KATA PENGANTAR. H a l a m a n I

Halaman | I

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

P

emerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten

Aceh

Barat

Daya

sebagaimana

telah

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Penyusunan

Laporan

ini

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menuju terwujudnya good governance dan sebagai

wujud

transparansi

serta

pertanggungjawaban

atas

kinerja

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil

pencapaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terlepas dari partisipasi aktif dari semua pihak, baik elemen pemerintahan, masyarakat dan segenap stakeholders

yang

terkait

didalamnya

guna

perumusan

implementasi hingga tercapainya pengawasan yang akuntabel.

kebijakan,

H a l a m a n | II Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, dari seluruh aspek pendukung, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Blangpidie,

Maret 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN KATA

LAKIP

Kabupaten Aceh Barat Daya

2015

H a l a m a n | III

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan utama Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah)

adalah

agar

terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance).

Hal tersebut

merupakan syarat mutlak bagi setiap pemerintahan agar terwujudnya aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas, Transparasi dan Partisipasi yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut: a.

Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.

b.

Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.

c.

Demokrasi

dan

partisipasi

artinya

fungsi-fungsi

pemerintah

diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Dengan disusunnya LAKIP ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2015. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk

mendukung

sehingga

pelaksanaan

penyelenggaraan

program-kegiatan

pemerintahan

dan

berikut

realisasinya

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab agar terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana yang telah terakomodasi dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Untuk mewujudkannya Pemerintah LAKIP


2015

H a l a m a n | IV Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki Visi, Misi serta Strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai Tujuan dan Sasarannya yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 adalah : KABUPATEN ACEH BARAT DAYA YANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu : 1.

Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA);

2.

Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam;

3.

Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

4.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

5.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelayanan kesehatan; 6.

Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

7.

Mengembangkan

kawasan

strategis

melalui

peningkatan

prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif; Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian LAKIP


2015

Halaman | V Kinerja Tahun 2015. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. LAKIP

ini

mengungkapkan

keberhasilan

dan

atau

kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015, telah ditetapkan 16 sasaran dengan 74 indikator kinerja. Pengukuran

terhadap indikator kinerja mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terbagi menjadi 5 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yaitu capaian 91 ≤ kriteria sangat Baik, capaian 76 ≤ 90 kriteria tinggi, capaian 66 ≤ 75 kriteria sedang, capaian 51 ≤65 kriteria rendah dan capaian ≤ 50 kriteria sangat rendah. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja terhadap 16 sasaran,

disimpulkan bahwa 6 sasaran (98,53%) tercapai dengan Kriteria Sangat Baik, 3 sasaran

(83,59%) tercapai dengan Kriteria Tinggi, 2 sasaran

(72,55%)

tercapai dengan Kriteria Sedang, 1 sasaran (62,14%) tercapai dengan Kriteria Rendah dan 4 sasaran (25,19%) tercapai dengan Kriteria Sangat Rendah.

LAKIP


2015

H a l a m a n | VI

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................

I

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................

III

DAFTAR ISI .............................................................................

VI

DAFTAR TABEL .......................................................................

IX

DAFTAR GABAR ......................................................................

XII

DAFTAR GRAFIK .....................................................................

XIII

BAB I PENDAHULUAN .............................................................

1

1.1.

LATAR BELAKANG .............................................................

1

1.2.

GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS KABUPATEN.....................

1

1.2.1. Letak Geografis ........................................................

1

1.2.2. Wilayah Administratif ...............................................

4

1.3.

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI ........................................

6

1.4.

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN .............

9

1.5.

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN ..............

13

1.5.1. Kepegawaian .............................................................

13

1.5.2. Struktur Organisasi Daerah .....................................

15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................

19

2.1

VISI DAN MISI .....................................................................

19

2.1.1. Visi ...........................................................................

19

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .......................

22

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....................................

22

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTAHUN ..................

40

2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

40

2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) ..

41

2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) ..

42

2.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

43

2.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahn Kelima (2017).. .

44

PRIORITAS PEBANGUNAN TAHUN KETIA (2015) .................

45

2.2.

2.3.

2.4.

H a l a m a n | VII 2.5.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2015 ..............

48

2.5.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 .............................

48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ...................................

53 53

3.2.

EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN..............................................................

57

3.2.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien ....................................................

58

3.2.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat...................................................

71

3.2.3. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA ......................

80

3.2.4. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam ........................................

87

3.2.5. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat .......................................................................

92

3.2.6. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ......

97

3.2.7. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat.......................

98

3.2.8. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan ...............................................................

100

3.2.9. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat .................................. LAKIP


105 2015

H a l a m a n | VIII 3.2.10. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara optimal .................................................

115

3.2.11. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.......................................................

116

3.2.12. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terpeliharanya Kualitas lingkungan ...........

117

3.2.13. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah .............

119

3.2.14. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Pembangunan untuk mendukung Investasi ..

121

3.2.15. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya pusat-pusat pertumbahan (growth center) ekonomi ............................................

123

3.2.16. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Investor investasi di daerah .................................................................. 3.3.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET RPJM TAHUN 2015 .................................................

3.4.

125

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2015 ...........................

3.5.

125

127

ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 215 .............

129

REALISASI ANGGARAN 2015.................................................

134

BAB IV PENUTUP .....................................................................

135

3.6.

LAKIP


2015

H a l a m a n | IX

DAFTAR TABEL Tabel I.1.

Daerah aliran Sungai (DAS) dan Sub. Aliran Sungai Kab. Aceh Barat Daya................................................... Tabel I.2 Luas Wilayah Adinistratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya........................................................... Tabel I.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Akhir Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya ........... Tabel I.4. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Akhir Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya ........... Tabel I.5. Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Pemilih Pemilu dalam Kabupaten Aceh Barat Daya .............................. Tabel I.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam Kabupaten Aceh Barat Daya .......................................................... Tabel I.7. Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 – 2014 .......... Tabel I.8. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010-2014 ........................................ Tabel I.9. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)Tahun 2010-2014 ......................................... Tabel I.10. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 .............. Tabel II.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 – 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.1 .............. Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.2 .............. Tabel II.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.3 .............. Tabel II.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 4 ............. Tabel II.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 5 ............. Tabel II.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 6 ............. Tabel II.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 7 ............. Tabel II.8. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015 ................................. Tabel II.9. Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015 .................................

LAKIP


3 5 7 7 8 8 10 11 12 13

23

28

29

32

33

35

38 45 47

2015

Halaman | X Tabel II.10. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dilaporkan ke KEMENPAN-RB, MENDAGRI, BAPPENAS dan GUBERNUR ACEH ...................................................... Tabel II.11. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dilakukan perubahan.................................................................... Tabel III.1. Skala Peringkat Penilaian Kinerja ................................ Tabel III.2. Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Pada Perjajian Kinerja Tahun 2015 ...................................................... Tabel III.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien ......... Tabel III.4. Rincian Penilaian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2014 -2015 ................................................ Tabel III.5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)pada Unit Pelayanan PemerintahKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 ....................................................... Tabel III.6. Rata – rata Nilai SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 6 (enam) bidang urusan Tahun 2014 -2015 ........................................................ Tabel III.7. Nama Program RPJMK yang tertapung dalam RKPK ..... Tabel III.8. Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga Tahun 2014 .................................................................. Tabel III.9. Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga Tahun 2015 .................................................................. Tabel III.10. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2014 - 2015 ....................................................... Tabel III.11. Data Jenis Pelanggaran K3 pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... Tabel III.12. Data Luas dan Cakupan Pelayanan WMK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... Tabel III.13. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA........... Tabel III.14. Rekapitulasi Pelaksanaan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya........................................................... Tabel III.15. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam ... Tabel III.16. Jenis dan Jumlah Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2015 ................................................................. Tabel III.17. TPA Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... Tabel III.18. Jumlah Dayah/ Pasantren yang Terbantu di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... Tabel III.19. Besaran penerima Zakat, Infaq dan Sadakah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 .......... Tabel III.20. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat .............................. LAKIP


49 52 55 56 57

59

60

61 63 69 69

71 75 76

80

84 86

88 89 90 91 91 2015

H a l a m a n | XI Tabel III.21. Luas Lahan dan Hasil Panen per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya .................................... Tabel III.22. Produktifitas hasil perikanan darat/tawar dan laut Per kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 ....................................................... Tabel III.23. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ............................................... Tabel III.24. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan Masyarakat (Mahasiswa)............................................... Tabel III.25. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan ........................... Tabel III.26. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat . Tabel III.27. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya ...... Tabel III.28. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara optimal .................... Tabel III.29. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah .......................... Tabel III.30. Luas Lahan Persawahan dan Jumlah Bantuan Bibit Padi Di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2014 -2015 ....... Tabel III.31. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terpeliharanya Kualitas lingkungan ..................................................... Tabel III.32. Nama DAS dan SUB DAS Kabupaten Aceh Barat Daya . Tabel III.33. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah ...................................................... Tabel III.34. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Pembangunan Untuk Mendukung Investasi ................................................... Tabel III.35. Nilai Serta Sumber Anggaran Pembangunan Jalan Baru Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ................. Tabel III.36. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Center) Ekonomi ... Tabel III.37. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Investor investasi di daerah ............................. Tabel III.38. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2015 dengan Target RPJMK. Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017 .... Tabel III.39. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 Bidang Pemerintah Dalam Negeri dengan Target Nasional 2015 .................. Tabel III.40. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 Bidang Kesehatan dengan Target Nasional 2015........................................ Tabel III.41. Daftar Program sesuai visi RPJMK Tahun 2012-2017 ...

LAKIP


94

96 97

98 100 104 107 115 115 116 117 118 119

121 122 123 124 125 127 129 128

2015

H a l a m a n | XII DAFTAR GAMBAR Gambar I.1.

Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya ............

2

Gambar I.2.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya ......................................................

4

Gambar III.1. Kegiatan Panen Raya Bupati Aceh Barat Daya beserta MUSPIDA di Desa Lhong Tarok Kecamatan Blangpidie

95

Gambar III.2. Pembangunan Jalan 30 di Desa Ie Mirah Keccamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ......................

121

LAKIP


2015

H a l a m a n | XIII DAFTAR GRAFIK Grafik I.1.

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 .....................

6

Persentase Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 .......................................................

14

Grafik I.3. Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 .........................................

15

Grafik I.2.

LAKIP


2015

Halaman | 1

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana dalam pasal 21 berbunyi : “ Bupati/Walikota Menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir “. Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Upaya ini juga selaras

dengan tujuan untuk perbaikan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Agar

terlaksananya

otonomi

daerah

sebagaimana

yang

diharapkan dalam perwujudannya perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen pemerintah yang terkait dan masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

1.2.

GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS KABUPATEN 1.2.1. Letak Geografis Secara Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak antara 3o 34’ 24” – 4o 05’ 37” Lintang Utara dan 96o 34’ 57” – 97o 09” 19” Bujur Timur dengan luas wilayah 1.882.05 Km2 atau 188.205,02 Ha, secara

Halaman | 2 garis besar Kabupaten Aceh Barat Daya dikelilingi bentang alam yang cukup keras dan menantang yaitu lautan Hindia dan daratan tinggi yang

terjal

dan

curam,

wilayah

Kabupaten

Aceh

Barat

Daya

merupakan hamparan datar, sedangkan bagian tengah merupakan kawasan bukit barisan yang terdiri dari gunung dan bukit-bukit dan sebagian lagi hamparan laut dan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki ketinggian 0 s/d 1.000 meter di atas permukaan laut dengan batasbatas wilayah sebagai berikut :

Gambar I.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya

 Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;  Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan;  Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Indonesia; dan  Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya.

LAKIP


2015

Halaman | 3 Sebagai Kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot dan Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air dimana arah aliran sungainya mengalir ke bagian Utara maupun Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 4 (empat) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu : Tabel I.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub. Aliran Sungai Kabupaten Aceh Barat Daya

1

NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI 2 DAS SEUMANYAM

3 35.434,27 Ha

2

DAS BABAHROT

3

4

NO 1

LUAS (Ha)

NAMA SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI 1. 2. 3. 4.

4 Krueng Seumayam Rayeuk Krueng Seumayam Krueng Ie Mirah Krueng Tripa Tengah

89.892,24 Ha

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krueng Alue Gani Cut Krueng Alue Gani Rayeuk Krueng Babahrot Krueng Ie Mirah Blangpidie Krueng Lama Rayeuk Krueng Sapi

DAS SUSOH

24.789,48 Ha

1. Krueng Suak 2. Krueng Alue 3. Krueng Susoh

DAS MANGGENG

38.083,07 Ha

1. Krueng Alue Trieng Gadeng 2. Krueng Baru 3. Krueng Tangan Tangan 4. Krueng Manggeng 5. Krueng Raenuh Sumber data : Buku Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daratan yang relatif berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam dan cukup beragam. Untuk kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : 1)

0 – 3% persen berada di bagian barat Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Babahrot; LAKIP


2015

Halaman | 4 2)

8% persen berada di bagian tengah Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Babahrot, Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan sebagian kecil di Kecamatan Kuala Batee;

3)

15% – 30% persen berada di bagian Utara Kabupaten Aceh Barat

Daya,

tepatnya

berada

di

Kecamatan

Blangpidie,

Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia; 4)

30% persen berada di bagian Timur Kabupaten Aceh Barat Daya, yang membentang dari atas hingga bawah tepatnya berada di Kecamatan Manggeng, sebagian besar Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Kuala Batee.

1.2.2. Wilayah Administratif Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 tahun 2012, Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa status, 20 (dua puluh) desa non status, 20 (dua puluh) kemukiman status, dan 3 (tiga) kemukiman non status. Gambar I.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya LAKIP


2015

Halaman | 5 Secara rinci gambaran mengenai wilayah administratif beserta luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tersaji pada tabel di bawah ini: Tabel I.2. Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya No.

Kecamatan

Ibukota

Luas (Km2)

Jarak Ibukota Kabupaten dgn Ibukota Kec. (Km)

Desa Definitif

Desa Persiapan

1

Babahrot

Pantee Rakyat

52.828

32

7

7

2

Kuala Batee

Psr.Kota Bahagia

17.699

19

18

3

3

Jeumpa

Alue Sungai Pinang

36.712

12

10

2

4

Susoh

Padang Baru

1.905

5

28

1

5

Blangpidie

Psr.Blangpidie

47.368

2

19

1

6

Setia

Lhang

4.392

7

6

3

7

Tangan-Tangan

Tanjung Bunga

13.291

11

15

-

8

Manggeng

Kedai Manggeng

4.094

22

17

1

9

Lembah Sabil

Cot Bak U

9.915

26

12

2

-

132

20

188.205

Total

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya Dengan kedudukan geografis yang strategis dan terletak di jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, dimana sektor pertanian dan perdagangan merupakan pilar utama yang membangun struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanian di daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis/irigasi pedesaan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, komoditi padi, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, dan pisang ditetapkan sebagai komoditas yang akan dipacu produksi dan produktivitasnya.

Dikelompok

holtikultura juga dikembangkan antara lain mangga, durian, kuini, dan rambutan, sedangkan di sektor perkebunan lebih diprioritaskan pengembangannya pada komoditas kelapa, kelapa sawit, pala, kakao, karet dan jabon. Untuk pengembangan sektor perikanan laut lebih dimungkinkan karena hampir semua kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Secara

umum setiap kecamatan di daerah ini telah memiliki peruntukan LAKIP


2015

Halaman | 6 kegiatan ekonomi masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimiliki. 1.3.

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu sistem kesatuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “Gampong” (Desa). Sistem sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya, dengan demikian hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat. Jumlah

penduduk

Aceh Barat

Daya

pada

tahun

2011,

2012, 2013 dan 2014 berturut - turut yaitu 129.708, 132.612, 135.385,

dan

138.140

jiwa dengan Rata-rata

laju

pertumbuhan

penduduk Aceh Barat Daya tiap tahunnya dari tahun 2011 hingga 2014 sebesar 2,18 persen. Pada Kabupaten distribusi penduduk sebesar

16,61

Aceh

terbesar

Barat ada

Daya pada

di wilayah

persen dan distribusi

tahun

kecamatan

penduduk

2014 Susoh

terkecil ada

di

kecamatan Setia, sebesar 5,91 persen. Grafik I.1 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Sumber : BPS, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka, 2015

LAKIP


2015

Halaman | 7 Angka kepadatan konsenterasi penduduk penduduk

penduduk bermanfaat di suatu

untuk

mengetahui

wilayah. Angka kepadatan

terbesar berada di Kecamatan Susoh sebesar

1.204

jiwa/km2 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Kecamatan Susoh didiami oleh 1.204 penduduk. Angka kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Jeumpa sebesar 28 jiwa/km2. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yang disajikan pada Tabel 1.3 merupakan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kondisi akhir tahun 2014. Untuk kondisi jumlah penduduk tahun 2015, hingga penyusunan LAKIP ini belum bisa disajikan

karena

masih

dalam

tahap

perhitungan

oleh

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Tabel I.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Akhir Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya No

Kecamatan

Jumlah KK

Jumlah Penduduk Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Blangpidie

6.642

12.397

12.203

24.600

2.

Tangan-Tangan

3.781

6.949

6.883

13.832

3.

Manggeng

4.309

7.944

7.764

15.708

4.

Susoh

6.693

12.677

12.378

25.055

5.

Kuala Batee

6.122

11.137

10.795

21.932

6.

Babahrot

5.547

10.572

9.979

20.551

7.

Lembah Sabil

3.214

5.793

5.835

11.628

8.

Setia

2.647

4.709

4.522

9.231

9.

Jeumpa

3.157

5.759

5.728

11.487

42.112

77.937

76.087

154.024

Jumlah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Akhir Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya No

Struktur Usia

1 2 3 4

75 70-74 65-69 60-64 LAKIP

Laki - Laki 972 1,125 999 1,750

Perempuan 1,377 1,432 1,291 1,675


Jumlah 2,349 2,557 2,290 3,425 2015

Halaman | 8 No

Struktur Usia

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 JUMLAH

Laki - Laki 2,531 3,447 4,370 5,365 6,347 7,404 7,421 7,162 7,061 7,572 6,908 7,503 77,937

Perempuan

Jumlah

2,208 3,396 4,292 5,038 6,066 7,233 7,780 7,091 6,682 7,246 6,383 6,897 76,087

4,739 6,843 8,662 10,403 12,413 14,637 15,201 14,253 13,743 14,818 13,291 14,400 154,024


Tabel I.5 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Pemilih Pemilu dalam Kabupaten Aceh Barat Daya No

DP4 Laki-Laki

Kecamatan

DP4 Perempuan

Jumlah DP4

1.

Blangpidie

8.398

8.679

17.077

2.

Tangan-Tangan

4.977

4.901

9.878

3.

Manggeng

5.537

5.586

11.123

4.

Susoh

8.677

8.838

17.515

5.

Kuala Batee

7.694

7.817

15.511

6.

Babahrot

7.248

6.890

14.138

7.

Lembah Sabil

4.094

4.253

8.347

8.

Setia

3.178

3.197

6.375

9.

Jeumpa

3.957

4.046

8.003

53.760

54.207

107.967

Jumlah


Tabel I.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam Kabupaten Aceh Barat Daya No

Kecamatan

Islam

Protestan

Katholik

Hindu

Budha

Lainnya

Jumlah

1.

Blangpidie

24.336

19

4

20

221

-

24.600

2.

Tangan-Tangan

13.832

-

-

-

-

-

13.832

3.

Manggeng

15.703

4

1

-

-

-

15.708

LAKIP


2015

Halaman | 9 No

Kecamatan

Islam

Protestan

Katholik

Hindu

Budha

Lainnya

Jumlah

4.

Susoh

25.046

4

-

-

5

-

25.055

5.

Kuala Batee

21.932

0

-

-

-

-

21.932

6.

Babahrot

20.549

2

-

-

-

-

20.551

7.

Lembah Sabil

11.628

0

-

-

-

-

11.628

8.

Setia

9.225

6

-

-

-

-

9.231

9.

