RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( R P J P ) KOTA PONTIANAK TAHUN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 – 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PONTIANAK TAHUN 2007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur KEhadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2007 tangggal 8 Januari 2007 dan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 telah dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu rencana tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan anggaran tersebut adalah melalui Penyusunan Laporan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada Pasal 232 ayat (6) menyatakan : Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan Semoga dengan materi laporan keuangan yang telah meliputi 3 (tiga) hal tersebut di atas dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Akhirnya kami atas nama pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak menyampaikan permohonan maaf, jika dalam penyampaian laporan keuangan ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan dan untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peyempurnaannya.

Pontianak,

Pebruari 2008

Kepala Bappeda Kota Pontianak

Ir. Toni Herianto, MT Pembina Utama Muda NIP. 010108643

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1. PENGANTAR 1. Cikal bakal berdirinya Kota Pontianak

dimulai dari delta yang memecah

Sungai Kapuas menjadi Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak yang ditandai dengan adanya Kesultanan Kadriyah. Dari kehidupan tepian sungai inilah dimulai tumbuh kembangnya Kota Pontianak hingga saat ini . 2. Kota Pontianak sebagai ibukota Kalimantan Barat memberikan gambaran umum bahwa kota nomor satu di Kalbar ini luasnya 107,82 km2 terletak di lintasan garis khatulistiwa dan

dilintasi Sungai Kapuas, batas wilayah

keseluruhan dikelilingi Kabupaten Potianak dengan batas kecamatan sebelah : 1. Utara

: Kecamatan Siantan

2. Selatan : Kecamatan Siantan, Sungai Raya dan Sungai Kakap 3. Barat

: Kecamatan Sungai Kakap

4. Timur

: Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang

Wilayah administrative kota ini terdiri dari 5 kecamatan dan 24 kelurahan serta seperti kota daerah tropis

dengan suhu rata-rata : ( 26,1 - 27,4 ) C dengan

kelembaban udara berkisar antara ( 86 - 92 ) % dengan lama penyinaran matahari antara ( 34- 78 ) % sebagai data awal perlu kita kenali . Permukaan tanah antara : 0.1 s/d 1.5 meter diatas permukaan laut dan dibatasi :

0

0

02’ 24” Lintang Utara s/d 109

0

0

0

05’ 37’’ Lintang Selatan

16’ 25’’ Bujur Timur s/d 109

0

23’ 01’’ Bujur Timur

3. Krisis moneter tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multi-dimensi, yang selanjutnya berdampak pada perubahan (reformasi) di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut memberikan semangat politik dan cara pandang baru untuk melakukan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. 4. Era otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 telah membawa perubahan daerah dan berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

1

pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Otonomi telah memberi kewenangan yang luas dengan harapan daerah mampu mengelola segala potensi dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. 5. Pada umumnya hampir setiap perencanaan dengan asumsi kondisi sumber daya terbatas, isinya berbagai masalah dan potensi yang diprediksi banyak tindakan masa depan agar mampu menyelesaikan banyak persoalan pada saat yang akan datang. Apabila tidak ada perencanaan terhadap masalah pada saat ini tentu di masa mendatang akan semakin parah kondisinya, sedangkan potensi yang ada bisa terjadi jauh lebih baik tanpa ada tindakan.

1.2. PENGERTIAN RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan umum dan bersifat makro pembangunan daerah yang merupakan jabaran pembangunan kota Pontianak dalam upaya mencapai visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode perencanaan 20 tahun ke depan . Dokumen perencanaan ini untuk mengikat kesinambungan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah, agar kesinambungan dan konsistensi kebijakan

daerah bisa lebih terjamin. Kesinambungan dan konsistensi kebi-

jakan tidak hanya menjadi harapan investor, tetapi masyarakat dan perangkat daerah tidak menimbulkan kebingungan. Visi dan misi disini adalah visi –misi daerah yang akan dipakai sebagai pedoman calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Penjabaran lebih detail RPJP akan diterjemahkan dalam RPJM setiap pelantikan dan pergantian kepala daerah, berikutnya akan diikuti dengan perubahan rencana strategis ( renstra ) masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan tiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Darah ( RKPD ) yang diikuti dengan rencana penganggaran.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 s/d 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan visi, misi, & arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga


2

seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. RPJP diuji melalui Musrenbang Jangka Panjang dengan focus pembahasan : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah.

1.4. LANDASAN HUKUM Landasan idiil RPJP Daerah adalah ketentuan peraturan perundang2an yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu: 1. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 6. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 7. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJP Daerah Tahun 2010–2025 disusun dalam tata urut sbb : Bab I

Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum. Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Bab IV Arah dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Bab V Pengendalian dan Evaluasi RPJP Bab VI Penutup.


3

BAB II KONDISI

UMUM

Kondisi umum ini dibagi menjadi kondisi saat ini sebagai titik tolak perencanaan, tantangan sebagai wujud tuntutan dan harapan masyarakat dan diakhiri dengan modal dasar yang dimiliki oleh daerah sebagai sumber daya dalam proses penentuan tindakan masa depan Pembangunan Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai bagian dari pembangunan nasional

yang

telah

dilaksanakan

dalam

menunjukkan kemajuan dan hasil-hal positif

berbagai

bidang

selama

ini

telah

yang meliputi bidang sosial budaya,

ekonomi daerah, iptek, Sarana dan Prasarana, politik, hukum dan keadilan, keamanan dan ketertiban, pelayanan publik dan pemerintahan, Tata Ruang dan Lingkungan

hidup,

Keuangan

Daerah,

Kependudukan

dan

Ketenaga-kerjaan,

Pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

2.1. KONDISI SAAT INI Kondisi saat ini merupakan data umum dari 5 tahun s/d 10 tahun yang lalu sampai kondisi saat ini sebagai titik tolak perencanaan jangka panjang 20 tahun yang akan datang. 2.1.1. Sosial Budaya 1. Pendidikan penduduk kota Pontianak terus menerus mengalami peningkatan. Kota Pontianak memiliki Index Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,1 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 69,5 pada tahun 2005, dengan lama sekolah 8,5 tahun pada tahun 2004 dan meningkat

menjadi

8,6

tahun

pada

tahun

2005.

Selain

pembangunan pendidikan terlihat pula dari hasil perolehan

itu, Nilai

Ebtanas Murni (NEM) dari tingkat Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Atas (SMA). Perolehan NEM untuk tingkat SD pada tahun tahun 2004 sebesar 6.23 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 6.45. NEM untuk tingkat SMP Pada tahun 2004 sebesar 4.41 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.14. NEM untuk SMA pada tahun 2004 rata-rata sebesar 5.43 dan tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 5.47, sedangkan NEM Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

4

pada tahun 2004 sebesar 3,25 dan tahun 2005 menjadi sebesar 3,75. Indikator penting berikutnya tentang keberhasilan pendidikan terlihat dari angka melek aksara tahun 2004 sebesar 90,7 menjadi sebesar 91,00 persen tahun 2005. Ada pula Peningkatan angka partisipasi sekolah,

baik

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

maupun

Angka

Partisipasi Kasar (APK) untuk semua kelompok usia. APM untuk tingkat SD/MI tahun 2004 sebesar 87.00% dan menurun sedikit pada tahun 2005 menjadi 86.94%. Untuk APM tingkat SLTP tahun 2004 sebesar 71,00% dan tahun 2005 menurun sedikit menjadi sebesar 70.77%. APM tingkat SLTA tahun 2004 sebesar 70,00% dan tahun 2005 menurun menjadi sebesar 65.97%, sedangkan APK untuk tingkat SD/MI tahun 2004 sebesar 104,79% dan menurun sedikit pada tahun 2005 menjadi 102,36%. Untuk APK tingkat SLTP tahun 2004 sebesar 99.17% dan tahun 2005 naik sedikit menjadi sebesar 99,31%. APK tingkat SLTA tahun 2004 sebesar 99,74% dan tahun 2005 naik menjadi sebesar 100,66%, kelayakan guru mengajar untuk tingkat SD tahun 2004

sebesar 91,25% naik sedikit menjadi sebesar 92,36%

tahun 2005 dan kelayakan gedung SD tahun 2004 sebesar 75,05 dan meningkat menjadi sebesar 80,47 tahun 2005. Sebagian besar data sebagai gambaran saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan di bidang pendidikan. Hal tersebut juga mendapat dukungan swasta yang tumbuh makin banyak dalam menyediakan sekolah mulai dari SD sampai SMA. Problim pendidikan saat ini adalah dukungan biaya pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih kurang, sekolah masih terkendala dengan masalah buku siswa, yang terkait kurikulumm dan pelatihan kurikulum, dukungan fasilitas perpustaan yang minim, dukungan buku untuk guru belum optimal dan masih kurangnya

pelatihan

untuk ketrampilan mengajar, serta dukungan media pembelajaran ysng masih kurang, beberapa SD kekurangan murid, sarana dan prasarana SD rusak atau kurang mendukung, kelayakan guru mengajar yang kurang, proses pembelajaran yang kurang efektif dan memerlukan tambahan les di luar dengan biaya yang besar, variasi materi lokal yang sesuai dengan visi dan misi kota pontianak masih kurang, keragaman ketrampilan bagi murid tingkat SMK yang terbatas.


5

2. Sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari banyak rumah sakit, Puskesmas. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling serta dukungan tenaga medis mengalami perkembangan yang menggembirakan. Data sarana dan prasarana kesehatan pada tahun 2005 yang terdiri dari Rumah sakit sebanyak 5 buah dengan kapasitas tempat tidur (TT) sebanyak 705, rumah sakit bersalin dan klinik bersalin sebanyak 8 buah, dengan kapasitas TT sebanyak 120 kamar, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling sebanyak 28 buah, dengan kapasitas TT 22 buah, apotik dan toko obat sebanyak 144 buah, dokter spesialis 27 orang, dokter gigi 50 orang, dokter umum 75 orang, bidan sebanyak 217 dan perawat sebanyak 886 orang.

Perkembangan positif lain adalah dukungan swasta dalam

membangun prasarana kesehatan dan warga kota, termasuk warga Kalbar mudah mengakses prasarana dan sarana kesehatan yang ada. Data penting berikutnya terkait dengan Angka Kematian Balita tahun 2004 sebesar 7,53 persen per 1000 kelahiran hidup dan

menurun

menjadi 7,33 pada tahun 2005, angka kematian bayi pada tahun 2004 sebesar 4,46 dan meningkat menjadi 5,98 tahun 2005, angka kematian kasar 4,27 tahun 2004 dan meningkat menjadi 4,38 tahun 2005. Index kesehatan (usia harapan hidup) 65,8 tahun pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 66,10 pada tahun 2005. Persoalan yang dihadapi di bidang kesehatan antara lain terdiri dari dukungan biaya kesehatan dari APBD yang sangat kurang, dukungan sarana dalam wujud tempat tindur di rumah sakit dan Puskesmas masih sangat sedikit, biaya kesehatan terutama untuk obat dan dokter yang masih mahal, harapan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam belum optimal, penyakit enpidemi demam berdarah, muntaber dan diare yang menimbulkan kematian tinggi masih tetap terjadi untuk setiap tahunnya serta kekurangan dokter spesialis. 3. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya antar etnis dominan dan etnis lainnya, berkembangnya toleransi dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain masih kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum,

cepatnya

penyerapan

budaya

global

yang negatif dan


6

penggalian budaya daerah yang potensial masih belum optimal, pembinaan dan dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap insan pengembang dan pelestari budaya yang masih kurang. 4. Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung telah menunjukan kemajuan yang tercermin di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan, dan sosial budaya.

Keberhasilan tersebut karena didu-

kung kebijakan pemerintah Kota Pontianak dan dukungan dari berbagai lembaga seperti Pusat Studi Wanita (PSW), Asosisiasi Advokasi Perempuan dan anak (ASAPUAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Persoalannya adalah peningkatan dan kemajuan dalam pemberdayaan tersebut baru dinikmati oleh kalangan yang terbatas, perjuangan terhadap hak-hak

perempuan masih

menghadapi banyak kendala, masih dijumpai kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga dan perlindungan tenaga kerja perempuan yang masih minim. 5. Pembangunan di bidang kependudukan terus menerus diupayakan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk kota Pontianak terus meningkat dari tahun ke tahun dan sampai dengan tahun 2005 sebanyak 521.369 jiwa. Penduduk yang besar ini menjadi modal dasar pembangunan dan potensi pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan pendudukan tersebut bukan hanya karena faktor

kelahiran,

melainkan

juga

dibarengi

dengan

tingginya

urbanisasi dari warga Kalimantan Barat (Kalbar) maupun luar Kalbar yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kekumuhan kota. Di sisi lain, penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. 6. Bidang sosial menjelaskan masalah kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (1) Angka kemiskinan Kota Pontianak tahun 2004 sebesar 19,3 % dan menurun menjadi 15,2 tahun 2005, sedangkan Kepala keluarga (KK) miskin sebesar 19.427 KK pada tahun 2005. Penurunan kemiskinan tersebut karena berbagai kebijakan pemerintah mulai Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan

Prasarana

Pendukung

Desa

Tertinggal

(P3DT),

Kecamatan Development Program (KDP), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), program pengembangan kecamatan


7

(PKK) yang sumberdanya dari APBD Kota Pontianak,

Neighborhood

upgrading and shelter sector project (NUSSP) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti Bantuan beras untuk kelurga miskin (Raskin) dan Askeskin yang dilaksanakan selama krisis ekonomi tahun 1998-2000 serta kebijakan atau pendekatan berbasis hak (rights based approach). Kebijakan

penanggulangan

kemiskinan

tersebut

seringkali

tidak

berkelanjutan, waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan lama yang diprogramkan, kurang tersedia dana pendampingan setelah proyek berakhir, penanggulangan masalah kemiskinan terkesan kuat hanya menjadi tugas pemerintah dan yang lebih penting bahwa data tentang kemiskinan yang ada masih kurang akurat, (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga mendapat perhatian pemerintah, tetapi belum optimal. Data terbaru PMKS adalah data tahun 2004 yang terdiri dari fakir miskin sebanyak 5.829, Balita terlantar 1.151, anak terlantar sebanyak 1.943 dan usia lanjut terlantar sebanyak 762 orang.

Kecenderungan

yang

terjadi

di

banyak

kota,

termasuk

Pontianak adalah adanya peningkatan dari tahun-ke tahun tentang masalah sosial, terutama gelandangan, pengemis, anak jalanan, PSK, korban penyalahgunaan NAPZA dan banyaknya orang gila yang datang dari luar kota, penyalahgunaan NAPZA yang banyak diderita oleh generasi

muda

dan

peningkatan

korban

HIV/AID,

dukungan

prasarana anak dan usia lanjut terlantar masih kurang serta pendataan PMKS yang belum akurat.

2.1.2. Ekonomi Daerah 1. Setelah dilanda krisis ekonomi secara nasional sejak tahun 1997 yang lalu, kondisi perekonomian Kota Pontianak sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, walaupun masih di bawah angka pertumbuhan nasional.

Selama

kurun

waktu

2001

s/d

2005

menunjukkan

pertumbuhan dengan trend /cenderung meningkat. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebesar 3,42%. Dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB perekonomian Kota Pontianak didominasi oleh sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan & komunikasi.


