tematik, sudah saatnya meningkatkan pemeriksaan dengan audit berbasis risiko (risk based audit). BPK menentukan sendiri obyek dan sasaran yang memiliki risiko penyimpangan tinggi. Ada banyak sumber data yang bisa digunakan di antaranya RAPBN, data empiris dari pemeriksaan lalu, data empiris dari penyimpangan yang ditangani aparat penegak hukum (kejaksaan, kpk, kepolisian), data empiris dari pengaduan masyarakat, dan data empiris dari media massa. Hal ini harus dilakukan karena institusi ini memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. “Jadi ke depannya, kami berharap BPK tidak hanya menyusun perencanaan bersifat tematik, akan tetapi juga berbasis risk based audit atau RBA. Misalnya , BPK sejak FEBRUARI 2011

11

23/02/2011 20:04:26

laporan UTAMA awal tahun menganalisa postur APBN sehingga bisa dilihat proyek mana saja yang mempunyai risiko besar terjadinya kebocoran dan korupsi,” kata politisi asal PKS ini. Ini sangat mungkin dilakukan BPK, mengingat APBN merupakan dokumen publik dan BPK berhak menggunakan dokumen itu. Di sisi lain, belajar dari pengalaman masa lalu, dalam APBN dapat diketahui bagian mana paling banyak risikonya. “Jadi menurut saya itu sangat mungkin dilakukan. Dari situlah dibuat perencanaan audit yang berbasis risiko. Ini kaitannya dengan peran BPK dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya. Iman menambahkan dengan RBA menjadi planning atau program audit dalam setahun ke depan, berarti pro gram atau proyek yang risiko kebocoran besar sudah dibidik oleh BPK. Hal lainnya, BPK selama ini lebih banyak waktunya melakukan financial audit. Ke depannya dilakukan peningkatan pemeriksaan tidak sekadar financial audit tetapi juga performance audit atau audit kinerja. Contohnya banyak kasus di daerah terkait pinjaman pada pemerintah pusat. Banyak daerah mengajukan pinjaman tanpa mengkalkulasi apakah benar dibutuhkan atau tidak dana tersebut. BPK selama ini hanya menekankan audit pada penggunaan dana pinjaman, belum pada proses pinjaman. “Nah kalau performance audit dilakukan, masalah pinjaman ini dapat dievaluasi. Sehingga dapat diketahui apakah pinjaman tersebut benar-benar mencapai sasaran dan tujuannya,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Iman juga menyinggung soal belum diprioritaskannya pemeriksaan terhadap program prorakyat. Oleh karena itu, dalam rapat konsultasi tersebut BAKN juga menyarankan agar BPK memberi perhatian pada pemeriksaan pro gram prorakyat secara multiyears dan komprehensif seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pela yanan umum.

12

FEBRUARI 2011


“Saat ini banyak pejabat yang tersandung masalah hukum terkait dengan program prorakyat. Pemeriksaan oleh BPK secara multiyears dan komprehensif atas program prorak yat ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana prorakyat,” ujarnya.

Temuan BAKN

Dalam rapat konsultasi itu juga disampaikan temuan BAKN di daerah. “Kita melihat beberapa hal dan ini merupakan masukan bagi BPK untuk meningkatkan performa pemeriksaannya,” tutur Iman. Salah satu temuannya yakni soal standardisasi pemeriksaan. Misalnya, sama-sama material, akan tetapi opini berbeda. Artinya, ada unsur subyektivitas di sini. “Ada banyak temuan, tetapi opininya WDP (Wajar Dengan Pe ngecualian). Ketika bertemu pimpinan perwakilan BPK, kita sampaikan hal itu. Dan kami mendapat penjelasan tentang masalah ini.” Hal itu, kata Iman, juga diakui oleh BPK yang membenarkan bahwa pemberian opini ada aspek subyektivitas. “Kami berharap ke depannya aspek ini bisa dieleminir. Kami menyarankan adanya opini pembanding, misalnya, dari pusat,” ujar Iman. Masalah lainnya adalah masih banyak aturan yang menghambat BPK untuk bergerak lebih leluasa. Dia menjelaskan problematika ini telah disampaikan BPK sebelumnya. Untuk itu, BAKN meminta agar lembaga audit ini secara proaktif melakukan inventarisasi tentang aturan apa saja yang membuat BPK terhambat. “Tugas kami di sini kan adalah legislasi. Kami akan mencoba membuat harmonisasi aturan-aturan itu, supaya BPK dapat bekerja lebih optimal,” kata nya. Selanjutnya, yang harus dicarikan solusinya adalah ‘warisan masalah’ pemda sebelumnya. Di beberapa daerah ada keburukan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya, yang berdampak pada opini BPK atas laporan keuangannya. “Kepala daerah yang baru

