e-3
I
PERATI-I RAN DAE RAH KOTA PAYAKT_IMBI-I H NOMOR:
18 Tahun 2003
RENco*o'r=#rt##f ARUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTAPAYAKUMBUH
I'EMERINTAH KOTA I'AYAKU MB U H TAHUN 2OO3
t
I
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
Nomor: tg
Tahurr2003
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA PAYAKUMBUH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA PAYAKUMBUH, Menimbang
a. bahwa Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat
ll
Payakumbuh Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detaii Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat ll Payakumbuh tahun 1986-2006 tidak sesuai lagidengan Dinamika Pembangunan ;
b. bahwa untuk mengantisipasi keadaan tersebut dirasa perlu menetapkan Peraturan Daerah Baru tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Payakumbuh.
ir,4engingat
1.
Undang-undang Nomor B tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negei'i Nomor I tahun 197A tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1e)
2.
;
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1'15, tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3.
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4.
Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5.
25 tahun 2000 tentang Program (Propenas) Tahun 20A0-2A04 (Lembaran Nasional Pembangunan Negara Tahun 2000 Nomor 206) ; Undang-undang Nomor
6.
Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Benluk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
I
7.
Keputusan Presiden Nomor
62 tahun
2OOO
tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA
Menetapkan
RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA PAYAKUMBUH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a.
Daerah adalah Kota Payakumbuh
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
c.
Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh
d.
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
e.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh
f.
Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan legiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
g. Tata Ruang
adalah wujut struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik
direncanakan maupun tidak.
h.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struhural dan pola pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan Ruang adalah bentuk pernanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi serta kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah suatu renc€lna pembangunan kota yang bensikan renc€na pengembangan Tata Ruang Kota yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala aspek pengembangan Kota dalam suatu rangkaian yang bersifat menyeluruh.
k-
l.
wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yanE batas 'J5n sistemnya ditentukan berdasarkan aspek dinarnis dan administrasi dan atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
m. Kawsan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi ulama melindungi kelestanan lingkungan hidup yang mencakup Sumber Diya Alam, Sum,ber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan.
n.
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan.
o.
CBD adalah Central Bisnis Distric
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Agar
Pembanguna yang dilaksanakan berjahn secara terpadu dan tetatur sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah dan masyarakat.
(2)
Memberikan arahan lokasi pemanfaatan ruang
(3)
Memberikan p€doman perenelnaan pembangunan kepada Pemerinta Daerah serta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan.
(4) Peningkatan kemampuan potensi SDM dan SDA agar dapat
dimanfaatkan
semaksimal mungkin.
(5)
Untuk menciptakan pola tata ruang kota yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai kebutuhan masyarakat. BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
-
Pasal 3
(1) Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan Rencana Pembangunan Kota Payakumbuh yang secara umum berisikan rencana pengembangan Tata Ruang Kota yang optirnal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala aspek dan fakor pengembangan Kota.
(2) Rencana Umum sebagaimana dimaksud ayat (i Peraturan Derah ini
)
pasal ini terdapat pada lampiran
(3) Aspeu faktor pengembangan kola sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi, aspek politis, ekonomis, sosial budaya, teknis, administras!, hukum dan keuangan.
(4) Rencana Umum Tata Ruang meliputi
:
a. Rencana struktur ruang b. Rencana pemanfaatan lahan c. Rencana pendapatan penduduk d. Rencana pengembangan fasilitas e. Rencana prasarana transportasi
f.
Rencana pengembangan utilitas Pasal 4
(1) Rencana Struktur Ruang Kota meliputi
:
a. Struktur dan Orientasi Pelayanan b. StrukturTransportasi
c.
Struktur Pemanfaatan Ruang.
(2) Struktur pemanfaatan ruang merupakan penetapan Bagian Wlayah Kota (BWK)
(3) Penetapan BWK , sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mencakup 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota yang terdiri dari : d. BWK A, merupakan zona pusat kota yang tedetak di bagian dalam jalan lingkar dalam Utara dan Selatan. e. BWK B, merupakan zona transisi yang terletak antara wilayah lingkar dalam dan lingkar luar. BWK C, merupakan zona pinggir kota yang terietak dibagian luar jalan lingkar luar
f.