Jeumpa

11.487

0

-

-

-

-

11.487

153.738

35

5

20

226

-

154.024

Jumlah


1.4.

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam buku ”Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2010 – 2014”

dinyatakan

bahwa

struktur

lapangan

usaha

sebagian

masyarakat Aceh Barat Daya masih didominasi dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Aceh Barat Daya. Sumbangan terbesar kedua pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 4 persen, hal ini dapat terlihat pada tabel I.9 dibawah ini yang memperlihatkan peranan PDRB menurut lapangan usaha.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 10 Tabel I.7 Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 – 2014

Sumber : BPS, Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2015

Perekonomian Aceh Barat Daya pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Aceh tahun 2014 mencapai 1,28 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4.02 persen. Hal ini dipengaruhi oleh produksi tanaman padi yang menurun di tahun 2014. Adanya perubahan masa tanam dan panen padi yang merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi salah satu pemicu perlambatan perekonomian. Selain itu juga produksi bijih besi di LAKIP


2015

H a l a m a n | 11 lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kabupaten Aceh Barat Daya terus menerus menurun dari tahun 2011. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel I.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010─2014


Adapun

lapangan

usaha

lainnya

berturut-turut

mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan usaha konstruksi mencatat sebesar 6,63 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,70 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan LAKIP


2015

H a l a m a n | 12 sepeda motor sebesar 5,42 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,12 persen,

lapangan

usaha

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,02 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,62 persen, lapangan usaha Keuangan dan Asuransi sebesar 4,34 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 3,56 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,32 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 3,12 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 2,68 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 2,65 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,23 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,12 persen. Bila

PDRB

suatu

daerah

dibagi

dengan

jumlah

penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Aceh Barat Daya mencapai 22,11 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 5,17 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 4,56; 7,54; dan 5,87 persen pada tahun 2012-2014. Tabel I.9 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010─2014

LAKIP


2015

H a l a m a n | 13


1.5.

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN 1.5.1. Kepegawaian Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan

profesionalisme

mewujudkan

sumber

pegawai

daya

dimaksudkan

aparatur

yang

untuk

handal

dan

berkompeten dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh

Barat Daya

tahun

2015

yang tersebar

diberbagai instansi/lembaga dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel I.10 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 Jumlah Jumlah PNS No Instansi/Lembaga Lembaga ( Orang ) 1 2

Dinas, Badan, Kantor Puskesmas

LAKIP

46 13


1,638 399

Orang Orang

2015

H a l a m a n | 14 Jumlah Lembaga

No

Instansi/Lembaga

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengawas Sekolah SMA Diperbantukan pada MAN SMK SMP Diperbantukan pada MTsN SD Diperbantukan pada MIN TK

NO 1

1 15 1 5 29 1 108 3 36 258

STATUS PNS PNS Pusat/Daerah yang Dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Jumlah PNS ( Orang ) 35 Orang 304 Orang 1 Orang 134 Orang 369 Orang 1 Orang 963 Orang 18 Orang 88 Orang 3,950 Orang JUMLAH PNS 6

Orang

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015 Adapun persentase penyebaran PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada diagram di bawah ini: Grafik I.2 Persentase Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 Diperbantukan pada MIN TK 1% 2% Diperbantukan pada MTsN 0%

SD 24%

DINAS, BADAN, KANTOR 42% SMA 8%

SMP 9% SMK 3%

Diperbantukan pada MAN 0%

PENGAWAS SEKOLAH 1%

PUSKESMAS 10%

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015 Untuk mengetahui jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. LAKIP


2015

H a l a m a n | 15 Grafik I.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 SD/MIN

SLTP

SLTA

D.I

D.2

D.3

D.4

S.1

S.2

S.3

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Dari

tabel

diatas

dapat

dijelaskan

bahwa

jenjang

pendidikan PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki pendidikan strata 1 menduduki peringkat tertinggi, yaitu 1.900 orang , disusul oleh pendidikan SLTA

1.044 Orang. Hingga

keadaan per 31 Desember 2015 pada pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada tercatat PNS yang memiliki strata pendidikan S3. 1.5.2. Struktur organisasi daerah Struktur pekerjaan

organisasi

sebagai

penentuan

bagaimana

dibagi dan dikelompokkan secara formal (Robbins,

2007). Ada enam elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan ketika hendak mendesain struktur, antara lain: LAKIP


2015

H a l a m a n | 16 

Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi

dibagi-bagi

ke

dalam

beberapa

pekerjaan

tersendiri. 

Departementalisasi. mengelompokkan

Dasar

yang

pekerjaan

dipakai

secara

untuk

bersama-sama.

Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. 

Rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa.



Rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.



Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh

mana

terkonsentrasi

tingkat pada

satu

pengambilan titik

di

keputusan

dalam

organisasi.

desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. 

Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Dalam

penyelenggaran

pemerintahan,

administrasi,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kabupaten. Bupati dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu

oleh

3

(tiga)

orang

Asisten,

yaitu

:

Asisten

Pemerintahan, Asisten Pembangunan dan Kesra serta Asisten Administrasi Umum. Hal ini tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk

mempelancar

tugas

dinas

dan

terarahnya

koordinasi para SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya maka Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan LAKIP


2015

H a l a m a n | 17 surat tentang Alur Koordinasi Para SKPK dengan Asisten Nomor 061.1/225/2013

Tanggal

11

September

2013.

Adapun

penetapan alur koordinasi tersebut sebagai berikut : 1)

Asisten Pemerintahan, asisten ini mengkoordinir : 

Sekretariat DPRK.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Dinas Syari’at Islam.



Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.



Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan dan KS. 

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.



Satuan Polisi PP, WH dan Pemadaman Kebakaran.



Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).



Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA).



Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK).



KPU/KIP.



Bagian Pemerintahan Umum.



Bagian Hukum.



Bagian Humas dan Protokol



Camat 9 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Babarot, Kecamatan

Kuala

Batee,

Kecamatan

Jeumpa,

Kecamatan Susoh, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Setia,

Kecamatan

Tangan

–

tangan,

Kecamatan

Manggeng dan Kecamatan Lembah Sabil. 2)

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, asisten ini mengkoordinir : 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Dinas Pendidikan.



Dinas Kesehatan.



Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Dinas Pekerjaan Umum. LAKIP


2015

H a l a m a n | 18 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.



Dinas Pertanian dan Peternakan.



Dinas Kehutanan dan Perkebunan.



Dinas Kelautan dan Perikanan.



Dinas Pertambangan dan Energi.



Dinas Kebudayaan, Pariwasata, Pemuda dan Olah Raga.



Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



Badan

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan

dan

Pertamanan. 

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3)



Rumah Sakit Umum Tengku Peukan.



Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).



Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD).



Bagian Kesra dan Ekonomi.



Bagian Administrasi dan Pembangunan.



Bagian Keistimewaan.

Asisten Administrasi Umum, asisten ini mengkoordinir : 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.



Dinas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Kekayaan

Kabupaten. 

Dinas Pendapatan.



Inspektorat.



Kantor Perpustakaan dan Arsip.



Sekretariat KOPRI.



Bagian Organisasi dan Kepegawaian.



Bagian Umum.



Bagian Keuangan.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 19

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJAJIAN KINERJA

2.1.

VISI DAN MISI Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 32 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017 yang berisikan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. 2.1.1. Visi Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun visi yang ingin dicapai adalah

:

“

KABUPATEN

ACEH

BARAT

DAYA

YANG

ISLAMI,

SEJAHTERA, DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL ” Dari visi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai mana tersebut diatas 5 (lima) makna mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Islami Akhlaq/prilaku masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya di seluruh tatanan kehidupan yang senantiasa dijiwai oleh nilai moralitas, etika dan budi pekerti yang luhur berlandas kan syariat islam. 2) Sejahtera Kondisi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya

dengan

terpenuhinya

kebutuhan

jasmaniah

dan

rohaniah ( fisik, mental, spritual dan emosional ) dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

anggota

H a l a m a n | 20 3) Mandiri Kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya yang kebutuhan

daerahnya

sendiri

di

mampu

berbagai

memenuhi

bidang

dengan

mengurangi ketergantungan kepada daerah lainnya.

4) Potensi Daerah Seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat digali dan dikembangkan, baik yang bersumber dari alam, manusia, dan sosial budaya. 5) Kearifan Lokal Gagasan

-

gagasan/nilai-nilai/pandangan

-

pandangan

yang

bersifat lokal yang bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA); Maksud dari misi ini adalah : untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam ruang lingkup tatanan birokrasi pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder), tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga perubahan pada tingkat struktur, sistim administrasi dan tingkah laku (the ethics being) melalui reformasi birokrasi secara total, diantaranya membangun

pelurusan kultur

baru,

orientasi,

memperkuat

rasionalisasi,

komitmen,

memperkuat

payung

hukum dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu diperlukan langkah eksternal berupa komitmen dan keteladanan elit politik di daerah dan pengawasan masyarakat sehingga akan memunculkan sistim pemerintahan yang amanah, bersih dan

LAKIP


2015

H a l a m a n | 21 bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Menerapkan tatanan

nilai-nilai

kehidupan

keagamaan

masyarakat,

secara

sosial

terpadu

dan

dalam

budaya

yang

berlandaskan Syariat Islam; Maksud dari Misi ini adalah : Untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika berlandaskan syariat islam di seluruh aspek kehidupan untuk menciptakan rasa aman dan damai dalam hubungan interaksi sosial dan budaya. 3) Memberdayakan peningkatan

ekonomi

pendapatan

kerakyatan

masyarakat

dan

dalam

rangka

penanggulangan

kemiskinan; Maksud dari Misi ini adalah : Untuk mengembangkan sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan sumberdaya lokal sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Maksud dari Misi ini adalah : Membangun birokrasi yang kokoh, sumber daya aparatur pemerintahan yang profesionalisme serta yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi melalui sinergisitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Birokrasi sebagai salah satu faktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya,

sehingga

dapat

menjalankan

kewajibannya

dalam

melayani masyarakat secara prima. 5) Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelayanan kesehatan; Maksud dari Misi ini adalah : Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membangun sumber daya LAKIP


2015

H a l a m a n | 22 manusia yang sehat dan cerdas, yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia dalam lingkup perspektif kurikulum, sistim, struktur dan proses pendidikan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 6)

Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; Maksud dari Misi ini adalah : Untuk menumbuh kembangkan potensi - potensi daerah yang bernilai ekonomis dan mempunyai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta pemanfaatan sumber daya manusia setempat.

7) Mengembangkan

kawasan

strategis

melalui

peningkatan

prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif. Maksud dari Misi ini adalah : Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk menumbuhkan dan mengembangkan kawasan terpadu maupun kawasan strategis, sehingga dapat memunculkan peluang investasi kondusif di pasar regional dan global serta mendatangkan

sumber

pendapatan

bagi

masyarakat

dan

pemerintah daerah. 2.2.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012-2017, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai pedoman dan acuan oleh seluruh SKPK di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menentukan

program prioritas

untuk periode 5

(lima) tahun ke depan. Hal ini diperlukan dalam LAKIP

upaya


untuk 2015

H a l a m a n | 23 mencapai dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh Barat Daya, 2012-2017. Untuk

mengetahui

secara

rinci

arah

dan

kebijakan

pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing misi Pemerintah Aceh Barat Daya, 20122017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 1: Tabel II.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan .Sasaran pada Misi.1 Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan 1. Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan

Sasaran 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

LAKIP

Strategi 1. Peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Kabupaten

Arah Kebijakan 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 2. Peningkatan kapasitas Lembaga legislatif 3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya 4. Pengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka egoverment,eprocurement dan edevelopment 2. Penyediaan 1. Penyempurnaan data regulasi / produk base kelembagaan hukum yang dan aparatur mengakomodasi 2. Peningkatan peran nilai-nilai agama, Ulama dalam kearifan lokal, penyusunan rencana dan nilai-nilai pembangunan hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan 3. Peningkatan 1. Sinergi dan


2015

H a l a m a n | 24 Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan

Sasaran

Strategi kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pembangunan

Arah Kebijakan koordinasi perencanaan daerah 2. Pembentukan Forum Koordinasi Program Pembangunan lintas sektoral (Forum Koordinasi Aceh Barat Daya) terhadap usulan masyarakat 3. Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Pengembangkan data dan statistik pembangunan 6. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan 4. Peningkatan 1. Intensifikasi sistem pembinaan dalam pengawasan dan rangka pengendalian pengendalian internal internal yang efektif 5. Peningkatan 1. Pelaksanaan efektifitas dan perencanaan efisiensi belanja penganggaran belanja daerah berbasis kinerja 2. Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran 6. Peningkatan 1. Peningkatan kualitas pendapatan kebijakan daerah pengembangan pendapatan daerah 2. Pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah

LAKIP


2015


Sasaran

Strategi 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Arah Kebijakan 1. Penyusunan analisis jabatan dan kebutuhan aparatur

8. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

1. Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinanan pengembangan olahraga 1. Peningkatan 1. Peningkatan pelayanan kualitas administrasi pelayanan kependudukan dan administrasi pencatatan sipil yang public sesuai dengan prinsip pelayanan prima 2. Peningkatan 1. Peningkatan cakupan penanggulangan pelayanan dan peran bencana dan serta masyarakat bahaya kebakaran dalam kesiapsiagaan pengendalian bencana dan bahaya kebakaran 3. Peningkatan 1. Peningkatan sumber ketentraman dan daya perlindungan ketertiban masyarakat (Linmas) masyarakat 2. Peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

4. Peningkatan 1. Peningkatan Pelayanan program Keluarga Komunikasi Informasi Berencana dan dan edukasi Keluarga Keluarga Berencana dan Sejahtera Keluarga Sejahtera 1. Perwujudan 1.Optimalisasi 3.Terciptanya kepastian hukum pengkajian produk pemerintahan dan hukum daerah dan yang baik (good dipercayadalam data hukum governance), penyelenggaraan bersih dan pemerintahan 2. Penyebarluasan dan berwibawa (clean yang baik peningkatan government) pemahaman masyarakat terhadap berdasarkan UUPA produk hukum daerah 3. Optimalisasi penyelesaian persoalan Hukum

LAKIP


2015


Sasaran

Strategi 2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara

Arah Kebijakan 1. Pemantapan kebijakan pengawasan 2. Peningkatan efektivitas sistem pengawasa 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan Kabupaten 4. Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor 5. Pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

6. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 1. Peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi dan mengadukan penyalahgunaan dan malpraktik kewenangan 2. Perbantuan pemerintah dalam pembenahan tata kelola pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 2:

LAKIP


2015

H a l a m a n | 27 Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.2 Misi 2: Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Menerapkan nilai- 1. Terciptanya sosial 1. Peningkatan 1. Implementasi Syariat nilai keagamaan budaya pelayanan Islam dalam setiap berdasarkan masyarakat pemerintah sendi kehidupan Syariat Islam berdasarkan kepada bermasyarakat dalam Syariat Islam masyarakat rawan bidang hukum, sosial dan ekonomi, sosial dan meningkatkan budaya kerukunan kehidupan 2. Peningkatan beragama pemahaman nilainilai agama dan kebangsaan 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar 1. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha di Dayah/Pesantren

1. Peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis Dayah/Pesantren 2. Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Peningkatan ketaqwaan dalam pembangunan kebijakan beragama sarana dan pemerintah terhadap prasarana pembangunan lembaga sarana dan keagamaan serta prasarana lembaga kesadaran keagamaan kehidupan beragama 2. Peningkatan 1. Penyelenggaraan pemahaman peringatan hari-hari tentang ajaran besar keagamaan agama 2. Penataan Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji 3. Pengikutsertaan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional 4. Pemerataan Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan

3. Meningkatnya kesadaran dan

LAKIP

1. Peningkatan kesadaran

1. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga-


2015

H a l a m a n | 28 Misi 2: Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan nilai-nilai masyarakat dan lembaga pelaksana keagamaan pendayagunaan Syariat Islam seperti masyarakat zakat, infaq dan Mahkamah Syar’iah, sesuai dengan sadaqah Baitul Maal, dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah 2. Penataan lembaga keuangan syariah 2. Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariat Islam 3. Penegakan syariat Islam secara kaffah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 3 : Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.3 Misi 3: Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan dan penanggulangan kemiskinan Tujuan Sasaran Strategi 1. Memberdayakan 1. Meningkatnya 1. Peningkatan ekonomi produktivitas produktivitas kerakyatan perekonomian sektor pertanian rakyat dan peternakan, perkebunan dan kehutanan dan perikanan dan kelautan 2. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

LAKIP

pendapatan masyarakat Arah Kebijakan 1. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil produksi 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam 1. Peningkatan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha 2. Penumbuhan kewirausahaan dan enterpreunership di masyarakat 3. Peningkatanpembina an koperasi dan lembaga keuangan mikro


2015

H a l a m a n | 29 Misi 3: Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2. Tersedianya 1. Penciptaan 1. Perluasan kesempatan lapangan kerja tumbuhnya kerja dan Penciptaan baru investasi, lapangan kerja baru khususnya 2. Pembinaan iklim bagi investasi padat perluasan lapangan karya agar tercipta kerja, peningkatan kesempatan kerja efisiensi dan produktifitas 2. Pengembangan potensi industri kecil dan kerajinan rakyat 3. Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis 3. Menurunnya tingkat pengangguran

1. Pembukaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada pengembangan UMKM

2. Penyelenggaraan diklat dalam usaha meningkatkan kreatifitas masyarakat 4. Menurunnya 1. Pemberian modal jumlah dan usaha dan persentase santunan kepada penduduk miskin masyarakat miskin

5. Meningkatnya pendapatan masyarakat

LAKIP

1. Optimalisasi UMKM

sektor

1. Peningkatan angkatan kerja yang produktif dan terampil dalam berwirausaha

1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan jumlah penduduk dalam cluster menengah

2. Penyelenggaraan diklat keterampilan kerja 3. Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk miskin 1. Pemberdayaan 1. Penciptaan sektor usaha kemandirian masyarakat yang kesejahteraan


dan

2015

H a l a m a n | 30 Misi 3: Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan berbasis industri masyarakat rumah tangga 2. Pengelolaan komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi.4 : Tabel II.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 4 Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Penyelenggaraan 1. Peningkatan kualitas kualitas SDM kualitas dan Diklat aparatur dan kompetensi aparatur keahlian SDM dalam rangka Sumber Daya pemerintah dan aparatur meningkatkan Aparatur Pemerintah masyarakat pemerintah dan kompetensi Daerah dan Desa masyarakat sumber daya dengan aparatur yang mengefektifkan terencana sesuai penyelenggaraan dengan prioritas diklat dan pemberian kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah 2. Pemberian Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi aparatur daerah 2. Tersedianya 1. Pembangunan 1. Peningkatan kualitas prasarana Sarana dan pengelolaan pendukung Prasarana kelembagaan SKPK peningkatan Pemerintahan yang menyangkut kinerja SDM administrasi,kinerja,S aparatur DM,sarana dan pemerintah dan prasarana serta masyarakat keuangan 3. Meningkatnya 1. Penerapan reward 1. Peningkatan kinerja SDM dan punishment kesejahteraan aparatur bagi aparatur pegawai pemerintah 2. Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya wilayah terpencil

LAKIP


2015

H a l a m a n | 31 Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan

Sasaran 4. Meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat

Strategi 1. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang pada kebutuhan pelayanan prima

Arah Kebijakan 1.