kesulitan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas carry over temuan tersebut,” jelasnya. Iman mencontohkan kasus di Bima, Sumbawa. Wali kota daerah itu tersangkut kasus di KPK. Begitu dipanggil KPK, yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian wakil wali kota menggantikan posisinya. Namun, persoalan yang menggantung di masa lalu, tidak serta-merta hilang dengan meninggalnya wali kota. “Kelemahan almarhum wali kota adalah mengelola pemerintahan seperti milik keluarga. Banyak hal tidak ada catatannya. Ini yang menyulitkan. Hal ini juga diungkapkan perwakilan BPK di sana yang kesulitan karena tidak ada dokumen. Keluhan juga disampaikan wali kota pengganti, yang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Akibatnya, laporan keuangan tetap disclaimer. Nah, masalah semacam ini harus dicari solusinya,” paparnya. Masalah di daerah lainnya terkait dengan compliance. Beberapa auditee mengeluh bahwa laporan BPK hanya menonjolkan unsur compliance. Padahal dalam kondisi tertentu dibutuhkan fleksibilitas. Misalnya, dalam keadaan sangat mendesak dan untuk kepentingan masyarakat, mungkin saja auditee terpaksa menyimpang dari aturan yang ada. “Misalnya kasus di rumah sakit. Sesuai aturan, semua yang masuk harus disetor ke kas. Namun, mereka membutuhkan dana tetapi harus menunggu. Sementara operasional rumah sakit jalan terus. Namun, saya dengar untuk masalah ini bisa dilakukan semacam MoU antara BPK dan instansi sektoral terkait,” jelasnya. Dengan sejumlah masalah yang menjadi temuan BAKN ini, pihaknya berharap ke depannya BPK bisa menjadi lebih baik. Hal pertama yang harus mulai dibenahi adalah menata internal BPK, termasuk soal peningkatan quality control di tingkat Tortama dan quality assurance di Inspektur Utama lebih dikembangkan. (dr)

Warta BPK

23/02/2011 20:04:26

AGENDA

n Presiden SBY tengah berbincang-bincang dengan para pimpinan lembaga negara.

Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Melanjutkan Komitmen dan Sinergi tanpa Intervensi Pimpinan lembaga negara berkomitmen melakukan upaya guna meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Sinergi dilakukan tanpa mengintervnesi fungsi, peran, dan tugas masing-masing lembaga negara.

A

da suasana berbeda di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 7 Februari lalu. Sejumlah personil TNI dan Polri terlihat berjaga-jaga di sekitar kantor BPK di Jalan Gatot Subroto, Ja-

Warta BPK

13 - 21 agenda.indd 13

karta. Maklum, acara penting memang sedang di gelar di sana. Yakni pertemuan silaturahim para pimpinan lembaga negara. Pertemuan yang berlangsung di ruang AuditoriFEBRUARI 2011

13

23/02/2011 20:34:16

agenda um BPK ini dihadiri langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Pimpinan lembaga negara yang hadir di antaranya Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MPR Taufik Keimas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkama Agung Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Pertemuan juga dihadiri oleh tiga Menteri Koordinator ditambah Mensesneg Sudi Silalahi dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Seusai pertemuan, Ketua BPK Hadi Poernomo langsung menggelar jumpa pers. Dia mengatakan bahwa pertemuan silaturohmi pimpinan lembaga negara kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, pimpinan lembaga negara bertemu di Istana Negara, Istana Bogor, dan di gedung MPR. Tujuan pertemuan adalah untuk membangun sinergi tanpa harus mencampuri dan mengintervnesi fungsi, peran, dan tugas masing-masing lembaga negara. Ketua BPK mengungkapkan dalam pertemuan membahas mengenai berbagai permasalahan fundamental yang terjadi di negeri ini. Selain itu,

juga mendiskusikan upaya-upaya untuk meningkatkan optimalisasi penge lolaan keuangan negara. Para pimpinan lembaga negara menyadari bahwa lembaga negara dibentuk bukan sekadar asesoris demokrasi. Namun, untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45. Oleh karena itu melalui pertemuan ini segala permasalahan dalam mencapai tujuan perlu ditangani bersama-sama secara sistematis, sinergis, dan terorganisir sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Pertemuan itu, lanjutnya, menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya upaya untuk meningkatkan kua litas pertanggungjawaban keuangan diperkuat, tidak hanya pada sisi belanja, tetapi juga penerimaan negara. Mereka sepakat baik BPK, lembaga negara, termasuk pemerintah, harus terus berkomunikasi untuk memastikan semua pihak agar berupaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas itu dengan membangun pusat data BPK. Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik atau disebut eaudit.

n Ketua BPK RI Hadi Poernomo tengah memberikan keterangan pers terkait pertemun para pimpinan Lembaga Negar di Kantor BPK RI Pusat.

14


FEBRUARI 2011

Ketua BPK mengungkapkan nantinya akan dibangun hubungan data yang link and match antara lembaga negara termasuk pemerintah dan pihak terkait pengelolaan keuangan negara dengan BPK. Dengan demikian, sejak dini sudah bisa dicek dan ditelusuri apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Hadi Poernomo berharap melalui pemantapan pemeriksaan BPK yang berbasis e-audit mampu mendorong bagi pencapaian strategi pembangunan oleh pemerintah yang progrowth, propoor, projob, dan proenvironment. Pertemuan juga menyepakati upaya pemberantasan korupsi terutama aspek penangkalan dan pencegahan. Adapun mengenai penegakan hukum, ada pemahaman pentingnya penegakan hukum disertai rasa keadilan. Para pimpinan lembaga juga sependapat untuk menjaga pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun kehidupan demokrasi yang disertai kepatuhan hukum. Ketua MPR Taufiq Kiemas berpandangan pertemuan delapan lembaga tinggi negara sangat penting untuk memaksimalkan kinerja pemerintah. Dia mengatakan pelaksanaan pertemuan ini sangat positif. “Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai dengan hari ini, para pimpinan lembaga negara, selalu bertukar pikiran dengan baik dalam rangka membangun sinergi antarlembaga untuk mencari pemecahan permasalahan bangsa baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik,” ujarnya. Terkait dengan masalah pengelolaan keuangan negara, Ketua MPR berpendapat sampai saat ini masih menghadapi tantangan. “Penggunaan yang baik artinya diadministrasikan sesuai standar akuntansi maupun aturan lainnya. Benar, artinya digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan peruntukannya,” kata Taufiq. (bw) Warta BPK

23/02/2011 20:34:18

Workshop dan Diklat:

Jaga Komunikasi, Etika, dan Integritas BPK menyelenggarakan workshop dan diklat dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2010, pada 11 Januari, di Auditorium Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta. Ali Masykur Musa menyampaikan materi mengenai perspektif lingkungan dalam pemeriksaan LKPP dan LKKL. Adapun, Sapto Amal Damandari menyampaikan materi mengenai dampak pemberlakuan SAP Aktual bagi pemeriksaan LKPP dan LKKL. Dalam pengarahannya Hadi Poernomo meng instruksikan kepada para auditor agar dalam melakukan pemeriksaan atas LKPP n Suasana Acara Workshop dan Diklat Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan dan LKKL tahun 2010 LKPP dan LKKL Tahun 2010 di Pusdiklat BPK RI menekankan pada komunikasi, etika, dan integritas. adir dalam acara tersebut Ketua BPK Hadi Ketua BPK meminta dalam pemeriksaan ada komuPoernomo, Anggota I Moermahadi Soerja nikasi yang intensif dan terarah antara sesama anggota Djanegara, Anggota II Taufiequrachman Ruki, tim, ketua tim, pengendali teknis, dan penanggung jawab Anggota III Hasan Bisri, Anggota IV Ali Mapemeriksaan. Komunikasi itu untuk yang berpengalaman sykur Musa, Anggota V Sapto Amal Daman maupun yang belum berpengalaman. dari, Sekjen Hendar Ristriawan, dan pejabat Eselon I di Dengan komunikasi yang baik, bisa diharapkan terciplingkungan BPK. Sekitar 583 auditor pada ketujuh Audi tanya jalinan kerja sama yang baik pula sehingga pekerjaan torat utama Keuangan Negara BPK menjadi peserta workbisa dilakukan bersama-sama. Dan, hal itu akan memudahshop dan diklat. kan dalam menyelesaikan pemeriksaan. Sebaliknya, bekerAcara dibuka oleh Taufiequrachman Ruki, kemudian ja sendiri-sendiri, pekerjaan bukannya menjadi mudah, setiap Anggota BPK menyampaikan materi pembekalan malah bertambah berat. kepada para peserta. Moermahadi Soerja Djanegara me“Bagi yang bertindak sebagai ketua tim, pengendali nyampaikan materi mengenai perbaikan kinerja pemerikteknis, atau penanggung jawab pemeriksaan, hendaknya saan LKPP dan LKKL melalui penerapan Risk Based Audit. sebagai pimpinan bisa menyampaikan pesan-pesan yang Taufiequrachman Ruki menyampaikan materi tendikehendaki dengan cara yang baik, dengan penuh rasa tang evaluasi pemeriksaan atas LKPP dan LKKL tahun tanggungjawab kebawahannya,” paparnya. 2009. Hasan Bisri memaparkan materi tentang kedalaman Dengan kata lain, lanjutnya, harus penuh pengertian pemeriksaan kepatuhan dalam pemeriksaan LKPP dan bahwa bawahan itu bukan bawahan, akan tetapi teman LKKL serta pengaruhnya atas opini.

H Warta BPK


FEBRUARI 2011

15

23/02/2011 20:34:24

agenda sejawat yang perlu kita lindungi, dijaga, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. “Dan dengarkan apa kata mereka. Jadi, jangan tidak didengarkan sama sekali. Ini perlunya kerja sama tim. De ngan demikian akan tercipta sikap saling melayani, bukan saling dilayani,” tegasnya. Selain perlunya komunikasi yang baik di internal auditor BPK, juga perlu dilakukan dengan auditee, mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. “Hendaknya saudara bisa berkomunikasi dengan sopan, bisa mengendalikan emosi, tidak perlu marah-marah. Bicaralah dengan tenang. Dengan ketenangan dan emosi yang terkendali, saudara akan bisa berpikir dengan lebih tenang dan jernih,” ucapnya lagi.

