KATA PENGANTAR. H a l a m a n i

Halaman |i

KATA PENGANTAR Universitas Brawijaya (UB) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2008. Seiring dengan meningkatnya pendapatan dan belanja yang signifikan, pada tahun 2012 realisai pendapatan UB mencapai angka lebih dari 1 Triliun Rupiah. Dengan besarnya dana yang dikelola, dibutuhkan sebuah mekanisme pengawasan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam peraturan, bahwa setiap Satuan Kerja yang menjadi BLU wajib memiliki Dewan Pengawas. Dewan Pengawas tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian untuk melakukan fungsi pengawasan di unit yang dimiliki. Dewan Pengawas di UB telah dibentuk pada tanggal 7 Mei 2012 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/P/2012. Dengan keluarnya SK tersebut, Dewan Pengawas UB mulai aktif melakukan tugas. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Dewan Pengawas UB telah menyusun Laporan Dewan Pengawas Tahun 2014 untuk tahun anggaran 2013. Laporan yang disusun merupakan laporan tertulis yang berisi penilaian tentang pengelolaan BLU oleh Pengelola BLU dengan cara membandingkan kriteria dalam Renstra 2011-2015, Rencana Bisnis dan Anggaran 2013, dan peraturan terkait dengan pelaksanaannya. Akhirnya, kami berharap semoga dengan laporan Dewan Pengawas 2013 ini dapat memberikan gambaran pengawasan yang telah dilakukan di tahun 2013. Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Malang, 6 Februari 2014 Dewan Pengawas UB Ketua,

Prof. Dr. Ir. Latief Abadi, MS. NIP. 19550821 198002 1 002 Anggota: 1. 2. 3. 4.

Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM. (Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud) Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc. (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang) Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak. (Universitas Brawijaya) Prof. Masruchin Ruba’i, SH., MS. (Universitas Brawijaya)

H a l a m a n | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i DAFTAR ISI............................................................................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1 a.

Latar belakang ............................................................................................................................. 1

b.

Maksud dan Tujuan Pengawasan ............................................................................................... 2

c.

Batasan Ruang Lingkup Pengawasan .......................................................................................... 3

BAB II PENJELASAN KONDISI BLU TAHUN 2012 ...................................................................................... 4 a.

Kondisi Layanan .......................................................................................................................... 4

b.

Kondisi Keuangan ........................................................................................................................ 7

c.

Organisasi dan SDM .................................................................................................................... 8

d.

Sarana dan Prasarana ............................................................................................................... 14

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2012 ...................................................... 17 a.

Daftar Kegiatan Pengawasan selama periode pengawasan ..................................................... 17

b.

Materi dan Hasil Pengawasan ................................................................................................... 20

c.

Penilaian Kinerja ....................................................................................................................... 23

d.

Penilaiain Ketaatan atas Peraturan ........................................................................................... 24

e.

Penilaian atas tindak lanjut Hasil Pengawasan Sebelumnya .................................................... 25

BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................................................ 27 a.

Simpulan ................................................................................................................................... 27

b.

Rekomendasi ............................................................................................................................. 27

LAMPIRAN ............................................................................................................................................. 28 a.

NOTULEN RAPAT ....................................................................................................................... 28

b.

Website Dewan Pengawas UB .................................................................................................. 58

H a l a m a n | iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Dewan Pengawas UB dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/P/2012 pada tanggal 7 Mei 2012 dengan anggota yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas UB dibentuk dengan tugas dan fungsi untuk pertama, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU. Kedua, melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU. Ketiga, mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU. Keempat, memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU dan kelima memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU. Ruang lingkup pengawasan untuk tahun 2013 adalah Pelaksanaan Rencana Stratgi Bisnis 2009-2013, Pelaksanaan RBA Tahun Anggaran 2013, dan Penyusunan RBA Tahun Anggaran 2014. Penilaian kinerja yang dilakukan adalah penilaian Kinerja Pelayanan, Kinerja Keuangan, Kinerja SDM, Kinerja Sarana dan Prasarana. Untuk kondisi layanan, pada tahun 2013 memiliki 179 prodi dimana jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2012 yaitu 153 prodi. Jumlah mahasiswa pada tahun 2013 sebanyak 61.231, lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu 52.376 orang. Rata-rata IPK pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 IPK rata-rata UB adalah 3,28 dan 2012 adalah 3,27. Untuk kondisi keuangan, pada tahun 2013 pendapatan UB adalah sebesar Rp1.070.149.311.138 dengan belanja sebesar Rp1.060.331.562.761. Jumlah pendapatan tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2012 dimana jumlah pendapatan tahun 2012 adalah sebesar Rp1.080.444.053.385 namun belanja meningkat tajam dimana belanja tahun 2012 adalah sebesar dan belanja sebesar Rp803.712.542.836. Struktur Organisasi yang diterapkan UB adalah struktur organisasi yang dikembangkan dari organisasi pada saat UB diajukan untuk menjadi BLU. Saat ini, struktur organisasi tersebut sedang diusulkan agar dapat dituangkan didalam Statuta UB. Pada sisi SDM, jumlah dosen yang dimiliki sebanyak 1.965 orang. Idealnya dengan jumlah mahasiswa sebanyak disebutkan diatas , jumlah dosen UB untuk eksakta adalah sebanyak 2.341 orang dimana 1.510 orang adalah dosen eksakta dan 831 orang adalah dosen sosial. Untuk kebutuhan administrasi, saat ini UB memiliki 2017 orang meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu 1.669 orang. Saat ini, jumlah pegawai administrasi dengan status PNS adalah sebanyak 928 orang dan non PNS 1.089 orang. Kegiatan pengawasan dilaksanakan mulai Januari 2013 sampai dengan akhir Desember 2013. Dengan laporan ini, UB telah menyusun 3 laporan Dewan Pengawas yaitu laporan tahun 2012, semester 1 2013 dan tahunan 2013.

Halaman |1

BAB I PENDAHULUAN a. Latar belakang Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, terletak di Kota Malang-Jawa Timur dan telah berperan aktif dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Didirikan pada tahun 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi sebelum diubah statusnya menjadi Universitas Negeri melalui Ketetapan Menteri Pendidikan No. 1 tanggal 5 Januari 1963. Universitas Brawijaya mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Telah banyak jalinan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Prestasi tingkat nasional dan tingkat internasional telah diraih Universitas Brawijaya selama ini. Universitas Brawijaya dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Diharapkan pada masa mendatang, Universitas Brawijaya akan menjadi entrepreneurial university yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Asia bahkan Dunia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia. Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi Universitas Brawijaya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan diperoleh melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pola pengelolaan keuangan BLU universitas diberikan keleluasaan untuk menggali dan menggunakan sumberdaya keuangan yang bersumber dari hasil pelayanan. Diantara keleluasaan tersebut meliputi keleluasaan dalam melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dan dapat menggunakan secara langsung hasil penerimaan fungsional tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara. Keleluasaan tersebut dilatar belakangi gagasan agar proses pelayanan pendidikan dapat berjalan lancar dan universitas mampu tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan dan mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan kebebeasan yang diberikan, perlu dibentuk sebuah pengendalian melalui pengawasan sesuai dengan yang diamanatkan peraturan dimana setiap BLU wajib mempunyai Dewan Pengawas BLU. Universitas Brawijaya yang telah menjadi BLU sejak tahun 2008 telah memiliki Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/P/2012 pada tanggal 7 Mei 2012 dengan anggota yang terdiri dari:

Halaman |2 a. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H, DFM (Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud) b. Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc (Kanwil DJP Jawa Timur III, Malang) c. Prof. Dr. Ir. A. Latief Abadi, MS. d. Prof. Dr. Bambang Poernomosidi, S.E.Ak., MBA. e. Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S. Dewan Pengawas yang dibentuk tersebet berdasarkan Statuta yang diajukan mempunyai tugas dan fungsi untuk: a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU; b. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU; d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU; e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan Maksud dan tujuan utama adanya Dewan Pengawas adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sisi objek, maksud dan tujuan pengawasan tersebut lebih rinci adalah untuk: a. Meningkatkan kinerja pelayanan dari satu periode ke periode berikutnya. b. Meningkatkan tranparansi, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. c. Meningkatkan dankualitas SDM melalui kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. d. Meningkatkan efektifitas pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendukung BLU Dilihat dari sisi subjek, maksud dan tujuan pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Mengawasi agar kegiatan pengeluaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan renstra dan RBA

b.

Mengawasi agar pengelolaan pendapatan dan belanja berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c.

Mengawasi agar pengelolaan hutrang dan piutang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d.

Mengawasi agar pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman |3

c. Batasan Ruang Lingkup Pengawasan Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Universitas Brawijaya dibagi menjadi 3 yaitu: a. Penilaian RBA, Renstra dan pelaksanaanya yaitu: 1.

Pelaksanaan Rencana Stratgi Bisnis 2009-2013

2.

Pelaksanaan RBA Tahun Anggaran 2013

3.

Penyusunan RBA Tahun Anggaran 2014

b. Penilaian kinerja operasional yang terbagi dalam bidang: 1. Kinerja Pelayanan 2. Kinerja Keuangan 3. Kinerja SDM 4. Kinerja Sarana dan Prasarana c. Penilaian terhadap kepatuhan pada peraturan perundangan secara khusu pada BLU

Halaman |4

BAB II PENJELASAN KONDISI BLU TAHUN 2012 a. Kondisi Layanan Layaknya sebuah universitas layanan utama yang diberikan adalah pendidikan. Dimana untuk tahun 2013 UB memiliki 179 prodi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya yaitu sebanyak 143 prodi. Meningkatnya jumlah prodi tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah hampir di seluruh prodi. Salah satunya yaitu jenjang diploma IV dan profesi yang sebelumnya tidak ada, pada tahun 2013 telah bertambah sebanyak masing-masing 4 prodi, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut: Jumlah Prodi UB No Program Studi / Jenjang

2012

2013

1

Diploma III

14

14

2

Diploma IV

0

4

3

Sarjana (S-1)

69

74

4

Spesialis (Sp-1)

17

20

5

Magister (S-2)

37

43

6

Doktor (S-3)

16

20

7

Profesi

-

4

153

179

Jumlah

Dengan meningkatnya jumlah prodi tersebut, jumlah mahasiswa pun meningkat secara signifikan. Hal ini dapat ditunjukan melalui perbandingan jumlah pada tahun 2012 sebanyak 52.376 mahasiswa dan pada tahun 2013 sebanyak 61.231 mahasiswa seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut: Jumlah mahasiswa No Jenjang Strata 1 Diploma (S-0) 2 Sarjana (S-1) 3 Spesialis (Sp-1) 4 Magister (S-2) 5 Doktor (S-3) Jumlah

2012 1.007 15.392 72 756 303 17.530

2013 716 14.452 71 882 326 16.447

Tingginya jumlah mahasiswa tersebut terkait erat dengan tren peningkatan jumlah mahasiswa baru yang diterima. Terbukti dari lima tahun sebelumnya hingga saat ini, peningkatan jumlah mahasiswa baru yang diterima telah mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut dapat lihat dalam tabel berikut ini: Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru No 1 2

Jenjang Strata Diploma (S-0) Sarjana (S-1)

2009 245 7.001

2010 308 9.950

2011 303 11.934

2012 1.007 15.392

2013 716 14.452

Halaman |5 No Jenjang Strata 3 Spesialis (Sp-1) 4 Magister (S-2) 5 Doktor (S-3) Jumlah

2009 105 701 336 8.388

2010 53 724 290 11.325

2011 57 710 349 13.353

2012 72 756 303 17.530

2013 71 882 326 16.447

Dengan semakin tingginya jumlah mahasiswa baru yang diterima UB, tidak berarti tes kualitas penerimaan menurun. Meningkatnya jumlah penerimaan mahasiswa baru berjalan seimbang dengan semakin tingginya jumlah peminat. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini: No

Fakultas

Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Fakultas Pertanian Fakultas Peternakan Fakultas Teknik Fakultas Kedokteran Fakultas Perikanan Dan Ilmu 8 Kelautan 9 Fakultas MIPA 10 Fakultas Teknik Pertanian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 11 Politik 12 Fakultas Ilmu Budaya 13 Program Kedokteran Hewan Program Teknologi Informasi 14 dan Ilmu Komputer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7

Peminat 2012 4.138 15.489 11.180 4.921 1.403 14.435 26.166

2013 6.957 24.214 22.418 12.365 3.361 27.032 37.382

Diterima 2012 2013 1.039 740 1.904 1.244 2.876 2.137 2.796 1.892 844 804 2.478 1.865 1.566 1.178

Daftar Ulang 2012 2013 724 610 1.143 997 1.923 1.678 1.399 1.345 478 592 1.705 1.545 1.057 979

4.154

10.146

2.668

2.161

1.493

1.495

5.366 5.405

9.187 13.160

1.071 1.726

728 1.168

744 970

567 894

11.979

20.719

2.189

1.797

1.420

1.391

5.907 1.130

10.127 2.100

1.703 366

1.161 229

1.093 229

896 177

8.273

17.056

1.626

1.656

1.014

1.227

119.946 216.224 24.852 18.760 15.392 14.393

Dilihat dari sisi rata-rata IPK S1, terjadi kenaikan rata-rata IPK untuk Fakultas Ilmu Administrasi, Pertanian, Peternakan, Teknik, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Teknologi Pertanian, dan Ilmu Budaya. Sedangkan kenaikan tertinggi diraih oleh Fakultas Pertanian dengan IPK S1 3,20 ditahun 2012, menjadi 3,31 ditahun 2013. Penurunan tingkat rata-rata IPK S1 juga terjadi di beberapa fakultas, lagi-lagi penurunan terbesar terjadi pada Fakultas Kedokteran yang sebelumnya 3,36 ditahun 2012 menjadi 3,32 ditahun 2013. Jika dihitung rata-rata, rata-rata IPK S1 untuk tahun 2012 adalah 3,27 dan 3,28 untuk tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: Rata-rata IPK S1 No

Fakultas

2012

2013

1

Fakultas Hukum

3,24

3,24

2

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

3,34

3,32

3

Fakultas Ilmu Administrasi

3,36

3,37

4

Fakultas Pertanian

3,2

3,31

5

Fakultas Peternakan

3,03

3,13

Halaman |6 No

Fakultas

2012

2013

6

Fakultas Teknik

3,22

3,32

7

Fakultas Kedokteran

3,36

3,32

8

Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan

3,23

3,24

9

Fakultas MIPA

3,2

3,19

10

Fakultas Teknologi Pertanian

3,14

3,24

11

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

3,32

3,31

12

Fakultas Ilmu Budaya

3,31

3,36

13

Program Kedokteran Hewan

*

3,41

14

Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

3,57

3,11

3,27

3,28

Rata-rata

Kenaikan rata-rata IPK S1 juga diikuti oleh perbaikan rata-rata lama studi S1 dimana pada tahun 2012 adalah 4,59 menjadi 4,52 pada tahun 2013. Jangka waktu studi terlama terjadi pada Fakultas Teknik yaitu selama 4,82 tahun dan tercepat 4,2 tahun yag diraih oleh Fakultas Ilmu Administrasi. Rata-rata Lama Studi S1 No

Fakultas

2012

2013

1

Fakultas Hukum

4,1

4,37

2


4,36

4,69

3


4,31

4,2

4

Fakultas Pertanian

4,76

4,43

5

Fakultas Peternakan

5,64

4,77

6

Fakultas Teknik

4,59

4,82

7

Fakultas Kedokteran

5,04

3,72

8


4,63

4,74

9

Fakultas MIPA

4,49

4,3

10


4,42

4,39

11


4,77

4,79

12


4,2

4,32

13


*

4,27

14


4,39

5,51

4,59

4,52

Rata-rata

Ditinjau dari sisi penelitian UB, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, jumlah penelitian yang dilakukan adalah sebanyak 177 penelitian dengan jumlah dosen yang terlibat sebanyak 524 orang. Untuk tahun 2013, jumlah penelitian yang dilakukan mencapai jumlah 275 penelitian dengan jumlah dosen terlibat sebanyak 878 orang. Rincian penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Halaman |7 Jumlah Penelitian 2012 *)

2013

No

Jenis Penelitian

Jumlah Usulan

Jumlah Penelitian

Dosen Terlibat

Jumlah Usulan

Jumlah Penelitian

Dosen Terlibat

I

DIKTI

323

151

420

360

254

799

II

Ristek Deptan / Kementerian Pertanian Kerjasama Instansi pemerintah

11

1

3

6

2

5

III IV

Jumlah

323

26

104

18

18

71

177

524

395

275

878

Peningkatan jumlah penelitian ini diikuti pula dengan jumlah peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari perbandingan tahun 2012 dan 2013 yaitu 39 judul untuk jumlah pengabdian masyarakat dengan 116 orang untuk jumlah dosen yang terlibat. Sedangkan di tahun 2013 jumlah pengabdian mencapai 92 judul dengan dosen yang terlibat sebanyak 202 orang. Rincian pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat 2012 *) Jumlah Jumlah Usulan PPM 78 10

No

Jenis Penelitian

I

DIKTI

II III

LIPI Kerjasama Instansi pemerintah/swasta Nasional dan Internasional

Jumlah

Dosen Terlibat 36

2013 Jumlah Usulan 61

Jumlah PPM 43

Dosen Terlibat 126

10

4 25

12 68

9 45

4 45

12 64

80

39

116

115

92

202

b. Kondisi Keuangan Pendapatan UB Pendapatan UB meningkat tajam dari tahun ke tahun namun hal tersebut tidak berlaku untuk tahun 2013 dimana terjadi penurunan pendapatan. Penurunan tersebut dikarenakan dana beasiswa yang dulunya dikelola oleh masing-masing universitas (termasuk Brawijaya) ditahun 2013 dikelola langsung oleh DIKTI. Selain itu, terjadi penuruan pendapatan pada hibah karena hibah baru dicairkan diakhir tahun sehingga proses untuk pertanggungjawaban keuangan dana tersebut sulit dilakukan. Berdasarkan Laporan Aktivitas, rincian pendapatan UB adalah sebagai berikut: No

Jenis Pendapatan

1

Jasa Layanan

2

Realisasi 2013 (Rp)

Naik / Turun 2012 (Rp)

Rp

%

506.589.465.681

507.053.335.413

-463.869.732

-0,09%

Hibah

564.043.500

2.262.535.175

-1.698.491.675

-75,07%

3

APBN

426.213.664.324

475.793.144.478

-49.579.480.154

-10,42%

4

Lainnya

136.782.137.633

95.335.038.319

41.447.099.314

43,48%

1.070.149.311.138 1.080.444.053.385

-10.294.742.247

-0,95%

Jumlah

Halaman |8 Biaya UB Terjadi peningkatan biaya yang tajam ditahun 2013 dimana kenaikan tersebut sebesar 26,48% dari sebelumnya Rp 803.712.542.836 menjadi Rp 1.016.559.683.294 ditahun 2013. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan biaya lainnya sebesar 385,31% dimana sebelumnya ditahun 2012 sebesar Rp54.002.056.707 menjadi sebesar Rp262.079.943.937 ditahun 2013. Peningkatan biaya lainnya terjadi karena pada tahun 2012, perhitungan penyusutan aset menggunakan kebijakan akuntansi yang disusun UB namun ditahun 2013 perhitungan penyusutan aset mengikuti hasil yang tertera didalam aplikasi SIMAK BMN. No

Realisasi Biaya

Jenis Biaya

2013

Naik / Turun 2012

Rp

%

1 Layanan

445.418.822.378

406.084.945.199

39.333.877.179

9,69%

2 Umum dan Administrasi

309.060.916.979

343.625.540.930

-34.564.623.951

-10,06%

3 Lainnya Jumlah

262.079.943.937 1.016.559.683.294

54.002.056.707 208.077.887.230 385,31% 803.712.542.836 212.847.140.458

26,48%

Berdasarkan tabel biaya pendapatan dan biaya, terjadi penurunan surplus sebesar 81%. Surplus ditahun 2012 adalah sebesar Rp276.731.510.549 dan ditahun 2013 sebesar Rp53.589.627.844. Belanja UB Dari sisi belanja yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, belanja UB tahun 2012 sebesar Rp1.106.327.694.729 yang terbagi kedalam belanja pegawai belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial sedangkan ditahun 2013 adalah sebesar Rp1.060.331.562.761. Terjadi penurunan sebesar 4,19% yang diakibatkan pengalihan pengelolaan dana beasiswa yang sebelumnya dikelola dimasing-masing universitas tahun 2013 dikelola langsung oleh DIKTI. Realisasi Belanja UB Tahun 2012 No

Jenis Belanja

Realisasi Belanja 2013

Naik / Turun 2012

Rp

%

1 Pegawai

187.425.396.744

177.361.983.132

10.063.413.612

5,67%

2 Barang

538.595.092.881

518.674.287.519

19.920.805.362

3,84%

3 Moda

334.017.073.136

376.076.635.901

-42.059.562.765

-11,18%

294.000.000

34.641.000.000

-34.347.000.000

-99,15%

1.060.331.562.761

1.106.753.906.552

-46.422.343.791

-4,19%

4 Bantuan Sosial Jumlah

c. Organisasi dan SDM Semakin besar sebuah organisasi maka semakin berkembang pula struktur organisasi yang diterapkan, hal itulah yang saat ini terjadi pada UB. Berdasarkan Dokumen Organisasi dan Tata Kelola no. 0125/0/93 tahun 1993, struktur organisasi UB adalah sebagai berikut:

Halaman |9

H a l a m a n | 10 Namun seiring dengan semakin berkembangnya UB maka struktur organisasi pun mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah biro, yang semula berjumlah tiga biro menjadi empat biro. Keempat biro tersebut adalah Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama, Biro Administrasi Kemahasiswaan, Biro Administrasi Umum & Kepegawaian, dan Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan. Selain itu berubahnya status UB menjadi PK BLU juga melahirkan bagian-bagian baru di lingkup UB. Untuk fungsi pengawasan di tingkat universitas lahirlah Satuan Pengawasan Internal (SPI). Untuk pengawasan mutu dan kualitas universitas maka dibentuklah Pusat Jaminan Mutu (PJM). Untuk pengawasan kualitas program alih jenjang, maka dibentuklah Pascasarjana. Dan yang lebih penting lagi, untuk perwakilan pengawasan pemerintah dan masyarakat maka diangkatlah Dewan Pengawas. Sedangkan untuk posisi Dewan Penyantun kini telah digantikan dengan Dewan Pertimbangan dan Senat Universitas. Bagian yang baru dalam hal lainnya yaitu Unit bisnis. Unit bisnis ini dibentuk Dalam rangka kemandirian keuangan. Di dalam struktur organisasi, unit bisnis tersebut masuk didalam Unit Khusus bersama dengan Program Vokasi dan Sekolah. Untuk mendukung operasional universitas, dari unsur penunjang akademik maka dibentuklah unit-unit berikut ini, antara lain yaitu perpustakaan, Lab pendukung, Unit Layanan Pengadaan dan lain-lain. Dari sisi fakultas, saat ini UB memiliki 12 Fakultas ditambah dengan dua Program yang akan menjadi Fakultas (PKH & PTIIK). Dari sekian banyak perubahan tersebut maka disusunlah Struktur Organisasi UB sebagai berikut:

H a l a m a n | 11 Struktur Organisasi tersebut telah diajukan ke Kementerian sejak tahun 2012 tetapi sampai dengan saat ini masih belum disahkan. Akan tetapi struktur tersebut telah diterapkan oleh UB, dikarenakan semakin beragamnya kebutuhan dan tanggung jawab yang harus diemban. Sedangkan struktur yang sebelumnya dinilai sudah tidak lagi ideal sehingga tidak mungkin lagi untuk tetap diterapkan. Dilihat dari sisi SDM, saat ini UB memilki 1965 Dosen yang terdiri dari 1438 Dosen PNS dan 527 Dosen Non PNS. Dengan rincian 363 dosen bergelar S1, 50 dosen bergelar spesialis, 1.134 dosen bergelar S2 dan 418 bergelar S3. Untuk Dosen PNS dengan gelar Guru Besar sebanyak 137 dosen dan tersebar di seluruh fakultas. Jika dibandingkan tahun lalu jumlah keseluruhan dosen tahun ini meningkat. Namun jika dihitung dari sisi PNS jumlah total dosen PNS UB justru sebaliknya. Didorong dengan meningkatnya jumlah peminat dan mahasiswa baru yang diterima serta menurunnya jumlah dosen PNS, UB mengambil kebijakan untuk menambah kuota penerimaan dosen Non PNS melalui seleksi mandiri. Sedangkan dilihat dari gelar pendidikan hampir seluruhnya mengalami peningkatan kecuali untuk gelar spesialis. Secara rinci, gambaran perkembangan dosen UB dapat dilihat pada tabel berikut ini: Jumlah Dosen UB No

Fakultas

1

2012

2013

PNS

Non PNS

PNS

Non PNS

Fakultas Hukum

89

15

85

17

2


146

21

143

37

3


116

15

116

33

4

Fakultas Pertanian

138

10

136

32

5

Fakultas Peternakan

84

2

82

-

6

Fakultas Teknik

238

80

225

57

7

Fakultas Kedokteran

196

102

192

101

8


96

32

96

33

9

Fakultas MIPA

178

10

159

-

10


74

22

78

40

11


40

36

41

58

12


50

45

51

44

13


2

3

2

18

14


-

-

-

34

15

Program Vokasi

-

7

32

12

16

Kantor Pusat (MKU)

-

5

-

11

Jumlah

1,447

405

1,438

527

Jumlah Total

1,852

1,965

Jenjang Pendidikan Dosen UB No

Fakultas

1

Fakultas Hukum

2012

2013

S1

Sp1

S2

S3

S1

Sp1

S2

S3

18

2

67

17

15

1

69

17

H a l a m a n | 12 No

Fakultas

2

2012

2013

S1

Sp1

S2

S3

S1

Sp1

S2

S3


29

-

86

52

23

-

106

51

3


14

-

80

37

14

-

98

37

4

Fakultas Pertanian

21

-

61

66

34

-

70

64

5

Fakultas Peternakan

8

-

40

38

6

-

39

37

6

Fakultas Teknik

41

-

236

41

19

-

219

44

7

Fakultas Kedokteran Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA

44

85

131

38

121

45

87

40

46

-

54

28

32

-

67

30

29

-

97

62

17

-

76

66

Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Budaya

25

-

52

19

23

-

75

20

11

-

62

3

13

-

81

5

39

-

52

4

23

-

67

5

-

2

3

-

7

4

9

-

14

50

2

15

Program Kedokteran Hewan Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Program Vokasi

1

-

6

-

1

11

16

Kantor Pusat (MKU)

-

-

5

-

1

10

326

89

1,032

405

363

8 9 10 11 12 13 14

Jumlah Jumlah Total

1,852

50

1,134

418

1,965

Jenjang Jabatan Fungsional Dosen PNS No

Fakultas

2012

2013

1

Tenaga Pengajar

122

119

2

Asisten Ahli

356

370

3

Lektor

402

400

4

Lektor Kepala

429

412

5

Guru Besar

138

137

1,447

1,438

Jumlah

Jika dihitung perbandingan antara rasio dosen dan mahasiswa UB saat ini, maka kita akan mendapat gambaran perkembangan jumlah dosen dan mahasiswa UB sebagai berikut: Rasio Dosen : Mahasiswa

No

Rasio Dosen dengan Mahasiswa

1

Fakultas Eksakta

2012

2013

Dosen

Mahasiswa

Rasio

Dosen

Mahasiswa

168

5.317

82

2.179

a.

Fakultas Pertanian

148

4.527

b.

Fakultas Peternakan

86

1.834

c.

Fakultas Teknik

318

5.697

282

6.520

d.

Fakultas Kedokteran

298

4.610

293

5.110

1 : 21

Rasio

1 : 24

H a l a m a n | 13

No

2

2012

Rasio Dosen dengan Mahasiswa dan

Ilmu

2013

Dosen

Mahasiswa

128

Rasio

Dosen

Mahasiswa

3.806

129

4.855

e.

Fakultas Perikanan Kelautan

f.

Fakultas MIPA

188

2.471

159

2.600

g.


96

3.108

118

3.612

Jumlah

1.262

26.053

1.231

30.193

Rasio

Fakultas Sosial a.

Fakultas Hukum

104

2.820

102

3.083

b.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

167

4.823

180

5.316

c.


131

6.227

149

7.174

d.


76

4.715

99

5.661

e.


95

3.162

95

3.699

Jumlah

573

21.747

625

24.933

Total

1.835

47.800

1.856

55.126

1 : 38

1 : 40

* Dalam tabel ini belum termasuk dosen dan mahasiswa untuk PKH, PTIIK, Vokasi, Pascasarjana, dan dosen MKU

Pada tabel tersebut, rasio dosen untuk fakultas eksakta adalah 1:24. Sedangkan untuk fakultas sosial adalah 1:40. Berdasarkan rasio tersebut, jumlah dosen UB belum memenuhi kebutuhan yang sesuai. Dimana untuk eksakta, rasio yang ditetapkan oleh BAN PT adalah 1:20 dan sosial adalah 1:30. Dengan demikian jumlah dosen ideal untuk fakultas eksakta adalah 1.510 dosen dan sosial 831 orang sehingga total jumlah ideal dosen UB yang seharusnya adalah 2.341 dosen. Untuk staf administrasi, jumlah pegawai yang dimiliki UB saat ini adalah sebanyak 2.017 orang. Terdiri dari 928 PNS dan 1.089 Non PNS. Dengan jenjang pendidikan sebagai berikut SMA sebanyak 1085 orang, Diploma sebanyak 284 orang, Sarjana sebanyak 607 orang, dan master sebanyak 41 orang. Sama seperti perkembangan jumlah mahasiswa baru yang diterima dan jumlah dosen, jumlah staf administrasi pun mengalami peningkatan secara keseluruhan. Diiringi dengan jumlah PNS yang menurun akibat pensiun, maka UB menambah kuota staf administrasi melalui seleksi mandiri. Inilah mengapa jumlah staf administrasi meningkat dibandingkan tahun lalu. Sedangkan dilihat dari jenjang pendidikan, jenjang SMA meraih tingkat kenaikan jumlah tertinggi dibanding jenjang pendidikan yang lain. Tetapi untuk jenjang pendidikan diploma justru terjadi sebaliknya. Rincian perkembangan jumlah pegawai administrasi dari tahun 2012 dan 2013 tersebut terlihat pada tabel berikut ini: Jumlah Pegawai Administrasi UB No

Fakultas

1

2012

2013

PNS

Non PNS

PNS

Non PNS

Kantor Pusat

346

350

319

515

2

Fakultas Hukum

34

10

31

22

3

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

71

32

66

31


Fakultas

4

2012

2013

PNS

Non PNS

PNS

Non PNS


53

15

49

31

5

Fakultas Pertanian

76

17

70

-

6

Fakultas Peternakan

40

1

38

16

7

Fakultas Teknik

79

47

74

84

8

Fakultas Kedokteran

77

119

73

213

9

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

44

9

44

17

10

Fakultas MIPA

75

14

73

18

11


43

27

42

34

12

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

15

34

16

49

13


14

22

14

18

14


5

6

13

15


6

13

16

Program Vokasi

7

15

928

1,089

Jumlah

972

Jumlah Total

697 1,669

2,017

Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan No Fakultas 1 SMA 2 DIP/SM 3 Sarjana 4 Magister 5 Doktor Jumlah

