RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN MERAUKE REVIU 21 AGUSTUS 2017

RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN MERAUKE 2015-2019 REVIU 21 AGUSTUS 2017

No. Publikasi Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

: : : :

9401.1501 1201005.9401 21 cm x 29,7 cm 42 halaman

Naskah : BPS Kabupaten Merauke Gambar Kulit : BPS Kabupaten Merauke Diterbitkan oleh : BPS Kabupaten Merauke

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Merauke periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Merauke untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Renstra BPS Kabupaten Merauke disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten Merauke pada periode 2010-2014 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS BPS Kabupaten Merauke Renstra BPS Kabupaten Merauke menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing bidang / seksi di lingkup BPS Kabupaten Merauke dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Kabupaten Merauke. Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan Renstra ini. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Alloh SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin. Merauke,

21 Agustus 2017

Kepala BPS Kabupaten Merauke,

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF BPS Kabupaten Merauke mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Kabupaten Merauke. Renstra BPS Kabupaten Merauke Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Merauke sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019. Visi BPS Kabupaten Merauke sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

iv

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kabupaten Merauke 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Merauke untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................. iii RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... iv DAFTAR ISI .............................................................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. vii DAFTAR TABEL .......................................................................................................................viii DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................................................... 1 1.2. Kondisi Umum............................................................................................................ 2 1.3. Potensi dan Permasalahan .......................................................................................... 3 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK 2.1. Visi Badan Pusat Statistik ............................................................................................ 6 2.2. Misi Badan Pusat Statistik ........................................................................................... 6 2.3. Tujuan Badan Pusat Statistik ....................................................................................... 6 2.4. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik .............................................................................. 7 2.5. Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik .................................................................................... 9 BAB III ARAH KEBIJAKAN ,STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS ................................................................................ 11 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Merauke ................................................ 12 3.3. Kerangka Regulasi .................................................................................................... 19 3.4. Kerangka Kelembagaan ............................................................................................ 23

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 4.1. Taget Kinerja......................................................................................................................26 4.2. Kerangka Pendanaan.........................................................................................................30

BAB V PENUTUP.................................................................................................................31 LAMPIRAN ....................................................................................................................................... .32

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Hubungan Antara Program Teknis (PPIS) dengan Program Generik (DMPTTL dan PSPA).................................................................................

14

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tujuan , Indikator Kinerja dan Target BPS Kabupaten Merauke 2015-2019........

7

Tabel 3.1 : Hubungan ,Visi, Misi, Program dan Kegiatan BPS Kab.Merauke 2015-2019.......

15

Tabel 4.1 : Indikator Kinerja Sasaran Strategis ........................................................................ 27 Tabel 4.2 : Alokasi Pendanaan 2015-2019 Menurut Program ................................................. 30

viii

DAFTAR SINGKATAN BMN BPK BPS BPS-QAF Cerdas DJKN IKSS IKP IKK JFU JFT K/L KemenPAN dan RB LAKIP Program DMPTTL Program PPIS Program PSPA RPJMN RPJPN SDG’s SDM SE SIMPEG SNA SSN Statcap UNSTAT WTP

: Barang Milik Negara : Badan Pemeriksa Keuangan : Badan Pusat Statistik : Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework : Change and Reform for the Development of Statistics : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara : Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Indikator Kinerja Program : Indikator Kinerja Kegiatan : Jabatan Fungsional Umum : Jabatan Fungsional Tertentu : Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik : Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional : Sustainable Development Goals : Sumber Daya Manusia : Sensus Ekonomi : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian : System National Account : Sistem Statistik nasional : Statistical Capacity Building : United Nations Statistics Division : Wajar Tanpa Pengecualian

ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan

berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk

memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten

Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 1

Merauke perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia. BPS Kabupaten Merauke dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kabupaten Merauke Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Kabupaten Merauke Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Merauke akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra BPS Kabupaten Merauke Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Merauke dalam mendukung peksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 1.2.

Kondisi Umum Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah

penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Kabupaten Merauke

akan melaksanakan Program

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 2

sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Selama ini, BPS Kabupaten Merauke telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. BPS Kabupaten Merauke

juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah maupun

pemerintah daerah, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Pendataan

Program

Perlindungan Sosial 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung programprogram khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejenisnya. 1.3.

Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.3.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Merauke merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Merauke, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun


2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Merauke merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah Merauke dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. 1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa Kecamatan di Kabupaten Merauke yang sampai saat ini ada yang belum


mempunyai perwakilan BPS.

Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi

menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain : i.

National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.

ii.

Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.

iii.

Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.

iv.

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MERAUKE

2.1. Visi Badan Pusat Statik Visi Badan Pusat Statistik adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” 2.2. Misi Badan Pusat Statistik Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Pusat Statistik yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut: a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 2.3. Tujuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik; Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kabupaten Merauke berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Guna memudahkan penilaian

pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 6

Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 No. 1.

2.

3.

2.4.

Tujuan

Target

Uraian

Indikator

Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel

2015

2016

2017

2018

2019

90

90

90

93

93

80

85

85

85

85

54

58

62

66

70

Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai

berikut: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah : 1.1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran : 1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik; 1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS; 1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan 1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.

1.2. Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(respondent

engagement), dengan indikator sasaran : 1.2.a. Presentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 7

pendekatan rumah tangga; 1.2.b. Presentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha; 1.2.c. Presentase pemauskan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga no usaha; 2.

Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan Pelayanan prima hasil kegiatan statisik”, adalah : 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran : 2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS;

2.1.b.

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;

2.1.c. Persentase Kementerian/Lembaga yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional; 2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS; 2.1.e. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS; 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel ”, adalah : 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran : 3.1.a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I; 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS , dengan indikator sasaran : 3.2.a. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat.


2.5.

Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut. Nilai-nilai inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah : • Profesional ( Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif, dan Sistemik) • Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka, dan Akuntabel) • Amanah ( Terpercaya, Jujur, Tulus, dan Adil) Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1.

Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam

melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a.

Kompeten Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b. Efektif Memberikan hasil maksimal, c.

Efisien Mengerjakan setiap tugas produktif, dengan sumber daya minimal,

d. Inovatif Selalu melakukan pembaruan dan atau menyempurnakan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus, e.

Sistemik


Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 2.

Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Dedikasi Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b. Disiplin Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, c.

Konsisten Selarasnya kata dengan perbuatan,

d. Terbuka Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak, e.

Akuntabel Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur,

3.

Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Terpercaya Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

b. Jujur Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, c.

Tulus Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

d. Adil Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 10

BAB III ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan

rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019. Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 11

modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. 3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Merauke Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Merauke mengacu pada strategi

pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut : a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. b) Peningkatan respons rate. c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS. f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.


g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut: a)

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

b)

Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;

c)

Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;

d)

Meningkatkan Customer Relationship Management;

e)

Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;

f)

Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

g)

Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;

h)

Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS; dan

i)

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3.2.1 Program dan Kegiatan Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Kabupaten Merauke mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik BPS Kabupaten Merauke meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Di lingkungan BPS Kabupaten Merauke menjalankan program dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 13

informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah. Adapun hubungan antara program teknis dan generik BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah Sebagai berikut:

Program PPIS

Program DMPTTL

Program PSPA

Gambar 3-1 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL dan PSPA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS Kabupaten Merauke dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 3.1.


Tabel 3.1. Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 Visi (1) Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

Tujuan

Sasaran

(2) 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambunga n melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

(3) 1. Peningkatan kualitas data statistik 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

(4) 1.1Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, Indikator sasaran : 1.1.a.Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.1.e. Jumlah Publikasi / Laporan sensus yang terbit tepat waktu.

Arah Kebijakan a)

b) c)

d)

e)

Strategi

(5) (6) Peningkatan a) Meningkatkan publikasi survei ketersediaan data yang dan informasi mencantumkan statistik yang ukuran kualitas; berkualitas. b) Meningkatkan Peningkatan sarana dan respons rate. prasarana untuk pengumpulan Peningkatan serta pengolahan kualitas dan data data dan kuantitas informasi penyebaran data statistik; dan informasi c) Meningkatkan statistik kepada kualitas masyarakat. metodologi survei dan sensus Peningkatan sesuai standar kemudahan dan internasional; kecepatan akses d) Meningkatkan terhadap data dan komunikasi informasi statistik dengan penyedia BPS. data; Pemenuhan e) Meningkatkan sosialisasi sarana dan kegiatan BPS; prasarana BPS memadai; secara akuntabel f) Meningkatkan