Masalah etika

Hadi Poernomo menekankan sebagai auditor pasti akan mendapat perlakuan yang berbeda dari pihak yang diperiksa. Seiring mereka memberikan penghormatan yang tidak akan didapatkan jika tidak melakukan pemeriksaan. Dia mengharapkan agar auditor BPK tetap bijak atas penghormatan yang diterima dan bersikap santun dengan pihak auditee. Jangan bersikap adigang, adigung, adiguno, yaitu sikap menyombongkan diri pada kekuatan, menyombongkan diri pada kekuasaan, dan menyombongkan pada kepandaian yang dimiliki. Dengan begitu citra baik BPK tetap terjaga di mata auditee maupun masyarakat luas. “Jangan sekali-kali membuat takut auditee, tetapi buatlah mereka segan kepada saudara karena saudara sopan, bijak, pintar, mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan ketentuannya, serta mampu memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan penyajian laporan keuangan maupun pengelolaan keuangan negara,” tegasnya. Selain faktor komunikasi dan etika, Ketua BPK mengharapkan agar auditor mempunyai integritas demi menjaga nama baik lembaga dan menjaga amanah konstitusi. Dia tidak ingin auditor meminta atau menerima fasilitas dari pihak auditee. “Saya tidak mau mendengar dalam pemeriksaan atas LKPP dan LKKL, ada auditor BPK yang meminta atau menerima berbagai fasilitas dari auditee. Jaga betul integritas saudara. Tidak usah lah, misalnya membahas hasil pemeriksaan di hotel dengan fasilitas dari auditee, pakailah kantor BPK, atau kantor auditee. Jika saudara harus menginap di luar kota pakailah uang penugasan saudara untuk membayar sendiri penginapan atau hotel yang saudara pakai,” tegas Hadi. Di sisi lain, dalam pemeriksaan, auditor akan memperoleh banyak informasi, terkait dengan pihak auditee. Termasuk temuan-temuan pemeriksaan. Dia mengharapkan agar auditor bisa menahan diri untuk tidak ceroboh menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada pihakpihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan

16


FEBRUARI 2011

auditee atau BPK sendiri. Sesuai aturan, hasil pemeriksaan haruslah disampaikan lembaga perwakilan untuk dapat dibuka kepada publik. Saat ini, kalau BPK tidak hati-hati, maka masyarakat dapat menggugat BPK dan melaporkannya ke penegak hukum jika masyarakat merasa dirugikan. “Jelas sekali, undang-undang mengatakan kita tidak boleh menyampaikan temuan-temuan kepada pihak lain sebelum laporan diserahkan secara resmi kepada lembaga perwakilan rakyat di pusat maupun di daerah. Jadi, ini dipegang teguh. Jadi, kita boleh mengambil langkah tetapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak, nanti kita akan dilaporkan kepada pihak penegak hukum, menjadikan perbuatan tidak me nyenangkan, atau lain-lain,” jelasnya. Di sisi lain, terkait dengan adanya peningkatan perolehan opini LKPP dan LKKL, Hadi menginstruksikan kepada pemeriksa BPK agar dalam pemeriksaan, hendaknya berdasarkan pada prosedur pemeriksaan yang memadai. Prosedur tersebut melalui: penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern; penilaian atas kebenaran perlakuan akuntansi; dan pengujian substantif secara memadai untuk menilai asersi manajemen. Selain itu, termasuk di dalamnya penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan, maka perlu dibuatkan laporan tersendiri. (and/bw)

n Taufiequrachman Ruki

Warta BPK

23/02/2011 20:34:29

Forum BPK Mendengar

S

alah satu rangkaian dari HUT ke-64 BPK adalah diselenggarakannya forum BPK Mendengar. Acara ini berlangsung pada Kamis, 13 Januari 2011, bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Acara dihadiri oleh pimpinan Anggota BPK, pejabat eselon I dan II, baik di pusat maupun perwakilan. Tema yang dibahas adalah Kebutuhan dan Manfaat Pemeriksaan BPK dibagi dalam dua sesi. Sejumlah narasumber yang bicara yaitu Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (BapepamLK) yang baru saja ditunjuk sebagai Dirjen Pajak yang baru, Ahmad Fuad Rahmany, Direktur Keuangan Pertamina Afdel Baharuddin, pengamat kebijakan publik Sofian Effendi, dan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR Yahya Sacawiria. Selain itu, hadir juga Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Aang Hamid Suganda, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Bachder Djohan Warta BPK


