RENCANA KERJA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2015
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG 2014
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang maha Esa, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dapat kami selesaikan. Penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung. Penyusunan Rencana Kerja mendorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta agar mampu eksis dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setinggitingginya atas kerjasama seluruh unsur yang terlibat kepada seluruh Tim penyusun dan SKPD yang turut membantu dan memberi dukungan penyusunan RENJA tersebut. Semoga Rencana Kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, berfungsi sebagai sarana untuk perwujudan good governance serta perbaikan manajemen.
BANDUNG, Februari 2014 KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG
Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si NIP. 19640629 198503 1 006
2
DAFTAR ISI
HALAMAN KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1
Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2
Landasan Hukum .................................................................... 1
1.3
Maksud dan Tujuan ................................................................ 3
1.4
Sistematika Penulisan ............................................................. 4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TAHUN 2013 ........ 6 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........................................................... 6
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................... 8
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..................................................................................... 10 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan SKPD .................... 10 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD ......................................................................... 10 2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional Seperti SPM dan MDG’s ........................................... 11 2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD ........................................................ 13
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti
3
Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan ........................................ 14
BAB III
BAB IV
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 15
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........ 16
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 17 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 17
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 19
3.3
Program dan Kegiatan ........................................................... 21
PENUTUP ....................................................................................... 22
4
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra)
yang
mencakup
periode
tahunan.
Rencana
kerja
menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua periode Tahun 2014-2018 memuat evaluasi hasil kinerja SKPD tahun-tahun sebelumnya serta prakiraan permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi tahun rencana. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu dokumen Renja SKPD terkait dan konsisten dengan rencana lainnya dalam menjalankan program dan kegiatan.
1.2
Landasan Hukum Rencana
Kerja
Dinas
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Kebakaran Kota Bandung disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :
5
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 7. Undang-undang
Nomor
P e rli n d u n g a n L i n g k u n g a n
32
Tahun
D a n
2009
Tentang
P e n g e l ol a a n
H i d u p ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, 11 Agustus 2005, Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana kerja Dinas Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, untuk
mewujudkan :
“manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan
pelayanan
Penanggulangan
dan
penyelamatan
bahaya Kebakaran dengan konsekuen dan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peran yang diemban”. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, bertujuan untuk lebih memantapkan terselanggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
Kota
Bandung
yang
telah
ditetapkan
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, antara lain : 1. Memberikan arah pedoman dan kebijakan bagi seluruh personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 – 2018 dapat terealisasi.
7
2. Menjadikan pedoman arah kebijakan dalam menetapkan anggaran untuk tahun selanjutnya dalam menyusun APBD Kota Bandung. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi dan monitoring kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan. 5. Memberikan kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta sumber daya aparat petugas pemadam kebakaran.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika
naskah
Renstra
Dinas
Pencegahan
dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung 2014 – 2018 disusun, sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan
tujuan penyusunan, hubungan Rencana Kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
Kota
Bandung
dengan
dokumen
Perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2013 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya keterkaitan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan.
8
Bab III
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini memuat telaahan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai,
program dan kegiatan pada tahun berjalan serta tabel rencana program dan kegiatan.
Bab IV
Penutup Pada bagian ini berisikan uraian penutup, yang memuat catatan
penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung pada tahun 2014 -2018.
9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TAHUN 2013
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Evaluasi pencapaian kinerja Pelaksanaan Rencana kerja SKPD,
dimaksudkan untuk mengetahui capaian target berdasarkan indikator sasaran yang telah ditentukan. Hasil capaian dan target kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1.
10
Penjelasan : 1. Kegiatan
Rekruitmen
Tenaga
Sukarela
Pertolongan
Bencana
Kebakaran, dalam target renja SKPD tahun 2013 ditetapkan sebesar 3.000 orang namun dapat direalisasikan sebanyak 3.020 orang dengan persentase tingkat realisasi sebesar 101% pada tahun 2013. 2. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Adapun tingkat ketercapaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut : a. Tersedianya kendaraan pemadam/rescue mobil unit tercapai 100%, karena terpenuhinya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan rescue. b. Tersedianya motor unit pemadam kebakaran belum tercapai (0%), karena keterbatasan anggaran anggaran pada T.A 2013. c. Tersedianya ambulance pemadam kebakaran tercapai belum tercapai (0%), karena keterbatasan anggaran anggaran pada T.A 2013. d. Tersedianya peralatan sarana pemadam/rescue tercapai 100%, karena terpenuhinya pengadaan 1 (satu) paket peralatan sarana pemadam/rescue. 3. Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor tercapai 0%, karena karena masih melakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) .
Dampak : 1. Mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, dalam hal Waktu Tanggap (Response Time) pada pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan kebakaran.
Upaya Tindak Lanjut : 1. Pada Tahun Anggaran 2015 akan dianggarkan untuk paket pekerjaan pengadaaan Pos Wilayah Pemadam Kebakaran sebanyak 2 (dua)
11
Penyelesaian pembangunan Pos Wilayah Bandung Selatan pada Tahun 2014 dan Pembangunan Tahap Awal Pos Wilayah Bandung Utara pada Tahun 2015, sebagai upaya dalam pemenuhan jumlah Pos Wilayah Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) yaitu sebanyak 5 (lima) Pos Wilayah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Tingkat
capaian
kinerja
pelayanan
Dinas
Pencegahan
dan
Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung merupakan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja pelayanan SKPD mewakili hasil kinerja Bidang Tugas / tupoksi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yaitu pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran. Indikator
kinerja
pelayanan
dapat
dikelompokan
berdasarkan
fungsinya sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Fungsi
1 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Dinas Kebakaran Kota Bandung
15 orang
Perda Nomor 12 Tahun 2012 Meningkatkan partisipasi Tentang Pencegahan, masyarakat Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2 Terlaksananya Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat
200 kali
Perda Nomor 12 Tahun 2012 Pencegahan bahaya kebakaran Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
3 Terbinanya Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR)
5 kali
Penanggulangan bahaya kebakaran
12
No
Indikator Kinerja
4 Terawasi dan terperiksa bangunan dan gedung dalam rangka penegakan peraturan
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1975 gedung PP No.36 Th 2005, ttg Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Th 2002, Tentang Bangunan Gedung;
Fungsi Pencegahan bahaya kebakaran
5 Terlaksananya Penyelesaian Rencana Induk Sistem Pencegahan bahaya Pembangunan Gedung Pos pembanguna Proteksi Kebakaran (RISPK) kebakaran Wilayah Pemadam n Poswil Bdg. Kebakaran Selatan 6 Terlaksananya pengadaan Mobil Unit Kebakaran
3 unit
7 Terlayani sesuai SOP penangulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran
100%
Faktor pendukung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan fungsi tersebut diatas, kelima indikator saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kinerja pelayanan berdasarkan realisasi capaian target tahun ke tahun, menunjukan bahwa terdapat 2 (dua) indikator dengan fungsi sarana dan prasarana sulit terpenuhi dalam pencapaian target, hal ini ternyata mempengaruhi kualitas pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu belum dapat memenuhi SOP tiba dilokasi 15 menit, namun secara kuantitas terpenuhi sesuai jumlah kejadian kebakaran. Hasil capaian kinerja pelayanan sesuai target dan realisasi capaian dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2
13
2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Berdasarkan penyajian Tabel 2.2, dapat dikemukakan rasio antara realisasi dan anggaran sebagai berikut : 1. Berdasarkan rata-rata rasio realisasi menunjukan setiap tahun anggaran tercapai sebesar 64,32% baru dikatakan cukup, beberapa program saja yang mencapai target pencapaian kinerja dan terdapat selisih realisasi anggaran sebesar 35,68% (merupakan hasil negosiasi penawaran harga dengan penyedia barang). 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD : a. Masih kurangnya jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), yang mempunyai kompetensi dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan yang menguasai teknologi. b. Progres pelaksanaan program, khususnya misi ketiga dengan sasaran terwujudnya pos wilayah pemadam kebakaran dan pengadaan mobil unit sulit tercapai karena memerlukan anggaran yang besar. Hal ini mempengaruhi capaian kinerja yang diharapkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan Standar Internasional Time Response 15 menit sampai ke TKP. 2.3.2. Permasalahan
dan
Hambatan
yang
dihadapi
dalam
menyelenggara-kan tugas dan fungsi SKPD. Kota Bandung sebagai daerah hunian memiliki presentase kepadatan penduduk dan kerapatan bangunan yang cukup tinggi hal ini merupakan kawasan yang rentan terhadap kejadian bencana kebakaran oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga dengan melakukan Fire Management Area (FMA) dengan menyesuaikan kepada luas wilayah ± 16,729 Ha dan jumlah penduduk ± 2,7 juta jiwa.
14
Berdasarkan kondisi yang ada saat ini Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
Kota
Bandung
dalam
melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya; 2. Kondisi kemacetan lalu lintas; 3. Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran; 4. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulan kebakaran masih kurang; 5. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang; 6. Kurangnya sarana air, antara lain ; banyaknya hidrant kota yang tidak berfungsi,
sungai-sungai
yang
yang
tertutup
bangunan
serta
volumenya kecil; 7. Masih rendahnya kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB; 8. Belum terbentuknya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran; 9. Kualitas dan kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan; 10. Masih
kurangnya
kompensasi
bagi
petugas
lapangan
untuk
meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja. 2.3.3 Dampak pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti SPM dan MDGs. Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung
memperhatikan
tantangan
perkembangan
pembangunan
nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Sebagaimana diamanatkan pada :
15
1. Paragraf 1, Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang, Pasal 12, Strategi untuk peningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional dilakukan melalui strategi: “mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran”. 2. Paragraf 8 Perwujudan Ruang Evakuasi Bencana Pasal 87 huruf c, Perwujudan ruang evakuasi bencana yaitu : “ menentukan jalur-jalur evakuasi bencana yang mudah diakses oleh kendaraan evakuasi yaitu ambulance, mobil pemadam kebakaran”. 3. Pasal 48, ayat (2) Rencana penanganan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan b. peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung juga memperhatikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga penyusunan Renstra berpedoman pada peraturan tentang perumahan dan bangunan, yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Tanggal 16 Desember 2002, ditegaskan pada Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan, disebutkan Pasal 17, bahwa : “Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.” 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tanggal 10 September 2005, disebutkan pada Pasal 34, bahwa : “Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah
16
penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.” .Berdasarkan amanat pada Peraturan Daerah tersebut, bahwa Prediksi kedepan kondisi Kota Bandung sebagai kota Metropolitan akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan suatu yang esensial untuk di wujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.. 2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Berdasarkan analisis keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran terdapat tantangan dan peluang yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tantangan yang harus dihadapi diantaranya: 1. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur di Kota Bandung terutama bangunan dan gedung mengarah vertikal dan semakin padat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran yang berbasis sistem teknologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 2. Dalam
upaya
meningkatkan
pelayanan
yang
prima
kepada
masyarakat sesuai dengan Standard Operating Prosedure (SOP) dan Standar Internasional Time Response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran pada 5 lokasi wilayah Kota Bandung berikut
17
pengadaan mobil unit pemadam kebakaran 2 unit pada setiap pos wilayah. 3. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut. Sedangkan peluang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat diantaranya : 1. Adanya sumber dana Bantuan Pusat; 2. Adanya Bantuan Donatur Luar Negeri yang dapat direkomendasi untuk turut serta berpartisifasi dalam penanggulangan bahaya kebakaran; 3. Kerjasama
dengan
Pengusaha
dan
Pemilik
Bangunan
untuk
menyiapkan lokasi pos pemadam kebakaran. 2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Permasalahan dalam jangka menengah diarahkan untuk dapat ditangani pada RPJMD Tahun 2014 - 2018, sedangkan permasalahan jangka panjang diarahkan dalam RPJPD. Adapun
isu
RENSTRA/RPJMD
strategis ini
dan
yang perlu
dapat
disiapkan
diangkat
dalam
landasannya
bagi
pembangunan kedepan, yaitu : 1. Peningkatan sarana prasarana, pos wilayah Kendaraan unit pemadam Kebakaran; 2. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum; 3. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
melalui
penyuluhan
dan
pembentukan satwankar; 4. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.
18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berdasarkan hasil realisasi capaian target kinerja, ketujuh indikator saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, menunjukan bahwa terdapat 2 (dua) indikator dengan fungsi sarana dan prasarana sulit terpenuhi dalam pencapaian target, hal ini ternyata mempengaruhi kualitas pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu belum dapat memenuhi SOP Response time tiba dilokasi 15 menit, namun secara kuantitas terpenuhi upaya penanggulangan kebakaran sesuai jumlah kejadian kebakaran. Hasil capaian kinerja pelayanan sesuai target dan realisasi capaian dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :
Tabel 2.4
19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Setiap usulan dan aspirasi dari masyarakat melalui forum Gabungan SKPD dan Musrenbang selalu diakomodir disesuaikan dengan program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang tersedia. Apabila terdapat usulan yang belum terakomodir diusulkan pada tingkat Provinsi. Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.5 sebagai berikut :
Tabel 2.5
20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota
Bandung
memperhatikan
tantangan
perkembangan
pembangunan
nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Sebagaimana diamanatkan pada : 1. Paragraf 1, Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang, Pasal 12, Strategi untuk peningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional dilakukan melalui strategi: “mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran”. 2. Paragraf 8 Perwujudan Ruang Evakuasi Bencana Pasal 87 huruf c, Perwujudan ruang evakuasi bencana yaitu : “menentukan jalur-jalur evakuasi bencana yang mudah diakses oleh kendaraan evakuasi yaitu ambulance, mobil pemadam kebakaran” 3. Pasal 48, ayat (2) Rencana penanganan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : c. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan d. peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung juga memperhatikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga penyusunan Renstra berpedoman pada peraturan tentang perumahan dan bangunan, yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Tanggal 16 Desember 2002, ditegaskan pada Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan, disebutkan Pasal 17, bahwa :
21
“Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.” 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tanggal 10 September 2005, disebutkan pada Pasal 34, bahwa : “Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.” .Berdasarkan amanat pada Perda tersebut, bahwa Prediksi kedepan Kondisi Kota Bandung sebagai kota Metropolitan akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan suatu yang esensial untuk di wujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran..
