RENCANA AKSI PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RENCANA AKSI PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Disampaikan oleh

Jarman Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Pada acara:

Workshop Organisasi Masyarakat Madani untuk Energi Berkelanjutan untuk Semua Jakarta, 4 Desember 2012

Kondisi Energi Saat Ini (1) 2.1 Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas:

Bauran Energi Primer Nasional 2010 1.138 Juta SBM

a.

Rasio elektrifikasi tahun 2011 sebesar 72,95% (27,05% dari rumah tangga belum terlistriki);

b.

Pengembangan infrastruktur energi masih rendah (daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi);

2.2 Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup; 2.3 Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi, cadangannya semakin terbatas; 2.4 Subsidi fosil semakin meningkat; 2.5 Pemanfaatan energi terbarukan dan implementasi Konservasi Energi belum optimal;

Elastisitas Energi = 1,60 Pangsa Energi Non Fosil ≈ 6,9% ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

2.6 Keterkaitan dengan isu lingkungan: a. Mitigasi perubahan iklim; b. Komitmen nasional penurunan emisi 26% pada tahun 2020; 2.7 Pendanaan untuk pengembangan sektor energi masih sangat terbatas.

Kondisi Energi Saat Ini (2) 1. 28% atau Rp. 388 triliun penerimaan negara (2012), berasal dari sektor ESDM; 2. BBM dan listrik masih disubsidi (Rp. 225 T tahun 2012) dan 77% tidak tepat sasaran; 3. Investasi sektor ESDM mencapai US$ 27 miliar (2011), iklim investasi cukup kondusif; 4. Indonesia memiliki keanekaragaman energi. Ketergantungan energi fosil masih tinggi, padahal cadangannya terbatas; 5. Minyak porsi terbesar dalam bauran energi (48,4%). Pemanfaatan EBT masih sekitar 6%. EBT ditargetkan akan mencapai 25% pada tahun 2025; 6. Pemanfaatan gas bumi nasional yaitu 56% untuk ekspor dan 44% untuk domestik; 7. Keterbatasan infrastruktur merupakan tantangan dalam pemenuhan energi domestik; 8. Akses energi masih terbatas, rasio elektirifikasi 72,95% akhir 2011 dan telah mencapai sekitar 74,6% pada september 2012. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Potensi Dan Produksi Energi 2011 CADANGAN (CAD)

RATIO CAD/SD (%)

PRODUKSI (PROD)

RASIO CAD/PROD (TAHUN)*)

NO

ENERGI FOSIL

SUMBER DAYA (SD)

1

2

3

4

5 = 4/3

6

7 = 4/6

1

Minyak bumi (miliar barel)

56.6

7.73 **)

14

0.329

23

2

Gas bumi (TSCF)

334.5

152.9

46

3.07

50

3

Batubara (miliar ton)

161.3 ***)

28.17

17

0.353

80

4

Gas Metana Batubara (TSCF)

453

-

-

-

-

5

Shale Gas (TSCF)

574

-

-

-

-

*) dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru **) termasuk Blok Cepu ***) termasuk 41 Milyar Ton sumber daya tambang dalam

NO

ENERGI BARU/TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

KAPASITAS TERPASANG (KT)

RASIO KT/SD

1

2

3

4

5 = 4/3

1

Tenaga Air

75.670 MW

6.654,29 MW

8,79 %

2

Panas Bumi

29.038 MW

1.226 MW

4,22 %

3

Mini/Mikro Hydro

769,69 MW

228,983 MW

29,75 %

4

Biomass

49.810 MW

1.618,40 MW

3,25 %

5

Tenaga Surya

4,80 kWh/m2/day

22,45 MW

-

6

Tenaga Angin

3 – 6 m/s

1,87 MW

-

7

Uranium

3.000 MW (e.q. 24,112 ton) for 11 years*)

30 MW

1,00 %

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Hakekat Pengelolaan Energi UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) Pengusaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Hak Azasi

Pasal 33 Ayat (2) Hal-hal Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

UU No.30/2007 tentang Energi Pasal 4 Ayat (1) Sumber Daya Energi Fosil, Tenaga Air Skala Besar, Panas Bumi dan Energi Nuklir Dikuasai Negara

Pasal 19 Ayat (1) Setiap Orang Berhak Memperoleh Energi

Pasal 4 Ayat (2) Pengaturan Yang Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat Banyak

