BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung merupakan pelaksanaan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bertempat di Jalan Sukabumi No. 17, Bandung. Berawal dari pembentukan Urusan Pemadam Kebakaran yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1962 dengan di bawah pimpinan DTP, kemudian pada tahun 1971 berubah menjadi Barisan Pemadam Kebakaran di bawah pimpinan PU, dan berubah nama menjadi Tibum, pada tahun 1980 berubah menjadi Dinas Kebakaran, dan pada tahun 2001 berubah menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Tugas pokok Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
yang meliputi
pencegahan,
pembinaan, penyuluhan, dan pengendalian operasional. Adapun fungsi dari Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi:
1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 3. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta administrasi keuangan.
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi dan misi Dinas Kebakaran yaitu:
1
Visi “Terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran melalui terciptanya sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal.”
Misi 1. Melaksanakan usaha pencegahan, pendataan, inspeksi, dan pengujian 2. Melaksanakan penanggulangan kebakaran 3. Menyelenggarakan penyuluhan 4. Mengadakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana 5. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG PENYELAMATAN
BIDANG SARANA TEKNIS
SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
SEKSI PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN
SEKSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
SEKSI PEMELIHARAAN SARANA TEKNIS
SEKSI PENDATAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN
SEKSI PELATIHAN
SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
SEKSI PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Sumber: Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Bandung, 2014.
3
Adapun program kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung meliputi: 1. Perda No. 15 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2. Perda No. 16 Tentang Retribusi Pemeriksaan / Pengujian Alat – Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran 3. Brosur Pengujian Alat Proteksi Kebakaran (Sumber: www.bandung.go.id, diakses 20 Agustus 2014).
1.2
Latar Belakang Penelitian Dewasa ini, tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia diproyeksikan pada tahun 2015 mencapai 255.461.700 jiwa (sumber: www.bps.go.id, diakses 5 Januari 2015). Menurut Badan Pusat Statistik, persentase distribusi penduduk terbesar berada di provinsi Jawa Barat yakni mencapai 18,22% pada tahun lalu, lebih besar bila dibandingkan dengan Jawa Tengah yaitu sebesar 13,37% dan Jawa Timur yaitu sebesar 15,42% (sumber: www.bps.go.id, diakses 5 Januari 2015). Berikut merupakan grafik pertumbuhan penduduk yang berada di pulau Jawa dari tahun 2010 hingga 2015: Gambar 1.2 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Di Pulau Jawa Tahun 2010 - 2015 Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
46709600
43227100
38847600 33774100
37565800 32443900
2010
2015
Sumber: www.bps.go.id, diakses 5 Januari 2015.
4
Grafik di atas menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk di pulau Jawa, dimana berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Jawa Barat, yakni mencapai 46.709.600 jiwa. Besarnya arus pertumbuhan penduduk mengindikasikan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di provinsi Jawa Barat, Bandung merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk kota Bandung tahun 2011 hingga tahun 2013:
Tabel 1.1 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Bandung Tahun 2011 – 2013 Tahun
Uraian Jumlah Penduduk
2011
2012
2013
2.424.957 2.455.517 2.483.977
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
14.494
14.676
14.847
Sumber: www.bandung.go.id, diakses 5 Januari 2015.
Tabel di atas menunjukkan kepadatan penduduk di kota Bandung yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana besaran jumlah penduduk tersebut menempati lahan seluas 167,30 km2 (sumber: LAKIP kota Bandung, 2014). Sementara menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Bapak Lukman, setiap satu kilometer persegi jumlah penduduk idealnya adalah 1.000 jiwa atau 40 jiwa per hektar (sumber: www.tempo.co, diakses 5 Januari 2015). Hal ini mengakibatkan pemerintah dituntut untuk berusaha menyeimbangkan kepadatan penduduk tersebut dengan fasilitas yang memadai (sumber: www.republika.co.id, diakses 27 September 2014). Seiring dengan tingginya jumlah penduduk di kota Bandung tersebut, menurut Taufiqurrahman dan Wijaya (2013) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kepadatan penduduk dan penggunaan lahan dapat menjadi potensi timbulnya kebakaran. Berbagai permasalahan yang disebabkan kepadatan penduduk seperti padatnya permukiman, bangunan, dan sarana prasarana dapat menimbulkan risiko kebakaran. Berdasarkan data internal yang didapat dari Dinas Kebakaran Bandung, persentase pokok benda yang terbakar terbesar terjadi pada bangunan
5
perumahan atau tempat tinggal penduduk, yakni sebesar 60%, sisanya seperti bangunan industri, kendaraan, dan lain – lain. Berikut merupakan data pokok benda terbakar yang terjadi di kota Bandung pada tahun terakhir:
Gambar 1.3 Persentase Pokok Benda Terbakar Tahun 2011 – 2013 Bangunan Pemukiman (55,25%) 81
Pasar Tradisional (0,5%) Bangunan Industri (6,25%) 221
70
Shopping Centre (0,25%) Bangunan Umum (17,5%)
1
25 Lain - lain (20,25%)
2
Sumber: Data Internal Kantor Pusat Dinas Kebakaran Bandung, 2014.