Pasal 5 Dalam pemanfaatan lahan, maka vilayah tata ruang dibagi kedalam beberapa rencana pengembangan kawasan, yaitu :
a. b.
c. d.
e-
f.
g. h.
i.
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan
Lindung. Perdagangan dan Jasa. Perkantoran Pemerintah. Fasilitas Sosial. lndustri. Ruang Terbuka, Rekreasi dan Olahraga Perumahan. Pertanian. Wisata.
Pasal 6 Rencana pengembangan penduduk sampai tahun perencanaan 2012 diarahkan kepada
:
a. b.
c.
d.
Pendistribuasian penduduk secara seimbang. Peningkalan sumber daya manusia. Penyebaran kegiatan yang dibutuhkan masyarakat Peningkatan peluang lapangan kerja.
Pasal 7
Pengembangan fasilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat diarahkan kepada kegiatan .
a. b.
c.
d.
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas sosial dan ekonomi. Meningkatan pelayanan bagi masing-masing fasilitas yang ada Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari masing-masing fasilitas. Menambah tenaga guru dan medis dalam rangka meningkatkan kualiias masyarakat Pasal
I
Pengembangan sarana transportasa terdiri dari
a. b.
c.
d. e.
Rencana bidang ruang aktivitas Rencana bidang jaringan Jalan Renc€na bidang simpul transportasi Rencana bidang manajemen Lalu Lintas Rencana Terminal Pasal 9
Pengembangan berbagai jenis utilitas dalam mempercepat pengembangan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diarahkan kepada :
a. b.
c.
d. e.
f.
g.
Rencana pengmbangan air bersih. Rencana Pengembangan sistim pengelolaan sampah. Rencana Pengembangan sistim saluran pembuangan air Rencana pengembangan jaringan telepon. Rencana pengembangan lisitrik Rencana pengembangan drainase Rencana pengembangan sanitasi
Bagian Pertama Rencana Struktur Ruang Pasal 1 0
(1) Struktur dan orientasi pelayanan terdiri dari:
a. b-
c.
d.
Pusat pelayanan utama tetap berada pada pusat kota sebagai Pusa! perrlagangan dan pelayanan jasa serta pelayanan sosial lainnya. Sub pelayanan Barat yang tedetak dilampasi. Sub pusat pelayanan selatan yang terletak di Pakan Sinayan Koto Nan Ampek. Sub pusat pelayanan Utara yang tedetak di Payolinyam/ Nan Kodok.
(2)
Sub pusat pelayanan sebagaimana dimaksud poin b, c dan d ayat (1) pasal ini adalah dalam bentuk Pasar Satelit.
(3)
Struktur transportasi dikembangkan dalam bentuk peningkatan struktur jalan sesuai dengan fungsinya.
(4)
Pengembangan jalan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini terdiri dari.
a
a. Struktur jalan arteri pada Jalan Lingkar, yaitu Jalan Lingkar Utara dan Selatan. b. Struktur jalan kolektor primer pada jalan - jalan utama kota seperti koridor Jalan Sukarno Hatta, Lingkar dalam Utara, Jalan Tan Malaka dan Jalan Ahmad Yani.
(5) Struktur pemanfaatan nlang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah inimencakup:
a. BWK A yang terdiri dari CBD skala regional, kawasan pemukiman kepadatan tinggi, pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan pemukiman kepadatan tinggi, kawasan perkantoran dan Rumah Sakit.
b. BWK B yang terdiri dari kawasan pemukiman dengan kepadatan sedang, sub pusat perdagangain atau pasar satelit, kawasan pertanian terbatas, kawasan industri dan kawasan pendidikan.
c. BWK C yang terdiri dari kawasan pemukiman dengan kepadatan rendah, kawasan pertanian, kawasan lindung, rest area dan kawasan wisata. Bagian Kedua Rencana Pemanfaatan Lahan
Pasal 11
(1) Pemanfaatan lahan terdiri dari rencana pengembangan kawasan lindung, pengembangan kawasan perdagangan, pengembangan kawasan perkantoran pemerintah, pengembangan kawasan fasilitas -sosial, pengembangan kawasan industri, pengembangan kawasan terbuka, rekreasi dan olah raga, pengembangan kawasan perumahan, pengembangan kawasan pertanian dan pengembangan kawasan wisata.
