RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2010 ‐ 2014
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN JAKARTA, 20 NOVEMBER 2009 1
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Sektor pertanian di masa mendatang diperkirakan masih memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, karena kontribusinya yang nyata terhadap penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, PDB, sumber devisa negara, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup 2. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan peran sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi nasional dibutuhkan SDM yang profesional , inovatif, kreatif, dan berwawasan global. 2
Lanjutan....
3. Untuk mewujudkan SDM yang profesional , inovatif, kreatif, dan berwawasan global perlu dirumuskan Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Pertanian 2010‐ 2014 secara sistematis, terpadu, dan terukur.
3
B. KONDISI UMUM SDM PERTANIAN 1. ASPEK PELAKU UTAMA 1.1 Pada umumnya tingkat pendidikan petani 76,10% tamat dan tidak tamat SD, 15,26% tamat SLTP, 8,17% tamat SLTA dan 0,47% tamat perguruan tinggi 1.2 Sebaran usia pelaku utama pertanian dibawah 45 tahun sekitar 58,6% dan berusia diatas 45 tahun 41,4% 1.3 Kepemilikan lahan petani kurang dari 0,5 Ha sebanyak 9,55 juta KK 1.4 Jumlah keluarga tani sebanyak 25,6 Juta KK 4
Lanjutan....
1.5 Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator agregat tingkat kesejahteraan petani sebesar 105 1.6 Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2008 dilaporkan sebanyak 34,96 Juta orang, dimana 22,02 juta orang berada di perdesaan 1.7 Data pengangguran pada tahun 2008 sebanyak 9,39 juta orang, dimana 4,2 juta orang tinggal di perdesaan
2. ASPEK APARATUR 2.1 Jumlah aparatur lingkup pertanian di pusat dan daerah sebanyak 96.647 orang, dimana 21,4%‐nya wanita 2.2 Sebaran usia aparatur lingkup pertanian dibawah 40 tahun 32%, usia 40 – 49 tahun sebanyak 53,45%, diatas 50 tahun sebanyak 14,55% 5
Lanjutan....
2.3 Sebaran pendidikan aparatur lingkup pertanian didominasi oleh SLTA ke bawah yaitu sebanyak 60,25%, DIII sebanyak 9,0%, S1/DIV sebanyak 27,11%, S2 sebanyak 3,24%, dan S3 sebanyak 0,40% 2.4 Jumlah pejabat fungsional RIHP 38.207 orang, yaitu 39,53% dari total pegawai lingkup pertanian
6
C. POTENSI 1. ASPEK KELEMBAGAAN 1.1 Kelembagaan penyuluhan : 1.1.1 Tingkat provinsi terdapat 21 unit Bakorluh, 6 unit Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dan 6 Dinas yang menangani penyuluhan; 1.1.2 Tingkat kabupaten/kota terdapat 112 Badan Pelaksana Penyuluhan, dan 112 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dan 234 Dinas yang menangani penyuluhan 1.1.3 Tingkat kecamatan terdapat 3941 unit BPP dari 5276 kecamatan 1.1.4 Kelembagaan petani sebanyak 270.817 poktan, dan 28.125 gapoktan 7
Lanjutan....
1.2 Kelembagaan Pelatihan 1.2.1 UPT Pusat : 1.2.1.1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian 1.2.1.2 Balai Besar Pelatihan Pertanian sebanyak 4 unit 1.2.1.3 Balai Besar Pelatihan Peternakan sebanyak 2 unit 1.2.1.4 Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan sebanyak 1 unit 1.2.1.5 Balai Pelatihan Pertanian sebanyak 2 unit
1.2.2 UPT Pelatihan daerah sebanyak 19 unit 1.2.3 Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebanyak 708 unit 8
Lanjutan....
1.3 Kelembagaan Pendidikan 1.3.1 UPT Pusat : 1.3.1.1 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian sebanyak 6 unit 1.3.1.2 Sekolah Pertanian Pembangunan/SMK Pertanian sebanyak 3 unit 1.3.2 UPT Pendidikan daerah : STPP sebanyak 1 unit dan SPP Pemda/Swasta sebanyak 71 unit
9
Lanjutan....
2. ASPEK KETENAGAAN 2.1 Jumlah aparat BPSDMP di pusat dan di UPT sebanyak 2.285 orang, dengan latar belakang pendidikan : SLTA kebawah 49,1%; DIII 4,9%; S1/DIV 29,41%; S2 15,4%; dan S3 1,18% 2.2 Jumlah tenaga fungsional widyaiswara 163 orang, dosen 205 orang, guru 65 orang, dan tenaga kediklatan 790 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 427 orang 2.3 Jumlah tenaga penyuluhan : penyuluh pertanian PNS 29.065 orang, penyuluh honorer 1.033 orang, THL‐TBPP 24.776 orang, penyuluh swadaya 8.017 orang 10
D. HASIL YANG DICAPAI 1.REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN 1.1 Aspek Peraturan Perundang‐Undangan 1.1.1 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1.1.2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1.1.3 PERMENPAN No.PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya 1.1.4 PERMENTAN Nomor: 273 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
Lanjutan....
1.1.5 PERMENTAN No.61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 1.1.6 PERMENTAN No.165 Tahun 2008, tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional 1.1.7 PERMENTAN No.25 Tahun 2009 tentang Programa Penyuluhan Pertanian
12
Lanjutan....
1.2 Aspek Kelembagaan 1.2.1 Terbentuknya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan 5 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di tingkat Provinsi 1.2.2 Terbentuknya 116 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan 147 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kab/Kota 1.2.3 Terbentuknya 3.941 Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan 1.2.4 Terbentuknya 270.817 POKTAN dan 28.304 Gapoktan
13
Lanjutan....
1.3 Aspek Ketenagaan 1.3.1 Keragaan Tenaga Penyuluh • • • • • •
Penyuluh PNS Penyuluh Honorer THL‐TB PP Angkatan I THL‐TB PP Angkatan II THL‐TB PP Angkatan III Penyuluh Swadaya
: : : : : :
29.065 orang 1.303 orang 5.606 orang 9.559 orang 9.611 orang 8.017 orang
1.3.2 Pelepasan 3.500 THL‐TBPP oleh Presiden pada tahun 2007 di Istana Bogor
14
Lanjutan....
1.4 Aspek Penyelenggaraan 1.4.1 Programa Penyuluhan Pertanian Nasional 1.4.2 Penyebaran Materi penyuluhan pertanian dalam berbagai media (Televisi, radio, tabloid pertanian, Lembar Informasi Pertanian/LIPTAN, brosur/leaflet, Mimbar penyuluhan agribisnis, penggandaan VCD, Lomba Kuis Tani) 1.4.3 Penyediaan 1.000 HP dan 6.280 motor untuk penyuluh pertanian 1.4.4 Penyediaan 4 unit mobil penyuluhan pertanian di 4 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi (Lampung, Bengkulu, dan Kalsel) dan PPMKP Ciawi 15
Lanjutan....
1.4.5 Penyediaan 168.000 Buku Kerja bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL‐TBPP 1.4.6 Pengembangan 531 BPP Model di 33 Provinsi, 440 kab/kota 1.4.7 Fasilitasi BOP bagi 29.065 Penyuluh PNS 1.4.8 Penyediaan Tabloid Sinar Tani bagi 2.959.008 eksemplar 1.4.9 Penyelenggaraan PENAS XII di Banyuasin, Sumsel yang diikuti oleh 30.000 petani dan nelayan 1.4.10 Jambore Penyuluh Pertanian di Guci, Tegal dan Cibodas, Cianjur yang dibuka oleh Presiden RI
16
2. REPOSISI PELATIHAN PERTANIAN 2.1 Aspek Kelembagaan 2.1.1 Peningkatan status eselonering UPT Pelatihan • Balai Diklat Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut, Binuang, dan • Balai Diklat Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering, Noelbaki.
2.1.2 Refungsionalisasi tupoksi UPT pelatihan SDM berdasarkan komoditas menjadi pelatihan pertanian yang berorientasi agribisnis (8 UPT Pelatihan) dan pelatihan SDM yang berorientasi manajemen dan kepemimpinan (1 UPT) 2.1.3 Perubahan Status BDP Lampung menjadi UPT Pelatihan Pusat 2.1.4 Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pelatihan Swadaya (P4S) : 234 unit sehingga menjadi 704 unit 17
Lanjutan....
2.2 Aspek Ketenagaan 2.2.1 Rekruitmen Calon Widyaiswara 66 orang sehingga jumlah widyaiswara yang dimiliki menjadi sebanyak 133 orang; 2.2.2 Peningkatan Kualitas 200 orang Instruktur / Fasilitator / Pengelola P4S melalui pelatihan dan magang; 2.2.3 Peningkatan Kualitas Tenaga Non Kediklatan melalui pendidikan formal, kursus/pelatihan, studi banding, magang sebanyak 117 orang.
18
Lanjutan....
2.3 Aspek Penyelenggaraan 2.3.1 Terakreditasinya 16 jenis diklat teknis di 9 UPT Pelatihan sesuai keputusan LAN; 2.3.2 Pelatihan aparatur bagi 65.839 orang; 2.3.3 Pelatihan non aparatur bagi 54.007 orang; 2.3.4 Magang dan Studi Banding bagi Non Aparatur sebanyak 2.255 orang.
19
Lanjutan....
2.4 Aspek Kerjasama 2.4.1 Pelatihan Lingkup ASEAN : 134 orang 2.4.2 Pelatihan Bilateral (Jepang/JICA, Sudan, Tanzania, Gambia) : 173 orang 2.4.3 Pelatihan/Wokshop multilateral (APEC dan APO) : 365 orang 2.4.4 Magang petani muda ke Jepang : 247 orang
20
3. REORIENTASI PENDIDIKAN PERTANIAN 3.1 Aspek Kelembagaan 3.1.1 Penetapan status akreditasi untuk 12 program studi di STPP 3.1.2 Peningkatan status akreditasi untuk 33 program studi di SPP 3.1.3 Pembukaan 18 program studi di SPP 3.1.4 Penambahan Tupoksi STPP untuk melaksanakan diklat fungsional RIHP melaui PERMENTAN No.43‐48 Tahun 2008
21
Lanjutan....
3.2 Aspek Penyelenggaraan 3.2.1 Wisuda bagi 2.654 orang lulusan dari 7 STPP 3.2.2 Wisuda bagi 13.289 orang lulusan dari 79 SPP 3.2.3 Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian bagi 3.334 orang 3.2.4 Penyelenggaraan Diklat Fungsional POPT sebanyak 210 orang 3.2.5 Penyelenggaraan Diklat THL‐TBPP sebanyak 26.000 orang dan Diklat Penyegaran THL‐TBPP sebanyak 6.000 orang 3.2.6 Penyelenggaraan Diklat Pembekalan THL‐TBPKP sebanyak 100 orang 22
Lanjutan....
3.2.7 Magang di perkebunan kelapa sawit: 1.042 siswa SPP dan 79 mahasiswa STPP 3.2.8 Retooling Perkebunan berbasis Kelapa Sawit: 205 orang Sarjana Pertanian 3.2.9 Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi 157 alumni SPP dan 81 alumni STPP 3.2.10 Fasilitasi Beasiswa Supersemar sebanyak 14.263 orang dengan rincian 13.192 siswa SPP dan 1.071 mahasiswa STPP
23
Lanjutan....
3.3 Aspek Ketenagaan 3.3.1 Tugas Belajar Program S2 bagi 137 orang dan Program S3 bagi 39 orang aparatur Deptan 3.3.2 Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme bagi 399 guru SPP dan 160 dosen STPP melalui pelatihan metodologi, teknis agribisnis 3.3.3 Peningkatan Kompetensi 30 orang dosen STPP sebagai calon widyaiswara 3.3.4 Peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi 60 orang guru SPP sebagai persiapan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional
24
Lanjutan....
3.4 Aspek Kerjasama 3.4.1 Pengiriman 15 siswa SPP ke Gunma, Jepang dalam rangka program pertukaran siswa 3.4.2 Pengiriman 10 siswa SPP ke Fukui, Jepang dalam rangka praktek kerja usaha 3.4.3 Pengiriman 30 orang alumni SPP ke Ibaraki, Jepang dalam rangka program magang
25
4. PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN 4.1 Perencanaan 4.1.1 Pengembangan website SDM Pertanian di 20 UPT; 4.1.2 Publikasi buku statistik dan profil SDM Pertanian sebanyak 500 eksemplar; 4.1.3 Pengembangan jaringan local area network (LAN) sebanyak 69 titik; 4.1.4 Penyelesaian program FEATI kerjasama dengan Bank Dunia; 4.1.5 Penyelesaian Program READ kerjasama dengan IFAD; 4.1.6 Penyelesaian P4K Project Completion Review Mission; 4.1.7 Tersusunnya Standar Biaya Khusus Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan; 4.1.8 Tersusunnya Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan PSDMP sebanyak 1.000 eksemplar. 26
Lanjutan....