Grafik di atas menunjukkan bahwa pokok benda yang paling sering mengalami kebakaran dari tahun 2011 hingga tahun 2013 yaitu area pemukiman penduduk dengan total sebesar 221 pokok benda yang terbakar pada tahun – tahun tersebut dan persentasenya pun sebesar 55,25%. Penyebabnya dapat berasal dari bahan bakar, korsleting listrik, rokok, dan lain – lain, dimana pemasalahan gangguan listrik adalah penyebab kebakaran tertinggi selama tahun – tahun terakhir. Berikut merupakan data presentase penyebab kebakaran selama tahun 2011 hingga tahun 2013:
6
Gambar 1.4 Persentase Penyebab Kebakaran Tahun 2011 – 2013
95
7
28
Kompor/Gas (10,85%) Lampu/Lilin (2,71%)
125
Listrik (48,45%) Rokok (1,16%) Lain-lain (36,82%)
3
Sumber: Data Internal Kantor Pusat Dinas Kebakaran Bandung, 2014.
Kebakaran merupakan salah satu bencana non-alam yang terjadi sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa kebakaran adalah bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya dapat digolongkan sebagai bencana alam maupun bencana non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda (Taufiqurrahman dan Wijaya, 2013). Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kebakaran yang terjadi di Bandung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Berikut merupakan data tingkat kebakaran dari tahun 2011 hingga tahun 2013:
Tabel 1.2 Data Kejadian Kebakaran Di Kota Bandung Tahun 2011 – 2013 Tahun
Jumlah Kebakaran
Area Kebakaran (m2)
Jumlah Kerugian (Rp Milyar)
2011
124
12.064
±12,43
2012
137
36.535
±7,98
2013
139
24.990
±27,35
Sumber: Data Internal Kantor Pusat Dinas Kebakaran Bandung, 2014.
7
Tabel di atas menunjukkan peningkatan terjadinya kebakaran di Kota Bandung dari tahun 2011 hingga tahun 2013, dimana tercatat pada tahun 2011 kebakaran yang terjadi yaitu sebesar 124 peristiwa, lalu pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 137 peristiwa, dan pada tahun 2013 jumlah kebakaran pun meningkat menjadi 139 peristiwa. Area yang terbakar dan jumlah kerugian pun turut meningkat. Oleh karena itu peran pemerintah dan warga sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di Kota Bandung. Salah satu lembaga guna menanggulangi tindak kebakaran yang dibentuk pemerintah yaitu Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan, penyuluhan, dan pengendalian operasional (Sumber: www.bandung.go.id, diakses 20 Agustus 2014). Berdasarkan data yang diperoleh dari Protap Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran memiliki Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) yang disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pembangunan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Sementara pada Protap Perda Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Opik selaku petugas pemadam kebakaran mengkonfirmasikan beberapa poin yang terdapat di LAKIP 2014 dimana poin – poin tersebut telah dan sedang direalisasikan, antara lain:
8
1. Melakukan penyuluhan teknis kepada masyarakat Kota Bandung (instansi pemerintah, instansi swasta, satwankar, pelajar, pemilik bangunan umum, dan security bangunan: hotel, mall, rumah sakit, dan pabrik) 2. Membentuk tim pencegahan dan penanggulangan kebakaran sekaligus bencana lainnya melalui kerjasama dengan pihak ke-3, yaitu: instansi terkait, kimpraswil, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi (Wanadri, Skyger, Orari, Rafi Rescue 512) dalam pemberdayaan masyarakat 3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan,
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran,
dan
Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kepada para pemilik bangunan di Kota Bandung 4. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara kontinu (termasuk pengadaan pos wilayah) 5. Penyediaan lahan untuk membangun pos pemadam kebakaran di lima wilayah dan bekerjasama dengan pihak ke-3 untuk penempatan mobil unit dan pos kebakaran dan pengadaan lahan pos pemadam kebakaran 6. Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, bekerjasama dengan Ciracas, Batujajar, dan perguruan tinggi, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan petugas pemadam dengan asuransi dan peningkatan gizi serta membentuk pasukan reaksi cepat 7. Penetapan kriteria khusus bagi calon petugas pemadam kebakaran (misal: usia, tinggi badan, kompetensi, skill, keahlian, dan lain-lain)
Pada keterangan lebih lanjut, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menetapkan sistem proteksi kebakaran di seluruh tempat sesuai norma, standar, manual, dan prosedur pencegahan kebakaran. Adapun program yang diadakannya meliputi:
1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 2. Pelatihan pertolongan bencana kebakaran 3. Rekrutmen pertolongan bencana kebakaran
9
4. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran (sumber: LAKIP kota Bandung, 2014). Dalam pelaksanaan program – program tersebut dimana ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran peningkatan kualitas penanganan bencana kebakaran di kota Bandung, terdapat berbagai macam permasalahan kinerja petugas pemadam kebakaran yang timbul antara lain sebagai berikut: 1. Masih rendahnya kerjasama antara pihak terkait dalam sistem proteksi kebakaran 2. Keterampilan dan keahlian petugas pemadam kebakaran dinilai masih kurang 3. Masih belum memperhatikan kompetensi dan keahlian dari petugas pemadam kebakaran. (sumber: LAKIP kota Bandung, 2014). Berdasarkan permasalahan kinerja pemadam kebakaran yang bersumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kota Bandung, pemerintah kota Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerja petugas pemadam kebakaran dengan meninjau kembali masalah – masalah tersebut. Berikut merupakan
data
persentase
kinerja
pemadam
Dinas
Pencegahan
dan
Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung berdasarkan pencapaian target tahun 2011 hingga tahun 2013:
10
Tabel 1.3 Persentase Kinerja Pemadam Kebakaran Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung Tahun 2011 – 2013 Rencana Tahun
sesuai dengan
Realisasi Akumulasi
RPJMD
Pencapaian Kinerja (%)
Sasaran Kinerja Capaian (%)
2011
110
124
87,27
99,19
2012
100
137
63,00
81,50
2013
90
139
54,44
83,47
Sumber: LAKIP Kota Bandung, 2014.
Tabel di atas menunjukkan penurunan kinerja pemadam DisKar Kota Bandung yang dinilai dalam persentase pencapaian kinerja. Pada tabel tersebut dapat dilihat adanya penurunan pencapaian kinerja pada tahun 2013 menjadi 54,44%, menurun dari tahun – tahun sebelumnya yakni pada tahun 2011 sempat mencapai 87,27% dan di tahun 2012 menurun hingga 63%. Persentase pencapaian kinerjanya pun menurun bila dibandingkan dengan sasaran kinerja yang harus dicapai. Pada tahun 2013 menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 54,44% yang berarti tidak sesuai dengan target akhir pencapaian kinerja yakni 83,47%. Berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kota Bandung tersebut membuktikan bahwa Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung masih belum stabil dalam mempertahankan pencapaian kinerjanya, sehingga diperlukan suatu sistem yang mengatur dan mengawasi jalannya aktivitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Kota Bandung, dengan kata lain peran dan fungsi manajemen sangat dibutuhkan demi terciptanya sasaran organisasi tersebut. Perhitungan
persentase
pencapaian
rencana
perlu
memperhatikan
karakteristik komponen realisasi, dimana semakin tinggi realisasi maka semakin baik pencapaian kinerja, sedangkan semakin rendah realisasi maka pencapaian kinerja pun semakin rendah (LAKIP Kota Bandung, 2014). Predikat nilai capaian
11
kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja yakni sebagai berikut:
Tabel 1.4 Skala Pengukuran Realisasi Kinerja Dinas Kebakaran Bandung No.