Peningkatan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 5 Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan Tujuan Sasaran Strategi 1. Meningkatkan 1. Tersedianya 1. Peningkatan mutu kualitas prasarana dan dan pemerataan penyelenggaraan sarana akses kesempatan pendidikan dan pendidikan dan belajar Pendidikan pelayanan kesehatan Anak Usia Dini, kesehatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kejuruanter utama di daerah-daerah terpencil yang di dukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar 1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar

LAKIP

kesehatan. Arah Kebijakan 1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan 3. Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah 1. Peningkatan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian 2. Pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan 3. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan

1. Peningkatan akses pendidikan melalui


2015

H a l a m a n | 32 Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan Tujuan Sasaran Strategi pendidikan dan pendidikan kesehatan formal, non formal maupun Informal 2. Penurunan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas 3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

kesehatan. Arah Kebijakan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak 2. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi 1. Pengembangan sistem kesehatan 2. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4. Pengembangan pelayanan puskesmas 24 jam 3. Meningkatnya 1. Penataan Rintisan 1. Peningkatan kualitas Sekolah Bertaraf kualitas siswa penyelenggaraan Internasional dalam persaingan pendidikan (RSBI) SMP, SMA, global SMK serta 2. Penerapan mewujudkan penggunaan sistim Sekolah Bertaraf teknologi dalam Internasional (SBI) proses belajar mengajar 3. Peningkatan jumlah sarana dan prasaran yang layak dalam kegiatan pembelajaran 2. Peningkatan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK 4. Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Peningkatan kualitas kualitas sarana kualitas dan pelayanan dan prasarana kuantitas tenaga derajat pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan Rumah 2. Peningkatan masyarakat Sakit kecukupan obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan 1. Peningkatan peran upaya preventif serta masyarakat di dan promosi bidang kesehatan

LAKIP


2015

H a l a m a n | 33 Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan kesehatan menuju Desa Siaga Aktif dan keluarga siaga

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 6 dapat diuraikan sbb: Tabel II.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 6 Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Menumbuhkemb 1. Menggali dan 1. Peningkatan 1. Peningkatan angkan potensi mengembangkan produksi, pengelolaan potensi daerah yang potensi daerah produktivitas dan pertanian dan berdaya saing yang berdaya saing kualitas produk perikanan seoptimal dan berwawasan secara optimal pertanian mungkin dengan lingkungan. prinsip-prinsip agribisnis 2. Fasilitasi Pelaksanaan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan 2. Meningkatnya 1. Peningkatan nilai 1. Peningkatan produktivitas tambah, sarana produktivitas lahan sektor unggulan serta pengolahan budidaya pertanian daerah hasil pertanian, dan perikanan perkebunan, melalui upaya peternakan, intensifikasi, perikanan dan diversifikasi, kehutanan. optimalisasi, dan rehabilitasi lahanlahan yang terlantar 2. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas

LAKIP


2015

H a l a m a n | 34 Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan nelayan 3. Mampu bersaing dengan daerah lain

1. Pengembangan potensi ekonomi daerah

2. Pengembangan pariwisata berbasis budaya

4. Terpeliharanya kualitas lingkungan

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

2. Peningkataan kinerja pengelolaan Persampahan 5. Meningkatnya pendapatan daerah

LAKIP

1. Pengembangan industri kreatif 2. Peningkatan revitalisasi pasar tradisional 3. Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal 1. Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat 2. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 3. Pengembangan gerakan sadar wisata 4. Pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya 1. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup 2. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1. Peningkatan penanganan persampahan

1. Penuntasan Qanun PAD 2. Optimalisasi Pajak 1. Optimalisasi jenisdan Retribusi jenis pungutan pajak Daerah daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. 3. Pembentukan 1. Pendayagunaan aset BUMD sebagai daerah untuk salah satu alternatif mewujudkan pembiayaan daerah kemakmuran rakyat 2. Pembinaan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi


2015

H a l a m a n | 35 Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 7 sbb : Tabel II.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 7 Misi 7: Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Mengembangkan 1. Berkembang 1. Penyusunan 1. Penetapan wilayah kawasan nya kawasan master plan strategis strategis untuk strategis untuk kawasan berdasarkan pada mempercepat mempercepat strategis struktur ruang pertumbuhan pertumbuhan untuk meningkatkan investasi investasi di kemajuan daerah perekonomian daerah. 2. Pengembangan wilayah pegunungan dan pesisir. 3. Sosialisasi RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya 2. Penyediaan 1. Pengembangan Rumah Layak perlindungan dan Huni dan pemenuhan hak Terjangkau dasar warga miskin dalam hal ketersedian perumahan 2. Meningkatnya 1. Pembangunan 1. Peningkatan kualitas jaringan jalan jaringan prasarana dan dan Jembatan transportasi sarana untuk 2. Peningkatan pembangunan menunjang infrastruktur dasar untuk aktivitas dalam pelayanan mendukung perekonomian publik investasi masyarakat 3. Pemantapan (darat, laut kondisi dan udara) transportasi jalan guna mendukung pelayanan

LAKIP


2015

H a l a m a n | 36 Misi 7: Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan pergerakan orang, barang, dan jasa 2. Peningkatan 1. Penyediaan Energi Pembangunan Listrik di Daerah Daerah Terpencil Tertinggal 3. Kerjasama pembangunan infrastruktur dasar dengan pihak swasta 4. Peningkatan 1. Pengembangan Kapasitas dan dan Pengelolaan Kualitas Sistem Irigasi Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Terciptanya 1. Penyusunan 1.Pengembangan pusat-pusat master plan mutu dan Produksi pertumbuhan Pusat Pertanian di (growth center) Pertumbuhan kawasan baru ekonomi Ekonomi 2.Pengembangan kawasan permukiman di 2. Pembangunan wilayah yang sarana dan memiliki potensi prasarana keunggulan daerah kawasan cepat tumbuh 4. Meningkatnya 1. Pengembangan 1. Peningkatan jumlah investor lingkungan yang pelayanan dan investasi di kondusif bagi perizinan sesuai daerah dunia usaha dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi 2. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif

2. Pengembangan Energi dan Sumber Daya

LAKIP

3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mendukung investasi 1. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan


2015

H a l a m a n | 37 Misi 7: Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mineral memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal 3. Pengembangan 1. Peningkatan nilai pengolahan tambah dari hasil-hasil komoditi unggulan komoditi daerah unggulan daerah

2.3.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTAHUN Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya pertahun dari periode 2012-2017 dapat dijabarkan sebagai berikut: 2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013) Arah difokuskan

Kebijakan pada

pembangunan

upaya

untuk

tahun

mengatasi

pertama

permasalahan

pembangunan yang perlu segera diselesaikan, seperti dalam hal

pemantapan

struktur

birokrasi,

peningkatan

mutu

pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sumber daya energi, peningkatan nilai tambah produk pertanian/perkebunan dalam usaha pemantapan

ketahanan

pangan. Dalam

upaya

perluasan

kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan

ekonomi masyarakat, terutama di

pedesaan, daerah tertinggal dan pesisir. Disamping itu, pada tahun pertama ini perlu dilakukan peningkatan penerapan syariat islam dan pembangunan sosial dan budaya serta penguatan keberlanjutan perdamaian

sebagai

mana

yang

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 38 2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) Arah merupakan belum

kebijakan

lanjutan

terselesaikan.

bersifat

mendesak

pembangunan

dari

kedua

tahun pertama, terutama yang

Permasalahan dan

tahun

pembangunan

berdampak

langsung

yang

terhadap

kebutuhan masyarakat merupakan prioritas di tahun kedua ini. Permasalahan pembangunan tersebut seperti peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Disamping itu, peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana infrastruktur juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan, terutama pekerjaan ataupun kegiatan

di

kawasan

yang

bersifat strategis dan mempunyai dampak jangka panjang dalam peningkatan akses perekonomian, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Sementara itu, untuk bidang pemerintahan, ditahun kedua ini juga dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber

daya

aparatur

pemerintah/PNS,

sebagai upaya

dalam peningkatan ketrampilan dan jenjang keilmuan bagi PNS di lingkungan Pemerintah

Kabupaten

Aceh

Barat

Daya. Selain dari upaya diatas, untuk bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata, ditahun kedua ini lebih diarahkan

kepada

upaya

intensifikasi

dan

ekstenfikasi

terhadap potensi ataupun komoditi unggulan daerah serta peningkatan

nilai tambah

mensinergikan

dari

produk tersebut, dengan

peran perintah dan swasta melalui iklim

investasi, sehingga bisa meningkatkan penerimaan sumber pendapatan daerah serta dalam mendukung Aceh Barat Daya sebagai daerah Agroindustri. juga

dilaksanakan

Penanganan

ditahun

kedua

resiko

bencana

ini, mengingat di

wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa titik rawan bencana seperti bencana banjir yang tersebar di beberapa kecamatan. LAKIP


2015

H a l a m a n | 39 2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) Arah

kebijakan

pembangunan

di

tahun

ketiga

dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan di tahun pertama dan ditahun kedua sudah berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Hal tersebut dilaksanakan dengan

tetap

menekankan

penyempurnaan kegiatan

pelayanan

yang

pada

perbaikan

pemerintahan

mengarah

dan

peningkatan

dan kegiatan-

kesejahtaraan

masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah serta kegiatan

yang

bersifat

skala

besar

yang

tidak

bisa

dilaksanakan dalam tahun sebelumnya seperti jalan, irigasi, pelabuhan laut, bandar udara. Disamping itu, pembangunan ditahun ketiga tetap akan diarahkan kepada penanganan penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran

fundamental

dalam

yang

merupakan

kehidupan

permasalahan

masyarakat.

selain

itu,

pengembangan kawasan strategis yang dapat menjadi sumber peningkatan

perekonomian

juga

akan

dilakukan

melalui

pengelolaan dan pengembangan potensi daerah dan komoditi unggulan di sekitar kawasan tersebut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan akan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya karena kedua bidang tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar

masyarakat.

Pengembangan

sosial

dan

budaya

masyarakat juga menjadi sorotan pemerintah, terutama dalam menjaga kelestarian adat istiadat daerah, karena adat istiadat merupakan cerminan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

peningkatan

partisipasi

peran

pemuda

dan

pembangunan bidang keolahragaan yang melibatkan unsur masyarakat juga akan menjadi fokus di tahun ketiga ini.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 40 2.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016) Arah

kebijakan

pembangunan

di

ditekankan pada pemantapan capaian

tahun

keempat

pembangunan yang

telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pembangunan di tahun keempat ini juga diarahkan pada evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya mensinergikan

capaian

pembangunan

di

masing-masing

bidang/sektor. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun ini lebih memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iklim investasi melalui badan usaha milik daerah

yang

peningkatan

berfungsi pendapatan

sebagai

motor

daerah.

penggerak

Selain

itu

dalam

pembukaan

lapangan kerja baru merupakan prioritas yang utama dengan mengedepankan kepada usaha skala kecil dan menengah. Penataan kawasan strategis yang bernilai ekonomis juga akan terus dilakukan dengan tujuan, penataan kawasan tersebut sudah memperlihatkan kemajuan dan perkembangan dilintas sektoral dan regional. Pada

tahap

pembangunan

ditahun

keempat

ini,

kemiskinan dan pengangguran di Aceh Barat Daya sudah mengalami

penurunan,

walaupun

masih

belum

sesuai

dengan yang ditargetkan dan pembangunan di desa dan kecamatan

sudah

memperlihatkan

pertumbuhan

dan

pemerataan yang cukup signifikan. Akses jalan sebagai alur distribusi barang dan jasa terutama yang menjangkau di daerah pedalaman ataupun terisolir sudah dapat diselesaikan dengan baik. Wilayah yang dikategorikan rawan bencana sudah

dapat

teratasi,peningkatan

mutu

pendidikan

dan

layanan kesehatan sudah menjadi lebih baik sesuai dengan target standar pelayanan minimal (SPM), serta peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan sebagai aset potensi LAKIP


2015

H a l a m a n | 41 daerah

sudah menunjukkan

hasil nyata sehingga dapat

meningkatkan pendapatan daerah. 2.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017) Arah kebijakan pembangunan di tahun kelima dalam pelaksanaan RPJM Kabupaten 2012-2017

merupakan

terhadap

pelaksanaan

Aceh

tahap

Barat

evaluasi

pembangunan

Daya

Tahun

dan konsolidasi

di

empat

tahun

pembangunan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa telah terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta target per

prioritas

pembangunan

yang

sudah

ditetapkan

sebelumnya. Arah

kebijakan

pembangun

di

tahun

ini

juga

difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian evaluasi

kinerjanya

terhadap

bersarkan

capaian

hasil

program

monitoring

prioritas

yang

dan telah

dilaksanakan selama empat tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun kelima ini diharapkan target pembangunan Aceh Barat Daya di berbagai sektor/bidang sudah dapat dicapai secara menyeluruh, program

terutama

pembangunan

yang dan

berkaitan

langsung

peningkatan

dengan

kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana publik. 2.4.

PRIORITAS PEMBANGUNGAN TAHUN KE TIGA (2015) Prioritas

pembangunan

tahun

ketiga

(2015)

adalah

memastikan kesinambungan dan melanjutkan pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya dengan menitik beratkan pada : a.

Peningkatan kesejahtaraan masyarakat masyarakat kecil dan menengah;

b.

Pembangunan / kegiatan yang skala besar seperti pembangunan jalan baru, irigasi, pelabuhan laut dan bandar udara;

c.

Penanganan dan penanggulangan kemiskinan; LAKIP


2015

H a l a m a n | 42 d.

Penanganan dan penanggulangan pengangguran;

e.

Pengembangan kawasan – kawasan strategis;

f.

Pengembangan potensi daerah dan komoditi unggulan di dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;

g.

Peningkatan mutu pendidikan;

h.

Peningkatan mutu layanan kesehatan;

i.

Pengembangan

sosial

dan

budaya

masyarakat

dalam

menjaga kelestarian adat istiadat daerah; j.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

k.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah;

l.

Peningkatan partisipasi peran pemuda, dan

m.

Pembangunan bidang keolahragaan. Prioritas pembangunan tahun ketiga ini diaplikasikan oleh

pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kedalam 207 Program, yang meliputi 166 urusan wajib dan 41 (lima puluh sembilan) urusan pilihan, sebagai berikut : Tabel II.8 Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015 No 1

Kode Rekening 1.01

Urusan Wajib Pendidikan

SKPK Penanggung Jawab Dinas Pendidikan; Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Jumlah Program 14 Program

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah 2

1.02

Kesehatan

Dinas Kesehatan

13 Program

RSU. Teuku Peukan 3

1.03

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

17 Program

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 4

1.04

Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum

1 Program

5

1.06 1.07

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

7 Program

6

Perencanaan Pembangunan Perhubungan

7

1.08

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

5 Program

LAKIP


8 Program

2015

H a l a m a n | 43 No

Kode Rekening

Urusan Wajib

SKPK Penanggung Jawab dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Jumlah Program

8

1.10

Kependudukan Catatan Sipil

dan

1 Program

9

1.11

2 Program

10

1.12

11

1.13

Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Pemberdayaan Perlindungan Anak Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12

1.15

Koperasi dan Kecil Menengah

3 Program

13

1.17

Kebudayaan

14

1.18

Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2 Program

15

1.19

Kesatuan Bangsa dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

5 Program

16

1.20

Otonomi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Adm KeuDa, Perangkat Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Kepegawaian Rakyat Kabupaten

Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3 Program

8 Program

3 Program

65 Program

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Dinas Pendapatan Inspektorat Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil Sekretariat Kecamatan Manggeng Sekretariat Kecamatan Tangantangan Sekretariat Kecamatan Setia Sekretariat Kecamatan Blangpidie Sekretariat Kecamatan Jeumpa Sekretariat Kecamatan Susoh Sekretariat Kecamatan Kuala Batee Sekretariat Kecamatan Babahrot Dinas Syariat Islam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)

LAKIP


2015


Kode Rekening

Urusan Wajib

SKPK Penanggung Jawab

Jumlah Program

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sekretariat Baitul Mal

17

1.22

Pemberdayaan Masyarakat Desa

18

1.25

Komunikasi Informatika

19

1.26

Perpustakaan

Sekretariat KORPRI Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Sekretariat Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip

Jumlah Total

4 Program

3 Program 2 Program 166 Program

Tabel II.9 Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015 No

Kode Rekening

Urusan Pilihan

1

2.01

2 3

2.02 2.03

4

2.04

Pariwisata

5

2.05

6

2.06

Kelautan Perikanan Perdagangan

7

2.07

Perindustrian

SKPK Penanggung Jawab

Pertanian

Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Energi dan Dinas Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral

11 Program 7 Program

4 Program 6 Program

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1 Program

dan Dinas Kelautan dan Perikanan

6 Program

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Total

LAKIP

Jumlah Program

2 Program

4 Program

41 Program


2015

H a l a m a n | 45 2.5.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2015 2.5.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 Dokumen pernyataan/

penetapan

kesepakatan

/

kinerja

perjanjian

bawahan dan atasan dalam mencapai ditetapkan oleh suatu

merupakan

instansi.

dokumen

kinerja

target

Dokumen

antara

kinerja ini

yang

memuat

sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja . Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 dalam proses pemenuhan Perjanjian Kinerja 2015 dan berdasarkan hasil reviu oleh Inspekorat sebagai leading sektor sebagai tim pemeriksa dan reviu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaporkan kepada KEMENPAN

RB,

KEMENDAGRI

dan

BAPPENAS

terdapat

beberapa kesalahan indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel II.10, dengan demikian PK kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan perubahan sebagaimana terlihat pada tabel II.11 di bawah ini : Tabel II.10 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dilaporkan ke KEMENPAN-RB, MENDAGRI, BAPPENAS dan GUBERNUR ACEH No 1

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA 1.1

Tersedianya dokumen, perencanaan, Sinkronisasi program/kegiatan, data informasi pembangunan daerah,monitoring, evaluasi, pengendali dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Tersedianya produk hukum daerah

-

-

600 produk hukum

1.3.

Meningkatnya Nilai LAKIP Kabupaten

-

CC

2.1.

Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi daerah dan nasional

-

Tabloid daerah/ Pemda Kabupaten Terpasangnya jaringan internet di 14 SKPK

1.2.

2

Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

TARGET KABUPATEN 20 dokumen

LAKIP

-


2015


SASARAN STRATEGIS KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA 2.2.

Jumlah angkutan darat layak jalan untuk anak sekolah Jumlah sarana dan prasarana perhubungan darat

-

2.4.

Adanya petugas pendamping gampong

-

132 Orang

2.5.

Pelatihan perempuan kepala keluarga

-

100 Orang

Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA

3.1.

Hasil audit BPK dengan opini terbaik Menurunnya penyimpangan terhadap anggaran

-

WTP

-

40 Obrik

-

200 Operasi

Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam

4.1.

Intensitas Operasi penegakan perda dan Syariat Islam Jumlah hukum peradilan adat dan keanekaragaman adat yang tersusun dan tertata.

2.3.

3

4

3.2.

3.3.

4.2.

5

TARGET KABUPATEN 12 Unit Mobil

Meningkatkan pendapatan masyarakat

5.1.

Meningkatnya intensitas acara/kegiatan yang memujudkan Ukhuwah Islamiyah Tersedianya bantuan sarana tangkap dan pengolahan ikan untuk masyarakat nelayan

-

-

10 Raqan / Qanun

-

20 kegiatan

-

-

kapal penangkapan ikan 7 GT Lengkap 3 Unit; Robin 130 Unit ;

-

Pendeteksi Ikan/Fish finder 17 Unit;

-

Alat Bantu Radio Komunikasi 16 Unit Peralatan Sistem Rantai Dingin Sederhana 12 Unit; 12 kelompok nelayan

-

6

Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat

6.1.

Jumlah aparatur daerah yang mendapatkan pendidikan kompetensi dan profesionalisme

-

7

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

7.1.

Terlaksananya Kompetisi bagi Murid dan Siswa

-

LAKIP

6.500 Meter Marka jalan 750 unit paku marka jalan

50 Orang (5 orang penjenjangan, 35 orang TB & 10 Praja IPDN) 16 Kompetisi


2015


8

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN pendidikan

Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat


Cakupan sekolah yang terbantu penyelenggaraan Pengayaannya

7.3.

Cakupan Guru yang mendapatkan peningkatan kapasitas Cakupan kunjungan ibu hamil K4

8.1. 8.2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

8.3.

Cakupan pelayanan nifas

8.4.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

8.5. 8.6.

8.7. 8.8.

20%

-

91%

-

100%

-

90%

-

100%

-

92%

-

100%

-

100%

-

1/100.000 penduduk

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

-

100%

8.10.