22
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung
NO 1
TUJUAN
SASARAN
Terwujudnya
Meningkatnya
pemahaman dan
penyuluhan
kepedulian
kebakaran
masyarakat terhadap
bencana
penanggulangan dini
masyarakat
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2014 2015 175 kali 200 kali
INDIKATOR SASARAN Penyuluhan dan
bahaya dan
bimbingan teknis kepada masyarakat
kepada
bahaya kebakaran dan bencana lainnya 2
Terwujudnya
Meningkatkan
kerjasama
dan
kepedulian masyarakat
untuk
mencegah
dan
menanggulangi kebakaran
pemahamaan kepada masyarakat
tentang
pencegahan
bahaya
kebakaran
dan
bencana lainnya pada
tahap dini 3
Meningkatnya
Terlaksananya
Presentase
kepedulian
penegakan
pemeriksaan
masyarakat/pengusa
perundang-undangan
pengawasan
ha terhadap proteksi
dan peraturan daerah
bangunan/gedung
kebakaran
(PERDA)
dalam hal alat proteksi
peraturannya
peraturan
serta lainnya
jumlah
65,16%
68,06%
24,34%
36,51%
dan
kebakaran
tentang sistem proteksi kebakaran
bangunan
dan gedung 4
Terbangunnya
pos
Tercapainya
Waktu
Tingkat waktu tanggap
Darurat
(response time rate)
pelayanan
Tanggap
penanggulangan
(Response Time) 15
daerah
menit
Wilayah
kebakaran
dan
bencana lainnya di 5
layanan Manajemen
Kebakaran (WMK)
lokasi
23
NO
TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
SASARAN Tersedianya Wilayah
Pos Pemadam
Terbangunnya
pos
pemadam kebakaran
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2014 2015 1 pos (tahap 1 poswil awal)
Kebakaran dan Mobil Unit
akhir) & 1
Pemadam
poswil
Kebakaran
5
Terwujudnya
(tahap awal)
Terlaksananya
pelayanan
prima
Cakupan
penangulangan
dan
penanggulangan dan
penyelamatan bahaya
penyelamatan
kebakaran
bahaya
(tahap
pelayanan
22,99%
45,98%
15%
17,5%
bencana kebakaran
kebakaran
pada masyarakat 6
Meningkatnya
Membentuk
Kualitas
Sumber
pemadam
Daya
Aparatur
yang
Pemadam Kebakaran
petugas kebakaran
terampil
berkualitas Kota
dan
Persentase
jumlah
petugas pemadam kebakaran
yang
berkualifikasi penyelamatan
Bandung
3.3.
Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Kota Bandung tahun 2015 merupakan rekapitulasi dari hasil rencana kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2015 yang disusun bersamaan dengan Musrenbang. Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung pada tahun 2015 yang dibahas perbidang pembangunan terlampir pada tabel 3.3.
24
Tabel 3.3
25
BAB IV PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) Rencana Kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Tahun 2015 juga merupakan dokumen awal (tahun kedua) dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian akan menjadi fokus pencapaian target pada tahun pertama dalam Renstra SKPD Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2014 – 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2015 harus fokus terhadap target-target pada program dan kegiatan yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung merupakan tanggungjawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik. Sebagaima diketahui Tugas Pemadam Kebakaran secara logis akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan. Berkenaan hal tersebut dituntut kesungguhan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan. Sikap terbuka, toleran dan kesediaan untuk kerjasama secara positif dan kreatif akan menambah keberhasilan program. Sehingga apa yang menjadi harapan organisasi terhadap keberhasilan program dan kegiatan dimaksud dapat mengantarkan terwujudnya visi dan misi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh jajaran pejabat struktural Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan rencana kerja tahun 2015 secara sinergis dan terintegrasi. 2. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan 26
penganggaran sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Bandung tahun 2015. 3. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2015. 4. Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap pejabat struktural wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkan secara berkala triwulan kepada Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung melalui Sekretaris. 5. Rencana kerja tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalalm penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
BANDUNG, Februari 2014 KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG
Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640629 198503 1 006
27