B, dan Pemimpin Radaksi TVOne Karni Ilyas. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan forum ini merupakan kesempatan untuk mendengar masukan, kritik, penilaian, dari narasumber, yang notebene stakeholder dan auditee. Selain itu, bisa diketahui harapan dan kebutuhan stakeholder atas tugas dan fungsi BPK. Sehingga dapat diketahui sejauh mana keputusan BPK memberikan manfaat. “Saya minta kepada seluruh pimpinan dan pelaksana di BPK untuk mendengarkan masukan dan kritikan dari para narasumber. Mudah-mudahan, kita dapat memperbaiki cara kerja kita ke depan. Semua itu dalam rangka perbaikan langkah kita untuk mengawal pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur,” tegas Hadi. Mendagri Gamawan Fauzi mengapresiasi forum BPK Mendengar ini. Menurut dia, mendengar itu tidak mudah, apalagi ada penyakit-penyakit dari institusi negara yang tidak mau mendengar. Dia menyampaikan empat penting bagi institusi, baik BPK maupun kementeriannya. Pertama, manajemen akan FEBRUARI 2011

17

23/02/2011 20:34:37

agenda gagal jika tanpa pengawasan. Kedua, perbaikan organisasi dengan mengedepankan pentingnya fungsi pengawasan. Ketiga, mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Keempat, membangun kepercayaan publik. “Dari keempat hal tersebut, penerapan instrumen planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) menjadi sandarannya,” jelasnya. Gamawan juga menyoroti masalah kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan tanpa kontrol dan tidak terbatas, cenderung terjadi korupsi. “Karena lama berkuasa, sensitivitas akan berkurang. Bukan hanya bagi orang yang berkuasa, pemeriksa juga seperti itu. Apalagi BPK, sebagai lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan negara, sebenarnya punya kekuasaan memeriksa yang besar sekali.” Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany, yang telah ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, mengakui peran penting hasil pemeriksaan BPK. Menurut dia, audit BPK untuk membantu menemukan hal-hal yang masih perlu perbaikan. “Selaku pimpinan di BapepamLK masih selalu sangsi apakah tidak ada kecurangan atau penyelewengan. Karena kita ini hubungannya dengan masyarakat, tentu sangat membutuhkan hasil temuan dari pemeriksaan BPK,” jelasnya. Direktur Keuangan PT Pertamina M. Afdal Bahaudin yang mewakili Direktur Utama Karen Agustiawan, mengharapkan BPK membicarakan lebih dulu hasil audit sebelum disampaikan ke publik atau DPR. De ngan demikian, pihak yang diperiksa mengerti letak kekurangannya dan digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Pengamat kebijakan publik Sofian Effendi menyoroti peran BPK yang bisa lebih dari sekadar pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut dia, BPK juga sebagai pemeriksa instrumen kebijakan publik atau audit ki-

18


FEBRUARI 2011

nerja kebijakan. “Anggaran negara ataupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau stakeholder negara, apakah sudah digunakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan dalam kerangka kepentingan nasional,” jelasnya. Sasaran dari kebijakan publik itu, tambahnya, seharusnya berlandaskan pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment. “Pemerintah yang mengelola keuangan negara, dalam melakukan pekerjannya menitikberatkan kepada revitalisasi iklim bisnis dan investasi (pro growth), penciptaan lapangan pekerjan (pro jobs), menurunkan angka dan realitas kemiskinan (pro poor), dan membangun kesiagaan terhadap lingkungan (pro environment).”

Mendagri Gamawan Fauzi mengapresiasi forum BPK Mendengar ini. Menurut dia, mendengar itu tidak mudah, apalagi ada penyakit-penyakit dari institusi negara yang tidak mau mendengar.

Wakil Ketua BAKN DPR Yahya Sacawiria berpendapat bahwa BPK seharusnya bukan mencari kesalahan auditee, tetapi memperkecil penyimpangan para auditee. Dia mengusulkan agar diadakan forum transparansi sebagai tindak lanjut audit dari BPK terkait dengan pemerintah daerah. Apalagi, lanjutnya, banyak daerah yang mengeluhkan masalah aset di daerah, yang menjadi ranah pemeriksaan BPK. “Bagaimana kita dapat WTP, Pak, karena masalah aset ini, yang selalu mengganjal,” ucap Yahya Dia mengharapkan BPK bekerjasama dengan DPR mengenai hubungan kerja antarkelembagaan di bidang