Cakupan Desa Siaga Aktif

-

96 desa

8.11.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat Cakupan penemuan penderita TB BTA Positif

-

90%

8.13. 8.14.

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

8.15.

Cakupan penemuan penderita diare Terbangunnya sarana rawat inap Adanya Bangunan baru Poskesdes Rehab Puskesmas/Pustu

8.16. 8.17 8.18. 8.19.

Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara

-

8.9.

8.12.

9

-

TARGET KABUPATEN 90%

9.1.

LAKIP

Jumlah puskesmas yang terakomodasi penyediaan Obatnya Terlaksanannya kegiatan Ekspo dan promosi daerah

-

-

70%

100% dari kasus 100 %dari kasus

-

100%

-

6 ruang sal TT Kelas III 3 Unit

-

3 Unit

-

13 Puskesmas

-

6 Pameran


2015


SASARAN STRATEGIS KABUPATEN optimal 9.2.

9.3.

10

Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah

TARGET KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

Pembinaan Olah raga dan Budaya

Tersedianya informasi, sarana dan prasarana obyek wisata

-

15 Cabor

-

6 SSB

-

9 Kelompok

-

-

Website Pariwisata daerah 7 lokasi wisata

10.1.

Luas lahan pertanian rakyat yang terbantu persediaan bibitnya

-

190 Ha

10.2.

Tersedianya bibit bantuan ternak Jumlah bantuan alat pertanian pra dan pasca panen Adanya bantuan bibit perkebunan varietas unggul untuk petani

-

5.800 Ekor

-

130 Unit Alat pertanian pra dan pasca panen 23.000 batang bibit Jabon 65.000 batang bibit pala

10.3.

10.4.

-

-

11

12

Terpeliharanya Kualitas lingkungan

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi

11.1.

Jumlah rekomendasi dampak lingkungan yang diterbitkan

-

11.2.

Terlaksananya Penghijauan disekitar DAS pada kecamatan Jumlah panjang jalan baru yang terbangun

-

12.1. 12.2. 12.3. 12.4.

13

Terciptanya pusat-pusat pertumbahan (growth center) ekonomi

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

LAKIP

jumlah jembatan baru yang terbangun Cakupan jalan rusak yang diperbaiki luas lahan yang terakomodasi jaringan irigasinya Tersedianya pasar tradisional yang representative Terlaksananya pasar murah di tingkat kecamatan Master Plan industri terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya Terpenuhinya kebutuhan untuk KAT

10.000 batang tanaman cengkeh 300.000 batang bibit tanaman kopi 75 rekomendasi

6.000 batang, 9 Kecamatan

-

1500 Km

-

20 unit

-

500 Km

-

14.000 Ha

-

3 buah pasar

-

9 kecamatan

-

Ada / tidak ada

-

5 Komunitas Adat Terpencil (KAT)


2015




14

Meningkatkan Jumlah Investor investasi di daerah

14.1.

14.2.

14.3.

Adanya data pengembangan wilayah transmigrasi (RKT & Clean and Clear) Jumlah pertambangan yang telah ditertibkan secara teknis dan administrasi Jumlah pertambangan yang telah memiliki izin exploitasi Jumlah usaha air tanah yang terawasi

-

TARGET KABUPATEN 500 Ha

-

9 Pertambangan (9 WIUP)

-

1 WIUP

-

60 usaha

Tabel II.11 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No


TARGET KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

MISI. 1 MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE) BERSIH DAN BERWIBAWA (CLEAN GOVERNMENT) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) 1 Perbaikan tatakelola 1.1. Meningkatnya Nilai Evaluasi pemerintahan yang SAKIP Kabupaten CC efektif dan efisien 1.2. Tersedianya Indeks Kepuasaan Tersedia Layanan Masyarakat (IKM) 1.3.

Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal

1.4.

Tersedianya Analisis Jabatan

1.5.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Qanun Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup % Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Tersedianya Buku Dalam Angka “

55.00 Tersedia 1.0 Dokumen

1.0 Dokumen

1.0 Dokumen

70%

“Kabupaten

Tersedia

1.10.

Tersedianya Kabupaten”

Buku

“PDRB

Tersedia

1.11.

Tersedianya regulasi adat kabupaten

peradilan

Tersedia

LAKIP


2015


2


Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat


Cakupan Cabang Olah Raga yang mendulang Prestasi

2.1.

% Penduduk yang telah memiliki e-KTP

2.2.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk (%) Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan

2.3.

2.4. 2.5.

2.6.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan ) di Kabupaten (%) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

TARGET KABUPATEN 70% 50 80 0,001

0,15 100

25

2.7.

% Korban Bencana yang 80 menerima bantuan selama masa tanggap darurat 3 Terciptanya pemerintah 3.1. Hasil audit BPK dengan opini WTP yang baik (good terbaik governance), bersih dan 3.2. Menurunnya penyimpangan 35% berwibwa (clean terhadap anggaran government) 3.3. Jumlah Auditor Bersertifikasi 5 berdasarkan UUPA 3.4. Tersedianya Website Pemerintah Tersedia Kab. Aceh Barat Daya (www.acehbaratdaya.go.id) 3.5. Tersedianya Layanan Pengadaan Tersedia Secara Elektronik (LPSE) online (www.lpse.acehbaratdaya.go.id) 3.6. Tersedianya buku berita daerah Tersedia dan lembaran daerah MISI. 2 MENERAPKAN NILAI – NILAI KEAGAMAAN SECARA TERPADU DALAM TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM 4 Terciptanya sosial 4.1. Cakupan Penegakan Syariat Islam budaya masyarakat secara Kaffa (%) 50% berdasarkan Syariat 4.2. Cakupan TPA Aktif (%) 95 Islam

5

4.3.

Cakupan Pemberdayaan dan Pasantreb (%)

Dayah

4.4.

Cakupan Peningkatan ZIS (%)

100 55%

MISI. 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Meningkatnya 5.1. Cakupan Koperasi Aktif (%) 55 produktivitas 5.2. Cakupan Koperasi Sehat (%) 15 perekonomian rakyat 5.3.

Cakupan Pertumbuhan Mikro dan Kecil (%)

5.4.

Produktivitas Padi Per Hektare

LAKIP

Usaha


25 7 Ton

2015

H a l a m a n | 51 No 6

7


TARGET KABUPATEN 21,474 Ton 4,00

INDIKATOR KINERJA

Produktivitas Hasil Perikanan Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan 6.2. Cakupan Lahan Pertanian /Perkebunan yang dapat teraliri oleh irigasi (%) MISI. 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Meningkatnya kualitas 7 .1. Cakupan Dana APBK untuk dan keahlian SDM peningkatan/profesionalisme PNS Aparatur pemerintah (%) dan masyarakat (Mahasiswa) Meningkatnya pendapatan masyarakat

5.5. 6.1.

100

0,20

MISI. 5 MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 8 Meningkatkan kualitas 8.1. % Angka Melek Huruf 100 penyelenggaraan 8.2. % Angka Kelulusan 100 pendidikan 8.3. Rasio guru yang memenuhi 100 kualifikasi S1/D-IV 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 9

Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat

APK SD/MI/ PAKET A APK SMP/MTS/ PAKET B APK SMA/SMK/MA/PAKET C APM SD/MI/PAKET A APM SMP/MTS/PAKET B APM SMA/SMK/MA/PAKET C Rata – rata Nilai UNAS SD/MI Rata – rata Nilai UNAS SMP/MT Rata – rata Nilai UNAS SMA/SMK/MA

9.1.

Angka Kematian Bayi

9.2. 9.3.

Rasio Posyandu per satuan Balita Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4

9.4. 9.5. 9.6 9.7. 9.8.

9.9.

100 100 100 80 80 80 80 80 80 23/1.000 Kelahiran Hidup 3,55/100 Balita 100

Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas

LAKIP


25 100 91 100 90

90

2015



INDIKATOR KINERJA 9.10. 9.11. 9.12. 9.13.

9.14.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Cakupan Desa Siaga Aktif

TARGET KABUPATEN 100 92 70 100

96 Desa

MISI. 6 MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 10 Menggali potensi daerah 10.1. Tersediannya Website Pariwisata Tersedia yang berdaya saing PEMDA secara optimal 11 Meningkatnya 11.1. Cakupan lahan persawahan 100 produktivitas sektor rakyat yang terbantu pengadaan unggulan daerah bibitnya. 12 Terpeliharanya Kualitas 12.1. Persentase pengelolaan sampah 60 lingkungan 12.2. Cakupan DAS yang direboisasi 2 (Penghijauan) 13

Meningkatnya Pendapatan Daerah

13.1.

Persentase Peningkatan PAD

7%

13.2.

Persentase Qanun / Pajak Daerah dan Retribusi yang telah disahkan

100

MISI. 7 MENGEMBANGKAN WAWASAN STRATEGIS MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UNTUK MEMPERCEPAT TUMBUHNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF 14 Meningkatnya kualitas 14.1. panjang jalan baru yang 18.000 Meter prasarana dan sarana terbangun pembangunan untuk 14.2. Jembatan baru yang terbangun 21 Unit mendukung investasi 14.3. Cakupan jalan rusak yang 5% diperbaiki 15

16

Terciptanya pusat-pusat pertumbahan (growth center) ekonomi Meningkatkan Jumlah Investor investasi di daerah

15.1.

Jumlah Pasar Tradisional Modern yang terbangun

16.1.

Jumlah Perusahaan berinvestasi

LAKIP

dan

5 Unit

yang

5%


2015

H a l a m a n | 53

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Dalam melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja prinsip – prinsip yang harus diperhatikan adalah : 1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat,

terutama

pemenuhan

kebutuhan-

kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 2. Disiplin anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal

merupakan

Penganggaran

batas

pengeluaran

tertinggi

harus

pengeluaran

didukung

dengan

belanja. adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan.

H a l a m a n | 54 3. Keadilan anggaran Pemerintah pusat/daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan. 4. Efisiensi dan efektifitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas

efisiensi,

tepat

guna,

tepat

waktu

pelaksanaan,

dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus

dimanfaatkan

dengan

sebaik

mungkin

untuk

dapat

menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal. 5. Disusun dengan pendekatan kinerja Anggaran

yang

disusun

dengan

pendekatan

kinerja

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah

ditetapkan.

Selain

itu

harus

mampu

menumbuhkan

profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. Dari hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan. Tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik keluarannya, maupun dampak dan hasil yang diharapkan.

Pendekatan

ini

juga

sejalan

dengan

prinsip

good

governance di mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung biasnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai sebagai bagian dari komitmen LAKIP


2015

H a l a m a n | 55 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dalam mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi

ini,

antara

lain

juga

mengatur

tentang

kriteria

yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini.

No

Tabel III.1 Skala Peringkat Penilaian Kinerja Interval Nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja

1 2 3 4 5

91 ≤ 76 ≤ 90 66 ≤ 75 51 ≤65 ≤ 50

Sangat Baik Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi : 1)

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja

2)

Semakin

tinggi

=

realisasi

Realisasi

X 100%

Rencana

menunjukkan

semakin

rendah

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : % Pencapaian Kinerja

=

LAKIP

Rencana – ( Realisasi – Rencana )

Rencana


X 100%

2015

H a l a m a n | 56 Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 71,87% dengan rincian sebagai berikut : Tabel. III.2 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Pada Perjajian Kinerja Tahun 2015 No


CAPAIAN KINERJA (%)

SKALA PENILAIAN

MISI. 1 MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE) BERSIH DAN BERWIBAWA (CLEAN GOVERNMENT) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) 1 Perbaikan tatakelola pemerintahan 77,51 Tinggi yang efektif dan efisien 2 Meningkatnya kinerja dan 67,33 Sedang pelayanan kepada masyarakat 3

Terciptanya pemerintah yang baik 93,67 Sangat Baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA MISI. 2 MENERAPKAN NILAI – NILAI KEAGAMAAN SECARA TERPADU DALAM TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM 4 Terciptanya sosial budaya 97,5 Sangat Baik masyarakat berdasarkan Syariat Islam MISI. 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 Meningkatnya produktivitas 89,26 Tinggi perekonomian rakyat 6 Meningkatnya pendapatan 100 Sangat Baik masyarakat

7

MISI. 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Meningkatnya kualitas dan keahlian 22,29 Sangat Rendah SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa)

MISI. 5 MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 8 Meningkatkan kualitas 84,01 Tinggi penyelenggaraan pendidikan 9 Meningkatkan kualitas pelayanan 77,76 Sedang dan derajat kesehatan masyarakat MISI. 6 MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 10 Menggali potensi daerah yang 100 Sangat Tinggi berdaya saing secara optimal

LAKIP


2015


CAPAIAN KINERJA (%) 100


SKALA PENILAIAN

11

Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah

Sangat Baik

12

Terpeliharanya kualitas lingkungan

37,03

Sangat Rendah

13

Meningkatnya Pendapatan Daerah

41,43

Sangat Rendah

MISI. 7 MENGEMBANGKAN WAWASAN STRATEGIS MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UNTUK MEMPERCEPAT TUMBUHNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF 14 Meningkatnya kualitas prasarana 62,14 Rendah dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi 15

16

3.2.

Terciptanya pusat-pusat pertumbahan (growth center) ekonomi Meningkatkan jumlah Investor yang berinvestasi di daerah

100

Sangat Baik

0

Sangat Rendah

EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN Evaluasi adalah penilaian atas hasil sedangkan

analisis

adalah

pengungkapan

pengukuran kinerja

rinci

mengenai

hasil

pengukuran kinerja sasaran strategis yang sudah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 Sasaran. 1 Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 77,51%

Secara

keseluruhan

capaian

kinerja

sasaran

Perbaikan

tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan kriteria TINGGI diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien No 1

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien


Meningkatnya Nilai Perolehan LAKIP Kabupaten

LAKIP

TARGET KABUPATEN CC

REALISASI C


CAPAIAN (%) 0

2015




Tersedianya Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal Tersedianya Analisis Jabatan

1.3.

1.4. 1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 1.11.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA (Qanun) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka “ Tersedianya Buku “PDRB Kabupaten”

TARGET KABUPATEN Tersedia

Ada

CAPAIAN (%) 100

55,00

51,84

-6,095

Tersedia

Ada

100

1.0 Dokumen

Ada

100

1.0 Dokumen

Ada

100

1.0 Dokumen

Ada

100

345 Program

189 Program

54,78

Tersedia

Ada

100

Tersedia

Ada

100

70%

72,72%

103,88

Cakupan peningkatan prestasi Olah Raga

REALISASI

Rata-rata Nilai Capaian Kinerja

77,51

3.2.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien adalah : 

Meningkatnya Nilai Perolehan LAKIP Kabupaten, untuk capaian

indikator

Kementerian

kinerja

Pendayagunaan

ini

berdasarkan

Aparatur

Surat

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/281/D.I PANRB/01/2016 Tanggal 20 Januari 2016 Perihal Hasil LAKIP


2015

H a l a m a n | 59 Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 nilai LAKIP Kabupaten Aceh Barat Daya hanya memperoleh nilai 35,88 dengan tingkat akuntabilitas C, sehingga target CC tidak dapat tercapai dengan capaian kinerja sebesar 0%. Tabel III.4 Rincian Penilaian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 -2015 No

2014

Komponen Yang Dinilai

Bobot

2015 Nilai

Bobot

Nilai

a

Perencanaan Kinerja

35

16,01

30

13,34

b

Pengukuran Kinerja

20

7,78

25

6,05

c

Pelaporan Kinerja

15

6,31

15

5,51

d

Evaluasi Internal

10

1,30

10

3,85

e

Capaian Kinerja

20

9,17

20

7,13

100

40,57

100

35,88

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

C

C

Sumber Data : PERMENPAN – RB, Tahun 2015

Laporan

Hasil

Evaluasi

(LHE)

tersebut

merekomendasikan beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu: 1.

Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja.

2.

Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja.

3.

Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja

4.

Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal.

5.

Memastikan

bahwa

dilaksanakan

oleh

berbagai satuan

kerja

kegiatan dalam

mewujudkan target – target kinerja yang

yang rangka telah

ditetapkan tidak hanya cukup sampai capaian output tetapi juga berorientasi pada hasil (outcome) 

Tersedianya Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM), untuk capaian indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada

tahun

2015

telah

mengambil

sampel

Indeks

Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada 26 (dua puluh enam) LAKIP


2015

H a l a m a n | 60 Unit Pelayanan (UP) dengan mengukur 14 (empat belas) unsur pelayanan, sehingga target tersedianya dokumen IKM dapat dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tabel III.5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) No

2014

Unit Layanan

1

2

2015

Nilai IKM

Mutu Pelayaan

Nilai IKM

3

4

5

Mutu Pelayaan 6

KET

7

1

Bag. Kesejahteraan Rakyat

-

-

71,20

Baik

71,20

2

Bag. Keistimewaan Aceh

-

71,91

Baik

71,91

3

Puskesmas Kuala Batee

74,46

Baik

71,12

-3,34

4

Puskesmas Jeumpa

75,79

Baik

75,67

Baik Baik

5

Puskesmas Susoh

76,22

Baik

63,31

-12,91

6

Puskesmas Blangpidie

75,38

Baik

74,34

Baik Baik

7

Puskesmas Tangan – tangan

76,73

Baik

79,60

2,87

8

Puskesmas Manggeng

72,76

Baik

64,93

Baik Baik

-7,83

9

SDN Pasar Kota Bahagia

73,80

Baik

74,17

Baik

0,73

10

SMPN Kuala Batee

72,54

Baik

74,08

Baik

1.54

11

SMPN Jeumpa

80,41

Baik

77,52

Baik

-2,89

12

SDN Pante Geuluempang

86,23

Baik

-12,12

13

SMPN 2 Susoh

78,92

Sangat Baik Baik

75,04

Baik

-3,88

14

SDN Panjang Baru

73,86

Baik

72,22

Baik

-1,64

15

SMPN 3 Blangpidie

75,06

Baik

75,01

Baik

-0,05

16

SDN 1 Blangpidie

78,30

Baik

78,40

Baik

0,1

17

SMPN 1 Tangan – tangan

75,67

Baik

68,23

Baik

-7,44

18

SDN 1 Adan

77,75

Baik

82,51

19

SMPN 3 Manggeng

76,89

Baik

20

SDN 2 Manggeng

78,38

21

Kantor Camat Kuala Batee

75,77

22

Kantor Camat Jeumpa

23

74,11

-0,12 -1,04

75,45

Sangat Baik Baik

-1,44

Baik

74,44

Baik

-3,94

71,12

Baik Baik

-4,65

62,87

Baik Baik

Kantor Camat Susoh

68,85

Baik

70,70

1,85

24

Kantor Camat Blangpidie

72,21

Baik

73,12

Baik Baik

25

Kantor Camat Tangan – tangan Kantor Camat Manggeng

66,51

Baik

66,08

Baik

-0,43

Baik Baik 77,23 66,47 Bagian Organisasi dan Kepegawaian SetdaKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

-10,76

26

Sumber Data :

LAKIP

75,67


4,76

12,8 0,91

2015

H a l a m a n | 61 

Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM), rata-rata persentase capaian penerapan SPM Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 6 (enam) bidang urusan pada tahun 2014 adalah 40, 44% dan pada tahun 2015 sebesar 51,84%. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menargetkan nilai sebesar 55,00%. Tabel III.6 Rata-rata Nilai SPM Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 6 (enam) Bidang Urusan Tahun 2014 - 2015

Nilai rata-rata dalam 2 (dua) semester 2014 (%) 2015 (%) 1 Pendidikan Dasar 88,88 77,76 2 Kesehatan 83,28 67,21 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23,91 80,18 4 Perumahan Rakyat 13,30 13,33 5 Sosial 33,28 20,42 6 Pemerintahan Dalam Negeri 0 52,11 Total rata-rata capaian 40,44 51,84 Sumber Data : Bagian Organisasi dan Kepegawaian SetdaKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 No

Realisasi SPM Bidang Urusan

Meskipun terjadi kenaikan nilai rata-rata perolehan SPM khususnya pada 6 (enam) bidang urusan sebesar 11,4% sebagaimana tertera pada tabel diatas namun tidak bisa memenuhi apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya indikator kinerja SPM yang tidak terlaporkan saat penyusunan laporan SPM pada Bagian Organisasi dan Kepegawain SetdaKabupaten Aceh Barat Daya. 