Nilai Angka
Kategori
1.
> 85 – 100
AA
2.
> 75 – 85
A
3.
> 65 – 75
B
4.
> 50 – 65
CC
5.
> 30 – 50
C
6.
0 – 30
D
Sumber: LAKIP Kota Bandung, 2014.
Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2013, kinerja DisKar yang hanya mencapai 54,44% tersebut tergolong pada kategori CC, dimana masih belum memenuhi sasaran kinerja capaian yakni 83,47% dimana masuk pada kategori A. Oleh karena itu perlu diperhatikan segala hal yang harus ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja capaian tersebut dengan melihat beberapa faktor permasalahan yang harus dibenahi, yaitu berdasar dari program LAKIP Bandung Tahun 2014 terdapat beberapa masalah mengenai sumber daya manusia pada DisKar Bandung, antara lain mengenai keterampilan dan keahlian petugas yang dinilai masih kurang, dan kompetensi petugas pemadam kebakaran pun dinilai masih kurang. Menurut hasil penelitian Ramasari (2014) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi yang dilandaskan kompetensi mengelola atau manajerial terhadap kinerja dimana kemampuan bekerjasama atau cooperation merupakan salah satu komponen dari kompetensi manajerial. Kemudian Arsyad dan Aryawiguna (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa karakteristik yang terdiri dari minat, sikap, dan kebutuhan yang dibawa seseorang dalam situasi kerja dapat menimbulkan motivasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Pramudyo (2010) dalam jurnalnya yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara motivasi
12
dan kompetensi terhadap kinerja. Dalam jurnalnya diungkapkan bahwa motivasi dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya menurut Suartama dan Ardana (2014) menyatakan bahwa pelatihan dapat diberikan secara periodik berkaitan dengan bidang tugasnya sehingga kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan kerja pegawai meningkat dan menjadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas – tugasnya. Hasil dari penelitannya menunjukkan bahwa variabel pelatihan yang terdiri dari tujuan pelatihan, perubahan positif pada tingkah laku kerja, efek positif pelatihan, dan manfaat pelatihan bagi pegawai memberikan pengaruh positif terhadap kinerja. Dengan kata lain terdapat pengaruh dari faktor kompetensi, pelatihan, dan motivasi yang dapat memberikan pengaruh bagi kinerja pegawai. Hal ini tentu menjadi faktor penting dalam hal peningkatan kinerja yaitu dengan melihat apakah faktor motivasi, pelatihan, dan kompetensi dapat mempengaruhi kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) Bandung. Berdasarkan seluruh latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Faktor Kompetensi, Pelatihan, dan Motivasi yang Mempengaruhi Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran (Studi Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung)”.
1.3 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang akan diangkat sebagai acuan penelitian ini adalah: a) Komponen manakah yang lebih dominan peranannya dari faktor kompetensi dalam kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) kota Bandung? b) Komponen manakah yang lebih dominan peranannya dari faktor pelatihan dalam kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) kota Bandung?
13
c) Komponen manakah yang lebih dominan peranannya dari faktor motivasi dalam kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) kota Bandung?
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: a. Untuk mengetahui komponen mana yang lebih dominan peranannya dari faktor kompetensi dalam kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) kota Bandung. b. Untuk mengetahui komponen mana yang lebih dominan peranannya dari faktor pelatihan dalam kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) kota Bandung. c. Untuk mengetahui komponen mana yang lebih dominan peranannya dari faktor motivasi dalam kinerja petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DisKar) kota Bandung.
1.5 Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini adalah: 1.5.1 Kegunaan Keilmuan a. Hasil penelitian ini diharapkan akan melengkapi bahan penelitian sehingga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesesuaian antara teori dan implementasi yang terjadi di kehidupan nyata.
1.5.2 Kegunaan Praktis a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi organisasi untuk menyusun strategi organisasi di masa mendatang. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja pegawai pemadam kebakaran Kota Bandung.
14
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan untuk kejelasan penulisan hasil penelitian. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan ruang lingkup penelitian. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, variabel operasi, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas analisis data – data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan sebelumnya. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas kesimpulan dari masalah dan saran yang dikemukakan oleh peneliti untuk perbaikan masalah.
15