(2) Pengembangan kawasan lindung terletak pada kawasan Ngalau dan sekitarnya sedangkan kawasan lindung lainnya adalah kawasan sempadang sungai seperti Batang Agam, Batang Lampasidan Batang Sinama.
Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Dan Jam Pasal {2
(1) Pengembangan kawasan perdagangan terdiri dari:
a. Kalvasan perdagangan dan Jasa bersifat hirarkhis. b. Kawasan perdagangan dan jasa bersifat linier sepanjang koricjor.
c. Kawasan perdagangan khusus. (2) Kawasan perdagangan dan Jasa bersifat hirarkhis terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa pusat kota (CBD) dan kawasan perdagangan sub pusat kota. (3) Kawasan perdagangan dan jasa linier disepanjang koridor jalan arteri dan kolektor sekunder, kawasan perdagangan dan jasa sepanjang koriCor aderi. (4) Kawasan perdagangan l
Bagian Keempat Kawasan Perkantoran Pasal 13 (1) Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dengan pemanfaatan kawasan perkantoran Bupati Lima Puluh Kota dan kawasan Kubu Gadang. (2)
Untuk perkantoran swasta, ditetapkan berdekatan dengan
kawasan perdagangan di sepanjang koridor Jalan Sudirman, Sukarno Hatta, Jalan Tan Malaka dan Jalan Ahmad Yani.
Bagian Kelima Kawasan Fasilitas Sosial Pasal 14
(1) Pengembangan kawasan fasilitas sosialdapat dibagi 3 (tiga) kelornpok, yaitu a. Kelompok Fasilitas Lingkungan Perumahan seperti pendidikan dasar, peribadatan, warung, dan sebagainya. b. Kelompok Fasilitas Polengkap Pelayanan Masyarakat seperti kantor pos, kantor polisi, dan lain-lain. c. Kelompok Fasilitas Kesehatan seperti BKIA, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, dan Rumah Sakit.
(2) Pengembangan Kawasan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) point
a pasal ini direncanakan
di kawasan Pakan Sinayan Koto Nan Ampek
dan Balai Panjang. I
(3) Pengembangan Fasilitas Kesehatan dalam bentuk Pengembangan Fasilitas yang sudah ada atau pengembangan Rumah Sakit ke kawasan civic cefre di Kubu Gadang.
Bagian Keenam KAWASAN INDUSTRI Pasal 15
(1) Pengembangan Kawasan Industri adalah pada klasifikasi lndustri Rumah Tangga dan lndustri Kecil.
(2) Penyebaran Kawasan lndustri Kecil adalah sepanjang lalan arteri primer koridor dan fungsi primer.
(3) Untuk Kegiatan lndustri Rumah Tangga dapat bercampur dengan lingkungan permukiman sepanjang tidak menimbulkan percemaran bagi kawasan sekitarnya
Bagian Ketujuh KAWASAN RUANG TERBUKA, REKREASI DAN OLAH RAGA Pasal 16
(1) Pengembangan kawasan ruang terbuka adalah dalam bentuk
:
a. Ruang terbuka hijau sebagai tempat olah raga dan rekreasi b. Ruang terbuka hijau disepanjang alur sungai dan anak sungai c. Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
(2) Pengembangan
kawasan olah raga diarahkan untuk pengembangan kawasan kubu gadang dan sekitarnya
Bagian Kedelapan K,AWASAN PERUMAHAN
Pasal 17
(1) Pengembangan Perumahan diprioritaskan pada lokasi dengan memperluas lahan terbangun yang sudah ada
(3) Pengembangan kawasan perumahan didasarkan kepada
a. b.
Kriteria kepadatan penduduk dan bangunan Pengaturan tata letak bangunan
c.
Faktor pengikat kawasan permukiman
Bagian Kesembilan KAWASAN PERTANIAN Pasal 18
(1) Pengembangan kegiatan pertanian terdiri dari
a.
b.
:
Pertanian Tanaman Pangan dikembangkan kearah Kecamatan Payakumbuh Utara Kawasan Petemakan dikembangkan kebagian utara kota yang membentang dari Lampasi ke Tanjung Anau.