Tersedianya Analisis Jabatan, untuk capaian indikator kinerja ini melalui leading sector Bagian Organisasi dan Kepegawaian SetdaKabupaten Aceh Barat Daya dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) pada tahun 2013 yang telah disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga target tersedia dokumen Analisis Jabatan dapat LAKIP


2015

H a l a m a n | 62 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2016 Pemeritah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Bagian Organisasi dan Kepegawaian akan melakukan penyempurnaan Analisa Jabatan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. 

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan

PERDA

(Qanun),

untuk

capaian

indikator kinerja ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun Bupati

dan

Nomor

telah 10

disahkannya Tahun

2007

dengan

Peraturan

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025, sehingga target 1 (satu) dokumen dapat tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100%.



Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Qanun), untuk capaian kinerja ini dengan target tersedianya 1 (satu) dokumen dapat dicapai sebesar 100%. Adapun RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (QANUN) tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017.



Tersedianya Dokumen Perencanaan

RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA (PERBUP), bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah

Kabupaten

Aceh Barat Daya sesuai dengan pasal 26 ayat (2) UndangUndang

Nomor

Perencanaan Menteri

25

Tahun

Pembangunan

2004 Nasional

tentang dan

Sistem

Peraturan

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang LAKIP


2015

H a l a m a n | 63 Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dengan berpedoman pada kedua

peraturan

tersebut

diatas,

maka

Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) merupakan dokumen visi, misi dan program Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMK ke dalam program kegiatan

Pembangunan

menguraikan

Tahunan

program

kedalam

Kabupaten

dengan

kegiatan

untuk

dilaksanakan pada tahun 2016, dengan usulan dana yang bersumber

pada

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Kabupaten (APBK) serta dana otonomi khusus. Target Sasaran dari indikator ini adalah tersedianya dokumen Perencanaan

RKPD

yang

telah

ditetapkan

dengan

PERKADA (PERBUP) dengan capaian 100%. 

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Pencapaian Target indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena target persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD yang tertera dalam dokumen RPJMK Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 0 (nol) persen . Namun demikian

untuk

tahun

2015,

jumlah

program

yang

terdapat dalam RKPK sebanyak 189 program dari 345 program yang terdapat dalam RPJMK 2012 -2017 atau dengan kata lain sebanyak 54,78%. Adapun program program - program yang terdapat dalam RKPK Tahun 2015 adalah berikut ini : Tabel III.7 Nama Program RPJMK yang Tertampung Dalam RKPK Tahun 2015 1. 2. 3.

NAMA PROGRAM Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Program Pendidikan Menengah

LAKIP

96. 97.

NAMA PROGRAM Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


2015

H a l a m a n | 64 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

NAMA PROGRAM Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program peningkatan SMK Bisa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan/Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya Program Pengadaan/ Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Regulasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Desa Siaga Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber

LAKIP

98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

123.

NAMA PROGRAM Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Udara Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Program Kerjasama Informasi dan Media Masa Program Eksplorasi Mineral, Batuan dan Batu Bara Program Pengeboran Air Bawah Tanah Program Pengendalian dan Pengamanan Bandara Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pegembangan Budidaya Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


2015

H a l a m a n | 65

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43.

44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

57. 58. 59.

NAMA PROGRAM Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kehumasan dan Protokol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program Penataan Daerah OtonomiBaru Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender danAnak Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

LAKIP

124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

132. 133. 134. 135.

136. 137. 138. 139. 140.

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.

NAMA PROGRAM Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan Program Pengolahan Up Dating dan Analisa Data Statistik Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi Industri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Penataan Struktur Industri Baru Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Kerjasama Informasi Media Masa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi


2015

H a l a m a n | 66 60. 61. 62.

63. 64. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

82.

83. 84.

NAMA PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Koordinasi Lintas Sektoral dan Pemantapan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Inventarisasi Hasil Pengawasan Secara Berkala Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Des Program Penciptaan dan Pengembangan Sistem Kadernisasi Pemimpin Organisasi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan SDM dan PeningkatanKinerja Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Program TanggapDarurat Sarana dan Prasarana Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi

LAKIP

150. 151. 152.

153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.

NAMA PROGRAM Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan Program Pemanfaatan Energi Terbaharukan Program dan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Konservasi Hutan Program Pengembangan Dakwah dan Peribadatan Program Peningkatan Institusi Kelembagaan Majelis Adat Aceh Program Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KDRT) Program Peningkatan Peranserta Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Bina HukumSyariat Islam Program Pembinaan dan Kemaslahatan Umat Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Program Pemberdayaan Santri Dayah Program Sumber Daya Keagamaan Program Pengembangan Wawasan Zakat Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Ketahanan dan Pemberdayaan


2015

H a l a m a n | 67

85. 86. 87. 88. 89.

90.

91. 92. 93.

94. 95.

NAMA PROGRAM Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Program Bantuan Hukum dan PenyelesaianSengketa Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pemerintahan Mukim dan Gampong Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Yang Aktif dan Memasuki Purna Tugas Program Pembinaan Olah raga, Seni dan Budaya Korpri Program Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Anggota Korpri



NAMA PROGRAM 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184.

185. 186.

187. 188. 189.

Keluarga Program Peningkatan Ketahanan Pangan Desa Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Pemagangan Tenaga Kerja Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Program Bantuan Masa Panik dan Pengumpulan Dana Sosial

Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka “, untuk merealisasikan capaian indikator kinerja ini, BAPPEDA bekerjasama dengan BPS Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan Buku Aceh Barat Daya Dalam Angka Tahun 2015. Buku ini merupakan publikasi dari buku sejenis tahun sebelumnya dan merupakan seri penerbitan yang menyajikan data dari berbagai aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Buku Aceh Barat Daya Dalam Angka Tahun 2015 menguraikan tentang Geografi, Pemerintahan, Penduduk dan Tenaga Kerja, Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan, Perhubungan dan Transmigrasi, Keuangan dan Pendapatan Regional, maka target sasaran dari indikator ini tersedia maka capaian kinerja indikator ini adalah 100%. LAKIP


2015

H a l a m a n | 68 

Tersedianya

Buku

“PDRB

Kabupaten”,

Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan buku PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya. untuk tahun 2015 Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan buku PDRB yang memuat informasi tentang : 1.

2.

Methode Estimasi dan Sumber Data 

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga



Pengeluaran konsumsi akhir LNPRT



Pengeluraran konsumsi akhir pemerintah



Pembentukan modal tetap Bruto



Perubahan inventori



Ekspor impor

Tinjauan perekonomian berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. 

Tinjauan agregat PDRB menurut pengeluaran



Konsumsi rumah tangga



Konsumsi

lembaga

non-profit

yang

melayani

rumah tangga (LNPRT)





Konsumsi pemerintah



Pembentukuan modal tetap bruto



Perubahan inventori



Ekspor barang dan jasa luar negeri



Impor luar negeri



Ekspor dan impor antar daerah

Cakupan Peningkatan Prestasi Olah Raga, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi Peningkatan Prestasi Olah Raga

=

Jumlah medali tahun 2015 - Jumlah medali tahun 2014 Jumlah medali tahun 2014

X 100%

=

19 -14 14

X 100%

=

72,72%

Dan LAKIP


2015

H a l a m a n | 69 % Capaian Peningkatan Prestasi Olah Raga

=

% Realisasi % Target

X 100%

=

72,72% 70

X 100%

=

103,88 %

Untuk capaian indikator kinerja ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagai dinas yang bertanggung

jawab

langsung

telah

berusaha

dengan

melakukan pembinaan – pembinaan atlit dengan seluruh element terkait seperti KONI sehingga pada tahun 2015 terjadi peningkatan dalam perolehan medali pada setiap perlombaan, sebagaimana tabel berikut : Tabel III.8 Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga Tahun 2014 No 1. 2.

Nama/Event/ Perlobaan Popda Ke XIII Popda Ke XIII

Cabang Olah Raga yang diikuti Taekwondo Atletik

Medali

1 Perunggu 1 Perunggu 1 Perak 3. Popda Ke XIII Silat 2 Perunggu 4. Popda Ke XIII Karate 1 Perunggu 5. Kejuaran Pora Anggar 2 Perak 1 Emas 6. Kejuaraan Nasional Anggar 2 Perak Sumber : Disbudparpora Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015

Tabel III.9 Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga Tahun 2015 No 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Event/Cabang Open Turnamen Anggar Se-Sumatera Wali Kota Pekan Baru Cup Sabel Putri Kualifikasi PON XIX dan Kejuaraan Anggar Nasional Anggar Tahun 2015 Sabel Beregu Putri Open Turnamen Taekondo KIDS Dandim 0101/ BS Cup II Tahun 2015 Catur O2SN Tingkat Provinsi Aceh Pancak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun 2015 Kelas Laga Atletik Paralimpic Game Se-Aceh Tolak Peluru Putra Renang Putra Paralimpic Game Se-Aceh

LAKIP

Juara

Tingkat

III

Pekan Baru

III

Bandung

I I

Banda Aceh Banda Aceh

I

Banda Aceh

I

Banda Aceh

I


Banda Aceh

2015

H a l a m a n | 70 No 8.

Event/Cabang

Tingkat

Juara I

Banda Aceh

9.

Atletik Paralimpic Game Se-Aceh Lompat Jauh Putri I M I Motor Sport Tahun 2015

II

Provinsi Aceh

10.

I M I Motor Sport Tahun 2015

II

Provinsi Aceh

11.

Open Turnamen Taekwondo Sulaiman Cup I Aceh Besar Open Turnamen Sulaiman Cup I Aceh Besar

II

Aceh Besar

II

Aceh Besar

12. 13.

Karate Seleksi Olimpiade O2SN SMA Provinsi Aceh II Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2015 14. Open Turnamen Bulu Tangkis Se-Sumatera Se-Sumatera II Piala Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2015 15. Bulu Tangkis O2SN Provinsi Aceh Tahun Provinsi Aceh II 2015 Tunggal Remaja Putra 16. Atletik Paralimpic Game Se-Aceh Lari 100 Banda Aceh II m Putri 17. Catur O2SN Tingkat SMA Se-Aceh Tahun Blangpidie II 2015 18. Pancak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun Banda Aceh III 2015 19 Taekwondo Open Turnamen Sulaimman Aceh Besar III Cup I Tahun 2015 Sumber data : Disbudparpora Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015

Dari rumusan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja dari yang ditargetkan sebesar 72,72% dengan capaian indikator sebesar 103,88%. Ini dikarenakan selama tahun 2015 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bersama KONI dan unsur – unsur terkait lainnya telah berhasil melakukan pembinaan secara intensif terhadap atlit – atlit daerah.

Sasaran. 2 Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 67,33 %

Secara keseluruhan

masyarakat,

Meningkatnya kinerja dan pelayanan

kepada masyarakat SEDANG, Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

LAKIP


2015

H a l a m a n | 71 Tabel III.10 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat No 2

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat


2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

% Penduduk yang telah memiliki eKTP Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%) Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan ) di Kabupaten (%) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) % Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

TARGET KABUPATEN 50

80

REALISASI 40

CAPAIAN (%) 80

68,08

122,86

0,01

0,009

90

0,15

0.0085

5,67

100

100

100

25

38,04

-52,16

80

100

125

Rata-rata nilai Capaian Kinerja

67,33

3.2.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat adalah : 

Persentase Penduduk yang telah memiliki e-KTP. Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi penduduk yang telah memeliki e-KTP

=

= =

Jumlah Penduduk berusia > 17 atau yang telah menikah dan memiliki e-KTP X 100% Jumlah seluruh Penduduk berusia > 17 atau yang telah menikah 43.298 Jiwa X 100% 108.288 Jiwa 40%

Dan LAKIP


2015

H a l a m a n | 72 % Capaian penduduk yang telah memeliki e-KTP

=


X 100%

=

40 % 50 %

X 100%

=

80 %

Dari kedua rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah memiliki e-KTP

hingga

tahun

2015

hanya

40%

dari

jumlah

keseluruhan penduduk. Hal ini tidak sesuai dengan target dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebesar 50% hingga capaian indikator ini hanya 80%. Kendala yang sering terjadi adalah masih minimnya blangko e-KTP yang dikirimkan dari pemerintah pusat, minimnya alat cetak dan rekam e-KTP di kecamatan dan masih kurangnya SDM yang handal per kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran

=

= =

Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran di tahun yang bersangkutan Jumlah kelahiran di tahun yang bersangkutan 1.835Jiwa 2.695 Jiwa

X 100%

X 100%

68,08%

Dan % Capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran

=


X 100%

=

68,08% 80 %

X 100%

=

85,1%

Tahun 2015 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan 6.639 Akta Kelahiran. Dari jumlah tersebut diperuntukan bagi bayi yang

lahir

pada

tahun

2015

sebanyak

1.835

Akta

Kelahiran, sisanya merupakan akta untuk penduduk yang LAKIP


2015

H a l a m a n | 73 lahir sebelum tahun 2015. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hanya 68,08% dari jumlah keseluruhan kelahiran pada tahun 2015 yang berjumlah 2.695 jiwa bayi lahir hidup. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian

indikator

kesadaran

ini

adalah

masyarakat

membuat/mengurus

selain

akan

Akta

kelahiran

kurangnya pentingnya

bagi

seorang

penduduk, juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sering kehabisan blangko dan harus menunggu dari pusat. 

Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB

=

Jumlah tenaga PPKBG Jumlah Akseptor KB

X 100%

=

132 Orang 14.062 Pasangan

X 100%

=

0,009%

Dan % Capaian Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB

=

% Realisasi % Target 0,009% 0,01 %

= =

Perolehan 0,009%

untuk

X 100%

X 100%

90%

berdasarkan persentase

rumusan

realisasi

diatas

dan

90%

adalah untuk

persentase capaian. Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB aktif ini tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua) desa. Tiap desa hanya terdiri dari 1 orang pendamping atau yang biasa juga disebut dengan Petugas

Pendampingan Keluarga Berencana Gampong

(PPKBG).

Jumlah tersebut masih sangat minim jika

dibandingkan dengan jumlah akseptor KB yang ada. Hal ini LAKIP


2015

H a l a m a n | 74 menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan

program

Keluarga

Berencana

(KB)

di

pedesaan. 

Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi rasio tenaga penyuluh pertanian terhadap luas persawahan

=

= =

Jumlah seluruh tenaga penyuluh pertanian Luas areal persawahan keseluruhan 95 petugas 11.178 Ha

X 100%

X 100%

0,0085%

Dan % Capaian rasio tenaga penyuluh pertanian terhadap luas persawahan

=


X 100%

=

0,0085% 0,15 %

X 100%

=

5,67%

Berdasarkan rumusan realiasi dan capaian diatas dapat terlihat bahwa masih rendahnya jumlah tenaga penyuluh jika dibandingkan dengan luas areal persawahan yaitu 0,0085% dan capaian 5,67%. untuk mencapai tujuan daerah menjadi salah satu lumbung pangan di daerah barat selatan, maka salah satu yang hendaknya dibenahi oleh

pemerintah

daerah

adalah

keberadaan

tenaga

penyuluh pertanian sebagai ujung tombak. Mengingat luasnya areal pertanian/persawahan seluas 11.178 Ha yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya dibanding ketersediaan Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 95 petugas yang tersebar pada 132 Desa definitif dalam 9 (sembilan) Kecamatan tidaklah sebanding. 

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Keterntraman, Keindahan) di kabupaten Rumusan Realisasi dan capaian LAKIP


(Ketertiban,

2015

H a l a m a n | 75 % Realisasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Keterntraman, Keindahan) di kabupaten

=

pelanggaran K3 yang terselesaikan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP

=

39 Pelanggaran 39 Pelanggaran

=

X 100%

X 100%

100 %

Dan % Capaian Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Keterntraman, Keindahan) di kabupaten

=

X 100%

% Realisasi % Target 100 % 100 %

=

X 100%

= 100 %

Penertiban pelanggaran K3 merupakan penegakan PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran

PERDA dan/atau Peraturan Kepala

Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati) yang dilakukan oleh warga

masyarakat,

badan

hukum

maupun

aparat

pemerintah baik pelanggaran PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati)

yang

dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Tabel III.11 Data Jenis Pelanggaran K3 pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 No

Uraian

Jumlah Pelanggaran yang di laporkan 12

Jumlah Pelanggaran yang terselesaikan 12

1

Penertiban PNS

2

Penertiban Hewan

8

8

3

Penertiban Pasar

12

12

LAKIP


Nomor dan Perihal PERDA/Qanun yang dilanggar PP No.53 tahun 2010/Disiplin PNS Qanun No.2 tahun 2008/Penertiban Hewan PERDA No.3

2015


4

Uraian

Jumlah Pelanggaran yang di laporkan

Jumlah Pelanggaran yang terselesaikan

7

7

Galian. C

Nomor dan Perihal PERDA/Qanun yang dilanggar tahun 2007/Penertiban Pasarta Qanun No.9 Tahun 2009/Penertiban Galian C

Total 39 39 Sumber Data : Satpol PP & WH Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2015

Penyelesaian

pelanggaran

PERDA

dan/atau

Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan

Preventif

Non Yustisial sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati) mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut perhitungan dari rumusan dan realisasi diatas didapatkan nilai 100% untuk realisasi dari 39 pelanggaran dan 100% untuk capaian indikator kinerja, karena dari 39 pelanggaran yang ada dapat terselesaikan keseluruhannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran, Tabel III.12 Data Luas dan Cakupan Pelayanan WMK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 No.

Kecamatan

Luas (Km2)

1

Babahrot

528,28

2

Kuala Batee

176,99

LAKIP

WMK

Luas Per WMK (Km2)

WMK.III Pos Kuala Batee

1.072,39

Cakupan Rata2 Pelayan per WMK (%) 16,47


Rata2 WMK Kabupaten (%) 38,04

2015

H a l a m a n | 77 Kecamatan

No.

WMK

Luas Per WMK (Km2)

Cakupan Rata2 Pelayan per WMK (%)

WMK.II Pos Blang Pidie (induk)

536,25

32,94

WMK.I Pos Manggeng

273

64,71

Luas (Km2)

3

Jeumpa

4

Susoh

5

Blangpidie

6

Setia

7

Tangan-Tangan

8

Manggeng

40,94

9

Lembah Sabil

99,15

Rata2 WMK Kabupaten (%)

367,12 19,05 473,68 43,92 132,91

1.882,05

Total

-

Untuk menghitung cakupan indikator berdasarkan rumus diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan dari jumlah sebanyak armada 7 (tujuh) unit dan jumlah WMK 3 (tiga) wilayah diperoleh angka realisasi rata-rata sebesar 114.12 Km2, ,hal ini masih sangat jauh dari target nasional sebesar 176,26Km2,

untuk itu dalam pencapaian target

indikator pada tahun selanjutnya dapat lebih ditingkatkan dengan menambah jumlah Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebanyak 2 (dua) WMK, sesuai dengan target nasional 25% cakupan pelayanan WMK kabupaten. Hal

ini

kedepan

tentunya

menjadi

bahan

pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam

hal

peningkatan

penanggulangan

mutu

bencana

dan

layanan

kebakaran

respon seperti

pembangunan/penambahan sebanyak 2 WMK berikut 2 (dua) unit Pos Pembantu Pemadam Kebakaran pada masing-msing kebakaran

WMK,

serta

penambahan

peningkatan

petugas

pemadam

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah/Petugas Pemadam Kebakaran dengan kegiatan Pelatihan/sertifikasi Pemadam Kebakaran, hal ini tentunya akan menambah nilai tambah profesionalitas petugas pemadam kebakaran yang berkorelasi dengan semakin pendeknya waktu tanggap respon bencana kebakaran di masa-masa yang akan datang. LAKIP


2015

H a l a m a n | 78 

Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

Jumlah korban bencana yang terbantu Jumlah korban bencana kebarakan secara keseluruhan 20.875 Jiwa 20.875 Jiwa

=

= =

X 100%

X 100%

100 %

Dan % Capaian korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

=


X 100%

=

100 % 80 %

X 100%

=

125 %

Tahun 2015 jumlah korban bencana sebanyak 20.875 jiwa yang terdiri dari korban bencana banjir/tanah longsor, angin topan/kencang dan kebakaran dan dapat terbantu masa tanggap daruratnya secara keseluruhan. Berdasarkan hitungan rumusan realisasi dan capaian diatas maka didapat angka realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 125%. Hal

ini

tentunya

dapat

dicapai

dengan

terintegrasinya seluruh instansi penanggulangan bencana daerah

Kabupaten

Aceh

Barat

Daya

seperti

Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNI, POLRI, SAR, PMI, RAPI, TAGANA serta tenaga Swadaya /sukarelawan /instansi penanggulangan bencana lainnya yang tentunya didukung oleh sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang tersedia pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat diselenggarakan serta tetap menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dan masyarakat terutama pada masa tanggap LAKIP


2015

H a l a m a n | 79 darurat. Dengan menganut azas “setiap warga negara wajib mendapatkan

perlindungan

akibat

bencana

dari

pemerintah” maka Pemerintah daerah beserta masyarakat serta

instansi/organisasi

lainnya

segera

memberikan

bantuan masa panik berupa sandang, pangan sebagai kebutuhan dasar pada korban bencana serta tindakantindakan darurat lainnya yang dianggap perlu segera dilakukan seperti perbaikan sarana dan prasarana umum vital lainnya guna untuk normalnya kembali kehidupan masyarakat pasca bencana. Guna untuk lebih optimalnya kembali

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

di

daerah, kedepan perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sumberdaya baik personil maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam penanggulangan bencana, selain itu

paradigma

lama

penanggulangan

bencana

yakni

penanganan darurat bencana dewasa ini telah dialihkan dan lebih dititik beratkan pada pemantapan kesiapsiagaan dan pencegahan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan

prioritas

untuk

dapat

lebih

ditingkatkan

dimasa-masa yang akan datang. Sasaran. 3 Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA mencapai ratarata capaian kinerja sebesar 93,67 %

Secara keseluruhan sasaran strategis Terciptanya pemerintah yang

baik

government)

(good

bersih

governance),

berdasarkan

UUPA

dan

berwibawa

memperoleh

skala

(clean

penilaian

SANGAT BAIK Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

LAKIP


2015

H a l a m a n | 80 Tabel III.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA No 3

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA


Hasil audit BPK dengan opini terbaik Menurunnya penyimpangan terhadap anggaran Jumlah Auditor Bersertifikasi Tersedianya Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) online Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah

3.2.

3.3. 3.4.

3.5.

3.6.

TARGET KABUPATEN WTP

WDP

CAPAIAN (%) 71

35%

32%

91

5

5

100

Tersedia

Ada

100

Tersedia

Ada

100

Tersedia

Ada

100

REALISASI

Rata –rata nilai capaian nilai kinerja

93,67

3.2.3. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA adalah: 

Hasil audit BPK dengan opini terbaik, capaian indikator ini

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Aceh

Barat

Daya

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ada 7 (tujuh ) pengecualian yang diberikan oleh BPK-RI untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam

Laporan

6.A/LHP/XVIII.BAC/04/2015

BPK-RI

tanggal

10

Nomor April

2015

sebagai berikut : 1.

Kasbon tahun 2003 s.d 2010 yang belum diselesaikan

2.

Kas dibendahara pengeluaran

3.

Kas dibendahara pengeluaran lainnya

4.

Piutang lainnya

5.

Persediaan

6.

Investasi non permanen LAKIP


2015

H a l a m a n | 81 7.

Aset tetap

Dari tujuh pengeculian dalam opini BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat

Daya sebanyak 5 (lima) pengecualian atau 71%

sudah

ditindak lanjuti melalui MPTG-R yaitu : 1.

Kasbon tahun 2003 s.d 2010

2.

Kas di bendahara pengeluaran

3.

Piutang Lainnya

4.

Investasi non permanen

5.

Aset tetap

Sedangkan

untuk

pengeluaran

penyelesaian

lainnya

dan

Kas

Persediaan

di

bendahara

dalam

proses

penyelesaian. Dalam penyelesaian kedua hal tersebut masih terdapat kendala antara lain : 1.

Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan Keuangan Daerah

2.

Kurangnya

minat

SKPK

dalam

menindaklanjuti

rekomendasi hasil pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu melakukan beberapa hal, yaitu : 1.

Peningkatan

SDM

dalam

pengelolaan

Keuangan

Daerah. 2.

Sosiliasi tentang pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan



Menurunnya Penyimpangan Terhadap Anggaran, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi menurunnya penyimpangan terhadap anggaran

=

= =

(Jumlah Orbik tahun (X)) – (Jumlah Orbik tahun (X-1) ) (Jumlah Orbik tahun (X-1) ) 443 – 653 653

X 100%

X 100%

- 32,16 % ( tanda -, berarti terjadi penurunan

Dan

LAKIP


2015

H a l a m a n | 82 % Capaian menurunnya penyimpangan terhadap anggaran

=

= =


X 100%

32,16 % 35 %

X 100%

91 %

Berdasarkan rumusan diatas dapat di artikan bahwa target pelaksanaan pengawasan terhadap 40 Objek Pemeriksaan tercapai

100% sesuai dengan PKPT tahun

2015. Pada tahun 2014 ada sebanyak 653 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sedangkan pada tahun 2015 terdapat 443 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Objek

Pemeriksaan

penyimpangan

sehingga

terhadap

ada

anggaran

penurunan

sebanyak

210

penyimpangan atau realisasi 32,16% dan 91% capaian dari target yang telah ditetapkan. 

Jumlah Auditor yang Bersertifikasi, Rumusan Realisasi dan capaian Realisasi jumlah auditor yang bersertifikasi

=

Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi + Jumlah auditor baru mendapatkan sertifikasi

=

3 Orang + 2 Orang

=

5 Orang

 Dan % Capaian jumlah auditor yang bersertifikasi

=

= =

Realisasi Target

X 100%

5 Orang 5 Orang

X 100%

100 %

Untuk capaian indikator ini tercapai dengan tingkat pencapaian 100% dimana dari target sebanyak 5 auditor bersertifikasi pada tahun 2015 tercapai 100%. Pada tahun 2014 jumlah auditor yang bersertifikasi sebayak 3 orang LAKIP


2015

H a l a m a n | 83 pada tahun 2015 bertambah 2 orang tenaga auditor yang lulus sehingga sekarang sudah ada 5 tenaga auditor. Dengan adanya tenaga auditor yang bersertifikasi sangat mendukung

fungsi

pemerintahan

yang

memaksimalkan

pengawasan bersih.

fungsi

untuk

Namun

mencapai

demikaian

pengawasan

masih

untuk

memiliki

beberapa kendala antara lain : 1.

Sulitnya

mendapat

kesempatan

untuk

mengikuti

diklat sertifikasi auditor 2.

Biaya yang dibutuhkan sangat besar. Untuk mengatasi kendala yang terjadi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya perlu melakukan beberapa hal antara lain : 1.

Meminta penambahan kuota untuk mengikuti diklat sertifikasi ke PUSBIN BPKP

2. 

Penambahan anggaran untuk Bimtek Auditor.

Tersedianya Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Untuk

capaian

pemerintah

target

Kabupaten

indikator Aceh

kinerja

Barat

tersebut,

Daya

telah

menyediakan 3 (tiga ) buah website yang terdiri dari website ( www.acehbaratdayakab.go.id ) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. dan Website ( www.humas.acehbaratdayakab.go.id ) dikelola langsung oleh bagian humas dan protokol setdaKabupaten Aceh

Barat

Daya.

Sedangkan

website

(

www.jdih.acehbaratdayakab.go.id ) dikelola oleh bagian hukum setdaKabupaten Aceh Barat Daya website ini khusus mempublikasikan Peraturan Bupati dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan utama disediakannya 3 (tiga) website tersebut untuk memudahkan penyebaran informasi dan promosi daerah kepada masyarakat sehingga memperoleh informasi yang aktual tentang kemajuan LAKIP


2015

H a l a m a n | 84 pembangunan daerah. Adapun kendala yang dihadapi dalam

penyebaran

informasi

menggunakan

website

dikarenakan fasilitas internet yang kurang memadai dan kurangnya SDM Pengelola website. Peningkatan sarana dan prasarana serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengelola website sangat diharapkan. Dengan Target tersedia maka capaiannya indikator ini 100%. Tersedianya



(LPSE)

Layanan

online,

Pengadaan

Untuk

efektifitas,transparansi

dan

secara

Elektronik

meningkatkan

efesiensi,

akuntabilitas

pengadaan

barang / jasa yang dilakukan oleh pemerintah maka dibentuklah LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya. LPSE berfungsi sebagai penghubung antara PPK / panitia dengan

penyedia

procurement.

Barang/Jasa

e-procurement

melalui

aplikasi

merupakan

salah

esatu

pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan eprocurement

peluang

untuk

kontak

langsung

antara

penyedia barang/ jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya

serta

dalam

pelaksanaannya

mudah

untuk

melakukan pertanggung jawaban keuangan. Adapun

pelaksanaan

e-procurement

pada

LPSE

Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2013 sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.14 Rekapitulasi Pelaksanaan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya NO

TA

1

2

3

4

5

JUMLAH PAKET LELANG E-PROC 6

1

2013

18

10

20

153

90.650.120.000,00

2

2014

31

10

8

259

247.829.400,000,00

3

2015

38

7

20

282

401.433.211,000,00

JUMLAH PEMBERIAN USER ID ANGGOTA PPK PENYEDIA POKJA

LAKIP

JUMLAH PAGU LELANG E- PROC 7


2015

H a l a m a n | 85 NO

TA

1

2 JUMLAH

3

4

5

JUMLAH PAKET LELANG E-PROC 6

87

27

48

694

JUMLAH PEMBERIAN USER ID ANGGOTA PPK PENYEDIA POKJA

JUMLAH PAGU LELANG E- PROC

739.912.731.000,00

7

Sumber data : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Barat Daya, Tahun 2015

e-procurement merupakan salah satu hal yang amat penting dalam setiap implementasi e- goverment pada hampir

seluruh

pemerintahan.

Namun

dalam

hal

implementasi e-procurement masih banyak kekurangan baik dalam hal pengelolaan, SDM, sarana dan prasarana. Untuk

mengatasi

permasalahan

yang

dihadapi

serta

meningkatkan kualitas pelayanan LPSE diantaranya : 1. Meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna LPSE 2. Meningkatakan kualitas LPSE dari tahap basic menjadi advanced 3. Meningkatkan/mengikuti standarisasi LPSE menuju ISO Standar 4. Mengembangkan infrasruktur LPSE 5. Menjalankan/membuat SOP LPSE yang memadai 6. Meningkatkan SDM pengelola LPSE secara kompeten, handal dan profesional. Keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan eprocurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa sangat didorong oleh komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program program inovatif

dan

dukungan

sumber

daya

manusia

yang

berkualitas dipayungi dasar hukum yang kuat serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Target indikator tersedia dapat terpenuhi dengan capaian 100%. 

Tersedianya Buku Berita Daerah dan Lembaran Daerah, Berita daerah merupakan kumpulan peraturan Bupati LAKIP


2015

H a l a m a n | 86 sedangkan lembaran daerah kumpulan dari qanun yang telah disahkan. Untuk memudahkan para SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mematuhi peraturan daerah, maka Bagian Hukum setdaKabupaten Aceh Barat Daya membukukan semua Peraturan Bupati dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya dan membagikan kepada semua SKPK. Adapun untuk tahun 2015 buku berita daerah telah di cetak sebanyak 24 (dua puluh empat) buku sedangkan untuk lembaran daerah telah dicetak sebanyak 840 ( delapan ratus empat puluh) buku yang merupakan kumpulan dari 14 (empat belas ) qanun yang telah ditetapkan. Dengan adanya buku berita daerah dan lembaran daerah target tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah dapat terealisasi dengan capaian 100%. Manfaat buku berita daerah ini mengenal dan mentaati peraturan yang ada

sesuai dengan apa yang

diamanatkan oleh berita daerah dan lembaran daerah tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran. 4 Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 97,5 % Secara

keseluruhan

sasaran

strategis

Terciptanya

sosial

budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam memiliki skala penilaian

SANGAT

BAIK.

Pencapaian

Kinerja

Sasaran

strategis

tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel III.15 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam No 4

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam

TARGET KABUPATEN


4.2.

Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffa (%) Cakupan TPA Aktif (%)

LAKIP

50% 95%

REALISASI

CAPAIAN (%)

84%

168

100%

102


2015



TARGET KABUPATEN 100%


4.4.

Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pasantren (%) Cakupan Peningkatan ZIS (%)

96,22%

CAPAIAN (%) 96,22

60,02%

120

REALISASI

55%

Rata-rata nilai capaian kinerja

97,5

3.2.4. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam adalah : 

Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffah (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan penegakan syariat islam secara kaffa

=

= =

(Jumlah pelanggaran tahun(X)) – (Jumlah pelanggaran tahun (X-1) ) (Jumlah pelanggaran tahun (X-1) ) 31 – 204 204

X 100%

X 100%

- 84,80% ( tanda -, berarti terjadi penurunan

Dan % Capaian cakupan penegakan syariat islam secara kaffah

=

= =


X 100%

84,80% 80%

X 100%

106 %

Penegakan Syariat Islam Secara Kaffah di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015 telah menampakkan hasil yang bagus dengan menurunnya tingkat pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam yang tertangani Tahun 2014 – 2015 dapat di lihat dari Tabel di bawah ini :

LAKIP


2015

H a l a m a n | 88 Tabel III.16 Jenis dan Jumlah Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2015

No

Jenis Pelanggaran Syariat

2014 Jumlah Jumlah Pelanggaran Pelanggaran Syariat tertangani

Pelanggaran Qanun Syariat Islam No.11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Pelanggaran Qanun Syariat Islam No.14 Tahun 2002 tentang Khalwat Jumlah

1.

2.

2015 Jumlah Jumlah Pelanggaran Pelanggaran Syariat tertangani

191

191

22

22

13

13

9

9

204

204

31

31

Sumber : Dinas Syariat Islam Tahun 2015

Dari tabel diatas dan didasari oleh rumusan realisasi dan capaian kinerja maka didapat realisasi indikator sebesar 84% dan capaian dari indikator setelah dibagi target memperoleh hasil 106%. 

Cakupan TPA Aktif (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan TPA aktif

= = =

Jumlah TPA Aktif Jumlah TPA Keseluruhan 409 TPA 409 TPA

X 100%


X 100%

100 % 98 %

X 100%

X 100%

100 %

Dan % Capaian cakupan TPA aktif

=

= =

102%

Tabel dibawah ini menggambarkan jumlah TPA dan TPA Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 89 Tabel III.17 TPA Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kecamatan

Babahrot Kuala Batee Jeumpa Susoh Blangpidie Setia Tangan-Tangan Manggeng Lembah Sabil Total

Jumlah Desa Definit/ Desa Persiapan 13 21 13 28 20 6 13 19 11 144

Jumlah TPA Aktif

Jumlah TPA Keseluruhan

59 52 36 70 49 18 45 49 31 409

59 52 36 70 49 18 45 49 31 409

Jumlah Santri 2.495 2.107 1.335 2.490 2.317 828 1.809 1.683 1.254 16.732

Sumber : Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Tahun 2015

Jumlah

Taman

Pengajian

Al-Quran

(TPA)

Aktif

di

Kabupaten Aceh Barat Daya di Tahun 2015 sebanyak 409 TPA dengan Jumlah Desa 144, jumlah desa ini termasuk desa definitif dan desa persiapan dengan Jumlah Santri 16.732 Orang, berdasarkan rumusan Realisasi dan capaian diatas didapat nilai realisasi indikator sebesar 100% dan capaian 102%. 

Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pasantren (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan pemberdayaan dayah dan pasantren

=

= =

Jumlah dayah dan pasantren yang terbantu Jumlah seluruh dayah dan pasantren 51 dayah/pasantren 53 dayah/pasantren

X 100%

X 100%

96,22 %

Dan % Capaian cakupan pemberdayaan dayah dan pasantren

=

= =


X 100%

96,22 % 100 %

X 100%

96,22 %

Pada tahun 2015 terjadi penambahan 2 (dua) buah dayah/pasantren yang terdapat di kecamatan setia dan tangantangan sehingga pencapain bantuan untuk dayah LAKIP


2015

H a l a m a n | 90 oleh badan Pembinaan pendidikan dayah tidak tercapai sebagaimana yang telah ditargetkan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel III.18 Jumlah Dayah/ Pasantren yang Terbantu di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

No

Kecamatan

Jumlah dayah/ Pasantren

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Babahrot B Kuala Batee Jeumpa a Susoh n Blangpidie Setia t Tangan-Tangan Manggeng u Lembah Sabil

8 10 5 2 6 5 7 7 3

8 10 5 2 6 4 6 7 3

1.006 905 300 359 916 159 557 541 667

Pimpinan Dayah/ Guru Pasantren 74 84 42 34 66 34 53 58 44

53

51

5.410

489

a Total

Jumlah dayah/ Pasantren

Jumlah santri

Jenis Bantuan Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri Asrama Santri

n yang diberikan pada tahun 2015 dalam bentuk sarana dan prasarana

khususnya

asrama

untuk

para

Santri.

Dayah/Pesantren yang terbantu berjumlah 51 (lima puluh satu)

Dayah/Pesantren

dari

53

(lima

puluh

tiga)

Dayah/Pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya atau realisasi dan capaian indikator kinerja 96,22 % sebagaimana yang ditunjukan oleh rumusan diatas.



Cakupan Peningkatan ZIS (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi peningkatan ZIS

=

= =

(Jumlah penerimaan ZIS tahun(X)) – (Jumlah penerimaan ZIS tahun (X-1) ) (Jumlah penerimaan ZIS tahun (X-1) ) Rp. 2.920.979.133,44 - Rp. 1.825.298.165,-. Rp. 1.825.298.165,-.

X 100%

X 100%

60,02 %

Dan

% Capaian peningkatan ZIS

LAKIP

=



X 100%

2015

H a l a m a n | 91 60,02% 55 %

= =

X 100%

109 %

Peningkatan ZIS Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2014 – 2015 dapat di lihat dari tabel dibawah ini : Tabel III.19 Besaran peneriman Zakat, Infaq dan Sadaqah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Tahun 2014 Jumlah Tahun 2015 Zakat 1.335.392.092 2.448.346.737,14 Infaq 489.906.073 472.272.396 Sadakah 360.000 Total 1.825.298.165 2.920.979.133,44 Sumber : Data Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan rumusan realisasi dan capaian dapat dilihat ZIS tahun 2015 meningkat yaitu dengan nilai Rp 2.920.979.133,44,- di bandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1.825.298.165,-.. Realisasai Indikator Cakupan Peningkatan

Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 meningkat sebesar Rp 1.095.680.968,44,atau 60.02% dan capaian indikator kinerja sebesar 109%. Sasaran. 5 Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat mencapai ratarata capaian kinerja sebesar 89,26 % Secara

keseluruhan

sasaran

strategis

Meningkatnya

produktivitas perekonomian rakyat memiliki skala penilaian TINGGI. Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel III.20 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat No 5

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat

INDIKATOR KINERJA 5.1 5.2. 5.3.

Cakupan Koperasi Aktif(%) Cakupan Koperasi sehat (%) Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)

LAKIP

TARGET KABUPATEN 55

52,91

CAPAIAN (%) 96,2

15

12,69

84,6

25

15,09

60,36

REALISASI


2015




Produktivitas Padi Per Hektare (Ton) 5.5. Produktivitas Hasil Perikanan (Ton) Rata-rata nilai capaian kinerja

TARGET KABUPATEN 7 21.474

7,41

CAPAIAN (%) 105,86

12.922,52

60,17

REALISASI

3.2.5. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat adalah :  Cakupan Koperasi Aktif (%) dan Cakupan Koperasi Sehat (%), Rumusan Realisasi dan capaian koperasi aktif % Realisasi cakupan koperasi aktif

= = =

Jumlah koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi 100 koperasi 189 koperasi

X 100% X 100%

52,91%

Dan % Capaian cakupan koperasi aktif

=

= =


X 100%

52,91% 55%

X 100%

96,22 %

Rumusan Realisasi dan capaian koperasi sehat % Capaian cakupan koperasi sehat

= = =

Jumlah koperasi sehat Jumlah seluruh koperasi 24 koperasi sehat 189 koperasi

X 100% X 100%

12,70%

Dan % Capaian cakupan koperasi sehat

=

= =


X 100%

12,70% 15 %

X 100%

84,67%

Pada tahun 2015, jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 189 koperasi, dengan komposisi 100 koperasi aktif dan 24 Koperasi Sehat, dari jumlah tersebut koperasi yang telah LAKIP


2015

H a l a m a n | 93 melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 18 jenis koperasi yang tersebar di 9 kecamatan, seperti : KUD, KPRI, Koperta, KSU, Koperbun, Kopontren, Koperkan, Koppas, Kopkar, Kopernak, Kopinkra, Kopwan, Kopermas, Kop.Pensiunan, Kop.Angkutan, KSP, Kop. Pertambangan dan lain-lain. Dari uraian diatas, maka jumlah cakupan koperasi aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 52,91% dengan

persentase

realisasinya

96,22%,

sedangkan

capaian untuk koperasi sehat 12,70% dengan persentase capaian realisasi 84,67%. 

Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi pertumbuhan usaha mikro dan kecil

= (Jumlah UKM (X)) – (Jumlah UKM (X-1) ) X 100% (Jumlah UKM (X-1) ) 122 UKM – 106 UKM = X 100% 106 UKM =

15,09%

Dan % Capaian peningkatan ZIS

=

= =


X 100%

15,09 % 25 %

X 100%

60,36 %

Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil yang tercatat

pada

Koperasi

Dinas

Kabupaten

Perindustrian, Aceh

Barat

Perdagangan Daya

tahun

dan 2014

sebanyak 106 Usaha Kecil Menengah (UKM), tahun 2015 sebanyak 122 UKM. Bidang usaha yang dijalankan oleh Usaha Kecil Menengah diantara : Jahit, bengkel, pangkas dan kuliner. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil terjadi penambahan

LAKIP


2015

H a l a m a n | 94 16 UKM, maka realisasi dari Cakupan ini sebesar 15,09% dengan capaian 60,36%. 

Produktivitas Padi Per Hektare, keberhasilan sektor Pertanian di Aceh Barat Daya dapat dijadikan contoh oleh Kabupaten lain di Indonesia, sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel III.21 Luas Lahan dan Hasil Panen per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2015 Luas Lahan (Ha) 1. Babahrot 1.085 2. Kuala Batee 2.151 3. Jeumpa 1.306 4. Susoh 1.168 5. Blangpidie 836 6. Setia 1.148 7. Tangan-Tangan 1.700 8. Manggeng 1.232 9. Lembah Sabil 587 Rata –rata per Hektare (Ton)

No

Kecamatan

Hasil Panen per Hektare (Ton) 2014 2015 5,24 6,65 6,51 6,82 6,45 6,88 6,73 7,12 7,77 8,26 6,89 7,25 6,63 8,30 7,82 8,08 7,11 7,29 6,79 7,41

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keberhasilan pada sektor ini merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan

dengan

terus

melakukan

upaya-upaya

perbaikan bidang pertanian, diantaranya dengan terus mempertahankan sistem tanam serentak yang merupakan faktor penentu keberhasilan peningkatan hasil panen petani dengan rata-rata produktivitas padi per hektare mencapai 7,41 Ton/Ha untuk 1(satu) kali musim tanam. Bila dilihat dari tabel III.20, maka kecamatan Blangpidie merupakan kecamatan penghasil padi terbesar dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan produktifitas sebanyak 8,26 ton rata–rata per hektar.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 95 Foto III.1 Kegiatan Panen Raya Bupati Aceh Barat Daya beserta MUSPIDA di Desa Lhong Tarok Kec. Blangpidie

Dari penjelasan di atas maka Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan salah satu kabupaten Swasembada pangan harus dipertahankan karena sektor pertanian salah satu sumber mata pencaharian terbesar yang mampu menyerap dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

Produktivitas

Hasil

Perikanan,

produktivitas

hasil

perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015 terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2014 baik untuk perikanan air tawar maupun perikanan laut.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 96 Tabel III.22 Produktifitas hasil perikanan darat/tawar dan laut Per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Produktifitas perikanan darat/tawar (Ton) 2014 2015 39,03 36,07 48,76 50,71 20,24 21,05 35,60 37,03 29,94 31,13 29,15 30,32 32,72 34,03 42,95 47,06 82,81 34,12 313,50 326,04

Kecamatan Babahrot Kuala Batee Jeumpa Susoh Blangpidie Setia Tangan-Tangan Manggeng Lembah Sabil Total Jumlah

Produktifitas perikanan laut (Ton) 2014 2015 375,48 383,74 6.054,30 6.175,39 513,76 526,61 1.082,64 1.107,54 3.756,24 3.838,88 551,63 564,32 12.334,06 12.596,48

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah hasil produksi perikanan air tawar pada tahun 2014 sebesar 313,50 ton dan capaian tahun 2015 sebesar 326,04 ton sehingga terjadi peningkatan sebesar 4% atau 12,54 ton, pada produktivitas perikanan laut tahun 2015 sebesar 12.596,48 ton juga terjadi peningkatan sebesar 2,13 % atau

262,42

ton

dari

capaian

tahun

2014

sebesar

12.334,06 ton. Kenaikan produktivitas hasil perikanan budidaya ini dikarenakan adanya dukungan peningkatan sarana

dan

prasarana

keselurahan

budidaya

produktifitas

hasil

perikanan.

Secara

perikanan

sebesar

12.922,52 Ton. Sasaran. 6 Meningkatnya pendapatan masyarakat mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % Secara keseluruhan sasaran strategis Meningkatnya pendapatan masyarakat memiliki skala penilaian SANGAT BAIK.

Pencapaian

Kinerja pada Sasaran ini diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

LAKIP


2015

H a l a m a n | 97 Tabel III.23 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat No 6

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Meningkatnya pendapatan masyarakat


Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan 6.3. Cakupan Lahan Pertanian yang dapat teraliri oleh irigasi (%) Rata-rata nilai capaian kinerja

TARGET KABUPATEN 4,00

100

4,00

CAPAIAN (%) 100

100

100

REALISASI

100

3.2.6. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat adalah : 

Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan

Ikan,

Indikator

keberhasilannya

bertambahnya sarana tangkap ikan.

adalah

Pada tahun 2014

rasio perbandingan antara jumlah sarana tangkap ikan < 7 GT dengan jumlah nelayan adalah 3.944 : 747 sebesar 0,18 atau sekitar 1 : 6

sedangkan pada tahun 2015 tidak

mengalami perubahan yang siginifikan yaitu 3.956 : 766 sebesar 0,194 atau sekitar 1 : 5. Rasio perbandingan antara jumlah sarana tangkap ikan > 7 GT dengan jumlah petani pada tahun 2014 adalah 3944 : 55 sebesar 0,014 atau sekitar 1 : 71 , sedangkan capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan pada alat tangkap sehingga jumlah perbandingan 3956 : 58 sebesar 0,015 atau sekitar 1 : 68 . Dengan semakin moderen adanya alat tangkap yang dimiliki, maka para nelayan pun semakin leluasa mencari dan meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga dapat menambah/meningkatkan pendapatannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pada tahun 2015 rasio nelayan terhadap sarana tangkap 3956 : 824 sebesar 4,00 atau 1 : 4, dengan pengertian 1 (satu) alat tangkap untuk 4 (empat) nelayan. LAKIP


2015

H a l a m a n | 98 

Cakupan Lahan Pertanian yang dapat teraliri oleh irigasi

(%),

capaian

indikator

kinerja

ini

tercapai

sepenuhnya atau 100%, dari luas lahan pertanian 11.178 Ha seluruhnya dapat teraliri oleh aliran irigasi yang ada di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015. Sasaran. 7 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa)mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 22,29 % Secara keseluruhan Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa) SANGAT RENDAH, Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel III.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan Masyarakat (Mahasiswa) No 7

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat)

INDIKATOR KINERJA 7 .1.

TARGET KABUPATEN

REALISASI

CAPAIAN (%)

0,20

0,05

22,29

Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/pro fesionalisme PNS (%)


22,29

3.2.7. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya

kualitas

dan

keahlian

SDM

Aparatur

pemerintah dan masyarakat adalah : 

Cakupan

Dana

APBK

untuk

peningkatan/

profesionalisme PNS (%) Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan dana APBK

= = =

LAKIP

Jumlah Dana Peningkatan SDM Aparatur Jumlah Dana APBK Rp. 486.136.000,Rp. 1.038.642.540.647,-

X 100% X 100%

0,05%


2015

H a l a m a n | 99 Dan % Capaian cakupan dana APBK

=


X 100%

=

0,05 % 0,20 %

X 100%

=

22,29 %

Dari kedua rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa masih minimnya alokasi dana untuk peningkatan profesionalisme aparatur Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015 hanya 0,05% dari jumlah keseluruhan alokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, sedangkan persentase cakupan dana sebesar 22,29 %. Adapun alokasi anggaran tersebut untuk peningkatan profesionalisme aparatur meliputi bantuan yang diberikan kepada PNS yang sedang mengikuti tugas belajar, praja IPDN dan PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan.

Rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti peningkatan profesionalisme aparatur dalam tahun 2015 yaitu : PNS tugas belajar sebanyak 16 orang, bantuan praja IPDN sebanyak 8 orang dan PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 3 orang. Sedangkan pada tahun 2014 PNS tugas belajar sebanyak 35 orang, bantuan praja IPDN sebanyak 10 orang dan PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 4 orang. Sasaran. 8 Meningkatkan kualitas kinerja sebesar 84,01 %

Secara

keseluruhan

penyelenggaraan

Meningkatkan

pendidikan

kualitas

capaian

penyelenggaraan

pendidikan TINGGI, Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

LAKIP


2015

H a l a m a n | 100 Tabel III.25 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan No 8

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

96,51

CAPAIAN (%) 96,51

100 100

100 53,95

100 53,95

100 100

89,28 92,55

89,28 92,55

100

54,54

54,54

MTS/

80 80

89,22 92,55

111,53 115,68

SMK/

80

66,29

82,86

UNAS

80

56,41

70,51

UNAS

80

56,25

70,31

UNAS

80

56,30

70,40


% Angka Melek Huruf % Angka Kelulusan Rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

8.2. 8.3.

8.4. 8.5.

TARGET KABUPATEN 100

APK SD/MI/ PAKET A APK SMP / MTS / PAKET B APK SMA / SMK /MA /PAKET C APM SD/MI /PAKET A

8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.

APM SMP/ PAKET B APM SMA/ MA/PAKET C Rata-rata Nilai SD/MI Rata-rata Nilai SMP/MT Rata-rata Nilai SMA/ SMK/ MA

REALISASI


84,01

3.2.8. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah : 

Persentase Angka Melek Huruf, Realisasi angka melek huruf Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015 sebesar 96.51% dari 100% yang ditargetkan.

angka ini

mengalami peningkatan sebesar 0.06% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 96.45%. 

Persentase Angka kelulusan, Angka kelulusan tahun 2015

mencapai

dibandingkan

100%

dengan

sesuai

angka

target

kelulusan

capaian 2014

bila

sebesar

93,52%



Rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2015 sebesar 53.95%. Hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% karena masih

LAKIP


2015

H a l a m a n | 101 kurangnya guru berkualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Aceh Barat Daya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini telah

dilakukan

kerjasama

dengan

Perguruan

Tinggi

Negeri. 

APK SD/MI pada tahun 2015 sebesar 89,28%. Pada tahun 2014 sebesar 94.32%. jika dilihat dari capaian tahun 2014 mengalami penurunan, Hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi tentang usia sekolah anak.



APK SMP/MTsN pada tahun 2015 sebesar 92,55%. Pada tahun 2014 sebesar 99,51%. jika dilihat dari capaian tahun 2014 mengalami penurunan, Hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi tentang usia sekolah anak.



APK

SMA/MA

pada

tahun

2015

sebesar

54,54%,

sedangkan pada tahun 2014 sebesar 94,64%. Hal ini menunjukan terjadinya penurunan sebesar 40,10% karena banyaknya lulusan SMP yang melanjutkan ke sekolah SMA luar daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara peningkatan akreditasi sekolah. 

APM SD/MI/PAKET A Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi APM SD/MI/Paket A

=

= =

Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 Tahun 15.667 siswa 17.559 jiwa

X 100%

X 100%

89,22%

Dan % Capaian APM SD/MI/Paket A

LAKIP

=


X 100%

=

89,22%

X 100%


2015

H a l a m a n | 102 80 % =

111,53%

Berdasarkan rumusan diatas pada tahun 2015 dapat diperoleh hasil nilai Angka Partisipasi Murni (APM) pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk jumlah siswa 15.667 orang (angka perkiraan) dari 17.559 jiwa penduduk yang umur 7 – 12 tahun ((angka perkiraan) adalah 89,22% dengan nilai capaian 111,53%. 

APM SMP/MTs/PAKET B Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi APM SMP/MTs/Paket.B

=

= =

Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun dijenjang smp/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 1315 Tahun 8.189 siswa 8.848 jiwa

X 100%

X 100%

92,55%

Dan % Capaian APM SMP/MTs/Paket.B

=

= =


X 100%

92,55% 80 %

X 100%

115,68%

Berdasarkan rumusan diatas pada tahun 2015 dapat diperoleh hasil nilai APM pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk jumlah siswa 8.189 orang (angka perkiraan) dari 8.848 jiwa penduduk yang umur 13 – 15 tahun ((angka perkiraan) adalah 89,22% dengan nilai capaian 111,53%. 

APM SMA/MA/SMK/PAKET C Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi APM SMA/MA/SMK/Paket.C

=

= =

LAKIP

Jumlah siswa usia 16 – 18 Tahun dijenjang SMA/MA/SMK/Paket.C Jumlah penduduk kelompok usia 16 – 18 Tahun 5.633 siswa 8.497 jiwa

X 100%

X 100%

66,29 %


2015

H a l a m a n | 103 Dan % Capaian APM SMA/MA/SMK/Paket.C

=


X 100%

66,29 % 80 %

X 100%

= =

82,86%

Berdasarkan rumusan diatas pada tahun 2015 dapat diperoleh hasil nilai APM pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk jumlah siswa 8.189 orang (angka perkiraan) dari 8.848 jiwa penduduk yang umur 13 – 15 tahun ((angka perkiraan) adalah 89,22% dengan nilai capaian 111,53%.



Rata-rata nilai UN SD/MI pada tahun 2015 sebesar 56,41. Angka ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan kabupaten sebesar 80,00. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka ini adalah dengan melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, atas rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Rata-rata nilai UN SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 56,25.

Angka

ditetapkan

ini

tidak

kabupaten

sesuai

sebesar

dengan 80,00.

target

yang

Upaya

yang

dilakukan untuk meningkatkan angka ini adalah dengan melaksanakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

yang

Kabupaten

bekerjasama

Sukabumi,

atas

dengan

Dinas

rekomendasi

Pendidikan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 56,30. Angka ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

kabupaten

sebesar

80,00.

Upaya

yang

dilakukan untuk meningkatkan angka ini adalah dengan

LAKIP


2015

H a l a m a n | 104 melaksanakan kegiatan Pelatihan Guru Mata Pelajaran dengan narasumber langsung dari Universitas Indonesia.

Sasaran. 9 Meningkatkan kualitas pelayanan dan masyarakat capaian kinerja sebesar 77,76 %

derajat

kesehatan

Secara keseluruhan Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat SEDANG Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel III.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat No 9

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat


Angka Bayi

9.2.

Rasio Posyandu per satuan Balita Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

9.3.

9.4.

9.5.

9.6. 9.7.

9.8.

9.9. 9.10.

LAKIP

Kematian

TARGET KABUPATEN 23/1.000 Kelahiran hidup 3,55/100 balita

REALISASI

CAPAIAN (%) -53,95

100

15/1.000 kelahiran hidup 2/100 balita 71,7

25

23,07

92,28

100

100

100

91

92,3

101,42

100

100

100

90

89

99,89

90

89,95

99,94

100

100

100


56,34 71,7

2015




Cakupan pelayanan anak balita 9.12 Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat 9.13. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam 9.14. Cakupan Desa Siaga Aktif Rata-rata nilai capaian kinerja

TARGET KABUPATEN 92

REALISASI 80,44

CAPAIAN (%) 87,43

70

42,3

70,5

100

-

-

96 Desa

46 Desa

47,91 77,76

3.2.9. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat adalah : 

Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi secara rasio nasional dan daerah adalah 23/1.000 kelahiran hidup, artinya dalam 1.000 kelahiran hidup hanya 23 orang kematian bayi yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah berusaha semaksimal mungkin untuk

menurunkan

tingkat

kematian

bayi

hingga

mencapai angka 15/1.000 kelahiran hidup, maka dapat disimpulkan bahwa angka kematian bayi masih tergolong rendah. Sehubungan Kesehatan

beserta

dengan

hal

jajarannya

di

atas,

telah

maka

Dinas

berupaya

untuk

menurunkan lagi jumlah kematian bayi tersebut, sehingga pada tahun 2015 terdapat 2.695 kelahiran hidup dengan rincian 1.326 laki-laki dan 1.369 perempuan. 

Rasio Posyandu per satuan Balita Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 213 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), jumlah tersebut masih dibawah target LAKIP


2015

H a l a m a n | 106 nasional yaitu sebesar 3,55 pos/100 balita, yang berarti untuk 100 orang balita dilayani oleh 3 unit Posyandu. sehingga di Kabupaten Aceh Barat Daya dari 100 balita yang ada diwilayah tertentu hanya dilayani oleh 1 (satu) Unit Posyandu. 

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

=

Jumlah Desa /Keseluruhan UCI Jumlah seluruh Desa/Kelurahan

X 100%

=

109 Desa UCI 132 desa Definiif + 20 Desa Persiapan

X 100%

=

71,7 %

Dan % Capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

=


X 100%

=

71,7 % 100 %

X 100%

=

Universal

71,7 %

Child

Immunization

(UCI)

adalah

tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (011 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, dari 152 jumlah desa (desa definitf + desa persiapan) dengan angka kelahiran bayi 2.695 jiwa, hanya terdapat 109 desa denga jumlah bayi yang diimunisasi 2.132 Jiwa UCI (71,7%). 

Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan inap, Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap

LAKIP

=

Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap Jumlah seluruh puskesmas


rawat

X 100%

2015

H a l a m a n | 107 3 puskesmas 13 puskesemas

X 100%

=


X 100%

=

23,07 % 25 %

X 100%

= =

23,07 %

Dan % Capaian cakupan puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap

=

92,28 %

Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 13 Puskesmas sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel III.27 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya No

Jumlah Puskesmas

KECAMATAN

1

Babahrot

2

2

Kuala Batee

2

3

Jeumpa

1

4

Susoh

2

5

Blangpidie

1

6

Setia

1

7

Tangan – Tangan

1

8

Manggeng

1

9

Lembah Sabil

1

Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap

13

Total

1

1

1 3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 3 puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap, hal ini dikarenakan masih banyaknya puskesmas yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Puskesmas baru dapat menyelenggarakan rawat inap jika : -

Puskesmas terletak

lebih kurang 20 KM dari rumah

sakit; -

Puskesmas mudah dicapai dgn kenderaan;

-

Jumlah kunjungan Puskesmas minimal 100 orang per hari; LAKIP


2015

H a l a m a n | 108 -

Penduduk wilayah kerja Puskesmas dan penduduk wilayah 3 Puskesmas di sekitarnya minimal 20.000 jiwa per Puskesmas;

-

SDM Yang memadai (Dokter, Bidan, Perawat, dll), bagi dokter yang telah memahami obstetric ginekologi, pediatri dan interne, bagi perawat minimal mengetahui tentang perawatan bedah, kebidanan dan penyakit dalam;

-

Sarana dan Prasarana yang memadai ( ruang operasi, persalinan, kamar jaga perawat);

-

Standar peralatan medis ( Peralatan operasi, obstetric patologis, alat resusitasi, dll) Berdasarkan rumusan realisasi dan capaian maka

dapat diketahui besaran nilai realisasi untuk indikator ini adalah 23,07% dan capaian 92,28%. 

