KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
RENCANA STRATEGIS 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
DAFTAR ISI ..................................................................................................
ii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1.KONDISI UMUM............................................................................... 1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN ...................................................
1 6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA 2.1. VISI.................................................................................................. 2.2. MISI ................................................................................................. 2.3. TUJUAN ....................................................................................... 2.4. SASARAN STRATEGIS ..................................................................
12 13 14 15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN ................... 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI ................................. 3.3 KERANGKA REGULASI .............................................................. 3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN .....................................................
16 19 21 25
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. TARGET KINERJA ......................................................................... 4.2. KERANGKA PENDANAAN .....................................................
31 33
BAB V. PENUTUP .........................................................................................
36
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ................................
37
ii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah mencanangkan 9 (sembilan) agenda prioritas nasional atau NAWA CITA dimana tiga diantaranya terkait dengan pembangunan di bidang ekonomi yaitu: (1) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
menggerakkan
serta
sektor-sektor
(3)
Mewujudkan
strategis
kemandirian
ekonomi
domestik.
ekonomi Ekonomi
dengan kreatif,
kewirausahaan, serta Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) merupakan tiga bidang yang memiliki peran fundamental untuk mewujudkan ketiga agenda prioritas nasional tersebut. Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan KUMKM. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah, termasuk pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Indonesia juga akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2035, dimana hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia produktif diperkirakan diatas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial dan budaya baik di perkotaan maupun perdesaan. Peluang tersebut ditunjang pula dengan masih banyaknya wilayah dan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya yang besar namun belum dikembangkan secara optimal. Peluang ini perlu dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Disamping menghadapai era persaingan bebas yang semakin ketat di level regional dan global, perekonomian nasional juga dihadapkan pada persoalan melemahnya pertumbuhan dan melebarnya kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini ternyata juga memberikan dampak pelebaran kesenjangan rakyat, sehingga diperlukan kebijakan dan upaya 1
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta manfaatnya dapat dinikmati rakyat secara lebih merata, adil dan inklusif (equitable, just and inclusive growth), sehingga dapat mengurangi
pengangguran
dan
kemiskinan,
serta
meningkatkan kesempatan berusaha bagi rakyat. Langkah strategis yang perlu dilakukan
adalah
mengintegrasikan
dan
memperkuat
pengembangan
kewirausahaan serta KUMKM dalam arus utama pembangunan. Melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional dewasa ini yang disebabkan salah satunya oleh menurunnya harga komoditas andalan ekspor Indonesia di pasar internasional seperti batu bara, minyak kelapa sawit, karet, dan mineral, memerlukan langkah strategis berupa diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan baru. Pengembangan UKM berbasis teknologi dan ekonomi kreatif yang bertumpu kepada sumber daya yang terbarukan yaitu ide, kreativitas, dan inovasi dari sumberdaya manusia, dan berbasis kepada pemanfaatan ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
serta
warisan
budaya
berpotensi
besar
dikembangkan bangsa Indonesia untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta koperasi dan UKM memerlukan iklim dan ekosistem yang komprehensif, kondusif, partisipatif, dan inklusif sehingga diperlukan ruang atau kawasan yang menjadi pusat aktivitas dan interaksi bagi
lintas
pelaku
(pemerintah,
pelaku
usaha/industri,
akademisi,
dan
komunitas/forum kreatif) sehingga mampu lebih mengefisienkan proses penciptaan nilai tambah produk. Oleh karena itu pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta KUMKM juga terkait erat dengan upaya pengembangan kawasan berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi (KIT), diantaranya melalui pengembangan kota kreatif dan Science Technology Park (STP). Pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta KUMKM juga memiliki memerlukan dukungan yang kuat dari sektor ketenagakerjaan, terutama dalam penciptaan tenaga kerja yang kreatif dan terampil. Dibawah ini akan diuraikan sejumlah capaian yang telah dihasilkan Pemerintah pada periode 2010-2014 dalam pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, KUMKM, serta ketenagakerjaan.
2
1.1.1 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Sejak mulai dikembangkan secara sistematis pada tahun 2009, ekonomi kreatif saat ini mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2014, ekonomi kreatif telah mampu berkontribusi sebesar 7,1% terhadap PDB nasional, menyerap tenaga kerja sekitar 12 juta orang, dan memberikan kontribusi perolehan devisa negara sebesar 5,8%. Sejumlah langkah dan capaian yang telah dilakukan antara lain: (1) Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang menugaskan kepada 26 menteri/kepala LPNK dan seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam periode 2009 – 2015; (2) Pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 yang menandai komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara lebih sistematis dan fokus; (3) Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia “Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025”. Cetak biru tersebut dilengkapi dengan Rencana Aksi Jangka Menengah (RAJM) Periode 2015 - 2019 yang disertai dengan 15 rencana pengembangan untuk tiap-tiap sub sektor ekonomi kreatif; (4) Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang dalam perkembangannya diperbaharui dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2015; (5) Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 185 Tahun 2015; dan (6) Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Skema Pembiayaan Bagi Industri Kreatif berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 200 Tahun 2015
1.1.2 Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi (KIT) Dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi kawasan berbasis KIT, dilakukan pengembangan kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi. Dua model
pendekatan
strategi
pengembangan
kawasan
tersebut
adalah
(1)
3
Pengembangan Kota Kreatif berbasis potensi lokal; dan (2) Pengembangan Science andf Techno Park (STP). Dalam rangka pengembangan Kota Kreatif, telah terbentuk beberapa forum jejaring Kota Kreatif pada beberapa daerah yang secara partisipatif diinisiasi oleh komunitas dan penggiat kreatif perkotaan, antara lain: Bandung Creative City Forum (BCCF) dan Solo Creative City Network (SCCN). Saat ini juga telah terbentuk Jaringan Kota Kabupaten Kreatif Indonesia (JK3I) yang merupakan jejaring antara komunitas, pemerintah kota/kabupaten, pelaku usaha, dan akademisi dalam mengembangkan kota/kabupaten kreatif di Indonesia. Selain itu, dua kota di Indonesia juga telah tergabung dalam jejaring kota kreatif dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Terkait hal ini, Pemerintah terus mengawal dan mensinergikan kegiatan pengembangan Kota Kreatif dan sedang berupaya menyusun Kriteria dan Indikator Kota Kreatif sebagai bagian untuk mendorong penetapan Kota Kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pengembangan STP telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan 100 STP di setiap provinsi. Saat ini regulasi terkait pengembangan STP masih dalam proses, di antaranya adalah penetapan Perpres Pengembangan STP dan grand design pengembangan STP yang sedang disusun oleh Kemenristekdikti. Sedangkan pengembangan STP yang telah dilakukan antara lain: (1) PUSPITEK Serpong, yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi; (2) Cibinong Science Center yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (3) Solo Technopark yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Akademi Teknik Mesin (ATMI) Solo; (4) Bandung Technopark yang diinisiasi oleh Yayasan Pendidikan Telkom; (5) Sragen Technopark yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen; (6) Cikarang Technopark yang diinisiasi oleh PT. Trimitra Group dan ATMI Cikarang; (7) Batam Technopark yang diinisiasi oleh Politeknik Negeri Batam, BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (8) Teknopolitan Pelalawan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
4
1.1.3 Bidang Kewirausahaan Dalam mendukung pengembangan wirausaha telah dilakukan 3 (tiga) tahapan terintegrasi dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu: (1) pembibitan wirausaha (perubahan pola pikir dan change management), (2) penempaan wirausaha melalui kompetisi bussines plan dan pelatihan kewirausahaan, (3) pengembangan wirausaha melalui kemitraan, kolaborasi, pendampingan, penguatan kelembagaan inkubator bisnis baik di Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi dan industri dalam rangka peningkatan jumlah wirausaha muda berdaya saing dan inovatif, Selain itu, telah dilakukan juga beberapa hal lainnya seperti: (1) Koordinasi roadmap pengembangan inkubator wirausaha, (2) Koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga untuk program pengembangan wirausaha nasional, dan (3) Koordinasi penciptaan wirausaha baru.
1.1.4 Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Capaian dalam rangka mendorong pengembangan UMKM diantaranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan UMKM khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Pemerintah juga telah melakukan upaya terobosan melalui Perpres No.98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Ijin Usaha Mikro dan Kecil atau biasa disebut IUMK merupakan izin dalam bentuk naskah satu lembar yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang dapat diperoleh dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya. Disamping itu, dengan memilki IUMK para pelaku UMK dapat memperoleh: (1) Kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan; (2) Kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; (3) Pendampingan untuk pengembangan usaha; dan (4) Kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah atau lembaga lainnya.
5
1.1.5 Bidang Ketenagakerjaan Untuk menghadapi persaingan tenaga kerja pada saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan optimalisasi BLK dan UPT bersinergi dengan pusat-pusat pelatihan swasta untuk mewujudkan skilled labor dan langkah-langkah penyiapan roadmap tenaga kerja nasional dan grand strategy ketenagakerjaan nasional dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.
1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Ekonomi Kreatif Sektor ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif terdiri atas 16 sub-sektor, yaitu : (1) Arsitektur; (2) Desain interior; (3) Desain Komunikasi Visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi dan video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan game developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan radio; (15) Seni pertunjukan; dan (16) Seni rupa. Ekonomi kreatif memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor yang dapat mendukung perekonomian nasional. Pada tahun 2013, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional sebesar 7.05 % (Rp. 641,81 triliun), atau peringkat ke 7 dari 10 sektor kontributor PDB nasional. Lima (5) kelompok industri kreatif yang menjadi penyumbang PDB terbesar yaitu : (1) Kuliner (32,51 persen); (2) Mode (28,29 persen); (3) Kerajinan (14,44 persen); (4) Penerbitan dan percetakan (8,11 persen); dan Desain (3,90 persen). Terdapat 5,4 juta usaha kreatif yang menyerap 11,8 juta tenaga kerja. Ekonomi kreatif juga mampu menyumbangkan devisa negara melalui ekspor sebesar US$ 3,2 miliar. Namun demikian terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif ke depan, yaitu : (1) Terbatasnya ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif; (2) Terbatasnya sumber daya pendukung yang berkualitas, beragam dan kompetitif; (3) Belum berkembangnya struktur industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; (4)
6
Belum tersedianya pembiayaan yang sesuai dan kompetitif; (5) Keterbatasan akses pasar bagi karya kreatif; (6) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) Belum optimalnya dukungan kelembagaan yang mampu memfasilitasi kolabrorasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan akademisi dalam pengembangan ekonomi kreatif.
1.2.2. Daya Saing Kawasan Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi (KIT) Dalam rangka pengembangan kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi, Indonesia setidaknya memiliki tiga potensi yaitu: (1) bonus demografi hingga tahun 2035. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi Orang Kreatif (Creative Class) yaitu lapisan masyarakat yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial dan budaya khususnya di daerah perkotaan; (2) prosentase penduduk muda Indonesia (10-24 tahun) sebagai pengadopsi teknologi mencapai 20% dari total populasi; dan (3) akses teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong kreativitas sudah menjangkau lebih dari 90% populasi Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif adalah melalui penciptaan ruang kreatif sebagai lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kegiatan ekonomi kreatif. Di sisi hulu, ruang kreatif harus mampu mengakomodasi dan menginspirasi bagi munculnya sense of creativity. Di sisi hilir, ruang tersebut harus dapat mengintegrasikan proses kreasi-produksi-distribusi dan pemasaran potensi ekonomi kreatif yang ada. Dengan demikian, ruang kreatif harus dirancang untuk membentuk iklim dan ekosistem ekonomi kreatif yang komprehensif, kondusif, partisipatif dan inklusif, yang salah satunya dapat dikembangkan melalui pendekatan Kota Kreatif. Saat ini sebaran potensi ekonomi kreatif di setiap daerah belum dipetakan secara rinci sehingga pengembangan ekonomi kreatif belum optimal mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, pengembangan kota kreatif yang berjalan hingga saat ini dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi. Dengan memperhatikan luasnya ruang lingkup ekonomi kreatif yaitu meliputi pengembangan 16 sub sektor di 514 kota/kabupaten, pembangunan kota/kabupaten kreatif harus dilakukan secara sistematis. Untuk itu diperlukan peta jalan pengembangan kota kreatif yang berkelanjutan. 7
Adapun strategi untuk meningkatkan kapasitas inovasi adalah pembangunan Science and Techno Park (STP). Permasalahan dalam pengembangan STP adalah (1) belum adanya kesepahaman tentang kriteria STP dan belum adanya referensi STP nasional yang ideal sehingga STP di beberapa Kementerian/Lembaga memiliki ruang lingkup dan rantai nilai yang berbeda; (2) pembangunan dan pengelolaan STP sebagian besar bersifat government-driven. Peran serta dunia usaha (industri besar) dalam pengelolaan STP dan pengembangan produk STP belum optimal sehingga penyerapan produk STP oleh industri besar masih terbatas; dan (3) STP eksisting yang dibangun/dikelola oleh K/L masih sangat tergantung kepada APBN dan belum dapat mandiri. Untuk itu diperlukan penataan ulang dan optimalisasi pengembangan STP.
1.2.3. Kewirausahaan Indonesia memiliki potensi pengembangan wirausaha yang besar berdasarkan persepsi masyarakat untuk berwirausaha. Namun, minat masyarakat untuk berwirausaha masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat berkaitan dengan ketersediaan informasi mengenai peluang usaha dan cara mendirikan usaha. (sumber : Global Entrepreneurship Monitor 2014). Menurut survei BBC World Service, Indonesia merupakan tempat yang paling baik untuk memulai usaha diantara 24 negara yang disurvei. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi terhadap tingkat kreativitas/ inovasi di masing-masing negara, tingkat kesulitan untuk memulai usaha, evaluasi terhadap orang yang memulai usaha, dan kemudahan untuk menerapkan ide menjadi bisnis. Selain itu, dilihat dari potensi usia produktif Indonesia yang cukup tinggi (60% penduduk memiliki usia di bawah 39 tahun) seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Kewirausahaan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa.Untuk menjadikan sebuah negara menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari prosentase keseluruhan penduduk di negara tersebut menjadi wirausahawan (Sosiolog David Mc Cleland), atau minimal sekitar 4,8 juta wirausaha dari populasi penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia pada Tahun 2015 yang menjadi wirausaha baru sekitar 0,19%. Hal tersebut sangat tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang memiliki presentase wirausaha sebesar 7%,
8
Malaysia 5%, China 10%, dan Amerika Serikat yang hampir 13% penduduknya menjadi wirausahawan.. Hal ini terjadi karena permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wirausaha diantaranya: (1) Kurang sinerginya program pemerintah, perguruan tinggi, swasta serta semua stakeholders dalam mengembangkan wirausaha yaitu tidak saling mendukung dan tidak berkelanjutan; (2) Belum adanya peta sebaran potensi lokal dan pengembangan wirausaha berdasarkan sektor dan wilayah; (3) Kurang pemahaman tentang ruang lingkup inkubator wirausaha dan kapabilitas serta kapasitas pengelola inkubator wirausaha yang masih rendah; (4) Belum adanya database kewirausahaan nasional dan inkubator wirausaha yang saling terintegrasi; (5) Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait pengembangan kewirausahaan; (6) Belum adanya landasan hukum tentang pengembangan kewirausahaan.
1.2.4. Daya Saing Koperasi dan UMKM Terdapat potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, yaitu (i) pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier (ii) jumlah UMKM sebanyak 57,90 juta, atau 99,99 % terhadap jumlah total usaha yang ada di Indonesia (iii) tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 114,14 juta (97 %) (iv) kontribusi UMKM terhadap PDB dan ekspor cukup siknifikan , yaitu sekitar 59 % terhadap PDB dan 14,06 % terhadap total ekspor nonmigas. Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga masih 9
menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM diantaranya keterbatasan: (1) kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis; (2) akses ke pembiayaan; dan (3) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
1.2.5. Ketenagakerjaan/Buruh Investasi PMDN dan PMA semakin meningkat di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, ketenagakerjaan Indonesia (terampil, middle skill, dan high skill) berpotensi cukup besar dan menjanjikan untuk berperan serta dan terlibat di dalam proses industri. Ketenagakerjaan Indonesia dari sisi upah berdaya saing dibandingkan dengan tenaga kerja asing (khususnya ASEAN) yang tingkat upahnya tinggi. Sebagai negara dengan penduduk terbesar di ASEAN, Mutual Recognition Arrangement (MRA) merupakan suatu peluang yang baik. Penduduk yang banyak tentu saja berarti potensi jumlah tenaga kerja terbesar datang dari Indonesia. Melalui MRA ASEAN, tenaga-tenaga kerja dari Indonesia dapat mencari pekerjaan tidak hanya di dalam negeri, namun juga dapat mengisi pasar tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara anggota ASEAN lainnya. Beban penyediaan pekerjaan oleh pemerintah dapat berkurang akibat terbukanya pasar tenaga kerja yang lebih luas. Luasnya pasar tenaga kerja dan penyetaraan kualifikasi di ASEAN juga dapat menjadi pemicu bagi investor untuk menanamkan investasinya di ASEAN. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang kaya dan juga luasnya lahan yang tersedia merupakan keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Namun demikian, posisi penyerapan ketenagakerjaan pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan diakibatkan oleh melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi 10
dari 6,3% (semester I dan semester II tahun 2013) menjadi 6% pada semester III dan semester IV tahun 2013. Penurunan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut sampai dengan akhir tahun 2014 menjadi 5,2% sampai 5,3% (diatas ekspektasi). Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut secara otomatis menyebabkan terjadinya penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013-2014 yaitu dari 1 juta netto tenaga kerja baru menjadi + 400 ribu tenaga kerja netto. Permasalahan tersebut disamping diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi juga disebabkan : (1) Tidak optimalnya pusat-pusat pelatihan pemerintah (BBLK, BLK, dan UPT) yang tidak bersinergitas dengan pusat-pusat pelatihan swasta/industri padat karya, dan industri lainnya, termasuk tidak terlaksananya dengan baik pelatihan/vocational training terhadap tenaga kerja informal oleh industri padat karya; (2) Tingkat pendidikan tenaga kerja indonesia (informal) mayoritas berpendidikan SD dan SMP kelas 2, sehingga begitu sulitnya dunia industri menyerap tenaga kerja/buruh disamping bergejolaknya kenaikan upah (UMP dan UMK) baik di provinsi, kabupaten/kota; (3) Terjadi perubahan penyerapan tenaga kerja dari industri padat karya menjadi industri padat modal sehingga tenaga kerja semakin berkurang oleh karena pemakaian mesin-mesin, baik di industri padat karya maupun industri padat modal (tahun 2014); (4) Pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi terhadap tenaga kerja terampil mengalami hambatan akibat persyaratan yang ditetapkan oleh WTO dipersyaratkan tenaga kerja yang profesional dan MEA 2015 dipersyaratkan dengan jenjang pendidikan terendah adalah Diploma III setara dengan politeknik.
11
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA
2.1.
VISI
Visi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM yaitu:
“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan di bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan”
Visi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dirumuskan selaras dengan visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019. Pernyataan visi tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu: Pertama, “koordinasi dan sinkronisasi kebijakan” merupakan proses untuk mengupayakan terjadinya keselarasan persepsi, pemikiran, dan tindakan diantara seluruh stakeholder terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, koperasi dan UMKM, serta Ketenagakerjaan. Kedua, “pengendalian kebijakan” merupakan proses untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, koperasi dan UMKM, serta ketenagakerjaan sesuai dengan tujuan awal yang direncanakan. Pengendalian berupaya meminimalisir deviasi antara hasil dari imlepementasi kebijakan dengan tujuan awal dari perumusan kebijakan.
12
Ketiga, “efektif” memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi reatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Ketenagakerjaan. Keempat, “berkelanjutan” mempunyai makna bahwa koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif agar pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh seluruh sektor dapat berjalan sinergi dan berkesinambungan.
2.2.
MISI Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM adalah : “ Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, dan Ketenagakerjaan”
Misi tersebut merupakan perwujudan peran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Misi Kemenko Perekonomian untuk “menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”.
13
2.3.
TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM pada periode 2016-2019 yaitu: “Terwujudnya peningkatan daya saing nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta KUMKM, yang didukung oleh upaya penciptaan tenaga kerja terampil dan kreatif serta pengembangan kawasan berbasis kreativitas, inovasi dan teknologi”. Adapun sasaran peningkatan daya saing diukur dari kontribusi ekonomi kreatif, kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, Kawasan Berbasis KIT, serta Ketenagakerjaan yang diharapkan lima tahun ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015-2019, yang diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel 2.2. Sasaran Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUMKM, serta Ketenagakerjaan 2015-2019
URAIAN 1
EKONOMI KREATIF a. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif b. Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta orang)
c. Kontribusi Ekspor/Devisa Bruto
2
3
KEWIRAUSAHAAN Pertambahan jumlah wirausaha baru KOPERASI DAN UMKM a. Rata-rata pertumbuhan nilai PDB UMKM dan Koperasi b. Rata-rata pertumbuhan produktivitas UMKM c. Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan d. Rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi
SASARAN 2015-2019
Meningkat dari 7,1% (2014) menjadi 12% (2019) Meningkat dari 12 juta orang (2014) menjadi 13 juta orang (2019) Meningkat dari 5,8% (2014) menjadi 10,0% (2019)
1 juta unit (tahun 2019)
6, 5-7,5% per tahun 5,0-7,0 % per tahun 55,0% (tahun 2019) 15,5-18,0% per tahun
14
URAIAN 4
KAWASAN BERBASIS KIT Science and Techno Park
KETENAGAKERJAAN a. Proporsi jumlah tenaga kerja berkeahlian tinggi bersertifikat b. Proporsi jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah bersertifikat c. Peningkatan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi d. Meningkatnya jumlah pekerja formal di sektor manufaktur Sumber: RPJMN 2015-2019
SASARAN 2015-2019
Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota dan Science Park di setiap provinsi (2019)
5
2.4.
Meningkat dari 8,4% (2014) menjadi 14% (2019) Meningkat dari 30% (2014) menjadi 42% (2019) Meningkat dari 5% (2014) menjadi 25% (2019) Meningkat dari 40,5% (2014) menjadi 51,0 persen (2019).
SASARAN KINERjA Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: 1.
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, daya saing koperasi dan UMKM, dan ketenagakerjaan.
2.
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, daya saing koperasi dan UMKM, dan Ketenagakerjaan.
3.
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional,
Kawasan Berbasis KIT, KUMKM, SDM, dan
ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. 4.
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015.
15
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1.
Arah Kebijakan Perekonomian
dan
Strategi
Kementerian
Koordinator
Bidang
Dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada 9 (sembilan) agenda prioritas atau NAWA CITA. Sesuai dengan fungsi yang diamanatkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diamanatkan untuk dapat melaksanaan 3 agenda prioritas di bidang ekonomi, dimana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi, Kewirausahaan, Koperasi dan UKM, dan ketenagakerjaan sangat berkait erat dengan ketiga agenda prioritas tersebut.
Tabel 2.1. Agenda Prioritas Nasional di Bidang Ekonomi NAWACITA – 3 Agenda Prioritas di Bidang Ekonomi Membangun Indonesia Meningkatkan produktivitas Mewujudkan kemandirian dari pinggiran dengan rakyat dan daya saing di ekonomi dengan memperkuat daerah- pasar internasional menggerakkan sektor-sektor daerah dan desa dlm strategis ekonomi domestik kerangka Negara Kesatuan 1. Pemerataan 1. Membangun konektivitas 1. Peningkatan kedaulatan Pembangunan Antar nasional untuk mencapai pangan, Wilayah Terutama keseimbangan 2. Ketahanan air, Kawasan Timur pembangunan, 3. Kedaulatan energi, Indonesia. 2. Membangun transportasi 4. Pelestarian sumber daya umum masal perkotaan, alam, lingkungan hidup dan 3. Membangun perumahan pengelolaan bencana, dan kawasan 5. Pengembangan ekonomi permukiman, maritim dan kelautan, 4. Peningkatan efektivitas, 6. Penguatan sektor dan efisiensi dalam keuangan, pembiayaan infrastruktur, 7. Penguatan kapasitas fiskal 5. Penguatan investasi, bangsa 6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan, 7. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, 8. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,
16
NAWACITA – 3 Agenda Prioritas di Bidang Ekonomi Membangun Indonesia Meningkatkan produktivitas Mewujudkan kemandirian dari pinggiran dengan rakyat dan daya saing di ekonomi dengan memperkuat daerah- pasar internasional menggerakkan sektor-sektor daerah dan desa dlm strategis ekonomi domestik kerangka Negara Kesatuan 9. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional, 10. Peningkatan daya saing tenaga kerja
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 telah menetapkan sejumlah kebijakan prioritas sebagai berikut: 1. Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat; 2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi; 3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Pertanian; 4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan; 5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); 6. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan; 7. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi; 8. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi; 9. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri; 10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor; 11. Meningkatkan
Koordinasi
Kebijakan
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Prioritas; 12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC); 13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.
17
Adapun strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pembangunan di bidang perekonomian, adalah sebagai berikut: 1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam Nawacita; 2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati antar Kementerian/Lembaga. Sebagai upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka ditetapkan berbagai program lintas sektor. Program lintas sektor untuk pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, KUMKM, dan ketenagakerjaan yaitu : Program Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui
Penguatan
Ekonomi
Kreatif,
Kawasan
Berbasis
KIT,
Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM serta Ketenagakerjaan”, yang meliputi program kerja sebagai berikut: 1.
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, dan iptek;
2.
Pengembangan kawasan berbasis kreativitas, inovasi dan teknologi, antara lain meliputi pengembangan kota kreatif berbasis potensi lokal serta penataan dan penguatan Taman Sains dan Taman Teknologi menjadi kantong inovasi;
3.
Penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi ;
4.
Peningkatan daya saing Koperasi dan UKM;
5.
Penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, pemberdayaan buruh, dan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi AEC 2015.
18
3.2.
Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dijabarkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Bab I, serta dengan mempertimbangkan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
yang
tertuang
dalam
Rencana
Strategis
2015-2019,
sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Sasaran Srategis SS 1. Terwujudnya koordinasi
Arah Kebijakan 1. Melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
dan sinkronisasi perumusan
perumusan kebijakan pengembangan ekonomi
kebijakan ekonomi kreatif,
kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, dan
kawasan berbasis KIT,
IPTEK melalui pengembangan, perlindungan, dan
kewirausahaan, daya saing
pemasaran produk industri kreatif
KUMKM, dan Ketenagakerjaan.
2. Melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
perumusan kebijakan pengembangan kawasan berbasis KIT melalui pengembangan ruang kreatif, Kota/Desa Kreatif, Pusat Kreatif, Science Techno Park 3. Melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
perumusan kebijakan penciptaaan wirausaha baru berbasis teknologi melalui pembentukan inkubator wirausaha dan penciptaan ekosistem wirausaha yang baik 4. Melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
perumusan kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM, melalui kebijakan usaha mikro untuk naik kelas, dan usaha kecil dan menengah dapat mendorong program industri nasional dan meningkatkan ekspor nasional
SS 2. Terwujudnya pengendalian
1. Melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan ekonomi
kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis
kreatif, kawasan berbasis KIT,
seni, budaya, media, desain, dan IPTEK melalui
19
Sasaran Srategis
Arah Kebijakan
kewirausahaan, daya saing
pengembangan, perlindungan, dan pemasaran
KUMKM, dan ketenagakerjaan
produk industri kreatif. 2. Melaksanakan kebijakan kreativitas,
pengendalian
pengembangan inovasi
pelaksanaan
kawasan
dan
teknologi
berbasis melalui
pengembangan ruang kreatif, Kota/Desa Kreatif, Pusat Kreatif, dan Science Techno Park. 3. Melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan penciptaaan wirausaha baru berbasis teknologi
melalui
pembentukan
inkubator
wirausaha dan penciptaan ekosistem wirausaha yang baik 4. Melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM, melalui kebijakan usaha mikro untuk naik kelas, dan usaha kecil dan menengah dapat mendorong
program
industri
nasional
dan
meningkatkan ekspor nasional SS 3. Terwujudnya koordinasi
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan
dan sinkronisasi perumusan
kebijakan ketenagakerjaan, terkait isu peningkatan
kebijakan ekonomi kreatif
peran pusat pelatihan, sertifikasi uji kompetensi,
nasional, kawasan berbasis KIT,
penetapan upah minimum, outsourcing tenaga kerja,
KUMKM, SDM, dan
tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta
ketenagakerjaan/buruh dalam
jaminan sosial untuk pekerja (Jaminan Pensiun,
pelaksanaan MEA 2015.
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Tenaga Kerja)
SS 4. Terwujudnya pengendalian
Melaksanakan pengendalian kebijakan sertifikasi uji
pelaksanaan kebijakan 8 MRA
kompetensi mengacu kepada Mutual Recognizition
yang sesuai dengan
Agreement ASEAN
pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015. Keterangan: Mulai periode 2017-2019, SS3 diintegrasikan dengan SS1 dan SS4 diintegrasikan dengan SS2
20
Strategi yang dilaksanakan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut yaitu: 1.
Mendahulukan kebijakan yang diprioritaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan arahan khusus dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.
Memprioritaskan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat dan berpihak pada upaya pemerataan pembangunan antar wilayah;
3.
Mendorong deregulasi terhadap kebijakan yang kontraproduktif terhadap iklim berusaha dan daya saing ekonomi nasional;
4.
Melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan
antara
lain
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi/akademisi,
dan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan 5.
Mengantisipasi dan meminimalisir deviasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang telah disepakati antar Eselon I Kementerian/Lembaga
3.3.
Kerangka Regulasi Percepatan pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, KUMKM, serta ketenagakerjaan memerlukan terobosan regulasi atau evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada untuk mendorong partisipasi optimal dari seluruh stakeholder terkait. Terobosan regulasi diperlukan untuk mengurai hambatan-hambatan (bottleneck) yang terjadi seperti menghindari tumpang tindih regulasi yang ditetapkan oleh sektor. Sedangkan evaluasi akan menghasilkan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk menyempurnakan atau mengubah regulasi yang ada. Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM dalam hal ini berperan sebagai koordinator dalam penyusunan regulasi baru atau evaluasi suatu regulasi. Kerangka regulasi yang akan dikoordinasikan perumusan dan penetapannya, dimonitor, atau dievaluasi pelaksanaannya dalam rangka mendorong percepatan pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, KUMKM, serta ketenagakerjaan diuaraikan pada Tabel 3.2. 21
Tabel 3.2. Regulasi yang dikoordinasikan perumusannya dan dikendalikan pelaksanaannya No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
1.
a. Penetapan kebijakan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah b. Penetapan kebijakan mengenai skema pembiayaan dan pemasaran produk kreatif
2.
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan/ landasan hukum Pengembangan Kota dan Kawasan Kreatif yang bersinergi dengan tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan (Sustainable City Development); b. Penyusunan dan Penetapan kebijakan/ landasan hukum mengenai Percepatan penumbuhkembangan Taman Tekno (Techno Park) dan Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Science Technology Park)
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian a. Perlunya keterlibatan seluruh K/L untuk mendukung kinerja Badan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan sasaran pengembangan ekonomi kreatif dalam RPJMN 20152019 b. Perlunya skema pembiayaan khusus bagi sub sektor ekonomi kreatif c. Perlunya prioritas kebijakan bagi upaya promosi, branding, dan pemasaran produk kreatif yang siap bersaing di pasar internasional a. Target dari Sasaran Kebijakan yang tersirat dalam RPJMN 2015-2019 bahwa o Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif diperlukan pengembangan ekosistem kreatif yang terpadu dengan penciptaan ruang kreatif yang bertujuan untuk memfasilitasi orang kreatif di sepanjang rantai nilai kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi; o Pengembangan kota kreatif merupakan salah satu bentuk pengembangan perkotaan melalui penciptaan ekosistem yang kondusif dan terintegrasi, sehingga kota sebagai pusat aktivitas dan interaksi lintas pelaku dapat mengembangkan kreativitas sebagai solusi permasalahan perkotaan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta mampu meningkatkan daya saing daerah dan nasional. b. Target dari sasaran kebijakan yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya
Unit Penanggung Jawab Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
22
No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian saing perekonomian nasional melalui peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, termasuk pembangunan 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi a. Target dari Sasaran Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 bahwa pertambahan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah adalah sejumlah 1 juta unit wirausaha baru b. Untuk mendukung Perpres No.27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha dimana pelaksanaan pengembangan inkubator wirausaha dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3.
a. Landasan hukum terkait pengembangan kewirausahaan nasional yang mencakup: o Penguatan kelembagaan o Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan o Peningkatan kualitas SDM o Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran o Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan hukum b. Penyusunan blueprint dan roadmap pengembangan kewirausahaan nasional c. Penyusunan Regulasi/Kebijakan Kewirausahaan
3.
a. Penetapan UU tentang a. Amanat Putusan MK No. Perkoperasian yang 28/PUU-XI/2013 tentang menggantikan UU Nomor No.UU No.17 Tahun 2012 25 Tahun 1992 tentang b. Target dari Sasaran Perkoperasian, serta Kebijakan yang tertuang penyusunan aturan dalam RPJMN 2015-2019 pelaksanaannya bahwa peningkatan b. Penetapan kontribusi UMKM dan peraturan/landasan koperasi dalam hukum bagi pembentukan perekonomian yang Lembaga Pembiayaan ditunjukkan oleh Pertanian, UMKM dan pertumbuhan nilai PDB koperasi, dan skema UMKM dan koperasi, yang penjaminan bagi UMKM didukung peningkatan dan Koperasi kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan c. Penetapan Peraturan lapangan kerja, penciptaan Presiden yang mengatur devisa (ekspor), dan koordinasi dan sinergi investasi. antar instansi di tingkat c. Target dari Sasaran nasional dan daerah yang Kebijakan yang tertuang
Unit Penanggung Jawab
Asisten Deputi Kewirausahaan
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
23
No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu. Evaluasi pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan UMKM. (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”). dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha. 5.
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian dalam RPJMN 2015-2019 bahwa diperlukan sinkronisasi dan sinergisitas program seluruh K/L yang menangani UMKM dan koperasi. d. Target dari Sasaran Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 bahwa peraturan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 UMKM perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih teknis agar tujuan dari UU tersebut dapat direalisasikan di lapangan.
a. Evaluasi UU Nomor 13 a. Terciptanya perubahan Tahun 2003 tentang struktur tenaga kerja secara Ketenagakerjaan bertahap dari sektor/subb. Monitoring pelaksanaan sektor lapangan usaha yang PP 78 Tahun 2015 produktivitasnya rendah ke Tentang Pengupahan sektor/sub-sektor yang c. Monitoring produktivitasnya tinggi, PERMENAKER 35 Tahun b. Tersedianya program 2014 perlindungan sosial bagi d. Peninjauan kembali biaya pekerja dan meningkatkan komponen cost structure jumlah tenaga profesional penempatan TKI dan berkeahlian e. Penguatan Uji c. Tersedianya program Kompetensi tenaga kerja perlindungan sosial bagi Indonesia dalam rangka pekerja
Unit Penanggung Jawab
Asisten Deputi Ketenagakerjaan
24
No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
f.