Program

Kegiatan

(7) (8) 1. PPIS 1. KEGIATAN 2895: 2. DMPTTL BPS Provinsi 3. PSPA (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi) 2. KEGIATAN 2886: BPS Provinsi (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi) 3. KEGIATAN 2891: BPS Provinsi (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)


dalam mendukung diseminasi hasil 1.2. Meningkatnya kegiatan statistik; pelayanan prima kualitas hubungan g) Meningkatkan hasil kegiatan dengan sumber Customer statistik. data (respondent Relationship f) Penguatan fungsi engagement), Management; yang terkait Indikator sasaran : h) Meningkatkan dengan system 1.2.a. Persentase sosialisasi pemasukan kegiatan statistik; manajemen SDM dokumen i) Meningkatkan aparatur, (response rate) kualitas website pengawasan , survei dengan BPS dan atau PST akuntabilitas pendekatan rumah didukung oleh TIK kinerja; tangga dan infrastruktur 1.2.b. Persentase g) Penyelarasan yang memadai; kegiatan yang pemasukan j) Mengoptimalkan dokumen sistem informasi terkait dengan (response rate) statistikdalam reformasi survei dengan mendukung birokrasi BPS pendekatan usaha kualitas diseminasi khususnya yang 1.2.c. Persentase data informasi terkait dengan pemasukan statistik; sistem dokumen k)Meningkatkan (response rate) manajemen SDM efektivitas survei dengan pemenuhan sarana aparatur, pendekatan non dan prasarana BPS pengawasan, rumah tangga non yang mendukung akuntabilitas usaha pelayanan prima kinerja. hasil kegiatan 2.1. Meningkatnya statistik; kualitas hubungan l) Mengingkatkan dengan pengguna tingkat utilisasi data (user penggunaan Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 16

engagement),deng an Indikator sasaran : 2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS. 2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.c. Persentase Kementerian/Lemb aga yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. 2.1.d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 2.1.e Persentase Konsumen yang

sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayananan prima hasil kegiatan statistik; m)Mengoptimalkan pengembangan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif; n)Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik; o)Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru; Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 17

puas terhadap akses data BPS. 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS, dengan Indikator sasaran : 3.1.a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran: 3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat

p Megoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran; q)Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.


Berdasarkan hasil pemerataan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, yaitu sebagai berikut: 1. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS) dengan kegiatan: a. Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi. 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dengan kegiatan: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

3.3 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen UU statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan statastik. Sebagaimana tertuang dalam di dalam permen PPN no. 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan renstra K/L 2015-2019, kerangka regulasi sejalan dengan RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Badan Pusat Statistik memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penyajian data staistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kulitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan


statistik sering kali ditemui kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat. Sebagai suatu lembaga pemerintah non kementrian (LPNK), BPS Kabupaten Merauke harus memenuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS Kabupaten Merauke dapat dibagi kedalam dua kelompok: (1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS 1. Keputusan presiden No 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi, dan Inspektorat Utama. 2. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 3. Peratuaran Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja BPS 4. Peraturan Kepala BPS No 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah 6. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 7. Peraturan Kepala BPS No.2 tahun 2002 tentang Tata Terja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 8. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B-417-N.pan-02-2008

tentang

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS 9. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B-174.1-M.pan-07-2001 tentang Penyusunan Organisasi Kantor Regional BPS 10. Peraturan Kepala BPS No 116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana 11. Surat Menteri PAN dan RB No. B-201-M.pan-05-2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS


(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik. Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam penyenggaraan kegiatan statistik. 1. UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik Intisari dari regulasi: •

Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statisik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,

•

Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

2. PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Intisari dari regulasi: •

Berisikan pejelasan teknik tentang penyenggaraan satatistik dasar, sektoral, dan khusus,

•

Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,

•

Peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik

•

Sumber pembiayaan penyelenggaraan satatistik dasar.

3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah intisari dari regulasi: •

Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

•

Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997 ,terdapat muatan dari undang-undang yang perlu mendapatkan perhatian utuk perbaiakan. Urgensi dan perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut: •

Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997


Pasal ini menyatakan bahwa seluruh survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan pesetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS. •

Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada akibatnya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi data statistik yang dihasilkan. Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi tehadap undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Disisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tidakan hukum yang dapay dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut. Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait

dengan hubungan kelembagaan dan instansi lain. Yakni: 1. Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi Keppres No. 86 tahun 1997 menjalankan tentang peran BPS, namun peran dari stakeholder lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit.


