REALISASI FISIK DAN ANGGARAN KEGIATAN STRATEGIS ESELON I LINGKUP KEMENTAN REALISASI FISIK DAN ANGGARAN KEGIATAN STRATEGIS ESELON I LINGKUP KEMENTAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2015 - 2016 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2015
No. 1.
PROGRAM NASIONAL 018.10.13 PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
2015
KEGIATAN PRIORITAS 1810. PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN
INDIKATOR 1
2
3
4
5
6 7
Satuan Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Orang Pelatihan Pertanian Jumlah Non Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan Jumlah Kelembagaan Pelatihan Petani yang difasilitasi dan terklasifikasi Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan Jumlah Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian
Fisik / Volume Target Realisasi
%
Target
2016 Triwulan III Fisik / Volume Realisasi
12,157
17,045
140.21%
16,972
16,216
13,170
18,881
143.36%
7,905
6,646
Unit
28
28
100.00%
28
28
Unit
200
200
100.00%
147
145
1,255
1,301
103.67%
1,590
1,019
30
30
100.00% 1,420
1,030
Orang
Orang
Desa
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian SUB TOTAL
1811. REVITALISASI PENDIDIKAN PERTANIAN
1
2
3 4
5
Jumlah Aparatur Pertanian yang mengikuti pendidikan formal Pasca Sarjana Jumlah Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan dan Pengawalan Mahasiswa Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Pengawalan Jumlah Kelembagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan Jumlah Kelembagaan Pendidikan Pertanian, yang difasilitasi dan dikembangkan
orang
230
230
100.00%
orang
2,801
2,815
100.50%
orang
unit
unit
24
24
280
280
PERMASALAHAN % 1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami 95.55% penggantian 2. Terlambatnya pencairan anggaran dari satker provinsi ke kabupaten dan 84.07% kecamatan untuk kegiatan di kabupaten dan kecamatan 3. Bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di kabupaten dan 100.00% kecamatan terlalu rinci sehingga mempersulit pelaksana kegiatan di kecamatan dan kabupaten dalam 98.64% penyampaian pertanggungjawaban 4. Belum samanya persepsi proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggung 64.09% jawaban kegiatan dari satker provinsi ke kabupaten dan kecamatan 5. Proses pembukuan melalui aplikasi SAS belum diaplikasikan oleh petugas keuangan satker provinsi 72.54% 6. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola kegiatan dan keuangan dari segi kualitas dan kuantitas 100.00%
3,846
3,223
83.80%
2,150
2,149
99.95%
100.00%
7
7
100.00%
No.
PROGRAM NASIONAL
2015
KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR Satuan
018.10.13 PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
1810. PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN
6
7
8 9
Jumlah Ketenagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan Jumlah Ketenagaan Pendidikan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan Jumlah Profesi bidang pertanian yang distandardisasi Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi
orang
Fisik / Volume Target Realisasi
740
759
%
PERMASALAHAN %
102.57%
orang dokumen
Target
2016 Triwulan III Fisik / Volume Realisasi
759 5
5
100.00%
orang
2,700
2,843
105.30%
759
100.00%
SUB TOTAL 1812. PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
1
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi
unit
4,671
4,671
100.00%
2,548
2,000
78.49%
2
Jumlah Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan
unit
5,056
5,056
100.00%
1,220
732
60.00%
3
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi / Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian
orang
69,511
69,511
100.00%
52,168
39,125
75.00%
Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Sentra Produksi Pangan
WKPP
12,752
12,013
94.20%
20,000
12,000
60.00%
334
334
100.00%
70
43
61.43%
18,403
18403
100.00%
87
87
100.00%
84
84
100.00%
381
381
100.00%
381
381
100.00%
18,403
18,403
100.00%
4
SUB TOTAL 1813. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
1
5892. PENDIDIKAN MENENGAH PERTANIAN
1
Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, Kepegawaian, Dokumen Keuangan dan Perlengkapan, Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan dan Perpustakaan SUB TOTAL
2
018.10.16 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTANIAN
Jumlah Generasi Muda Pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian
Orang
2
Jumlah Kelembagaan SMK-SPP yang Unit difasilitasi dan dikembangkan
3
Jumlah Ketenagaan SMK-SPP yang difasilitasi dan dikembangkan
4
Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan menengah pertanian
Orang
1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami penggantian 2. Terlambatnya pencairan anggaran dari satker provinsi ke kabupaten dan kecamatan untuk kegiatan di kabupaten dan kecamatan 3. Bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di kabupaten dan kecamatan terlalu rinci sehingga mempersulit pelaksana kegiatan di kecamatan dan kabupaten dalam penyampaian pertanggungjawaban 4. Belum samanya persepsi proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan dari satker provinsi ke kabupaten dan kecamatan 5. Proses pembukuan melalui aplikasi SAS belum diaplikasikan oleh petugas keuangan satker provinsi 6. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola kegiatan dan keuangan dari segi kualitas dan kuantitas
No.
PROGRAM NASIONAL
KEGIATAN PRIORITAS
2015
INDIKATOR Satuan
018.10.13 PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
1810. PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN
SUB TOTAL
Fisik / Volume Target Realisasi
%
Target
2016 Triwulan III Fisik / Volume Realisasi
PERMASALAHAN % 1. Penetapan KPA dan PPK yang mengalami penggantian 2. Terlambatnya pencairan anggaran dari satker provinsi ke kabupaten dan kecamatan untuk kegiatan di kabupaten dan kecamatan 3. Bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di kabupaten dan kecamatan terlalu rinci sehingga mempersulit pelaksana kegiatan di kecamatan dan kabupaten dalam penyampaian pertanggungjawaban 4. Belum samanya persepsi proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban kegiatan dari satker provinsi ke kabupaten dan kecamatan 5. Proses pembukuan melalui aplikasi SAS belum diaplikasikan oleh petugas keuangan satker provinsi 6. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola kegiatan dan keuangan dari segi kualitas dan kuantitas
DAN ANGGARAN KEGIATAN STRATEGIS ESELON I LINGKUP KEMENTAN ENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2015
RTL 1. Percepatan penetapan KPA dan PPK dengan membuat surat usulan KPA dan PPK ke Gubernur dan melakukan penetapan PPK oleh KPA; 2. Mengusulkan kebutuhan kegiatan melalui permintaan langsung atau LS dengan membuat format permintaan LS sesuai dengan format yang berlaku; 3. Merinci kegiatan dan mengklasifikasi pertanggungjawaban dengan membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan format yang berlaku; 4. Melakukan advokasi percepatan pemahaman pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban serta menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan; 5. Melakukan pembukuan melalui aplikasi SAS dan melakukan bimbingan langsung untuk penyusunan pembukuan melalui aplikasi SAS; 6. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada.
RTL 1. Percepatan penetapan KPA dan PPK dengan membuat surat usulan KPA dan PPK ke Gubernur dan melakukan penetapan PPK oleh KPA; 2. Mengusulkan kebutuhan kegiatan melalui permintaan langsung atau LS dengan membuat format permintaan LS sesuai dengan format yang berlaku; 3. Merinci kegiatan dan mengklasifikasi pertanggungjawaban dengan membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan format yang berlaku; 4. Melakukan advokasi percepatan pemahaman pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban serta menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan; 5. Melakukan pembukuan melalui aplikasi SAS dan melakukan bimbingan langsung untuk penyusunan pembukuan melalui aplikasi SAS; 6. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada.
RTL 1. Percepatan penetapan KPA dan PPK dengan membuat surat usulan KPA dan PPK ke Gubernur dan melakukan penetapan PPK oleh KPA; 2. Mengusulkan kebutuhan kegiatan melalui permintaan langsung atau LS dengan membuat format permintaan LS sesuai dengan format yang berlaku; 3. Merinci kegiatan dan mengklasifikasi pertanggungjawaban dengan membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan format yang berlaku; 4. Melakukan advokasi percepatan pemahaman pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban serta menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan; 5. Melakukan pembukuan melalui aplikasi SAS dan melakukan bimbingan langsung untuk penyusunan pembukuan melalui aplikasi SAS; 6. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada.