3.4.
menghadapi MRA ASEAN Penguatan kebijakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian d. Terjalinnya Hubungan Industrial yang kondusif khususnya mengenai pengupahan. e. Mencegah terjadinya pengunaan tenaga kerja asing yang merugikan tenaga kerja lokal. f. Tidak adanya kesamaan komponen biaya penempatan kenegara tujuan penempatan TKI (Hongkong, Singapura, Malaysia dan Taiwan). g. Penguatan BLK dan percepatan Uji Kompetensi (sertifikasi)
Unit Penanggung Jawab
Kerangka Kelembagaan Disamping
pendanaan
dan
regulasi,
keberhasilan
percepatan
pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, KUMKM, serta ketenagakerjaan
juga memerlukan kerangka kelembagaan
pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Dalam rangka mengantisipasi perubahan dan dinamika perkembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, dan daya saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015 yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2015, dan yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 25
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2015. Penataan tersebut membawa perubahan mendasar pada strukur organisasi, serta tugas dan fungsi seluruh unit kerja termasuk di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Gambar 3.2. memperlihatkan struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM pasca restukturisasi. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
serta
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi-fungsi yang diselenggarakan antara lain: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah; b. pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
ekonomi
kreatif,
kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri kreatif; e koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan dan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
26
g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
27
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM
28
Dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, koperasi dan UMKM, serta ketenagakerjaan, terdapat keterkaitan tugas dan fungsi yang erat antara Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, yang menuntut dilakukannya kolaborasi dan kerjasama antar Asisten Deputi. Ilustrasi keterkaitan antar Asisten Deputi diperlihatkan pada gambar 3.3. Pengembangan ruang kreatif misalnya, memerlukan kolaborasi yang erat antara Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan. Penguatan UKM berbasis Teknologi memerlukan kerjasama antara Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.
Gambar 3.3. Ilustrasi Keterkaitan Tugas dan Fungsi Antar Asisten Deputi
Selain kolaborasi dan kerjasama secara internal, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM juga dituntut untuk melakukan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Sekurangkurangnya terdapat 10 K/L yang terkait langsung dengan isu yang 29
dikoordinasikan
oleh
Deputi
Bidang
Koordinasi
Ekonomi
Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM yaitu: Kementerian Perindustrian, Kemristek Dikti, Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemnaker, Badan Ekonomi Kreatif, LIPI, dan BPPT. Namun selain berkoordinasi dengan K/L yang memiliki keterkaitan langsung, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM juga berkoordinasi dengan K/L lain yang memiliki ketekaitan tidak langsung yaitu dalam konteks pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, KUMKM, serta ketenagakerjaan, misalnya Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas.
30
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1.
Target Kinerja Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang ekonomi kreatif, Kawasan Berbasis KIT, kewirausahaan, koperasi dan UKM, seta ketenagekerjaan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (outputs) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (outcome). Untuk mewujudkan hasil (outcome) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (output). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran
tersebut
dengan
menentukan
tahapan
proses
kegiatan
pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan. Target kinerja dibawah ini menunjukkan tingkat sasaran kinerja hasil (outcome) yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi UKM selama periode 2015-2019 berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan pada Bab II. Matriks
target
kinerja
Deputi
Bidang
Koordinasi
Ekonomi
Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
31
Tabel 4.1. Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM 2015-2019 NO SS1
SS2
SS3
SS4
Sasaran Program/ Target Indikator kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan Berbasis KIT, kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan Indikator 2015-2016 Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, 85 85 Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan Indikator 2017-2019 1. % rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan 90 90 Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUMKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti. 2. % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan 90 95 peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan Indikator 205-2016: Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan dan Daya 85 85 Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
100
100
-
Indikator 2017-2019 % hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan 90 90 100 Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUMKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawasan Berbasis KIT, KUMKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. Indikator: Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung 85 85 -*) -*) -*) penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015. Indikator: Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerja85 85 -**) -**) -**) an/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di ASEAN
*) SS3 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS1. **) SS4 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS2
Sedangkan untuk target kinerja di tingkat eselon II (kinerja output) dapat dilihat pada lampiran 1.
32
4.2.
Kerangka Pendanaan Kerangka
Pendanaan
adalah
rencana
alokasi
anggaran
yang
dibutuhkan selama lima tahun dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran srategis serta target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, program teknis dinamakan “Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian”. Sedangkan untuk nomenklatur kegiatan disesuaikan dengan unit Eselon II terkait. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM terdiri dari 5 unit Eselon II sehingga kegiatan dibagi dalam 5 nomenklatur, ditambah 1 kegiatan prioritas Kemenko Perekonomian yaitu Kelembagaan
Pengembangan
UKM
Berbasis
Koordinasi Penataan Teknologi.
Kerangka
pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM 2015-2019 untuk tiap kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko Perekonomian adalah sebagai berikut. Tabel 4.2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM sesuai Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019
No
Program/Kegiatan
Rencana Alokasi (Juta Rupiah) 2015 2016 2017 2018 PROGRAM TEKNIS: KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 1 Koordinasi kebijakan 2.000 2.300 2.420 2.530 bidang pengembangan ekonomi kreatif 2 Koordinasi kebijakan 2.000 2.000 2.100 2.200 bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan 3 Koordinasi kebijakan 2.000 2.000 2.100 2.200 bidang kewirausahaan 4 Koordinasi kebijakan 2.000 2.000 2.100 2.200 bidang peningkatan daya saing koperasi dan UKM
2019 2.660
2.320
2.320 2.320
33
No 5
6
Program/Kegiatan Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Koordinasi kebijakan bidang ketenagakerjaan JUMLAH
2015 2.000
Rencana Alokasi (Juta Rupiah) 2016 2017 2018 1500 1.580 1.650
2019 1.740
2.000
2.000
2.100
2.200
2.320
11.500
11.800
12.400
12.980
13.680
Namun demikian perhitungan prediksi kebutuhan pendanaan jangka menengah diatas belum memperhitungkan kebutuhan organisasi pasca restrukturisasi
struktur
Deputi
Bidang
Koordinasi
Ekonomi
Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM yang baru tuntas pada pertengahan tahun 2015. Untuk itu, diusulkan kenaikan kerangka pengeluaran jangka menengah pada periode 2016-2019 dari baseline yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kemenko Perekonomian. Beberapa pertimbangan yang mendasari usulan kenaikan kerangka pengeluaran jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Rencana awal yang disusun pada Renstra Kemenko Perekonomian menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang lama dengan adanya pejabat fungsional sebagai pengganti pejabat eselon III dan IV. Namun dalam perkembangannya
terjadi perubahan
struktur organisasi berdasarkan
Permenko Nomor 5 tahun 2015 di mana nomenklatur jabatan untuk eselon III dan IV tetap diadakan. 2. Adanya peningkatan kapasitas koordinasi sinkronisasi dan pengawasan implementasi program-program yang cukup signifikan, antara lain: a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif b. Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan dan Pemasaran Industri Kreatif c. Pengembangan Kota Kreatif Berkelanjutan dan Desa Kreatif di berbagai wilayah di Indonesia d. Percepatan pengembangan/pembangunan Science Techno Park yang ditargetkan sebanyak 100 STP pada tahun 2019. e. Pengendalian Peraturan Pemerintah
No 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 34
Mikro Kecil dan Menengah, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. f. Pengendalian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam Paket Kebijakan Ekonomi tahap IV. g. Penyusunan blueprint dan roadmap pengembangan kewirausahaan nasional h. Penguatan Kelembagaan pengembangan wirausaha; i.