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat sebanyak 5 (lima) kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015, dari 5 (lima) orang tersebut diantaranya 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 (tiga) lainnya adalah perempuan. Seluruh kasus gizi buruk yang terjadi sudah ditangani. Penanganan yang dilakukan yaitu mulai dari pemberian PMT sampai dengan rujukan pada kasus–kasus yang tidak bisa ditangani oleh FKTP (Fasilitas

Kesehatan

Tingkat

Pertama).

Rumus

yang

digunakan untuk mendapatkan persentase ini adalah dengan cara membagikan jumlah kasus yang ditangani dengan kasus yang ditemukan pada tahun yang sama dan dikalikan 100%.

LAKIP


2015

H a l a m a n | 109 

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan kunjungan ibu hamil K4

= = =

Jumlah kunjungan bumil K4 Jumlah sasaran bumil 1tahun 3.160 bumil 3.241 bumil

X 100% X 100%

92,3 %

Dan % Capaian cakupan kunjungan ibu hamil K4

=

= =


X 100%

92,3 % 91 %

X 100%

101,42%

Cakupyang dan kunjungan Ibu Hamil (Bumil) K4 sebesar 92,3 % atau 3.160 orang Bumil dari total jumlah ibu hamil sebanyak 3.241 orang, angka ini termasuk tinggi bila dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 79 % dari 3.323 orang Bumil. Dengan demikian telah terjadinya kenaikan persentase pada capaian ini, karena kinerja bidan desa, bidan koordinator serta pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan yang selalu aktif menjaring para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan dari sejak K1 sampai dengan K4. 

Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani Cakupan komplikasi yang ditangani, seluruh kasus komplikasi kebidanan yang terjadi semuanya ditangani oleh tenaga kesehatan di desa dan di puskesmas. Untuk tahun 2015, cakupan komplikasi yang ditangani adalah sebesar 57% atau 370 kasus dari jumlah perkiraan 648 Komplikasi kebidanan. Persentase ini didapatkan dengan cara membagikan jumlah perkiraan komplikasi kebidanan dengan jumlah ibu hamil dalam kurun waktu tertentu dikalikan

100%.

Perkiraan

komplikasi

kebidanan

ini

didapatkan sesuai JUKNIS yang ada, yaitu sebesar 20% LAKIP


2015

H a l a m a n | 110 dari total jumlah ibu hamil dalam waktu waktu tertentu. Persentase ini tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena factor pembaginya adalah jumlah perkiraan komplikasi,sedangkan untuk seluruh kasus yang terjadi,

para

petugas

dilapangan

telah

melakukan

penanganan untuk semua kasus yang terjadi pada tahun 2015. 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

=

= =

Jumlntah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wil.kerja dalam pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama 2.749 bumil 3.095 bumil

X 100%

X 100%

89%

Dan % Capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

=

% Realisasi % Target 89 % 90 %

= =

Cakupan

X 100%

X 100%

99,89 %

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu sebesar 89%. Persentase ini didapat dari hasil pembagian jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (2.749 bulin) dibagi dengan jumlah ibu bersalin ditahun yang sama (3.095 bulin), dikalikan 100%. Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah karena sebagian ibu hamil tidak melahirkan ditempat/desa yang di tempati, akan tetapi pulang ke tempat orangtua nya, LAKIP


2015

H a l a m a n | 111 sehingga tidak tercatat dalam laporan di desa yang ditempati. Kemudian juga, hal lainnya adalah karena sebagian

dari

ibu

bersalin

ini

masih

mempercayai

persalinan pada dukun kampung, hingga akhirnya mereka lebih memilih bersalin pada dukun kampung tersebut. 

Cakupan Pelayaan Nifas Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan pelayanan nifas

=

= =

Jumlntah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah dalam kurun waktu tertentu 2.781 bumil 3.095 bumil

X 100%

X 100%

89,85%

Dan % Capaian cakupan pelayanan nifas

=

= =


X 100%

89,85 % 90 %

X 100%

99,94 %

Untuk tahun 2015, dari 3095 orang bulin/bufas, hanya

2,781

orang

yang

mendapatkan

pelayanan

kesehatan nifas. Pada dasarnya semua ibu bersalin pasti menjalani masa nifas, namun para ibu bersalin masih mempercayakan perawatan masa nifas nya pada dukun kampong ataupun masiih dilakukan secara tradisional. Hal yang ditakutkan disini adalah apabila ada infeksi pasca bersalin terjadi, maka akan berakibat fatal apabila tidak dilakukan penanganan secara baik. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi akan pentingnya perawatan masa nifas, sehingga para ibu tergerak dan mau memeriksakan kesehatan nya pada tenaga kesehatan. LAKIP


2015

Tabel III.42 RINCAIN REALISASI DAN CAPAIAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB TAHUN 2015 Anggaran 248.512.603.716,00 695.065.000,00

BELANJAN LANGSUNG Realisasi ( Bertambah/Berkurang) Capaian (%) 220.312.322.539,00 -28.200.281.177,00 88,65 625.547.883,00 -69.517.117,00 90,00

9.975.084.030,00 28.574.090.950,00 64.460.997.071,00 220.847.921.460,00 28.182.298.000,00

9.620.700.926,00 25.605.794.556,00 53.979.355.114,00 150.477.318.811,00 8.728.404.988,00

-354.383.104,00 -2.968.296.394,00 -10.481.641.957,00 -70.370.602.649,00 -19.453.893.012,00

96,45 89,61 83,74 68,14 30,97

14.380.000.000,00 4.614.525.000,00

14.221.309.116,00 3.917.598.884,00

-158.690.884,00 -696.926.116,00

98,90 84,90

6 Perhubungan

5.473.202.000,00

4.264.102.892,00

-1.209.099.108,00

77,91

7

4.752.995.975,00

4.335.368.131,00

-417.627.844,00

91,21

1.592.696.000,00 1.525.000.000,00

1.209.096.239,00 1.429.590.168,00

-383.599.761,00 -95.409.832,00

75,92 93,74

1.561.867.750,00

1.540.463.000,00

-21.404.750,00

98,63

2.456.729.380,00

2.328.545.930,00

-128.183.450,00

94,78

1.775.400.000,00

1.757.360.000,00

-18.040.000,00

98,98

590.596.500,00

539.936.400,00

-50.660.100,00

91,42

2.495.000.000,00

2.245.294.800,00

-249.705.200,00

89,99

948.536.000,00

767.242.064,00

-181.293.936,00

80,89

5.336.938.000,00

4.870.701.626,00

-466.236.374,00

91,26

No

URUSAN WAJIB

1 Pendidikan

2 Kesehatan 3 Pekerjaan Umum

4 Perumahaan 5 Perencanaan Pembangunan

8 9

10

11 12 13 14 15

SKPK Dinas Pendidikan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Dinas Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana dan Keluarga Badan Pemberdayaan Masyarakat, Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Menengah dan Usaha Kecil Menengah Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

No

URUSAN WAJIB

16 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

17 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPK Dinas Pekerjaan Umum

Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Dinas Pendapatan Inspektorat Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil Sekretariat Kecamatan Manggeng Sekretariat Kecamatan Tangan-tangan Sekretariat Kecamatan Setia Sekretariat Kecamatan Blangpidie Sekretariat Kecamatan Jeumpa Sekretariat Kecamatan Susoh Sekretariat Kecamatan Kuala Batee Sekretariat Kecamatan Babahrot Dinas Syariat Islam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sekretariat Baitul Mal Sekretariat KORPRI Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan

18 Komunikasi dan Informatika

Sekretariat Daerah

19 Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Total

Anggaran 100.000.000,00

BELANJAN LANGSUNG Realisasi ( Bertambah/Berkurang) Capaian (%) 99.500.000,00 -500.000,00 99,50

32.902.315.400,00 9.305.968.000,00

26.873.102.733,00 8.966.725.543,00

-6.029.212.667,00 -339.242.457,00

81,68 96,35

5.487.840.580,00

4.491.724.853,00

-996.115.727,00

81,85

2.097.164.000,00 2.489.120.700,00 448.919.100,00 542.469.000,00 458.237.500,00 608.995.000,00 416.594.000,00 438.613.818,00 358.634.500,00 572.276.000,00 497.289.090,00 5.836.982.500,00 584.800.000,00 533.192.000,00 954.036.000,00

1.790.760.985,00 2.047.076.599,00 409.092.688,00 522.069.450,00 421.217.950,00 590.060.731,00 414.754.200,00 427.109.857,00 334.591.000,00 537.936.958,00 452.709.750,00 5.647.799.169,00 540.300.361,00 446.547.925,00 873.276.031,00

-306.403.015,00 -442.044.101,00 -39.826.412,00 -20.399.550,00 -37.019.550,00 -18.934.269,00 -1.839.800,00 -11.503.961,00 -24.043.500,00 -34.339.042,00 -44.579.340,00 -189.183.331,00 -44.499.639,00 -86.644.075,00 -80.759.969,00

85,39 82,24 91,13 96,24 91,92 96,89 99,56 97,38 93,30 94,00 91,04 96,76 92,39 83,75 91,53

4.727.359.760,00 339.480.000,00 3.030.840.240,00

3.596.998.833,00 244.263.782,00 2.625.862.819,00

-1.130.360.927,00 -95.216.218,00 -404.977.421,00

76,09 71,95 86,64

4.045.883.231,00

3.549.044.196,00

-496.839.035,00

87,72

1.682.200.000,00

1.453.729.250,00

-228.470.750,00

86,42

640.450.000,00

611.105.812,00

-29.344.188,00

95,42

727.851.207.251,00

580.743.415.542,00

-147.107.791.709,00

79,79

Tabel III.43 RINCAIN REALISASI DAN CAPAIAN BELANJA LANGSUNG URUSAN PIIIHAN TAHUN 2015 No

URUSAN PILIHAN

1 Pertanian

2 Kehutanan 3 Energi dan Sumberdaya Mineral 4 Pariwisata 5 Kelautan dan Perikanan 6 Perdagangan 7 Perindustrian

SKPK Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Total

Anggaran 35.152.794.358,00 3.480.580.000,00

BELANJAN LANGSUNG Realisasi ( Bertambah/Berkurang) Capaian (%) 32.783.946.365,00 -2.368.847.993,00 93,26 3.093.129.534,00 -387.450.466,00 88,87

6.853.870.939,00 3.824.974.700,00 6.597.231.000,00 80.000.000,00

6.108.982.000,00 3.536.372.957,00 6.250.720.513,00 75.887.400,00

-744.888.939,00 -288.601.743,00 -346.510.487,00 -4.112.600,00

89,13 92,45 94,75 94,86

16.160.817.229,00 9.759.750.675,00

13.838.234.554,00 8.708.992.199,00

-2.322.582.675,00 -1.050.758.476,00

85,63 89,23

4.167.653.641,00

4.074.531.428,00

-93.122.213,00

97,77

86.077.672.542,00

78.470.796.950,00

-7.606.875.592,00

91,16

Tabel III.44 RINCIAN REALISASI DAN CAPAIAN PROGRAM PER MISI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No 1

Misi Misi. 1 Melakukan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Bersih Dan Berwibawa (Clean Government) Berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Rata - Rata Capaian 79,08%

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Anggaran 763.647.116,00

Realisasi 533.630.294,00

(Bertambah/berkurang) (230.016.822,00)

Capaian (%) 69,88

Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Program peningkatan kapasitas kelembagaan Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

340.160.000,00 1.056.811.000 85.000.000 80.000.000 1.056.811.000 162.489.000 197.500.000 1.679.000.000

288.007.000,00 924.023.850 52.280.750 61.116.400 924.023.850 120.383.500 184.963.900 1.462.373.000

(52.153.000,00) (132.787.150,00) (32.719.250,00) (18.883.600,00) (132.787.150,00) (42.105.500,00) (12.536.100,00) (216.627.000,00)

84,67 87,44 61,51 76,40 87,44 74,09 93,65 87,10

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanan lapangan

609.100.000 1.486.867.750 30.000.000 295.000.000

387.620.350 1.466.133.000 29.667.000 267.052.000

(221.479.650,00) (20.734.750,00) (333.000,00) (27.948.000,00)

63,64 98,61 98,89 90,53

Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

1.170.400.000

981.315.500

(189.084.500,00)

83,84

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

30.000.000

29.550.000

(450.000,00)

98,50

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

43.020.000

39.794.000

(3.226.000,00)

92,50

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

539.832.000

524.619.460

(15.212.540,00)

97,18

Program penanggulangan bencana Program tanggap darurat sarana dan prasarana Program rekontruksi sarana dan prasarana umum Program bantuan masa panik dan pengumpulan dana sosial

513.385.000 875.592.625 19.201.485.000 100.000.000

423.423.800 841.304.780 28.912.000 97.553.900

(89.961.200,00) (34.287.845,00) (19.172.573.000,00) (2.446.100,00)

82,48 96,08 0,15 97,55

239.880.000

207.795.200

(32.084.800,00)

86,62

1.296.073.000

1.020.730.500

(275.342.500,00)

78,76

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

114.760.000

91.089.644

(23.670.356,00)

79,37

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

114.760.000

91.089.644

(23.670.356,00)

79,37

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningktan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

No

Misi

Program Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Anggaran 165.243.000

Realisasi 137.402.400


Capaian (%) 83,15

1.029.323.464

859.284.533

(170.038.931,00)

83,48

592.050.000 483.000.000

41.991.000 354.748.000

(550.059.000,00) (128.252.000,00)

7,09 73,45

Program bina hukum syari’at islam Program pengembangan sumber daya syari’at islam

310.000.000 3.938.690.000

286.659.250 3.854.110.000

(23.340.750,00) (84.580.000,00)

92,47 97,85

Program pembinaan lembaga sosial keagamaan Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

50.000.000 2.541.773.000

37.036.000 2.517.285.500

(12.964.000,00) (24.487.500,00)

74,07 99,04

Program pembangunan sarana dan prasarana dayah

5.051.436.500

4.825.332.800

(226.103.700,00)

95,52

Program sumber daya keagamaan Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan

1.769.461.000 60.000.000

1.699.906.524 59.053.000

(69.554.476,00) (947.000,00)

96,07 98,42

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

4.042.433.760 1.661.200.000

2.971.160.860 1.646.360.000

(1.071.272.900,00) (14.840.000,00)

73,50 99,11

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

114.200.000

111.000.000

(3.200.000,00)

97,20

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

833.987.000

780.239.832

(53.747.168,00)

93,56

22.212.475.300

21.753.771.398

(458.703.902,00)

97,93

Pogram pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan sistem penyuluh perikanan

70.000.000 30.000.000

62.392.750 29.744.000

(7.607.250,00) (256.000,00)

89,13 99,15

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

300.000.000

28.025.000

(271.975.000,00)

9,34

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

170.300.000

137.673.000

(32.627.000,00)

80,84

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

973.950.000

936.105.338

(37.844.662,00)

96,11

Program prencanaan, pembangunan dan pengembangan perikanan

4.827.776.956

4.328.916.050

(498.860.906,00)

89,67

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.661.200.000

1.646.360.000

(14.840.000,00)

99,11

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

366.574.000 8.586.144.273

315.296.450 6.984.182.546

(51.277.550,00) (1.601.961.727,00)

86,01 81,34

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program kerjasama informasi dan mass media Program penataan peraturan perundang – undangan 2

3

MISI. 2 Menerapkan Nilai – Nilai Keagamaan Secara Terpadu Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat, Sosial Dan Budaya Yang Berlandaskan Syariat B5Islam Rata - Rata Capaian 90,87%

MISI. 3 Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan Rata - Rata Capaian 82,56%

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

No

4

5

Misi

MISI. 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rata - Rata Capaian 67,36% MISI. 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rata Rata Capaian 76,86%

Program Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong




Capaian (%) 36,93

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

28.849.304.655

24.265.149.736

(4.584.154.919,00)

84,11

Program kerjasama pembangunan Program pendidikan kedinasan

608.860.000 96.636.000

495.334.450 44.250.000

(113.525.550,00) (52.386.000,00)

81,35 45,79

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

936.200.400

832.622.390

(103.578.010,00)

88,94

Program pendidikan anak usia dini Program wajib belaja pendidikan dasar Sembilan tahun

3.293.091.569 23.944.283.671

2.886.566.800 18.514.809.519

(406.524.769,00) (5.429.474.152,00)

87,66 77,32

Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program pendidikan luar biasa Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

20.584.095.000 72.060.000 135.000.000 161.681.357

15.659.466.551 45.338.000 99.000.000 109.246.550

(4.924.628.449,00) (26.722.000,00) (36.000.000,00) (52.434.807,00)

76,08 62,92 73,33 67,57

841.017.500 193.000.500 10.000.000

512.737.500 84.600.500 10.000.000

(328.280.000,00) (108.400.000,00) -

60,97 43,83 100,00

40.000.000

26.480.000

(13.520.000,00)

66,20

230.000.000 1.567.278.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000

213.104.840 1.555.178.017 40.983.000 16.126.000 20.000.000

(16.895.160,00) (12.099.983,00) (9.017.000,00) (3.874.000,00) -

92,65 99,23 81,97 80,63 100,00

120.000.000 170.300.000

77.324.267 82.800.522

(42.675.733,00) (87.499.478,00)

64,44 48,62

7.692.293.000

7.027.715.164

(664.577.836,00)

91,36

11.060.000.000

9.308.803.492

(1.751.196.508,00)

84,17

10.000.000

7.824.000

(2.176.000,00)

78,24

Program manajemen pelayanan pendidikan Program peningkatan SMK bisa Program peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun Program manajemen pelayanan pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program regulasi layanan kesehatan

No 6

7

Misi MISI. 6 MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Rata - Rata Capaian 90,22%

MISI. 7 Mengembangkan wawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif Rata - Rata Capaian 75,95%

Program Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)




Capaian (%) 93,56

1.763.770.000

1.549.575.600

(214.194.400,00)

87,86

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

995.229.000

984.968.000

(10.261.000,00)

98,97

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

180.200.000

161.715.000

(18.485.000,00)

89,74

Program peningkatan dan pengembagan pengelolaan keuagan daerah

748.900.000

606.485.000

(142.415.000,00)

80,98

131.002.771.905

86.346.571.722

(44.656.200.183,00)

65,91

300.000.000

213.040.882

(86.959.118,00)

71,01

9.538.750.675

8.673.803.199

(864.947.476,00)

90,93

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Total Rata - Rata Capaian

80,63

H a l a m a n | 135

BAB IV PENUTUP Berdasarkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015, secara umum Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Enam belas sasaran dan tujuh puluh empat indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan kriteria sangat baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsi-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam belas sasaran, disimpulkan bahwa 5 sasaran (98,23%) tercapai dengan Kriteria Sangat Baik, 2 sasaran

(86,64%) tercapai dengan Kriteria Tinggi, 2 sasaran

(72,55%)

tercapai dengan Kriteria Sedang, 2 sasaran (62,79%) tercapai dengan Kriteria Rendah dan 5 sasaran (20,15%) tercapai dengan Kriteria Sangat Rendah. Dengan demikian masih terdapat beberapa sasaran Indikator kinerja yang capaian kinerjanya sangat rendah sesuai dengan yang diharapkan.

H a l a m a n | 136 Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Sasaran indikator kinerja yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017, dan khususnya untuk tahun 2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran indikator ditetapkan,

kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah kami

mengakui

semata-mata

karena

kelemahan

dan

ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

LAKIP


2015

KATA PENGANTAR. H a l a m a n I

Recommend Documents