2012 825 364 450 30 1,669

2013 1,085 284 607 41 2,017

d. Sarana dan Prasarana Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Universitas Brawijaya terus memacu diri untuk memperbaiki sarana dan prasarana baik secara akademik maupun non akademik. Saat ini lahan yang dimiliki UB seluas 2.213.420 ha. Dari luas tanah tersebut 609.709 ha terletak di dalam Kota Malang dan merupakan wilayah utama kegiatan universitas. Lahan kampus lainnya terdapat di Jakarta dan Kediri dengan masing-masing luas 900 ha dan 230.000ha. selain itu ada pula beberapa lahan laboratorium, percobaan, dan makam di Provinsi Jawa Timur di luar Kota Malang, yaitu di Sumber Sekar-Dau Kab. Malang, Tegalweru Kc. Dau Kab. Malang, Kalisongo-Dau (Puncak Dieng), Cangar (Batu), Dadap Rejo (Batu), Ngijo (Karangploso), Donowarih (Karangploso), Sukaharjo, Pucang Songo (Pakis), Kromengan (kab. Malang), Sumberpasir (Tumpang), Jatimulyo (Lowokwaru), Tambakrejo (Sendang Biru) dan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan sisanya, yaitu lahan percobaan untuk bidang pertanian seluas 87,3 HA terletak di Lampung. Berikut daftar terperinci mengenai data lahan kepemilikan UB:

H a l a m a n | 15

Data Kepemilikan Lahan Tahun 2013 No

Lokasi

1

Kampus Jl. Veteran

2013 Luas (m2) 494.138

3

Merjosari, Lowokwaru

30.700

4

Sumber Sekar, Dau

6.666

5

Tegalweru, Dau

1.541

6

Kalisongo, Dau (Puncak Dieng)

79.784

7

Cangar, Batu

142.690

8

Dadaprejo, Batu

5.844

9

Ngijo-Karangploso

13.901

10

Donowarih, Karangploso (Makam)

24.896

11

Sukaharjo

3.363

12

Pucang Songo (Pakis)

1.359

13

Kromengan

157.106

14

Sumberpasir, Tumpang

11.440

15

Jatimulyo, Lowokwaru (Soekarno-Hatta)

66.496

16

Tambakrejo, Sendang Biru

1.100

17

Probolinggo, Jawa Timur

49.661

18

Lampung

873.400

19

Mojolangu, Malang Kota

18.435

20

Kampus Jakarta*

900

21

Kampus Kediri**

230.000 2.213.420

Jumlah Keterangan: * Sewa **dalam proses

Saat ini, UB memiliki bangunan seluas 272.639,28 m2 dimana 158.372,87 m2 digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan sisanya 114.266,41 m2 digunakan untuk penunjang sarana dan prasarana. Fasilitas pendidikan tersebut seperti ruang kuliah, laboratorium, ruang administrasi, ruang dosen, perpustakaan dan ruang seminar. Sarana penunjang yang dimaksudkan adalah untuk unitas, guesthouse, Griya Brawijaya dan lain-lain. Lebih rinci luas bangunan UB adalah sebagai berikut: Luas Bangunan UB 2013 No Nama Ruang 1

Fasilitas Pendidikan a. Ruang Kuliah b. Ruang Laboratorium (Praktikum,Bengkel,Komputer) c. Ruang Administrasi d. Ruang Dosen/R. Tunggu

Luas (m2)

Persentase

36.963,38 68.094,08 14.129,14 21.074,47

13,56% 24,98% 5,18% 7,73%

H a l a m a n | 16 No Nama Ruang

Luas (m2)

Persentase

e. Perpustakaan/R. Baca 5.435,47 1,99% f. Ruang Seminar (Sidang,Aula,Diskusi) 12.676,33 4,65% 2 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Mahasiswa a. Unitas & Olah Raga, Gazebo 12.671,54 4,65% b. Hall/Koridor/Loby/Teras/Balkon 53.015,56 19,45% c. KM/WC/Urinoir/Tempat Wudhu 6.129,09 2,25% d. Pos Jaga/Pos Satpam 298,32 0,11% e. Parkir 10.019,07 3,67% f. Tangga/R. Panel 10.343,83 3,79% g. Kantin/Dapur/Pantry 4.789,04 1,76% h. Tempat Ibadah (Masjid/Musholla) 1.868,68 0,69% i. Garasi/R. Sopir 883,10 0,32% j. Gudang 4.356,25 1,60% k. Genset 272,35 0,10% l. Guest House 3.491,33 1,28% m. Bak penampungan air 88,00 0,03% n. Control Room/Help Desk 43,13 0,02% o. R. Child Care/Audio Video/SAC/SCS/Reserve 266,54 0,10% p. Griya Brawijaya A-D 5.730,58 2,10% Jumlah 272.639,28 100,00% Berdasarkan laporan Barang Milik Negara UB mengalami peningkatan aset, jumlah aset yang dimiliki per tahun 2013 adalah sebesar Rp 3.521.826.847.131. Peningkatan yang paling signifikan adalah kepemilikan aset tanah yang naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Adapun rincian kepemilikan aset tersebut sebagai berikut: Barang Milik Negara (BMN) untuk Tahun Anggaran 2013 2012 No

Kelompok Barang

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

5

Jalan dan Jembatan

6

Irigasi

7

Jaringan

8

Aset Tetap Dalam Renovasi

9

Aset Tetap Lainnya

10

Aset Tetap yang tidak digunakan Jumlah

2013 Nilai (Rp)

Kuantitas (m2)

Nilai (Rp)

3.615.177

2.004.048.283.949

3.661.444

2.124.648.928.999

188.878

441.080.206.404

194.945

495.371.792.771

788

614.539.202.574

787

798.187.489.238

26.828

29.704.159.219

27.527

37.060.300.269

37

431.530.000

37

431.530.000

166

3.174.907.611

184

3.912.932.111

2

130.256.000

2

130.256.000

163.130

58.274.023.116

176.599

61.243.328.195

579

492.032.510

485

840.289.548

3.995.585

3.151.874.601.383

4.062.010

3.521.826.847.131

Kuantitas (m2)

H a l a m a n | 17

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2012 a. Daftar Kegiatan Pengawasan selama periode pengawasan Kegiatan pengawasan dilaksanakan mulai Januari 2013 dengan rincian pengawasan sebagai berikut ini: No

Waktu Pelaksanaan

Personel

Tujuan

Hasil

Prof. Latief; Prof. Andi P. Moenta; Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak.; Prof. Masruchin; Dr. Bambang P

Sosialisasi Dewas ke Tim Pendamping dan Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2012 Dewas

1. Tim pendamping memahami dengan baik tugas dan kewajiban Dewas 2. Tim pendamping akan membantu dalam hal pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Akhir Tahun 2012 Dewas

Pengiriman Laporan Akhir Tahun 2012 Dewan Pengawas

- Dikirimkan dengan cara dititipkan ke Dewan Pengawas Universitas Negeri Malang

1

Kamis, 17 Januari 2013

2

Jumat, 8 Februari 2013

3

Selasa, 2 April 2013

Prof. Latief Abadi; Prof.Masruchin; Dr. Bambang P;

Penyusunan RAB - Dewas membutuhkan Operasional gedung yang lebih dan Kegiatan representatif Dewas - Dewas telah menyusun RAB BOPTN - Dewas akan mengundang PIP terkait sosialisasi peluang investasi BLU PTN

4

Jumat, 3 Mei 2013

Prof. Latief Abadi; Prof.Masruchin; Dr. Bambang P; Abdul Ghofar

Persiapan Penyusunan Laporan Semester Dewas

- Abdul Ghofar, M.Si., M. Acc., CPMA., DBA. Telah diangkat menjadi Sekretaris Dewas - Dewas telah menyusun daftar data yang dibutuhkan - Dewas akan mengkaji beberapa isu yang sedang berkembang sebagai bahan rekomendasi ke pimpinan


Waktu Pelaksanaan

Personel

5

Tujuan

Hasil

Penerimaan SK Sekretaris Dewas

- SK Terlampir

6

Rabu, 15 Mei 2013

Prof. Latief A; Prof. Andi P. Moenta; Prof. Masruchin; Dr. Bambang P; Abdul Ghofar

Sosialisasi Peluang Investasi BLU PTN se-Jatim oleh PIP

- Materi terlampir

7

Rabu, 15 Mei 2013

Prof. Latief Abadi; Prof. Andi P. Moenta; Prof.Masruchin; Dr. Bambang P; Abdul Ghofar;

Follow up mengenai Sosialisasi PIP

- Dewas akan mengirimkan intisari materi PIP kepada Rektor - Dewas akan mengirimkan himbauan kepada Rektor mengenai naskah yang telah habis masa berlakunya - Dewas akan mengundang LPDP dan Direktur PK BLU

8

Rabu, 5 Juni 2013

Prof. Latief Abadi Prof. Andi P. Moenta Prof.Masruchin Dr. Bambang P Abdul Ghofar

Rapat Rutin dengan Tim Pendamping

- Persiapan Laporan Semester 2013 Dewas secara garis besar telah dirumuskan - Isu seputar permasalahan dampak penerapan UKT telah dirancang langkahlangkah penyelesaiannya

9

Senin, 24 Juni 2013

Prof. Latief A Prof. Masruchin Dr. Bambang P Prof. Andi P. Moenta

Hearing dengan Fakultas Sains dengan Tema Impact Penerapan UKT pada Fakultas

- Fakultas Sains telah siap untuk penerapan kebijakan UKT karena tidak akan mengganggu operasional, hanya bermasalah untuk biaya modal (pembangunan) - Aturan-aturan harus jelas dan bersifat universal - Harusnya biaya modal dibiayai oleh pemerintah.

10

Senin, 24 Juni 2013

Prof. Latief A Prof. Masruchin

Hearing dengan PR II dan

- Kantor Pusat telah siap untuk penerapan


Waktu Pelaksanaan

Personel

Tujuan

Hasil

Dr. Bambang P Prof. Andi P. Moenta

jajarannya dengan Tema Impact Penerapan Kebijakan UKT pada Universitas

kebijakan UKT - Kantor Pusat akan mengambil beberapa langkah penting berkaitan dengan perencanaan dan efisiensi penggunaan anggaran

Prof. Latief Abadi Prof. Masruchin Dr. Bambang P

Penyusunan Tema Hearing

- Uang Kuliah Tunggal - Masalah dan Solusi mengenai Utang-Piutang - Kebutuhan fasilitas umum yang memadai - Persentase jumlah mahasiswa dan SDM Non PNS

11

Senin, 1 Juli 2013

12

AgustusNopember

Penyusunan SOP -

SOP terlampir

13

AgustusNopember

Pembuatan Website Dewas

Alamat website UB: dewas.ub.ac.id

14

Senin-Rabu 16-18 Sep’2013


Studi Banding ke Unhass

Laporan hasil studi banding terlampir

15

Jumat 18 Okt’2013

Prof. Latief Abadi Abdul Ghofar

Hearing dengan Unit Bisnis

-

Mendapat informasi dengan jelas mengenai perkembangan terbaru dan kendala yang dihadapi unit bisnis

16

Selasa, 29 Okt’ 2013


Sarasehan Dewas seIndonesia

-

Materi terlampir

17

Rabu, 30 Okt’ 2013


Rapat Pleno

-

Dewas dirasa harus segera mengirimkan surat himbauan kepada Rektor mengenai berkas yang telah habis masa berlakunya

-


Waktu Pelaksanaan

Personel

Tujuan

Hasil

18

Kamis-Jumat, 31 Okt’- 1 Nop 2013


Pelatihan Sistem Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kepegawaian bagi Dewas dan Tim Pendamping

-

Materi terlampir

19

Senin-Rabu 8-10 Des’2013

Prof. Latief Abadi Prof.Masruchin Dr. Bambang P Abdul Ghofar

Studi Banding ke RS SanglahDenpasar, Bali

-

Laporan hasil studi banding terlampir

20

Kamis 19 Des’2013

Prof. Latief Abadi Prof.Masruchin Dr. Bambang P Abdul Ghofar

Audiensi dengan Rektor

-

Mendapat kejelasan mengenai isu-isu seputar permasalahan yang terjadi di lingkungan UB

21

Kamis-Sabtu 19-21 Des’2013

Prof. Latief Abadi Prof.Masruchin Dr. Bambang P Helmy Adam

Rapat Kerja Akhir Tahun Dewas

-

Agenda Dewas 2014 terlampir

b. Materi dan Hasil Pengawasan 1)

RENCANA STRATEGI BISNIS 2008 – 2013

Penilaian : Rencana strategi bisnis disusun pada saat pengusulan BLU Tahun 2008 dan telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah mampu mendukung pelaksanaan BLU UB. Pada laporan pengawasan tahun sebelumnya, disampaikan bahwa beberapa prediksi kinerja ternyata telah jauh terlampaui oleh pencapaian kinerja UB, akibatnya RBA tahun 2012 terutama dari target pendapatan, belanja, dan jumlah mahasiswa berbeda jauh dengan RSB. Hal tersebut semakin meningkat untuk tahun 2013 ini sehingg perhitungan RSB untuk tahun 2014-2019 perlu disesuaikan. Namun, terdapat beberapa pencapaian kinerja tahun 2013 yang lebih rendah dari tahun 2012 Implementasi : Sama seperti tahun 2012, RSB telah diimplementasikan secara konsisten selama periode BLU berjalan. RSB telah menjadi acuan UB dalam menyusun RBA. Acuan kinerja dalam SPM sudah dimasukkan dalam RSB. Namun untuk tahun 2013, terdapat beberapa indikator kinerja yang menurun. Indikator tersebut misalnya: 1. Rasio dosen eksata tahun 2013 adalah 1:24 sedangkan tahun sebelumnya 1:21 2. Rasio dosen sosial tahun 2013 adalah 1:40 sedangkan tahun sebelumnya adalah 1:38 3. Terjadi penurunan pendapatan sebesar 0,95%. Penurunan pendapatan ini sebenarnya dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan dana beasisa yang sebelumnya dikelola

H a l a m a n | 21 universitas sekarang dikelola oleh Dikti 4. Terjadi kenaikan biaya sebesar 26,48%. Kenaikan sebesar ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan dalam nilai penyusutan. Kendala: Tidak ada yang kendala yang signifikan, namun beberapa hal yang selalu menjadi pembahasan dewan pengawas adalah penataan sistem untuk unit usaha UB agar sesuai denagn target yang diharapkan didalam RSB Tindak lanjut: RSB selanjutnya perlu lebih detail dalam menentukan target untuk unit usaha UB 2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2013

Penilaian Penyusunan RBA 2013 telah disusun dengan mengacu pada Perdirjen PB No. 20/PB./2012. Format RBA 2013 cukup berbeda dengan RBA tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian format 2013 jauh lebih sederhana daripada 2012 karena fokus kalkulasi biaya bukan pada kegiatan, namun lebih pada product oriented (unit pelayanan). RBA 2013 lebih condong pada RKAKL sehingga untuk bentuk kegiatan cenderung fleksibel yang penting output kegiatan tercapai. Akibatnya untuk menilai kesesuaiannya dengan RSB menjadi agak sulit. Implementasi : RBA 2013 telah dilaksanakan secara efektif dengan indikator sebagai berikut: 1. Target pendapatan PNBP terpenuhi (melebihi 17,89%) 2. Target pendapatan Belanja keseluruhan terpenuhi (melebihi 8,38%) 3. Indikator pelayanan telah tercapai (lebih rinci pada poin penilaian kinerja) No