8

Sektor perdagangan, hotel & restoran memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Pontiana sebesar 22,92%. Peranan sektor ini terhadap

pembentukan

PDRB

Kota

Pontianak,

sebesar

20,01%

disumbang oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor

jasa-jasa

juga

memberikan

kontribusi

besar

dalam

pembentukan PDRB Kota Pontianak. Kontribusi sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB sebesar 21,93%, yang dominan disumbang oleh sub sektor jasa pemerintahan umum (21,06%). Sektor pengangkutan & komunikasi sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Pontianak. Kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB sebesar 20,34%. Penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB sektor ini adalah sub sektor pengangkutan, dengan kontribusi sebesar 16,93%. Selain ketiga sektor tersebut, sektor-sektor yang memberi kontribusi yang relatif besar terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak, yaitu Sektor bangunan dan konstrksi sebesar 16,90 %; sektor keuangan, persewaan & jasa pemerintah memberi kontribusi sebesar 11,10% dengan sub sektor pendukungnya yaitu sub sektor bank (4,41%), sub sektor lembaga keuangan bukan bank (3,23%), sub sektor sewa bangunan (3,37%). Ada tiga sektor yang rendah bahkan menurun peranannya dalam pembentukan PDRB Kota Pontianak, yaitu sektor : pertanian sebesar 0,61%, industri pengolahan 5,14% dan listrik/air bersih 0,17%. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat dari kegiatan pembangunan tersebut. Indikator yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan per Kapita penduduk. Tahun 2001 PDRB per Kapita Kota Pontianak sebesar Rp 9.345.472, tahun 2005 meningkat menjadi Rp 12.675.316. Selama kurun waktu 2001–2005

pertumbuhan PDRB per Kapita Kota

Pontianak rata-rata sebesar 8,11% Peningkatan yang sangat besar menandakan

bahwa

secara

rata-rata

telah

terjadi

peningkatan

kemakmuran masyarakat Kota Pontianak. Kenaikan PDRB per Kapita akan memberi makna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, manakala diikuti dengan


9

peningkatan daya beli masyarakat daerah yang bersangkutan. Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya tingkat inflasi. Selama kurun waktu 2001 – 2005 tingkat inflasi di Kota Pontianak rata-rata sebesar 7,13%. Dengan membandingkan antara tingkat pertumbuhan PDRB per Kapita dan tingkat inflasi selama kurun

waktu

tersebut,

maka

dapat

dikatakan

bahwa

tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak mengalami peningkatan yang relatif kecil yakni sebesar 0.98%. 2. Penanaman modal merupakan bidang strategis, sebab tanpa investasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan setiap sektor akan lambat. Tujuan makro ekonomi suatu daerah adalah bahwa pelaksanaan pembangunan harus membawa pengaruh pada meningkatnya aktivitas perekonomian suatu daerah, sehingga dicapai pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat tiap tahunnya. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan investasi dengan nilai yang cukup besar. Untuk itu pemerintah harus berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi terus meningkat, baik yang berasal dari PMDN maupun PMA. Realisasi investasi yang berasal dari PMDN di Kota Pontianak semester 2 tahun 2004 sebanyak Rp 46.443.620.000,- dengan jumlah proyek 11 dengan 19 badan usaha dan jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak 1.329 orang. Jumlah ini memang lebih kecil dari nilai investasi kabupaten lain di Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Sanggau,

Kabupaten

Sintang,

Kabupaten

Ketapang,

Kabupaten

Bengkayang, Kabupaten Pontianak bahkan Kabupaten Landak. Sedangkan realisasi investasi yang berasal dari PMA di Kota Pontianak tahun 2004 sebanyak US $ 18.711.340, dengan jumlah proyek 6 buah dan 19 badan usaha. Sedangkan tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 808 orang dari Indonesia dan 29 orang tenaga kerja asing. Nilai investasi ini kalau dibandingkan dengan kabupaten lain juga lebih kecil dari kabupaten lain, seperti Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kabupaten Landak dan Kabupaten Pontianak. Realisasi investasi di Kota Pontianak tersebar pada beberapa proyek kegiatan yang mendukung perkembangan sektor ekonomi. Investasi pada sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan relatif kecil, yaitu senilai Rp 1.556.000.000 atau 47,15% dari rencana investasi Rp


10

3.300.100.000,-.

Kecilnya

nilai

investasi

pada

sub

sektor

ini

dikarenakan bahwa sebagai daerah perkotaan, maka lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pengembangan sektor pertanian sangat terbatas.

Sedangkan

investasi

pada

sektor

yang

mendukung

berkembangnya wilayah perkotaan nilainya cukup besar seperti sektor industri, hotel & restoran dan jasa. Investasi sektor industri di Kota Pontianak dengan total nilai investasi sebesar Rp 41.929.870.000,- atau 57,24% dari target investasi Rp 73.256.170.000,-. Dari total realisasi investasi sektor industri tersebut, investasi industri kayu mempunyai nilai paling besar yaitu Rp 37.721.870.000,-. Kemudian investasi industri makanan dengan nilai Rp 3.309.000.000,- dan investasi industri kimia dengan nilai Rp 899.000.000,-.

Besarnya

investasi

sektor

industri

ini,

pada

perekonomian Kota Pontianak didukung oleh perkembangan sektor perdagangan. Sejalan

dengan

berkembangnya

Kota

Pontianak

sebagai

kota

perdagangan, maka permintaan akan pelayanan hotel dan restoran juga meningkat. Akibatnya realisasi investasi sub sektor ini melebihi dari target yang direncanakan. Nilai investasi sub sektor hotel dan restoran cukup besar, yaitu Rp 50.781.000.000,- atau 105,21% dari target investasi Rp 48.264.500.000,-. Realisasi investasi yang cukup besar adalah untuk sektor jasa dengan nilai Rp 35.802.430.000 atau sebesar 46,50% dari target investasi sebesar Rp 76.988.890.000. Dan investasi terkecil yang bersumber dari PMDN adalah untuk sektor angkutan, gudang dan telkom senilai Rp 1.214.640.000. Sedangkan ada 2 (dua) proyek yang tidak ada realisasi investasinya yaitu investasi sub sektor industri mineral non logam senilai Rp 5.501.000.000,- dan investasi industri lainnya Rp 37.500.000.000,-. Pada tahun 2005, realisasi investasi yang berasal dari PMA sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp 18.732.720.000,- atau 6,06% dari target yang direncanakan Rp 309.110.360.000 atau realisasi 7 proyek dari 27 proyek target. Investasi tersebut tersebar pada beberapa kegiatan investasi seperti investasi pada sub sektor industri, hotel & restoran dan angkutan, gudang, telekomunikasi. Sealin itu ada beberapa kegiatan investasi yang tidak terealisasi seperti investasi sub sektor


11

peternakan, industri kayu, industri logam dasar dan jasa lainnya. Investasi industri makanan yang paling besar nilainya yaitu US $ 11.461.450.000,- walaupun kalau dibandingkan dengan targetnya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 4,51% dari target sebesar US $ 253.970.450.000,-. Dan investasi industri kimia, walaupun nilainya relatif kecil Rp US $ 3.477.290.000,- tapi melampaui target yaitu 180,57% dari target US $ 1.927.760.000,-. Investasi sub sektor angkutan, gudang dan telekomunikasi juga melampaui target, walaupun nilainya juga relatif kecil yaitu US $ 3.772.600.000,-(104,07%) dari US $ 3.625.050.000,-. Dan realisasi investasi sub sektor hotel dan restoran hanya sebesar US $ 21.380.000,-(72,35%) dari US $ 2.955.000. Dari segi penyaluran kredit selama kurun waktu 2001 – 2005 telah terjadi peningkatan. Tahun 2001 jumlah kredit tersalur sebanyak RP 1.219.973.000.000, sebanyak 33,26% untuk kredit Modal Kerja, 46,74% Investasi dan 20% untuk kredit Konsumsi. Tahun 2005 total kredit yang disalurkan Rp 2.604.813.000, sebanyak 39,30% untuk kredit Modal Kerja, 31,10% Investasi dan 29,6% untuk kredit Konsumsi. Dalam kurun waktu 2001 – 2006 terjadi pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 8,54%, yakni dari RP 570.196.000.000 tahun 2001 menjadi Rp 859.157.000.000 per juni 2006. Sedangkan kalau dilihat dari penggunaannya, maka penyaluran kredit pada sektor pertanian relatif besar yaitu 18,93%. Hal ini menjadi menarik, karena dengan kontribusi yang diberikan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB relatif kecil, tetapi kredit untuk usaha pertanian

cukup

besar

walaupun

tidak

dominan.

Selanjutnya

penyaluran kredit pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,96% dan sektor jasa sebesar 28,93%. Besarnya penyaluran kredit pada 2 (dua) sektor ini, karena memang sektor ini penyumbang terbesar pembentukan PDRB. Kredit tersebut disalurkan dalam bentuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pangsa terbesar kredit mikro (dengan plafon s.d. Rp 50.000.000). Untuk kredit kecil dengan plafon Rp 50.000.000,- s.d Rp 500.000.000,- dan

kredit menengah dengan

plafon Rp 500.000.000,- s/d Rp 5 miliar. Untuk

kredit mikro, kecil

dan menengah di Kota Pontianak tersalur dalam bentuk kredit modal


12

kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, maka penyaluran kredit UKMK di kota Pontianak yang terbesar pada 3 (tiga) sektor, yaitu pada sektor pertanian (49,02%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (27,43%) dan di sektor jasa-jasa (14,53%). Yang menarik adalah penyaluran kredit pada sektor petanian, walaupun kontribusi sektor terhadap PDRB relatif kecil, justru pemanfaatan kredit UMKM pada sektor pertanian relatif besar. Hal ini disebabkan bahwa usaha yang dijalankan pada sektor pertanian digeluti secara serius walaupun tidak oleh banyak orang. 3. Berdasarkan pengelompokan industri (KLUI), jumlah perusahaan industri di Kota Pontianak tahun 2004 terdapat 30 perusahaan industri besar, 600 perusahaan industri kecil dan menengah. Dari 30 industri besar tersebut, 12 perusahaan terletak di Kecamatan Pontianak Utara, 6 perusahaan terletak di Kecamatan Pontianak Selatan, 3 perusahaan terletak di Kecamatan Pontianak Timur, 8 perusahaan

terletak

di

Kecamatan

Pontianak

Barat,

dan

1

perusahaan terletak di Kecamatan Pontianak Kota. Untuk Perusahaan industri kecil dan menengah, dari 600 buah perusahaan tersebar di 5 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Adapun dilihat dari jenis usahanya, maka pengelompokan industri tersebut adalah industri kimia sebanyak

221 buah, Industri agro

sebanyak 209 buah, industri hasil hutan sebanyak 21 buah, industri mesin sebanyak 43 buah, dan industri aneka sebanyak 106 buah. 4. Secara geografis Kota Pontianak memang sangan cocok sebagai kota perdagangan, baik perdagangan antar daerah dalam provinsi maupun perdagangan dari dan ke luar negeri, ini dimungkinkan karena letak pelabuhan Pontianak yang cukup strategis. Penunjang perkembangan sektor perdagangan adalah tersedianya pasar. Jumlah pasar tradisional di Kota Pontianak sebanyak 10 buah dengan jumlah kios sebanyak 727 buah, jumlah los/tenda sebangauk 2.602 buah yang secara keseluruhan dapat menampung sebanyak 3.414 pedagang. Sebagian pasar tradisional tersebut kondisinya kurang layak untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Sementara daya tampung untuk pedagang dengan berbagai jenis dagangannya relatif sangat terbatas. Dengan kondisi yang demikian


13

Pemerintah Kota Pontianak menempuh kebijakan untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional dengan bekerjasama pihak investor. Selain pasar tradisional tersebut, di Kota Pontianak telah tumbuh dan berkembang pasar modern, sampai dengan tahun 2005 telah terdapat 12 buah. 5. Ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat penting dalam aktivitas

pere-konomian

suatu

daerah.

Penggerak

utama

roda

perekonomian suatu daerah adalah tenaga kerja. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003 jumlah penduduk yang bekerja di Kota Pontianak sebesar 94.75% dari total angkatan kerja. Berdasarkan hasil Susenas, tahun 2003 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Pontianak mencapai 17,79 persen. Angka tersebut tertinggi di Kabar. Berdasarkan jenis kelaminnya, TPT laki-laki sebesar 16,99 % sedangkan TPT perempuan sebesar 19,35 %. 6. Koperasi dan lembaga keuangan lainnya merupakan suatu lembaga yang mampu-nyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan modal/investasi pembangunan di suatu daerah. Salah satu kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan moneter, yang salah satunya berupa penentuan tingkat suku bunga. Dengan tingkat suku bunga yang sesuai

diharapkan

dapat

menggerakkan

sektor

swasta

untuk

menanamkan modalnya/investasi di Kota Pontianak. Jumlah koperasi sampai Desember 2005 sebanyak 675 koperasi dengan anggota sebanyak 89.905 orang. Koperasi yang aktif sebanyak 513 unit dan tidak aktif sebanyak 162 unit. Dari segi modal yang dimiliki sebanyak 35,24% milik sendiri. Jumlah usaha kecil sebanyak 803 unit dan usaha menengah sebanyah 213 unit.