pengawasan keuangan negara. “Harapan adanya MoU tersebut sebagai tindak lanjut hasil pertemuan BAKN dengan BPK tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada 2010. Dengan begitu, akan tercipta juga komunikasi yang efektif di antara keduanya.” Ketua Umum Inkindo Bachder Djohan B mengharapkan agar BPK dapat mengatur langkah-langkah pemeriksaan bagi seluruh lembaga pemeriksa keuangan lainnya. Selain itu, berfungsi sebagai lembaga penentu akhir terhadap hasil suatu obyek pemeriksaan. “BPK agar dapat membuat dan menerbitkan panduan pemeriksaan yang terkait dengan penggunaan keuangan negara. Panduan ini bisa menjadi acuan bagi semua lembaga pemeriksa pemerintah. Dengan fungsi dan kedudukannya, BPK seharusnya dapat mengatur seluruh tata cara dan proses pemeriksaan oleh seluruh lembaga pemeriksa yang lain, sehingga pembangunan yang dibiayai dengan keuangan negara dapat tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan ada kepastian hukum terhadap hasil pemeriksaan.” Sekretaris Umum Apkasi Aang Hamid Suganda menyoroti masalah ketidakseragaman antara pemeriksaan BPK dengan peraturan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini juga membuat temuan BPK antara satu daerah dengan daerah lain terkadang berbeda, meski obyek pemeriksaannya sama. Jika narasumber lain berbicara mengenai keluhan ataupun masukan kepada BPK terkait dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, Karni Ilyas, justru lebih menyoroti budaya korupsi di Indonesia. Dia menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap masalah korupsi di Indonesia. Menurut dia, korupsi begitu kuat mengakar dalam sendi kehidupan. Secara sistem justru membuat korupsi dapat terbentuk. Bahkan, korupsi sudah menjadi kondisi yang sistemik. (and) Warta BPK

23/02/2011 20:34:40

Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan IV

B

ertempat di Auditorium BPK Pusat, pada Selasa (25/1), Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik delapan pejabat struktural eselon II. Selain itu, dilantik juga satu pejabat struktural eselon IV yang sebelumnya tertunda. Hadir pula beberapa pejabat eselon I, II, dan III BPK. Warta BPK


Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan bahwa ada dua pegawai yang mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan menjadi pejabat struktural eselon II. “Satu pegawai mendapatkan promosi menjadi pejabat struktural eselon IV. Sementara pejabat struktural eselon II dan IV yang baru lainnya dimutasi dari tempat sebelFEBRUARI 2011

19

23/02/2011 20:34:48

agenda umnya,” katanya dalam kata-kata sambutan. Dia menambahkan mutasi dan promosi kali ini lebih mengedepankan kepada kesesuaian jabatan dengan kompetensi. Sehingga banyak ditemui pejabat struktural eselon II yang masa kerjanya di unit kerja terakhir belum terlalu lama. Pergantian pejabat baru pada ese

tanggung jawabnya masing-masing,” tegasnya. Hendar mengajak kepada para pegawai BPK yang baru saja dilantik untuk terus meningkatkan kinerja di unit kerjanya, termasuk juga kiner ja para pegawai di lingkungan kerja masing-masing, dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dia mengingatkan bahwa mutasi dan promosi ini, selain karena didasarkan kompetensi, juga karena integritas, dan etos kerja yang dimiliki. Hendar mengharapkan agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi BPK. “Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan nilai dasar BPK yakni independensi, integritas, dan

n Para pejabat eselon II yang menghadiri acara pelantikan.

lon II dan IV juga dalam kerangka reformasi birokrasi di BPK. Tujuannya, agar mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Juga memiliki pegawai de ngan kompetensi yang tinggi dalam rangka good corporate governance seperti yang diamanat reformasi. Lebih dari itu, lanjutnya, institusi BPK dan Pimpinan BPK sendiri membutuhkan pejabat-pejabat yang terdidik sekaligus terlatih secara profesional. “Para pejabat itu bukan hanya dituntut, bukan hanya mau, tetapi juga harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang menjadi

20


FEBRUARI 2011

Pengangkatan jabatan saat ini, lanjutnya, lebih mengedepankan kepada kompetensi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. “Ini berarti tidak berdasarkan lagi sepenuhnya pada daftar road per angkatan. “Di BPK sendiri peningkatan kompetensi, salah satunya dengan metode assessment terhadap para pejabat struktural yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian diharapkan akan tercipta kondisi yang ideal, dimana setiap jabatan akan diduduki oleh pegawai dengan kompetensi yang sesuai atau the right person on the right job.”

profesionalisme. Dengan begitu, apa yang menjadi visi dan misi BPK akan dapat tercapai.” Dia meminta agar para pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja di posisi yang baru. “Saya minta saudara-saudara segera melakukan koordinasi sehubungan dengan penempatan dalam jabatan baru, segera tempati tugas yang baru, lakukan evaluasi yang menyeluruh atas tugas-tugas yang telah dilakukan pejabat sebelumnya, termasuk juga untuk jenjang jabatan di bawah saudara-saudara guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.” (and) Warta BPK

23/02/2011 20:34:50

AT/ GAL R

n, 1960

p, 1959

n, r 1955

rta, er 1957

inang, r 1968

ung, r 1960

p, 963 / L

974

73

Daftar Pejabat Struktural Eselon II dan IV BPK yang dilantik pada 25 Januari 2011 DAFTAR LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR : 20/K/X-X.3/01/2011 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TANGGAL : 21 JANUARI NOMOR 2011 : 20/K/X-X.3/01/2011 TANGGAL

PANGKATNO GOLONGAN 4

NAMA NIP

TEMPAT/ TANGGAL LAHIR

LAMA3

1

2

1.

Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M. NIP. 196001121986021012

Pembina Utama Muda / 2. (IV/c)

Kepala Perwakilan

Isman Rudy,RI S.E., M.M. BPK Perwakilan NIP. 195903141980031005

Ir. Anastasia Maria Endang (Eselon Soekeksi, M.M. III.A) NIP. 195709101986022001

Pembina Utama Muda / (IV/c) 7.7. 8. Pembina Utama Muda / (IV/c) 8.

LAMA

Pembina Utama Muda / (IV/c)

7

6

Kepala Perwakilan 6 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Auditorat I.A pada Auditorat Utama Keuangan Negara I

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Kepala Auditorat I.A

Kepalapada Sub Auditorat DKI Jakarta III Auditorat Utama BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

7

Rp. 3.250.000,00 KepalaNegara Auditorat III.A Keuangan I pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Rp. 3.250.000,00

(Eselon III.A)

(Eselon II.A) Kepala Auditorat V.A

Rp. 3.250.000,00

Surakarta, 10 September 1957


Kepala Auditorat IV.C (Eselon II.A) pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV

Kepala Auditorat V.B pada Auditorat Utama Keuangan Negara V

Rp. 3.250.000,00

(Eselon II.A)

(Eselon II.A)

Teluk Betung, 20 Oktober 1960


Cilacap, Siantar, 20P.Juli 1963 23 Oktober 1971

pada Auditorat Utama Keuangan Negara V III.A pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Rp. 3.250.000,00 (Eselon II.A) (Eselon II.A)

Kepala Auditorat V.A Rp. 3.250.000,00 Kepala Auditorat V.A Kepala Perwakilan Rp. 3.250.000,00 pada Utama Auditorat Utama Negara pada Auditorat Keuangan Negara VKeuangan BPK RI PerwakilanV Provinsi DKI Jakarta (Eselon II.A)

(Eselon II.A)


Kepala Auditorat I.A pada Auditorat Utama Keuangan Negara I

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Rp. 3.250.000,00

Pembina Tk. I / Penata / (IV/b) (III/c)

Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II Seksi BRR NAD-Nias I BPKKepala RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Eselon II.A)Provinsi Nanggroe Aceh BPK RI Perwakilan Darussalam (Eselon III.A)

Kepala Auditorat VI.B Kepala Seksi V.A.2.2 pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada Auditorat Utama Keuangan Negara V (Eselon II.A)

Rp. 3.250.000,00 Rp. 540.000,00.

Kepala Auditorat IV.C pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV

(Eselon II.A)

Kepala Auditorat V.B (Eselon II.A) pada Auditorat Utama Keuangan Negara V

Rp. 3.250.000,00

(Eselon II.A)

(Eselon IV.A)VI.B Ir. Kepala Raden Auditorat Cornell Syarief Bandung, Pembina Utama Kepala Auditorat V.A Kepala Perwakilan Prawiradiningrat, M.M. 04 Mei 1959 Muda / pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK RI Perwakilan Provinsi NIP. 195905041990031001 (IV/c) II.A)Ahli Muda Ruslan Ependi, S.E., M.Acc Lampung Barat, Penata Tk. I / (Eselon Auditor NIP. 197312012000031004 1 Desember 1973 (III/d) BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

(Eselon II.A)

8

Rp. 3.250.000,00 8

Kepala Perwakilan BPK RIKepala PerwakilanAuditorat Provinsi Bali

NIP. 196810201989031008

Dori Santosa, S.E., M.M. Mhd.196307201985031003 Husni T, S.E., Ak NIP. II.A) NIP.(Eselon 197110231998031002

21 JANUARI 2011

TUNJANGANKET. KET. TUNJANGAN JABATAN JABATAN

Pembina Utama

Kepala Perwakilan Blucer Welington Rajaguk-guk, Tanjung Pinang, RI Perwakilan Provinsi Bali S.E.,BPK S.H., M.Sc., Ak 20 Oktober 1968 (Eselon II.A)

:

Cilegon,

31 Oktober 1955 III Muda / DKI Jakarta (IV/c) BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

DR. Heru Kreshna Reza NIP. 196010201986021001

BARU

BARU

(Eselon II.A)

4.

6.

JABATAN

5

(Eselon II.A) Drs. Muzakkir NIP.Kepala 195510311978021001 Sub Auditorat

Pembina Utama 5. Muda / (IV/c)

4

Curup, Tk. I / Provinsi SumateraPembina Selatan 14 Maret 1959 (IV/b)

3.

Pembina Tk. I / (IV/b)

5Medan, 12 Januari 1960

PANGKAT JABATAN GOLONGAN

(Eselon II.A)

Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan 8 (-)

(Eselon IV.A) Kepala Perwakilan Rp. 3.250.000,00 Rp. 3.250.000,00 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

DKI Jakarta

(EselonSub II.A)Bagian SDM Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

Rp. 540.000,00.