4.2 Keuangan dan Perlengkapan 4.2.1 Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Instansi (Keuangan dan Neraca) dan Barang Milik Negara; 4.2.2 Tersusunnya rekonsiliasi anggaran Satker lingkup Badan PSDMP; 4.2.3 Penataan asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) Kantor Pusat dan UPT lingkup Badan PSDMP; 4.2.4 Penataan dan sertifikasi asset yang bermasalah di Kantor Pusat dan UPT lingkup Badan PSDMP;
27
Lanjutan....
4.2.5 Tersusunnya Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan & Perlengkapan; 4.2.6 Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); 4.2.7 Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi & Keuangan (SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan.
28
Lanjutan....
4.3
Organisasi dan Kepegawaian 4.3.1 Tersusunnya Prosedur Tetap Pengelolaan 3M (Man, Money and Material); 4.3.2 Tersusunnya formasi, bezetting dan kebutuhan pegawai; 4.3.3 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS : 401 orang; 4.3.4 Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Eselon III, IV dan pejabat fungsional lingkup BPSDMP : 498 orang.
29
Lanjutan....
4.4 Evaluasi dan Pelaporan 4.4.1 Penyempurnaan pedoman monev dan pelaporan lingkup BPSDMP; 4.4.2 Tersusunnya informasi program dan kegiatan Badan PSDMP dalam bentuk 2.000 eksemplar leaflet; mading; dan 120 DVD; 4.4.3 Penyebaran informasi program dan kegiatan Badan PSDMP melalui TV : 14 kali; konferensi pers: 7 kali; kunjungan Pers: 11 kali; dan pameran: 18 kali; 4.4.4 Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan Badan PSDMP; 4.4.5 Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan PSDMP
30
5. PROGRAM KOORDINATIF 5.1 Agropolitan 5.1.1 Penyempurnaan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan; 5.1.2 Pembinaan kawasan Agropolitan di 33 Provinsi; 5.1.3 Pertemuan Pemantapan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diikuti oleh 3 Departemen terkait (Deptan, Dep.PU dan Depdagri).
31
Lanjutan....
5.2 LM3 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7
Penyusunan Pedum dan Juklak LM3 Penyusunan Modul Pelatihan LM3 Penyusunan profil & database LM3 Silaturahmi Nasional LM3 (tahun 2006 dan 2008) Pengembangan LM3 Model : 60 LM3 Model Terbentuknya Asosiasi dan Kepengurusan LM3 Pelatihan bagi pengurus LM3: 4.300 orang dan pendamping: 4.300 orang
32
Lanjutan....
5.3 PUAP 5.3.1 Rekruitmen dan pelatihan Penyelia Mitra Tani (PMT) sebanyak 1.009 orang 5.3.2 Pelatihan TOMT, TOT, Penyuluh Pendamping sebanyak 22.146 orang; 5.3.3 Pelatihan pengurus Gapoktan : 30.000 orang 5.3.4 Pemberian penghargaan bagi pengurus Gapoktan pengelola PUAP dari 33 provinsi
33
6. PROGRAM PHLN 6.1 FEATI 6.1.1 Pelatihan bagi fasilitator FMA : 190 orang 6.1.2 Pelatihan Penyuluh Swadaya: 5.182 orang 6.1.3 Pelatihan teknis fasilitasi FMA bagi Penyuluh Pertanian: 5.182 orang 6.1.4 Pelatihan bagi unit pengelola FMA: 7.773 orang 6.1.5 Hibah dalam rangka pembelajaran agribisnis (FMA) di 3.120 desa (69 kab, 18 provinsi) sebesar Rp 67,25 Milyar 6.1.6 Pelatihan manajemen agribisnis bagi petugas atau pendamping : 540 orang 6.1.7 Pembangunan dan rehabilitasi gedung BPP: 577 unit 34
Lanjutan....
6.2 CF‐SKR 6.2.1 CF‐SKR untuk penanggulangan korban bencana • Terlaksananya pelatihan perencanaan usahatani korban gempa di DIY, Jateng, Sumatera Barat dan Jambi : 960 pengurus kelompoktani • Tersalurkannya dana bantuan modal usahatani dan non usahatani korban gempa di DIY, Jateng, Sumbar dan Jambi : 960 kelompok tani, sebesar Rp 15,6 Milyar
6.2.2 CF‐SKR untuk pemberdayaan P4S • TOT bagi instruktur, manager P4S dan pengelola lainnya: 180 orang • Magang bagi pengelola P4S : 120 orang • Pelatihan Petani di 30 P4S : 1.800 orang • Fasilitasi sarana pelatihan bagi 30 P4S • Fasilitasi Penguatan modal bagi 1.800 orang Petani dan Pengelola P4S sejumlah Rp 3,4Milyar 35
E. PERMASALAHAN 1. Kualitas dan produktivitas petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian pada umumnya masih relatif rendah 2. Minat generasi muda terhadap sektor pertanian menurun 3. Aksesibilitas petani terhadap teknologi, permodalan dan informasi pasar masih lemah 4. Kelembagaan petani masih lemah sehingga posisi tawarnya rendah 5. Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2006 36
Lanjutan....
6. Jumlah penyuluh pertanian belum mencukupi untuk mendukung kebijakan satu desa satu penyuluh 7. Spesialisasi kompetensi widyaisawara dan instruktur belum mengacu pada pengembangan sistm agribisnis 8. Jumlah widyaiswara dan instruktur pada setiap UPT Diklat belum memadai 9. Penyebaran dan kualitas pusat pelatihan yang diselenggarakan petani (P4S) belum merata 10.Belum semua aparatur dan non aparatur mengikuti diklat manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis 37
Lanjutan....
12.Kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidik di SPP masih belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan UU No.14 tahun 2005 13.Kompetensi lulusan SPP belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 14.Belum semua fungsional RIHP mengikuti diklat fungsional RIHP 15.STPP belum dapat melaksanakan pendidikan kedinasan bagi jabatan fungsional RIHP non penyuluh pertanian 38
Lanjutan....
17. Perencanaan kegiatan tahunan dan revisi DIPA lingkup BPSDMP belum sepenuhnya berjalan baik 18. Struktur organisasi di BPSDMP yang ada pada saat ini belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan program pengembangan SDMP 19. Penataan aset‐aset BPSDMP belum terselesaikan dengan baik 20. Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal 39
F. TANTANGAN 1. Peningkatan pola pikir dan perilaku dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis 2. Upaya menjadikan sektor pertanian sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda 3. Menjadikan kelembagaan petani sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan yang solid dan kuat 4. Mendorong percepatan terbitnya PERPRES kelembagaan penyuluhan pertanian 40
Lanjutan....
6. Mengupayakan penempatan satu penyuluh satu desa melalui penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta 7. Penetapan spesialisasi kompetensi widyaiswara dan instruktur mengacu pada sistem agribisnis 8. Peningkatan jumlah widyaiswara dan instruktur sesuai standar kediklatan 9. Mendorong peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan P4S 10.Meningkatkan jumlah pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis bagi aparatur dan non aparatur
41
Lanjutan....
12.Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dosen, guru dan tenaga teknis pendidikan di SPP dan STPP 13.Menyempurnakan kurikulum SPP yang memenuhi standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 14.Meningkatkan jumlah diklat fungsional RIHP 15.Menata STPP menjadi Sekolah Tinggi Fungsional Pertanian
42
Lanjutan....
17. Perencanaan kegiatan tahunan dan revisi DIPA lingkup BPSDMP belum sepenuhnya berjalan baik 18. Struktur organisasi di BPSDMP yang ada pada saat ini belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan program pengembangan SDMP 19. Penataan aset‐aset BPSDMP belum terselesaikan dengan baik 20. Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal 43
II. VISI DAN MISI A.VISI “Pengembangan SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, eksport, dan kesejahteraan petani.” 44
Lanjutan....
B. MISI BADAN PSDMP 1. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang andal; 2. Mengembangkan sistem pelatihan manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan, dan teknis agribisnis yang andal; 3. Mengembangkan sistem pendidikan pertanian yang andal; 4. Mengembangkan sistem pemberdayaan petani, kelembagaan petani, dan usaha tani yang berdaya saing; 5. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. 45
III. TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN 1. Mewujudkan sistem penyuluhan pertanian yang andal dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah agribisnis; 2. Mewujudkan aparatur dan pelaku agribisnis yang mandiri dan berdaya saing 3. Mewujudkan tenaga fungsional yang profesional, tenaga teknis agribisnis yang kompeten, dan wirausahawan muda yang mandiri; 4. Mewujudkan kemandirian kelembagaan petani dan usaha tani untuk meningkatkan pendapatan petani; 5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. 46
Lanjutan....
B. SASARAN 1. Pemantapan Sistem Penyuluhan 1.1 Terselesaikannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian; 1.2 Terbentuknya 6 (enam) Bakorluh di tingkat Provinsi, 100 Bapeluh di tingkat Kabupaten/Kota, dan 1.000 BPP di Kecamatan; 1.3 Terpenuhinya satu desa satu penyuluh melalui pengangkatan Penuluh PNS, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta; 1.4 Terselenggaranya penyuluhan pertanian mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian. 47
Lanjutan....
2. Pemantapan Pelatihan Pertanian 2.1 Terlatihnya 128.940 Orang aparatur melalui Diklat Prajabatan, Diklatpim III dan IV, Diklat Teknis Agribisnis, serta Manajemen; 2.2 Terlatihnya 113.004 orang non‐aparatur melalui Dikalt Kewirausahaan, Diklat Teknis Agribisnis, Kepemimpinan dan Kelembagaan; 2.3 Terfasilitasinya dan terakreditasinya kelembagaan pelatihan swadaya 480 unit;
48
Lanjutan....
3. Revitalisasi Pendidikan Pertanian 3.1 Tertatanya 6 (enam) STPP menjadi Sekolah Tinggi Fungsional Pertanian, dan 3 (tiga) SPP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional; 3.2 Dihasilkannya 15.000 tenaga teknisi menengah dan wirausahawan muda di bidang pertanian; 3.3 Dihasilkannya 3.500 Sarjana Sain Terapan dalam bidang RIHP; 3.4 Terlatihnya 20.000 tenaga fungsional melalui diklat dasar dan diklat alih kelompok; 3.5 Tersalurkannya 4.000 lulusan Retooling bagi S1/DIV pada perusahaan di bidang pertanian.
49
Lanjutan....
4. Pemberdayaan Petani 4.1 Tersalurkannya dana BLM kepada 40.000 Gapoktan dan Bansos kepada 5.000 LM3, 3.120 Kelompok FMA, serta 500 P4S; 4.2 Berkembangnya kemitraan usaha antara Gapoktan dengan industri pertanian lainnya di 30 Kab/Kota; 4.3 Berkembangnya 200 kelembagaan petani/ Gapoktan menjadi lembaga ekonomi pedesaan agribisnis (simpan pinjam/LKMA).
50
Lanjutan....
5. Administrasi dan Manajemen 5.1 Penyelesaian aset bermasalah di 3 UPT Pendidikan dan 4 UPT Pelatihan; 5.2 Penyelesaian 90% LHP dari Instansi Pengawasan Internal dan Eksternal; 5.3 Berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di 20 unit Satker Pusat dan UPT; 5.4 Tersusunnya Laporan SAI yang akuntabel dan berstatus wajar tanpa pengecualian; 5.5 Meningkatnya Indeks Kepuasan Birokrasi mencapai skor “3”.
Pelayanan
51
IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kab /Kota, Provinsi, dan Pusat untuk mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian; 2. Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir PNS; 3. Pelatihan bagi pengelola P4S dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT Pelatihan, sedangkan Pelatihan bagi petani sebagai pelaku utama agribisnis dilaksamakan oleh P4S; 52
Lanjutan....
4. Pendidikan Tinggi bidang RIHP diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian, POPT, Paramedik Veteriner, PBT, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan Ternak, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Karantina; 5. Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang Pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknisi menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian; 53
B. STRATEGI BADAN PSDMP 1. Revitalisasi SDM Pertanian 1.1 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 1.2 Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian 1.3 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 1.4 Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen BPSDMP
2. Revitalisasi Kelembagaan Petani 2.1 Pemberdayaan Kelembagaan Petani 2.2 Pemberdayaan Usaha Tani
54
C. PROGRAM BADAN PSDMP 1. 2. 3. 4.
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani 5. Pemantapan Manajemen dan Administrasi
55
D. KEGIATAN 1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 1.1 Penataan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 1.1.1 Penataan Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan UU No. 16/2006; 1.1.2 Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model; 1.1.3 Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa.
1.2 Pemantapan Ketenagaan Penyuluhan: 1.2.1 Penataan Penyuluh Pertanian; 1.2.2 Pembinaan Pola Karir Penyuluh; 1.2.3 Pembinaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, dan Swasta; 56
Lanjutan....