Pengelolaan Energi • Penguasaan SDE oleh negara • Perlindungan SDE dan LH • Pengamanan Hak-hak/ Penerimaan Negara

•Hak Universal Untuk Memperoleh Energi

Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Energi

•Perlindungan Produsen Energi •Perlindungan Konsumen Energi

Kedaulatan, Ketahanan dan Kemandirian Energi KEDAULATAN ENERGI Kemampuan suatu Negara untuk mengendalikan sumber daya energi, harga energi dan distribusi energi KETAHANAN ENERGI Ketahanan energi menunjukkan seberapa besar kemampuan sistem energi yang telah dibangun dapat melayani masyarakat serta bagaimana keandalannya bila suatu perubahan besar terjadi misalnya terjadi lonjakan harga minyak KEMANDIRIAN ENERGI • Ketersediaan (Availability), yaitu kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi (security of supply) • Aksesabilitas (Accessibility), yaitu kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (infrastructure availability) • Keterjangkauan (Affordability), yaitu kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian) energi (capability to pay)

13

Kebijakan Pengelolaan Energi (Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi)

 Asas pengelolaan energi: kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

 Tujuan pengelolaan energi:  tercapainya kemandirian pengelolaan energi;  terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;  tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk: − pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri; − pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan − peningkatan devisa negara;  terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Pengelolaan Energi (lanjutan...) (Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi)

 Tujuan pengelolaan energi (lanjutan..):  termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;  tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara: − menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu; − membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah.  tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;  terciptanya lapangan kerja; dan  terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan EBT 3%

BAU

Peraturan Presiden No. 5/2006 EBT 17%

Gas 21% Minyak 42%

Gas 30%

Batubara 34%

3298 Juta SBM

TARGET 2025

Minyak 20% Batubara 33%

KONSERVASI ENERGI PRIMER (15.6%)

3200 Juta SBM

2785 Juta SBM

3,1% 2419 Juta SBM

17% 33%

20,6% 6.9% 24.7%

Gas

20.0%

Minyak

48.4%

2010 Sumber : DJEBTKE

3.6 CBM 16.7 ET 36.3% Batubara

30%

19.7 Gas

20%

23.7 Minyak

41.7%

2015

2020

Note: 1 TOE = 7,33 BOE

DIVERSIFIKASI ENERGI

1649 Juta SBM

1138 Juta SBM

EBT Batubara

34.6%

2025

Perkembangan Pangsa Energi Primer dan Subsidi 1138,0 EBT 6,9 %

A. Perkembangan Pangsa Total (dalam juta SBM)

896,4

Gas Bumi 20,0 %

726,7

700,4

Batubara 24,7%

248,0 4,5 % 34,2 % 4,6%

Minyak Bumi 48,4%`

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

56,6 %

B. Perkembangan Subsidi Fosil (dalam triliun Rupiah) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1. Subsidi Listrik

3,93

4,30

4,10

3,36

3,31

10,65

33,90

37,48

78,58

53,72

2. Subsidi Listrik Fosil *)

3.30

3.55

3.49

2.92

2.86

9.20

29.75

32.63

68.16

46.14

3. Subsidi BBM

55.64

63.26

31.75

30.04

59.18

103.35

64.21

83.79

139.03

45.04

4. Subsidi LPG

0

0

0

0

0

0

0

0.15

3.84

7.78

58.94

66.81

35.24

32.96

62.04

112.55

93.96

116.57

211.03

98.96

Total Subsidi Fosil (2+3+4)

*) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik

Kondisi Keenergian yang Diharapkan PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI Saat Ini  

 

Kebutuhan energi belum efisien Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi Energi terbarukan hanya sebagai alternatif Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan

Ke Depan  Efisienkan kebutuhan energi 

 

Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu

Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi Saat ini:

Ke depan:

ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENT SUPPLY

Energi Fosil dengan biaya berapapun (Malah Disubsidi)

Energi Terbarukan Sebagai Alternatif

DEMAND

Kebutuhan Energi Sektoral yang belum efisien: - RumahTangga - Transportasi - Industri - Komersial

ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT DEMAND

Kebutuhan Energi Sektoral yang Efisien: - RumahTangga - Transportasi - Industri - Komersial (KONSERVASI)

SUPPLY Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga Avoided Fossil Energy Costs (DIVERSIFIKASI)

Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Visi : • Pangsa pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025. Misi : • Melakukan konservasi energi pada sektor rumah tangga, komersial, industri dan transportasi sebesar 15,6% pada tahun 2025. • Melakukan diversifikasi energi Arah Kebijakan • Komitmen Presiden RI pada Forum G-20 di Pittsburgh, USA (2009) untuk menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan dapat ditingkatkan menjadi 41% dengan kerjasama internasional. • Policy Directives Presiden pada Retreat di Bali (2010) untuk mewujudkan ketahanan energi dan Green Economy, • Perlu dibingkai kembali dalam industri energi yang berkarbon rendah.

Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan (Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)

 Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan Untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 2 ayat (2)).  Pemanfaatan Sumber Energi Primer  Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan (Pasal 6 ayat (1)).  Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional (Pasal 6 ayat (3)).


Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Saat Ini   



Kapasitas Terpasang: 43,528 MW (PLN 73%, IPP 23%, and PPU 4%) Rasio Elektrifikasi: 74,60% Energi mix pembangkitan tenaga listrik: Batubara 51%, Gas 22%, BBM 16%, Air 6%, Panas Bumi 5% Investasi Sektor Ketenagalistrikan USD 9,6 miliar per tahun KAPASITAS INSTALLEDTERPASANG CAPACITY

Kebutuhan Investasi (berdasarkan draf RUKN 2010-2029)

Juta USD

PPU

2006 1,321

2007 1,354

2008 1,414

2009 1,414

2010 1,448

2011 1,704

IPP PLN

5,012

5,835

6,017

6,179

6,197

7,667

9,856

23,355

23,664

24,031

24,366

26,338

30,529

31,943


2012 1,729

Catatan: RUKN : Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional

Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik Nasional : Jaringan transmisi existing : Jaringan transmisi rencana : Power generation

KALIMANTAN : • Pembangkit : 1.833 MW (4%) • 150 kV : 3.028 kms • 70 kV : 528 kms • JTM: 24.384 kms • JTR: 23.382 kms

SUMATERA : • Pembangkit: 7.310 MW (17%) • 275 kV : 1.028 kms • 150 kV : 8.597 kms • 70 kV : 332 kms • JTM : 79.472 kms • JTR : 88.024 kms

JAMALI : • Power Generation: 31.592 MW (73%) • 500 kV : 5.052 kms • 150 kV : 12.977 kms • 70 kV : 3.474 kms • JTM : 143.941 kms • JTR : 237.297 kms

• KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT : 43.528 MW • PANJANG JARINGAN TRANSMISI: - 500 KV : 5.052 kms - 275 KV : 1.510 kms - 150 KV : 26.282 kms - 70 KV : 4.457 kms • PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI: - JTM : 288.719 kms - JTR : 390.705 kms

SULAWESI : • Pembangkit : 1.773 MW (4%) • 275 kV: 482 kms •150 kV : 2.988 kms • 70 kV : 528 kms • JTM: 24.925 kms • JTR : 27.284 kms MALUKU : • Pembangkit : 286 MW (0,7%) • JTM : 4.813 kms • JTR : 2.718 kms PAPUA : • Pembangkit : 251 MW (0,6%) • JTM : 2.718 kms • JTR : 3.637 kms Nusa Tenggara: • Pembangkit : 484 MW (1%) • JTM : 8.468 kms • JTR : 8.362 kms

Status: Awal Oktober 2012





Total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional sampai dengan awal Oktober 2012 mencapai 43.528 MW, jaringan transmisi sepanjang 37.301 kms dan jaringan distribusi sepanjang 679,424 kms. Sistem tenaga listrik yang telah terinterkoneksi dengan baik adalah sistem Jawa-Bali dan sistem Sumatera.