Dari uraian di atas, jelaslah bahwa penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan untuk dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 20152019.

3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalembagaan dan pengelolaan aperatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keinginan masyarakat tehadap data berkualitas, mendorong BPS Kabupaten Merauke agar mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun juga pada perbaikan proses manajemen untuk mengahasilkan data.

3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana Dalam pencapaian secara strategis, BPS Kabupaten Meauke membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut. 1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyenggaraan kegiatan statistik yang lebih menekankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat. Pendekatan fungsioanal berarti alur proses dari akuisi kebutuhan Reviu Rencana Strategis BPS Kabupaten Merauke 2015-2019 23

pengguan data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data, (perencanaanmetodologi-persiapan-pengumpulan-pengolahan-analisis-diseminasi-evaluasi), dilakukan secara terintegrasi secara Subjet Matter, 2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPS-QAF) untuk memastikan pengendalian yang ekonomis, efektif, dan efisien, 3. Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan statistik dengan K/L, 4. Perlunya penelaahan mendalam atas standart operating procedure di BPS Kabupaten seluma khusunya pada proses bisnis inti untuk memitigasi resiko-resiko dalam penyenggaraan kegiatan statistik.

3.4.2 Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Merauke membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia sebagai berikut: 1. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan Renstra BPS 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi strategic bussines partner). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan BPS Kabupaten Merauke, antara lain: a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan, b. Membangun standar kompetensi jabatan, c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (Competency gap analysis), d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (work load analysis), khususnya untuk penyelenggaraan statistik, e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non gelar) f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (succsstion planning), g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi BPS Kabupaten Merauke, h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (Human Resource Information System) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019


2. Untuk

meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(Respondent

engagement), perlu meningkatkan kompetensi petugas survei (enumerator),

2.4.3

Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Merauke membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut: 1.

Terkait dengan cetak biru pengelolaan proses integrasi statistik, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani transformasi statistik dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan pengelolaan transformasi,

2.

Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektifitas struktur organisasi dan tata kerja BPS Kabupaten merauke saat ini dengan misi BPS yang baru (yang telah di terjemahkan dalam berbagi sasaran strategis),

3.

Perlunya penguatan unit kerja organisasi BPS Kabupaten Merauke yang menangani pelayanan publik,


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BPS KABUPATEN MERAUKE

4.1.

Target Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Merauke untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Merauke dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Merauke Priode 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:


Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

T.1. Peningkatan kualitas data statistik

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSS 1.4. Jumlah publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen( response rate ) survei dengan pendekatan usaha IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen ( response rate ) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan IKSS 3.1. Persentase Kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent engagement)

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Target Kinerja (2019) 93 80 100 22 0 95

95

95

85

5.000


T.3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SS.5 Meningkat nya pengawasan dan akuntabiitas kinerja aparatur BPS

IKSS. 3.3 Persentase Kementerian/Lembaga yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional IKSS.3.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan saran dan prasarana BPS IKSS.3.5 Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS IKSS 4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2. Persentase Pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I IKSS. 5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

26

83

80 4 80 70


4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome).

Sedangkan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

merupakan

alat

ukur

yang

mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Kabupaten Merauke dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.


4.2.

Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk

mencapai sasasaran strategis BPS Kabupaten Merauke. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut. Tabel 4.2. Alokasi Pendanaan 2015-2019 Menurut Program (Juta Rupiah) PROGRAM/KEGIATAN (1) A. I.

B. I.

II.

ALOKASI PROGRAM TEKNIS Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi ALOKASI PROGRAM GENERIK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Total

ALOKASI PENDANAAN 2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.935,720

1.770,603

1.756,278

806,614

1.174,788

1.935,720

1.770,603

1.756,278

806,614

1.174,788

2.792,024

3.492,286

3.509,015

3.549,779

3.519,625

2.792,024

3.492,286

3.509,015

3.549,779

3.519,625

2.516,675

2.142,193

2.209,766

2.386,311

2.243,615

2.516,675

2.142,193

2.209,766

2.386,311

2.243,615

7.244,419

7.405,082

7.475,059

6.742,704

6.938,028


BAB V PENUTUP

Renstra BPS Kabupaten Merauke periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dalam Renstra BPS Kabupaten Merauke 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Renstra

BPS

2015-2019

membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.


Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke PROGRA M/KEGIA TAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

BPS Kabupaten Merauke SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.4. Jumlah Publikasi 1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis rumah tangga 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis perusahaan 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan

ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019

7.244,419

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

5

14

17

17

17

-

2

1

-

-

99,33

95

95

95

95

86,00

95

95

95

95

88,00

95

95

95

95

7.405,082

7.475,059

6.742,704

UNIT ORGANISASI

6.938,028


SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 3.1. Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS SS.4. Meningkatnya Pengguna Layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS 4.1. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS 4.1 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS SS.5. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 5.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 5.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I SS.6. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 6.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Kegiatan 2895: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Jumlah Laporan Pengembangan Metodelogi dan survei Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

80

80

80

80

80

2.000

2.000

5.000

5000

5.000

70

75

75

75

75

80

80

80

80

80

10

4

4

4

4

74

80

80

80

80

54

58

62

66

70

100

100

100

100

1.935,720

1.770,603

1.756,278

806,614

1.174,788

1.935,720

1.770,603

1.756,278

806,614

1.174,788

100


Jumlah Peta desa dan blok yang diupdate Jumlah Laporan Diseminasi Statistik Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei kebutuhan data Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan pendekatan rumah tangga Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu Jumlah pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Kesejahteraan Rakyat Jumlah Publikasi/Laporan Survei Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat

84

5

5

5

5

-

-

-

-

-

75

75

75

75

75

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


waktu Jumlah Publikasi/Laporan Survei Kesejahteraan Rakyat yang memilki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga Jumlah Laporan / Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Jumlah publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosisal dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosisal dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah publikasi/Laporan Statistik Potensi Desa Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Desa yang tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa Basis data terpadu Program Perlindungan Sosial Persentase Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

1

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1


Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Statistik

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

90

98

98

98

98

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

96

96

96

96

-

96

96

96

96

90

96

96

96

96

1

1

1

1

1


Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Kontruksi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Kontruksi yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Kontruksi yang memilki ISSN/ISBN Persentase pemasukan (response rate) survei Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Kontruksi dengan pendekatan usaha Jumlah Publikasi/laporan Statistik Distribusi Jumlah Publikasi/laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016 Jumlah Publikasi/Laporan Satistik Harga Jumlah Publikasi/Laporan Satistik Harga yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Satistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

98

98

98

98

98

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

90

99

99

99

99

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-


Persentase pemasukan (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Biaya Hidup Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

90

98

98

98

98

95

100

100

100

100


Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Produksi dengan pendekatan usaha Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memilki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

80

98

98

98

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan usaha PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kegiatan 2886: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi baik Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi baik PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 2891: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Jumlah pengadaan kendaraan bermotor Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan Jumlah pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan

-

-

-

-

-

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

90

86

87

8

90

85

86

87

88

90

-

4

-

2

-

-

100

-

100

-

-

-

16

-

-

-

-

100

-

-

-

86

-

2

-

-

100

-

100

-

1 Paket

2 paket

1 Paket

-

1 Paket

2.792,024

3.492,286

3.509,015

3.549,779

3.519,625

2.792,024

3.492,286

3.509,015

3.549,779

3.519,625

2.516,675

2.142,193

2.209,766

2.386,311

2.243,615

2.516,675

2.142,193

2.209,766

2.386,311

2.243,615


Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

100

100

100

-

100


Lampiran 2. Pendanaan Per Kegiatan BPS Kabupaten Merauke PROGRAM/KEGIATAN (1) PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Provinsi/Kabupaten/Kabupaten A. Merauke KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi 1 statistik BPS Provinsi) PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Kabupaten B. Merauke Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis I. Lainnya BPS KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 1 Teknis Lainnya BPS Provinsi) II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS 1 KEGIATAN 2891: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)

2015 (2)

2016 (3)

ALOKASI 2017 (4)

1.935,720

1.770,603

1.756,278

806,614

1.174,788

1.935,720

1.770,603

1.756,278

806,614

1.174,788

5.308,699

5.634,479

5.718,781

5.936,090

5.763,240

2.792,024

3.492,286

3.509,015

3.549,779

3.519,625

2,792,024

3.492,286

3.509,015

3.549,779

3.519,625

2.516,675

2.142,193

2.209,766

2.386,311

2.243,615

2.516,675

2.142,193

2.209,766

2.386,311

2.243,615

2018 (5)

2019 (6)


RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN MERAUKE REVIU 21 AGUSTUS 2017

Recommend Documents