RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) IBUKOTA KECAMATAN TALANG KELAPA DAN SEKITARNYA

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) IBUKOTA KECAMATAN TALANG KELAPA DAN SEKITARNYA

BAB 4 4.1

INDIKASI PROGRAM

Indikasi program merupakan penjabaran lebih lanjut kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perencanaan ke dalam program-program atau proyek-proyek pembangunan. Penyusunan indikasi program ini merupakan upaya mewujudkan kawasan perencanaan sesuai RDTR yang telah disusun, yaitu turunan dari konsep dan strategi pengembangan yang telah diterjemahkan ke dalam rencana struktur dan pola ruang kawasan perencanaan. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perencanaan yang telah disusun, indikasi program pengembangan kawasan dapat dijabarkan dalam dua aspek pengembangan, yaitu: 

Pengembangan struktur ruang meliputi pengembangan pusat-pusat pelayanan serta pengembangan jaringan transportasi dan utilitas kota.



Pengembangan pola ruang yang meliputi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk pengembangan sarana perkotaan.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG IBUKOTA KECAMATAN TALANG KELAPA DAN SEKITARNYA

Indikasi program pengembangan disusun berdasarkan prioritas pengembangan kawasan, sehingga program-program pembangunan yang disusun dapat ditentukan arahan indikasi waktu pelaksanaan dengan pelaksanaan terlebih dahulu pada program-program prioritas. Indikasi waktu pelaksanaan program dibagi menjadi beberapa bagian penting yaitu jangka pendek (tahapan pertama atau 5 tahun pertama) dan jangka panjang (tahapan kedua dan seterusnya). Walaupun indikasi program ini disusun hingga akhir tahun rencana dalam kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang, namun dalam perjalanannya sewaktu-waktu masih dapat dilakukan penyesuaian pelaksanaan program selama masih dalam koridor RDTR.

4- 1 |


Berdasarkan pentapahan jangka pendek dan jangka panjang tersebut, waktu pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana pentahapan pelaksanaan pembangunan, yaitu tahapan waktu pelaksanaan I (2010-2014) yang dirinci per tahun, tahapan pelaksanaan II (2015-2019), tahapan pelaksanaan III (2020-2024) dan tahapan pelaksanaan IV (2025-2030). Waktu pelaksanaan ini didasarkan pada skala prioritas pengembangan. Pengembangan kawasan perencanaan diprioritaskan sesuai dengan tingkat permasalahannya serta prioritas pembangunan, pada RDTR Ibukota Kecamatan Talang Kelapa dan Sekitarnya yang disusun sebagai berikut: 

Pembangunan yang diprioritaskan, yaitu pembangunan sektor yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan kawasan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan. Sektor yang dapat menjadi salah satu prioritas utama pembangunan antara lain sektor-sektor yang memberi kontirbusi besar bagi PDRB kabupaten seperti sektor pertanian dan industri pengolahan dimana sektor-sektor tersebut menjadi katalisator perkembangan Kabupaten Banyuasin



Pembangunan strategis, yaitu pembangunan sektor dan subsektor penting yang memberikan dampak secara struktural dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sektor yang dimaksud antara lain: fasilitas, penertiban penggunaan tanah dan bangunan, pengadaan utilitas yang memadai, dan sebagainya.



Pembangunan pada kawasan perencanaan dalam jangka pendek sebaiknya lebih diprioritaskan pada pengembangan struktur ruang yang sesuai dengan RDTR seperti pengembangan jaringan jalan baru dan peningkatan fungsi jalan sehingga merangsang pembentukan pusat-pusat lingkungan baru.

Walaupun bersifat indikatif, keseluruhan program ini adalah manifestasi dari perencanaan tata ruang yang disusun, sehingga dalam tahap pemanfaatan ruang sebaiknya mengacu pada indikasi program tersebut, begitu juga halnya dengan tahapan pengawasan dan pengendalian yang akan dilakukan secara berkala. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memudahkan pelaksanaannya, bidang-bidang program yang disusun dapat disesuaikan dengan bidang pembangunan. Uraian indikasi program pembangunan pada tabel di bagian berikutnya.

4.2

PEMBIYAAN PEMBANGUNAN

Untuk pelaksanaan program pembangunan, diperlukan pembiayaan pembangunan dengan sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan, diantaranya:     

Sumber dana Pemerintah pusat (APBN). Sumber dana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (APBD provinsi). Sumber dana Pemerintah Kabupaten Banyuasin (APBD kabupaten). Sumber dana penanam modal/investor, baik dalam negeri maupun asing. Sumber dana swadaya masyarakat.

4- 2 |


Pelibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Bentuk-bentuk kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang dapat dilakukan, antara lain: Kerjasama Patungan (Joint Venture) Joint Venture ini dilakukan dengan pembentukan suatu perusahaan oleh beberapa pihak, yang dioperasikan secara bersama dalam satu perusahaan. Kerjasama patungan ini dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta, khususnya untuk pembangunan yang memiliki risiko lingkungan, jika dipegang oleh pihak swasta saja. Pada kerjasama ini pihak swasta biasanya bertanggung jawab pada pengoperasian dan pemerintah tetap menjadi pemegang saham terbesar. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Kemitraan pemerintah-swasta dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, yaitu:  Konsep BOT (Build, Operate and Transfer), pada bentuk ini pihak swasta bertugas menyediakan prasarana dengan cara membangun fasilitas baru (atau memperbaiki) dengan biaya sendiri dan dapat mengurusnya dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai jangka waktu tersebut maka prasarana dikembalikan kepada pihak pemerintah. Pada saat kerjasama berlangsung, swasta dapat mengoperasikan prasarana tersebut untuk memperoleh keuntungan.  Konsep BOO (Build, Owned and Operate), pada bentuk ini tidak ada pengalihan pada akhir periode kerjasama. Di sini investor dapat memiliki fasilitas yang dibangunnya dalam jangka waktu lama untuk mendapatkan kembali biaya pembangunan dan memperoleh keuntungan.  Konsep BRT (Build, Rent and Transfer), di sini pemerintah membangun dengan dana sendiri dan pihak swasta dapat menyewa dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian pada akhir kontrak dikembalikan kepada pemerintah.  Konsep ROT (Rehabilitate, Operate and Transfer), bentuk ini sama dengan BOT namun pada bentuk ini swasta tidak membangun tetapi memperbaiki fasilitas yang telah ada. Konsep "Contract Operations" Pada bentuk ini pemerintah membayar atau menyewa swasta untuk memberikan jasa manajemen atau jasa lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penjualan Asset (Asset Selling) Penjualan asset dapat berarti penjualan rencana, lahan, saham, atau suatu kegiatan khusus perusahaan pemerintah oleh pemerintah secara utuh maupun sebagian kepada swasta. Kerjasama Pemerintah-Swasta yang kompleks Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang berbeda, yang meliputi:  Peremajaan kota  Pembangunan kawasan industri 4- 3 |


 Pembangunan kota baru  Kegiatan penyediaan prasarana kota Kerjasama Komunitas-Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerja sama dimana komunitas sebagai pemilik aset lokal menggandeng lembaga keuangan dalam pengembangan suatu tempat untuk kepentingan tertentu. Bentuk kerjasama ini masih jarang dilakukan, dan sebaiknya didorong oleh pemerintah karena dapat menguntungkan komunitas sebagai stakeholder utama pembangunan kota. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta sangat penting untuk diperhatikan mengenai aspek legal dan administrasinya. Hal ini perlu dirumuskan secara jelas, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi, dan perlindungan hukumnya untuk masing-masing pihak. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, karena dengan membangun atau melengkapi aksesibilitas dan sarana suatu kawasan maka kawasan tersebut akan semakin cepat berkembang.