Jenis Pendapatan Pend. Jasa Layanan Umum Pend. Hibah BLU Pend. Hasil Kerja Sama BLU Pend. BLU Lainnya

1 2 3 4

Jumlah No 1 2

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang

2013

Naik / Turun Rp %

Realisasi

Anggaran

605.597.967.654

535.736.144.600

564.043.500

1.036.225.025

98.903.067.676

62.058.154.304

36.844.913.372 59,37%

2.764.045.512

1.562.711.557

1.201.333.955 76,87%

707.829.124.342

-472.181.525

45,57%

600.393.235.486 107.435.888.856 17,89%

2013 Realisasi

69.861.823.054 13,04%

Anggaran

Naik / Turun Rp %

203.307.023.000

187.568.912.545

15.738.110.455

8,39%

560.868.606.000

538.672.147.924

22.196.458.076

4,12%

H a l a m a n | 22 Belanja Modal Bantuan Sosial

3 4

Jumlah

384.914.728.000

334.017.073.136

50.897.654.864 15,24%

294.000.000

294.000.000

0

0,00%

1.149.384.357.000 1.060.552.133.605

88.832.223.395

8,38%

Kendala: 1. Pelaksanaan pembangunan gedung ada yang belum selesai. Kemudian pada saat penyusunan RBA 2013, data mengenai pembangunan tersebut belum masuk sehingga target yang tertuang didalam RBA menjadi tidak cocok dengan lapangan 2. Pengesahan pendapatan ada yang tidak masuk sehingga belanja menjadi lebih besar dari pendapatan. 3. Unit bisnis masuk kedalam RBA bagian dari rektorat sehingga tidak terpisah antara unit cost dengan reveneu center. Penilaian kinerja unit center menjadi kurang massimal Tindak lanjut: 1. Data pembangunan diperbaiki sehingga bisa menilai kinerja yang lebih baik 2. Perlu segera melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait pengesahan yang terlambat 3. Unit Bisnis perlu membuat rba dalam bahasa sendiri yang dapat menunjukkan selaku income generate namun dapat dimasukkan sebagai bagian dari RBA UB 3)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2014

Penilaian Sama seperti tahun 2013, RBA 2014 lebih condong pada RKAKL sehingga untuk bentuk kegiatan tetap fleksibel dengan output yang mungkin akan tercapai. Akibatnya untuk menilai kesesuaiannya dengan RSB menjadi agak sulit. Anggaran 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ersebut diakibatkan oleh penurunan dana RM sebesar 59,14% Uraian Pendapatan BLU

Target 2013 556.285.949.000

Target 2014 558.153.357.000

Selisih 1.867.408.000

Penerimaan RM

589.171.968.000

240.716.032.000

-348.455.936.000

-59,14%

Belanja Barang BLU

350.141.811.452

321.186.004.695

-28.955.806.757

-8,27%

Belanja RM diluar Belanja Modal

451.845.607.000

240.716.032.000

-211.129.575.000

-46,73%

Belanja Modal

309.250.877.548

236.967.352.305

-72.283.525.243

-23,37%

Implementasi : Implementasi RBA 2014 masih belum dilaksanakan Kendala: Belum ditemukan kendala karena belum dilaksanakan TIndak lanjut: Belum ada rekomendasi tindak lanjut karena belum dilaksankan

% 0,34%

H a l a m a n | 23

c.

Penilaian Kinerja ASPEK PENILAIAN

TARGET

REALISASI

CATATAN

KINERJA PELAYANAN Pendidikan dan Pengajaran (Jumlah lulusan) Penelitian (Jumlah penelitian)

Pengabdian Masyarakat (jumlah pengabdian)

BIAYA PELAYANAN Biaya per unit mahasiswa rata-rata PENGGUNAAN Jumlah mahasiswa Jumlah prodi

KUALITAS DAN STANDAR LAYANAN Jumlah prodi terakreditasi BAN PT Jumlah prodi terakreditasi internasional CAKUPAN LAYANAN Angka partisipasi kasar KEPUASAN Kepuasan mahasiswa

7.000

6.410

Target tidak tercapai disebabkan oleh beban sks yang terlalu besar Melampaui target yang ditetapkan dengan mendapatkan dana BOPTN, sehingga total dana mengalami peningkatan sangat tajam tahun 2012 yang mencapai 89% Melampaui target yang ditetapkan, karena tahun 2013 pelaksanaannya banyak dibantu oleh penyelenggaraan kerjasama di semua fakultas, dan sebelumnya hanya dilaksanakan di bawah koordinasi LPPM (tingkat Rektorat)

250

275

50

92

Rp 6.795.945

Rp 7.209.369

Diiringi dengan peningkatan layanan

61.300 43

61.231 164

Target = daya tampung Taget adalah kondisi eksisting tahun 2012, meningkat di tahun 2013 karena dibukanya PS baru

n.a

79

-

1

2

Naik

Naik

Jumlah mahasiswa naik

n.a

n.a

Data ada di masing-masing Prodi

H a l a m a n | 24

d. Penilaiain Ketaatan atas Peraturan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 20XX NO 1

URAIAN

RUMUS

2013

2012

PENYERAPAN ANGGARAN Pencapaian Target Pendapatan (Basis Kas) Penyerapan Belanja (Basis Kas)

105,93%

90,68%

92,25%

93,28%

60,173%

55,963%

41,62%

45,69%

114%

125%

43,8%

50,5%

30,4%

42,8%

25,8%

6,7%

-17,2%

-24,0%

2 KEMANDIRIAN Rasio Pendapatan PNBP (Basis Kas) Rasio Belanja PNBP (Basis Kas) 3 EFISIENSI Cost Recovery (accrual) % Biaya Pelayanan % Biaya Administrasi Umum % Biaya Non-Operasional Margin Layanan Asset Turn Over

0,30

Return on Asset (ROA)

0,31 1,5%

8,0%

Rp 7.423.647

Rp 7.209.369

Pertumbuhan Pendapatan

6,50%

11,95%

Pertumbuhan Aset

3,44%

10,0%

Pertumbuhan Ekuitas

1,77%

9,80%

Biaya per unit layanan

disesuaikan dengan kalkulasi unit cost masing-masing layanan

4 PERTUMBUHAN

H a l a m a n | 25 NO

URAIAN

RUMUS

2013

2012

Rp 7.859.588

Rp 8.238.286

5 KESEJAHTERAAN SDM Belanja pegawai rata-rata per karyawan (basis kas) per bulan

PENILAIAN KEPATUHAN RBA DEFINITIF LAPORAN KEUANGAN SAK SP3B BLU TARIF LAYANAN SISTEM AKUNTANSI PERSETUJUAN REKENING SOP KEUANGAN

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

Dalam proses pengesahan Menteri Dalam proses pengesahan Menteri Hanya ada rekening operasional saja Dalam perbaharuan

e. Penilaian atas tindak lanjut Hasil Pengawasan Sebelumnya Penilaian atas tindak lanjut pada laporan dewas sebelumnya yaitu laporan Dewan Semester I 2013 adalah: Tindak Lanjut RBA 2013 1. Menyusun strategi implementasi keuangan 2013 dengan prinsip sebagai berikut ini: a. Reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas dalam kondisi sumber daya keuangan yang terbatas b. Efisiensi belanja melalui penghematan belanja gaji dan tunjangan (honorarium kegiatan dan gaji pegawai tetap), barang dan jasa (konsumsi dll), serta perjalanan dinas (utamanya LN) yang tidak memiliki keterkaitan dengan pencapaian target kinerja UB c. Mendorong kinerja keuangan unit-unit usaha agar dapat memperoleh keuntungan yang dapat mendukung kegiatan operasional UB d. Penataan belanja modal yang lebih berorientasi pada pelayanan dengan mengedepankan pada kinerja UB secara keseluruhan e. Menggali sumber keuangan alternatif seperti melakukan penjajakan atas Kerjasama Pemanfaatan dan Pinjaman Jangka Panjang 2. Membuat perencanaan kas secara matang dan terstruktur 2013 a. Penjadwalan project yang berbiaya besar agar tidak terjadi bersamaan guna mencegah jumlah saldo kas yang kurang dari batas minimal b. Penyusunan Anggaran Kas pada level Universitas dengan menata cash sharing – cash scheduling antar Fakultas. Pada prinsipnya, kas harus terus berputar dan tidak boleh dibiarkan idle dengan mengatur jadwal waktu penggunaan uang antar Fakultas. Pagu Fakultas yang tidak dapat diserap, dapat digunakan oleh Fakultas lain namun sebagai hutang-pagu antar Fakultas. Fakultas peminjam harus mengembalikan ke fakultas yang memberi pinjaman dengan mekanisme pemotongan pagu pada periode berikutnya.

H a l a m a n | 26 c. Melakukan penagihan piutang yang masih ada baik kepada mahasiswa maupun pihak lainnya d. Melakukan negosiasi dengan rekanan untuk dapat memperoleh fasilitas hutang jangka pendek sehingga dapat memperpanjang rentang waktu penggunaan kas Penilaian Atas Tindak Lanjut 1. Reschudel kegiatan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sehingga kegiatan yang diprioritaskan telah dilaksanakan 2. Efisiensi belanja telah dilaksanakan. Tindak lanjut atas efisiensi belanja masih dilanjutkan ke tahun 2014 dibuktkan dengan adanya rapat kerja mengenai efisiensi anggaran 3. Terjadi peningkatan kinerja keuangan unit usaha dibandingkan tahun sebelumnya 4. Belanja modal masih dalam proses pembangunan sehingga belum kelihatan hasilnya. 5. Proses penjajakan masih terus dilakukan. 6. Perencanan kas telah ditata ulang sesuai dengan arahan dewas. Arahan tersebut dapat dilihat didalam lampiran notulesi dewas.

H a l a m a n | 27

BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI a.

Simpulan

Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh dewas secara keseluruhan atas UB secara umum telah memenuhi yang dipersyaratkan oleh kriteria Dewas dengan rincian sebagai berikut ini: 1. Pimpinan BLU dan pejabat pengelolaan keuangan menunjukkan komitmen yang tinggi atas pengarahan dan pertimbangan dan Dewan Pengawas 2. Dari aspek layanan, telah terjadi peningkatan jumlah mahasiswa signifikan, peningkatan jumlah penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Peningkatan tersebut semakin tinggi dengan adanya Dana BOPTN yang persentase untuk penelitian cukup besar 3. Dari aspek keuangan, terjadi penurunan kinerja yang sebenarnya penurunan tersebut adalah penurunan kinerja semu karena sbelumnya dana beasiswa dikelola oleh maisng-masing universitas, pada tahun 2013 seluruhnya dikelola lansung oleh Dikti. 4. Dari aspek sistem keuangan, UB mulai menggunakan sistem yang dikembangan untuk BLU walaupun sebatas untuk kepentingan pelaporan SAK. 5. Dari aspek ketaatan pada regulasi, UB telah memenuhi regulasi yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. RBA Definitif, SP3B dan laporan keuangan telah disampaian tepat waktu. Audit oleh KAP untuk laporan keuangan berdasar SAK juga sudah dilaksanakan dengan opini WTP (tahun 2012) 6. Tarif layanan telah diperbaiki kembali dan diteruskan dalam bentuk SK Rektor sebagai dasar pelaksanaan karena tarif tersebut kembali diusulkan kekemneterian untuk mendapatkan pengesahan.

b. Rekomendasi Hasil pengawasan Dewas periode ini merekomendasikan kepada pengelola BLU UB sebagai berikut ini: 1. Kinerja UB patut dipertahankan secara terus menerus untuk mencapai visi yang dicanangkan 2. Sebagai satu kesatuan dari RSB, UB harus segera mengusulkan pengesahan SPM oleh Mendiknas karena SPM yang sebelum telah mellewati periode yang ditetapkan. 3. Perlu dikembangkannya Aplikasi Komputer (Software) yang terintegrasi antara Penganggaran, Realisasi, dengan Sistem Pelaporan Keuangan yag sudah ada saat ini. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu proses penatausahaan antara fakultas dengan universitas. 4. UB perlu sekali lagi mengkonfirmasikan terkait PMK Tarif dan Sistem Akuntansi agar disahkan oleh Kementerian 5. Entrepreneur unit yang sudah dikembangkan perlu dimotivasi agar meningkatkan pendapatan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEWAN PENGAWAS PK-BLU Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia Telp. +62-341-551611 Psw. 336, Faks.+62-341-565420

http://dewas.ub.ac.id

e-mail : [email protected]

LAMPIRAN a.

NOTULEN RAPAT

Waktu Tempat Acara Dipimpin Yang hadir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

:Kamis, 17 Januari 2013 :Ruang Rapat Lantai 6 :Rapat Dewan Pengawas dan Tim Pendamping :Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. :

Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak. Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS. Helmy Adam, S.E., MSA. Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M. Sc. Imam Safi’i Syarif Utomo Suhartono Lulut Endi S. Mulyaningwati Yuki Firmanto Yona Dayaningsih Yoyok Triesni

Hasil Pembahasan : 1. Sejarah UB-BLU - UB memperoleh status dari menkeu berdasarkan SK BLU no. 361/KMK.05/2008 tgl 17 Des 2008 - Pengertian BLU sendiri tertuang pada pasal 68 UU no.1 Tahun 2004 dan PP no. 23 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan Negara BLU - Keputusan tersebut selaras dengan upaya UB dalam peningkatan mutu layanan yang akan mendukung daya saing bangsa terutama dalam bidang pendidikan . Peningkatan mutu layanan ini mencakup beberapa hal yakni penguatan pertanggungjawaban, penguatan transparansi dan kinerja, penguatan pendanaan, penguatan layanan pendidikan, penguatan aset dan infrastruktur, dan penguatan sarana dan prasarana. - Berdasarkan hal-hal tersebut maka UB telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh PPK-BLU dan disetujui pembentukannya oleh Dirjen Dikti setelah sebelumnya mengajukan proposal yang memakan waktu sekitar lima tahun. 2. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas terkait dengan UB-BLU - Peran dewan pengawas BLU adalah memantau kinerja layanan badan pemerintah dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan fleksibel. - Dewan pengawas bertanggungjawab langsung kepada menteri keuangan dan ketua lembaga atau menteri yang membawahi badan tersebut.






