RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan WaliKota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, khususnya dalam rangka mewujudkan terbinanya kesatuan bangsa dan pembangunan politik yang demokratis. Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. 2. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik 4. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Badan. 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 -2018 dengan penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan serta menetapkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yang akan dicapai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 -2018 yaitu PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung 1

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 makna

Palembang

Pemerintahan

yang

Amanah,

Pemberdayaan

Lembaga

Masyarakat,Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman Berkembang, Pemerintahan Bersih, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Metropolis, Aman dan Sejahtera, sedangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013 -2018 adalah : 1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan 4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat yang religius 5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan disetiap sektor 6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera. Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 – 2018 yang tersebut diatas dimana dalam pelaksanaan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang ada pada misi ke -2 (dua) dan ke – 4 (empat).

1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara; 4. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008. 6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

3

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 1.3 Maksud dan Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang EMAS 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang adalah : 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. 2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. 3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi. 4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yaitu : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

4

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang BAB

V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya. BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG Berisikan uraian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang 5

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang merupakan lembaga

unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 12 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang mempunyai tugas

pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya .

6

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang

terdiri dari : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian b. Kasubbag Keuangan c. Kasubbag Program,Evaluasi dan Pelaporan 3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa a. Kasubbid Nilai-Nilai Kebangsaan b. Kasubbid Kewaspadaan Nasional 4. Kepala Bidang Penanganan Strategis a. Kasubbid Penanganan Masalah Aktual b. Kasubbid Penanganan Kapasitas 5. Kepala Bidang Partisipasi Politik a. Kasubbid Komunikasi dan Sosialisasi Politik b. Kasubbid Fasilitasi Politik 6. Kepala Bidang Fasilitasi Ormas dan Orpol a. Kasubbid Fasilitasi Organisasi Politik b. Kasubbid Fasilitasi Organisasi Masyarakat Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan disamping

7

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 1. Bidang Sekretariat a.

Pelayanan administrasi perkantoran

b.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c.

Peningkatan disiplin aparatur

d.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Bidang Penanganan Strategis a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat c. Pengendalian keamanan lingkungan

3. Bidang Kesatuan Bangsa a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa c. Pembekalan wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa d. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan e. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan f. Pentas seni budaya,festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan g. Peningkatan toleransi forum pembauran kebangsaan

4. Bidang Partisipasi Politik a. Penyuluhan kepada masyarakat b. Penyelesaian perselisihan partai politik c. Koordinasi forum-forum diskusi politik

8

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 2.2.

Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang 1. Sumberdaya Aparatur Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tercatat sampai dengan bulan Oktober 2013

berjumlah 27 orang pegawai

negeri sipil dan 17 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

9

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG BADAN, KESATUAN BANGSA POLITIK NOMOR : 5 TAHUN 2006 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATPlt. KEPALA BADAN TANGGAL : 6 JULI 2006 KOTA PALEMBANG TENTANG : PEMBENTUKAN ALTUR FEBRIANSYAH, SH., M.SI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA NIP. 196602151995031001 KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2007 SEKRETARIS BADAN K A S I R O,SE NIP. 1960051711981011003

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DODY MEI HENDRA,S.STP,M.Si NIP. 197705031995111001

BIDANG KESATUAN BANGSA

INGRID YOLANDA,S.STP.MM NIP.19800606199122001

SUBBID NILAI-NILAI KEBANGSAAN M.NIZAR,SE NIP. 196606221994031006

SUBBID KEWASPADAAN NASIONAL SWARNO ALI, SE., M.Si NIP. 195904171987031012

BIDANG FASILITASI ORG. POLITIK & ORG. KEMASYARAKATAN WANDRY, S.IP., M.SI NIP. 1962082219850301006

SUBBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN ROSMAIDA SIMANJUNTAK, SH NIP. 197101231996032002

BIDANG PARTISIPASI POLITIK

CITRA MARTIKALINI, SSTP., M.SI NIP. 198103101999122001

Dra.Hj.RADIOASTUTI,MM NIP. 196205071983032006

SUBBID PENGEMBANGAN KAPASITAS

Drs.NASOTION,M.Si NIP. 196303051989031010

M. ALI NANANG, SE NIP. 19581028 198103 1 011

NIP. 19681022 199009 1 001

Hj.SAWIDA,SE,M.Si NIP. 196107301981012002

METIALISNA NIP. 196105031983032005

BIDANG PENANGANAN STRATEGIS

SUBBID FASILITASI ORGANISASI PARPOL

SUBBID FASILITASI ORG. KEMASYARAKATAN DAN LSM

SUBBAG KEUANGAN

SUBBID PENANGANAN MASALAH AKTUAL SUMARNI, S. Sos NIP. 19650124 198603 2 005

SUBBID FASILITASI PEMILU

SUBBID KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI POLITIK ZAINAL ABIDIN, Sip NIP. 19670825 199003 1 009

10

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Oktober 2013 Tingkat Pendidikan No

Sub SKPD

Jml SD SLTP SLTA

D3

S1

S2

1

5

1

1

Kepala Badan Kesbangpol

0

2

Sekretariat Badan Kesbangpol

9

3

Bidang Penanganan Strategis

3

2

1

4

Bidang Kesbang

5

1

3

5

Bidang Partisipasi Politik

5

1

2

-

6

Bidang Fasilitasi Ormas,Orpol

5

1

1

5

Jumlah

27

4

11

10

2

1

2

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan Jenis Kelamin Per Oktober 2013 Tingkat Pendidikan No

Sub SKPD

Jml SD

SLTP SLTA

D3

S1

1


2


5

3


1

4

Bidang Kesbang

1

2

5


1

1


1

1

S2

3 1

Dst Jumlah

17

9

1

7

11

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2013 Pangkat/gol. No

Sub SKPD

Eselon

Jml I

II

III

IV

IV

III

3

5

1

3

1

2

1

1


2


3


3

4

Bidang Kesbang

1

3

2

5


1

3

-

2

1

6


1

4

2

2

1

4

16

6

11

4

Jumlah

II

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tahun 2013

No

Sub SKPD

Jml

Nama Diklat Struktural Spama/ Spamen/ Adum/Diklat Diklat Diklat PIM PIM IV PIM III II

1


2


4

3


3

4

Bidang Kesbang

3


3


5

1

18

3

1

1

Dst Jumlah

12

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 2. Sarana Dan Prasarana Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut: Tabel 2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013 Kondisi No

Jumlah

Baik

Kurang Baik 1 unit

1

Mobil

8 unit

7 unit

2

Motor

9 unit

Baik

3

Komputer

20 unit

Baik

4

Printer

20 unit

Baik

5

Laptop

3 unit

Baik

dst Meja Kerja

47 unit

Baik

3 unit

Baik

7

2.3.

Jenis Barang

Kamera

Rusak Berat

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2008-2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.

13

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Tabel 2.6 Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Kota Palembang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

(1)

(2)

(3)

1

Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Pembinaan Pengembangan Wawasan kebangsaan Tingkat Partisipasi masyarakat dlm menggunakan hak pilih

No

2

4

6

7

8

9

Ketersediaan Prasarana Lingkungan Rasio Pos siskamling

Persentase penanggulangan korban bencana alam Tingkat demonstran terhadap penolakan peraturan

Target IKK

(4)

-Jumlah kegiatan pembinaan politik -Jumlah kegiatan pembinaan thd Ormas, Orpol,LSM

Target Renstra SKPD Tahun

Target Indikator Lainnya

(5)

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

Trans 2013

2008

2009

2010

2011

2012

Trans 2013

2008

2009

2010

2011

2012

Trans 2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

20

33

44

55

66

66

62,5

62,5

62,5

62,5

66

68

312,5

189

142

113

100

103

20

33

44

55

66

66

20

33

44

54

72,7

72,7

100

100

100

98,18

110

110

64

66

68

70

72

72

64

64

67

69

71,6

66

100

100

98,53

98,57

99,44

91,67

29,9

42,4

61,9

84,4

100

-

29,9

42,4

50

81,4

0

100

100

80,77

96,44

0

16

27

32

32

107

-

16

27

30

44,8

0

100

100

93,75

140

0

15

20

40

55

65

90

13

20

40

95,8

95,8

87

100

100

174

147

106

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

-

Terjadi nomencl atur

1

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang cukup baik dengan peningkatan setiap tahunnya pada indikator kinerja.Hal ini dibuktikan dengan rasio capaian setiap tahunnya yang mencapai target atau melebih target yang ditentukan, 14

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang didukung oleh anggaran., dimana pada anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga kinerja pelayanan dapat meningkat. Selain itu juga kinerja aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mendukung pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahunnya.