(Eselon IV.A)

Pembina Utama Muda / 9. (IV/c)

Kepala Auditorat I.A Kepala Perwakilan Rp. 3.250.000,00 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Hardinah, S.E Sleman, Penata Tk. I / Kepala Sub Bidang III.A.2 Kepala Sub Bagian Keuangan Rp. 540.000,00. REPUBLIK INDONESIA DAFTAR KEPUTUSAN NIP. 195806211990022001 21 Juni 1958 (III/d) LAMPIRAN pada Inspektorat Utama: BPK SEKRETARIS RI Perwakilan ProvinsiJENDERAL Daerah Khusus SEKRETARIS JENDERAL Ibukota Jakarta BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (Eselon II.A) (Eselon II.A) DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL ttd. NOMOR (Eselon : 04/K/X-X.3/1/2011 (Eselon IV.A) IV.A) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR : 04/K/X-X.3/1/2011 TANGGAL : 4 JANUARI 2011 Pembina Tk. I / Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II Kepala Auditorat VI.B Rp.Ristriawan, 3.250.000,00 TANGGAL : 4 JANUARI 2011 Hendar S.H., M.H. Hery Setiawan, S.E., Ak. Madiun, Penata Tk. I / Kepala Seksi Papua II.A Kepala Seksi Jawa Timur IV.A Rp. 540.000,00. NIP. 195803211978021001 (IV/b) 10. IwanBPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI 08 Mei 1971 (III/d) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur NAMA TEMPAT/ PANGKAT JABATAN TUNJANGAN PANGKAT NO NIP. 197105081997031003 JABATAN TUNJANGAN KET. NIP TANGGAL GOLONGAN JABATAN LAMA BARU (Eselon IV.A) (Eselon IV.A) GOLONGAN JABATAN LAHIR (Eselon III.A) (Eselon II.A) LAMA BARU 3 7 1

4

1. 11.

Penata / (III/c)

2. 12.

2

4

Satrio Hari Nugroho, Annas Ma'aroef, S.E S.E., M.Acc., 5 Ak., CPA. NIP. 196105211994031002 NIP. 197401111993031003

Tegal , Surabaya, 1121 Januari 1974 Mei 1961

Marius Sirumapea, S.E., M.Si., Ak NIP. 197305181997032002 NIP. 196602161997031002

18 Palipi, Mei 1973 16 Februari 1966

Warta BPK 3. Kris Dianto, S.E., Ak. Jakarta, Pemeriksa NIP. 197308101996031003 10 Agustus 1973 13. Yudi Prawiratman, S.E., Ak. Daya Manusia Semarang, pada Biro Sumber


NIP. 197507212002121003

4.

Mochammad Suharyanto, (-) M.M., Ak. NIP. 197009091998031006

21 Juli 1975

S.E.,

Jakarta, 9 September 1970

6

7 Anggota III Kepala Seksi Kalimantan Sekretariat Auditor Ahli Muda Kepala Sub Bagian Keuangan 6 Tengah I.A Perwakilan Provinsi pada Biro BPK RIRIPerwakilan Provinsi JawaKalimantan Timur BPK RI Sekretariat Perwakilan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Barat - Sub ) Kepala((Eselon Bagian Sekretariat Anggota III Rp. 540.000,00. IV.A) (Eselon IV.A)

Penata Penata Tk./ I / (III/c) (III/d)

Kepala Seksi Kalimantan Tengah I.A BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan pada Biro Sekretariat Pimpinan Palupi Widyanthi, S.E Jakarta, Penata / Pemeriksa Tengah (Eselon IV.A)

Penata / (III/c)

5

Penata Tk. I / (III/c) (III/d)

Kepala Seksi BRR Daya NAD Nias II pada Biro Sumber Manusia BPK RI Perwakilan Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (Eselon IV.A) (-) (Eselon IV.A)

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Seksi Kalimantan Timur I.A Rekrutmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan pada RI Biro Sumber Daya Manusia Timur (Eselon IV.A) (Eselon IV.A)

FEBRUARI 2011

Rp. 540.000,00. Rp. 540.000,00.

21

Penata Kepala / Kepala Riau II.A Fungsional SubSeksi Bagian Perencanaan danKepala Sub Bagian Rp.Jabatan 540.000,00. (III/c) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada Biro Sumber Daya Manusia Penata Rekrutmen / Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Umum (III/c) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi (Eselon IV.A) (Eselon IV.A) pada Biro Barat Sumber Daya Manusia Tenggara (Eselon IV.A) Papua III.A Penata / Kepala Seksi IV.A) (III/c) (Eselon BPK RI Perwakilan Provinsi Papua

(Eselon IV.A)Bagian Pemeliharaan Kepala Sub Kendaraan dan Barang Inventaris pada Biro Umum

8 Rp. 540.000,00.

Rp. 540.000,00. Rp. 540.000,00.

Rp. 540.000,00. 23/02/2011 20:34:51

K

Renstra, membentuk BPK yang berkelas

Recommend Documents