Penyediaan Database dan Website Kewirausahaan Nasional; dan
j.
Promosi produk hasil wirausaha untuk meningkatkan ekspor.
3. Dalam menjalankan program diatas diperlukan intensitas koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh K/L terkait, dimana satu program dapat melibatkan lebih dari 10 Kementerian/Lembaga.
Usulan penyesuaian Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada periode 2016-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 4.3. Usulan Penyesuaian Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM 2016-2019 No
Program/Kegiatan
Rencana Alokasi (Juta Rupiah) 2016* 2017 2018 2019 PROGRAM TEKNIS: KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 1 Koordinasi kebijakan bidang 5.000 5.500 6.050 6.655 pengembangan ekonomi kreatif 2 Koordinasi kebijakan bidang 2.500 3.500 4.200 5.000 peningkatan daya saing ekonomi kawasan 3 Koordinasi kebijakan bidang 6.753 7.429 8.170 9.000 kewirausahaan 4 Koordinasi kebijakan bidang 2.500 3.500 4.200 5.000 peningkatan daya saing koperasi dan UKM 5 Koordinasi Penataan 2.500 3.500 4.200 5.000 Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi 6 Koordinasi kebijakan bidang 3.000 3.500 4.200 5.000 ketenagakerjaan JUMLAH 22.253 26.929 31.020 35.655 Keterangan: Penyesuaian alokasi 2016 diharapkan pada saat APBN-P 2016 35
BAB V PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang perekonomian 2015-2019, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM tahun 2015-2019 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dengan harapan dapat mendukung secara optimal terhadap upaya pencapaian rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan. Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM, dan Ketenagakerjaan. 36
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN Kode
035.01. 06
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SS1: Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan yang diselesaikan % rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra
Target 2015
2016
2017
Alokasi (dalam juta rupiah) 2018
2019
85%
85%
-
-
-
-
-
90%
90%
100%
-
-
90%
95%
100%
Keterangan
2015
2016
2017
2018
2019
11.500
22.253
26.929
31.020
35.655
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
SS2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT,
37
Kode
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan % kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan yang terimplementasikan % hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti SS3: Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawasan Berbasis KIT, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015. SS4: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
85%
-
-
-
-
-
90
90
100
85%
85%
- *)
- *)
- *)
2015
2016
2017
2018
Keterangan 2019
SS3 pada 2017-2019 digabung dengan SS1
38
Kode
5226
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja (engineering services, architectural, accountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015. Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerja-an/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di ASEAN KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti (%) Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Ekonomi Kreatif % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang diusulkan K/L mitra Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
85%
- *)
- *)
- *)
2015
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
95%
100%
-
-
90%
-
90%
-
2017
2018
2019
SS4 pada 2017-2019 digabung dengan SS2
2.000
85%
2016
Keterangan
5.000
5.500
6.050
6.655
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
39
Kode
5228
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja Persentase laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM (bulan) KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI KAWASAN Persentase rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang diusulkan K/L mitra
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
6 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2 laporan
2 laporan
2 laporan
2 laporan
Laporan
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
90%
95%
Keterangan
2015
2016
2017
2018
2019
2.000
2.500
3.500
4.200
5.000
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
100%
40
Kode
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan Persentase laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan
5227
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang ditindaklanjuti KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang pengembangan kewirausahaan % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang pengembangan
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
90%
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
95%
100%
90%
Keterangan
2015
2016
2017
2018
2019
2.000
6.753
7.429
8.170
9.000
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
41
Kode
2505
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja kewirausahaan yang diusulkan K/L mitra Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan Persentase laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan yang ditindaklanjuti KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM Persentase rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di peningkatan daya saing koperasi dan UMKM % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang diusulkan K/L mitra
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
-
-
-
-
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
95%
100%
90%
Keterangan
2015
2016
2017
2018
2019
2.000
2.500
3.500
4.200
5.000
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
42
Kode
2496
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM Persentase laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN UKM BERBASIS TEKNOLOGI Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di bidang Penataan Kelembagaan
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
90%
-
-
-
-
75%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2015
2.000
80%
85%
-
-
-
5 laporan
2 laporan
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
95%
100%
90%
2016
2.500
2017
3.500
2018
4.200
Keterangan 2019
5.000
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
43
Kode
5229
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang diusulkan K/L mitra Persentase laporan hasil pengendalian kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklanjuti Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklanjuti KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi di bidang ketenagakerjaan % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan di ketenagakerjaan yang diusulkan K/L mitra Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
80%
85%
-
-
-
1 paket rekomendasi
1 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
85%
85%
-
-
-
4 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
-
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
-
-
95%
100%
-
-
85%
-
90%
-
Keterangan
2015
2016
2017
2018
2019
2.000
3.000
3.500
4.200
5.000
Usulan penambahan anggaran 2016-2019
44
Kode
Program/Kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi kreatif nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015 Persentase laporan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan ekonomi kreatif nasional (engineering srvices, architectural, acoountancy services) dalam pelaksanaan MEA 2015 (%)
Target
Alokasi (dalam juta rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
-
-
-
-
1 rek
-
-
-
-
85%
85%
-
-
-
4 paket laporan
2 paket laporan
-
-
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
2 paket rekomendasi
85%
-
-
-
-
1 rek
-
-
-
-
2015
2016
2017
2018
Keterangan 2019
45
