RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Beban SKS
: KEBIJAKAN PAJAK : IAJ4106 : 3 SKS
Deskripsi Mata Kuliah Kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pajak. Karena sifat kebijakan pajak yang sangat erat dengan isu-isu kontemporer, maka penyajian materi dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan yang seimbang antara sisi teoritis dan praktis. Mata kuliah ini akan memandang kebijakan pajak dari dua sisi, regulator/otoritas pajak dan lingkungan bisnis, secara seimbang. Mata kuliah juga akan menyeimbangkan pembahasan dari sisi positive/pragmatis dan normative/teoritis. Hal ini bertujuan agar nantinya mahasiswa dapat memahami kedudukan kebijakan pajak baik dalam kapasitasnya sebagai bagian dari lingkungan bisnis ataupun regulator. Lebih jauh, pendekatan ini juga usaha untuk mengantisipasi penggunaan “kacamata kuda” dalam memandang kebijakan pajak hanya semata-mata sebagai ranah regulator/otoritas pajak dan berfokus pada hal-hal yang sedang/sudah ditetapkan sebagai kebijakan pajak oleh regulator/otoritas pajak tanpa berusaha untuk melihat lebih jauh dasar-dasar teori ataupun bestpractice yang telah disajikan oleh berbagai institusi internasional. Mata kuliah ini juga menekankan aspek praktikal dengan dengan menggunakan berbagai studi kasus baik dari kasus bisnis ataupun makalah dari berbagai jurnal/prosiding yang terkait dengan berbagai subpokok bahasan dalam bidang kebijakan pajak. Tujuan Pembelajaran 1) Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kebijakan pajak sebagai bagian dari lingkungan bisnis dan kebijakan publik secara keseluruhan; 2) Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kebijakan pajak dan aspek yang memengaruhinya; 3) Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan berbagai model dan praktik kebijakan pajak yang ada di negara lain ataupun diajukan oleh institusi internasional 4) Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan aspek kebijakan pajak dengan praktik kebijakan publik secara lebih luas yang berlaku di Indonesia 5) Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan sistem administrasi perpajakan, dari sisi normative ataupun positive 6) Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan kebijakan pajak di Indonesia yang sifatnya tematik dan kontemporer, terkait dengan pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak kekayaan ataupun pajak daerah
Metode Pengajaran Mata ajaran ini memerlukan partisipasi aktif para peserta didik. Pembelajaran akan dilakukan dalam bentuk ceramah, presentasi materi oleh Mahasiswa, diskusi dan pembahasan kasus. Dalam setiap sesi, Mahasiswa diminta mendalami isu yang akan dibahas. Dalam setiap isu telah diberikan bahan bacaan yang relevan. Kasus dapat berupa ketentuan perundang-undangan atau artikel ilmiah dari jurnal, prosiding, ataupun media massa Evaluasi Hasil Pembelajaran • Tugas Individu dan Partisipasi Kelas • Presentasi, Diskusi, dan Penyelesaian Kasus • Ujian Tengah Semester • Ujian Akhir Semester
5% 25% 35% 35%
Acara Perkuliahan Minggu Materi Pembelajaran Ke(1) (2) 1 1) Penjelasan Perkuliahan 2) Ruang Lingkup Kebijakan Pajak
2
Pengantar Kebijakan Pajak Referensi: 1) Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 1, 7 2) Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 1
Bentuk Kemampuan Akhir yang Pembelajaran Diharapkan (3) (4) Ceramah Mahasiswa mampu: 1) memahami ruang lingkup perkuiahan dan tujuan pembelajaran 2) memahami kedudukan metode perkuliahan yang terdiri dari ceramah dan presentasi makalah yang dikerjakan secara kelompok Ceramah
Mahasiswa mampu: memahami kebijakan pajak sebagai bagian kebijakan publik secara keseluruhan
Kriteria Penilaian (5) Kemampuan mahasiwa: 1) menjelaskan ruang lingkup perkuiahan dan tujuan pembelajaran 2) menjalankan metode perkuliahan yang telah ditetapkan
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan kebijakan pajak sebagai bagian kebijakan publik secara keseluruhan
Bobot Nilai (6)
3
4
5
Berbagai Terminologi & Ketentuan Perpajakan: Review 1. Teori Pemungutan Pajak 2. Prinsip-Prinsip Pajak 3. Siklus Arus Pajak 4. Kedudukan Pajak dalam Ekonomi Makro 5. Kurva Laffer 6. Berbagai Terminologi: Objek, Subjek, Tarif, Masa, Stelsel, Assessment System Referensi: 1) Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 13 2) Pengantar Perpajakan, 1 3) Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 1 Struktur Perpajakan 1. Efficiency Effect 2. Dampak Pajak 3. Kriteria Tarif Pajak 4. Kriteria Struktur Pajak yang Baik
Ceramah
Mahasiswa mampu: memahami berbagai terminologi dan ketentuan perpajakan sebagai dasar untuk memahami materimateri selanjutnya
Referensi: 1. Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 15 2. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 4
Presentasi Mahasiswa mampu: Kelompok, 1. memahami struktur Pembahasan berdasarkan kajian/temua Kasus, Diskusi empiris di Indonesia ataupun praktik-praktik internasional 2. memahami berbagai struktur kebijakan pajak tersebut dan mengambil best-practice untuk dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada
Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Kebijakan Pajak
Presentasi Kelompok,
Mahasiswa mampu: memahami berbagai prinsip
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan secara ringkas (review) berbagai berbagai terminologi dan ketentuan perpajakan sebagai dasar untuk memahami materimateri selanjutnya
Kemampuan mahasiwa: 1. menjelaskan struktur berdasarkan kajian/temua empiris di Indonesia ataupun praktik-praktik internasional 2. membandingkan berbagai struktur kebijakan pajak tersebut dan mengambil best-practice untuk dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada Kemampuan mahasiwa: menjelaskan berbagai
1. Prinsip Manfaat 2. Prinsip Kemampuan Membayar 3. Kriteria Umum Keadilan Perpajakan 4. Prinsip Keadilan dan Pajak Penghasilan 5. Prinsip Keadilan dan Pajak Penjualan 6. Prinsip Keadilan dan Pajak Kekayaan
Pembahasan dan kondisi normatif dalam Kasus, Diskusi pernyusunan kebijakan pajak terutama yang berkaitan dengan prinsip keadilan
prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang berkaitan dengan prinsip keadilan
Presentasi Kelompok, Pembahasan Kasus, Diskusi
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan pajak atas orang pribadi
Referensi: 1. Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 15 2. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 1, 2 6
Kebijakan Pajak: Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1. Batasan Penghasilan 2. Pengurangan atas Penghasilan 3. Preferensi Pajak 4. Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi 5. Perlakuan Pajak Bagi Wajib Pajak Berpenghasilan Rendah 6. Pola Progresivitas Tarif Pajak 7. Penyesuaian Terhadap Inflasi 8. Pilihan Unit Kena Pajak Referensi: 1. Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 16 2. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi,
Mahasiswa mampu: memahami berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan pajak atas orang pribadi
7
Bab 2 Kebijakan Pajak: Pajak Penghasilan Badan 1. 2.
Struktur PPh Perlukah Perseroan Dikenakan Pajak? 3. Integrasi Pajak 4. Aspek-Apek Khusus Definisi Basis Pajak 5. Aturan Penyusutan dan Waktu Penyusutan 6. Metode Penyusutan Ekonomis vs Metode Penyusutan Dipercepat 7. Pembebanan Sekaligus 8. Penyesuaian Terhadap Inflasi 9. Investment Tax Credit 10. Siapa yangMenanggung Beban Pajak? 11. Pajak Penghasilan Badan untuk Usaha Kecil dan Menengah
Presentasi Kelompok, Pembahasan Kasus, Diskusi
Mahasiswa mampu: memahami berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan pajak atas badan dalam nama dan bentuk apapun
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan pajak atas badan dalam nama dan bentuk apapun
Referensi: 1. Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 17 2. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 2 8 9 & 10 Kebijakan Pajak: Pajak Konsumsi 1. 2.
Jenis Pajak atas Konsumsi di Indonesia Bahasan-bahasan dalam
UJIAN TENGAH SEMESTER Presentasi Mahasiswa mampu: Kelompok, memahami berbagai prinsip Pembahasan dan kondisi normatif dalam Kasus, Diskusi pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama
Pajak atas Konsumsi Tahap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Nilai Akhir Sebagai Agregat dari Pertambahan Nilai 6. Jenis Pajak Pertambahan Nilai 7. Distribusi Beban Pajak 8. Cukai 9. Pajak Penjualan Umum 10. Pajak Pengeluaran Wajib Pajak Pribadi
pajak atas konsumsi
yang pengenaan pajak atas konsumsi
Mahasiswa mampu: memahami berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan pajak atas kekayaan
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan berbagai prinsip dan kondisi normatif dalam pernyusunan kebijakan pajak terutama yang pengenaan pajak atas kekayaan
3. 4. 5.
Referensi: 1. Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 18 2. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 1, 2 11
Kebijakan Pajak: Pajak Kekayaan 1. Alasan-alasan Pengenaan Pajak atas Kekayaan 2. Pajak atas Tanah 3. Distribusi Beban Pajak Kekayaan 4. Pajak Kekayaan sebagai pajak atas Penghasilan Modal 5. Pola-Pola Alternatif 6. Pajak atas Kekayaan Bersih 7. Pengalaman Berbagai Negara yang Menerapkan Pajak atas Kekayaan Bersih 8. Struktur dan Basis Pajak 9. Peranan Harta tak Berwujud (Intangibles)
Presentasi Kelompok, Pembahasan Kasus, Diskusi
10. Bea atas Modal
Referensi: 1. Dasar-dasar Keuangan Publik, Bab 15 2. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 1, 2 12
Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Pajak 1. Pengertian 2. Tingkat Kepatuhan 3. Faktor-faktor yang Memengaruhi 4. Tax Evasion/Avoidance 5. Tax Morale
Presentasi Mahasiswa mampu: Kemampuan mahasiwa: Kelompok, 1. memahami definisi 1. memahami definisi Pembahasan kepatuhan pajak kepatuhan pajak Kasus, Diskusi 2. memahami berbagai prinsip 2. memahami berbagai dalam penyusunan prinsip dalam kebijakan pajak dan penyusunan kebijakan pengaruhnya terhadap pajak dan pengaruhnya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak
Referensi: 1. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bab 3 2. Pengantar Perpajakan, Bab 7 13
Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Pajak 1. Pengertian 2. Tingkat Kepatuhan 3. Faktor-faktor yang Memengaruhi 4. Tax Evasion/Avoidance 5. Tax Morale Referensi: 1. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan
Presentasi Mahasiswa mampu: Kemampuan mahasiwa: Kelompok, 1. memahami definisi 1. memahami definisi Pembahasan kepatuhan pajak kepatuhan pajak Kasus, Diskusi 2. memahami berbagai prinsip 2. memahami berbagai dalam penyusunan prinsip dalam kebijakan pajak dan penyusunan kebijakan pengaruhnya terhadap pajak dan pengaruhnya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak
Ekonomi, Bab 3 Presentasi Kelompok, Pembahasan Kasus, Diskusi 2. Pengantar Perpajakan, Bab 7 14
15
Kebijakan Pajak dan Sistem Perpajakan 1. Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak dan Administrasi Pajak 2. Kelembagaan Otoritas Pajak 3. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan Referensi: UU/Peraturan Peraturan, Publikasi yang terkait Kebijakan Pajak dalam Perspektif Administrasi Bisnis 1. Insiden Pajak 2. Kemudahan vs. Keadilan 3. Upaya Hukum Wajib Pajak 4. Stimulus Fiskal Referensi: UU/Peraturan Peraturan, Publikasi yang terkait
16
Presentasi Kelompok, Pembahasan Kasus, Diskusi
Mahasiswa mampu: memahami hubungan antara kebijakan pajak dengan sistem perpajakan termasuk komponen-komponen yang membangun sistem tersebut
Kemampuan mahasiwa: Menjelaskan hubungan antara kebijakan pajak dengan sistem perpajakan termasuk komponenkomponen yang membangun sistem tersebut
Presentasi Kelompok, Pembahasan Kasus, Diskusi
Mahasiswa mampu: memahami bagaimana kalangan bisnis memandang berbagai kebijakan pajak dan respon apa yang diberikan oleh mereka terhadap berbagai kebijakan pajak tersebut
Kemampuan mahasiwa: menjelaskan bagaimana kalangan bisnis memandang berbagai kebijakan pajak dan respon apa yang diberikan oleh mereka terhadap berbagai kebijakan pajak tersebut
UJIAN AKHIR SEMESTER
Referensi: 1) Dasar-Dasar Keuangan Publik, Noor Fuad dkk., 2) Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Timbul Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis 3) Pengantar Perpajakan, Safri Nurmantu 4) UU/Peraturan dan berbagai publikasi yang terkait