(2) Kawasan pengembangan pertanian ini merupakan kawasan campuran Kawasan permukiman yang bersifat permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah
Bagian Kesepuluh KAWASAN WISATA Pasal 19
(1) Pengembangan kawasan wisata dialokasikan pada daerah Ngalau dan Ampangan
(2) Wujud pengembangan dapat dalam bentuk perluasan fisik objek wrsata dan dapat berupa emplasemen perdagangan makanan, restoran, mesjid serta areal parkir yang luas
Bagian Kesebelas KEPADATAN PENDUDUK Pasal 20
(1) Rencana kepadatan penduduk dimaksudkan agar distribusi terhadap pengangguran lahan yang tersedia dapat merata
(2) Untuk mencapai maksud ayat (1) pasal
ini ada 2 (dua) strategi yang dapat yaitu dilakukan, : a. Mendistribusikan penduduk pada kelurahan-kelurahan yang berdekatan b. Mendistribusikan penduduk pada kelurahan-kelurahan dengan kepadatan penduduk rendah
(3) Penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud ayal (2) pasal ini didasarkan pada faktor-faktor : a. Fungsi yang telah atau akan Ciberikan kepada setiap kawasan b. Perkiraan kecendrungan jumlah penduduk dan luas wilayah
c.
d. e.
f.
Daya dukung lahan Rencana pengembangan utilitas Lokasi suatu wrlayah Struktur tata masyarakat yang telah ditetapkan
Bagian Kedua Belas PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI Pasal
21
Pengembangan masyarakat aktivitas diarahkan untuk membentuk pasar satelit dan kawasan perkantoran
Pasal 22 Penataan jaringan jalan di Kota Payakumbuh secara rinci adalah sebagai berikut a. Jaringan jalan arteri primer, yaitu jalan lingkar luar utara dan selatan b. Jaringan jalan arteri sekunder, yaitu karidor jalan Soedirman dan SoekarnoHatta c. Jaringan jalan kalektor primer yang mencakup jaringan jalan lingkar utara dalam, jalan Tan Malaka, jalan A. Yani dan jalan Pahlawan d. Jaringan jalan kalektor sekunde yang mencakup jalan lingkar selatan serta jalan poros penghubung daerah pinggir dan transisi menuju pusat kota
Pasal 23
(1) Strtegi pengembangan simpul transportasi, maka untuk wilayah pengembangan ll (WP ll) type terminal adalah type B (2) Tidak tertutup Kemungkinan untuk pengembanganya menjadi type A Pasal 24 Pengesahan lalu lintas di Kota Payakumbuh saat ini dilayani oleh jaringan jalan dengan penataan arus lalu lintas dua arah.
Bagian Ketiga Belas PENGEMBANGAN UTILITAS Pasal 25 Pengembangan utilitas terdiri dari
a. Air Bersih b. Listrik
c. Telephon d. Persampahan e. Drainase f
.
Sanitasi / Air Kotor
Pasal 26 Pengembangan air bersih diarahkan kepada sistem pendistribusian dan peningkatan kualitas pelayanan
Pasal 27 Pengembangan dibidang kebutuhan listrik diarahkan kepada penambahan daya
Pasal 28 Pengembangan terhadap kebutuhan telephon diarahkan kepada penambahan sistem sambungan
Pasal 29 Pengembangan penanganan persam pahan diarahkan untuk melengkapi sarana dan prasarana pengolahan dan pengangkutanya
Pasal 30 Pengembangan drainase diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase
Pasal
31
(1) Untuk penanganan air kotor / limbah dapat diterapkan beberapa sistem, yaitu
a. Sistem septic tank kolektif b. Sistem septic tank individu c. Sistem septic tank campuran (2) Untuk penanganan limbah yang berasal dari industri akan dilakukan
pengolahan secara khusus sesuai dengan jenis ketularanya dan jenis polutan
BAB V KETEITUAN PERALIHAII Pasal 32 Dengan berlakunya Pera(uran Daerah ini, meka Peraluran Daerah nomor 10 tahun 1988 khusus mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku hgi. BAB VI KETENTUAT{ PEI{UTUP
Pasal33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 34 Peraturan Deerah ini mulai berlaku sojak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk€n pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kclta Payakumbuh.
di
Payakumbuh Padatanggal,4 Desember2003 Disahkan
WALIKOTA PAYAKUiIBUH,
@_
JOSRIZAL ZAIN Diundangkan di Payakumbuh PadaTanggal, S Desomber2oo3 SEKRETARIS OAERAI{ KOTA PAYAK
IIAHiIUDA RIVAI LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN .AQOJ
NOMOR...If... iBPlt 0t
PENJELASAN PERATL,,RAN DAERAH KOTA PAYAKUMtsUH NOMOR ..... .r8...... TAHUN ....4Q9 -TENTANG RENCANA UMUM DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH
1.