Dewan pengawas BLU bertugas melakukan pengawasan dalam pengelolaan BLU oleh pejabat yang bersangkutan dalam tugasnya melaksanakan Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), RKA K/L, DIPA dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. - Pada intinya dengan adanya kedudukan Dewan Pengawas di UB-BLU diharapkan UB dapat memaksimalkan fungsinya untuk dapat meberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mampu mempertanggungjawabkan fleksibilitas keuangan yang ada. Anggota Dewas terdiri dari : - Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. selaku ketua - Prof.Dr. Andi Pangerang Moenta,SH, MH, DFM selaku anggota - Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc. selaku anggota - Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA, Ak. selaku anggota - Prof. Masruchin Ruba’i, SH, MS. selaku anggota Kewajiban Dewan pengawas BLU antara lain : - menelaah RKA K/L dan RBA - menandatangani dan mengetahui RBA - memberi pendapat dan saran mengenai RSB dan RBA kepada Menteri/ pimpinan lembaga dan menteri keuangan - melaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga dan menteri keuangan jika ada gejala penurunan kinerja BLU - mengikuti perkembangan kegiatan BLU - memberi masukan, saran, atau tanggapan laporan keuangan dan kinerja BLU kepada pejabat pengelola BLU - memberi masukan, saran, atau tanggapan atas kelayakan,kualitas, jumlah, dan harga barang yang dibeli - mengawasi dan menasehati pengelolaan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan. Kewajiban Dewas berdasarkan PMK 230/PMK.05/2009 dan PMK 77/PMK.05/2007 , dewan pengawas wajib memberikan persetujuan penghapusan secara bersyarat terhadap utang BLU, dan memberi persetujuan atas pinjaman jangka pendek. Laporan Dewas - Dewan pengawas mempertanggungjawabkan tugasnya dalam laporan pengawasan kepada menteri/pimpinan dan Menteri keuangan paling sedikit satu kali dalam satu semester dan menyampaikannya dalam forum pertanggungjawaban tahunan. Isi Laporan Dewas antara lain: - penilaian renstra, RBA, dan pelaksanaannya penilaian kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya - penilaian ketaatan terhadap peraturan perndangan - permasalahan dalam pengelolaan BLU dan solusinya Dalam rangka penyusunan laporan ini maka Dewas membutuhkan kerjasama dari segenap Tim Pendamping terutama mengenai data-data yang dibutuhkan anatara lain: -

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No

Jenis Data

Penangggung Jawab

1

RSB

Kabag Perencanaan






2

SPM

Kabag AP

3

Renstra KL

Kabag Perencanaan

4

RBA

Kabag Perencanaan

5

Tarif Layanan

Kabag AP

6

SP3B BLU

Kabag Akuntansi

7

SOP Pengelolaa Pendapatan dan Belanja

Kabag AP

8

Daftar Rekening Bank dan Ijinnya

Kabag AP

9

Daftar Penghapusan Barang

Kabag Akuntansi

10

SOP Pengelolaan Utang

Kabag Akuntansi

11

SOP Pengelolaan Piutang

Kabag Akuntansi

12

Kinerja Keuangan (rasio kas, rasio lancar, periode Ka. BAKP penagihan piutang, perputaran aset tetap, return of asset, return of equity, dan rasio belanja operasional terhadap pendapatan operasional)

13

Kinerja Layanan (biaya pelayanan (cost of service), Ka. BAKP penggunaan (utilization), kualitas dan standar pelayanan (quality and standards), cakupan pelayanan (coverage), kepuasan (satisfaction))

14

Sistem Akuntansi BLU

Kabag Akuntansi






NOTULEN RAPAT Waktu : Selasa, 2 April 2013 Tempat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lantai 6 (Ruang Rapat II) Acara : Rapat dengan internal Tim Pendamping Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Yang hadir : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta 2. Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak. 3. Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS. 4. Helmy Adam, S.E., MSA. 5. Syarif Utomo 6. Suhartono 7. Lulut Endi S. 8. Mulyaningwati 9. Yuki Firmanto 10. Yona Dayaningsih 11. Yoyok 12. Triesni Hasil Pembahasan

:

1. Dewas akan mengajukan permohonan ruang sekretariat yang dilengkapi ruang tamu atau ruang rapat di Gedung Balairung Senat. 2. SK Rektor mengenai pengangkatan Sekretaris Dewas pada PTN telah ditembusi hingga ke Mendikbud 3. Dana BOPTN untuk Dewas mendapat sebesar Rp 250.000.000 rencananya akan dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut: - Realisasi tugas & fungsi Dewas : Rp 28.000.000 - Sarasehan Dewas PTN BLU se-Indonesia : Rp 45.300.000 - Pengembangan website : Rp 11.200.000 - Penyusunan SOP : Rp 12.000.000 - Pelatihan Dewas & Tim Pendamping : Rp 50.800.000 - Benchmarking : Rp 82.000.000 - Kajian RSB 4. Agenda Dewas ke depan yaitu mengundang perwakilan dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) untuk sosialisasi ke dekan-dekan terkait investasi BLU PTN. Sebelumnya acara ini akan diadakan oleh Fakultas Ekonomi, maka dari itu sebelum menjalankan acara ini maka perlu berkoordinasi dengan Fakultas Ekonomi.






NOTULEN RAPAT Waktu :Jumat, 3 Mei 2013 Tempat :Ruang Rapat Lantai 6 Acara :Rapat Dewan Pengawas dan Tim Pendamping Dipimpin :Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Hasil Pembahasan : 1. Dewas telah memiliki sekretaris berdasarkan SK Rektor nomor : yaitu Abdul Ghofar, M.Si., M. Acc., CPMA., DBA. Diharapkan keberadaan sekretaris ini akan membantu kinerja Dewan Pengawas ke depan. 2. Dewan Pengawas harus segera menyusun Laporan Semester I untuk Kemenkeu dan Kemendikbud. Adapun data-data yang dibutuhkan sebagai berikut : - Renstra - RBA - Laporan Kinerja Unit Pelayanan (diperoleh melalui hearing) - Penilaian mengenai ketaatan peraturan 3. Contoh permasalahan dari unit pelayanan keuangan yang perlu dikaji : - Piutang - Tingkat keperluan kunjungan luar negeri dan berapa persen total pembiayaannya - Tingkat dampak pemberlakuan UKT terhadap pengelolaan dana apakah benar semakin berkurang Harapannya hal ini dapat dijadikan bahan dukung untuk rekomendasi kepada pimpinan. 4. Rencananya Dewas akan mengundang Kepala PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Halhal yang perlu diperhatikan antara lain: - Kepastian jadwal kedatangan pemateri - Mengatur detail acara selain seminar juga mempertemukan Rektor dan pihak PIP untuk penjajakan kerjasama lebih lanjut - Peserta yang diundang yaitu Dewas PTN se-Jatim dan pejabat penting di UB. - Susunan acara terdiri dari : sambutan, materi, diskusi, dan jamuan makan malam - Prof.Dr. Ir. A. Latief Abadi akan bertindak sebagai moderator - Menentukan tamu undangan untuk jamuan makan malam






NOTULEN RAPAT Waktu : Rabu, 15 Mei 2013 Tempat : UB Hotel (Mango Room) Acara : Rapat Pleno Dewas Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Yang hadir : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta 2. Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak. 3. Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS. 4. Abdul Ghofar, M. Si.,M.Acc. Ak.,CPMA.,DBA 5. Drs. Suhartono 6. Helmy Adam, S.E,MSA. 7. Yuki Firmanto, S.E,MSA. 8. Tjahjo Handoko 9. Triesni Andriyati 10. Yona Dayaningsih Hasil Pembahasan : 1. Kebutuhan Dewan Pengawas Universitas Brawijaya a. Fasilitas : - Ruangan Dewas sekarang kurang memadai menampung seluruh staff Dewas saat ini. Sudah mengajukan permohonan ruang baru namun belum terealisasi hingga saat ini (kurang lebih sudah tiga bulan pengajuan) - Realisasi pengadaan laptop belum dapat dilakukan b. Dana yang dijanjikan oleh pihak universitas (BOPTN) yang hingga saat ini belum cair karena masih terkendala tanda bintang di pusat rencananya akan digunakan untuk: - Pembuatan SOP termasuk didalamnya peran Dewas - Template Laporan Dewas yang berhubungan dengan SPI dan keuangan c. Rencana kegiatan Dewas yang perlu segera di follow up antara lain: - Pembentukan Paguyuban Dewas se-Indonesia - Benchmarking salah satunya yang harus segera dijalankan yaitu ke PIP (Pusat Investasi Pemerintah) 2. Pembuatan Laporan Tengah Tahun (Semesteran): a. Masalah yang sedang dialami Universitas Brawijaya: - Standar Pelayanan Minimum (tarif) 2012 sudah tidak berlaku. Standar Pelayanan Minimum 2013 belum disahkan - Diberlakukannya UKT (Uang Kuliah Tunggal) berakibat pada terganggunya cash flow - Standar Biaya Khusus terlebih tentag remunerasi belum disahkan - Proses penyusunan Rencana Strategi Bisnis masih belum terealisasi 3. Terhadap masalah-masalah tersebut Dewan Pengawas telah mengambil tindakan dengan mengirim surat kepada Rektor yang berisi himbauan agar Rektor sebagai Pimpinan BLU segera menyusun RSB, SPM, dan Renstra 4. Follow up terhadap PIP





Dewan Pengawas berencana akan mengundang LPDP (Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan) - Dewan Pengawas akan mempertemukan perwakilan dari BLU, PIP dan Dikti. Forum ini rencananya akan mengundang Dewas PTN BLU se-Indonesia. Selain untuk membentuk Paguyuban Dewas se-Indonesia juga sebagai wadah diskusi dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PTNBLU. Dalam hal ini UM dan Unesa setuju untuk ikut berpartisipasi sebagi panitia. Usulan dan masukan dari Pak Masruchin: - Dewan Pengawas harus segera membuat Laporan Dewan Pengawas Semesteran. Jika dalam prosesnya ternyata bagian keuangan masih belum dapat diserap banyak maka laporan harus tetap dibuat dengan memasukan aspek lain yang lebih banyak. Misalkan aspek kepatuhan dan kedisiplinan tentang ketentuan yang berlaku. - Permasalahan yang dihadapi bagian keuangan saat ini adalah piutang mahasiswa yang mencapai angka 32 M dan harus segera diselesaikan. (proses penyelesaian ini baru berjalan setelah menjadi temuan BPK dan saat ini penagihan telah dilakukan dengan cara mengirimkan surat tagihan dengan total kurang lebih 5000orang) Usulan dan masukan dari Pak Bambang Purnomosidhi: - Pak Zamhari (Direktur PK BLU) berharap laporan BLU-PTN dapat menjadi benchmark karena SDM PTN dinilai jauh lebih baik dibandingkan lembaga BLU lain. - Selain hal tsb diharapkan Laporan Semester pada Bulan Juni medatang bisa lebih baik daripada Laporan Tahunan sebelumnya. - Menindaklanjuti pertemuan PIP dan LPDP seharusnya ditindaklanjuti sebelum sarasehan dengan 3 pihak ( BLU, Dikti, dan PIP) - Segera menyusun time schedule yang baru - Diharapkan persiapan yang matang untuk pelaksanaan sarasehan Usulan dan masukan dari Pak Andi Pangerang - Rapat-rapat rutin Dewan Pengawas merupakan bagian dari pengawasan oleh karena itu agar mudah dikontrol sebaiknya dibuat agendanya dalam satu tahun - Dewan pengawas dapat menjadi fasilitator bagi lembaga atau bagian di universitas dengan pihak luar asalkan tidak meninggalkan tugas dan kewajiban utama Dewan Pengawas. - Kinerja yang bagus diharapkan dapat konsisten bagus dengan cara terus bekerja sama dengan Departemen Keuangan dalam bentuk benchmarking dan pembelajaran (pendalaman yang terus menerus ke Departemen Keuangan). Dalam hal ini maka sebaiknya segera memasukan program pendalaman ke dalam agenda Dewan Pengawas. - Adanya potensi kerjasama dengan LPDP yang harus ditindaklanjuti dan didalami sehingga ke depan harapannya dapat membuahkan hasil yang maksimal berupa pemanfataan dana LPDP. - Hasil rapat ini hendaknya dijadikan dasar untuk membuat surat ke rector mengenai pengajuan fasilitas Dewas yang masih terbatas. Usulan dan masukan dari Pak Latief: -

5.

6.

7.

8.







Dewas akan mengagendakan pertemuan dengan direktur LPDP Universitas Brawijaya saat ini mendapat rangking 5 nasional dalam pelaksanaan BLU - Sambil berjalannya waktu akan dicarikan solusi mengenai piutang mahasiswa - Kedepan akan mencari informasi mengenai Dewas BLU terbaik - Sarasehan paguyuban dan pertemuan tiga pihak (BLU, Dikti, PIP) dijadikan satu dan dilaksanakan sebelum puasa (Juni) - Pak Ghofar bertugas untuk membuat agenda ulang mengenai kegiatan Dewas 9. Usulan dan masukan dari Pak Helmy: - Dewas prihatin mengenai penatausahaan secara komputerisasi di FEB kembali ke bentuk manual karena Kantor Pusat masih memakai system manual - Intisari materi seminar Pusat Investasi Pemerintah untuk dikirimkan ke Rektor, agar pada tindaklanjut ke depan Rektor dapat lebih memahami PIP terlebih dalam hal potensi kerjasama tentang asrama mahasiswa 10. Usulan dan masukan dari Mas Yuki: - Laporan Dewan Pengawas maksimal dikerjakan satu bulan sesudah laporan keuangan semester (30 Juli 2013) -






NOTULEN RAPAT Waktu : Rabu, 5 Juni 2013 Tempat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lantai 6 (Ruang Rapat II) Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Yang hadir : 1. Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak. 2. Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS. 3. Mulyaningwati, S.Sos., M. AB 4. Ir. Lies Edhie Yuliani 5. Lulut Endi Sutrisno 6. Widodo, SE 7. Drs. Suhartono 8. Triesni Andriyati 9. Yona Dayaningsih Acara : 1. Laporan Semester I 2. Pencairan BOPTN 3. Saran untuk dari Tim Pendamping terkait undangan dari Dewas UM untuk persiapan Laporan Semster 1 Hasil Pembahasan : 1. Laporan Semester 1 (satu) Dewan Pengawas berharap penuh pada Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan maksimal harus sudah selesai pada tanggal 10 Juli 2013 2. Untuk proses pengerjaan Laporan Dewas ini template sudah dibuat oleh Pak Helmy dan Mas Yuki. Selain itu Pak Bambang Purnomosidhi juga sudah mengikuti pelatihan penyusunan laporan Dewas pada akhir tahun lalu. 3. Apabila Dewas membutuhkan segera data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan ini maka Bagian Keuangan berharap mendapat list format data yang dibutuhkan agar dapat dberikan sambil menanti Laporan Keuangan fix. 4. Saat ini permasalahan yang sedang dihadapi keuangan yaitu mengenai masalah piutang. Awal tahun ini piutang yang tercatat yaitu 25M. dan jumlah ini mengalami kenaikan saat ini. 5. Solusi dari Bagian Keuangan yaitu dengan mengirimkan tagihan ke +/- 4000 mahasiswa. Namun total tagihan yang sudah terbayarkan belum diketahui jumlahnya mengingat hari ini adalah deadline terakhir (belum direkap) 6. Atas kejadian ini Bagian Keuangan mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 28.000.000 untuk pembayaran perangko. 7. Total piutang yang tinggi ini selain dikarenakan besarnya jumlah pembelanjaan atasan (7M) yang tidak bisa di SPJ-kan juga karena adanya miss antara data di PPTI dan Bagian Keuangan. Data di PPTI kurang akurat sebab sebagian besar proses validasi yang terjadi di Bagian Keuangan tidak terintegrasi secara langsung ke system PPTI. Dan seharusnya Bagian Keuangan tidak menjadi pusat data mahasiswa, Bagian Akademiklah yang seharusnya memegang data mahasiswa. Sehingga apabila terjadi sesuatu oleh mahasiswa yang berkaitan dengan pembayaran, maka Bagian Keuangan hanya membantu proses administrasi tsb sesuai disposisi Bagian Akademik.






8. Karena ada data yang tidak terintegrasi inilah maka BPK menyatakan temuan ini sebagai piutang. (Dengan total piutang sangat tinggi itu sesungguhnya BPK menyatakan bahwa UB kas tekor). 9. Mengenai belanja atasan yang tidak dapat di SPJ-kan, hal ini tidak dapat dianggap belanja sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan ke Negara. Pengesahan belanja Negara telah lewat masanya. 10. Sementara ini untuk pembayaran susulan Bagian Keuangan telah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Baik untuk penerimaan pembayaran maupun pengajuan pinjaman dengan model pinjaman mikro atau kredit tanpa anggunan. Bagi karyawan pinjaman ini dapat diajukan dengan menunjukan slip bukti pendapatan, namun bagi buruh dsb pihak bank mengusahakan dengan jaminan saudara yang memiliki bukti slip pendapatan sebagai penjamin. 11. Untuk persiapan UKT tahun ajaran ini, Bagian Keuangan sudah menjalin kerjasama dengan BRI. Yaitu dengan memberikan pinjaman agar orang tua mahasiswa yang kesulitan dana diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam pembayaran. 12. Hingga saat ini temuan piutang oleh BPK dengan nominal 32 M belum mendapatkan solusi. 13. Tagihan pembayaran yang sudah dikirimkan memiliki konsekuensi apabila tidak dilunasi maka tidak dapat mengikuti UAS. Namun karena penagihan terjadi di tengah semester maka PR II memberikan kelonggaran kebijakan. 14. Untuk mengatasi piutang ini Bagian Keuangan akan mengambil dua langkah. Yang pertama apabila dinilai kesulitan maka mahasiswa tsb dianggap terminal. Yang kedua maka akan dianjurkan meminjam ke bank. 15. September-Oktober Dewan Pengawas akan turun ke Bagian Keuangan untuk melihat data keuangan yang perlu dibenahi denga alas an Dewas tidak percaya dengan nominal piutang yang ada. 16. Saat ini bidikmisi sudah diambil alih oleh Dikti, mengenai bank yang bekerjasama juga telah dipindahkan ke Mandiri. 17. PPABN, afirmasi, BPPS, S2 & S3 Luar Negeri juga sudah diambil alih oleh Dikti. Hal ini berdampak pada berkurangnya dana DIPA dan pendapatan APBN. 18. Mengenai cash flow yang sedikit terganggu karena adanya kebijakan UKT maka Bagian Keuangan akan melanggar aturan mengenai larangan investasi dan pinjaman jangka panjang ke pihak luar. Hal ini berdasarkan pengalaman Laporan Keuangan tahun lalu dimana pada bagian unit bisnis terdapat utang jangka panjang namun tampaknya tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu tahun ini UB mengajukan pinjaman ke BRI 100M dan PIP 150M. pengajuan dua pinjaman ini untuk mengantisipasi jika pinjaman PIP belum cair maka pinjaman dari BRI dapat digunakan terlebih dahulu jika proses lelang sudah berjalan. 19. Menyikapi hal ini Dewas akan berkonsultasi dengan Direktur PK BLU. 20. Untuk persiapan BOPTN, Dewas sudah menerima by email mengenai data-data yang diperlukan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu pembuatan rekening penanggung jawab dan masalah redaksional yang harus menghindari kata-kata bantuan transport (diganti dengan redaksi uang lelah dan dipotong pajak) 21. Dana yang disediakan untuk Dewas tahun ini yaitu sebesar 250juta rupiah.






NOTULEN RAPAT Waktu : Rabu, 24 Juni 2013 Tempat : UB Hotel (Mango Room) Acara : Hearing Dewas dengan Fakultas Sains Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Yang hadir : (Terlampir) Hasil Pembahasan : 1. Fakultas Kedokteran : - UKT mengganggu cash flow pada tahun pertama, dan akan terselesaikan pada tahun ke 3. Untuk pembangunan yang akan dilakukan rencananya akan direscheduling. (dalam hal ini pembangunan masuk kategori agak terganggu). - Mengenai tarif UKT UB untuk kedokteran bearad pada tingkat termahal ke 2 setelah Unpad. - Rencananya FK akan membuat software keuangan untuk mengendalikan belanja dan mencari unit-cost sebenarnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena terjadinya ketidakpercayaan pengelolaan di masing-masing program studi. - Saat ini piutang banyak terjadi di PPDS (klinik), karena banyak studi yang dibiayai oleh instansi dengan standar biaya yang berbeda antara alokasi pembiayaan instansi dengan tarif biaya kuliah yang berlaku di FK UB. Sehingga yang terjdi bukannya S2 & S3 yang mensubsidi S1 tetapi sebaliknya. 2. Fakultas Teknik Pertanian - Target keuangan FTP selanjutnya yaitu penyelesaian hutang pembangunan gedung ke rektorat sebesar 3M. - Sedangkan posisi piutang FTP (1,2M), 40% sudah terselesaikan dan paling banyak piutang dari mahasiswa asing. 3. Program Kedokteran Hewan - Sekarang PKH sedang mengalami kesulitan sebab dana yang terbatas karena gaji non-PNS dan karyawan dibayar PKH sendiri. Masalah lainnya yaitu berkaitan dengan kebijakan yang berubah-ubah, misal gaji non PNS SK awal 2,2jt terus dipotong menjadi 1,7, tetapi rektor tidak mengetahui tentang hal ini. Jadi dengan pemberlakuan UKT justru memberatkan, solusi sementara mulai bulan Juli penggajian non-PNS akan dibayari BOPTN. - Rencananya PKH akan membangun gedung di Dieng. Awalnya universitas menyediakan lahan di belakang KPKN (maket sudah dibuat), namun rektorat tibatiba membuat kebijakan baru agar PKH membuat gedung di Dieng. Dana pembangunan yang dibutuhkan sebesar 16 M, sedangkan dana PKH sendiri masih terkumpul 10M. Dana sebesar 16 M itu hanya untuk struktur bangunan saja belum terhitung fisik secara total. - Mengenai piutang mahasiswa PKH tidak terlalu bermasalah karena tercatat hanya 4 mahasiswa yang masih menunggak.






4. Fakultas Peternakan (PD2) - Animo masyarakat semakin meningkat, sebab banyak alumni Fapet yang menjadi pejabat diberbagai perusahaan. Sehingga secara keuangan sudah lebih baik. - Pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian lantai 4 dengan total 8 lantai, dana sementara saat ini dipinjami oleh rektorat. - Saat ini Fapet sedang melakukan efisiensi ketat sehingga bisa saving untuk kebutuhan mendatang. - Secara garis besar pemberlakuan UKT tidak akan terlalu mengganggu operasional, hanya akan memiliki efek ke pembangunan gedung. Kemungkinan tidak akan selesai pada waktunya (molor). - Fapet tercatat tidak memiliki dosen non-PNS. - Piutang mahasiswa cukup besar yaitu 1M, dan kebanyakan berasal dari mahasiswa BPPS - Sedangkan mengenai honorarium mengajar Fapet saat ini dibawah range tarif rektor (35 ribu) 5. Fakultas Perikanan dan Kelautan - Dengan pemberlakun UKT maka pembangunan gedung mungkin pendanaannya akan diperpanjang. - Sedangkan mengenai honorarium mengajar dibawah range tarif rektor (25 ribu) 6. PTIIK - Tercatat sebesar 50% lebih adalah dosen non-PNS. Kendala yang lain yaitu insentif yang terlalu kecil untuk dosen sehingga terkendala mencari dosen. - Memiliki Centre of Excellence IBM di Indonesia Timur. - UKT tidak bermasalah pada operasional, yang bermasalah untuk biaya modal (gedung, lab) karena berkurang sebesar 5 M ditahun pertama akibat UKT. Kesimpulan : -

UB telah siap untuk UKT karena tidak akan mengganggu operasional, hanya bermasalah untuk biaya modal. Aturan-aturan harus sinkron sehingga tidak ada ketimpangan yang menyolok. Harusnya biaya modal dibiayai oleh pemerintah.






NOTULEN RAPAT Waktu : Rabu, 24 Juni 2013 Tempat : UB Hotel (Mango Room) Acara : Hearing Dewas dengan Fakultas Sosial Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Yang hadir : (Terlampir) Hasil Pembahasan : 1. Fakultas Ilmu Administrasi - UKT secara kumulatif tidak akan bermasalah. Dalam jangka pendek UKT akan berefek pada pembangunan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi ada beberapa alternatif yaitu mencari dana bantuan melalui CSR (grant) atau mencari pinjaman - Ada kekhawatiran terjadi gejolak di mahasiswa tentang adanya perbedaan tarif untuk mahasiswa dalam satu angkatan (SNMPTN dan SBMPTN menganut UKT, sedangkan SPMK tetap pada sistem pembayaran seperti tahun sebelumnya). - Meskipun berpengaruh pada cashflow namun efisiensi tidak akan dilakukan dengan penurunan honorarium. - Solusi untuk menangani piutang mahasiswa yaitu dengan mengeluarkan kebijakan bahwa mahasiswa boleh ikut UAS tetapi harus melunasi tunggakan maksimal sampai nilai keluar. Follow up sementara sudah 30% yang telah melakukan pembayaran 2. Fakultas Ekonomi - UKT berpengaruh terhadap cash flow, terutama untuk pembangunan saranaprasarana. Untuk mengatasinya maka FE akan meningkatkan dana kerjasama dan mengoptimalkan pasca sarjana - Selanjutnya sistem kompensasi pengajaran akan diperbaiki agar sesuai dengan aturan, saat ini sedang disimulasi agar penerimaan dosen tidak berkurang. Penerimaan dosen mungkin bisa turun asal kompensasi lainnya dinaikkan misalnya seperti asuransi. - Mengenai pembagian BOPTN selama ini tidak ada formula yang jelas untuk teknis pembagiannya. Sehingga belum bisa diketahui seberapa besar gaji non PNS yang akan tercover. Tapi yang jelas FE saat ini sedang mengusahakan asuransi bagi dosen dan karyawan mengingat pentingnya kebutuhan asuransi bagi kepentingan bersama di masa depan. - Piutang mahasiswa FE tercatat telah mencapai 4,4 M. Solusinya yaitu mahasiswa boleh ikut UAS tetapi harus melunasi maksimal sampai nilai keluar. Follow up sementara sudah 30% yang telah melakukan pembayaran. 3. Fakultas Hukum - Permasalahan UKTsecara garis besar sama dengan FE dan FIA. - Saat ini FH bisa saving 4 M per tahun untuk membiayai gedung.




http://dewas.ub.ac.id -


Piutang mahasiswa FH saat ini tercatat sebesar 600-700 jt. Kendala yang terjadi di lapangan yaitu tidak ada kesamaan kebijakan untuk penundaan terutama antara fakultas dan kantor pusat. 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Mengenai tarif kenaikan SPMK dinilai terlalu tinggi dari yang diusulkan(pihak universitas mengesahkan tari SPMK tanpa koordinasi dengan pihak fakultas), hal ini akan berdampak pada banyaknya mahasiswa yang meminta penundaan. Sehingga otomatis kemungkinan piutang mahasiswa akan kembali meningkat. - Untuk piutang mahasiswa sebenarnya sudah ditangani melalui surat edaran rektor yang berisi himbauan agar secepatnya membayar. Namun kenyataan di lapangan masih saja muncul mahasiwa yang mengajukan penundaan. - Belanja terbesar FISIP adalah biaya rutin, terutama honor kegiatan yang seharusnya sudah menjadi TUPOKSI masing-masing bagian.






NOTULEN RAPAT Waktu : Rabu, 24 Juni 2013 Tempat : UB Hotel (Mango Room) Acara : Hearing Dewas dengn PR II dan jajarannya Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Hasil Pembahasan : 1. Dampak dari pemberlakuan UKT akan berpengaruh pada cashflow universitas dan tentunya akan berpengaruh pada pembangunan gedung-gedung untuk itu pihak Universitas telah mengambil tindakan yaitu mengeluarkan SK Rektor UKT untuk tahun pertama dibayar satu tahun atau dua semester, sehingga cash flow tdk turus drastis. 2. Kelebihan dari pemberlakuan UKT ini antara lain memudahkan menjawab pertanyaan masyarakat karena tidak dipilah dalam komponen-komponen tertentu, sehingga masyarakat tdk menanyakan secara detail per item. 3. Sedangkan untuk penurunan cashflow akan menempuh jalan sebagai berikut: - Pemungutan SPP untuk setahun di tahun pertama - Melakukan peminjaman bank sepanjang tdk melanggar perundang2angan (1 tahun dibayar, kemudian pinjam lg). Namun kita masih butuh dana extra karena mahasiswa sangat banyak. Untuk tahun ini 2013, kita kekurangan 200M (tp kekurangan riil 100M). Kita sudah nego dengan BRI sebesar 100M untuk 4 fakultas (FISIP, ekonomi, FPTIKA, vokasi), tapi masih untuk jangka pendek. - Kerjasama dengan PIP sebesar 215M untuk fakultas lainnya dengan skema pinjaman biasa, namun belum jelas tentang pengaturan pagu DIPA. Karena pagu DIPA tidak ke Mendikbud tapi langsung DIPA UB melalui skema kerjasama PNBP untuk itu PIP akan menyelesaikan pagu DIPA di kementrian keuangan. - Terbantu dengan adanya BOPTN (133M), krn ada anggaran yang dulu dibiayai oleh PNBP skrg dialihkan ke BOPTN 4. Surat tanggungjawab mutlak untuk masalah piutang (52M) dengan rincian 36M piutang mahasiswa; 3M dosen; 2,4M piutang aktivitas; 1,5M piutang modal investasi; 595 jt piutang yayasan. Untuk piutang ke mahasiswa, sudah ada surat edaran rektor tentang kewajiban membayar pada akhir semester ini (Agustus 2013), jika tidak bisa akan dilarang ikut ujian. Bagi yang tidak mampu diberi kelonggaran sampai satu semester (sampai Agustus). Hingga saat ini, sudah banyak mahasiswa membayar (40%50%). Untuk mempermudah pemberitahuan mengenai pinjaman bank, BRI standby di lokasi registrasi untuk menyebar brosur . Selain itu kantor pusat juga telah mengusahakan kredit untuk orang tua mahasiswa agar bisa membayar dengan bunga sekecil mungkin. Untuk pinjaman dosen diberi waktu sampai Oktober, sedangkan untuk aktivitas dan lainnya diberi waktu sampai November. 5. Untuk mengawal cash flow karena UKT kegiatan her registrasi yang sebelumnya ditangani oleh fakultas, sekarang diambil alih oleh bagian keuangan.






6. Mengenai indikasi penyalahgunaan dana oleh fakultas kantor pusat menyimpulkan bahwa yang terjadi adalah indikasi inefisiensi misalnya untuk pemeblian mobil atau renovasi ruang dekan. Sedangkan kemungkinan membesarnya piutang diakibatkan oleh inefisiensi proses administrasi. Oleh sebab itu keuangan berharap agar online pembayaran di UPPTI tidak hanya pada periode her-registrasi, karena ada mahasiswa yang membayar diluar masa her-registrasi. 7. Inefisiensi dituding juga disebabkan karena adanya pembangunan gedung kebanyakan untuk ruang administratif dan jalan-jalan. Fenomena yang terjadi FPTIK dan Vokasi memang kekurangan kelas, sampai dititipkan ke perpustakaan. Dewas cukup menyayangkan kejadian ini sebab dengan anjuran untuk meningkatkan APK, negara dalam hal ini pihak universitas harus menjamin pendanaan untuk fasilitas jika tidak ingin hal ini menjadi beban bagi universitas kelak. Ke depan perlu dibuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa yang diterima. Sedangkan tingginya penerimaan mahasiswa dilatarbelakangi oleh animo masyarakat ke UB sangat besar. Hal ini tidak akan berpengaruh pada kualitas lulusan UB karena dari 10 pelamar hanya 2 yang diterima. Sedangkan mengenai tudingan bahwa UB mematikan pangsa pasar universitas swasta, kantor pusat menilai bahwa universitas swasta sudah memiliki pasar sendiri-sendiri 8. Tentang pengelolaan BPOTN saat ini karena masih percobaan maka perencanaan masih tersentral. Namun jika selesai akan dikonsultasikan dengan fakultas. Sebenarnya penggunaan BOPTN kebanyakan untuk fakultas, misalnya untuk gaji dosen non-PNS. Saat ini BOPTN bisa menutup sekitar 10-20% kekurangan pengeluaran universitas. Sisanya akan ditutup melalui hutang jangka pendek yang sudah diperhitungkan biaya bunganya. Membengkaknya pengeluaran ini salah satunya yaitu terlalu banyak untuk honor yang sudah masuk dalam tupoksi. Mengenai aspek kepatuhan seharusnya segera dilaksanakan mengenai aturan honorarium mengajar dan tunjangan profesi secara proporsional. Meskipun untuk pelaksanaannya akan menemui banyak kendala. Mengenai ketentuan ini dirasa sangat sensitif. Sebab dosen beda fakultas beda besaran honorariumnya. Hal ini sudah dibicarakan oleh paguyuban PD2, tetapi deadlok dengan PD1. Yang belum disepakatai itu adalah besaran NWMP 6, atau 8 atau 12.






NOTULEN RAPAT Waktu : 1 Juli 2013 Tempat : UB Hotel (Mango Room) Acara : Rapat Pleno Dewas UB Dipimpin : Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS. Yang hadir : 1. Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak. 2. Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS. 3. Mulyaningwati, S.Sos., M. AB 4. Abdul Ghofar, M. Si.,M.Acc. Ak.,CPMA.,DBA 5. Lulut Endi Sutrisno 6. Imam Safi’i 7. Drs. Suhartono 8. Triesni Andriyati 9. Yona Dayaningsih Hasil Pembahasan : 1. Dewas dijadwalkan untuk meyusun laporan kepada 2 menteri yaitu Menkeu dan Mendikbud. Untuk keperluan penyusunan laporan ini maka ada serangkaian proses yang harus dilakukan. Antara lain dalam bentuk kegiatan melakukan hearing, pleno, dan review laporan. Mengenai jadwal hearing dan pleno rencananya akan dilakukan setiap bulan, kecuali pada bulan puasa. 2. Berikut adalah tema hearing 2013: - UKT - Utang-piutang: Masalah dan Solusi - Permasalahan peringkat UB BLU– layanan keuangan dan aplikasi IT untuk keuangan - Permasalahan fasilitas umum: parkir dan lain-lain - Permasalahan jumlah mahasiswa dan SDM non-PNS Disepakati hearing pertama pada Bulan Juni akan menggabungkan tema UKT dengan utang-piutang. Ada saran untuk hearing selanjutnya sebaiknya menjadwalkan tema tentang permasalahan-permasalahan unit bisnis 3. Pak Hartono mengungkapkan bahwa : - Saat ini banyak sekali pungutan oleh lembaga-lembaga yang belum ada SK rektor dan belum masuk ke rekening rektor. Misalkan BSS pendapatannya dimasukkan dalam laporan keuangan UB. Namun status BSS masih dipermasalahkan karena bukan TUPOKSI dari uiversitas dan tidak memiliki ijin. Dalam keterkaitannya dengan BSS, UB selama ini memberikan biaya operasional kepada BSS. 4. Imam Safi’i selaku Ka. BAKP : - Melaporkan adanya revisi DIPA 2012 sampai 7 kali, terutama masalah BOPTN, sehingga UB memberikan penghargaan kepada kepala KPPN Malang atas bantuan






dan support yang telah diberikan. Dari dana sebesar 665 Milyar menjadi 1.185 T, telah terserap 1,102 T (92,94%), dan memiliki saldo sebesar 83,7 M. Saldo ini akan digunakan untuk pembiayaan Bulan Januari dan February. - Mengenai pagu anggaran APBN sebesar 554M telah terserap sebesar 475M (95,2%), saldo yang ada yaitu 48 M terjadi karena kelebihan pagu beasiswa dan kekurangan gaji pegawai. Sedangkan penghematan lelang sebesar 8,5M. Dan untuk dana BOPTN telah terserap sebesar 80%. - Saat ini posisi kita dibawah UM karena masalah BSS dan unit Bisnis, serta piutang mahasiswa sebesar 32M (yang menjadi temuan BPK). Solusinya yaitu dengan membentuk tim untuk menangani Piutang dan sudah menyurati sebanyak 4200 mahasiswa. Perkembangannya 49% telah melunasi tagihan. Sebenarnya kemungkinan sebagian mahasiswa telah membayar tetapi belum tervalidasi karena membayar diluar masa registrasi antara lain disebabkan pasca tidak mau registrasi secara online, mahasiswa kedokteran PPDS, dan mahasiswa BPPS. - Imbas pemberlakuan UKT akan membuat pendapatan universitas turun sekitar 40%. Solusinya kantor pusat akan mengajukan surat ke PIP dan Bank BRI untuk peminjaman utang jangka panjang. PIP sudah menyambut baik pengajuan ini. Begitu pula dengan BRI yang sebelumnya sudah mengajukan penawaran. Kekuarangan dana karena penerapan UKT ini rencananya akan ditutup oleh dana BOPTN. - Untuk kontribusi unit bisnis hingga saat ini masih relatif sangat kecil (total operasional masih sekitar 12M), misalkan UB Hotel dengan pendapatan 1,2M dan Griya Brawijaya rencananya akan dipatok sebesar 750 jt. - Tentang masalah Parkir hingga saat ini dinilai publik belum maksimal karena adanya tuntutan mahasiswa untuk digratiskan. - Selanjutnya mengenai pembangunan masjid sudah digelontorkan uang 6M tetapi pemborongnya one prestasi jadi bukan karena tidak ada dana. - Selain itu beberapa proyek memang kelihatan terbengkalai karena DIPA kita masih dibintangi oleh DPR hingga Mei, sehingga proses pelelangan baru dimulai bulan Mei. - Disarankan mengenai EWMP sebaiknya perlu dibuatkan SK yang membatasi EWMP untuk S1 saja 5. Mengenai persiapan Laporan Dewas Semester I akan dilakukan pengumpulan data mulai 10 Juli 2013 sesudah rekon. Diharapkan draft selesai pada tanggal 24 Juli 2013. Sehingga pada tanggal 25 Juli 2013 dapat dilakukan pembahasan oleh Dewas.






NOTULEN RAPAT Waktu : Senin, 16 September 2013 Tempat : Universitas Hasanudin Acara : Studi Banding Peserta : 1. Wakil Rektor II Unhas 2. Prof Latief 3. Prof Masruchin 4. Bambang Purnomosidhi 5. Prof Andi 6. Tjahjo Handoko 7. Abdul Ghofar 8. Yona Dayaningsih 9. Kabag PNBP 10. Kasubag PNBP 2 orang 11. Bendahara Penerimaan dan staf

Universitas Hasanudin pada Bulan November 2008 menjadi BLU. Dengan menjadi BLU maka universitas mendapat fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Dengan syarat harus membuat : laporan SAK setiap 3 bulan, laporan SAP setiap 6 bulan. Adapun dana PNBP yang dikelola yaitu sebesar 280 M pertahun. Untuk penataan berkaitan uang kuliah, laporan keuangan dan pengawasan yang telah dilakukan sebagai berikut: -

-

-

-

Uang kuliah tunggal, minimal 5% 500.000, minimal 5% 1.000.000, kel 3 dan 4,dari FK sebesar 20.000.000, mahasiswa internasional 47.000.000. Apa yang sudah jalan dimasukkan kedalam kelompok yang ada Diwajibkan membuat sistem akuntansi, kendala di kementerian karena SO berjalan berbeda dengan OTK, sistem akuntansi disahkan tahun ini Sudah menyusun tarif sejak tahun 2011 yang ditetapkan oleh menteri keuangan, kewenangan menteri kepada rektor seperti pengelolaan rumah sakit dimana tarif diterapkan oleh menkes, karena BLU tarif rumah sakit disahkan oleh Rektor Sudah diaudit oleh KAP, dan 4 tahun berturut-turut WTP Punya SPI, punya Dewan Pengawas, Dewas diharapkan agar satker BLU berjalan baik. Dewan pengawas Unhas 3 orang, Ketua dari Ketua Balitbang, Kanwil Sulsel, Ketua DPRD Sulsel (mantan dosen unhas) Selalu ada laporan oleh dewas, rapat dilaksanakan 1 kali semester.

Latief Abadi: - Bagaimana peran dewas di unhas? - Model rapat dewas di unhas seperti apa?






Unit bisnis bagaimana pengelolaannya? Apakah UKT mempengaruhi Cash Flow?

Wakil Rektor II Unhas - Mengenai kegiatan Dewas yaitu membuat laporan, difasilitasi oleh sekretariat dewas - Akibat UKT, pengurangan penerimaan unhas 30 M terutama di FK - Pemanfaatan aset harus ijin menteri keuangan, jika ada BHP, unhas akan menuju BHP - Sekretaris dewas unhas berasal dosen, staf dari keuangan, tidak ada kantor dewas karena tidak ada dewas yang berada dikantor. Latief Abadi - Bentuk komunikasi dewas dengan unhas bagaimana? Wakil Rektor II Unhas - Laporan dewas dibuat di unhas habis tu dikirim ke dewas - RBA ditandatangani oleh masing-masing anggota dewas dengan cara didatangi satu persatu Prof Andi - Dewas diisi dulu oleh ekselon I, setelah seluruh eselon satu sudah terserap maka kekurangannya akan diisi oleh ekselon II, Dewas sejatinya tidak boleh berasal dari universitas sendiri - Menpan sudah menyetujui Dewas masuk dalam dewas - Tetapi mengenai Piutang bagaimana? Wakil Rektor II Unhas - Piutang Unhas 20 M, berasal dari SPP pasca, karena tidak tertib pembayarannya, skerang sudah ditertibkan dengan dan sisa 5 M - Hutang berasal dari rumah susun yang dibangun, setiap bulan 25 juta namun naik menjadi 30 juta per bulan sehingga dilunasi Bambang Purnomosidhi - Unit bisnis, apakah unhas memiliki unit bisnis? Apa saja, legalitasnya bagaimana? Unit bisnis di UB, ada hotel, travel, - Bagaimana cara menutup kekurangan dana yang diakibatkan oleh penerapan UKT Wakil Rektor II Unhas - Unhas tidak memiliki unit bisnis, hanya punya rusunawa, dikelola oleh UPT pemberdayaan universitas, uang masuk langsung ke unhas, tidak punya unit bisnis karena unit bisnis harus punya badan hukum






Akibat UKT ditutupi dari BOPTN misalkan ATK dll, penelitian juga diambilkan dari BOPTN, penelitian yang direncanakan dengan PNBP diblokir terlebih dulu Program Pasca disuruh dulu menggunakan dana BPPS, kalau kurang mau menggunakan dana BOPTN Tahun lalu ada saldo 80 M, kalau sekarang diperkirakan 30 M untuk digunakan pada awal tahun anggaran

Masruchin - Tugas dan kewajiban dewas punya banyak, tapi di UB masih di keuangan, apakah ada tugas lain? - Apakah ada masukan ke rektor? Wakil Rektor II Unhas - Masih hanya untuk laporan keuangan Latief Abadi - Akan ada sarasehan dewas untuk merumuskan tugas dewas misalnya untu memberi saran ke BLU agar tidak melanggar aturan. Misalnya UB, terpaksa melakukan hutang jangka panjang yang harus ijin dengan menteri, tapi UB berencana melakukan hutang jangka panjang walauoun belum ada ijin, dewas sudah mengingatkan. Contoh lain, parkir UB direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga namun ternyata tidak boleh kerjasama jangka panjang yang harus ijin menteri juga. Hal tersebut disampaikan ke sekjen, sekjen sudha menjanjikan namun belum ada realisasi sampai saat ini. - BOPTN bagaimana pengelolaannya? Karena kesannya tidak fleksibel Wakil Rektor II Unhas - Unhas berencana akan membangun parkir bertingkat, jumlah dosen 1500, mahasiswa 30.000, parkir kebanyakan dijalan - BOPTN 2013 masih digodok di kementeriaan. Penurunan pendapatan 30 M, BOPTN 64 M, sehingga masih ada sisa. BOPTN unhas disediakan untuk penelitian, fakultas semakin aktif, per prodi dapat dana 250 juta Latief Abadi - Pengelolaan UKT bagaimana? Wakil Rektor II Unhas - Kelompok I miskin, II dan III dosen dan pegawai, IV umum, V mahasiswa asing - Bidiki Misi harus ada dasar hukumnya. - Pengelompokan antar universitas berbeda, kalau bisa ada dasarnya pengelompokan itu - UKT muncul karena ada laporan masyarakat ke dewan






BOPTN turunan dari UU no 12 tentang sisdiknas Pengalaman dari biaya kuliah tunggal tahun 2012 baru 12%, sisanya dari BOPTN, secara bertahap mestinya BOPTN 100%. Dengan BOPTN bisa melaksanakan seminar internasional, bisa seminar internasional sebelumnya 30 orang, ternyata sekarang sudah mencapai 50 ora






NOTULEN RAPAT Waktu : 18 Oktober 2013 Tempat : lantai 8 Gedung Rektorat Acara : HEARING 2 – Dewas dengan Unit-unit Bisnis Pembahasan : 1. Sport Center Nama yang benar adalah Sport club bukan sport centre lagi. Nama panjangnya adalah Sport club house pertamina. Berikut gedung-gedung yang berada dalam satu manajeman Sport Club yaitu : Gedung – samanta krida, Gor, dan Gazebo. Mengenai manajeman pengelolaan keuangan saat ini, SK tarif layanan sudah ada. Namun pelayanan memprioritaskan kepada mahasiswa. Tidak melayani pihak luar. Untuk UKM tingkat universitas tidak dikenakan biaya. Tarif yg sudah ditentukan terkadang bersifat fleksibel terutama kepada UKM-UKM fakultas (ada tawar menawar). Setiap penerimaan secara berkala sudah masuk ke rekening rektor. Penerimaan dikumpulkan dahulu kemudian disetor ke rekening rektor. 2. UB Media Kendala banyak antara lain: - Tempat – masih sangat terbatas (kurang) terutama percetakan - Jumlah mesin pun masih satu - Sumber daya manusia terbatas, tidak sebanding dengan permintaan pencetakan sehingga untuk melayani konsumen dalam UB sendiri sudah kewalahan - Ke depan ada arah pengembangan ke digital, namun masih sebatas perencanaan 3. Parkir Saat ini pengelolaan lahan parker berada di bawah pengawasan Bagian Sarpras. Besarnya omzet pengelolaan parkir seharusnya bisa menjadi unit bisnis tersendiri namun akan menimbulkan status yang tidak jelas. Sehingga pengelolaannya selama ini diserahkan ke Bagian Sarana Prasarana. Ruang lingkup pengelolaan parkir yang ditangani Bagian Sarpras hanya di area kampus sedangkan di area Parkir INBIS, Pujasera tidak termasuk dalam pengelolaan Bagian Sarpras UB. Mengenai pengelolaan keuangan, tariff parkir untuk mahasiswa dan karyawan digratiskan tetapi harus tetap menggunakan karcis sebagai control. Sedangkan bagi masyarakat umum ditarik tariff parkir Rp 2000 untuk mobil dan Rp 1000 untuk motor. Parkir sudah tidak lagi menggunakan stiker. Karena stiker sangat rentan terhadap pemalsuan. Untuk mengendalikan tingginya tingklat pencurian maka, patroli keliling diperketat. Apabila warga UB hendak keluar maka harus menunjukkan STNK. Selain itu kendala kedisiplinan satpam dan penjaga (portir) perlu ditingkatkan. Rencananya akan diadakan rolling besar-besaran untuk memperbaiki hal ini. 4. Biosains Tujuan Biosains didirikan yaitu untuk melayani kerjasama. Mengenai Tarif layanan, saat ini sudah tersusun tetapi belum di SK-kan. Proses jalinan kerja sama yang akan berlangsung, adalah antara Biosains dengan Biofarma. Jalinan kerjasama tersebut saat ini masih berada dalam tahap pembahasan mengenai rencana pembagian royalty dan pengelolaan secara bisnis. Ke depan, ada kesempatan berkerjasama dengan PMA namun terkendala dengan pembangunan gedung yang belum selesai di daerah di Dieng. Padahal salah satu syarat kerja sama dengan PMA ini yaitu menghendaki harus tersedianya bangunan Gedung Biosains.