4.3

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, terutama dalam mengakomodir berbagai permasalahan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam menentukan rencana pemabangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Adapun beberapa hak masyarakat dalam perencananaan, antara lain: 

Memberikan pendapat, saran, masukan, data/informasi, dan penentuan potensi dan masalah tata ruang.



Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.



Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan.



Mengetahui secara terbuka setiap produk rencana tata ruang Kabupaten Banyuasin

Selain mempunyai hak, masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dalam perencanaan pembangunan, yaitu: 

Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.



Mendudukkan kepentingan kolektif/publik lebih tinggi dari pada kepentingan pribadi atau kelompok.



Memberikan informasi, data, keterangan hanya yang benar, jelas, dan jujur dalam setiap tahapan proses persiapan, penyusunan, penetapan, dan pengajuan keberatan yang terkait dengan perencanaan tata ruang di wilayahnya. 4- 4 |




Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4- 5 |


Tabel 4. 1 Indiksasi Program Pembangunan

No

Indikasi Program

I

Lokasi 2010

A.

Pengembangan Struktur Ruang

I. 1.

Pembangunan dan penataan pusat-pusat kawasan Pengembangan pusat sekunder

2.

 Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa

Pada Blok B, C, D, E, F, G dan I

 Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian

Pada Blok E

2012

III 2020 2024

IV 2025 2029

Sumber Pembiayaan

Penanggung Jawab

APBD Kabupaten dan swasta APBD Kabupaten dan swasta

Bappeda dan Dinas perdagangan Bappeda dan Dinas perdagangan

APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat

Dinas Pertamanan, Swasta Masyarakat

Swasta

Dinas Perdagangan, Swasta


Bappeda, Swasta, Masyarakat

Pengembangan pusat lingkungan  Pengembangan RTH lingkungan

II.

2011

Tahap Realisasi II 2015 2013 2014 2019

Seluruh pusat lingkungan

 Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan


 Pengembangan fasilitas umum dan sosial skala lingkungan


Pengembangan Jaringan Jalan

1

Jaringan Jalan Tol/Bebas Hambatan

2

Jaringan Jalan Arteri Primer

Ruas jalan tol Betung –PalembangIndralaya

4- 6 |


No

Indikasi Program

I

Lokasi 2010

 Pemeliharaan fungsi jalan arteri primer

3

 Pengembangan Baru Jalan Lingkar (ring road) Kota Palembang Jaringan Jalan Kolektor

 Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder

 Peningkatan Fungsi Jalan Kolektor Sekunder

4

Jaringan Jalan Lokal  Pengembangan jaringan jalan baru

Jalan Lintas Timur Sumatera

2011

2012


III 2020 2024

IV 2025 2029

Sumber Pembiayaan

Penanggung Jawab

APBN, APBD Kabupaten

Dept. PU, Dinas Perhubungan

APBD Prov., APBD Kabupaten

Dinas PU dan Dinas Perhubungan







APBD

Dinas PU

Jalan Ring Road Kota Palembang Jalan yang menghubungkan Jalan lingkar Barat (ring road) Kota Palembang ke arah Air Batu Jalan yang menghubungkan Kelurahan Air Batu dari bagian utara ke bagian selatan Jalan yang menghubungkan Kelurahan Sukamara dengan Desa Talang Buluh Jalan yang menghubungkan Kelurahan Sukajadi dari bagian Utara dengan Desa Sukamara di bagian Selatan Jalan

yang

4- 7 |


No

Indikasi Program

I

Lokasi 2010 menghubungkan Jalan lingkar Barat (ring road) Kota Palembang ke arah Air Batu Pengembanganpengembangan jalan baru di kawasan perumahan Desa Talang Buluh Jalan di dalam kawasan Kelurahan Sukajadi

 Pemeliharaan Jalan

III.

2011

2012


III 2020 2024

IV 2025 2029

Sumber Pembiayaan

Penanggung Jawab

Kabupaten

dan Dinas Perhubungan

APBD Kabupaten


APBD Kabupaten


Jalan di dalam kawasan Desa Air Batu

APBD Kabupaten


Jalan di dalam kawasan Kelurahan Sukajadi

APBD Kabupaten


Jalan di dalam kawasan Desa Air Batu

APBD Kabupaten


APBD Kabupaten


APBD Kabupaten


Pengembangan Fasilitas Pergerakan

1

Pembangunan halte pada koridor-koridor utama jalan arteri

Sepanjang Lintas Sumatera

Jalan Timur

2

Mengembangkan jalur-jalur sirkulasi berorientasi pedestrian pada kawasan pusat sekunder dan lingkungan

Tersebar di seluruh kawasan

4- 8 |


No

I

2

Seluruh kawasan

Swasta

PDAM

Seluruh kawasan

Swasta

PDAM

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

Dinas Kebersihan

-

APBD Kabupaten

Dinas Kebersihan

 Pengembangan TPA Talang Buluh

Desa Talang Buluh


Dinas Kebersihan

 Pembangunan TPS Terpadu

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

Dinas Kebersihan

 Pengadaan sarana pengangkutan sampah

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

Dinas Kebersihan

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

Dinas Kebersihan, kecamatan

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

Dinas PU

Seluruh kawasan

Swasta

PT. PLN

Pengembangan Jaringan Utilitas Pengembangan Jaringan Air Bersih  Penambahan jumlah sambungan air bersih  Pemeliharaan pipa distribusi air bersih Pengelolaan Jaringan Air Limbah  Sosialisasi sistem penanganan limbanh kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal

Lokasi

5

2011

2012

Pengelolaan Persampahan

 Pengelolaan sampah sistem komposting 4

IV 2025 2029

Penanggung Jawab

 Pengadaan alat angkut limbah 3

III 2020 2024

Sumber Pembiayaan

Indikasi Program

2010 IV 1


Pengembangan Jaringan Drainase  Pengembangan jaringan drainase pada ruas arteri, kolektor, dan lokal Pengembangan Jaringan Listrik  Penataan dan Pengembangan Jaringan Listrik yang telah ada

4- 9 |


No

Indikasi Program

I


III 2020 2024

IV 2025 2029

Sumber Pembiayaan

Penanggung Jawab

Seluruh kawasan

Swasta

PT. PLN

Seluruh kawasan

Swasta

Swasta

Lokasi 2010

2011

2012

6

 Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah Pengembangan jaringan telekomunikasi

B I

Pengembangan Pola Ruang Pengembangan Kawasan Lindung

1

Penataan Sempadan Sungai

Kelurahan Air Batu Sukajadi dan Tanah MAS

APBD Kabupaten

BPN, Dinas PU

2

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

Dinas Pertamanan, Dinas PU

3

Penataan Kawasan Sempadan Rel KA

Kelurahan Air Batu (Blok A)

APBD Kabupaten, Swasta

Dinas Pertamanan, PT KAI

II

Pengembangan Kawasan Budidaya

1

Penataan Kawasan Perumahan

Seluruh kawasan

APBD Kabupaten

BPN, Dinas PU


Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Swasta, Masyarakat


Dinas PU, Dinas Perindag

2

Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan sesuai skala pelayanan lingkungan

3

Penataan kawasan pusat komersial

Seluruh kawasan


4- 10 |


No

Indikasi Program

I

Lokasi 2010

2011

2012


III 2020 2024

IV 2025 2029

Sumber Pembiayaan

Penanggung Jawab


Dinas PU, Dinas Perindag

4

Pengembangan koridor komersial


5

Pengembangan kegiatan industri

Blok J


Dinas Perindag

6

Pengembangan kawasan militer

Blok D

Militer

Militer

Seluruh kawasan


Dinas Pertamanan, Swasta, Masyarakat

Desa Talang Buluh

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

Dinas Kebersihan

7

8

Pengembangan RTH Budidaya

Penataan Kawasan TPA Talang Buluh

Sumber : Hasil Rencana, 2010

4- 11 |


4- 12 |

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) IBUKOTA KECAMATAN TALANG KELAPA DAN SEKITARNYA

Recommend Documents