15

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang A. Pelayanan yang ada di Badan Kesbangpol ada 3 Komponen, yaitu: 1.

Rekomendansi Penelitian Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin pelayanan secara khusus diberikan kepada semua pihak yang berkepentinngan terhadap penelitian dalam Kota Palembang. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah dosen, mahasiswa, peneliti dan pihak swasta sepanjang membutuhkan surat rekomendasi Penelitian

2.

Surat Keterangan Terdaftar Bagi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar untuk menunjukkan keberadaannya di Kota Palembang. Untuk mengeluarkan SKT ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang bersifat pasif artinya sepanjang pihak yang berkepentingan membutuhkan SKT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain :

3.

-

Akte Pendirian Organisasi

-

AD / ART

-

Susunan Pengurus

-

Program Kerja

Surat Izin Pemasangan Atribut Publikasi Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai wewenang mengeluarkan izin Pemasangan Atribut Publikasi sepanjang sifatnya non komersial

16

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang memberikan

beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (Treaths) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut : 

Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Universitas yang membutuhkan Surat Rekomendasi Penelitian



Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Ormas, Parpol dan LSM yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)



Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Parpol,Ormas atau Organisasi lainnya yang membutuhkan Surat Izin Pemasangan Atribut Publikasi

Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kota Palembang, antara lain sebagai berikut : 

Peningkatan kualitas petugas yang membidangi pelayanan



Peralatan atau komputerisasi untuk mendukung pelayanan



Pendataan keberadaan ormas,parpol dan LSM yang ada di Kota Palembang

17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: 1. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama, tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis 2. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan bersama 3. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam menggunakan hak pilih pada

Pemilukada/ pemilu 4. Belum optimalnya dalam membangun kesamaan pandangan pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial sehingga terjadinya konflik sosial.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Walikota Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”. Untuk

dapat

mewujudkan

Visi

tersebut

Pemerintah

Kota

Palembang

merumuskannya dalam enam Misi . Ke enam Misi Kota Palembang Tahun 20132018 adalah: 1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat 18

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan 4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat yang religius 5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan disetiap sektor 6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota

Palembang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat dan misi ke 4 (empat) yaitu : Mendorong keimanan dan ketaqwaan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang religius. Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kota Palembang yang ke “2 dan ke 4 “ adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menggunakan hak politiknya 2. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Kurang maksimalnya

forum

yang

dibentuk

untuk mengantisipasi

atau

memberikan laporan.

3.3.

Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera

Selatan 1. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, yaitu “Membangun Kondisi Masyarakat Sumatera Selatan yang Bersatu, Dinamis, Demokratis, Tentram, Tertib, Damai berdasarkan Aturan Daerah dalam Kerangka NKRI".

19

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Dengan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: a. Mengembangkan wawasan kebangsaan b. Memelihara persatuan,kesatuan dan semangat bela negara c. Menjaga kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat d. Memasyarakatkan HAM e. Mengembangkan kemampuan linmas dan partisipasi penanggulangan bencana f. Memfasilitasi pendidikan politik masyarakat g. Mengembangkan

etika

dan

budaya

politik sesuai dengan nilai-nilai

kebangsaan dan budaya lokal masyarkat h. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila i.

Memfasilitasi Parpol, Ormas dan LSM Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, antara lain: a. Memasyarakatkan Hak Asasi Manusia b. Mengembangkan etika dan budaya politik sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal masyarakat. Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kelemahan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang antara lain: a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memahami pilar kebangsaan b. Terdapat rasa nasionalisme yang kurang di lingkungan masyarakat c. Sifat sukuisme dan cauvinisme yang masih mendalam di kehidupan masyarakat.

