Renstra 2014 H a l a m a n 1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah serta peluang dan tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan serta membawa hasil pembangunan pada keadaan yang lebih baik dari masa – masa sebelumnya. Untuk itu perencanaan menjadi salah satu fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam rangka penyatuan persepsi perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka seluruh pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan itu sendiri merupakan amanat Undang – undang No.32 Tahun 2004 Juncto Undang – undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi bagian yang terintegrasi dalam Rancangan Awal RPJMD sehingga penyusunan Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM PPT) Kabupaten Pekalongan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan mengarah pada adanya keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Pekalongan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan Dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu “. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen. Atas Dasar Peraturan Daerah Pekalongan No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 1

B.

LANDASAN HUKUM Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan adalah 1. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. 2. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 3. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Juncto Undang – undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap. 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra SKPD ini antara lain : 1. Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Bupati. 2. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD. 3. Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan SKPD selama lima tahun. 4. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Penanaman Modal. 5. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan. 6. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran. 7. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program– program yang telah direncanakan. 8. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 2

D.

Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi 6 BAB dan secara sistematis meliputi : BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu BAB III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI : Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra 2014 | H a l a m a n | 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPM PPT) A.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Tugas 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tugas pokok sebagai berikut : “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pelayanan informasi; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris, terdiri dari : - Subbagian Program; - Subbagian Keuangan; - Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : - Subbidang Pengendalian; - Subbidang Promosi dan Kerjasama. 4. Bidang Pelayanan, terdiri dari : - Subbidang Pelayanan Perizinan; - Subbidang Pelayanan Non Perizinan. 5. Bidang Pelayanan dan Informasi, terdiri dari : - Subbidang pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data. - Subbidang Informasi dan Pengaduan; 6. UPT 7. Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 4

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

SUBBAGIAN PROGAM

BIDANG PENANAMAN MODAL

BIDANG PELAYANAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

SUBBIDANG PENGENDALIAN

SUBBIDANG PELAYANAN PERIZINAN

SUBBIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN SISTEM DAN DATA

SUBBIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

SUBBIDANG PELAYANAN NON PERIZINAN

SUBBIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN

UPT

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Kepala Badan Tugas dan Fungsi Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. Uraian tugas Kepala Badan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengandalikan seluruh kegiatan Badan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. c. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. d. Mengkaji dan merumuskan rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. e. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati. f. Menyelenggarakan penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. g. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 5

h. Memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i. Menyelenggarakan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah. j. Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. k. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. l. Menyelenggarakan penetapan pedoman , pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal daerah. m. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. n. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Tugas dan Fungsi Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Uraian tugas Sekretariat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tahunan sekretariat dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Mengelola bahan perumusan kebijakan teknis badan dengan koordinasi, mempelajari peraturan yang berlaku, menghimpun dan menyiapkan bahan dan data sebagai bahan pengambilan kebijakan Kepala Badan. c. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, Pelayanan dan Pelayanan Informasi dengan mengolah bahan dan data agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program. d. Mengelola keuangan dan perbendaharaan dengan koordinasi, mengolah bahan dan data guna tertib administrasi keuangan. e. Mengelola surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan dengan koordinasi dan mengolah bahan serta data untuk kelancaran pelaksanaan tugas. f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dengan koordinasi dan mengolah bahan dan data guna tertib administrasi kepegawaian. g. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai hasil kerja yang diharapkan. h. Menjabarkan tugas dari Kepala Badan untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan. k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 6

Subbagian Keuangan Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan. Uraian tugas Subbagian Keuangan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tahunan Subbagian keuangan dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Menyusun konsep Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan menghimpun dan mempelajari data sebagai dasar penyusunan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). c. Menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui koordinasi dan konsultasi sebagai dasar pengusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). d. Membuat Usulan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melalui koordinasi, mempelajari usulan-usulan Sekretariat / Bidang agar kegiatan dapat terpadu dan terkoordinasi. e. Mengusulkan penunjukan dan perubahan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji dengan koordinasi dan penunjukan personil yang tepat agar tercapai hasil kerja yang optimal.. f. Membuat daftar gaji termasuk pegawai tidak tetap dan melaksanakan pembayaran kepada pegawai dengan mengoreksi data kepegawaian agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. g. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar ( SPM) anggaran kegiatan dengan mengolah data guna pencairan anggaran. h. Mengelola pendapatan badan dengan menerima retribusi sebagai pendapatan badan. i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja langsung maupun tak langsung Badan dengan membuat surat pertanggungjawaban untuk tertib administrasi keuangan. j. Menyusun laporan kegiatan urusan keuangan dengan mempelajari, merekapitulasi dan mengolah data sebagai bahan laporan triwulan semester dan tahunan. k. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai hasil kerja yang diharapkan. l. Menjabarkan tugas dari Sekretaris untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. m. Melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaanekerjaan (DP3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan. o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Subbagian Program Tugas dan Fungsi Subbagian Program dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 7