2.1.3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana dasar menjadi pembahasan lebih dominan di kota bila dibandingkan dengan daerah yang berstatus kabupaten . 1. Jalan di Kota Pontianak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 37.5 km, pemerintah provinsi 10,6 km dan pemerintah kota Pontianak 243,554 km. Jalan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak pada tahun 2005 terdiri dari 95,827 km rusak berat, 62,034 km rusak dan kondisi jalan yan mantap 66,31 %. Sedangkan menurut permukaan


14

jalan beraspal 233,563 km, masih tanah 9,991 km dan permukaan beton belum terdata . Dalam pelayanan jalan terhadap rasio jumlah penduduk standardnya kurang dan terjadi kepadatan yang tidak merata. Pelayanan jalan terhadap rasio luas kecamatan standardnya kurang dan tidak terjadi penambahan ruas jalan baru dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Sebagian konstruksi jalan umur teknisnya tidak panjang karena terkena genangan air dan beban akibat kendaraan melebihi kapasitas jalan sehingga beberapa ruas mulai dilakukan perubahan konstruksi . Langkah untuk meningkatkan umur teknis jalan dilakukan agar bermanfaat menekan biaya perawatan, masalah ini tidak akan mampu diselesaikan secara cepat karena kemampuan pembiayaan pemerintah jauh dibawah kebutuhan yang harus disiapkan. Dalam peraturan perundang-undangan jalan ditentukan fungsi dengan ketentuan lebar yang distandardkan dan kondisi ini sebagian besar ruas jalan yang ada tidak memenuhi syarat lebar, daerah milik jalan dan kondisi ini terjadi sejak awal pertumbuhan kota Pontianak. 2. Air bersih merupakan kebutuhan dasar dan salah satu faktor penentu kriteria keluarga miskin yaitu : apabila keluarga tidak punya sarana air bersih sendiri atau bersama-sama maka dikategorikan miskin. Tingkat pelayanan air bersih dari PDAM Kota Pontianak 73 % dan tahun 2004 memberikan 60.065 sambungan dan meningkat 61.699 sambungan. Sedangkan yang

tahun 2005

belum tersambung

kebutuhan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari instalasi dan berada di pingiran sungai . Persoalan air bersih ini dimulai dari mendapatkan air baku dan menekan biaya produksi agar air bersih mampu dibeli oleh masyarakat lapis bawah. Sedangkan air baku untuk diolah menjadi air bersih yang berasal dari sungai kapuas dalam kondisi debit dan kualitas yang tidak stabil apabila kemarau kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi . Instalasi air bersih PDAM Kota Pontianak sudah terlalu tua dan waktunya diganti, maka kondisi ini menyebabkan

produksi hanya

sampai air bersih dan bukan untuk air minum. Instalasi ini yang menjadi hambatan dalam pengembangan air bersih di gang-gang yang jauh dari jalan utama


15

Pengelolaan air bersih tidak ada alternatif lain selain PDAM Kota Pontinak dan tidak bisa dibandingkan kinerjanya dalam mengolah dan mendistribusikan air bersih sehingga tidak sehat.

terjadi kompetisi yang

Apabila ada operator lain tentu pada akhirnya bisa diban-

dingkan kinerjanya

dalam memproduksi air bersih akan jauh lebih

efisien dan efektif dapat dinikmati masyarakat . 3. Drainase bagi kota Pontianak sangat penting karena ketinggian permukaan tanah teringgi 1.50 meter dari permukaan laut, sehingga yang menjadi persoalan adalah : kalau air pasang bisa banjir dan bila turun hujan maka lambat dialirkan ke sungai atau kelaut. Oleh sebab itu pentingnya drainase

untuk menjaga agar Kota Pontianak tidak

mengalami genangan dan banjir. Drainase Kota Pontianak tediri dari saluran primer 102,721 km, sekunder 479,093 km dan tersier 89,449 km . Sedangkan daerah yang masih terbuka masih mengandalkan tanah untuk mampu meresap di tanah terutama daerah gambut. Kondisi sepuluh tahun terakhir terjadi pertumbuhan bangunan yang cukup cepat dari jumlah dan besarannya yang menutupi permukaan tanah, kondisi ini tidak diimbangi oleh pertumbuhan jumlah, panjang dan lebar drainase, bahkan yang terjadi pengurangan lebar, panjang, jumlah dan seringkali peningkatan jalan mengakibatkan lebar drainase berkurang. Hampir sumua sarana dan prasarana fisik bertambah, namun persoalan paling sulit hampir tidak ada penambahan drainase,

apalagi

sampai ada pembebasan lahan untuk drainase. Kondisi ini diperparah dengan adanya bangunan baru dan rumah tingggal mewah melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatkan ketinggian lahan agar bebas genangan . 4. Perumahan-permukiman Kota Pontianak lebih kurang 6 % tidak memenuhi syarat kesehatan/kumuh dan umumnya di lokasi tepian S. Kapuas, S. Landak dan tepian beberapa parit . Perkim yang kumuh umumnya berupa atap daun, dinding kayu yang sudah rapuh dan menyebabkan kelembaban serta dalam lingkungan yang dapat memberi efek tidak sehat. Masalah kekumuhan di perkotaan menjadi satu agenda nasional dan agenda dunia, karena kekumuhan erat kaitan dengan kemiskinan .


16

Kepemilikan perkim penduduk kota Pontianak banyak yang belum punya rumah sehat sendiri sekitar 15 % atau bila ini dikatakan back log ( kekurangan jumlah keluarga dengan jumlah rumah ) maka yang terjadi rumah cukup tetapi kepemilikan rumah dari satu keluarga bisa lebih dari satu bagi yang mampu dan ada keluarga yang tidak mampu dengan pola rumah kontrak yang murah serta perumahan yang tidak laku atau dibeli tapi belum ditempati. Banyak keluarga miskin dengan rumah yang tidak memiliki sarana sanitasi sendiri atau bersama dalam kondisi jalan lingkungan yang tidak layak. Umumnya di lokasi tepian sungai atau parit yang tidak layak huni dan dalam lingkungn air yang tergenang . Pada tahun 2005 cakupan pelayanan kebersihan 82,25 % dan sisanya masih dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara dibakar atau ada yang membuang kesungai atau parit 5. Transportasi darat dalam Kota Pontianak berupa angkutan umum dan taxi, sedangkan angkutan umum ada 8 trayek untuk angkutan umum ( oplet ) dan bus kota ada 2 trayek, prasarana penunjang angkutan darat berupa terminal ada 9 buah dan yang memberikan layanan kendaraan terbanyak adalah : Terminal Batu Layang dan Terminal RSU Sudarso. Sedangkan terminal yang paling sedikit melayani kendaraan adalah : Terminal Pal Lima. Banyaknya layanan angkutan umum tergantung dari posisi terminal apakah melayani angkutan antar kota dalam provinsi atau tidak. Pertumbuhan kendaraan bermotor terutama milik pribadi jumlahnya cepat antara bertambah 12 % s/d 14 % dibanding pertumbuhan jalan yang hanya 2 % dan kondisi ini menyebabkan kemacetan. Kinerja jalan di pusat kota mendekati 1 yaitu diatas 0,75 maka kinerja ini memberikan tanda sering terjadi kemacetan.il barang dan hanya bus yang mengalami penurunan. Jumlah pertambahan kendaraan yang terbesar adalah sepeda motor, kedua mobil penumpang, ketiga mob Angkutan laut dilayani melalui Pelabuhan Pontianak /Dwikora dengan kelas nasional dalam melayani penumpang dengan data embarkasi tahun 2004, 2005 sbb : 53.125 dan 67.449 orang sedangkan debarkasi tahun 2004, 2005 sbb : 76.323 dan 49.585 orang.


17

Arus barang dalam negeri lebih banyak bongkar dibanding muat yaitu pada tahun 2005 bongkar 1.807.391,7 ton sedangkan muat 655.810,3 ton. Untuk arus barang luar negeri tahun 2005 dengan data bongkar 162,233,1 ton dan muat 537.975,5 ton. Pelabuhan kearah pedalaman yang level provinsi terbanyak dilayani oleh : Pelabuhan Nipah Kuning dan Pelabuhan Senghie untuk menuju ke hulu dari Sungai Kapuas . Bandar udara merupakan prasarana mobilisasi orang dan dan barang yang cepat dengan biaya yang kompetitif dan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, walaupun secara administratif bukan di Kota Pontianak namun yang memperoleh manfaat terbesar adalah Kota Pontianak. Transportasi darat ke bandar udara hanya berupa taxi dan belum ada angkutan umum yang bersifat masal atau transportasi umum lain agar masyarakat punya pilihan. 6. Daya listrik kota Pontianak terjadi kesenjangan pasokan daya dengan kebutuhan dunia usaha, rumah tangga dan industri, sehingga upaya untuk mengatasi dengan mati bergiliran dan lomba hemat listrik. Kapasitas rata-rata terpasang tahun 2003, 2004 & 2005 di wilayah V sector kapuas sebesar 148.580 kw, 163.900 kw

dan 163.900 kw,

kondisi ini dengan data tahun 2003 jumlah pelanggan 141.520 dan tahun 2004 & 2005 sama yaitu : 147.459 pelangaan dengan penjualan juga seiring dengan jumlah pelanggan. Listrik yang diprodukti dijual sesuai kelompok pelanggan terbesar adalah rumah tangga 16.934 kw, kedua kelompok usaha 9.935 kw, ketiga publik & umum 3.844 kw dan terakhir industri 2.937 kw

2.1.4. Politik, Hukum dan Kamtib 1. Secara makro kondisi umum politik di Kota Pontianak cukup kondusif, indikatornya dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih dalam pemilu dan Pilkada. Sisi positif tersebut, ternyata belum diimbangi

dengan

kelembagaan dan

kedewasaan para elit politik, mengingat dalam suksesi dan kompetisi antar partai politik belum dilakukan secara sehat, masih sering mempergunakan cara dan strategi yang dapat menimbulkan konflik,


18

seperti politisasi identitas etnik dan agama, pemaksaan kehendak atas nama kepentingan kelompok. 2. Adanya perkembangan jumlah media

cetak (koran, tabloid) dan TV

daerah serta

peran media massa telah berjalan dengan baik, karena

berita

merupakan

yang

output

dari

perusahaan

media

telah

disampaikan secara seimbang dan telah dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada warga masyarakat serta dapat dipergunaan sebagai media

kontrol untuk mendorong kebijakan

pemerintah daerah yang lebih populis. 3. Iklim demokrasi yang berkembang pada saat ini juga mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan baru, yayasan, perkumpulan warga,

dan

sehingga

termasuk

organisasi

aspirasi warga

non-pemerintah

(Ornop-NGO),

untuk berperan serta dalam jalannya

pemerintahan dapat lebih terakomodasi. 4. Kebijakan yang terkait dengan resolusi konflik seperti upaya untuk membina perdamaian dalam jangka panjang (peace building) masih perlu ditingkatkan, melalui mekanisme kerjasama antara

eksekutif,

legilstif dan utamanya ORNOP. 5. Meskipun penyelenggaraan pembangunan hukum di Kota Pontianak diarahkan

untuk

berkelanjutan;

mendukung

melalui

pertumbuhan

perwujudan

kepastian

ekonomi untuk

yang

tumbuh-

kembangnya dunia usaha dan industri, tanpa mengurangi fungsi hukum

sebagai

berbangsa dan

pengatur/pedoman

kehidupan

bermasyarakat,

bernegara. Namun realitasnya secara umum masih

belum optimal. 7. Belum optimalnya

pembangunan hukum disebabkan karena belum

sinerginya antara

aspek substansi, struktur dan kultur hukum.

Dalam substansi hukum,

pembaruan materi hukum daerah idealnya

tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia

(HAM),

serta

meningkatnya

kesadaran

hukum,

serta

pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan. Sedangkan dari sisi dilakukan

struktur hukum idealnya

percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata pemerintahan


19

yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lain. Sedangkan dari

budaya hukum masih belum

optimalnya perwujudan nilai yang berkesesuaian dan yang dapat mendukung

efektivitas bekerjanya hukum dan

kesadaran hukum

masyarakat secara memadai. 8. Secara kelembagaan pendayagunaan program legislasi daerah dan peran Panitia Ran HAM belum dioptimalkan produk hukum daerah, akibatnya

dalam penyusunan

beberapa produk hukum daerah

menjadi kurang responsif dan akomodatif

dengan kebutuhan

pembangunan. 9. Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan kriminalitas

telah memberikan kontribusi positif

yang memungkinkan aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi lebih lancar. Di sisi lain memang masih ditemukan gangguan terhadap rasa aman seperti penodongan, perampokan, pencurian, penjambretan dan tindak kriminal lainnya dan masih kurangnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, terbatasnya peralatan dalam pelaksanaan tugas, aparat yang masih kurang dan belum ada tindak lanjut dari instansi terkait terhadap berbagai temuan. 10.Kondisi aman dan tertib dalam masyarakat terkesan hanya menjadi tugas Polisi. Semua orang mengharapkan rasa aman dan tertib, tetapi mereka belum atau tidak berpartisipasi dalam menciptakan kemanan dan ketertiban. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam di bidang keamanan dan ketertiban masih rendah. Begitupula koordinasi pengelolaan lingkungan sosial yang terkait dengan pengungsi internal korban kerusuhan dan dampak ditutupnya industri perkayuan cenderung menyebabkan meningkatnya penduduk yang bermigrasi ke kota Pontianak masih perlu ditingkatkan 11.Perhatian pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu dalam upaya meminimalkan tingkat kriminalitas melalui kerjasama antara pemerintah kota, Poltabes Pontianak dan dukungan masyarakat. Hal ini

dilakukan

karena

masalah

kriminalitas

dapat

memberikan

gambaran tingkat keamaman dan ketertiban masyarakat atau menjadi indikator utama untuk menilai tingkat ketahanan sosial. Namun demikian ada beberapa jenis kriminalitas yang menonjol di Kota


20

Pontianak dan beberapa kecamatan di sekitar Kota Pontianak yang perlu mendapat perhatian lebih serius yaitu Curanmor, Curat, Curas, Penganiayaan

berat,

kebakaran/

pembakaran,

perkosanaan/

pencabulan dan narkotika. Tren tentang tingkat kriminalitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kasus kriminalitas tahun 2002 yang dilaporkan masyarakat sebanyak 3.031 dan tahun 2003 sebanyak 3.501. Tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 15,51% dan tahun 2005 menjadi 5.523 kasus.

2.1.5. Pemerintahan 1.

Peningkatan kemampuan

aparatur daerah

dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dirasakan

masih belum optimal.

beroreintasi pada didalamnya

Penataan

pelayanan prima

kelembagaan

yang

perlu ditingkatkan termasuk

transparansi pelayanan

yang adaptif terhadap

perubahan

dan tuntutan masyarakat. Pada level Kecamatan dan

Kelurahan

pelaksanaan pelayanan publik yang cepat, tepat dan

murah dirasakan masih belum optimal. 2. Organisasi pemerintah dalam pengembangan otonomi daerah

masih

dihadapkan pada sistem perencanaan apartur yang belum

sesuai

dengan

masih

struktur dan perangkat kelembagaan daerah

serta

belum optimalnya dukungan budaya kerja. 3. Desentralisasi kewenangan

ke wilayah kecamatan dan kelurahan

masih perlu ditingkatkan dalam rangka memangkas rentang kendali pelayanan yang panjang dan tidak efesien. Mengingat selama ini kewenangan lebih terkonsentrasi pada upaya penguatan kewenangan dan kelembagaan kota, sementara sementara camat dan lurah belum mendapat perhatian yang peningkatan pemerataan

proporsional. Disisi lain dalam rangka kegiatan

Kelurahan diperlukan kesiapan tingkat

kota,

kecamatan

di

wilayah

Kecamatan dan

seluruh aspek manajemen dan

kelurahan

sesuai

dari

dengan

kewenangannya. 4. Otonomi daerah membawa dampak

pada penyelengaraan Peme-

rintahan Kota Pontianak yang semakin kompleks. Belum optimalnya koordinasi yang dinamis dan sinergitas antar instansi dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.


21

5. Peran pemerintah masih dominan dalam berbagai hal mulai sebagai peran regulator, stimulator dan fasilitator sampai peran investor. Peran investor dari pemerintah tidak mungkin hilang terhadap bidang-bidang yang tidak mampu diperankan oleh swasta dan masyarakat seperti pembangunan jalan utama, drainase dan sarana public lainnya. Pada saat ini kondisi yang serba berharap kepada peran dan angggaran pemerintah mulai dikurangi dengan diberdayakan swata dan masyarakat untuk berpartisipasi ikut berperan mencapai visi daerah . Sehingga secara bertahap terwujudnya masyarakat yang berdaya dan lebih berperan ( masyarakat madani ). 6. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas mengharuskan setiap perencanaan

pembangunan

berdasarkan

atas

skala

prioritas.

Sementara ini dalam mengukur kinerja keuangan daerah masih belum mendasarkan pada uraian kriteria jelas. Dalam hal mengukur kinerja pembiayaan yang baik dan meningkat sebenarnya diarahkan untuk menekan belanja aparatur dan meningkatkan belanja modal.

2.1.6. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tata ruang dan lingkungan hidup punya peran penting terkait dalam upaya pencapaian visi – misi yang telah dirumuskan dalam RPJP ini . 1. Perencanaan tata ruang kota sudah ada perda tentang RTRW , namun belum ada dokumen perencanaan yang lebih detail dan rinci untuk lebih optimal dalam pemanfaatan dan pengendalian. Kebutuhan data bangunan secara digital belum lengkap dan menjadi salah satu penyebab memprediksi pertumbuhan kota dari tahun ke tahun serta mempersulit prediksi thema lain yang terkait tata ruang. Perencanaan tata ruang yang baik harus

mampu mengantisipasi

kecenderungan pertumbuhan yang akan terjadi, memperhatikan daya dukung

lingkungan

agar

memperhatikan

standard

kenikmatan

lingkungan dan wilayah. Perencanan tata ruang belum optimal dalam perencanaan karena selama ini perlu ada aturan RTBL ( Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ) sebagai guidance dalam memohon IMB. Perencanaan tata ruang pada kawasan tepian sungai ( water front ) yang merupakan sebagian dari Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Kapuas


22

dan Landak belum terencana secara khusus, kondisi ini menyebabkan tepian sungai merupakan bagian belakang yang tidak harus ditata indah dan bahkan menjadi daerah buangan. 2. Pemanfaatan ruang penataan wilayah akibat dari pertumbuhan tata ruang terjadi ketidak seimbang maka muncul masalah kesenjangan pertumbuhan yaitu kecamatan Pontianak Utara dan Timur dengan kecamatan di sisi selatan S. Kapuas. Pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau sampai saat ini masih lebih dari 30 % dan tidak tersebar merata ( masing berada ditepian batas kota ), namun dalam perencanan alokasi peraturan tata ruang belum mencapai 30 % seperti yang diamanatkan dalam undan-undang tata ruang. Pengendalian tata ruang sering mengalami perubahan fungsi ruang dan kemampuan untuk menjaga konsistensi dari waktu ke waktu, indikator ini ditandai dengan sering berubahnya fungsi ruang. Beberapa kali terjadi pelanggaran tata ruang baik oleh pemerintah atau oleh pihak swasta dalam mendapatkan keuntungan sesaat berupa pelanggaran garis sempadan jalan dan parit atau sungai . Pengendalian tata ruang ruang sering terjadi konflik yang disebabkan kondisi bangunan telah berdiri tanpa izin atau ada izin tetapi melanggar, hal ini diharapkan pengendalian lebih bersifat preventif dan sosialisasi yang kurang. 3. Lingkungan hidup bila dikelompokan terdiri dari : air, udara dan tanah, sedangkan lingkungan hidup yang punya pengaruh cukup besar adalah air permukaan yang dari S. Kapuas dan S. Landak. Air tanah relatif kecil pengaruhnya karena nya tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi dan hanya sebagian kecil masyarakat memanfaatkan untuk mencuci. Sumber daya air permukaan yang mampu digunakan sebagai air baku untuk air bersih dan air minum hanya

dari Sungai Kapuas atau

Sungai Landak, oleh sebab itu dibutuhkan upaya menjaga untuk menjaga volume dan kualitasnya. Penurunan air permukaan akibatnya tercemar berasal dari banyaknya aktifitas rumah sakit, industri karet dan pasar. Uji kantor lingkungan hidup secara terus menerus menunjukan kecenderungan / trend yang makin tercemar terutama pada muara parit .


23

Kualitas air pada muara parit

yang diuji secara acak dan

data

lingkungan yang melebihi ambang batas mutu lingkungan yaitu besi (Fe), BOD, COD, Senyawa Fenol dan Amonia ( NH4), Residu tersuspensi ( TSS) Publikasi data lingkungan belum menjadi kebiasaan diexpose untuk diketahui publik bagi kota yang berwawasan lingkungan. 4. Kualitas mutu udara dinyatakan dengan satuan ISPU = Index Standard Pencemaran Udara, satuan internasional yang dibuat dengan perhitungan

tabel.

Sedangkan

satuan

pengukurannya

adalah

microgram/ m3 dari alat pemantau kualitas udara . Data kualitas udara dalam kondisi 3 tahun terakhir adalah : 1. Tahun 2006 selama 3 bulan ISPU berbahaya & sangat tidak sehat. 2. Tahun 2005 selama 2 bulan ISPU berbahaya & sangat tidak sehat. 3. Tahun 2004 selama 4 bulan ISPU berbahaya & tidak sehat. Hasil uji analisa mutu udara ambient

Kota Pontianak yang diukur

adalah: Sulfur Dioksida, Carbon Monoksida, Nitrogen Dioksida, Oksidan, Partikel dibawah 10 mm, Debu, Timah Hitam, Total Fluorides, Klorin & Klorin Dioksida serta Kebisingan. Emisi gas buang kendaraan bemotor yang mesinnnya sudah tua dan jenis mesin 2 tak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas udara sbb : CO, NO2, SO dan HC. Data alat ukur udara saat ini jumlahnya terbatas dan sangat tidak memadai dipakai sebagai referensi .

2.2. TANTANGAN Tantangan

masyarakat

maupun

investor

terhadap

pembangunan

masa

mendatang apabila Kota Pontianak tidak ingin tertinggal dengan ibukota provinsi di Kalimantan yang lain harus mampu merespon tantangan dan tuntutan dimasa yang akan datang.

2.2.1. Sosial Budaya 1. Untuk 20 tahun kedepan ada beberapa tantangan di bidang pendidikan antara lain belum meratanya

pendidikan, dukungan biaya

pendidikan yang belum mencapai 20 persen, biaya pendidikan yang mahal, IPM yang masih rendah, sekolah masih terkendala dengan masalah

buku

siswa,

yang

terkait

kurikulum

dan

pelatihan


24

kurikulum, dukungan fasilitas perpustaan yang minim, dukungan buku untuk guru belum optimal dan masih kurangnya pelatihan untuk ketrampilan mengajar, serta dukungan media pembelajaran ysng masih kurang, kelayakan guru dalam mengajar yang perlu ditingkatkan, lulusan SMK yang belum beragam dan belum sesuai dengan pasaran kerja, muatan lokal untuk memperkuat bidang lain yang masih kurang, proses pembelajaran yang belum efektif, sehingga banyak peserta didik yang harus mengikuti les tambahan di luar, dukungan prasarana dan sarana pendidikan masih kurang memadai, perlu diusahakan pendidikan gratis secara bertahap serta perlu ditumbuhkannya tekat dan semangat multi pihak dalam mendukung wajib belajar 12 tahun, sehingga warga mampu dan siap hidup di kota yang penuh dengan persaingan untuk mendapatkan akses sumberdaya 2. Pelayanan kesehatan yang mudah, murah, bermutu, tidak diskriminatif dan lancar menjadi dambaan setiap warga kota dan harus diwujudkan. Warga yang sehat akan meningkat produktivitasnya dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, di bidang kesehatan juga menghadapi

permasalahan

yang

terdiri

dari

dukungan

biaya

kesehatan dari APBD yang masih sangat kurang, biaya kesehatan terutama untuk obat dan dokter yang masih mahal, Index kesehatan masih rendah atau usia harapan hidup baru tercapai 65,8 tahun, harapan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam belum optimal, dukungan sarana dalam wujud tempat tindur di rumah sakit dan Puskesmas masih sangat sedikit, berdarah

dan

diare

yang

penyakit enpidemi

menimbulkan

kematian

demam

tinggi

serta

kekurangan dokter spesialis, sekaligus harus diupayakan untuk menggratiskan biaya kesehatan secara bertahap, dengan prioritas keluarga kurang mampu tercapai 100 persen. 3. Persoalan utama untuk 20 tahun ke depan di bidang budaya antara lain, masih kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif dan penggalian budaya daerah yang potensial masih belum optimal, pembinaan dan dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap insan pengembang dan pelestari budaya yang masih kurang. Selain itu, derasnya arus globalisasi menjadi tantangan di bidang budaya untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus me-


25

manfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing, peningkatan pembinaan generasi muda di bidang budaya dan olah raga dalam rangka menumbuhkan nasionalisme, wawasan kebangsaan dan sekaligus sebagai upaya meminimalkan pengaruh narkoba. 4. Peningkatan dan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, anak dan warga masyarakat baru dinikmati oleh kalangan yang terbatas, perjuangan terhadap hak-hak perempuan masih menghadapi banyak kendala, masih dijumpai kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga dan perlindungan tenaga kerja perempuan yang masih minim, perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang cacat perlu terus ditingkatkan, peningkatan

hidup

meraka, diberikan akses yang lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan

seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum

dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. Di samping itu, pemerintah harus terus berupaya mendorong swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. 5. Pontianak dalam 20 tahun mendatang akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar dan diperkirakan mendekati angka 1 juta jiwa. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah, swasta dan masyarakat untuk tetap dan secara konsisten melaksanakan program pengendalian angka kelahiran. Kegagalan dalam hal ini akan

menimbulkan

masalah

sosial

seperti

kriminalitas

dan

kekumuhan kota. Di sisi lain, penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Permasalahan tersebut akan semakin komplek karena kota Pontianak selalu menjadi tujuan penduduk pendatang, baik

mereka

yang

berasal

dari

luar

Pontianak

maupun

luar

Kalimantan Barat. 6. Bidang sosial yang terkait dengan masalah kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki tantangan tersendiri. Tantangan dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan belum menampakkan hasil yang optimal, kebijakan yang dibuat seringkali tidak berkelanjutan, waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan lama yang diprogramkan, kurang tersedia dana pendampingan setelah proyek berakhir, penanggulangan masalah kemiskinan terkesan kuat hanya menjadi tugas pemerintah dan data


26

tentang kemiskinan yang ada masih kurang akurat. Untuk PMKS, perhatian pemerintah dalam menanggulangi PMKS selama ini memang belum mendapat dukungan swasta dan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama PMKS tetap menjadi persoalan kota. PMKS harus diupayakan menjadi masalah bersama warga kota mulai dari penanggulangan fakir miskin, balita, anak dan usia lanjut terlatar, gelandangan, pengemis, anak jalanan, korban penyalah penggunaan NAFZA atau pecandu narkotik serta obat-obat terlarang, PSK dan orang gila, korban HIV/AID, dukungan prasarana anak dan usia lanjut terlantar masih kurang serta pendataan PMKS yang belum akurat.

2.2.2. Ekonomi Daerah Mencermati kondisi ekonomi Kota Pontianak saat ini, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ekonomi Kota Pontianak untuk 20 tahun mendatang adalah: 1. Percepatan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan

pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus

mampu menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius yaitu: Pertumbuhan ekonomi kota Pontianak saat ini masih rendah jika dibandingkan pada skala Nasional dan relatif kurang stabil. Sumber daya alam dimiliki sangat minim sehingga dapat menghambat aktivitas ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. 2. Tantangan

Utama

dari

segi

penanaman

adalah

bagaimana

meningkatkan investasi baik, itu investasi pemerintah maupun investasi swasta sehingga daya dorong utama dari pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak adalah investasi. Kondala yang dihadapi sehubungan dengan penanaman modal di Kota Pontianak adalah: a. masih rendahnya investasi di Kota Pontianak bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Kalbar. b. Daya dorong kegiatan investasi dan belanja pemerintah yang masih rendah 3. Tantangan dari pembangunan sektor industri adalah bagaimana meningkatkan kinerja sector ini, sehingga memberikan peran yang


27

signifikan dalam perekonomian kota Pontianak untuk 20 tahun ke depan. Kondisi obyektif yang ada dewasa ini adalah: a. Belum

berkembangnya

industry

kecil

dan

menengah

yang

berorientasi pasar, sehingga belum memiliki produk unggulan yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional . b. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan dalam

menghasilkan

produk

yang

mempunyai

daya

saing

(kompetitif dan komparatif) masih lemah c. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Pontianak masih rendah. 4. Tantangan pembangunan pada perdagangan dan jasa-jasa adalah bagaimana mempertahankan peran sektor ini, sehingga bisa menjadi leading sector dalam perekonomian Kota Pontianak untuk 20 tahun ke depan

sesuai

dengan

potensi

dan

karakter

yang

dimiliki.

Pembangunan ekonomi tidak dapat semata-mata bersandar pada kekuatan dari luar, akan tetapi harus dimulai dengan kekuatan dari dalam atau atas kemampuan diri sendiri. Membangun ekonomi daerah berarti mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dipunyai secara

efisien

dengan

kekuatan

dan

kemampuan

diri

sendiri.

Sementara saat sekarang perkembangan sektor ini: a. Masih sangat tergantung pada sumber daya dari daerah lain b. Rendahnya daya saing dalam menghadapi perdagangan bebas. Perdagangan ekonomi/pasar

bebas

tersebut

antara

merupakan

berbagai

macam

arena produk

persaingan baik

yang

dihasilkan di dalam negeri maupun dari luar negeri. c. Disamping itu kemampuan untuk memanfaatkan pasar dan kemampuan dalam menghasilkan produk yang mempunyai daya saing (kompetitif dan komparatif) masih lemah. d. Peran sub-sektor perdagangan kecil dan eceran yang berbasis UKM masih rendah. Kemampuan untuk membangun sektor perdagangan termasuk juga sub sektor

perdagangan kecil dan eceran yang

berbasis UKM akan meningkatkan pendapatan golongan ekonomi menengah kebawah dan menciptakan lapangan kerja . e.

fasilitas pendukung yang masih rendah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Dengan demikian dituntut kemampuan membangun fasilitas pendukung seperti fasilitas angkutan, komunikasi, per-


28

bankan, asuransi, dll.

Kurangnya perhatian terhadap perkem-

bangan fasilitas tersebut berakibat menghambat aktivitas ekonomi. f. jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga yang masih belum terlihat perannya dalam perekonomian Kota Pontianak. 5. Masalah ketenagakerjaan, merupakan masalah yang sangat serius dalam pembangunan Kota Pontianak 20 tahun ke depan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan ketenagakerjaan: a. Tingginya arus urbansasi, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi b. Jumlah tenaga ahli masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pro-duktivitas sektoral. c. Tingkat pengangguran yang masih relative tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Barat d. Globalisasi ekonomi akan menimbulkan masalah peraingan tenaga kerja. Tenaga kerja dari luar akan menggeser tenaga yang ada di daerah ini,

manakala tidak

dibarengi

dengan

upaya

untuk

meningkat keahlian dan ketrampilan pekerjanya. 6. Tantangan

pembangunan

Kota

Pontianak

berkaitan

dengan

pengembangan Koperasi dan UKM adalah: a. Peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Kota Pontianak masih rendah. b. Perkembangan koperasi masih sangat tergantung pada fasilitas dari pemerintah. c. Belum terjalin kemitraan antara pengusaha besar, Koperasi dan UKM d. Masih

lemahnya

urgensi

pendidikan

dan

latihan

dalam

mengembangkan usaha Koperasi dan UKM. e. Daya dukung lahan untuk tempat tinggal yang semakin rendah seiring

dengan

pembangunan

pusat

kegiatan

ekonomi

dan

perkembangan jumlah penduduk.

2.2.3. Sarana dan Prasarana 1. Tantangan pengembangan jalan berupa peningkatan kualitas, menambah ruas jalan baru dan melebarkan jalan sesuai dengan ketentuan fungsi jalan dalam peraturan perundang-undangan. Tantangan di era global Kota Pontianak yang dapat dilalui kendaraan dari Negara


29

Malaysia dan Brunai

menuntut kondisi jalan harus mem-pu

memberikan pelayanan kendaraan asing juga terhadap rasio jumlah penduduk, luas wilayah agar tidak terjadi kemacetan dan upaya menciptakan kenikmatan berkendaraan . Pertumbuhan ruas jalan dan peningkatan konstruksi jalan supaya lebih

tahan

lebih

lama menjadi

masalah

yang harus

mampu

diselesaikan untuk masa yang akan datang. Jalan Kota Pontianak harus mampu distandardkan lebarnya sesuai aturan perundang-undangan dan masalah ini yang paling memerlukan biaya relatif mahal. Pelayanan jalan harus mampu ditingkatkan, baik terhadap rasio jumlah penduduk dan rasio terhadap luas wilayah, kondisi yang terjadi masih dibawah standard sehingga perlu penambahan ruas jalan. Berdasarkan prediksi 20 tahun mendatang pertumbuhan jalan tidak mampu mengimbangi petumbuhan kendaraan, jumlah penduduk dan cakupan wilayah karena pembiayaan ini yang terbesar dari APBD. Tantangan ini diharapkan bisa terjawab melalui keterlibatan swasta untuk membangun dan mengelola jalan. 2. Air bersih merupakan tuntutan mutlak dalam kebutuhan rumah tangga dan industri sehingga memenuhi hak masyarakat terhadap air bersih belum optimal terpenuhi. Prediksi layanan air bersih 20 tahun mendatang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan keluarga dan industri, oleh karena itu perlu ada operator lain sebagai kompetitor dalam kuantitas dan layanan Tantangan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Pontianak termasuk keluarga miskin . Prediksi kebutuhan air bersih untuk keluarga miskin diharapkan ada subsidi dari pemerintah yang diarahkan pada hidran umum. Kebutuhan air baku semakin terbatas baik dari

dan kuantitas dan

prediksi jangka panjang diharapkan adanya program pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan air baku ini . 3. Drainase harus mampu menjaga Kota Pontianak agar tidak banjir dan genangan, maka akibat genangan dan banjir maka konstruksi jalan cepat rusak, perekonomian terhenti dan produktifitas menurun .


30

Tantangan drainase ini diarahkan

untuk memelihara dan mening-

katkan jumlah dan lebar saluran serta upaya mengantisipasi dampak pembangunan yang justru lebih banyak menutup permukaan tanah. Prediksi sepuluh tahun mendatang bisa banjir ketika pasang dan hujan, diharapkan

keterlibatan

pemerintah membangun jaringan

tersier yang banyak dan lebih rapat jaraknya. Penyebab banjir juga akibat pertumbuhan bangunan yang menutup muka tanah sehingga daerah resapan air berkurang. 4. Perumahan-permukiman harus mampu menjawab 2 tantangan, yaitu : Kota Pontianak berkembang tanpa perkim kumuh dan semua warga memiliki rumah yang memenui kriteria sehat . Sarana dan prasarana perkim terdiri dari sanitasi, jalan lingkungan, tempat pembuatan sampah dan

air bersih. Prediksi 20 tahun yang

akan datang perkim kumuh akan tumbuh walaupun saat ini sudah ada program untuk mengurangi tetapi tetap akan tumbuh lagi di kawasan lain. 5. Transportasi darat Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi harus mampu memberikan sarana mobilisasi orang dan barang yang memenuhi standard kelayakan, nyaman dan manusiawi. Prediksi transpotasi umum mendatang semakin beragam dan kendali pemerintah pada angkutan umum semakin sulit serta berdampak pada

ketidaknikmatan masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

Oleh sebab itu perlu ada antisipasi yang lebih awal dan dirancang agar antar moda transportasi darat, udara dan laut serta sungai ke pedalaman saling bertemu. Transportasi umum ke bandar udara perlu angkutan lain selain taxi dan diharapkan banyak pilihan serta transportasi penghubung antara Nipah Kuning ke Batu Layang agar pertumbuhan wilayah makin lebih cepat untuk mengatasi kesenjangan. 6. Sumber daya listrik mendapat tantangan meningkatkan dan kuantitas daya

listrik

agar

dapat

mengimbangi

pertumbuhan

industri,

perdagangan dan rumah tangga . Tuntutan masyarakat terhadap tegangan listrik yang sesuai dan stabil agar tidak mempengaruhi standard produksi. Prediksi kelistrikan dalam 20 tahun mendatang tuntutan terhadap lebih utama dibanding kuantitas .


31

2.2.4. Politik, Hukum dan Kamtib 1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun. mendatang dalam pembangunan politik demokrasi

dan

adalah pelembagaan dan penerapan nilai-nilai

toleransi,

karena

masih

kuatnya

politisasi

primordialisme. Disisi lain belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan yang akan berpengaruh terhadap kapasitasnya dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri, mengingat

kota Potianak relatif

melakukan

Tantangan

akses

ke

luar

negeri.

lain

mudah

mendorong

terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, menyalurkan aspirasi politik rakyat dan menyeleksi pimpinan politik di daerah yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tantangan lainnya

menempatkan

peranan

perkembangan demokrasi

pers

sebagai

di daerah

salah

satu

pilar

dan mengatasi berbagai

dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 2. Tantangan ke depan di dalam pembangunan hukum adalah mewujudkan supremasi

sistem

hukum

kebenaran.

dan

Tantangan

harmonisasi responsif

hukum HAM

yang

menjamin

berdasarkan

selanjutnya

tegaknya

keadilan

adalah

melakukan

terhadap semua produk hukum daerah, agar

dengan visi kota Pontianak dan mencegah

hukum daerah

dan

materi

yang menghambat visi Kota Pontianak. Disisi

lain melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan

peningkatan profesional aparatur pemerintah kota yang terkait

dengan penegakan hukum. Tantangan lainnya adalah

mendorong

partisipasi masyarakat, Panitia Ran HAM dan Panitia Legislasi dalam proses lahirnya produk hukum daerah

dan termasuk didalamnya

melakukan pengawasan terhadap birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Semua warga kota mendambakan jaminan rasa aman, termasuk para investor. Dengan adanya jaminan rasa aman maka aktivitas warga, investor, aparatur pemerintah dan siapapun yang datang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

32

ke kota Pontianak akan merasa terlindungai dan tidak takut keluar malam, takut kehilangan sepeda motor sewaktu parkir dan rasa takut lainnya. Hal ini bermakna bahwa semua pihak tidak bisa hanya berpikir dan berharap jaminan rasa aman hanya tugas polisi. Semua pihak harus menyadari bahwa jaminan keamanan hanya dapat diwujudkan apabila semua pihak

bekerjasama

dan

berupaya

mewujudkannya.

Setiap

lingkungan harus mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) tanpa kecuali dan saling bekerjasama tanpa harus menunggu pemerintah. Kondisi tertib atau tidak melakukan berbagai pelanggaran dalam masyarakat seperti tidak melanggar aturan berlalu lintas dan patuh aturan atau hukum masih menghadapi kendala yang sangat besar dan sekaligus menjadi tantangan. Pertama masih banyak pelanggaran aturan dan kedua masih sulit penegakan aturan kepada si pelanggar. Hal ini menjadi tugas bersama petugas dan masyarakat. Penyakit kota yang selalu memerlukan perhatian pemerintah secara terus menerus bersama Poltabes dan masyarakat kota Pontianak adalah mengatasi masalah kriminalitas. Keberhasilan dalam mengatasi persoalan ini akan mendorong keberhasilan pemerintah, swasta dan masyarakat

melaksanakan

aktivitasnya

untuk

memenuhi

kebutuhannya. Sebaliknya, tingkat kriminalitas yang makin meningkat menjadi penyebab utama keengganan investor dan dunia usaha memperbesar usaha karena mereka merasa tidak terjamin rasa aman usahanya dan akhirnya, kesempatan kerja sangat terbatas dan pengangguran peningkatan Penganiayaan

terus

meningkat

kriminalitas berat,

dan

seperti

kebakaran/

menjadi

penyebab

serius

Curat,

Curas,

Curanmor, pembakaran,

perkosanaan/

pencabulan dan narkotika. Ada dua pendekatan dalam meminimalkan tingkat kriminalitas yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan yang harus tepat penggunaannya.

2.2.5. Pemerintahan 1. Dalam membangun

kapasitas kelembagaan, maka tantangan yang

dihadapi adalah pada penataan struktur organisasi dengan prinsip


33

rasional dan realistisk yang beroreintasi pada optimalisasi pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kemampuan aparatur dalam merespons dinamika perubahan

tuntutan masyarakat. Tantangan

berikutnya mengupaya tunjangan/insentif yang memadai terutama kepada

aparatur yang terkait langsung dengan

pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat 2. Tantangan lainnya, dalam konteks kecenderungan liberalsasi ekonomi kedepan sesuai dengan visi kota, maka diperlukan SDM yang dapat menjembati antara pemerintah dan pasar (enterpreneursif) yang sensitif dan responsif terhadap peluang dan tatangan baru dari pasar melalui dukungan sarana berbasis teknologi modern. 3. Peran pemerintah kedepan lebih pada pengendalian dan fasilitasi partisipasi masyarakat, sedangkan peran sebagai investor hanya pada bidang-bidang yang tidak mampu diperankan oleh swasta dan masyarakat. 4. Dalam bidangan bahan aturan

regulasi dan kebijakan masih sering

terjadi peru-

oleh pemerintah pusat, sehingga membingungkan

pemerintah daerah. 5. dalam bidang pengawasan tantangan utama adalah masih kurang berfungsinya

yang sering dihadapi

secara signifikan pengawasan

fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

2.2.6. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tantangan yang dihadapi terhadap 20 tahun kedepan terhadap Kota Pontianak bidang tata ruang dan lingkungan hidup cukup besar, yaitu : 1. Perencanan tata ruang yang mampu menumbuhkan wilayah agar lebih merata dengan penyebaran fasilitas umum dan pelayanan sosial yang relatif sama, sehingga pertumbuhan wilayah tidak terjadi kesenjangan banyak hal cukup mencolok. Tantangan lain terhadap yang ada

di

pemda

sumber daya manusia bidang tata ruang

dan

masyarakat

profesional

akan

sangat

menentukan dokumen perencanan tata ruang dan implementasi dan pengendaliannnya. Tantangan terhadap amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diantaranya penyediaaan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari lahan kota, kondisi yang ada tidak hanya


34

mengumpul ditepian kota sebagai pembatas hijau kota, namun perlu menyebar sehingga mampu menekan penurunan kualitas udara . Prediksi kedepan akan cukup SDM dari sisi dan kuantitas bidang tata ruang, tetapi tentangan perencanaan juga akan semakin meningkat dengan banyaknya ruang kota yang menuntut multi efisien, efektif dan fungsi, sehingga tuntutan makin banyak rumah-toko, rumah-kantor dan rumah multi guna. 2. Pengendalian pelaksanaan tata ruang harus secara konsisten sehingga mampu menumbuh kembangkan wilayah Kota secara merata pembangunan dan merespon daya dukung lingkungan serta meningkatkan kualitas lingkungan secara merata . Tata ruang harus mampu menumbuh kembangkan fungsi ruang secara tepat dengan pertimbangan daya dukung lingkungan. lingkungan yang menjamin keberlanjuan daya dukung ling-kungan dan menuju ke peningkatan lingkngan untuk perda-gangan dan jasa . Tindak pengendalian tata ruang selama ini belum bersifat antisipatif tetapi cenderung menjadi masalah ketika tata ruang dan bangunan sudah terbangun baru ditertibkan. Prediksi mendatang terhadap upaya pengendalian tata ruang semakin sulit, rumit dan cepat. Oleh sebab itu dibutuhkan pengendalian tata ruang yang bersifat pencegahan dan antisipatif terhadap segala kemungkinan aturan tata ruang yang dilanggar. 3. Lingkungan hidup didominasi peran sumber daya air permukaan harus mampu

menjawab

tantangan

bahwa

bahwa

Kota

Pontianak

memerlukan air baku yang tidak tercemar dan dapat diolah sebagai bahan baku air bersih dan air minum. Prediksi 20 tahun yang akan datang kebutuhan air baku dari air pemukaan Sungai Kapuas makin terbatas pada saat kemarau serta nya lebih tercemar karena kecenderungan data saat ini semakin tercemar terutama dari muara parit-parit yang di Kapuas dan Landak, walaupun kontribusi pencemaran bukan saja obyek yang berada di wilayah Kota Pontianak . Sumber daya air yang mampu digunakan sebagai air baku untuk air bersih dan air minum hanya dari Sungai Kapuas atau Sungai Landak, oleh sebab itu dibutuhkan upaya menjaga untuk menjaga volume dan kualitasnya.


35

4. Pencemaran udara terbesar akibat kebakaran hutan dan yang menjadi penyebab sebagian besar bukan di wilayah Kota Pontianak, untuk di wilayah Kota Pontianak relativ kecil dalam aktifitas membakar lahan dan sampah. Penurunan udara diakibatkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang sudah tua dan jenis mesin 2 tak . Prediksi 20 tahun mendatang pencemaran udara semakin meningkat akibat kendaraan, kurangnya penghijauan, bangunan dan lingkungan yang mampu menahan pencemaran udara. Tantangan ke depan harus mampu mengendalikan pencemaran udara secara terus menerus sepanjang tahun.

2.3. MODAL DASAR Modal dasar yang dimiliki Kota Pontianak adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan sebagai asumsi perencanaan pembangunan daerah 2 tahun yang akan datang. 1. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah. Kota Pontianak terbuka, banyak suku bangsa daerah lain ada di Kalimantan Barat dan punya keanekaragaman budaya sebagai kekayaan kota . Persatuan, kesatuan dan penduduk dari berbagai etnis tetap kokoh dengan aneka ragam budaya. Pengalaman selama 60 tahun mengisi kemerdekaan merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan 2. Kota Pontianak merupakan pusat kegiatan ekonomi Propinsi Kalbar serta Letak geografis yang relatif dekat dengan Serawak Malaysia Timur sangat strategis untuk aneka kegiatan bisnis didukung oleh sarana dan prasarana transportasi. 3. Berkembangnya perbankan dan lembaga pembiayaan mikro baik berupa koperasi maupun lembaga pembiayaan yang berbasis syari’ah. 4. Berkembangnya industri pengolahan dan industri kerajinan rakyat yang didukung oleh perkembangan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, sehingga memudahkan untuk memasarkan produk yang dihasilkan baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. 5. Tersedianya berbagai input produksi dalam jumlah yang memadai, seiring dengan perkembangan produk hasil pertanian dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.


36

6. Jumlah SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terus meningkat, yang diimbangi dengan perkembangan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di Kota Pontianak, 7. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong warga masyarakat dalam memperoleh kesempatan kerja baik di lingkungan regional maupun internasional. 8. Jumlah unit dan anggota koperasi yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang didukung Landasan hukum bagi pengembangan koperasi dan UKM sangat kuat 9. Wilayah Kota Pontianak yang dikenal sebagai daerah yang memiliki sungai terbesar dan terpanjang serta seribu parit yang dapat diakses melalui laut dan udara yang aman dan lancar sebagai jalur transportasi manusia dan barang sebagai urat nadi perekonomian warga. Sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk perdagangan masih bisa dikembangkan dengan peluang lahan yang masih luas . Sebagai ibukota provinsi tentu punya daya tarik dalam pembangunan fisik dan memberi peluang kerja serta sarana mobilisasi yang beragam alternative yang tidak dimiliki oleh kabupaten atau kota lain di Kalbar. Walaupun dengan ketinggian lahan yang relatif datar, namun cukup strategis untuk menjadi daerah distribusi dan mengoptimalkan peran sungai . 10. Situasi politik yang kondusif, peran media massa yang efektif dan tumbuhnya kembangnya organisasi masyarakat, ornop, pagayuban serta dukungan

birokrasi yang netral (apolitis) merupakan modal dasar dalam

pengembangan politik daerah yang demokratis. 11. Proses pembentukan

peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan

dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar mengacu pada Undang-Undang

Nomor

10 Tahun tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Disamping itu telah dibentuknya Panitia Legislasi dan Panitia Ran HAM, yang secara kelembagaan diharapkan dapat mendorong penyusunan produk hukum daerah yang Wewenang pemerintah daerah merupakan salah satu ciri merupakan

dalam

akomadatif dan dan responsif. membentuk

yang menunjukkan

satuan pemerintah otonom

peraturan daerah

bahwa pemerinah daerah

yang berhak mengatur

dan

mengurus rumah tangganya sendiri. 12. Kebijakan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 merupakan landasan yuridis

yang efektif

menjadikan pemberdayaan sebagai misi utama

dan


37

mendudukkan tugas pemerintahan daerah diatas landasan nilai pelayanan. dan keberadaan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2007 tentang

organisasi perangkat daerah, yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

struktur organisasi perangkat daerah

hingga level

kelurahan. 13. Pontianak masih punya peluang dalam hal pengaturan tata ruang karena lahan masih luas dan yang terbangun baru 45 % . Daya dukung lingkungan untuk bangunan masih mampu tumbuh melebar secara alami dan belum mengarah kepada kerumitan dalam perkotaan besar yang cenderung vertical . lingkungan walaupun tercemar di muara parit makin meningkat, tetapi masih dalam air sungai yang pasang surut akan mengurangi pencemaran. tanah gambut punya potensial dalam hal menyerap air dan menyimpan air, walaupun tingkat kesuburannnya kurang.


38

BAB III VISI–MISI

DAERAH

Visi daerah merupakan inti sari dari isi RPJP dan dijabarkan dalam kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk misi serta rincian untuk mencapi titik yang dituju adalah arah pembangunan daerah .

3.1. VISI KOTA PONTIANAK Visi Kota Pontianak diharapkan tercapai pada 20 tahun yang akan datang :

Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan Pengertian Visi Kota Pontianak sbb : 1. Kota Khatulistiwa, punya pengertian bahwa ciri khas Kota Pontianak dilewati garis khatulistiwa dan tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia. 2. Sejahtera, punya pengertian bahwa 20 tahun kedepan diharapkan mayarakat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air bersih, keamanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak dasar lain dan partisipasi dalam pengambilan keputusan Sehingga semua rencana jangka panjang, jangka menengah (5 tahun), rencana tahunan, program dan semua kegiatan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 3. Berwawasan lingkungan, punya pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebh memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah bebagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapankan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualtas tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

39

4. Perdagangan dan Jasa, punya pengertian bahwa : Kehidupan ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor perdagangan (sektor ke 6 dalam statistik ) dan jasa (sektor ke : 7, 8 & 9 pada statistik) Tersedianya

fasilitas

perdagangan seperti

:

traiding house,

mall,

supermarket dan wujud pasar modern yang lain . Tersedianya fasilitas jasa seperti : perkantoran, pameran, konvensi, rekreasi, olah raga, jasa swasta dan jasa masyarakat. Visi ini dilakukan uji publik untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan akan

ketetapan

tujuan

serta

mengikat

komitmen

banyak

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders). Visi ini mempunyai jabaran ke dalam misi yang dilakukan uji publik untuk memperkuat arah pembangunan daerah .

3.2. MISI KOTA PONTIANAK Misi merupakan kalimat kerja dalam upaya untuk mencapai visi, maka perlu suatu bahasan yang relatif panjang dan perlu diuji . Misi Kota Pontianak : 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA), sehat jasmani dan rohani, usia harapan hidup mencapai 72 tahun, IPM mencapai 80, memiliki jati diri, melaksanakan interaksi antarbudaya, menerapkan nilai-nilai luhur, memiliki budi pekerti yang baik, jujur, berani bertanggung jawab dan santun, penuh toleransi,

tenggang

rasa,

dan

harmonis,

sebagai

gerakan

bersama

pemerintah, swasta dan masyarakat.

2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga adalah masyarakat yang menegakan supremasi sipil yang mandiri, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak lebih dari 5 persen, mendapat jaminan sosial dan dapat mengakses berbagai bidang kehidupan terutama bidang ekonomi, hak asasi, pendidikan dan kesehatan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai gerakan bersama.


40

3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Penjelasan : Mengedepankan pembangunan ekonomi yang ber melalui pemanfaatan kemajuan iptek; menciptakan iklim investasi (penanaman modal)

yang

kondusif;

memperkuat

perekonomian

daerah

berbasis

keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM Untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran. Penjelasan : Mengedepankan pembangunan di bidang perdagangan, jasa, koperasi dan UKM yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan dan tingkat kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Kota Pontianak.

5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan Untuk Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan Penjelasan : Sarana dan prasarana dasar perkotaan dibangun sesuai kebutuhan dan tuntutan perdagngan, jasa dan masyarakat dan diharpakan tidak hanya

untuk

pertumbuhan,

tetapi

harus

berorientasi

daya

dukung

lingkungan dan pencemaran yang mengakibatkan kerusakan.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum Penjelasan : Pemerintahan dijalankan dengan pinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, dan taat terhadap hukum. Misi ini akan dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menjadi Rencana Strategi ( Renstra ) SKPD.


41

BAB IV ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJP tahun 2005 s/d 2025 adalah mewujudkan : Pontianak Kota Khatulistiwa Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan Sebagai ukuran tercapainya pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-2 pokok sbb : A. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab yang ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terwujudnya masyarakat,

pendidikan yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan dengan

IPM

mencapai

80,

yang

didukung

dengan

biaya

pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, wajib belajar yang dicapai 12 tahun, semua anak kurang mampu dari SD – SMU digratiskan, sertifikasi guru tercapai 100 persen, kelayakan guru mengajar dari SD – SMA mendekati angka 100 persen, bebas buta aksara, memiliki ketrampilan yang beragam dan ber, mendapat dukungan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, yang dibarengi dengan watak dan perilaku yang berahklak mulia, jujur, berbudaya dan beradap sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan tetap berkepribadian Indonesia dan makin patriotik. 2. Terwujudnya

pelayanan kesehatan masyarakat yang merata untuk seluruh

lapisan masyarakat dan disertai dengan biaya yang murah, mudah, tidak diskriminatif yang mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, swasta dan masyarakat, Keluarga miskin telah digratiskan melalui Askeskin ( Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin ), Asuransi bagi keluarga yang sakit sedikit jadi miskin ( sadikin ) perlu dicover melalui asuransi kesehatan sehingga angka harapan hidup mencapai 72,00 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan memadai, pelayanan Puskesmas dapat berlangsung selama 24 jam, dokter spesialis mencukupi kebutuhan, sekaligus berkembang pola hidup sehat sebagai gerakan bersama yang dapat meminimalkan serangan penyakit demam berdarah, muntaber, diare dan siap mengantisipasi HIV/AID, NAPZA dan flu burung. 3. Makin berkembangnya keteladanan para pemimpin, sekaligus mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, peningkatan budaya patuh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

42

pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, penumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan. penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global yang mendapat dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat.

B. Terwujudnya Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga yang ditandai oleh halhal berikut: 1. Pemberdayaan terhadap perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung mengalami kemajuan yang pesat dan mencakup berbagai bidang kehidupan melalui hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 2. Kepedulian swasta dan masyarakat dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk terus meningkat melalui gerakan KB, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen dan akhirnya masalah kependudukan yang menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kekumuhan kota sangat kecil, dibarengi dengan tertib administrasi kependudukan yang mantap. 3. Kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penangulangan masalah-masalah sosial, terutama kemiskinan dan PMKS dapat menjadi gerakan bersama yang efektif dan dapat mengatasi masalah, sehingga penduduk miskin dan PMKS tidak lebih dari 5 persen. Penyalahgunaan

NAPZA dan pertumbuhan HIV/AID di lingkungan generasi

muda terkontrol dengan optimal melalui kegiatan olah raga dan apresiasi budaya.

C. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Untuk Kesejahteraan dan Keadilan yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun atau sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional

yang

disertai

dengan

penurunan

tingkat

kemiskinan,

memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, dengan memperkuat sektor Perdagangan dan Jasa sebagai leading sector, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi.


43

2. Terwujudnya iklim investasi yang memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan ber; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan aktivitas ekonomi Kota Pontianak. 3. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, baik

di

pasar

lokal

maupun

internasional,

dan

terkait

dengan

pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional. 4. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga

mampu

memberikan

kontribusi

yang

signifikan

dalam

perubahan struktural dan memperkuat perekonomian. 5. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahte-raan masyarakat yang berkeadilan

D. Terwujudnya kota perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan koperasi-UKM dan menyerap tenaga kerja yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya fasilitas perdagangan yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 2. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusip (efisien dan efektif) melalui pelayanan satu atap. 3. Terwujudnya Perdagangan yang dapat memperkokoh sistem distribusi regional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha. 4. Meningkatnya peranan jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga dalam perekonomian Kota Pontianak. 5. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat. E. Terwujudnya sarana,

prasarana, tata ruang dan wilayah untuk perdagangan

dan jasa yang berwawasan lingkungan yang ditandai oleh hal-hal berikut :


44

1. Terwujudnya drainase kota, daerah resapan dan ruang terbuka hijau yang mampu mengurangi genangan air dan mencegah terjadinya banjir terutama di kawasan perdagangan, jasa ruas jalan dan permukiman. 2. Terwujudnya jalan dengan

kualitas baik, kuantitas yang cukup untuk me-

nujang perdagangan dan jasa. Peningkatan ruas jalan baru agar mampu menjaga keseimbangan pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Jalan memenuhi standard peraturan perundang-undangan baik terhadap fungsi, lebar, ada daerah pengawasan jalan maupun adanya jalur hijau, trotoir dan sarana penandang cacat . 3. Terwujudnya penduduk Kota Pontianak termasuk keluarga miskin memiliki perumahan dan permukiman sehat dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, aman, bebas genangan dan sarana persampahan . 4. Terwujudnya kota dengan banyak alternative transportasi umum yang terintegrasi baik moda transportasi darat, sungai dan udara yang aman,

tanpa

kemacetan, nyaman dan efisien untuk menunjang kota perdagangan dan jasa. 5. Tewujudnya kota dengan daya listrik yang cukup kuantitas dan kuantitas untuk menunjang visi kota yaitu : sektor perdagangan, jasa , industri dan kebutuhan rumah tangga. 6. Terwujudnya kota yang mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk penyediaan listrik dan sumber energy

alternative lain sesuai kebutuhan

perdagangan, jasa, industry dan rumah tangga. 7. Terwujudnya kota dengan tata ruang dalam tingkat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan masyarakat lapis bawah, perdagangan serta jasa yang konsisten akan dicapai dari waktu ke waktu . 8. Terwujudnya pertumbuhan kawasan perkotaan dengan kesenjangan wilayah yang relative kecil serta berdasarkan daya dukung lingkungan. 9. Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku dan kondisi kualitas lingkungan udara, air dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan .

F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,

masyarakat yang sadar

politik, taat hukum, aman dan tertib yang ditandai oleh hal-hal berikut : 1. Terwujudnya masyarakat yang faham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka mening-


45

katkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta beretika dalam berpolitik. 2. Arah pembangunan bidang hukum adalah mewujudkan optimalisasi sinergi aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah;

melakukan harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar berkesesuaian dengan visi Kota;

Mengoptimalkan peran/partisipasi masyarakat, Panitia Ran HAM Kota dan Prolegda dalam setiap penyusunan produk hukum daerah;

3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swata dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang keaman dan ketertiban yang menuntut tanggung jawab bersama Penggunaan pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang tepat sasaran sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban. 4. Terwujudnya manajemen/tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Good Corporate Governance.Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transpaan serta dapat dipertanggungjawabkan. 5. Terwujudnya organisasi pemerintah yang ramping, kaya fungsi, efisien dan efektif dalam menjalnkan koordinasi . 6. Terwujudnya derajad kemandirian daerah yang meningkat, peningkatan optimalisasi

angaran berbasis kinerja serta mensinergikan APBD sedikit

mungkin dan menghasilkan output sebesar mungkin. Arahnya untuk memperbesar anggaran publik dan memperkecil anggaran aparatur.

4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Arah pembangunan daerah merupakan bagian akhir dari isi RPJP dan diharapkan pembangunan tidak salah arah . 4.1.1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, terdidik, berakhlak mulia, sehat dan berbudaya yang ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terwujudnya

pendidikan yang merata, yang didukung dengan

penyediaan anggaran sebesar 20 % dari APBD sesuai amanah UUD 1945 secara bertahap, wajib belajar 12 tahun dapat dicapai, IPM meningkat menjadi 80, penyediaan sarana dan prasarana SD-SMA yang layak, mengupayakan kelayakan guru dalam mengajar mendekati angka 100 persen, peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi dapat

mencapai

angka

100

persen,

mengupayakan

proses


46

pembelajaran yang makin efektif, peningkatan variasi materi lokal yang sesuai

dengan

visi

dan

misi

kota

pontianak,

mengupayakan

keragaman ketrampilan dengan bekerjasama dengan dunia usaha melalui magang bagi murid SMK yang lebih intensif dan pariatif, terus mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pelayanan pendidikan bertahap

dan untuk

mengupayakan semua

biaya

keluarga

pendidikan

kurang

mampu,

gratis

secara

mengurangi

ketimpangan pendidkan dan bebas buta aksara. 2. Terwujudnya

pelayanan kesehatan masyarakat yang merata untuk

seluruh lapisan masyarakat, peningkatan anggaran kesehatan dari APBD yang terus meningkat dalam rangka mendukung upaya menggratiskan pelayanan kesehatan secara bertahap, angka harapan hidup mencapai 72,00 tahun, ada dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, memperbanyak dokter spesialis sesuai kebutuhan, terus mengupayakan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam secara optimal, meminimalkan penyakit enpidemi demam berdarah, muntaber dan diare dalam rangka menekan angka kematian, menumbuhkan gerakan pola hidup sehat, peningkatan gizi untuk bayi, balita, siap mengatasi HIP/AID, NAPZA dan plu burung. 3. Terwujudnya keteladanan para pemimpin, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, penumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan. peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global, penggalian budaya daerah yang potensial sebagai kekayaan daerah, pembinaan dan peningkatan dukungan

pemerintah,

swasta

dan

masyarakat

terhadap

insan

pengembang dan pelestari budaya. Budaya demikian harus masuk dalam muatan lokal pada pendidikan formal yang dimulai sejak dini.

4.1.2. Terwujudnya Masyarakat Madani, Manusiawi, serta Berkurangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terwujudnya kemajuan dalam pemberdayaan terhadap perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung, perjuangan terhadap hakhak perempuan, meminimalkan kekerasan terhadap perempuan dan


47

anak dalam rumah tangga dan perlindungan tenaga kerja perempuan, kemudahan akses perempuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, hukum dan HAM,

politik, lingkungan, dan sosial budaya, memberikan perlindungan terhadap

perempuan

lanjut

usia

dan

penyandang

cacat,

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan membantu upaya pemasarannya. Di samping itu, pemerintah harus terus berupaya mendorong swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dalam pemberdayaan tersebut. 2. Terwujudnya kepedulian swasta dan masyarakat dalam penangulangan masalah-masalah kependudukan yang menimbulkan masalah sosial seperti

kriminalitas

pemerataan kembali

dan

penyebaran

Keluarga

kekumuhan

kota,

perhatian

penduduk antar kecamatan,

Berancana

(KB)

sebagai

upaya

terhadap penguatan

pengendalian

pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen/tahun, pengendalian migrasi ke Pontianak dan peningkatan tertib administrasi kependudukan yang mantap. 3. Terwujudnya kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penangulangan masalah-masalah sosial, terutama kemiskinan dan PMKS melalui upaya pembuatan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, tepat waktu dan sasaran dalam pelaksanaan program, disediakan dana pendampingan untuk pembinaan penduduk miskin, penghilangkan pandangan bahwa penanggulangan

masalah

kemiskinan

hanya

menjadi

tugas

pemerintah dan peningkatan keakuratan data kemiskinan, sehingga angka kemiskinan tidak lebih dari 5 persen, diupayakan pengendalian PMKS terutama gelandangan, pengemis, anak jalanan, PSK, korban penyalahgunaan NAPZA dan banyaknya orang gila yang datang dari luar kota, penyalahgunaan NAPZA yang banyak diderita oleh generasi muda dan peningkatan korban HIV/AID, dukungan prasarana anak dan usia lanjut terlantar masih kurang serta pendataan PMKS yang belum akurat serta pembinaan gerasi muda dengan fokus dampak negatif NAPZA dan HIV/AID terhadap diri, keluarga dan masyarakat melalui olah raga dan budaya.


48

4.1.3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Untuk Kesejahteraan dan Keadilan yang ditandai oleh hal-hal berikut: Perekonomian dikembangkan kearah memperkuat pondasi ekonomi Kota Pontianak yang berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif sebagai berikut: 1. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 % per tahun yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memper-luas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, 2. Terwujudnya struktur ekonomi yang memperkuat sektor Perdagangan dan Jasa sebagai leading sector, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi. 3. Terwujudnya kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara efisien, yang dilaksanakan dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, 4. Terwujudnya

iklim

investasi

yang

dapat

mendorong

tingginya

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan ber; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing ekonomi Kota Pontianak. 5. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran internasional. 6. Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat internasonal. 7. Terwujudnya kondisi ketegakerjaan yang full employment di Kota Pontianak. 8. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.


49

9. Terwujudnya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi

yang

memiliki

keunggulan

komparatif,

kompetitif

dan

mandiri. 10. Terwujudnya keharmonisan dan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan usaha besar. 11. Terwujudnya kondisi usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan golongan ekonomi menengah ke bawah. 12. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

4.1.4. Terwujudnya kota perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan koperasi-UKM dan menyerap tenaga kerja yang ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terwujudnya fasilitas perdagangan berupa traiding house, mall, supermarket dan wujud pasar modern yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 2. Terwujudnya Pontianak Town Square yang dapat mengakomoda-si perkembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi serta berwawasan lingkungan. 3. Terwujudnya system dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusip (efisien dan efektif) melalui pelayanan satu atap. 4. Terwujudnya Perdagangan yang dapat memperkokoh sistem distribusi regional yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha. 5. Terwujudnya parawisata daerah untuk mengembangkan ekonomi dan citra kebudayaan Nasional melalui penyerapan teknologi informasi (TI) secara terkendali, peningkatan peranan jasa rekreasi dan olahraga, pengembangan nilai-nilai tradisional dan kesejarahan guna meningkatkan jati diri serta nilai-nilai asli daerah dan bangsa Indonesia. 6. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.

4.1.5. Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan yang ditandai oleh hal-hal berikut :


50

1. Terwujudnya pembangunan drainase, daerah resapan air dan ruang terbuka hijau

yang mampu mengurangi genangan dan mencegah

banjir pada kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkim. 2. Terwujudnya kualitas jalan kota yang baik, serta

peningkatan ruas

jalan baru agar mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Kualitas jalan berstandard sesuai fungsi dan ketentuan lebar, sarana penunjang berupa daerah pengawasan jalan, jalur hijau, trotoir dan sarana penandang cacat . 3. Terwujudnya semua keluarga

termasuk keluarga miskin memiliki

perumahan permukiman sehat yang dilengkapi sarana : air bersih, sanitasi, sarana persampahan dalam lingkungan yang sehat 4. Dalam menuju masyarakat mandiri /madani/ civil society maka strategi penyediaan air bersih juga diarahkan untuk peningkatkan peran swasta sebagai operator air bersih agar tercapai efisiensi dan efektifitas cukup tinggi dan terjadi kompetisi yang sehat . 5. Terwujudnya kota tanpa perkim kumuh, setiap keluarga punya sarana sanitasi sendiri atau bersama, tinggal dalam lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta aman. 6. Terwujudnya pembangunan transportasi umum yang aman, nyaman, tanpa kemacetan dan efisien. Alternatif transportasi lebih banyak dalam upaya menunjang pertumbuhan wilayah dan ekonomi, seperti penyeberangan Batu Layang dan Nipah Kuning. 7. Terwujudnya pembangunan transportasi antar moda yang terintegrasi antara transportasi darat ke transportasi udara dan transportasi air untuk antar pulau maupun ke pedalaman yang aman dan nyaman 8. Tersedianya daya listrik dari segi dan kuantitas yang cukup dan baik untuk keperluan perdagangan, jasa , rumah tangga dan industri seiring dengan pertumbuhan kota. 9. Terwujudnya perencanaan tata ruang untuk menunjang kota perdagangan,

jasa

yang

berwawasan

daya

dukung

lingkungan

dan

berkesinambungan. 10.Terwujudnya perencanaan penataan ruang mampu menciptakan pertumbuhan wilayah relatif sama dan dengan kesenjangan yang relative kecil serta memperhatikan fungsi lahan 30% untuk ruang terbuka hijau yang tersebar.


51

11.Terwujudnya penataan ruang pada hinterland kota Pontianak lebih serasi

dan

sinergis

antar

wilayah

kota

dan

kabupaten

saling

menciptakan keuntungan. 12.Terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang berfungsi optimal tidak hanya untuk masyarakat menengah keatas, tetapi diharapkan lebih berkeadilan bagi kelompok masyarakat lapis menengah kebawah. 13.Terwujudnya pengendalian dalam pelaksanaan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan, daya dukung lingkungan dan semua pihak mempunyai komitmen untuk menggunakan cara preventif dalam pengendalian tata ruang . 14.Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat sebagai air baku dengan tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. untuk dioleh menjadi air bersih 15.Terwujudnya masyarakatkan, swasta dan pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran untuk taat terhadap peraturan lingkungan serta munculnya kelompok sadar lingkungan dengan berbagai bentuk. 16.Terwujudnya pembangunan sector perdagangan dan jasa yang memperhatikan kualitas lingkungan air, udara dan tanah agar tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan.

4.1.6. Terwujudnya masyarakat yang sadar politik, taat hukum, aman dan tertib

kehidupan

bermasyarakat

serta

pemerintahan

yang

berkesesuian dengan prinsip-prinsip Good Governance dan anggaran yang berbasis kinerja, yang ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Masyarakat yang paham politik,

berkurangnya politisasi identitas

etnik, agama, dan efektifnya peran pendidikan politik dalam rangka mening-katkan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, beretika dan berbudaya. 2. Terwujudnya optimalisasi sinergi aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah; melakukan harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar berkesesuaian dengan visi Kota; Mengoptimalkan peran/partisipasi masyarakat,

pendayagunaan

kelembagaan Panitia Ran HAM Kota dan Panitia legislasi

dalam

setiap penyusunan produk hukum daerah;


52

3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swata dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang keamanan dan ketertiban yang menuntut tanggung jawab bersama. Penggunaan pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang tepat sasaran sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban. 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, organisasi yang efisien dan efektif melalui penataan struktur oraganisasi yang lebih rasional dan realistik guna mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Disamping itu terwujudnya derajat

optimalisasi

angaran berbasis kinerja serta mensinergikan APBD yang diarahkan untuk mempebesar anggaran publik dan memperkecil angaran aparatur.

4.2. TAHAP PEMBANGUNAN DAERAH Arah pembangunan daerah dalam 2 bentuk adalah yaitu : wujud naskah dan matrix, sedangkan dalam wujud naskah sbb : 4.2.1. RPJM ke 1 : Tahun 2005 s/d 2010 Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan tahapan pembangunan sebelumnya maka RPJM ke-1 ditujukan untuk mewujudkan : 1. Prasarana dan sarana kesehatan yang dapat mendukung kenyamanan dan kemudahan pelayanan kesehatan, penumbuhan gerakan pola hidup

sehat

peningkatan peningkatan

dalam

rangka

perhatian anggaran

peningkatan

kesehatan kesehatan

usia

keluarga dan

harapan miskin

peningkatan

hidup, melalui

manajemen

pelayanan Puskesmas terpadu dan dapat berlangsung selama 24 jam secara optimal dan rekruitmen dokter spesialis yang dapat mencukupi kebutuhan riil, sedangkan di bidang pendidikan diprioritaskan pada penyiapan kelayakan guru mengajar, sertifikasi guru, pemberantasan buta aksara dan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan. Selain itu, ada gerakan dalam wujud keteladanan para pemimpin, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap

keragaman

penumbuhkan

budaya

budaya

dan

wirausaha,

peningkatan budaya

cinta

daya

saing,

dan

ramah

lingkungan dan adanya antisipasi pengaruh negatif budaya global.


53

Ada kemajuan yang sangat berarti dalam pemberdayaan perempuan, anak

dan

masyarakat

kurang

beruntung

melalui

perlindungan

terhadap hak-haknya dan diberikan akses dalam berbagai bidang kehidupan yang selama ini belum mendapat perhatian optimal, didukung pula gerakan KB sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk,

pemerataan

persebaran

penduduk

dan

menekan

kekumuhan kota. Terwujudnya kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penangulangan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan PMKS, sehingga angka kemiskinan terus menurun, termasuk penurunan

korban penyalahgunaan NAPZA dan

korban HIV/AID terutama di kalangan generasi muda. 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditandai dengan menurunnya angka pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; berkurangnya kesenjangan pendapatan; meningkatnya sumber daya manusia yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Terwujudnya Perdagangan yang dapat memperkokoh sistem distribusi regional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha. Kondisi ini diwujudkan melalui sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusip (efisien dan efektif) dengan pelayanan satu atap. 3. Tahap pertama pembangunan jangka menengah ini focus pada upaya agar kota bebas genangan dan banjir pada kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkim berupa normalisasi drainase, peningkatan saluran dan pengendalian koefisien dasar bangunan. Kota tanpa perkim kumuh dan setiap keluarga punya rumah sehat yang dilengapi sarana sanitasi sendiri atau bersama, tinggal dalam lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta aman. Daya listrik yang nya lebih baik untuk keperluan sektor perdagangan, jasa , rumah tangga dan industri . Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat untuk air baku dan tidak terjadi pencemaran.


54

Memasyarakatkan menimbulkan

unit

pengolah

pencemaran

limbah

dan

kepada

munculnya

pihak

kelompok

yang peduli

lingkungan . 4. Adanya penyelenggaraan pendidikan politik secara terpadu dan berkelanjutan pada setiap warga negara dan meningkatnya partisipasi masyarakat

berpolitik

yang

sehat

dan

benar.

Terwujudnya

peningkatan harmonisasi produk hukum daerah yang taat asas dan berperspektif visi Kota serta tumbuhnya kesadaran hokum dan meningkatnya keamanan, ketertiban sebagai hak dan kewajiban kita bersama. Penyelenggaraan pemerintahan baik

serta

menuju pada tata kelola

pemerintahan

yang

terciptanya

struktur

organisasi

pemerintahan

yang rasional dan realistik sesuai dengan kebutuhan

daerah.

4.2.2. RPJM ke 2 : Tahun 2011 s/d 2015 Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian & sebagai keberlanjutan RPJM sebelumnya, maka RPJM ke-2 ditujukan untuk mewujudkan : 1. Pendidikan yang berkualitas yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat

dengan

didukung

biaya

pendidikan

yang

bersumber dari APBD yang makin meningkat dan swasta yang makin berperan aktif positif, terus mengupayakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan IPM, terus menurunkan angka buta aksara, melanjutkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, kelayakan mengajar, sertifikasi guru, terus mengupayakan pendidikan gratis bagi anak kurang mampu secara bertahap, didukung oleh pola hidup

sehat,

peningkatan

sarana

dan

prasarana

kesehatan,

penyediaan anggaran kesehatan yang makin meningkat, sekaligus dibarengi dengan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam yang makin optimal dan penambahan dokter spesialis yang mencukupi kebutuhan. Gerakan keteladanan para pemimpin terus berkembang, budaya patuh pada hukum makin kuat, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh

jati

diri

bangsa

terus

diperkuat,

pengembangan

toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing, penumbuhkan

budaya

wirausaha,

budaya

cinta

dan

ramah



55

Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung terus meningkat dan mencakup berbagai bidang kehidupan, gerakan KB

makin

kuat

dan

pemerataan

persebaran

penduduk

antar

kecamatan makin terwujud, masalah sosial makin terkendali dan angka kemiskinan terus menurun, termasuk

korban NAPZA dan

HIV/AID. 2. Terwujudnya struktur ekonomi yang memperkuat sektor Perdagangan dan Jasa sebagai leading sector, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi. Kondisi ini dicapai melalui penanaman modal, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara efisien, yang dilaksanakan dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri Tersedianya

fasilitas

perdagangan

berupa

traiding

house,

mall,

supermarket dan wujud pasar modern lainnya yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kondisi ini diwujudkan melalui peningkatan PMDN dan PMA. 3. Kondisi kota tahap kedua pembangunan jangka menengah ini melanjutkan pada upaya

agar kota bebas genangan dan banjir pada

kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkim. Secara bertahap focus bergeser ke jalan kota dengan

kualitas baik,

umur teknisnya meningkat dan biaya pemeliharaan lebih hemat serta peningkatan ruas jalan baru agar mampu menjaga keseimbangan pertumbuhan kendaraan dan mengurangi kemacetan. Terwujudnya jalan yang standard sesuai fungsi dan ketentuan lebar, kualitas, sarana penunjang adanya jalur hijau, trotoir dan sarana penandang cacat yang memenuhi standard . Terwujudnya perencanaan penataan wilayah dan tata ruang yang lebih merata dalam pengembangan dan pertumbuhan . Penataan hinterland kota Pontianak lebih serasi dan sinergis antar wilayah kota dan kabupaten . Terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal dan berkeadilan bagi kelompok masyarakat lapis menengah kebawah. Pengendalian tata ruang diharapan dalam wujud upaya preventif ( pencegahan ) agar tidak terjadi gejolak untuk menegakan aturan yang sesuai daya dukung lingkungan.