5. Kantin Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kantin ini yaitu adanya sejumlah fakultas yang setor dibawah ketentuan. Hal ini dikarenakan, belum adanya kejelasan tarif penyewaan stand di lingkungan fakultas tersebut. 6. BSS Core bisnis UB bukan pendidikan menengah 7. Poliklinik Poliklinik mengalami peningkatan jumlah Pengunjung, terutama mahasiswa. Mahasiswa berbondong-bondong dating ke poliklinik karena pemeriksaan bagi mahasiswa digratiskan. Meski demikian, hal ini tidak melanggar ketentuan tarif layanan sebag tarif layanan tersebut sudah ada SK Rektor. Kendala yang dihadapi Poliklinik Ub saat ini yaitu pelayanan kesehatan bagi warga di luar UB karena belum ada ijin tertulis. Ijin tertulis ini, masih terkendala kepemilikan IMB yang belum terealisasi. Mengenai pendapat Poliklinik UB, semua pendapatan telah disetor rutin. Dalam hal ini, poliklinik dianggap sebagai cost-centre. Yang perlu menjadi catatan disini, yaitu poliklinik belum disusunnya RBA yang seharusnya menjadi acuan rencana pembelanjaan ke depan. 8. Rusunawa dan Griya UB Kendala pengelolaan Rusunawa dan Griya UB saat ini adalah terbatasnya pemahaman mengenai aturan-aturan keuangan dan proses pengadaan yang terlalu lama. Pengelola berharap agar kiranya disegerakan pembentukan bagian atau badan yang legal. 9. UB Travel Saat ini sedang mengusahakan berbagai cara untuk mengatasi hutang-piutang dengan UB yang belum terselesaikan. 10. UB Hotel Kendala yang dihadapi UB Hotel saat ini adalah belum adanya sosialisasi tentang aturanaturan yang ada berkaitan dengan kejelasan stastus UB Hotel saat ini. Selain itu, UB Hotel berharap agar Pujasera yang berada di dekat MX Mall dikelola tersendiri dan lebih terpola. Pujasera ini telah mengalami banyak perkembangan. Meskipun untuk mendapatkannya seperti ini, perlu kekuatan mental yang tinggi karena harus menghadapi masyarakay setempat.






NOTULEN RAPAT Waktu : 30 Oktober 2013 Tempat : ROYAL SENYIUR HOTEL – PRIGEN Acara : Rapat Pleno Pembahasan : 1. Dewas UB telah selangkah lebih di depan, telah berjalan walaupun masih mengalami kendala. Sedangkan Dewas universitas lain belum tentu, karena agenda pertemuan mejadi kendala di tengah kesibukan masing-masing anggota Dewas. 2. Agenda rapat: - Info terbaru tentang UB: Sudah mendekati akhir tahun tetapi banyak pembangunan gedung yang masih baru mulai dibangun. - Agenda hearing berikutnya adalah tentang layanan akademik dan non-akademik. Akan diundang LPPM, LP3, PJM, SPI dan 2 Biro. - Hasil pertemuan forum dewas PTN BLU. Perlu dipikirkan agenda-agenda dalam waktu satu tahun ini misalnya (1) melakukan publikasi melalui web dewas UB, (2) dapat dilakukan survei tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh dewas, (3) anggaran dapat melalui BOPTN, (4) melakukan rapat di Gorontalo difasilitasi oleh dewas dari Gorontalo - Pak Latief telah menandatangani surat hutang (jangka pendek-1 tahun) dan untuk operasional sebesar 89 Milyar, tetapi Pak Latief tidak dilibatkan dalam pembahasannya. - Ghofar akan segera dilantik sebagai sekretaris jurusan. Pengganti yang diajukan adalah Helmy Adam. 3. Berita UB terbaru saat ini antara lain: - Renstra Bisnis UB telah habis dan harus diperbaharui - Naskah akademik OTK dan Statuta masih belum selesai, karena terjadi perbedaan antara keinginan kita dengan aturan dari Biro Hukum Kemendikbud 4. Pak Masruchin - Dewas dianggap perlu melakukan saran-saran tertulis kepada Rektor tentang hal-hal yang kita indentifikasi seperti antara lain RSB yang belum selesai. Perlu diingatkan kembali tentang RSB walaupun sudah pernah diingatkan. - Dewas perlu terlibat dalam perumusan RBA karena dewas ikut bertandatangan. - Agar semua policy non-akademik perlu ditembuskan ke dewas seperti perubahan tentang guest house. Rektor perlu diingatkan tentang hal ini. - Apabila ada audit irjen, BPK, BPKP maka dewas perlu ditembusi hasilnya. - Kegiatan BOPTN tentang kajian RSB bisa digunakan untuk kajian tarif. - Untuk studi banding bisa diganti ke UNDIP atau UIN Jogja (prioritas). Waktunya didekatkan dengan hearing bulan November (setelah tanggal 18). Hearing dilakukan tanggal 20 lalu dapat dilanjutkan dengan study banding. 5. Pak Andi






Disarankan agar OTK dan Statuta diprioritaskan, karena itu dasar semua hal di UB. Selain itu dewas perlu membuat surat himbauan kepada rektor untuk menuntaskan OTK dan Statuta. - Selain hearing sebagai mekanisme pengawasan, dewas perlu juga mencari data-data sendiri sebelum hearing untuk meningkatkan pengawasan dewas. - Perlu dibuat program-program Forum Dewas BLU PTN. Perlu juga melakukan studi banding dengan BLU non-PTN. Untuk publikasi mungkin perlu dibuat majalah dewas (jurnal dewas). 6. Pak Latief - OTK telah dibahas dengan biro hukum 4 kali. Ada beberapa masalah antara lain beberapa fakultas merubah nama tapi belum memperoleh ijin menteri dan beberapa program studi belum dapat ijin tapi sudah menerima mahasiswa. 7. Pak Bambang - Terkait keadaan UB perlu diusulkan tentang zone parkir. - Hearing sebaiknya diselenggarakan diatas tanggal 10. - Perlu diperhatikan laporan tahunan dewas tahun 2013. - Perlu dibuat konsep unit bisnis untuk BLU PTN. UB sepertinya lemah dalam hal negoisasi dengan DIKTI tentang pengusulan unit bisnis seperti pom bensin.






NOTULEN RAPAT Waktu : Selasa, 10 Desember 2013 Tempat : RS Sanglah Denpasar, Bali Acara : Studi Banding Pembahasan : 1. Sekilas mengenai RS Sanglah RSUP Sanglah mulai dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember 1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerjasama dengan FK Unud sebagai RS Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi rumah sakit pendidikan tipe B dan sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB, NTT, Timor Timur (SK Menkes RI No.134/1978).Dalam perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan status, pada tahun 1993 menjadi rumah sakit swadana (SK Menkes No. 1133/Menkes/SK/VI/1994). Kemudian tahun 1997 menjadi Rumah Sakit PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Pada tahun 2000 berubah status menjadi Perjan (Perusahaan Jawatan) sesuai peraturan pemerintah tahun 2000. Pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU (Kepmenkes RI NO.1243 tahun 2005 tgl 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan Tipe A sesuai Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Puncaknya pada tahun 2012 Rumah Sakit Sanglah terakreditas dengan sertifikat JCI. - Rumah Sakit Sanglah didirikan di Pulau Bali. Dimana pulau tersebut merupakan salah satu tempat wisata favorit dunia. Dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan mengakibatkan berbagai macam kasus penyakit muncul di Bali. Maka Rumah Sakit Sanglah dituntut untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh warga Bali baik warga pribumi, pendatang maupun wisatawan. - Dalam hal operasional, karena Rumah Sakit Sanglah sudah dianggap mandiri maka Rumah Sakit Sanglah tidak mendapatkan subsidi biaya operasional, dan hanya mendapat dana untuk keperluan belanja pegawai dan modal. - Anggota Dewas Sanglah ada 5 orang: 4 orang dari pemerintah pusat, 1 orang adalah rektor Udayana. Karena berawal dari institusi dengan status Perjan maka keberadaan dewas secara structural berada di puncak manajemen. Adapun penentuan kebijakan tarif layanan bagi pasien Rumah Sakit Sanglah sebagai berikut: tariff layanan kelas satu keatas ditentukan oleh direktur (dengan ketentuan Tarif tertinggi VIP maksimal 200% tarif kelas 2, kalau kelas 1maksimal 65% tarif kelas 2), tariff layanan untuk kelas 2 ditetapkan oleh Depkeu, dan tariff layanan kelas 3 ditetapkan oleh Kemenkes. 2. Pak Latief: - Bagaimana status unit-unit non tusi? - Bagaimana melibatkan SPI dalam perencanaan? - Bagaimana mekanisme pengawasan oleh dewas?






- Hubungan SPI dengan dewas seperti apa? 3. Ketua SPI - Unit-unit non-tusi khusus kantin dikelola dengan menggunakan MOU. Kantin dikelola oleh koperasi. Koperasi membayar sewa dan bagi hasil dan disetor ke kas BLU. Pendapatan kantin menjadi pendapatan non-fungsional (kantin, sewa untuk tower). - SPI mengawasi dalam tataran operasional. Dewas mengawasi dalam sisi kebijakan. Laporan keuangan sebelum disampaikan ke dewas dan pihak lain, direview oleh SPI. Dewas dalam membuat laporan rutinnya menggunakan datadata atau informasi-informasi yang telah direview oleh SPI. - Dewas di RS Sanglah di atas pemimpin BLU karena sebelum BLU sudah ada dewas. - SPI dilibatkan dalam semua proses perencanaan/penganggaran dan melakukan paraf dalam perencanaan dan anggaran. - SPI juga mengevaluasi pelayanan medik dan melakukan cross-check dengan Unit penjaminan Mutu (UPM). - Laporan keuangan tidak ditandatangani oleh dewas. Dewas hanya ditembusi. - Dewas berperan dalam 6 hal (renstra dan sebagainya), tetapi tidak terlibat sejak awal. Dewas hanya dikirimi dokumennya untuk direview. - Tarif yang dimintakan persetujuan ke Menkeu dan Kemenkes hanya tarif layanan. Penentuan tarif didasarkan unit cost. Unit cost disusun menggunakan activitybased costing (ABC). - RS sering memberikan subsidi kepada pasien jamkesmas yang diambilkan dari PNBP. - Sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian. - Pengadaan obat untuk dana APBN lewat lelang, tetapi kalau sumbernya PNBP seringnya langsung. Penentuan obat yang harus ada menggunakan fornas (formularium nasional).






NOTULEN RAPAT Waktu : Kamis, 19 Desember 2013 Tempat : Ruang Kerja Rektor UB Acara : Audiensi Rektor Pokok Bahasan : 1. Sejauh mana proses hutang dan bagaimana analisa kemampuan universitas membayar ? - Proses hutang masih berlangsung. Hutang hanya jangka pendek sampai Agustus tahun depan (2014). Hutang diperlukan karena pengaruh penerapan kebijakan UKT. Pencairan hutang kemungkinan Januari 2014, karena sudah tutup buku 2013. UB pasti bisa membayar karena sudah dihitung dengan cermat, sesuai dengan kondisi keuangan dan kemampuan bayar universitas 2. Bagaimana perkembangan penyediaan parkir dan fasilitas umum di lingkungan universitas? - Penyediaan parkir tidak wajib disediakan, hanya komplement. UB sudah merencakan menyediakan parkir menggunakan skema KSP. Kalau berhasil, UB menjadi yang pertama. KSP sedang dalam proses akhir (visitasi). Rencananya akan dibangun 4 gedung parkir yaitu di daerah: stadion di dekat Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, bekas garasi, dan bawah tanah. Masalah utama yang memperlambat oleh karena harus melalui proses perijinan. Lewat Kemendikbud dan dapat ijin Kemenkeu. Ada tim yang berjumlah Sembilan orang untuk memproses (tiga dari UB, tiga dari kemendikbud, tiga dari kemenkeu). Proses lambat, karena UB belum otonomi penuh (harus ijin kemendikbud). Sebenarnya yang akan di KSP kan itu asrama. Karena itu kalau parkir berhasil maka asrama akan diproses sekalian. 3. Mengenai pengelolaan UB Hotel, ada isu yang berkembang bahwa akan ada penggantian managemen sehingga ada kekuatiran akan terjadi pengurangan karyawan, apakah itu benar? - Memang ada isu perubahan manajemen (PT) sehingga ada keresahan. Namun, belum ada peraturan baku tentang unit usaha di bawah BLU. Seharusnya karyawan yang tidak bagus ya harus dikeluarkan. Isu ini bukan hanya di UB hotel. Isu ini muncul karena UB hotel akan diberlakukan sewa dengan manajemen dari luar yg menyewa. 4. Untuk kewenangan Dewas dalam hal laporan Keuangan, RBA, dll Dewas berharap akan mendapat bagian dalam prosesnya, namun sepertinya apa yang terjadi masih jauh dari harapan Dewas - Dibuat skedul pengiriman dokumen laporan keuangan dan lainnya sebelum dikirim pihak yang berwenang. Keberadaan dewas belum banyak dipahami. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi.






RENCANA KEGIATAN DEWAN PENGAWAS UB BLU TAHUN 2014 Tema tahun 2014: Peningkatan Peran Dewas dalam Pengawasan Layanan Kegiatan 1. Hearing Layanan Non Akad dan Temuan: SPI, BAKP, Kepeg, PR2 2. Hearing Layanan Akad 1: PJM, BAAK, PR1, Vokasi, Pasca 3. Hearing Layanan Akad 2: Fak., KUI 4. Hearing Layanan Akad 3.: LPPM, Lab Sentral, Inbis 5. Hearing Layanan Kemahasiswaan dan Fasilitas Akad: PR3, BAK, Perpus, TIK, JPC 6. Kunjungan ke Fasilitas UB di luar Kampus 7. Kunjungan sebagai Ketua Paguyuban ke Dewas PTN BLU Lain yang tergabung dalam Paguyuban Dewas) dan Melaksanakan Meeting tahunan Paguyuban Dewas 8. Hearing kondisi Unit Bisnis UB terkini (UBH, GB,UBT, UBM,BSS,Makan,Fitnes, Galeri, Poli, Rumkit, Lab Biosains) 9. Hearing Pengadaan dan Lelang: BAUK, LPSE, Kabag Pengadaan dan Kabag Umum 10. Penguatan Kemampuan Pengawasan anggota Deawas dan Tim Pendamping tentang Kepengawasan 11. Sosialisasi Fungsi pengawasan Dewas kepada Senat, Dewan Pertimbangan dan Majelis Profesor 12. Persiapan dan penyelesaian Laporan Semester 1 13. Persiapan dan penyelesaian Laporan Tahunan 14. Rapat dengan Rektor 15. Penyelesaian Laporan Dewas Tahun 2013 16. Penyempurnaan dan Pengembangan SOP dan Website Dewas 17. Penyusunan Aplikasi TIK untuk Fungsi Pengawasan Dewas 18. Pengkajian RBA UB 2014 19. Pengkajian Laporan Keuangan UB 2013 20. Pengkajian RSB dan SPM 20142018 21. Evaluasi kerja Dewas 2014 dan rencana kerja 2015

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nop

Des

H a l a m a n | 58

b. Website Dewan Pengawas UB http://www.dewas.ub.ac.id

H a l a m a n | 59

KATA PENGANTAR. H a l a m a n i

Recommend Documents