Uraian tugas Subbagian Program pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan subbag program dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Merumuskan konsep program kerja lima tahunan Badan dengan mengolah data dan koordinasi agar pelaksanaan tugas atau kegiatan berjalan secara berkesinambungan. c. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis dan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, mempelajari peraturan perundang - undangan dan mengolah data sebagai pedoman pelaksanaan tugas. d. Menyusun usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan Anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan dengan koordinasi, menampung usulan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan kegiatan badan. e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dengan koordinasi dan meninjau lokasi atau survey agar perencanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas setiap seksi atau sub bagian dengan menganalisa data dan bahan laporan sebagai bahan pedoman pembinaan internal. g. Menyusun rencana kegiatan survey atau obyek survey dengan mengumpulkan, mengolah bahan dan data permasalahan sekretariat dan bidang – bidang serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. h. Melaksanakan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan melalui monitoring dan evaluasi guna peningkatan mutu pelayanan. i. Melakukan validasi data dengan mengadakan pemantauan lapangan dan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kerja. j. Menyusun administrasi laporan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, mengolah bahan dan data sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja badan. k. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai hasil kerja yang diharapkan. l. Menjabarkan tugas dari Sekretaris untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. m. Melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan. o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Subbagian Umum dan Kepegawaian Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umumdan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain :

Renstra 2014 | H a l a m a n | 8

a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Mengurus surat menyurat dengan mengagendakan surat masuk, surat keluar dan mendistribusikan untuk tertib administrasi. c. Mengelola kearsipan dengan menyimpan surat masuk dan surat keluar agar dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. d. Mengurus perlengkapan kantor dengan menyusun rencana kebutuhan, menginventarisasi dan mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan. e. Mengatur rumah tangga badan dengan menyediakan barang habis pakai untuk keperluan sehari – hari dan mengurusnya untuk menunjang pelaksanaan tugas badan. f. Mengurus perjalanan dinas dengan menyiapkan segala keperluan untuk memperlancar kegiatan badan. g. Mengusulkan Bendahara Barang dan Pengurus Barang dengan mengonsep usulan untuk mengelola barang dinas. h. Mengatur ketatalaksanaan dengan menyiapkan segala keperluan badan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. i. Mengelola file kepegawaian, buku induk dan buku- buku kepegawaian dengan mengumpulkan, menata, melengkapi data dan mengisi buku induk kepegawaian agar tersedia data pegawai yang dinamis. j. Mengonsep usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan daftar penerima pensiun dengan menggunakan buku penjagaan kepegawaian dan menyajikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. k. Mengelola dan menganalisa data kepegawaian dengan menerima dan mengusulkan mutasi untuk penataan staf dan pengisian formasi jabatan agar penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. l. Mengonsep usulan kebutuhan pegawai pada Sekretariat atau Bidang dengan koordinasi, konsultasi dan mempelajari daftar formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar terpenuhi jumlah dan mutu pegawai. m. Mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai dengan melihat persyaratan yang dibutuhkan agar terpenuhi syarat jabatan struktural, fungsional dan teknis fungsional sesuai jenis atau tingkat pendidikan dan pelatihan. n. Menyajikan data kepegawaian dengan membuat laporan kepegawaian bulanan, triwulan dan tahunan agar tersedia data kepegawaian. o. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai hasil kerja yang diharapkan. p. Menjabarkan tugas dari Sekretaris untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. q. Melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan. s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Bidang Penanaman Modal Tugas dan Fungsi Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 9

Uraian tugas Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian rencana kerja bidang pengendalian penanaman modal; b. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengendalian penanaman modal; c. mempelajari peraturan, merencanakan, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; d. mempelajari peraturan, merencanakan, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi dalam rangka fasilitasi bimbingan penyusunan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi PMDN dan PMA; e. mengumpulkan, menganalisis dan menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala; f. menginventarisasi dan mengidentifikasi penanam modal yang mengalami kendala, hambatan dan permasalahan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan bersama-sama instansi terkait; g. menginventarisasi, mengidentifikasi mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan penanaman modal; h. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi bidang pengendalian penanaman modal guna pelaksanaan koordinasi; i. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; j. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian rencana kerja bidang promosi penanaman modal; k. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bidang kerjasama penanaman modal; l. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis promosi penanaman modal; m. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan prosedur dan pedoman teknis kerjasama penanaman modal; n. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan skala prioritas fasilitasi promosi penanaman modal; o. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan skala prioritas fasilitasi kerjasama penanaman modal; p. mempelajari peraturan, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 10

q. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi yang up to date tentang promosi penanaman modal serta mempublikasikannya secara langsung dan/atau melalui media masa cetak dan elektronik termasuk melalui website; r. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi guna pelaksanaan bimbingan teknis promosi penanaman modal; s. mempelajari peraturan, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi program kemitraan penanaman modal antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (PMDN/PMA); t. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi bidang promosi penanaman modal guna pelaksanaan koordinasi; u. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi yang up to date tentang kerjasama penanaman modal serta mempublikasikannya secara langsung dan/atau melalui media masa cetak dan elektronik termasuk melalui website; v. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi bidang kerjasama penanaman modal guna pelaksanaan koordinasi; w. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi guna pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama penanaman modal; x. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; y. mempelajari peraturan, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal dengan perbankan, non perbankan dan dunia usaha; z. menerima, mempelajari, menyiapkan materi, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Subbidang Pengendalian Tugas dan Fungsi Subbidang Pengendalian dipimpin kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program pengendalian dan pengolahan data penanaman modal daerah. Uraian tugas Subbidang Pengendalian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian rencana kerja bidang pengendalian penanaman modal; b. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengendalian penanaman modal; c. mempelajari peraturan, merencanakan, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; d. menginventarisasi dan mengidentifikasi penanam modal yang mengalami kendala, hambatan dan permasalahan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan bersama-sama instansi terkait; e. menginventarisasi, mengidentifikasi mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan penanaman modal; f. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi bidang pengendalian penanaman modal guna pelaksanaan koordinasi;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 11

g. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; h. membuat administrasi, mengolah, menyajikan dan melaporkan data bidang pengendalian penanaman modal secara berkala; i. menerima, mempelajari, menyiapkan materi, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. Subbidang Promosi dan Kerjasama Tugas dan Fungsi Subbidang Promosi dan Kerjasama dipimpin kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penyebarluasan sistem informasi, fasilitas kerjasama dan promosi investasi penanaman modal daerah. Uraian tugas Subbidang Promosi dan Kerjasama pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian rencana kerja bidang promosi penanaman modal; b. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bidang kerjasama penanaman modal; c. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis promosi penanaman modal; d. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan prosedur dan pedoman teknis kerjasama penanaman modal; e. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan skala prioritas fasilitasi promosi penanaman modal; f. mempelajari peraturan, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan skala prioritas fasilitasi kerjasama penanaman modal; g. mempelajari peraturan, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal; h. mengumpulkan dan menyiapkan materi dan data tentang promosi penanaman modal serta mempublikasikannya secara langsung dan/atau melalui media masa cetak dan elektronik termasuk melalui website; i. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data dan informasi guna pelaksanaan bimbingan teknis promosi penanaman modal; j. mempelajari peraturan, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi program kemitraan penanaman modal antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (PMDN/PMA); k. mempelajari peraturan, merencanakan, mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi dalam rangka fasilitasi bimbingan penyusunan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi PMDN dan PMA;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 12