56

4. Sudah dapat terselenggaranya pendidikan politik secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan setiap warga negara melalui format yang baku yang dengan

mendorong penguatan partisipasi organisasi

politik, pemerintah daerah, perss dan organisasi non pemerintah dalam pendidikan politik. Terwujudnya iklim Tersusunnya

politik yang sehat.

produk hukum daerah yang responsif dan berperspktif

visi kota dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan tumbuhnya kesadaran bahwa keamanan, ketertiban sebagai hak dan kewajiban kita bersama. Semakin mantapnya penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan

pemerintahan

yang

baik

melalui

struktur

organisasi

yang rasional dan realistik dengan mendorong peran

pemerintah sebagai stimulator, fasilitator dan regulator.

4.2.3. RPJM ke 3 : Tahun 2016 s/d 2020 Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian & sebagai keberlanjutan RPJM sebelumnya, maka RPJM ke-3 ditujukan untuk mewujudkan : 1. Pendidikan yang berkualitas yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat

dengan

didukung

biaya

pendidikan

yang

bersumber dari APBD yang makin meningkat dan swasta yang makin berperan aktif positif, terus mengupayakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan IPM, terus menurunkan angka buta aksara, melanjutkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, kelayakan mengajar, sertifikasi guru, terus mengupayakan pendidikan gratis bagi anak kurang mampu secara bertahap, didukung oleh pola hidup

sehat,

peningkatan

sarana

dan

prasarana

kesehatan,

penyediaan anggaran kesehatan yang makin meningkat, sekaligus dibarengi dengan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam yang makin optimal dan penambahan dokter spesialis yang mencukupi kebutuhan. Gerakan keteladanan para pemimpin terus berkembang, budaya patuh pada hukum makin kuat, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh

jati

diri

bangsa

terus

diperkuat,

pengembangan

toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing, penumbuhkan

budaya

wirausaha,

budaya

cinta

dan

ramah



57

Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung terus meningkat dan mencakup berbagai bidang kehidupan, gerakan KB

makin

kuat

dan

pemerataan

persebaran

penduduk

antar

kecamatan makin terwujud, masalah sosial makin terkendali dan angka kemiskinan terus menurun, termasuk

korban NAPZA dan

HIV/AID. 2. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu

bersaing

baik

di

pasar

regional

maupun

di

pasar

internasional. Terwujudnya koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri. Kondisi ini dicapai dengan mewujudnya keharmonisan dan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan usaha besar. 3. Pembangunan jangka menengah ketiga ini untuk peningkatan jalan sesuai standard, fungsi dan lebar, kualitas, sarana penunjang adanya jalur hijau, trotoir dan sarana penyandang cacat. Disamping focus pada kualitas jalan juga secar bertahap bergeser ke arah peningkatan kualitas lingkungan yang menjadi visi kota. Masyarakat mandiri /madani/ civil society maka dalam penyediaan air bersih juga ditingkatkan peran swasta mengelola air bersih agar tercapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi dan daya saing . Transportasi umum dan pribadi yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien . Perencanaan tata ruang dan wilayah diarahkan agar lebih merata dalam

pengembangan

dan

pertumbuhan

serta

mengurangi

kesenjangan. Pemanfaatan ruang yang optimal dan berkeadilan bagi kelompok masya-rakat lapis menengah kebawah dalam wujud ruang untuk terbuka umum yang dimungkinkan untuk sector in formal. Terwujudnya pengendalkan tata ruang sesuai daya dukung lingkungan dan upaya untuk mendukung tercapainya kota perdagangan dan jasa . 4. Tahap ketiga RPJM ini diarahkan pada pemantapan pada pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hokum. Keamanan dan ketertiban


58

ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaaan lapangan pekerjaan. Peran pemerintah ditahap ini sudah mulai bergeser ke peran regulator, fasilitator dan stimulator, sedangkan peran sebagi investor pada sarana

dan prasarana publik yang bisa

diperankan oleh swasta agar didorong untuk terus dikembangkan. . 4.2.4. RPJM ke 4 : Tahun 2021 s/d 2025 Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian & sebagai keberlanjutan RPJM sebelumnya, maka RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan : 1. Pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh lapisan masyarakat, yang ditandai terwujudnya wajib belajar 12 tahun, angka IPM mencapai 81,99, bebas buta aksara, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kelayakan mengajar mendekati anggka 100 persen, sertifikasi guru tercapai secara maksimal dan tersedianya biaya pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, anak kurang mampu gratis dalam mengikuti pendidikan, didukung oleh pola hidup sehat, biaya murah, mudah, tidak diskriminatif dan mendapat dukungan biaya dari APBD secara maksimal, sehingga bisa dicapai angka harapan hidup 70,00 tahun, sekaligus dibarengi dengan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam,

terus

diupayakan ada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dokter spesialis mencukupi kebutuhan. Di sisi lain, dibarengi pula gerakan dalam wujud keteladanan para pemimpin, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing, penumbuhkan

budaya

wirausaha,

budaya

cinta

dan

ramah

lingkungan dan adanya antisipasi pengaruh negatif budaya global. Ada kemajuan yang sangat berarti dalam pemberdayaan perempuan, anak

dan

masyarakat

kurang

beruntung

melalui

perlindungan

terhadap hak-haknya dan diberikan akses dalam berbagai bidang kehidupan, didukung pula gerakan KB sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk hanya tumbuh sebesar 1,3 persen, terwujud pemerataan

persebaran

penduduk

antar

kecamatan

dan

dapat

meminimalkan kekumuhan kota.


59

Terwujudnya kepedulian swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penangulangan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan PMKS, sehingga angka kemiskinan tidak lebih dari 5 persen antara lain melalui upaya penurunan penyalahgunaan NAPZA dan

korban

korban HIV/AID terutama di kalangan

generasi muda. 2. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya

dalam

menyediakan

barang

dan

jasa

kebutuhan

masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian. 3. Tahap keempat pembangunan jangka menengah ini dititik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan Adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolah limbah ( upl ) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran dan akhir

kegiatan

di

tandai

dengan

tidak

melebihi

pencemaran

lingkungan. Sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat. Terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien . Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland kota Pontianak lebih serasi dan sinergis antar wilayah kota dan kabupaten. 4. Semakin mantap dan kuatnya

pemahaman politik masyarakat dan

kesadaran hukumnya. Keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif serta

angka

kriminalitas

secara

struktural

dikurangi

dengan

penyediaaan lapangan pekerjaan. Peran pemerintah ditahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan stimulator, sedangkan peran sebagi investor pada sarana

dan prasarana publik sudah yang

bisa diperankan oleh swasta. Demikian tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang 2005 s/d 2025


60

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJP

Pengendalian dan evaluasi harus berdasarkan pada indikator, data atau informasi lima tahunan RPJM, dengan melalui analisa data dan indikator yang telah ada akan terlihat sikap optimis, pesimis atau realistis akan tercapainya visi daerah. Apabila hasil evaluasi terlihat ada bias/ penyimpangan

dalam meramalkan

per-

kembangan daerah, maka akan dilakukan Revisi RPJP. Namun ketika kondisi dan kebijakan yang lebih luas ( makro ) tingkat nasional dapat mengakibatkan perubahan tentu akan membawa dampak ke indikator RPJP yang tidak memenuhi target harus diberi catatan bahwa hal-hal tersebut bukan karena salah dalam kebijakan perencanaan daerah, tetapi kondisi makro yang dinamis, faktor yang muncul sulit diprediksi dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun

dan

menuntut perubahan atau revisi RPJP.

5.1. PENGENDALIAN RPJP Pengendalian RPJP dilakukan dengan melihat indikator yang merupakan tanda untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu arah pembangunan daerah yang berisi program, baik berupa : informasi, data, index atau tanda lain, baik yang langsung berpengaruh maupun tidak langsung berpengaruh serta bersifat kwalitatif maupun kwantitatif . 1. MENGUKUR INDIKATOR RPJP Sumber indikator yang baik harus merupakan tanda / tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan daerah lain atau rata-rata suatu daerah. Data “ statistik dasar “ dipersiapkan oleh BPS merupakan instansi vertikal yang independen dan dilindungi undang-undang, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan adanya lembaga lain yang mengeluarkan. Laporan keuangan dan berbagi terbitan Bank Indonesia ( BI ) juga merupakan sumber indikator yang dapat dipakai referensi perencanaan maupun evaluasinya. Institusi lain seperti : lembaga penelitian, survey, polling dan konsumen merupakan alat ukur juga dalam memberikan masukan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rancangan perda RPJP Kota Pontianak, hal :

61

Untuk mengukur indikator dibutuh waktu, keahlian

dan biaya untuk

menghitungnya. Indikator ada 3 : 1. Absolut atau angka reel. 2. Index yang menggambarkan standard 3. Perbandingan tahun sebelumnya & daerah lain yang setara. Mengukur indikator pada prinsipnya dimulai dengan menetapkan kondisi awal atau asumsi dan mengukur kondisi berikutnya. Cara-cara polling oleh lembaga independen merupakan cara yang populer dan banyak diterima masyarakat, oleh sebab itu cara ini lebih dapat dipakai pertimbangan. Indikator dengan narasi singkat dan jelas untuk mengevaluasi RPJP ini terdiri dari indikator : 1. Oucome / Manfaat : Nilai yang timbul akibat adanya program yang telah dilaksanakan memberi manfaat bagi masyarakat. 2. Dampak : Tingkat manfaat yang ditimbulkan sebagai nilai tambah yang diinginkan terhadap berbagai kegiatan dan kondisi masyarakat. 3. Impak

: Pengaruh makro ( luas ) berjangka panjang terhadap daerah,

masyarakat, pemda dan DPRD

2. INDIKATOR AKHIR RPJP Indikator akhir periode perencanaan jangka panjang ( 20 tahun yang akan datang ) akan dipakai sebagai pedoman/ referensi penyusunan RPJM dan penyusunan Visi-Misi Calon Kepala Daerah . Dalam indicator ini ditentukan yang terkait pencapaian visi adalah sbb : 1. Sosial Budaya, yaitu terwujudnya : 1. Meningkatnya Index pendidikan yang terdiri dari gabungan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun dan angka melek huruf mencapai 100 % 2. Meningkatnya Index kesehatan denan indikatr usia harapan hidup menjadi 72 tahun . 3. Peningkatan kualitas penduduk yang berupa sumberdaya manusia ( IPM ) menjadi 80 4. Tumbuhnya budaya cinta lingkungan dan cinta perdagangan 5. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan meningkat dan

bagi

perempuan makin meningkat perannya dengan IPJ meningkat . 6. Kota Pontianak bebas kemiskinan maximal 5 % dan berkurangnya PMKS


62

2. Ekonomi daerah, yaitu terwujudnya : 1. Pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional atau 5 % untuk kesejahteraan yang berkeadilan pada kelompok menengah kebawah. 2. Kesenjangan ekonomi kelompok lapisan masyarakat relatif kecil 3. Pertumbuhan investasi ke arah sektor sekunder dan tersier yang mengarah penyerapan tenaga kerja. 4. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) mencapai 90 % untuk mengurangi pengangguran. 5. Peningkatan dan kuantitas koperasi & UKM mampu menyerap tenaga kerja. 3. Sarana dan prasarana, yaitu terwujudnya : 1. Jalan yang memenuhi syarat meningkat dan tingkat kerusakan mengecil dengan biaya perawatan yang relatif hemat. Jalan

tumbuh mampu mengiringi pertambahan kendaraan dengan

indi-kator tidak macet dan standard jalan terpenuhi . 2. Air bersih mampu dinikmati keluarga miskin dan semua keluarga di Kota Pontianak baik dari sisi kuantitas maupun . 3. Indikator drainase kota mampu untuk membebaskan Kota Pontianak dari genangan dan banjir terutama kawasan perdagangan dan jasa . 4. Perumahan permukiman di Kota Pontianak bebas dari kawasan kumuh dan semua keluarga punya sanitasi sendiri / bersama serta semua keluarga punya rumah sehat 5. Transportasi darat dengan kendaraan umum diarahkan untuk mampu menghubungkan dalam kota dengan trayek yang merata dan dengan kota hinterlandnya dapat terhubung . 6. Pembangunan sumber daya listrik terpenuhi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan industri . 4. Politik, Hukum dan Kamtib , yaitu terwujudnya : 1. Politik terwujudnya iklim politik yang sehat 2. Hukum bersinerginya aspek substansi, struktur dan kultur hukum serta lahirnya peraturan daerah yang responsif dan akomodatif 3. Keamanan dan ketertiban makin meningkat serta berkurangnya kriminalitas . 5. Pemerintahan, yaitu terwujudnya : 1. Pelayanan publik menuju satu atap, satu pintu dan satu meja. 2. Otonomi daerah berjalan optimal untuk kesejahteraan dan keadilan .


63

3. Peningkatan derajad kemandirian daerah, pembiayan berbasis kinerja serta prosentase belanja publik semakin tinggi 4. Tata kelola pemerintahan telah terbiasa azaz Good Govenance 6. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1. Perencanan penataan ruang mampu mengembangkan wilayah kota agar lebih merata, terjadi kesenjangan yang kecil dan hinterland kota bisa saling menunjang dan tertata secara lebih sinergis. Peraturan tata ruang tidak hanya RTRW, tetapi perlu lebih detail agar yang baik apat menjamin terhadap ketaatan dalam pelaksanaan . 2. Pemanfaatan produk hukum perencanaan tata ruang dilakukan agar memudahkan

investor/pengembang

dalam

melakukan

kegiatan

bisnisnya dan kepastian langkah dalam pembangunan 3. Pengendalian tata ruang agar menjamin konsistensi kebijakan pemanfaatan ruang dan menghindari perubahan fungsi ruang sekecil mungkin. 4. Lingkungan hidup yang terdiri dari air dan udara agar kualitas air air baku Sungai Kapuas tidak diatas ambang batas baku mutu lingkungan serta udara tidak dalam kondisi ISPU bahaya . Indikator inilah yang direncanakan akan terjadi pada 20 tahun yang akan datang, ada yang bersifat kwantitatif ada yang kwalitatif dan dengan keterbatasan data dan informasi diharapkan menjadi referensi penyusunan RPJM tiap ganti kepala daerah .

5.2. EVALUASI RPJP Pengendalian dan evaluasi RPJP akan dilakukan oleh : Bappeda Kota Pontianak sebagai satuan kerja yang mengkoordinir semua perencanaan, pengendalian dan evaluasi apabila RPJP terjadi penyimpangan. Pengendalian dilakukan apabila akan terjadi pergantian kepemimpinan di daerah dengan cara menyapaikan indikator

saat itu dan arah pembangunan

yang ada dalam RPJP yaitu upaya untuk mencapai Visi Daerah. Dalam proses publikasi ini untuk dipakai referensi dalam menyusun : Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah. Pengendalian juga dilakukan manakala ada evalusi dan bila memungkinkan tiap tahun melalui Kebijakan Umum APBD, agar bias tidak terlampau besar dalam mencapai Visi Daerah.


64

BAB

VI

PENUTUP

Sebagai pentup RPJP Daerah yang berisi visi, misi, & arah pembangunan daeah merupakan pedoman bagi pemerintah & masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan. RPJP Daerah ini menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah & calon wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi, & program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJM lima tahunan & RKP. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visinya perlu didukung (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah ; (3) keberpihakan kepada rakyat; & (4) peran serta masyarakat & dunia usaha secara aktif.


65

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( R P J P ) KOTA PONTIANAK TAHUN

Recommend Documents