Realisasi Rasio Elektrifikasi (s.d September 2012) Aceh 89,28%

Kategori : Sumut 86,25%

Kaltim 73,07%

Kepri 72,69%

Riau 77,53%

Kalbar 85,36%

Kalteng 55,35%

> 60 %

Gorontalo 56,93%

Sulut 74,98%

41 - 60 % Malut 63,50%

20 - 40 % Papua Barat 62,93%

Sumsel 65,21%

Sumbar 80,19%

Sulbar 88,65%

Sulteng 64,04%

Babel 90,03%

Jambi 68,53%

Jakarta 99,9%

Bengkulu 68,45% Lampung 66,57%

Kalsel 73,91%

Sultra 66,36% Bali 72,44%

Sulsel 79,71%

Banten 78,54% Jabar 74,08%

Jateng 78,46%

DIY 76,54%

Jatim NTB 73,53% 50,95%

Maluku 67,51% Papua 31,41%

NTT 47,11%

Realisasi 2006 Rasio

2007

63% 64,3% ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Elektrifikasi

2008

2009

2010

Target 2011 Sep 2012

2012

2013

2014

65,1% 65,8% 67,2% 72,95% 74,60% 75,30% 77,65% 80,0%

Rencana Pengembangan Pembangkit 8,000 7,000

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2011 1

2012 0

2013 -

2014 8

2015 -

2016 -

2017 1

2018 -

2019 1

2020 -

PLTD

-

1

33

41

41

22

-

22

17

18

PS

-

-

-

-

-

1,040

-

-

450

950

PLTM

20

38

234

139

51

4

6

5

2

2

PLTA

18

220

8

49

312

804

581

362

294

135

PLTP

24

63

115

258

1,090

426

957

1,290

1,610

415

PLTGU

594

873

296

-

-

-

-

-

750

750

PLTG

222

509

1,132

790

140

30

85

480

75

630

PLTGB

6

32

81

43

22

7

22

14

6

10

PLTU

4,698

5,141

3,073

2,947

4,289

4,832

4,785

2,008

1,829

1,972

EBT Skala Kecil


Investasi Sektor Ketenagalistrikan Kebutuhan *)

Realisasi

14,000 13,000

12,000 11,000 10,000 9,000

Juta USD

8,000 7,000 6,000

5,000 4,000 3,000

2,000 1,000 0

2006 2,661.59

2007 1,508.58

2008 2,884.00

2009 4,321.54

2010 3,417.08

2011 1,670.53

2012 6,087.70

2013 8,784.40

2014 10,146.70

2015 9,083.90

2016 7,338.90

Transmission

473.12

1,334.42

1,204.20

973.39

1,434.74

3,100.26

2,531.40

1,701.20

1,907.80

2,389.30

1,375.10

717.60

480.70

331.00

79.80

Distribution

118.28

520.41

671.70

533.12

116.28

317.83

1,269.50

1,172.10

1,253.30

1,166.80

1,320.50

1,395.00

1,539.30

1,539.30

1,605.50

Generation

*)

Berdasarkan RUPTL PLN 2011-2020


2017 7,194.10

2018 6,474.40

2019 4,842.70

2020 3,371.30

Mekanisme Investasi Listrik Swasta (IPP) (Sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012)

RUK dan RUPTL Pelelangan Umum

Pemilihan Langsung

Penunjukan Langsung

Pada dasarnya pembelian tenaga listrik oleh Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum, kecuali memenuhi kondisi untuk dilakukan pemilihan langsung atau penunjukan langsung

- dalam rangka diversifikasi energi pembangkitan ke non BBM. - dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

- pembelian tenaga listrik dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya; - pembelian kelebihan tenaga listrik; - sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau - penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

Mekanisme IUPL, Harga Jual dan Kontrak


Pengujian Laik Operasi (Disahkan dengan Sertifikat Laik Operasi , SLO)

Operasi Komersial

Skema Partisipasi Swasta 

Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract Pemilik proyek adalah PLN. Proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini PLN menyediakan pembiayaan. Contoh: Program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap 1 dan beberapa proyek dalam Program percepatan pembangunan pembangkit Tahap 2.



Independence Power Producer (IPP) Pemilik proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak swasta. 100% pembiayaan berasal dari swasta dan ditransformasikan melalui harga jual tenaga listrik. Contoh: Proyek-proyek IPP dan beberapa proyek dalam program percepatan pembangunan pembangkit tahap 2.



Public Private Partnership (PPP) Project Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau jaminan pemerintah. Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, pemerintah dapat memberikan kompensasi. Contoh: Proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Investasi Sektor Ketenagalistrikan 

Mendorong dan meningkatkan iklim investasi yang lebih baik pada sektor ketenagalistrikan, dan meningkatkan partisipasi swasta pada bisnis ketenagalistrikan.



Meningkatkan kemampuan PLN untuk berinvestasi di bidang infrastruktur ketenagalistrikan.



Mendorong investasi swasta dan badan usaha lainnya, terutama sisi pembangkitan melalui mekanisme IPP (termasuk melalui PPP).



Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan.



Pemberian insentif bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.


Insentif Bagi Investasi Sektor Ketenagalistrikan  Non Fiskal • Penyederhanaan mekanisme pembelian tenaga listrik oleh PLN dari pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik atau IO. Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung: pembelian tenaga listrik, energi baru terbarukan, di sekitar mulut tambang ,pembelian excess, kondisi krisis, atau ekspansi pembangkit. • Penetapan harga patokan pembelian tenaga listrik yang lebih menarik bagi dunia usaha (Permen ESDM 04/2012 & Permen ESDM 22/2012).  Fiskal • Pembebasan bea masuk impor barang modal untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum (PMK 154/2008 jo. PMK 128/2009) • Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (PMK 21/2010).


Faktor-Faktor Yang Menentukan Investasi Swasta  Faktor pokok yang mendorong investasi:  Resiko (risk)  Penerimaan (return)  Investasi cenderung tertarik pada bidang maupun negara yang secara nisbi memiliki risk yang lebih rendah dan berpeluang memperoleh return yang tinggi. Investasi dengan risk yang tinggi umumnya berkaitan dengan peluang return yang tinggi pula. Atas dasar peluang return, dapat dihitung peluang keuntungan (profit).  Komponen resiko yang sering mendapat perhatian antara lain: kepastian hukum, fungsi regulasi dan birokrasi, perpajakan, kestabilan makro-ekonomi, perkembangan politis, dan faktor keamanan.


Upaya Pemerintah Untuk Memperkecil Risiko (Risk) Investasi Sektor Ketenagalistrikan  Jaminan kepastian hukum  Menerbitkan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaku usaha berusaha di sektor ketenagalistrikan  Menghormati kontrak-kontrak yang telah disepakati bersama  Penerapan Law Enforcement  Perbaikan fungsi regulasi dan birokrasi  Mempermudah prosedur perizinan (proses perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari)  Mempercepat waktu proses pengadaan, khususnya dalam proses negosiasi  Pemberian subsidi kepada PLN sebagai upaya untuk menjaga cash flow PLN sehingga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan pihak lain.


533

563 Pap

156

2020 Mal

184

0.5%

Nusra

273

Pap 2012 Sul

0.3%

0.8%

Mal Kal

105

Nusra JB

133

Sul Sum

0.5% 3.6%

0.3% 3.7%

591

2,992 0.5%

Kal

0.8%

1,156

0.3%

Pap 2020

3.6% 14.6%

JB

Mal

2012

2020

Mal 2012

Pap

767

Nusra Pap

0.5%

0.5% 0.8%

Sul Mal

331

0.3% 3.6%

Kal Nusra 2020

0.3%

0.8% 3.7%

JB Sul

332

3.6%

2,051

38,742

47,681

76.5%

19,739

20,332

76.5% 14.6%

3.7% 14.6%

Sum Kal 2012

1,340 0.8%

Sul

Sum

JB

Nusra 2012

3.7%

14.6%

Kal

3.6%

3.7%

14.6%

JB

76.5%

Pap

Pap

Sum

Sum

4,463

0.5%

2,718

Mal 2020

76.5%

Nusra

LEGEND: : Daya Mampu (MW) : Beban Puncak (MW) : Konsumsi Listrik

0.3%

1,134

Sul 2012

0.8%

1,161

3.6%

3.7% Kal

76.5%

JB

Mal

3,355

76.5% Sum

0.5%

2020

Nusra

Sul

14.6%

Kal

0.3%

0.8%

9,641 3.6%

4,662

2012 JB

3.7%

Sum

4,777

14.6%

76.5%

18,596

Prakiraan Kondisi Sistem Kelistrikan 10 Tahun Ke Depan

2020

Sumber : RUPTL PLN 2011-2020 dan Statistik PLN 2011

 Berdasarkan RUPTL PLN 2011-2020, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik diproyeksikan sekitar 8.46% pertahun.  Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mendukung MP3EI, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 55.795 MW hingga tahun 2020 atau rata-rata 5.580 MW pertahun.


Pengembangan Jaringan Transmisi & Distribusi

2012 2020 2012 2020

transmisi

distribusi

10,126

6,355

2012 2020 2012 2020 transmisi distribusi

distribusi

22,255

16,830

transmisi

transmisi distribusi

918

7,531

1,018

80,566

52,209

2012 2020 2012 2020

2012 2020 2012 2020

2,419

555,204

381,238

21,503

40,558

distribusi

3,997

9,867

distribusi

11,243

151,558

2012 2020 2012 2020

transmisi

2012 2020 2012 2020 transmisi

47,766

1,843

268,077

167,496

9,957

28,057

9,995

(dalam kms)

2012 2020 2012 2020 transmisi

distribusi Sumber: RUPTL PLN 2011-2020

 Hingga tahun 2020, total panjang jaringan transmisi yang akan dibangun adalah sekitar 49.299 kms, yang terdiri dari jaringan transmisi 500 kV dan 150 kV untuk sistem Jawa-Bali dan jaringan transmisi 500 kV, 275 kV, 150 kV, serta 70 kV untuk sistem di luar Jawa-Bali.  Hingga tahun 2020, total panjang jaringan distribusi yang akan dibangun adalah sekitar 416.906 kms. Pengembangan jaringan distribusi dimaksudkan untuk menjaga keandalan sistem dan mengakomodasi penambahan konsumen baru.


Kebutuhan Investasi (dalam USD Juta)

22,534

3,904 921

439

1,682

125

Power Transmission Distribution Generation & Substation


4,321

94

3,469

4,817


910

894

710

85

112

Power Generation

Transmission & Substation

Distribution

Power Transmission & Distribution Generation Substation

33,920

1,491 8,374

6,933


Power Generation

223

247

Transmission & Substation

Distribution

Sumber: RUPTL PLN 2011-2020

 Hingga tahun2020, total kebutuhan investasi untuk pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik mencapai USD 96.205 Juta (rata-rata USD 9.621 Juta pertahun) yang terdiri dari USD 67.815 Juta untuk pembangkit tenaga listrik, USD 14.928 Juta untuk transmisi dan gardu induk dan USD 13.461 Juta untuk sistem distribusi.  Kebutuhan investasi terbesar adalah untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik, kemudian diikuti oleh transmisi dan gardu induk serta sistem distribusi.


Target Energy Mix Pembangkitan Tenaga Listrik 2020 *)

2012 September

Target

Gas 22%

Gas 17% Panas Bumi 12%

Panas Bumi 5% Air 6% Batubara 51%

BBM 16%

Air 6% BBM 1%

Lainnya 0,1% Batubara 64%

 Usaha efisiensi ketenagalistrikan dilakukan melalui diversifikasi energi primer dalam pembangkit tenaga listrik (supply side) dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas, peningkatan pemanfaatan batubara (termasuk mulut tambang) dan pengembangan pembangkit dari energi terbarukan  Gas dan batubara diberikan prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar minyak. *Sumber:

RUPTL PLN 2011-2020


Prioritas Pembangunan Ketenagalistrikan s.d. 2020  Pembangkit Tenaga Listrik  Menyelesaikan pembangunan proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II  Menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler  Menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat.  Mendorong pembangunan PLTA Pump Storage untuk meminimalisir penggunaan BBM pada waktu beban puncak pada sistem Jawa-Bali  Mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah dan PLTU berteknologi ultra super critical untuk mengurangi emisi.  Mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM.  Transmisi Tenaga Listrik  Menyelesaikan pembangunan transmisi terkait pendukung proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II  Menyelesaikan de-bottlenecking transmisi tenaga listrik khususnya sistem Jawa-Bali dan Sumatera  Mengembangkan sistem interkoneksi Jawa-Sumatera sehingga daya listrik dari PLTU MT yang besar di Sumatera dapat ditransfer ke Jawa.  Mengembangkan sistem interkoneksi di sistem kelistrikan Kalimantan dan Sulawesi  Mengembangkan sistem interkoneksi Kalimantan Barat-Serawak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menghindari pemakaian pembangkit BBM.  Mengembangkan sistem interkoneksi Sumatera – Penisula Malaysia dalam rangka mengoptimalkan operasi sistem.  Mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi


Tantangan Dalam Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik  Keterbatasan kemampuan pendanaan, baik APLN maupun APBN.  Lamanya proses perizinan/rekomendasi dari instansi terkait seperti: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah.  Permasalahan pengadaan/pembebasan lahan (terkait BPN dan Pemda) baik untuk pembangkit maupun sistem penyaluran.  Lamanya proses custom clearing di pelabuhan.  Tumpang tindih wilayah pengembangan panas bumi dengan wilayah cagar alam dan atau wilayah taman nasional.  Permasalahan manajemen dan teknis pada kontraktor.  Pengembang IPP cenderung meminta jaminan Pemerintah.


www.esdm.go.id


RENCANA AKSI PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Recommend Documents