l. mengumpulkan, menganalisis dan menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala; m. mengumpulkan dan menyiapkan materi, data, dan informasi bidang promosi penanaman modal guna pelaksanaan koordinasi; n. mengumpulkan dan menyiapkan materi dan data tentang kerjasama penanaman modal serta mempublikasikannya secara langsung dan/atau melalui media masa cetak dan elektronik termasuk melalui website; o. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; p. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; q. mempelajari peraturan, mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal dengan perbankan, non perbankan dan dunia usaha; r. menerima, mempelajari, menyiapkan materi, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. Bidang Pelayanan Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan mempunyai tugas memproses berkas permohonan perizinan dan mengadakan koordinasi dengan dinas / instansi terkait. Uraian tugas Bidang Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Pelayanan dengan mengolah bahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan agar pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku; c. membuat pedoman surat penerbitan perizinan terpadu dengan cara menyiapkan pedoman yang berlaku, mempelajari, menganalisa bahan dan melaksanaakan koordinasi dengan instansi terkait supaya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. memproses penerbitan izin-izin yang telah dilimpahkan melalui koordinasi dengan instansi terkait, survey lapangan dan mengolah data agar dapat menerbitkan surat izin yang sesuai dengan ketentuan; e. memproses penerbitan non perizinan yang telah dilimpahkan dengan cara melakukan survey, koordinasi dengan instansi terkait dan mengolah data agar surat izin yang diterbitkan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. mengadministrasikan perizinan melalui pemantauan dan pengendalian agar dapat dapat diketahui jumlah surat perizinan yang dikeluarkan setiap tahunnya; g. memproses permohonan perizinan dengan mempelajari berkas perizinan dan koordinasi dengan instansi teknis terkait guna mendapatkan keakuratan data; h. menyusun tata laksana, prosedur tetap perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan guna terwujudnya pelayanan prima; i. menyusun prosedur pelayanan perizinan dengan mengumpulkan bahan dan data melalui koordinasi agar dapat terwujud pelayanan prima; j. menyusun perubahan aturan-aturan pelaksanaan perizinan melalui koordinasi dengan dinas terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 13

k. menjabarkan tugas dari Kepala Badan untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar; l. melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja; m. memantau batas waktu perizinan dengan cara mendata perizinan yang telah diterbitkan supaya dapat diterbitkan batas berakhirnya surat perizinan; n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan Kepala Badan dalam mengambil kebijakan; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. Subbidang Pelayanan Perizinan Tugas dan Fungsi Subbidang Pelayanan Perizinan dipimpin kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lapangan dan memproses penerbitan perizinan. Uraian tugas Subbidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Pelayanan dengan mengolah bahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan agar pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku; c. membuat pedoman surat penerbitan perizinan terpadu dengan cara menyiapkan pedoman yang berlaku, mempelajari, menganalisa bahan dan melaksanaakan koordinasi dengan instansi terkait supaya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. memproses penerbitan izin-izin yang telah dilimpahkan melalui koordinasi dengan instansi terkait, survey lapangan dan mengolah data agar dapat menerbitkan surat izin yang sesuai dengan ketentuan; e. mengadministrasikan perizinan melalui pemantauan dan pengendalian agar dapat diketahui jumlah surat perizinan yang dikeluarkan setiap tahunnya; f. memproses permohonan perizinan dengan mempelajari berkas perizinan dan koordinasi dengan instansi teknis terkait guna mendapatkan keakuratan data; g. menyusun tata laksana, prosedur tetap perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan guna terwujudnya pelayanan prima; h. menyusun prosedur pelayanan perizinan dengan mengumpulkan bahan dan data melalui koordinasi agar dapat terwujud pelayanan prima; i. menyusun perubahan aturan-aturan pelaksanaan perizinan melalui koordinasi dengan dinas terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas; j. menjabarkan tugas dari Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar; k. melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja; l. memantau batas waktu perizinan dengan cara mendata perizinan yang telah diterbitkan supaya dapat diterbitkan batas berakhirnya surat perizinan; m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam mengambil kebijakan;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 14

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. Subbidang Pelayanan Non Perizinan Tugas dan Fungsi Subbidang Pelayanan Non Perizinan dipimpin kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan peninjauan lapangan dan memproses penerbitan non perizinan. Uraian tugas Subbidang Pelayanan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Pelayanan dengan mengolah bahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas non perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan agar pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku; c. membuat pedoman surat penerbitan non perizinan terpadu dengan cara menyiapkan pedoman yang berlaku, mempelajari, menganalisa bahan dan melaksanaakan koordinasi dengan instansi terkait supaya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. memproses penerbitan non perizinan yang telah dilimpahkan dengan cara melakukan survey, koordinasi dengan instansi terkait dan mengolah data agar surat izin yang diterbitkan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengadministrasikan non perizinan melalui pemantauan dan pengendalian agar dapat diketahui jumlah surat non perizinan yang dikeluarkan setiap tahunnya; f. memproses permohonan non perizinan dengan mempelajari berkas non perizinan dan koordinasi dengan instansi teknis terkait guna mendapatkan keakuratan data; g. menyusun tata laksana, prosedur tetap non perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan guna terwujudnya pelayanan prima; h. menyusun prosedur pelayanan non perizinan dengan mengumpulkan bahan dan data melalui koordinasi agar dapat terwujud pelayanan prima; i. menjabarkan tugas dari Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar; j. melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja; k. memantau batas waktu non perizinan dengan cara mendata non perizinan yang telah diterbitkan supaya dapat diterbitkan batas berakhirnya surat perizinan; l. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam mengambil kebijakan; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. Bidang Pelayanan Informasi Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberi dan menyebarluaskan informasi, menerima dan memproses pengaduan masyarakat serta melakukan penelitian kepuasan masyarakat.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 15

Uraian tugas Bidang Pelayanan Informasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Informasi dan Pengaduan dengan mengolah bahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis dan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan seksi dengan koordinasi, mempelajari peraturan perundang-undangan dan mengolah data sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. menyusun petunjuk mekanisme perizinan dan non perizinan dengan mengolah bahan dan menyajikan agar masyarakat memahami alur proses perizinan dan non perizinan secara jelas. d. memberikan informasi tentang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, dan pelayanan pengaduan; e. Menyebarkan informasi perizinan dan non perizinan dengan sosialisasi, penyuluhan, monitoring melalui ceramah, media cetak, dan media elektronik agar informasi tersebar luas di masyarakat; f. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pemberian informasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat melalui koordinasi, konsultasi, dan penyajian infomasi tentang persyaratan dan prosedur pelayanan untuk memperjelas proses pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan. g. Melaksanakan pembinaan perizinan dan non perizinan melalui koordinasi, sosialisasi, dan monitoring pelayanan dokumen perizinan dan non perizinan untuk tertib administrasi; h. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan melalui analisa dan aplikasi data serta penyimpanan data perizinan dan non perizinan untuk penyediaan data bagi yang memerlukan. i. Menyusun bahan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan mengelola bahan dan menyajikan agar masyarakat memahami alur proses pengaduan secara jelas. j. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusinya sesuai bidang tugasnya. k. Melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan pelayanan perizinan dengan menerima dan mengolah pengaduan masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pengaduan yang disampaikan secara langsung, surat, media cetak, dan media elektronik agar permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat segera ditindaklanjuti. l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat. m. Melaksanakan penelitian kepuasan masyarakat secara periodik melalui quesioner, mengolah data dan menyajikan data untuk dapat segera ditindaklanjuti. n. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi database sistem informasi manajemen (SIMPADU, SPIPISE, Website); o. mengelola kebutuhan hardware dan software sistem informasi manajemen yang tersedia; p. melaksanakan updating data dan informasi website secara berkala; q. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; r. membuat administrasi, mengolah, menyajikan dan melaporkan data pelayanan pengaduan secara berkala; s. menjabarkan tugas dari Kepala Badan untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar; t. melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 16

u. memantau batas waktu non perizinan dengan cara mendata non perizinan yang telah diterbitkan supaya dapat diterbitkan batas berakhirnya surat perizinan; v. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan Kepala Badan dalam mengambil kebijakan; w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data Tugas dan Fungsi Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data dipimpin kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data mempunyai tugas memberi dan mengembangkan pelayanan dan melakukan penelitian kepuasan masyarakat. Uraian tugas Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. menyusun rencana kerja pendataan dan informasi penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan pengaduan; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi database sistem informasi manajemen (SIMPADU, SPIPISE, Website); c. mengelola kebutuhan hardware dan software sistem informasi manajemen yang tersedia; d. melaksanakan updating data dan informasi website secara berkala; e. mengkoordinasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, mengkonsultasikan serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala; f. membuat administrasi, mengolah, menyajikan dan melaporkan data pelayanan pengaduan secara berkala; g. menerima, mempelajari, menyiapkan materi, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Subbidang Informasi dan Pengaduan Tugas dan Fungsi Subbidang Informasi dan Pengaduan dipimpin kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas memberi dan menyebarluaskan informasi dan memproses pengaduan masyarakat. Uraian tugas Subbidang Informasi dan Pengaduan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan antara lain : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Informasi dan Pengaduan dengan mengolah bahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis dan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan seksi dengan koordinasi, mempelajari peraturan perundang-undangan dan mengolah data sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. menyusun petunjuk mekanisme perizinan dan non perizinan dengan mengolah bahan dan menyajikan agar masyarakat memahami alur proses perizinan dan non perizinan secara jelas. d. memberikan informasi tentang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, dan pelayanan pengaduan; e. Menyebarkan informasi perizinan dan non perizinan dengan sosialisasi, penyuluhan, monitoring melalui ceramah, media cetak, dan media elektronik agar informasi tersebar luas di masyarakat;

Renstra 2014 | H a l a m a n | 17

f. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pemberian informasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat melalui koordinasi, konsultasi, dan penyajian infomasi tentang persyaratan dan prosedur pelayanan untuk memperjelas proses pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan. g. Melaksanakan pembinaan perizinan dan non perizinan melalui koordinasi, sosialisasi, dan monitoring pelayanan dokumen perizinan dan non perizinan untuk tertib administrasi; h. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan melalui analisa dan aplikasi data serta penyimpanan data perizinan dan non perizinan untuk penyediaan data bagi yang memerlukan. i. Menyusun bahan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan mengelola bahan dan menyajikan agar masyarakat memahami alur proses pengaduan secara jelas. j. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusinya sesuai bidang tugasnya. k. Melaksanakan fasilitas penanganan pengaduan pelayanan perizinan dengan menerima dan mengolah pengaduan masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pengaduan yang disampaikan secara langsung, surat, media cetak, dan media elektronik agar permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat segera ditindaklanjuti. l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat. m. Melaksanakan penelitian kepuasan masyarakat secara periodik melalui quesioner, mengolah data dan menyajikan data untuk dapat segera ditindaklanjuti. n. menjabarkan tugas dari Kepala Kantor untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. o. melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. p. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan Kepala Badan dalam mengambil kebijakan. q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya. B.

SUMBER DAYA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Komposisi SDM yang dimiliki Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan jumlah pegawai sampai dengan Januari 2012 sebanyak 28 orang dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan 1) Golongan IV : 4 orang 2) Golongan III : 19 orang 3) Golongan II : 6 orang 4) Golongan I : orang b. Berdasar Eselon 1) Eselon I : Orang 2) Eselon II : 1 Orang 3) Eselon III : 4 Orang 4) Eselon IV : 9 Orang c. Berdasar Status Pendidikan • Pasca Sarjana : 7 orang • Sarjana : 13 orang • Sarjana muda : 3 orang • SLTA : 5 orang

Renstra 2014 | H a l a m a n | 18

• SLTP : • SD : 1 d. Berdasar Status Diklat Perjenjangan Spamen : 1) Spama / Diklat Pim III : 6 2) Adum / Diklat Pim IV : 5

1)

2)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41)

orang orang Orang Orang Orang

Perlengkapan Sedangkan untuk perlengkapan yang dimiliki Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan sebagai berikut : Meja Kerja Eselon III : 1 buah Eselon IV : 8 buah Staf : 20 buah Meja Rapat : 2 buah Kursi Eselon III : 1 buah Eselon IV : 5 buah Staf : 17 buah Kursi Tamu : 1 buah Kendaraan Roda Dua : 3 unit Kendaraan Roda Empat : 2 unit Komputer : 16 unit Laptop : 4 buah Printer : 26 buah Telepon : 2 unit Mesin Ketik : 2 buah Brangkas : 1 buah Camera digital : 2 buah Filling Kabinet : 8 buah AC : 4 unit Bangku tunggu : 9 buah Meja Panjang : 9 buah Gambar Bupati dan : 5 buah Wakil Bupati dan Garuda Komputer server : 1 buah HUB : 1 buah Lain-Lain Perangkat Jaringan : 2 buah Proyektor : 1 unit Jaringan Telpon diatas tanah : 2 unit Kapasitas kecil Monitor : 2 buah Hardisk : 2 unit Scanner : 1 unit Alat pemadan kebakaran : 2 buah LAN : 1 buah Lain lain Rumah Tangga : 3 buah Unit Power Supply : 5 buah Dispenser : 1 buah Handy Cam : 1 buah Kipas angin : 1 buah Televisi : 2 buah Sound sistem : 1 buah Kursi lipat : 32 buah Lain-lain mebeler : 1 unit Lemari es : 1 unit Papan nama Instansi : 1 buah Papan pengumuman : 2 buah Lain lain alat kantor : 1 buah Mesin stensil stell : 1 buah Lemari : 2 buah

Renstra 2014 | H a l a m a n | 19

C.

KINERJA PELAYANAN BPM PPT Kinerja Pelayanan di BPM PPT dilihat dari beberapa Indikator Kinerja : • Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur • Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia • Meningkatnya Pengawasan Internal dan pengendalian Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : 1. BPM PPT memberikan Pelayanan Perizinan Investasi dan Perizinan lain secara Terpadu Satu Pintu ( one stop service ). 2. BPM PPT memberikan Pelayanan Perizinan meliputi : IUI, SIUP,TDP, IMB,HO, IUP, Reklame,Pendaftaran usaha kepariwisataan( Tanda Daftar Usaha Pariwisata ), B3, IPLC, Ijin Lokasi,Ijin Gol C( Berbatuan dan Tanah Urug). 3. BPM PPT memberikan Pelayanan Non Perizinan meliputi : Pendaftaran Penanaman Modal, Surat Persetujuan Pendirian Usaha, Rekomendasi Penggunaan Alun – alun Kajen, Penetapan Lokasi, Rekomendasi Distributor Pupuk,Persetujuan prinsip ijin usaha toko modern( minimarket dan muara laba ). Kinerja Pelayanan di Bidang Informasi : 1. Informasi Pelayanan Publik kepada masyarakat 2. Menghimpun permasalahan Pengaduan dan Solusi tentang Perizinan Kinerja di Bidang Penanaman Modal : 1. Pendaftaran ijin prinsip Penanaman Modal 2. Memberikan informasi tentang data Penanaman Modal

Renstra 2014 | H a l a m a n | 20

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan • Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Aparatur dan dari segi aspek kualitas pegawai juga masih ada yang belum sesuai dengan tuntutan kompetensi • Sarana dan Prasarana Pendukung belum memenuhi standar pelayanan minimal • Belum Optimalnya promosi penanaman Modal dan masih terdapatnya hambatan dalam perizinan usaha, antara lain pelayanan dan biaya awal investasi. • Masih rendahnya realisasi penanaman modal, terutama dari dunia usaha dari dalam negeri dalam pengembangan industri, kerajinan, kelautan dan perikanan serta pengembangan potensi pariwisata. • Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal dan pelayanan publik. • Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan penanaman modal. • Masih lemahnya koordinasi Pelaksanaan tugas antar Bidang

B.

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. VISI Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2006-2010; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Pekalongan yang terpilih untuk masa bakti 2011-2016; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan 2011-2016; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis pada kearifan lokal VISI tersebut mengandung makna bahwa : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan secara layak. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang bermartabat adalah kondisi kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya berakhlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Berbasis pada kearifan lokal merupakan sebuah sistem pengetahuan masyarakat lokal ( indigenous knowledge systems ) yang bersifat empirik dan pragmatis yang mendasari setiap kebijakan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

1.

2.

3.

MISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dalam rangka mencapai visi tersebut misi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016 adalah : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada pemerataan wilayah berwawasan lingkungan Memantabkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian dan peternakan Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi budaya daerah Mewujudkan perlindungan rasa aman kepada masyarakat yang berkeadilan Membuka dan memfungsikan ruang publik sebagai sarana interaksi politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 21

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 yang berhubungan dengan Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Misi kelima 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan mewujudkan Misi kelima Sesuai dengan Misi kelima : Mendorong iklim investasi berbasis potensi dan budaya daerah Tujuan : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah. Sasaran : (1) Meningkatkan potensi produk unggulan daerah (2) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal. C. Isu – Isu Strategis 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip – prinsip good governance.Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparatur dan responsibilitas serta masih rendahnya partisipasi masyarakat.Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan terutama pelayanan perijinan. 2. Rendahnya capaian nilai investasi dan kurang optimalnya iklim investasi di Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan investasi dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 nilai investasi sebesar Rp.1.455.899.022.000,- menurun pada tahun 2010 sebesar Rp. 990.235.628.000,