1.3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian: 1.3.1 Pengembangan program, programa dan rencana kerja Penyuluhan Pertanian; 1.3.2 Penyusunan dan Penyebaran Pedoman dan Materi Penyuluhan Pertanian; 1.3.3 Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian; 1.3.4 Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri; 1.3.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
57
Lanjutan....
2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 2.1 Pemantapan Kelembagaan Pelatihan 2.1.1 Akreditasi UPT Pelatihan dan P4S 2.1.2 Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis 2.1.3 Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan
2.2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian 2.2.1 Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan; 2.2.2 Peningkatan kualitas pejabat pengelola kediklatan; 2.2.3 Pengembangan kapasitas manajemen dan kepemimpinan pengelola P4S
58
Lanjutan....
2.3 Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan 2.3.1 Identifikasi kebutuhan latihan, 2.3.2 Standarisasi dan sertifikasi penyelenggaraan pelatihan 2.3.3 Pengembangan materi pelatihan 2.3.4 Pelatihan manajemen dan kepemimpinan, kewirausahaan, dan teknis agribisnis
2.4 Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian 2.4.1 Pengembangan kerjasama teknis pelatihan dalam negeri 2.4.2 Pengembangan kerjasama teknis pelatihan luar negeri
59
3. Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian 3.1 Penataan Kelembagaan Pendidikan 3.1.1 Penataan dan pengembangan kelembagaan STPP menjadi Sekolah Tinggi Fungsional Pertanian (STFP) 3.1.2 Pengembangan SPP bertaraf internasional 3.1.3 Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi
3.2 Peningkatan Kualitas Ketenagaan Pendidikan Pertanian 3.2.1 Penataan pendidik dan tenaga kependidikan; 3.2.2 Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; 3.2.3 Pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur pertanian.
60
Lanjutan....
3.3 Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan 3.3.1 Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SPP; 3.3.2 Penyelenggaraan pendidikan Diploma RIHP; 3.3.3 Penyelenggaraan diklat fungsional RIHP; 3.3.4 Sertifikasi profesi SDM pertanian.
3.4 Pengembangan Kerjasama Teknis Pendidikan Pertanian 3.4.1 Pengembangan kerjasama teknis pendidikan dalam negeri 3.4.2 Pengembangan kerjasama teknis pendidikan luar negeri
61
4. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani 4.1 Pemberdayaan kelompok tani 4.1.1 Identifikasi organisasi dan kelompok tani 4.1.2 Pengembangan organisasi dan kelompok tani model 4.1.3 Pembinaan organisasi dan kelembagaan petani
4.2 Pemberdayaan Usaha Tani 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Identifikasi usaha tani Pengembangan usaha tani Pengembangan usaha tani model Pengembangan kelembagaan keuangan mikro agribisnis
62
5. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen 5.1 Penerapan Sistem dan Prosedur Perencanaan; 5.2 Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan; 5.3 Pengembangan Peraturan Perundangan, Sistem dan Prosedur Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; 5.4 Pengembangan Sistem dan Prosedur Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. 5.5 Pengelolaan Program Koordinatif
63
E. INDIKATOR KINERJA N O 1.
PROG. AKSI/ KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOME
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Penyelenggaraan penyuluhan berjalan dengan baik
1.1 Penataan dan 2 Perpres, 6 Bakorluh, 100 Penguatan Bapeluh, dan 1.000 BPP Kelembagaan Penyuluhan
Tersedianya kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan UU No. 16/2006
1.2 Pemantapan Ketenagaan Penyuluhan
10.000 Penyuluh PNS, 25.000 Penyuluh Swadaya dan Swasta
Pendampingan terhadap petani semakin baik
1.3 Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
‐Tersusunnya programa penyuluhan di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota ‐Terbangunnya Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian ‐Tersedianya materi penyuluhan
Terselenggaranya penyuluhan pertanian pendukung program utama Pembangunan Pertanian 64
Lanjutan.... N O
PROG. AKSI/ KEGIATAN
2.
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
OUTPUT
OUTCOME Aparatur dan non aparatur yang profesional dalam mendukung pembangunan pertanian
2.1 Pemantapan Kelembagaan Pelatihan
Terakreditasinya 10 UPT Pelatihan, 480 P4S, dan 50 Program penyelenggaraan
Kelembagaan dan program pelatihan pertanian yang berkualitas
2.2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian
163 Widyaiswara dan 790 Tenaga Kediklatan
Penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan sistem agribisnis
2.3 Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
81.175 aparatur dan 110.080 non aparatur
Peningkatan efektifitas pengembangan agribisnis pedesaan
2.4 Pengembangan Jejaring Dan Kerjasama Pelatihan Pertanian
Terjalinnya kerjasama pelatihan dengan negara ASEAN, Afrika, Pasific, Asia Selatan, dan Kelembagaan Multilateral (APEC dan APO)
Peningkatan Kepercayaan luar negeri terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian di Indonesia 65
Lanjutan.... N O
PROG. AKSI/ KEGIATAN
3.
Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian
OUTPUT
OUTCOME Terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional RIHP, tenaga teknisi menengah pertanian, dan wirausahawan muda pertanian yang profesional
3.1 Penataan Kelembagaan Pendidikan
‐Tertatanya 10 SPP‐SBI, 6 STFP, dan 4 LSP ‐Terakreditasinya 12 program studi di STFP dan 100 program studi di SPP
Kelembagaan dan program pendidikan pertanian yang berkualitas
3.2 Peningkatan Kualitas Ketenagaan Pendidikan Pertanian
205 dosen, 324 guru, dan 427 tenaga kependidikan
Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan
3.3 Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
3.500 sarjana sain terapan RIHP, 20.000 tenaga fungsional RIHP, 15.000 tenaga teknis menengah/ wirausahawan muda, dan 5.000 tenaga profesi penyuluh pertanian
Peningkatan efektifitas pendampingan bagi pelaku utama dan berkembangnya usaha agribisnis perdesaan
66
Lanjutan....
NO 4.
PROG. AKSI/KEGIATAN
OUTPUT
Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani
OUTCOME Kemandirian dan daya saing petani dalam pengembangan agribisnis perdesaan
4.1 Pemberdayaan kelompok tani
40.000 gapoktan PUAP, 5.000 LM3, 3.120 FMA, 500 P4S
Kesiapan kelembagaan petani dalam melaksanakan agribisnis
4.2 Pemberdayaan Usaha Tani
Terfasilitasinya Berkembangnya 40.000 usaha tani usaha agribisnis di melalui dana PUAP, perdesaan 165 usaha tani melalui Kredit Program, 100 LKMA, 100 LM3 model, dan 100 P4S model 67
Lanjutan.... N O 5.
PROG. AKSI/ KEGIATAN
OUTPUT
Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen
OUTCOME Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Birokrasi dan terciptanya Pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengembangan SDM pertanian Kemudahan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pengembangan SDM pertanian
5.1.Penerapan Sistem dan Prosedur Perencanaan;
10 paket dokumen data dan informasi, 10 dokumen kerjasama program, 650 SRAA dan DIPA satker lingkup BPSDMP sesuai standar yang ditentukan
5.2.Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan;
‐5 laporan SAI lingkup BPSDMP yang Berstatus Wajar Tanpa Pengecualian ‐Terselesaikannya aset bermasalah di 7 UPT
Pelayanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel
5.3.Pengembangan Peraturan Perundangan, Sistem dan Prosedur Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
... Produk hukum, ... Unit organisasi, dan 5.200 Dokumen administrasi kepegawaian
Pelayanan organisasi ketatalaksanaan kepegawaian yang prima
5.4. Pengembangan Sistem dan Prosedur Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
‐Terselesaikannya 90% LHP dan Berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di 20 unit Satker Pusat dan UPT;
Terselenggaranya program secara efektif dan efisien dan tersedianya bahan penyempurnaan program PSDMP
‐Terlaksananya Monev di 130 satker.
68
F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2010 ‐ 2014 TAHUN No
PROGRAM
2010 (Rp. 000)
2011 (Rp. 000)
2012 (Rp. 000)
2013 (Rp. 000)
2014 (Rp. 000)
TOTAL (Rp. 000)
1.
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
703.864.252
766.105.427
792.903.549
800.500.504
806.525.344
3.869.899.076
2.
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
177.167.390
216.354.853
254.224.020
289.437.014
320.149.075
1.257.332.352
3.
Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian
84.206.836
85.675.836
88.146.936
89.596.936
90.846.936
438.473.480
4.
Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani
13.011.000
13.783.600
14.606.560
15.484.316
16.420.548
73.306.024
5.
Pemantapan Manajemen dan Administrasi
183.538.042
205.690.000
224.400.000
266.570.000
304.000.000
1.184.198.042
1.161.787.520
1.287.609.716
1.374.281.065
1.461.588.770
1.537.941.903
6.823.208.974
TOTAL
69