20

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Bab 3 point 4 (3.4) bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tidak ditemukan atau tidak berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya dalam membangun kesamaan pandangan pluralitas agama,suku dan budaya sebagai modal sosial sehingga isu konflik suku, agama dan ras masih terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sehingga perlu pemantapan terhadap pandangan pluralitas agama,suku dan budaya sehingga tetap terjalin kesatuan bangsa -

Kurang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila, Dengan semakin banyaknya partai politik maka berbagai pihak kadangkala sering mengabaikan proses demokrasi yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi

gejolak

politik

yang

bermuara

pada

gerakan

reformasi

menuntut

kebebasan,kesetaraan dan keadilan. Kondisi yang diperlukan adalah terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban warga untuk terlibat dalam proses pengambil keputusan politik secara bebas

dan

bertanggungjawab

sehingga

menimbulkan

kesadaran

untuk

memantapkan persatuan bangsa. -

Demonstrasi ormas/LSM yang tidak senang/ tidak puas atas suatu keputusan / kebijakan pemerintah. Tingkat demonstrasi

yang semakin meningkat terus dari

tahun ke tahun walaupun bukan terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang.

21


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-vcita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu

4.1.

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang 1. Visi Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang “Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai

berikut: Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan

Stabilitas Politik dalam

Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang

Partisipatif, Beradab

dan Demokratis Pengertian : -

Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, artinya

Persatuan dan

Kesatuan Bangsa Indonesia tetap ada dan semakin meningkat yang didukung oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika dan moral bagi bangsa Indonesia. -

Terwujudnya stabilitas Politik dalam Pembangunan, artinya bahwa politik dalam negeri yang juga merupakan faktor pendukung pembangunan tetap stabil tanpa adanya gejolak yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. 22

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 -

Pembentukan masyarakat yang partisipatif, beradab dan demokratis artinya membentuk mental masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, memiliki adab yang baik serta menjunjung tinggi kedemokratisan.

2. Misi Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, dirumuskan 4 (Empat) Misi sebagai berikut: 1

Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan

2

Peningkatkan

pemahaman

wawasan

kebangsaan

dan

nilai-nilai

kebangsaan dan persatuan 3

Pengembangan sistem politik yang demokratis

4

Perwujudan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif Misi yang pertama terkait dengan bagaimana penyiapan organisasi yang

baik agar bisa melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal dan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Misi kedua terkait dalam upaya meningkatkan pemahaman kebangsaan dan nilai-nilai

kebangsaan

dan

persatuan

terutama

bagi

masyarakat

baik

perseorangan maupun dalam bentuk forum yang ada. Misi ketiga terkait dalam upaya agar sistem politik yang demokratis bisa berkembang di masayarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik, terdidik dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Misi keempat terkait dalam upaya penciptaan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif sehingga tidak terjadinya keresahan ataupun konflik dimasyarakat dan mewujudkan stabilitas politik. Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Palembang dapat dilihat pada

tabel 4.1

23

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang VISI

: Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Stabilitas Politik dalam Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang Partisipatif, Beradab dan Demokratis

Misi 1

: Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1.1. Meningkatkan kualitas 1.1.1 Meningkatnya Memfasilitasi Penyediaan fasilitas ketersediaan setiap pendukung Sumber Daya Aparatur yg sarana dan pelaksanaan Berwawasan Kebangsaan prasarana tupoksi dengan dan Berwibawa penunjang memberikan pelaksanaan fasilitas tugas pendukung

Program Program peningkatan sarana prasarana perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

24

1 2 3 4 5 6

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Meubeler Pemlhrn Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemlhrn Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemlhrn Rutin/Berkala Perlengk.Gdng Kantor Pemlhrn Rutin/Berkala Peralatan Gdng Kantor

7 1 2 3 4

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan jasa surat menyurat Peny.jasa kom,sumber daya air dan listrik Peny. Jasa peralatan dan perlngkpn kantor Peny. Jasa pemlhrn dan perizinan kend.dinas