Renstra 2014 | H a l a m a n | 22

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

VISI DAN MISI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PEKALONGAN VISI Terwujudnya iklim investasi dan pelayanan prima. MISI 1. Memperkuat Kelembagaan BPMPPT 2. Mendorong Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif; 3. Meningkatkan Efektifitas Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan; 5. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah;

B.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan • Meningkatkan Iklim usaha dan Pelayanan Penanaman Modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perijinan penanaman modal. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal. Sasaran Adapun sasaran dari tujuan ini adalah : • potensi produk unggulan daerah. • Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal. • Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip - prinsip good governance

C.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI • Meningkatkan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan. • Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif dan penyederhanaan perijinan penanaman modal. • Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal. KEBIJAKAN Arah kebijakan terdiri dari : 1. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung investasi kebutuhan masyarakat lokal 2. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi. 3. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dan unit pelayanan masyarakat yang lain. 4. Penyempurnaan kualitas pelayanan publik pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. 5. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 6. Akselerasi peningkatan jumlah investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas

Renstra 2014 | H a l a m a n | 23

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF •

Kebijakan Umum Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memperhatikan visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan, maka telah disusun rencana strategis (Renstra) yang mengurai program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan untuk periode 2011 – 2016. Rencana Program dan Kegiatan ditetapkan dengan memperhatikan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan 2009 - 2011.Oleh karena itu sejalan dengan visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu kebijakan umum diarahkan sebagai berikut : • Pengembangan kelembagaan pengelola perijinan investasi dan lembaga pembinaan investasi untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah. • Peningkatan peluang dan iklim investasi untuk meningkatkan realisasi investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pengurangan pengangguran. • Peningkatan pemanfaatan potensi lokal dan budaya daerah untuk meningkatkan peluang dan iklim investasi untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah. • Peningkatan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD.

•

Program Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut : A. Program Urusan Untuk mendukung visi, misi, strategi dan kebijakan Renstra BPM PPT Tahun 2011 – 2016, program BPM PPT adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

B. Program Non Urusan 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 4. Program Pengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarkat. 5. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Prasarana Daerah 6. Program Sosialisasi dan pengembangan kretifitas dan inofatif

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan dapat dilihat pada Tabel 5.1

Renstra 2014 | H a l a m a n | 24

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja BPM PPT Kabupaten Pekalongan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai BPM PPT Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 20112016 sebagai berikut : Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan adalah sebagai berikut : A. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1. Terwujudnya sistem informasi Penanaman modal dan pelayanan perizinan. 2. Terwujudnya sistem informasi yang memadai. 3. Tersusunya data kegiatan usaha di Kab.Pekalongan. 4. Tersedianya data kegiatan usaha yang up date. 5. Terselenggaranya pemantauan dan pembinaan. 6. Terwujudnya peningkatan peluang dan iklim investasi. 7. Adanya perpub SPP B. Peningkatan Promosi dan Kerja sama investasi 1. Terpantaunya dan terbinanya kegiatan investasi di daerah 2. Terlaksananya pameran investasi, tersedianya booklet dan temu investor 3. Tersusunya profil, potensi, peluang investasi dan kebijakan pembangunan kab.pekalongan C. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1. Terlaksananya survey IKM 2. Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pelayanan perizinan 3. Terlaksananya penyusunan SOP 4. 5.

Terlaksananya IKM. Terciptanya forum penyelesaian masalah terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renstra 2014 | H a l a m a n | 25

BAB VII PENUTUP Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPM PPT Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra BPM PPT ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra BPM PPT Kabupaten Pekalongan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis BPM PPT Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya Rencana Strategis BPM PPT Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya secara efektif, bergantung pada pemahaman, kesadaran, dedikasi dan kerja keras atau upaya sungguh-sungguh dari semua pihak baik secara internal di lingkungan BPM PPT Kabupaten Pekalongan maupun dukungan secara eksternal para stakeholder dan masyarakat. Demikian Rencana Strategis BPM PPT Kabupaten Pekalongan untuk periode 2011 -2016 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kajen, 6 Juni 2014 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PEKALONGAN ttd M JANU HARYANTO, SH.MH Pembina Tk. I NIP. 195701261980071001

Renstra 2014 | H a l a m a n | 26