UMUM Ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan udara yang menunjukkan kesatuan wilayah temoat manusia dan mahkluk hidup lainya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Berdasarkan sifat masyarakat yang terbatas, maka pada satu sisi diperlukan alokasi pemamfaatan masyarakat yang diupayakan sedemikian rupa agar pemamfaatan dimaksud memberikan hasil yang obtimal, sedangkan pada sisi lain
penataan slruktur masyarakat diperlukan untuk memperlinggi kesempatan ekonomi yang dimiliki masyarakal
Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang terus menerus berdasarkan kondisi, potensi dan kendala yang ada untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dimasa yang akan datang. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk mengkaji dan meninjau kembali pemamfaatan struKur masyarakat sebagai akibat dai dinamika pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat daerah.
Penalaan masyarakat daerah kota payakumbuh merupakan pelaksanaan dari undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Kota. Dengan adanya Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang Kota ini, diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan teratur sesuai peruntukkan lahan sehingga dapat memberikan mamfaat yang besar bagi daerah dan masyarakat
2.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 , Cukup jelas
Pa*l 2, Cukup jelas Pasal 3, Cukup jelas Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu satu kesatuan wilayah yang Pasal 4 , terbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pemamfaatan dan tata guna masyarakat kota
Pasal 5 , Dari BWK yang ada dibagi kedalam beberapa kawasan Pasal 6 , Point a, Pendistribusian penduduk yang sesuai dengan luas wilayah dan fasilitas yang ada Pasa 7 , Cukup jelas Pasa 8 , Cukup jelas Pa sa 9 , Cukup jelas Pasa 10, ayat (2), pasar satelrt yang dimaksudkan untuk mengurangi kosentrasi aktivitas perdagangan di pusat kota Pasal 1 1, Cukup jelas
Pasal 12, CBD merupakan suatu kawasan yang merupakan pusd pengembangan bisnis Pasal i3, ayat (1) areal inidapat dimamfaatkan untuk perkantoran pemerintah atau ruang terbuka hijau. Pasal 14, ayat (2) Kawasan ini merupakan yaitu modal kota payakumbuh bagian barat, sehingga dengan adanya fasilitas sosial seperti sarana pendidikan dan kesehatan akan memberikan gambaran terhadap kemajuan pendidikan dan kesehatan di kota payakumbuh. Pasal 15, Cukup jelas Pasal 16, Point a, Dalam bentuk pemeliharaan lapangan olah raga dan penambahan lapangan olah raga baru (lapangan bola kaki) Point b, Dengan adanya renc.ina pemindahan kantor Bupati 50 kota, maka arealtersebut dapat dimamfaatkan sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota Pasal 17, Cukup jelas Pasal 18, Cukup jelas Pasal 19, Cukup jelas Pasal 20, Cukup jelas Pasal 21, Cukup jelas Pasal 22, Cukup jelas Pasal 23, Pembuatan terminal disesuaikan dengan perkembangan Pasal 24, Cukup jeias Pasal 25, Cukup jelas Pasal 26, Cukup jelas Pasal 27, Cukup jelas Pasal 28, Cukup jelas Pasal 29, Cukup jelas Pasal 30, Cukup jelas Pasal 31 ayat (1), hunlf a, Seotic tank yang digunakan oleh beberapa rumah tangga yang disalurkan melalui saluran tertutup dari setiap rumah Huruf b, Penanganan penyaluran air limbah dengan cara membuat septic tank disetiap rumah tangga Huruf c, Penanganan penyaluran air limbah dengan nrcnggunakan kedua sistem diatas terutama untuk kawasan yang memiliki identitas kegiatan campuran Ayat (2), Bila industritersebut besar maka sebaiknya dibuat instalast Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri, sedangkan bila industri dengan skala menengah, kebawah, sebaiknya dibuat instalasi Pengolahan Air Limbah secara kolektif Pasal 32, Cukup jelas Pasal 33, Cukup jelas Pasal 34, Cukuo jelas
