RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANUAL MAHASISWA)

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANUAL MAHASISWA)

Bobot sks

: 2 (dua) sks

Kode Mata Kuliah

: HKK4003

Penyusun

: Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014

Manual Mahasiswa RPKPS Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Page i

PENGESAHAN

1. Nama Mata Kuliah

: Perancangan Peraturan Perundang-undangan

2. Bobot sks

: 2 (dua) sks

3. Penyusun

: Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.

4. Bagian

: Hukum Tata Negara

Malang, 3 Desember 2014 Menyetujui Ketua Bagian

Penyusun,

Herlin Wijayati, S.H.,M.H. NIP.19601020 198601 2 001

Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H.,M.H. NIP.-

Menyetujui Pembantu Dekan I,

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H. NIP. 19760815 199903 1 003


Page ii

A. LATAR BELAKANG Perancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) yang memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berisi naskah akademik beserta rancangan awal Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya suatu pemahaman terhadap tatacara penyusunan Peraturan Perundang-undangan mulai dari proses, prosedur, dan teknik dalam penyusunan dan pembuatan rancangan peraturan Perundang-undangan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menetapkan beban program studi Sarjana Ilmu Hukum adalah 144-160 sks termasuk di dalamnya Mata Kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), hal ini selaras dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yaitu; Visi, menjadi Fakultas Hukum unggul yang berstandar internasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius. Misi, (1). Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan profesional di bidang hukum; (2). Menyelenggarakan penelitian dan perkembangan ilmu hukum; (3). Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan: (1). Memahami asas-asas hukum, dogmatik hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian dogmatik hukum; (2). Menerapkan asas dan dogmatik hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional; (3). Bersikap dan berperilaku humanis, etis dan religius. Sebagai Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), perlu dikembangkan inovasi pembelajaran terhadap mata kuliah Perancangan peraturan perundang-undangan sebagai mata Manual Mahasiswa RPKPS Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Page iii

kuliah yang menekankan pada aspek keahlian dalam Perancangan Peraturan Perundangundangan. Hal ini dimaksudkan bahwa pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum harus dilaksanakan dalam suatu sistem pendidikan yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, sehingga tercapai visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud. B. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 1. Nama MK : Perancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Kode : HKK4003 3. Prasyarat : Setelah mahasiswa menempuh seluruh Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 4. Dosen/Tutor : Dosen Bagian Hukum Tata Negara yang ditunjuk oleh Ketua Bagian 5. Tujuan Pembelajaran/Standar Kompetensi: Mahasiswa mampu menyusun Naskah Akademik dan merancang Peraturan Perundang-undangan dan mengetahui alur/mekanisme pembentukannya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundangundangan yang baik, maka mahasiswa perlu memahami mengenai proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. 6. Materi Pembelajaran a. Topik Bahasan Mata Kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan adalah bagian dari Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) yang ditempuh setelah mahasiswa menempuh seluruh Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH). Pola yang digunakan adalah Student Centred Learning dengan model pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning). Teknis pelaksanaan kuliah adalah sebagai berikut; -

Terdiri atas 5 (lima) kelas, yang masing-masing kelas terdiri atas kurang lebih 50 (lima puluh) mahasiswa.

-

Terdapat 2 (dua) Dosen/Tutor pada masing-masing kelas, sehingga dibutuhkan 10 (sepuluh) Dosen/Tutor dari bagian Hukum Tata Negara yang dapat menjadi pembimbing dan fasilitator dalam Mata Kuliah Perancangan Perundang-undangan.


Page iv

-

Model pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) akan dilakukan untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

-

Mahasiswa di masing-masing kelas dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, sehingga masing-masing kelompok berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) mahasiswa.

-

Masing-masing kelompok menentukan sendiri anggota kelompoknya berdasarkan minat dan rencana mata kuliah konsentrasi yang akan ditempuh, bahkan juga dapat berdasarkan rencana penulisan skripsi yang akan dilakukan pada semester mendatang.

b. Rincian Tatap Muka 1.

Topik Bahasan Pendahuluan

2.

Evaluasi dan Pendalaman Materi yang sudah pernah diberikan pada Mata Kuliah Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan

3.

Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik

Substansi - Urgensi Perancangan Peraturan Perundangundangan - Pembentukan Kelompok - Penentuan judul Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundangundangan Sistematika dan tehnik Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan BAB I Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode

Metode Pembelajaran Diskusi

Waktu

Fasilitas

150’

Laptop, LCD, Papan Tulis, Spidol, Mikrofon .

Diskusi

150’

Laptop, LCD, Papan Tulis, Spidol, Mikrofon

Presentasi masingmasing kelompok

150’



Page v

Tatap Muka 4.

Topik Bahasan Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik

5.


6.


Substansi Penyusunan BAB II Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undangundang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara Penyusunan BAB III Naskah Akademik yaitu; BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Penyusunan BAB IV Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis B. Landasan Sosiologis C. Landasan Yuridis

Metode Pembelajaran Presentasi masingmasing kelompok

Waktu

Fasilitas

150’



150’



150’



Page vi

Tatap Muka 7.

Topik Bahasan Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik

Substansi


Waktu

Fasilitas

150’


Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; - Kerangka Peraturan Perundang-undangan - Hal-hal khusus - Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan - Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Diskusi

150’


Perancangan Peraturan Perundang-undangan; JUDUL PEMBUKAAN - Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa - Jabatan Pembentuk Peraturan Perundangundangan - Konsiderans - Dasar Hukum - Diktum


150’


Penyusunan BAB V dan BAB VI Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANGUNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP A. Simpulan B. Saran

8-9 10.

11.

UTS Evaluasi dan Pendalaman Materi yang sudah pernah diberikan pada Mata Kuliah Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan Bimbingan Perancangan Peraturan Perundangundangan


Page vii

Tatap Muka 12.

Topik Bahasan Bimbingan Perancangan Peraturan Perundangundangan

Substansi

13.

Bimbingan Perancangan Peraturan Perundangundangan

14.

Bimbingan Perancangan Peraturan Perundangundangan

Perancangan Peraturan Perundang-undangan; BATANG TUBUH Ketentuan Pidana (jika diperlukan) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) Ketentuan Penutup Perancangan Peraturan Perundang-undangan; PENUTUP PENJELASAN (jika diperlukan) LAMPIRAN (jika diperlukan)

Perancangan Peraturan Perundang-undangan; BATANG TUBUH Ketentuan Umum Materi Pokok yang diatur

15-16


Waktu

Fasilitas

150’



150’



150’


UAS

7. Metode Pembelajaran a. Umum Metode pembelajaran

yang

digunakan

dalam

Mata

Kuliah

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan adalah Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) yaitu sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi

untuk

memperoleh

berbagai

hasil

belajar

(pengetahuan,

keterampilan, dan sikap) dalam proses Perancangan Peraturan Perundangundangan. Model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach) dalam pembelajarannya. Pendekatan saintifik adalah

pendekatan

pembelajaran

di

mana


mahasiswa

memperoleh Page viii

pengetahuan berdasarkan cara kerja ilmiah. Melalui pendekatan saintifik ini mahasiswa akan diajak meniti jembatan emas sehingga tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan (knowledge) semata tetapi juga akan mendapatkan

keterampilan

dan

sikap-sikap

yang

dibutuhkan

dalam

kehidupannya kelak. Mahasiswa dapat berlatih menalar secara induktif (inductive reasoning) terkait dengan mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan. b. Struktur Tutorial Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; 1. Menentukan konsep dan dasar hukum ketentuan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Membuat desain proyek, dalam hal ini adalah Sistematika Naskah Akademik dan Kerangka/Kenvorm Peraturan Perundang-Undangan. 3. Menyusun jadwal pengerjaan. 4.

Monitoring dalam bentuk pembimbingan dan asesmen.

5. Penilaian hasil Rincian langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) ini adalah sebagai berikut; Langkah 1. Menentukan konsep dan dasar Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

hukum

ketentuan

Dalam langkah pertama ini, mahasiswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Mahasiswa juga menentukan sendiri anggota kelompoknya berdasarkan minat dan rencana mata kuliah konsentrasi yang akan ditempuh, bahkan juga dapat berdasarkan rencana penulisan skripsi yang akan dilakukan pada semester mendatang. Langkah 2. Membuat Desain Proyek Model pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) akan dilakukan untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.


Page ix

Langkah 3. Menyusun Jadwal Pengerjaan Jadwal pengerjaan terbagi dalam 2 (dua) rentang waktu antara sebelum Ujian Tengah Semester hingga saat Ujian Semester adalah waktu yang dipergunakan untuk melakukan penyusunan, presentasi, proses pembimbingan dan evaluasi bagi penyusunan naskah akademik. Sedangkan jadwal berikutnya sesudah Ujian Tengah Semester hingga saat Ujian Akhir Semester adalah waktu untuk melakukan perancangan, presentasi, proses pembimbingan dan evaluasi bagi perancangan Peraturan Perundang-undangan. Langkah 4. Monitoring dalam Bentuk Pembimbingan dan Asesmen. -

Mahasiswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki satu jawaban pasti.

-

Mahasiswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi.

-

Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi.

-

Mahasiswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan, sangat dimungkinkan dan dianjurkan untuk berdiskusi dan mencari bahan penyusunan naskah akademik dari dosen/tutor bagian lain yang menguasai bidang yang sedang disusun sebagai naskah akademik dan perancangan Peraturan Perundangundangan.

-

Hal

tersebut

ditindaklanjuti

dengan

mengundang/melibatkan

dosen/tutor/pakar dalam bidang yang berkaitan dengan proyek yang dijalankan dalam proses diskusi dan pembimbingan. -

Evaluasi dilakukan secara terus menerus selama proyek berlangsung.

Langkah 5. Penilaian Hasil Penilaian hasil dilakukan dalam bentuk presentasi dalam forum diiringi dengan penilaian terhadap pengetahuan terkait konsep yang relevan dengan tema Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikerjakan, relevansi dengan topik hingga keterampilan dan sikap yang mengiringi. Hal ini dimaksudkan dalam pembelajaran berbasis proyek hasil belajar berupa Manual Mahasiswa RPKPS Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Page x

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill atau psikomotor), dan sikap (attitude atau afektif) dalam perancangan peraturan perundang-undangan, maka penilaian yang dilakukan adalah ketiga ranah ini. Aspek kemampuan mahasiswa dalam mengelola aktivitas-aktivitas mereka dalam penyelesaian proyek yang dipilih dan dirancangnya, relevansi atau kesesuaian proyek dengan topik pembelajaran yang sedang dipelajari hingga keaslian (orisinalitas) proyek yang dikerjakan merupakan bagian dari penilaian. Evaluasi berdasarkan pengalaman, berupa refleksi yang dilakukan oleh tutor dan mahasiswa. dalam hal ini semakin besar keterlibatan dan ide-ide mahasiswa yang digunakan dalam Perancangan Peraturan PerundangUndangan,

akan

semakin

besar

pula

keinginan

mahasiswa

untuk

meningkatkan kompetensi yang dimiliki. c. Peran dan Tanggungjawab Mahasiswa 1. Mahasiswa menjadi pembelajar aktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif atau multiarah dan pembelajaran menjadi student centre learning; 2. Mahasiswa

melakukan

manajemen

kegiatan

atau

aktivitas

penyelesaian proyek secara mandiri sehingga kemampuan berpikir tingkat

tinggi

mahasiswa

berkembang

sehingga

terwujud

pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada mahasiswa; 3. Mahasiswa mengerjakan proyek yang telah dirancang secara sistematis dan terjadwal; 4. Mahasiswa menunjukan kinerja yang baik dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya pada saat melakukan presentasi. 5. Mahasiswa secara reguler merefleksikan dan merenungi apa yang telah mereka lakukan, baik proses maupun hasilnya.

d. Tugas dan Peran Dosen/Tutor 1. Merumuskan kerangka kerja dan konsep proyek yang terstruktur dan kompleks yang akan dikerjakan oleh mahasiswa; 2. Dosen/Tutor berperan sebagai fasilitator; Manual Mahasiswa RPKPS Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Page xi

3. Melakukan proses pembimbingan dan asesmen; 4. Melakukan

penilaian

dan

pembimbingan

pada

saat

mahasiswa mempresentasikan hasil proyek; 5. Evaluasi berdasarkan pengalaman, berupa refleksi yang dilakukan oleh Dosen/Tutor. 8. Luaran Pembelajaran a. Ranah Knowledge and Understanding (15%) Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki dan memahami konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik serta perancangan Peraturan Perundang-undangan. b. Ranah Skills (70 %) Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki ketrampilan menyusun Naskah Akademik dan merancang Peraturan Perundang-undangan. c. Ranah Attitudes & Abilities (15%) Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki sikap humanis, etis dan religius. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas sarjana Peraturan Perundang-undangan yang baik. 9. Evaluasi Hasil Belajar Ketentuan penilaian Mata Kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. a. Presensi b. Tugas Terstruktur 1 (T1) c. Ujian Tengah Semester (UTS) d. Tugas Terstruktur 2 (T2) e. Ujian Akhir Semester (UAS) Jumlah

: 20% : 10% : 30% : 10% : 30% : 100%

10. Risiko Kegagalan dan Antisipasi No. Risiko Kegagalan 1. Pertemuan tidak lengkap 2. Pertemuan tidak mencukupi

Antisipasi Pertemuan pengganti pada minggu yang sama Pertemuan tambahan di akhir semester


Page xii

11. Skenario Tatap Muka 1 Pendahuluan i. ii. iii.

Urgensi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Kelompok Penentuan judul Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundangundangan

Tatap Muka 2 Evaluasi dan Pendalaman Materi yang sudah pernah diberikan pada Mata Kuliah Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sistematika dan tehnik penyusunan Naskah Akademik Tatap Muka 3 Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan BAB I Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode Tatap Muka 4 Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan BAB II Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat


Page xiii

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undangundang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara Tatap Muka 5 Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan BAB III Naskah Akademik yaitu; EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tatap Muka 6 Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan BAB IV Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis B. Landasan Sosiologis C. Landasan Yuridis Tatap Muka 7 Bimbingan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan BAB V dan BAB VI Naskah Akademik yang terdiri atas; BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP A. Simpulan B. Saran Tatap Muka 10 Evaluasi dan Pendalaman Materi yang sudah pernah diberikan pada Mata Kuliah Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. -

Kerangka Peraturan Perundang-undangan

-

Hal-hal khusus

-

Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan

-

Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan


Page xiv

Tatap Muka 11 Bimbingan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan JUDUL PEMBUKAAN -

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

-

Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

-

Konsiderans

-

Dasar Hukum

-

Diktum

Tatap Muka 12 Bimbingan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan BATANG TUBUH Ketentuan Umum Materi Pokok yang diatur Tatap Muka 13 Bimbingan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan BATANG TUBUH Ketentuan Pidana (jika diperlukan) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) Ketentuan Penutup


Page xv

Tatap Muka 14 Bimbingan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan PENUTUP PENJELASAN (jika diperlukan) LAMPIRAN (jika diperlukan)


Page xvi

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANUAL MAHASISWA)

Recommend Documents