5 6 7 8 9 10 11 12

Peny.jasa administrasi keuangan Peny.jasa kebersihan kantor Peny.ATK Peny.barang cetakan dan penggandaan Peny.Komponen inst.listrik bangunan kantor Peny.peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Peny.Bahan bacaan dan peraturan per UU an

13

Peny.makan minuman


1.1.2

Meningkatnya kualitas aparatur

Mengikutsertakan dan mengirim pegawai dalam berbagai Diklat,Seminar maupun pembekalan tehnis serta studi banding

Pemberian kesempatan kepada seluruh aparat untuk meningkatkan kapasitasnya

Program peningkatan disiplin aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 2 3 4 5

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Pengadaan pekaian kerja lapangan Pengadaan pakaian korpri Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyusunan lap.capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan lap.Keuangan semesteran Penyusunan lap.keuangan akhir tahun

6 7

Misi 2 : Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan

Tujuan 2,1

2.1.1

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di seluruh lapisan masyarakat

2.1.2

Sasaran Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan

Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional

Strategi Menyelenggarakan berbagai pertemuan,dialog dan sarasehan kepada pihakpihak berkepentingan

Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat,etnis dan kelompok sosial

Arah kebijakan Memberikan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman wawasan dan nilainilai kebangsaan,dan pengembangan penelitian

Program Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

1 2 3

Seminar, Talkshow, Wawasan Kebangsaan

4

Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Fasilitsi Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaam lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

2

3

25

Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa Pembekalan wawasan Kebangsaan Generasi Muda dan mahasiswa Diskusi

Peningkatan

Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat


Misi 3 : Pengembangan sistem politik yang demokratis Tujuan Sasaran 3,1 3.1.1 Meningkatnya partisipasi dan Mengembangkan pemahaman pendidikan politik yang masyarakat demokratis melalui terkait politik kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM

Strategi Mengadakan dialog dengan berbagai kalangan serta memfasilitasi pelaksanaan pemilu

Misi 4 : Perwujudan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif Tujuan Sasaran Strategi 4.1 Menciptakan rasa aman 4.1.1 Mengoptimalkan Memberikan dan nyaman bagi pencegahan dini informasi kepada masyarakat dan suasana dan masyarakat lingkungan yang kondusif peningkatan melalui forumkeamanan dan forum yang kenyamanan terbentuk untuk lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Arah Kebijakan Merangsang timbulnya partisipasi politik dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait

Program Program pendidikan Politik Dukungan penyelenggaraan pemilu

Arah kebijakan Meningkatkan komunikasi,koordina si dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait

Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

26

Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik Penyuluhan kepada masyarakat Kegiatan Desk Pemilu Penyusunan Data base Partai politik Monitoring,Ealuasi dan Pelaporan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu

Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Palembang Tujuan: 1.1.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa

Sasaran: 1.1.1.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

1.1.2.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.1.3.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut: Tujuan: 2.1.

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan diseluruh lapisan masyarakat

Sasaran: 2.1.1.

Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan

2.1.2.

Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional.

Misi ketiga mempunyai tujuan sebagai berikut: Tujuan: 3..1

Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat,ormas,parpol dan LSM

Sasaran: 3.1.1.

Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik

Tujuan: 4.1

Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana lingkungan yang kondusif

Sasaran 4.1.1

Mengoptimalkan

pencegahan

dini

dan

peningkatan

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan

27

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2

28


Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

1.1. Meningkatkan 1.1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya ketersediaan sarana dan aparatur yang prasarana penunjang berwawasan pelaksanaan tugas kebangsaan dan berwibawa

1.1.2

Meningkatnya kualitas aparatur

Indikator Sasaran (3)

1

2

3

4

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Tingkat disiplin aparatur

Laporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu 28

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Trans 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (8) (9) (10) (11) (12) (13)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta persatuan diseluruh lapisan masyarakat

1.3. Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM

1.2.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan

5

6

1.2.2. Meningkatnya proses pembauran bangsa guna mewujudkan integritas nasional 1.3.1. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik

7

8

9

1.4

Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana lingkungan yang kondusif

1.4.1

Mengoptimalkan pencegahan dini dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Forum Kerukunan Umat Beragama ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP

20

21

22

23

24

25

Jumlah kegiatan pembinaan politik

8

13

14

15

16

17

100

100

100

100

100

100

0

50

55

60

65

70

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan

10

Forum kewaspadaan Dini masyarakat

11

Rasio konflik yang diselesaikan

29

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 4.3. Strategi dan Kebijakan Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut: 1. Strategi a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan tupoksi dengan memberikan fasilitas pendukung b. Perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan c. Mengikutsertakan dan mengirim

pegawai dalam berbagai diklat,seminar

maupun pembekalan tehnis serta study banding d. Menyelenggarakan berbagai pertemuan,dialog dan sarasehan kepada pihakpihak berkepentingan e. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat, etnis dan kelompok sosial f. Mengadakan

dialog

dengan

berbagai

kalangan

serta

memfasilitasi

pelaksanaan pemilu g. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang terbentuk untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan

2. Kebijakan a. Penyediaan fasilitas pendukung b. Pemberian

kesempatan

kepada

seluruh

aparat

untuk

meningkatkan

kapasitasnya c. Memberikan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman wawasan dan nilai-nilai kebangsaan,dan pengembangan penelitian d. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis e. Merangsang

timbulnya

partisipasi

politik

dan

peningkatan

kualitas

pelaksanaan Pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait f. Meningkatkan komunikasi,koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.

46


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018. Untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut: 5.1 Program dan Kegiatan 1. Program

peningkatan sarana prasarana perkantoran dengan kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas b. Pengadaan Meubeler c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaaan dinas e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor g. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

2. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan: a.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

b.

Penyediaan jasa peralatann dan perlengkapan kantor

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

d.

Penyediaaan jasa administrasi keuangan 47

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

f.

Penyediaan alat tulis kantor

g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h.

Penyediaan komponen instalasi listrik,bangunan kantor

i.

Penyediaan peralatan rumah tangga

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k.

Penyediaan makan minuman rapat

l.

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3. Program peningkatan disiplin aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

b

Pengadaan pakaian kerja lapangan

c.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d,

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realissi kinerja SKPD

e.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

f.

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan a.

Peningkatan toleransi dan kerukunan dlm khdpn beragama

b.

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

c.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

d.

Pembelakalan wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa

5. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan a.

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan

b.

Seminar,talkshow,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

c.

Pentas seni dan budaya,festival.lomba cipta dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan

d.

Peningkatan Toleransi Forum Pembauran Kebangsaan

6. Program pendidikan Politik a.

Penyuluhan kepada masyarakat

b.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 48


c.

Koordinasi forum-forum diskusi politik

d.

Kegiatan Desk Pemilu

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a.

Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

b.

Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan

c.

Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

d.

Pengendalian Keamanan Lingkungan

49


BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sebagai berikut: 1. Forum Komunikasi antar Umat Beragama 2. Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan 3 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP 4. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 5. Rasio jumlah konflik yang diselesaikan

Secara rinci Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.

50

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

Indikator Kinerja Supporting

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(1)

(2)

Realisasi Tahun 2012 (3)

1

Forum kerukunan umat beragama Rasio jumlah FPK per jumlah kecamatan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan Jumlah Kegiatan Pembinaan thd LSM,Ormas dan OKP

No

2 3

4 5

Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik

6

Forum Kewaspadaan Dini masyarakat

7

Rasio konflik yang diselesaikan

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

Trans 2018

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

100

100

100

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

20

20

21

22

23

24

25

25

8

8

13

14

15

16

17

17

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

50

55

60

65

70

70

47

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG 2013-1018 Tabel 6.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang

No

(1) 1

2

Indikator Kinerja Utama

(2) Jumlah penurunan konflik antar umat beragama Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Realisasi Tahun 2012 (3)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

Trans 2018

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

5

5

4

4

3

3

0

74%

69%

0

0

0

71%

71%

48


BAB VII PENUTUP Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 20132018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang. Pencapaian visi “ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Stabilitas Politik dalam Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang Beradab, Partisipatif dan Demokratis“ tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Palembang.

49


Penjelasan Indikator : 1. Forum Kerukunan Umat Beragama : Bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat

50

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents