RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat,dan profesional. Dalam

perjalananya,banyak

kendala

yang

dihadapi,

diantaranya

adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebutt, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu, perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritaas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Besar PPMBTPH dengan mengacu

1


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. 1.2 Dasar Hukum 1.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Balai Besar PPMBTPH dan pemangku kepentingan lainya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

2.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

1.4 Struktur Organisasi Dengan ditetapkannya Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan keputusan

Kepala

Balai

Besar

PPMB-TPH

Nomor

06A.RC.110/C.3.BBMB/03/2017 tanggal 3 Maret 2017, diharapkan pelaksanaan dan penerapan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Besar PPMBTPH dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun Struktur organisasi dirancang untuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

2


Struktur Organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Besar PPMB-TPH PENANGGUNG JAWAB Ir. Tri Susetyo, MM

KETUA Nyi Suryati, SP SEKRETARIS Tukiman, STP

ANGGOTA TPI 1. Nyi Suryati, SP 2. Tukiman, STP 3. Ir. Heri Adi Setiawan Keterangan : TPI UPI UPBI

ANGGOTA UPI 1. Ir. Amiyarsi M.Y., MSi 2. Siklis, SP 3. Sugiyanto, SAP

= Tim Penilai Internal = Unit Penggerak Integritas = Unit Pembangunan Integritas

2 Uraian Jabatan 1. Penanggung Jawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota Tim Penilai Internal (TPI) 5. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas 6. Anggota Tim Unit Pembangun Integritas

3

ANGGOTA UPBI 1. Ir. Dewi Taliroso, MM 2. Ir. Dhanny Permadi, MM

: Kepala Balai Besar PPMB-TPH : Kepala Bagian Umum : Kasubbag Program dan Evaluasi : a. Kepala Bagian Umum b. Kasubbag Program dan Evaluasi c. Kasi Jaringan Laboratorium : a. Koordinator Fungsional b. Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha c. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan : a. Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium b. Kasi Informasi dan dokumentasi


1.4 Pengertian Umum Dalam pedoman ini,yang dimaksud dengan : 1.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinanya dan jajaranya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar

manajemen

perubahan,penataan

tatalaksana,penataan

sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 4.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5.

Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendahrendahnya eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan.

6.

Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

7.

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

4


BAB II PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 1.

Pencanangan

Pembangunan

Zona

Integritas

adalah

dengan

deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. 2.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani Dokumen Pakta Integritas. Pendatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

3.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarkat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam

program

kegiatan

reformasi

birokrasi

khususnya

dibidang

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakuka oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

5


BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

3.1 Manajemen Perubahan Indikator : 1. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.

Penentuan

anggota

tim

selain

pimpinan

dipilih

melalui

prosedur/mekanisme yang jelas (Lampiran 1) 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBM Penyusunan Dokumen ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (lampiran 2); b. Penyusunan dokumen rencana kerja pembngunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM; c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan. 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan Evaluasi ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas dan WBK/WBBM mengacu pada target yang direncanakan; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. 4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut : 6


a. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas; c. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir; d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target : 1.

Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Balai Besar PPMBTPH dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2.

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Balai Besar PPMBTPH sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3.

Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

3.2 Penataan Tatalaksana Indikator : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Utama : a. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Balai Besar PPMBTPH; b. Penerapan SOP; c. Evaluasi/Perbaikan SOP 2. E-office/E-Government a. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; b. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; c. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 3. Keterbukaan Informasi Publik a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

7


Target : 1.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM;

2.

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

3.3 Penerapan Sistem Manajemen SDM Indikator : 1.

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja; b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Balai Besar PPMBTPH.

2.

Pola Mutasi Internal a. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal; b. Penerapan kebijakan pola mutasi internal; c. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.

3.

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi a. Penganggaran

kegiatan

pengembangan

profesi

(Diklat/pelatihan/magang/in house training); b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi. 4.

Penetapan Kinerja Individu a. Penerapan penetapan kinerja individu; b. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya; c. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik; d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

5.

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

8


6.

Sistem

Informasi

Kepegawaian

melalui

pemutakhiran

informasi

kepegawaian dilakukan secara terbuka Target : 1.

Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3.

Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

4.

Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

5.

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3.4 Penguatan Akuntabilitas kinerja Indikator : 1.

Keterlibatan Pimpinan a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan; b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja; c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

2.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a. Penyusunan dokumen perencanaan; b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil; c. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); d. Indikator Kinerja memiliki kriteria SMART; e. Penyusunan Laporan Kinerja; f. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja.

9


Target : 1.

Meningkatkan kinerja pada Balai Besar PPMBTPH;

2.

Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

3.5 Penguatan Pengawasan Indikator : 1. Pengendalian Gratifikasi a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi; b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) a. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja; b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja; c. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern ke pihak terkait. 3. Pengaduan Masyarakat a. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; b. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat; c. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 4. Whistle Blowing System a. Menerapkan Whistle Blowing System b. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System c. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System 5. Penanganan Benturan Kepentingan a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama; b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

10


Target : 1.

Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing bidang pada Balai Besar PPMBTPH;

2.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar PPMBTPH;

3.

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Balai Besar PPMBTPH.

3.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indikator : 1. Standar Pelayanan a. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja; b. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan; c. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 2. Budaya Pelayanan Prima a. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, Pembangunan kapasitas SDM dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; b. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. Target : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada Balai Besar PPMBTPH;

11


2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standardisasi pelayanan pada Balai Besar PPMBTPH; 3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik.

12


IV. PENUTUP

Balai Besar PPMBTPH yang pernah memperoleh predikat WBK merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPNBK dan IKM di Balai Besar PPMBTPH. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Balai Besar PPMBTPH dilakukan secara kontinyu dan komprehensif. Program Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

13


Lampiran 1. MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PPMBTPH

1. Kepala Balai membuat Memorandum kepada Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium untuk mengajukan nama-nama tim Zona Integritas. 2. Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium mengajukan nama-nama calon Tim Zona integritas sesuai permintaan. 3. Kepala Balai Mendisposisikan Memorandum kepada Kepala Subbag Program dan Evaluasi untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai usulan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium. 4. Kepala Subbag Program dan Evaluasi membuat draf Keputusan melalui Kepala Bagian Umum untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Kepala Balai. 5. Kepala Balai Menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas. 6. Keputusan Tim Zona Integritas dibagikan kepada seluruh anggota Tim. 7. Subbag Program dan Evaluasi mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas.

Depok, Maret 2017 Kepala Balai Besar

Ir. Tri Susetyo, MM NIP 195903111983031022

14


Lampiran 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Balai Besar PPMBTPH Tahun 2017

No 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Target Prioritas Pembentukan Tim Zona Integritas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan Kegiatan Strategis Balai Besar PPMBTPH di BPSBTPH, Tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal ISO 17025 : 2008, 17043:2012, ISO 9001:2008, Pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu dan Pelaksanaan Pengembangan Metode Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan SDM Peningkatan Disiplin dan profesionalisme pegawai Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar PPMBTPH Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan ISO 9001 : 2008 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Depok, Maret[ 2017 Kepala Balai Besar

Ir. Tri Susetyo, MM NIP 195903111983031022

15

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents