RELASI PARTAI POLITIK DENGAN PONDOK PESANTREN

RELASI PARTAI POLITIK DENGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh AHMAD RAMDANI NIM: 103033227778

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H./2009 M.

56

57

RELASI PARTAI POLITIK DENGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh Ahmad Ramdani NIM: 103033227778

Di Bawah Bimbingan

Idris Thaha, M.Si NIP. 19660805.200112.1.001

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H./2009 M.

58

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “RELASI PARTAI POLITIK DENGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor)” telah diujikan dalam siding munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2009. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (S1) pada Jurusan Pemikiran Politik Islam. Jakarta, 17 Desember 2009

Sidang Munaqosah Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Bahtiar Effendy, MA 19581210 199603 1 001

Jauharotul Jamilah, M.Si 19680816 199703 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Nawirudin, MA 19720105 200112 1 003

Dra. Haniah Hanafi, M.Si 19610524 200003 2 002

Pembimbing

Idris Tahah, M.Si 19660805 200112 1 001

59

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciptaan dari hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 11 Desember 2009

AHMAD RAMDANI

60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Relasi Partai Politik Dengan Pondok Pesantren {Studi Kasus PPP Dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor}.” Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, penulis juga ingin megucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik materil maupun moril, dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Bachtiar Effendy, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak. Idris Tahah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan, kritikan, maupun saran yang sangat berarti bagi penulis ini, serta kesabaran memberikan waktunya untuk membimbing saya. 3. Seluluh dosen dan Staf akademi program studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ayahanda H. Sama panutan bagiku, do’a beliau selalu melekat dalam perjalanan studiku, Ibu Hj. Tati Nurhayati yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga, serta keluarga besar H. Sama yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

61

5. Pimpinan PPP dan jajarannya, terutama Bapak. Drs. H. Rachmat Yasin, MM dan Bapak. Suhadi Aldhni yang telah memberikan banyak informasi dalam pengambilan data untuk skripsi. 6. Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir dan jajarannya, terutama KH. Nu’man Istichori dan Bapak Drs. Abdul Muiz Istichori yang telah memberikan banyak informasi dalam pengambilan data untuk skripsi ini. 7. Bapak. Abdul Hakim Hidayattullah, S.Ag. dan Ibu Dasumiati, M.Si. yang telah membantu untuk kelancaran skripsi ini, baik membantu dalam penulisan

skripsi,

memberikan

saran-saran

maupun

menyediakan

tempatnya. 8. Nurman, A. Fauzi, H. Nawal, Jayadi, Badri, U2, Bawono Kumoro dan seluruh teman-teman PPI yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, tapi tidak akan saya lupakan kebersamaannya. Skripsi ini tentu bukan suatu karya yang lepas dari kesalahan, namun sedapat mungkin penulis mencoba memberikan yang terbaik, maaf yang sebesarbesarnya untuk kesalahan yang tidak disadari. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mempelajari dan memperdalam lebih jauh tentang Relasi Partai Politik Dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor.

Jakarta, 11 Desember 2009

AHMAD RAMDANI

62

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................

i

KATA PENGANTAR ...................................................................................

ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Batasan dan Perumusan Masalah .............................................

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................

6

D. Metode Penelitian ....................................................................

6

E. Sistematika Penelitian ..............................................................

8

PARTAI POLITIK PPP A. Sejarah dan Pimpinan Partai Politik ......................................... 10 B. Tujuan Partai Politik ................................................................ 14 C. Fungsi Partai Politik ................................................................. 15 D. Ideologi dan Sistem Partai Politik ............................................ 24

BAB III

PONDOK PESANTREN DARUTTAFSIR A. Terminologi Pondok Pesantren ............................................... 29 B. Sejarah dan Pimpinan Pondok Pesantren .................................. 31 C. Tujuan dan Kegiatan Pondok Pesantren .................................. 37 D. Fungsi dan Peranan Pondok Pesantren .................................... 40

63

BAB IV

RELASI ANTARA PARTAI PPP DENGAN PONDOK PESANTREN DARUTTAFSIR KABUPATEN BOGOR A. Awal Terbentuknya Relasi ....................................................... 43 B. Tujuan dan Target yang Akan Dicapai Relasi .......................... 48 C. Bentuk dan Sarana Relasi.......................................................... 50 D. Hasil yang Dicapai Relasi ......................................................... 53 E. Peran PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir Dalam Pilkada Kabupaten Bogor ..................................................................... 54

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 56 B. Saran ....................................................................................... 57

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 58 LAMPIRAN .................................................................................................. 60

64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Relasi antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Pondok Pesantren Daruttafsir sudah terjalin cukup lama dan semakin erat sejak reformasi. Bentuk relasi di antara mereka terlihat melalui banyak sekali kegiatan baik di partai maupun di pesantren. Kegiatan pada partai politik yang memperlihatkan relasinya seperti para pimpinan pesantren sebagai tim sukses dalam pemilihan sehingga melibatkan semua masyarakat pesantren dan sekitarnya dalam pemilihan tersebut. Kegiatan relasi yang terlihat di pesantren adalah pada acara besar agama Islam dan acara besar pondok pesantren. Namun demikian berdasarkan penelitian pendahuluan, yang menjadi dasar dalam relasi antara PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir adalah hubungan kekeluargaan, persamaan pandangan, saling membutuhkan dan menguntungkan dan sosial ekonomi. PPP adalah salah satu partai yang berasaskan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridho Allah SWT. PPP di kabupaten Bogor adalah partai politik yang memiliki kader-kader yang di dominasi oleh cendikiawancendikiawan muda, tapi bukan berarti juga mengenyampingkan kader-kader senior atau kader-kader tua. Kader-kader muda sebagian besar memiliki latar

65

belakang pesantren atau setidaknya memiliki hubungan yang baik dengan pesantren. PPP sama halnya dengan partai politik lain, dalam kehidupannya berusaha mencari massa melalui pondok pesantren yang juga berbasiskan agama Islam. Dalam hal ini pesantren sering dijadikan alat pada saat pemilihan. Untuk itu perlu ditinjau lebih dalam apa yang menjadi peran dari pesantren dan apa yang diinginkan oleh partai politik. Relasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di tingkat daerah umumnya bertujuan untuk mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Relasi ini biasanya disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Seperti halnya di kabupaten Bogor yang daerahnya memiliki banyak pesantren, maka partai politik yang umumnya menjalin relasi dengan masyarakat adalah partaipartai politik Islam. Pemerintahan Kabupaten Bogor adalah pemerintahan yang berada di tingkat II di Propinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 2.414.000 jiwa. Umumnya masyarakat kabupaten Bogor beragama Islam, sehingga sangat tepat bagi partai politik yang berazaskan Islam seperti PPP untuk menjalin relasi dengan masyarakat Bogor. Relasi ini dijalin melalui pondok pesantren yang berada di kabupaten Bogor, salah satunya adalah Pondok Pesantren Daruttafsir. Pondok Pesantren Daruttafsir adalah salah satu pondok pesantren besar di kabupaten Bogor dan keberadaannya sangat di terima oleh masyarakat. Pesantren ini sebenarnya mengemban beberapa peran, utamanya adalah sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan

66

masyarakat dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah pondok pesantren. Biasanya peran-peran tersebut tidak langsung terbentuk, melainkan melalui tahap demi tahap.1 Dalam melaksanakan perannya, pesantren biasanya dipimpin oleh para Kiai. Para kiai ini umumnya memiliki kelebihan yang dipandang sebagai kharismatik atau keramat yang bersumber dari bakat yang dianugrahkan. Karena hal ini pesantren dengan para pimpinannya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini biasanya yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partai politik untuk merauk massa yang besar. Pada kurun waktu mendatang akan menjadi tren kecenderungan transformasi, baik di bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan juga politik, di mana pesantren dianggap sebagai kawah candradimuka dalam transformasi tersebut. Banyak program pembangunan yang diuapayakan masuk ke pesantren, atau diintroduksi ke masyarakat lewat legitimasi kiai agar program tersebut sukses sesuai dengan tujuan pembangunan. Terlepas dari tendensi politik, upaya pemerintah atau partai politik di atas mau tidak mau telah memposisikan pesantren ke tempat yang menguntungkan. Hal demikian tentu saja berdampak baik buat kaum santri. Secara paedagogis maupun politis, kaum santri sangat potensial dijadikan pionir pembangunan.2 Namun anehnya, banyak pihak termasuk pemerintah dan partai politik, masih memiliki persepsi parsial tentang pesantren. Kecuali pada saat tertentu seperti menjelang pemilu atau butuh dukungan terhadap suatu proyek, pesantren

1

M. Dian Nafi dkk, Praksi Pembelajaran Pesantren (Yogyakarta, Instite for Training and Developmen (ITD), Forum Pesantren, Yayasan Selasih, 2007), h. 19. 2 Abdul Wahid Zaini, Moralitas Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1996), h. 3.

67

hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan an sich. Padahal kenyataan sejarah menunjukan, bahwa sejak awal berdirinya pesantren merupakan lembaga transformasi nilai yang bertugas untuk membentuk mental spiritual santri dalam segala bidang kehidupan.3 Masyarakat dan pesantren tidak ubahnya dua sisi mata uang. Masingmasing saling bergantungan dan pengaruh mempengaruhi. Keberadaan dan situasi masyarakat akan mempengaruhi sistem program di pesantren. Program di pesantren juga dapat menentukan model budaya masyarakat. Sementara itu, mekanisme pembinaan di pesantren sedikit banyak dipengaruhi oleh performace kiai. Dalam keadaan demikian, peran kiai terhadap perubahan sistem nilai masyarakat demikian besar. Kiai bahkan punya potensi untuk membolak-balik nilai baku yang telah berkembang sebelumnya.4 Dengan kondisi hubungan antara pesantren dan masyarakat di atas, maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh partai politik. Di mana partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggtanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari partai ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.5 Untuk mencapai tujannya, partai politik membutuhkan dukungan dalam pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan kepala daerah (PILKADA). Berbagai pendekatan dilakukan oleh partai politik, salah satunya menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga sosial termasuk pesantren.

3

Ibid., h. 4. Ibid., h. 5. 5 Miriam Budiardjo, Edisi Revisi, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403-404. 4

68

Saat ini daerah sedang gencar-gencarnya melakukan pilkada, berbagai partai politik mencoba mencari dukungan ke berbagai pihak. Partai politik PPP berusaha mencari dukungan dengan menjalin hubungan baik atau relasi dengan Pondok Pesantren Daruttafsir yang berada di Bogor Jawa Barat. Bertitik tolak atas pemikiran dan keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui relasi politik masyarakat kabupaten Bogor khususnya pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir dan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan dalam pelaksanaan pilkada 2008 Partai Persatuan Pembangunan memiliki calon Bupati untuk menjadi seorang pemimpin Islam di pemerintahan kabupaten Bogor Jawa Barat.

B. Batasan dan Rumusan Masalah Untuk memudahkan pelakasana dan pembahasan dalam penelitian tentang Relasi Partai Politik Dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Bogor Jawa Barat), maka penulis membatasi ruang lingkup masalah penelitian pada partai politik PPP dan pondok pesantren Daruttafsir. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana relasi antara partai politik PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi relasi antara partai politik PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir? 3. Bagaimana dampak dari relasi partai politik PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir terhadap kedua belah pihak?

69

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana relasi antara partai politik PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antara partai politik PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir. 3. Untuk mengetahi dampak dari relasi partai politik PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir terhadap kedua belah pihak. Manfaat dari penelitian ini adalah agar masing-masing pihak baik partai politik maupun pondok pesantren dapat menetukan sikapnya dalam relasi antara kedua belah pihak. Di samping itu penelitian ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu politik yang baik di lembaga-lembaga sosial masyarakat.

D. Metodologi Penelitian 1. Waktu dan Tempat Penelitian ini dilakukan pada masa PILKADA Kabupaten Bogor tahun 2008. Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Bogor terutama di Pondok Pesantren Daruttafsir.

2. Tipe Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang dijabarkan secara deskripsi.

70

3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu : a. Studi literatur atau kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara membaca, memahami dan menginterpretasikan informasi dari buku-buku dan media cetak lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi. b. Studi lapangan (Fieled Research), yaitu penelitian dengan cara mencermati langsung objek yang diteliti guna memperoleh data yang otentik. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik observasi ini dilakukan dengan cara terjun langsung terlibat dan ikut serta dalam berbagai kegiatan partai politik PPP sebelum, sedang dan sesudah pilkada. Observasi terhadap pesantren melalui terlibat langsung dalam kegiatankegiatan pondok pesantren seperti Maulid, Isra mi’raj, Haul dan acara besar lainnya. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sistematis dan akurat kepada responden kedua belah pihak yaitu PPP dan pondok pesantren yang diwakili diantaranya oleh: - Drs. H. Rachmat Yasin, MM. sebagai calon bupati dan ketua DPRD Kabupaten Bogor. - KH. Nu’man Istichori sebagai pimpinan pondok pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor. - Tokoh pimpinan pesantren lainnya - Tokoh partai politik PPP lainnya.

71

Observasi dan wawancara dilakukan dalam hal: sejarah dan latar belakang, biografi, visi dan misi, kegiatan, sosial ekonomi dan budaya, relasi yang dibangun beserta tujuan, motifasi dan dampaknya.

4. Teknik Analisis Data Teknik menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analisis.

Deskriptif-analisis

adalah menganalisa

data-data

yang

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan literatur, selanjutnya dijabarkan secara deskripsi.

E. Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti, maka diperlukan susunan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini tertuang pada alinia-alinia berikut. Penulisan didahulukan dengan bab pertama, yaitu merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai acuan pembahasan bab-bab selanjutnya, sekaligus mencerminkan isi skripsi ini secara global. Bab ini mencakup, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian pada bab kedua berisi kajian teoritis sehubungan dengan judul skripsi yang ditulis. Dalam hal ini yaitu membahas tentang partai politik PPP. Dalam partai politik PPP dijelaskan tentang sejarah dan pimpinan partai politik, tujuan partai politik, fungsi partai politik, idiologi dan sistem partai politik.

72

Selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang pondok pesantren Daruttafsir. Dalam hal ini dijelaskan tentang terminologi pondok pesantren, sejarah dan pimpinan pondok pesantren, tujuan dan kegiatan pondok pesantren, fungsi dan peranan pondok pesantren. Lalu dilanjutkan bab keempat sebagai inti yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai relasi antara partai politik PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor. Dalam bab ini dibahas mengenai awal terbentuknya relasi, tujuan dan target yang akan dicapai relasi, bentuk dan sarana relasi, hasil yang dicapai dari relasi, peran PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir dalam pilkada Kabupaten Bogor Jawa Barat. Penulisan skripsi ini diakhiri dengan bab lima yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa inti dari permasalahan dan pembahasannya, dan saran berupa anjuran penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas secara keseluruhan.

73

BAB II PARTAI POLITIK PPP

A. Sejarah dan Pimpinan Partai Politik Pada pemilihan umum (pemilu) tiga periode belakangan ini, cukup banyaknya partai politik di Indonesia yang ikut serta. Masing-masing partai memiliki asas dan tujuan yang berbeda. Salah satu partai yang ikut bersaing dalam pemilu ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang asas dan tujuannya berdasarkan agama Islam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik yang merupakan fusi Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). PPP dan semua partai yang berfusi ini

berasaskan Islam,

berlambang ka’bah, berwawasan nasional, berorientasi keumatan, kerakyatan dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan budaya dan prilaku politik Islami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perjalanan partai politik Islam di Indonesia termasuk PPP, banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama yang berbasiskan pondok pesantren. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pondok pesantren sudah ada sebelum adanya partai politik yang telah memberikan warna di segala bidang bagi masyarakat Indonesia dan jumlahnya cukup banyak serta tersebar di seluruh pelosok nusantara. Kemudian setelah partai politik berdiri, maka keberadaan pondok pesantren ini selalu membayangi partai politik terutama yang berasakan Islam. Untuk lebih

74

jelasnya penulis akan membahas tentang partai politik secara terminologi dan istilah dalam pengertian khusus dan umum. Partai politik terdiri dari kata partai dan politik, masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda dan menjadi satu dalam istilah partai politik. Partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan dan setujuan dalam politik.6 Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada jaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut ”polis”. Plato (±347 SM) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan politeia dan muridnya bernama Aristoteles (±322 SM) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan politikon. Pada umumnya politik mencangkup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.7 Terbentuknya partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk sebuah wadah organisasi dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan organisasi ini pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 6

Marbun, Kamus Politik, Edisi Revisi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), h. 361. Ibib., h. 396-397.

7

75

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.8 Dalam hal ini ada beberapa definisi sebagai berikut: Menurut Carl J. Friedrich, ”Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.” Menurut R.H. Soltau, ”Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaaan umum mereka.”9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten Bogor, merupakan penggabungan kegiatan politik dari partai-partai Islam yaitu: a. Partai Nahdatul Ulam (NU), b. Partai Muslim Indonesia (Parmusi), c. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan d. Partai Islam (Perti). Dalam deklarasinya disebutkan bahwa keempat partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti, yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok persatuan pembangunan dalam rapat presidium, badan pekerja dan pimpinan fraksi telah seia sekata untuk memfusikan politik dalam suatu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

8

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403-404. 9 Ibid., h. 404.

76

Dalam hal ini penulis akan membicarakan tentang PPP kabupaten Bogor. Khususnya hasil wawancara dengan ketua DPC PPP kabupaten Bogor 2003-2006 dan 2006-20011 yang sekarang telah menjabat atau menjadi Bupati terpilih kabupaten Bogor untuk 2008-20013 yaitu Drs. H Rachmat Yasin, MM. adalah putra dari H. M. Yasin (Almarhum), salah satu tokoh PPP kabupaten Bogor. Drs. H Rachmat Yasin, MM. dilahirkan di Bogor pada tanggal 4 Nopember 1963, beristrikan Hj. Elly Halimah dan dikaruniai tiga orang putri: (1) Amira Eka Pratiwi, (2) Salma Isna Ramadhani, dan (3) Naura Tri Kamila. Pendidikan Drs. H Rachmat Yasin, MM. dimulai dari sekolah Dasar Negri Sindangbarang 1, Bogor (1975), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri 4 37 Bogor (1979), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 2 Bogor (1982), Sarjana Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta (1988), dan Program Magister Manajemen, Sekolah Paska Sarjana Universitas Satyagama, Jakarta (2001). Karir politik Drs. H Rachmat Yasin, MM. dimulai dengan menjadi anggota PPP. Jabatan yang pernah diembannya dalam partai politik, antara lain: Wakil Sekretaris DPC PPP kabupaten Bogor, periode 1990-1995. selanjutnya memangku jabatan Sekretaris pada DPC PPP kabupaten Bogor selama dua periode. Yaitu periode tahun 1995-2000 dan periode 2000-2003. Kemudian posisi puncak pada DPC PPP kabupaten Bogor pun diraihnya, dimana ia dipercaya menjadi ketua selama dua periode. Yaitu periode tahun 2003-2006 serta periode tahun 2006-2011. Adapun jabatan politis diluar kepartaian, adalah: Anggota DPRD kabupaten Bogor (Tahun 1997-1999), Ketua Komisi C DPRD kabupaten Bogor (Tahun 1999-2004), Ketua Panitia Anggaran DPRD kabupaten Bogor (Tahun

77

1999-2004), Ketua DPRD kabupaten Bogor (Tahun 2004-2009), dan Ketua Panitia Anggaran DPRD kabupaten Bogor (Tahun 2004-2009). Dalam pilkada kabupaten Bogor tahun 2008, melalui Pemilu Bupati/Wakil Bupati secara langsung Drs. H Rachmat Yasin, MM. terpilih menjadi Bupati Bogor untuk masa jabatan 2008-2013.10

B. Tujuan Partai Politik Secara khusus bahwa setiap partai politik telah mengatur aturannya sendiri sesuai dengan kebutuhan partainya, PPP juga mempunyai aturan tersendiri (internt partai), yang bertujuan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh partai, seperti terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dibawah ridho Allah SWT. Ini merupakan acuan atau dasar partai dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial politik (politik praktis). Namun secara umum ada aturan dari pemerintah yang mengatur tentang keberadaan partai politik yaitu berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 pasal 10 tentang Partai Politik, partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah : 1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI 1945. 2. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasrkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI. 10

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM. Bogor, tanggal 29 Juni 2009.

78

4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus partai politik adalah : 1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. 2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua aturan khusus dan umum ini, saling berkaitan dan saling mendukung itu merupakan tujuan partai politik yang harus diwujudkan secara konstitusional.11

C. Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai : 1.

Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusip bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 4. Partisipasi politik warga negara Indonesia. 11

Pandji R. Hadianto, “Tujuan Partai Politik,” artikel diakses pada 23 Juni 2008 dari http://www.jakarta45.wordpress.com/2008/06/23/tujuan-partai-politik-uu-no-2008

79

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.12 Pada dasarnya telah disinggung bahwa ada pandangan secara mendasar mengenai partai politik di negara demokrasi. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat didirikannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara demokrasi. a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik Sejak reformasi, kebebasan komunikasi dan informasi berdampak positif dan

mempengaruhi

segala

lini

kehidupan

masyarakat.

Kebebasan

ini

dimanfaatkan oleh PPP untuk mengadakan komunikasi dan informasi dengan Pondok Pesantren Daruttafsir yang berkaitan penggalangan hubungan kerjasama atau relasi untuk perkembangan dan kemajuan kedua belah pihak. Kesempatan kebebasan komunikasi dan informasi di realisasikan oleh PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir melalui forum diskusi. Untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara PPP dan Pondok Pesantrren Daruttafsir dibentuklah forum bersama yang diberinama Forum Silaturahmi sebagai wadah pemersatu kedua lembaga ini dalam menerima aspirasi masyarakat yang terkait di dalamnya. Melalui

forum

inilah

PPP

dan

Pondok

Pesantren

Daruttafsir

bebas

mengemukakan pendapat serta sikap politiknya. 12

Ardiana, “Peran Partai Politik,” artikel diakses pada 23 Juni 2008 dari http://ardiana0781.blogspot.com/2008/06/23/revitalisasi-peran-partai-politik.html

80

PPP adalah salah satu wadah yang menampung aspirasi masyarakat sekaligus sebagai fasilitator yang dapat dipercaya, untuk membentuk opini publik dalam berkomunukasi interaksi. Maka PPP melaksanakan hubungan atau relasi dengan Pondok Pesantren Daruttafsir dengan memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu hubungan baik antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir merupakan keniscayaan, karena mungkin adanya hubungan yang harmonis dan bersahabat antara berbagai pihak. Ini merupakan salah satu tugas partai politik yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interst articulation).13 Semua kegiatan di atas merumuskannya sebagai usul kebijakan dan usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

13

Ibid., h. 405.

81

Di lain fihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penggabung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa idee-idee (clearing house of ideas). Kadangkadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.14

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Di dalam proses penggalangan kerjasama itu, PPP memandang penting untuk melakukan usaha dan kegiatan diantaranya membentuk pola relasi atau hubungan

konsultatif

dengan

berbagai

kekuatan

sosial

politik,

sosial

kemasyarakatan dan lembaga-lembaga negara untuk menyukseskan pembangunan nasional. Inilah salah satu sikap PPP dalam mensosialisasikan kepentingan partai politik. Sosialisasi politik ini, di dalam ilmu politik diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan melalui partai politik untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berkembang dalam masyarakat dimana PPP ada didalamnya. Dengan demikian proses sosialisasi politik ini akan menentukan sikap politik PPP yang berkaitan tentang nasionalisme, strata sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban partai politik yang berada di dalamnya.

14

Ibid., h. 406.

82

Dimensi lain dari sosialisasi politik merupakan proses masyarakat untuk menyampaikan ”budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa.15 Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanakkanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan memalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dangan partainya. Sejalan dengan prinsip PPP yang ditanamkan sebagai fungsi sosial sekaligus alat atau sarana mensosialisasikan partai, maka PPP perlu menumbuh kembangkan budaya saling menghargai serta memelihara hubungan kemanusiaan (ukhuwah Islamiah). Prinsip ini merupakan landasan perjuangan dalam

15

Ibid., h. 407.

83

meklaksanakan

fungsi

untuk

menyerap,

menampung,

menyalurkan,

memperjuangkan dan membela aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan sebagai kontrol sosial. Pondok

Pesantren

Daruttafsir

sebagai

lembaga

sosial

telah

menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, sekaligus sebagai lembaga solidaritas sosial yang menampung segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkatan sosial, hal ini salah satu perekat yang kuat sebagai fungsi penghubung dalam mengadakan relasi atau hubungan dan pengayom masyarakat baik tingkat lokal, regional dan nasional. Dari proses sosialisasi PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir mempunyai kesamaan keriteria yang sama dan selaras dengan kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam. Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosial yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integritas nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik. Namun,

tidak dapat disangkal adakalanya

partai mengutamakan

kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang disajikan adalah loyalitas kepada partai, yang lebih loyalitas kepada negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengotakan dan tidak

84

membantu proses integrasi, yang bagi negara-negara berkembang menjadi begitu penting.16

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik PPP menyadari bahwa kader partai adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Karena itu, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kader partai manjadi kunci keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang unsur, fungsi, profesi dengan demikian merupakan andalan partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian peluang, kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan dititik beratkan agar kader partai adalah juga sekaligus sebagai kader bangsa, yang siap bertugas di lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara dan di tengah-tengan masyarakat. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai mupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

16

Ibid., h. 408.

85

Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau mengembangkan keanggotaan. Maka partai politik

akan

berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.17

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik Kredibilitas PPP akan sangat dipengaruhi oleh kepekaan partai dalam memberikan respon terhadap setiap kebijakan dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa munculnya berbagai macam lembaga swadaya masyarakat selama ini adalah sebagai akibat kurang mampunya pemerintah menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan oleh masyarakat. PPP berupaya melakukan kegiatan pembelaan atas nasib masyarakat yang dirugikan sebagai akibat proses pembangunan yang tidak memihak rakyat banyak. Semua itu dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau cara. Pernyataan politik berisi ungkapan solidaritas, untuk kasus-kasus tertentu akan menyangkut hajat hidup orang banyak perlu diprioritaskan.

17

Ibid., h. 409.

86

Karena potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apabila di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosialekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Pada tataran yang lain dapat dilihat perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bahwa dapat diatasi oleh kerja sama di antara elit-elit politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elit politik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung

psikologis

dan

organisasi

antara

warga

negara

dengan

pemerintahnya. Selain itu juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutantuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai politik juga merekrut orang-orang untuk diikut sertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi. Di pihak lain, dapat dilihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada, jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat

87

yang rendah

kadar konsensus nasionalnya, peran semacam

ini dapat

membahayakan stabilitas politik.18

D. Ideaologi dan Sistem Partai Politik Era reformasi memberikan dampak munculnya partai-partai baru baik non Islam atau yang berbendera Islam dengan sistem yang berbeda, diantaranya PPP sebagai partai Islam yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem multi partai. Hal ini perlu dianalisis dan diteliti kembali tentang prilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yang dinamakan “sistem kepartaian” (party sistems). Duverger mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partrai dan sistem multi-partai.

1. Sistem Partai-Tunggal Ada beberapa pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partaitunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (contradiction in terminis), karena suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (pars). Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi.19

18

Ibid., h. 410. Ibid., h. 415-416.

19

88

2. Sistem Dwi-Partai Pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominant. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwipartai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada dan Selandia Baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (Karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelas di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilihan terapung (floating vote) atau pemilihan di tengah (median vote). Sistem dwi-partai pernah disebut a convenient system for contented people dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen (social homogeneity), adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asasi dan tujuan sosial dan politik (political consensus), dan adanya kontinuitas sejarah (histirical continuity).20

20

Ibid., h. 416-418.

89

3. Sistem Multi-partai Anggapan bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam suatu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai. Sistem multi-partai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia dan Federasi Rusia. Prancis mempunyai jumlah partai yang berkisar antara 17 dan 28, sedangkan di Federasi Rusia sesudah jatuhnya Partai Komunis jumlah partai mencapai 43. Sistem multi partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislative, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam perlemen hilang. Di lain pihak, partai-partai oposisi pun kurang memainkan peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal semacam ini menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi yang dihadapi partai masing-

90

masing. Lagi pula, sering kali partai-partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah. Dalam sistem semacam ini masalah letak tanggung jawab menjadi kurang jelas.21 Berbicara mengenai sistem kepartaian diantaranya sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multi partai, Indonesia termasuk kedalam sistem multi partai karena salah satunya Indonesia memiliki banyak partai. Di antara banyak partai itu salah satunya PPP yang memakai sistem kepartaian dengan pola multi partai yang telah dibahas sebelumnya. Asas Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Bogor adalah berasaskan Islam. Tujuannya adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin dan demokrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridho Allah SWT. Untuk mencapai tujuan PPP kabupaten Bogor melakukan usaha-usaha sebagai mana yang telah di atur dalam ADART sebagai berikut: a. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, bangsa dan bernegara. b. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. c. Merupakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. d. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21

Ibid., h. 418-420.

91

e. Memperjelas, memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara hukum yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan menghormati Hak Azasi Manusia. f. Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani. g. Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai. h. Memberantas paham komunisme/atheisme dan paham-paham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. i. Turut memelihara persahaba

tan antara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar hormatmenghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab. j. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai.22

22

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM.

92

BAB III PONDOK PESANTREN DARUTTAFSIR

A. Terminologi Pondok Pesantren Pada awal dirintisnya pesantren yang hidup beraba-abad lamanya di persada ibu pertiwi, mempunyai tradisinya sendiri yang tidak lepas dari pendidikan dan dakwah merupakan ciri yang paling menonjol, maka diawal di dirikannya pondok pesantren Daruttafsir di Gunung Batu Bogor dimana pelajaran ilmu tafsir menjadi pelajaran pokok. Untuk dapat mendalami tafsir Al-qur’an diperlukannya ilmu bantu seperti ilmu bahasa, ilmu falaq, ilmu jiwa, ilmu hayat, ilmu pendidikan, ilmu pertanian, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu kemasyarakatan, ilmu teknik, ilmu perdagangan, ilmu sejarah dan lainnya. Karena pendidikan dan pengajaran tidak mempunyai batas waktu, dalam hal ini penulis akan menjelaskan istilah pemakaian bahasa pondok pesantren dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Pada pesantren santrinya tidak disediakan asrama (pemondokan) di komplek pesantren tersebut, mereka tinggal di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren (santri kalong) dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem wetonan yaitu para santri datang berduyunduyun pada waktu-waktu tertentu.

93

Dalam perkembangannya, perbedaan ini ternyata mengalami kekaburan. Asrama (pemondokan) yang seharusnya sebagai penginapan santri-santri yang belajar di pesantren untuk memperlancar proses belajarnya dan menjalin hubungan guru-murid secara lebih akrab, yang terjadi di beberapa pondok justru hanya sebagai tempat tidur semata bagi pelajar-pelajar sekolah umum. Mereka menempati pondok bukan untuk thalab ‘ilm al-Din, melainkan karena alasan ekonomis. Istilah pondok juga seringkali digunakan bagi perumahan-perumahan kecil di sawah atau ladang sebagai tempat peristirahatan sementara bagi para petani yang sedang bekerja. Sebaliknya, tempat pengkajian kitab-kitab Islam klasik yang memiliki asrama (pemondokan) oleh masyarakat terkadang disebut pesantren. Lain halnya di dalam pondok pesantren Daruttafsir yang menggunakan dua jenis kurikulum dan dilaksanakan secara penuh, dimana siswa atau santri wajib mengikuti kegiatan belajar sebanyak dua kali dalam satu hari, yaitu belajar pada sekolah formal dan pada Madrasah Diniyah (pengajian kitab). Penggunaan kurikulum tersebut dilengkapi pula dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis, seperti dimasukannya materi pelajaran ilmu pendidikan, komputer dan ilmu dakwah kedalam muatan kurikulum persekolahan. Jadi pemakaian istilah pesantren sudah membudaya dikalangan penulis, peneliti, dan masyarakat Indonesia maupun orang-orang mancanegara, baik yang berbasis pendidikan pesantren maupun mereka yang baru mengenalnya secara lebih dekat ketika mengadakan penelitian. Sebenarnya penggunaan gabungan kedua istilah secara integral yakni pondok dan pesantren menjadi pondok pesantren lebih mengakomodasikan karakter keduanya. Pondok pesantren berarti suatu lembaga pendidikan agama

94

Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal.23 Namun penyebaran pondok pesantren dianggap kurang jami’mani’ (singkat-padat). Selagi pengertiannya dapat diwakili istilah yang lebih singkat, para penulis lebih cenderung mempergunakannya dan meninggalkan pondok atau pondok pesantren. Dalam penelitian ini, pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanent. Maka pesantren kilat atau pesantren Ramadan yang diadakan sekolah-sekolah umum misalnya, tidak termasuk dalam pengertian ini.24

B. Sejarah dan Pimpinan Pondok Pesantren Sebagai institusi pendidikan Islam yang dinilai paling tua, pesantren memiliki akar transmisi sejarah yang jelas. Orang yang pertama kali mendirikannya dapat dilacak meskipun ada sedikit perbedaan pemahaman. Namun tidak mengurangi arti dari keberadaan pesantren. Adanya

pondok

pesantren Daruttafsir adalah bukti sejarah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan milik umat Islam, kiprah dan eksistensinya selama ini dalam membina

23

Mujamil Qomar, Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2. 24 Ibid., h. 3.

95

dan membekali generasi penerus umat dalam nilai-nilai keimanan dan keIslaman maupun keilmuan, telah diakui oleh berbagai kalangan umat Islam. Keberadaan pondok pesantren Daruttafsir sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari para pendirinya. Berkat jasa, pengorbanan dan kerja keras merekalah pondok ini eksis dan mampu berkiprah dalam membina serta mendidik generasi penerus umat, guna menyongsong Ijjul Islam wal Muslimin. Melalui pondok inilah segala harapan, cita-cita dan idealisme para pendirinya ditorehkan. Dengan harapan menjadi amal soleh yang dapat dipetik kelak di kampung halaman semua makhluk, akhirat. Di tahun 1971 didirikannya pondok pesantren Daruttafsir oleh K.H. Muhammad Istichori Abdurrahman di Gunung Batu Bogor, kemudian pada tanggal 5 Mei 1974 pondok pesantren Daruttafsir berpindah tempat dari Gunung Batu Kecamatan Ciomas ke Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan sejarah pondok pesantren yang pertama kali ada di persada ibu pertiwi ini telah menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli sejarah. Perbedaan pendapat dalam menyebutkan pendidikan pesantren pertama kali. Sebagian mereka menyebutkan Syaikh Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal dengan Syaikh Maghribi, dari Gujarat, India, sebagai pendiri atau pencipta pondok pesantren yang pertama di Jawa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai pendiri pesantren pertama di Kembang Kuning Surabaya. Bahkan Kiai Machrus Aly menginformasikan bahwa di samping Sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah) di Cirebon sebagai pendiri pesantren pertama, sewaktu

96

mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam khalawat, beribadah secara istiqamah untuk ber-taqarub kepada Allah.25 Data-data histories tentang bentuk institusi, materi, metode maupun secara umum sistem pendidikan pesantren yang dibangun Syaikh Maghribi tersebut sulit ditemukan hingga sekarang. Tidaklah layak untuk segera menerima kebenaran informasi tersebut tanpa verifikasi yang cermat. Namun secara esensial dapat diyakinkan bahwa wali yang berasal dari Gujarat ini memang telah mendirikan pesantren di Jawa sebelum wali lainnya. Pesantren dalam pengertian hakiki, sebagai tempat pengajaran para santri meskipun bentuknya sangat sederhana, telah dirintisnya. Pengajaran tersebut tidak pernah diabaikan oleh penyebar Islam, lebih dari itu kegiatan mengajar santri menjadi bagian terpadu dari misi dakwah Islamiyahnya.26 Berbicara mengenai sejarah pesantren, tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di Jawa. Mengenai sejarah Islam di Jawa, para peneliti tidak mengetahui secara pasti. Para sejarahwan mengakui adanya problem signifikan yang berkaitan dengan asal-muasal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejarah mencatat mengenai kemungkinan sudah bermukimnya orang-orang Muslim di kepulauan Indonesia bersumber dari laporan Cina tentang pemukiman Arab pada 672 M. yang menyatakan bahwa orang Islam yang pertama mengunjungi Indonesia boleh jadi adalah saudagar Arab pada abad ke-7 M yang singgah di Sumatra ketika mengadakan perjalanan menuju Cina. 27

25

Ibid., h. 7. Ibid., h. 8. 27 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 55-56. 26

97

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai waktu kedatangan Islam di Indonesia, daerah-daerah pesisir Jawa atau saat ini dikenal dengan wilayah pantura (pantai utara). Pada permulaan abad ke 15 dari interaksi penduduk asli dengan pedagang orang-orang Jawa mulai berkenalan dengan ajaran Islam, dikarenakan Islam memberikan penghargaan kepada masyarakat kecil sebagai sebuah komunitas yang dalam hinduisme di pandang rendah dari kasta yang lebih tinggi, itu salah satu upaya penyebaran agama Islam pada masyarakat Jawa dengan mengenalkan pendidikan pesantren yang waktu itu di pokuskan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-qur’an Hadist maupun yang telah dikupas oleh ulama-ulama salaf seperti kitab-kitab klasik. Meskipun tidak ada bukti historis yang kongkrit tentang pelaksanaan pendidikan dalam komunitas-komunitas muslim dikota bandar perdagangan tidak dapat disangkal lagi bahwa pengajaran Islam sudah ada sebagai bukti adanya pengajaran dan pendidikan Islam yang diadakan oleh Maulana Malik Ibrahim di Leran kemudian pindah ke Gresik dan meninggal pada 1419 M. Dimakamkan di Gresik yang sekarang makam Maulana Malik Ibrahim itu dikenal dengan Gapura Wetan. Makam yang di sejajarkan dengan makam Raja Samudra Pasai yang menunjukkan bahwa ia seorang ulama besar atau seorang ahli agama yang setingkat dengan ”Qadi” atau ”Syaikh al-Islam” yang meletakkan pertama sendisendi berdirinya pesantren. Sedangkan Imam Rahmatullah (Raden Rahmat atauSunan Ampel) sebagai wali pembina pertama di Jawa Timur. Adapun Sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah) mendirikan pesantren sesudah Sunan Ampel, bukan bersamaan. Teori kematian kedua wali ini menyebutkan bahwa Sunan Ampel wafat pada 1467 M. sedangkan Sunan Gunung Jati pada 1570 M.

98

Jadi terpaut 103 tahun yang di pandang cukup untuk membedakan suatu masa perjuangan seseorang penyebar Islam. sebagai ulama yang memandang Sunan Gunung Jati sebagai pendiri pesantren pertama mungkin saja benar, tetapi khususnya di wilayah Cirebon atau secara umum Jawa Barat, bukan di Jawa secara keseluruhan. Itu merupakan suatu bukti bahwa pesantren dengan sistem pendidikan tradisionalnya sudah ada berabad-abad lamanya. Jika benar pesantren telah di rintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim sebagai penyebar Islam pertama di Jawa, maka bisa dipahami apabila para peneliti sejarah dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa pesantren adalah suatu model pendidikan yang sama-sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor merupakan perwujudan dari gagasan Al-Maghfurloh K.H. Muhammad Istichori Abdurrahman (Syaihul Masyayih Pondok Pesantren Daruttafsir) dan hasrat umat Islam bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia. Semenjak di dirikan pada tahun 1971, sasaran yang ingin dicapai dari perguruan Pondok Pesantren Daruttafsir adalah untuk mengisi jiwa (Aqlun, Qolbun dan Nafsun) dan memberikan bekal kemampuan (Intelektual dan Kreativitas) kepada anak didiknya untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya bertumpu pada penanaman nilai agama atau ketaqwaan sebagai kebutuhan manusia yang bergantung pada Allah SWT. Namun betapa pentingnya pengembangan intelektual yang harus dimiliki manusia dalam rangka mengemban amanah untuk mengelola sumber daya alam ciptaan-Nya secara berkelanjutan.

99

Pada tataran pelaksanaan, penanaman nilai agama maupun intelektual, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam satu sistem pendidikan. Sehingga harapan membangun sumber daya manusia yang handal Insya Allah dapat terwujud. Sebagai salah satu pondok pesantren yang terbilang berusia cukup tua di kabupaten Bogor, telah menghasilkan ribuan alumni, sebagian besar para alumni melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pada perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum, baik perguruan tinggi dalam negri maupun luar negri. Sedangkan dalam bidang profesi para alumni selain bekerja pada bidang pertanian, perdagangan, pendidikan dan bidang pekerjaan lainnya seperti lembaga legislatif, birokrasi pemerintahan dan banyak pula diantara mereka yang telah menjadi tokoh-tokoh masyarakat.28 Maka yang akan penulis bicarakan pada tulisan ini khususnya yang berkaitan dengan pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir pada periode 1994-Sekarang yaitu K.H. Nu’man Istichori. K.H. Nu’man Istichori adalah putra dari K.H. Muhammad Istichori Abdurrahman (Almarhum), tokoh pendiri utama Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man Istichori dilahirkan di Bogor pada tanggal 01 Februari 1950. Pendidikan K.H. Nu’man Istichori dimulai pada pendidikan formal yaitu MI-SR Tahun (1956), KMI Gontor Tahun (1962), Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung Tahun (1967). Pendidikan non formal yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Serang, Pondok Pesantren Al-Inayah Cianjur, Pondok Pesantren Baros Pandeglang. Kursus-kursus atau pelatihan yaitu P4 Tingkat Nasional,

28

Wawancara penulis dengan Sekretaris Umum Pondok Pesantren Daruttafsir. Drs. Abdul Muiz Istichori. Bogor, tanggal 12 Juni 2009.

100

Manajemen Pondok Pesantren Nasional, Pengembangan Kurikulum Nasional, Bahasa Arab Internasional, Pembina Pondok Pesantren Andalan Keterampilan. 29

C. Tujuan dan Kegiatan Pondok Pesantren Tujuan pendidikan merupakan

bagian terpadu

dari faktor-faktor

pendidikan dan kunci keberhasilan pendidikan, di samping faktor-faktor lainnya yang terkait: pendidik, peserta didik, alat pendidik dan lingkungan pendidikan. Keberadaan empat faktor ini tidak ada artinya bila tidak diarahkan oleh suatu tujuan. Tak ayal lagi bahwa tujuan menempati posisi yang amat penting dalam proses pendidikan sehingga materi, metode dan alat pengajaran selalu disesuaikan dengan tujuan. Tujuan yang tidak jelas akan mengaburkan seluruh aspek tersebut.30 Supaya tidak terjadi pengaburan aspek dari tujuan tersebut, maka pondok pesantren Daruttafsir memberikan layanan pendidikan kepada umat, yang sesuai dengan ajaran agama Islam secara optimal dan ideal. Sehingga umat mampu menjadi pelaku segala pembaharuan dan kemajuan, serta berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan paham fiqhiyah melalui pendekatan keilmuan dan lainnya. Diharapkan akan terwujud ukuah Islamiah secara harmonis. Untuk lebih jelasnya lagi tujuan dari pesantren ini penulis akan menguraikannya sebagaimana pesantren sebuah lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang dirumuskan dengan jelas sebagai acuan program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Tujuan utama pesantren adalah untuk mencapai hikmat atau wisdom (kebijaksanaan) berdasarkan pada ajaran Islam yang dimaksudkan 29

Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man Istichori. Bogor, tanggal 08 Juni 2009. 30 Qomar, Pesantren, Dari Transformasi Metodologi, h. 3.

101

untuk meningkatkan pemahaman tentang arti kehidupan serta realisasi dari peranperan dan tanggung jawab sosial. Setiap santri diharapkan menjadi orang yang wise (bijaksana) dalam menyikapi kehidupan ini. Dalam bahasa pesantren, wise bisa dicapai ketika santri menjadi seorang yang alim, shalih dan nasyir al-ilm. Hal itu dapat dipahami dari rumusan tujuan pendidikan pada masingmasing pondok pesantren. Secara spesifik, beberapa pesantren yang tergabung dalam Forum Pesantren merumuskan beragam tujuan pendidikannya, yang dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu pembentukan akhlak atau kepribadian, penguatan kompetensi santri dan penyebaran ilmu.31 Dengan menyandarkan diri kepada Allah SWT, para kiai pesantren memulai pendidikan pesantrennya dengan modal niat ikhlas dakwah untuk menegakkan kalimat-Nya, didukung dengan sarana prasarana sederhana dan terbatas. Inilah ciri pesantren, tidak tergantung kepada sponsor dalam melaksanakan visi dan misinya. Memang sering kita jumpai dalam jumlah kecil pesantren tradisional dengan sarana prasarana yang megah, namun para kiai dan santrinya tetap mencerminkan prilaku-prilaku kesederhanaan. Akan tetapi sebagian besar pesantren tradisional tampil dengan sarana dan prasarana sederhana. Keterbatasan sarana dan prasarana ini, ternyata tidak menyurutkan para kiai dan santri untuk melaksanakan program-program pesantren yang telah dicanangkan. Mereka seakan sepakat bahwa pesantren adalah tempat untuk melatih diri (riyadloh) dengan penuh keprihatinan. Yang penting semua itu tidak menghalangi mereka menuntut ilmu.

31

Dian Nafi dkk, Praksis Pembelajaran Pesantren (Yogyakarta, Instite for Training and Development (ITD), Forum Pesantren, Yayasan Selasih, 2007), h. 49-50.

102

Relevan dengan jiwa kesadaran di atas, maka tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, mencintai ilmu, bermanfaat bagi masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (Ijjul Islam wal Muslimin).32 Pondok Pesantren Daruttafsir memiliki kegiatan banyak, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sosial politik. Kegiatan pondok itu ada yang sifatnya edukatif kemudian ada dakwah keluar. Kemudian ada juga yang sifatnya ekonomi ada juga sifatnya sosial kemasyarakatan. Dalam perkembangan sosial politik, karena kita sebagai lembaga pendidikan dapat membantu masyarakat kabupaten Bogor untuk mencari pigur kepemimpinan yang bisa di terima oleh umat melalui sistem pilkada yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat kabupaten Bogor untuk mencari kepemimpinan yang relevan dengan masyarakat dan Pondok Pesantren Daruttafsir, yaitu pigur Drs. H Rachmat Yasin, MM. Pondok Pesantren Daruttafsir tidak berpolitik dan juga tidak di tempatkan di dalam partai politik, kecuali orang-orangnya yang ikut berpolitik sebagai pengurus, sebagai simpatisan dan ada juga sebagai pengamat. Jadi pondok pesantren tidak di posisikan dan tidak memposisikan dalam salah satu parpol, karena pondok pesantren bukanlah sarana atau alat untuk melakukan politik

32

Mastuki dkk, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), h. 92-93.

103

praktis. Akan tetapi pondok pesantren adalah tempat pengajaran pendidikan untuk pengembangan dakwah dan pembinaan umat.33

D. Fungsi dan Peranan Pondok Pesantren Kurun waktu yang cukup lama fungsi pesantren berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat global. Menunjukan bahwa pesantren mampu bertindak sebagai trasnformator terhadap semua segi nilai yang ada di dalam masyarakat muslim Indonesia. Ini telah di buktikan keberhasilannya pada saat K.H. Muhammad Istichori Addurrahman diwaktu merintis berdirinya pondok pesantren Daruttafsir yang kondusip dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang menyatakan pondok pesantren Daruttafsir sebagai lembaga independent atau mengatur falsafah ”Laasarkiyyah Wala Ghorbiyyah”. Falsafah ini dimaksudkan bahwa pondok pesantren Daruttafsir tidak berafiliasi dengan organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi masa manapun. Sehingga dengannya diharapkan (sesuai dengan misinya) mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan ukhuwah Islamiyah umat sedunia. Dalam perjalanannya hingga sekarang, sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal baik berupa sekolah umum maupun sekolah agama (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi). Disamping itu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah diniyah yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja. Pesantren juga telah mengembangkan 33

fungsinya

sebagai

lembaga

solidaritas

sosial

dengan

Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man

Istichori.

104

menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan memberi pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka. Bahkan melihat kinerja dan karisma kiainya, pesantren cukup efektif untuk berperan sebagai perekat hubungan dan pengayom masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional dan nasional. Pada tataran lokal, arus kedatangan tamu kepada kiai sangat besar, di mana masing-masing tamu dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang ingin bersilaturrahim, ada pula yang ingin berkonsultasi, meminta nasihat, memohon do’a, berobat, dan ada pula yang ingin meminta jimat untuk sugesti penangkal gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Para kiai juga sering memimpin majlis taklim, baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif panitia pengundang yang otomatis dapat memberikan pembelajaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat di atas nilai-nilai hakiki (kebenaran al Qur’an dan al Hadits) dan asasi dengan berbagai bentuk, baik melalui ceramah umum atau dialog interaktif. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi kiai dapat memainkan peran sebagai orang yang menyampaikan pesan-pesan pembangunan dalam dakwah-dakwahnya, baik secara lisan dan tindakan (bil hal, uswah hasanah). Dengan berbagai peran yang potensial dimainkan oleh pesantren di atas, dapat dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan moral (reference of morality) bagi kehidupan masyarakat umum. Fungsi-fungsi ini akan tetap terpelihara

dan

efektif

manakala

para

independensinya dari intervensi “pihak luar”.34

34

Ibid., h. 90-91.

kiai pesantrten

dapat

menjadi

105

Pengembangan apapun yang dilakukan dan dijalani oleh pesantren tidak mengubah ciri pokoknya sebagai lembaga pendidikan dalam arti luas. Ciri inilah yang menjadikan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Disebut dalam arti luas, karena tidak semua pesantren menyelenggarakan madrasah, sekolah dan kursus seperti yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luarnya. Keteraturan pendidikan di dalamnya terbentuk karena pengajian yang bahannya diatur sesuai urutan penjenjangan kitab. Penjenjangan ini diterapkan secara turun-temurun membentuk tradisi kulikuler yang terlihat dari segi standar-standar isi, kualitas pengajar dan santri lulusannya.35

35

Nafi, Praksis Pembelajaran Pesantren, h. 11.

106

BAB IV RELASI ANTARA PARTAI POLITIK PPP DENGAN PONDOK PESANTREN DARUTTAFSIR KABUPATEN BOGOR

A. Awal Terbentuknya Relasi Berbicara masalah relasi atau hubungan kerjasama dapat di definisikan bahwa relasi adalah hubungan, pertalian, perhubungan, kenalan, pelanggan. Sedangkan filsafat mendefinisikan relasi adalah penjelasan saling adanya hubungan pasti antara dua atau lebih obyek tertentu.36 Untuk memperjelas pengertian dari relasi atau hubungan kerjasama ini penulis akan mengungkapkan proses sejarah relasi atau hubungan kerjasama itu terjadi antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor. Hal ini tidak lepas dari Islam dan umatnya. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Ketua DPC PPP kabupaten Bogor Drs. H Rachmat Yasin, MM. (Bupati terpilih kabupaten Bogor periode 2008-2013), menyebutkan bahwasannya tidak ada catatan sejarah khusus yang mencatat relasi atau hubungan kerjasama tersebut antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor. Tapi fusi empat partai Islam memang memberikan gambaran bagi umat Islam dan para tokoh Pondok Pesantren Daruttafsir sudah ada terjadi relasi atau hubungan kerjasama antara tokoh PPP sebagaimana lahirnya PPP tahun 1973 yang diikuti oleh fusi para tokoh

36

Marbun, Kamus Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), h. 419.

107

NU yang berada di Pondok Pesantren Daruttafsir yang bergabung kedalam PPP kabupaten Bogor.37 Sedangkan hasil dari wawancara penulis dengan K.H. Nu’man Istichori (Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir), menjelaskan tentang relasi atau hubungan kerjasama itu sudah ada antara pendiri Pondok Pesantren Daruttafsir dengan tokoh-tokoh NU, dimana NU dulu merupakan partai politik, kemudian NU memfusikan diri kedalam PPP, sedangkan Pondok Pesantren Darurttafsir dilihat dari ikhtisar sejarah lahirnya memiliki tujuan sebagai wadah berhidmat terhadap kewajiban setiap insan yang memberikan layanan pendidikan dan pengajaran Islam secara optimal dan ideal sekaligus menjadi pelaku pembaharuan dan kemajuan, menjembatani perbedaan-perbedaan paham piqiyah melalui pendekatan keilmuan serta perbedaan paham politik dan lainnya, untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah secara harmonis. Langsung atau tidak langsung telah terjadi kesamaan asas dan tujuan antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor walaupun latar belakang atau historis kedua lembaga ini jauh berbeda dengan adanya kesamaan dasar maka terbentuklah relasi atau hubungan kerjasama yang harmonis antara keduanya.38 Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Drs. H Rachmat Yasin, MM. Bahwasannya landasan relasi atau hubungan kerjasama antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor adalah landasan ideal yang samasama memperjuangkan keumatan, sehingga tidak ada alasan-alasan dan

37

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM. 38 Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man Istichori.

108

pertimbangan-pertimbangan material dalam hal relasi atau hubungan kerjasama yang harmonis antara keduanya. Untuk kepentingan relasi atau hubungan kerjasama antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor, tidak sebatas kepentingan pragmatis saja tetapi lebih mendekatkan kepada kepentingan umat. Sebab PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor sama-sama berajas Islam dan didirikan oleh tokoh-tokoh Islam, para kiai dan berbasis umat Islam. Untuk itu PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor dapat saling mengisi dan mengakomodasikan apa yang dibutuhkan umat Islam pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dengan terjadinya relasi atau hubungan kerjasama antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor dengan tujuan sama-sama mengusung kepentingan keagamaan. Akan tetapi dalam perjalanan relasi atau hubungan kerjasama ini terjadi juga dinamika pasang surut relasi atau hubungan kerjasama antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor baik yang berkaitan dengan relasi politik atau relasi keagamaan.39 Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan K.H. Nu’man Istichori menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Daruttafsir juga mengalami perubahan dalam mengikuti perkembangan yang terjadi, artinya melakukan penyesuaianpenyesuaian dengan keadaan yang ada diantaranya Pondok Pesantren Daruttafsir memiliki kepentingan untuk berelasi atau berhubungan dengan partai politik, karena memang dibutuhkan dan itu merupakan salah satu alat perjuangan. Relasi politik ini tidak terlepas dari beberapa unsur yang berkaitan dengan kepentingan. Ketika ada yang menjembatani kesamaan kepentingan atau 39

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM.

109

akomodasi kepentingan, maka terjadilah suatu relasi atau hubungan kerjasama melalui partai politik untuk berpolitik praktis dalam menyalurkan aspirasi umat Islam. K.H. Nu’man Istichori lebih mempertegas lagi penjelasannya tentang relasi atau hubungan kerjasama ini yang menjelaskan bahwa pembinaan dan pemahaman yang dilakukan di dalam Pondok Pesantren Daruttafsir ini bukan hanya bergerak di bidang pendidikan saja, tapi ada juga diantaranya dakwah, sosial kemasyarakatan dan sosial politik yang mencakup pencerahan politik yang baik bagi masyarakat dalam membentuk mental politik jujur dan santun bagi masyarakat merupakan bentuk dari akhlakulkarimah begitu juga bagi para pengurus partai PPP harus ada pencerahan dalam partai, sehingga masyarakat yang terlibat dalam politik praktis dapat memberikan nuansa akhlakulkarimah supaya apa yang di perbuat dan dilakukan oleh PPP dan masyarakat yang ada di dalamnya dapat berakhlakulkarimah. Disinilah kepentingan Pondok Pesantren Daruttafsir untuk memberikan amal ma’ruf nahi munkar kepada PPP bukan saja untuk pengurus, tapi PPP untuk umat Islam.40 Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Drs. Abdul Muiz Istichori (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Daruttafsir), bahwa terbentuknya relasi atau hubungan kerjasama ini karena ikatan tali silaturahmi antara Pondok Pessantren Daruttafsir dengan PPP kabupaten Bogor yang membutuhkan masyarakat untuk berpolitik berakhlakulkarimah kepada tingkat-tingkat politik yang berakhlak. Dengan demikian maka lahirlah kesamaan pemahaman tentang perkembangan pendidikan, sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sosial 40

Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man

Istichori.

110

politik. Dengan kesamaan paham ini Pondok Pesantren Daruttafsir dengan PPP habupaten Bogor dapat memberikan jawaban-jawaban dan kebutuhan-kebutuhan politik yang di inginkan oleh masyarakat yang berpihak kepada umat Islam. Proses relasi atau hubungan kerjasama ini terjadi hanya sebatas individu atau perorangan yang berada di dalam Pondok Pesantren Daruttafsir yang bergabung dalam PPP dan orang-orang PPP yang berada di Pondok Pesantren Daruttafsir yang relasi atau hubungan kerjasama ini sebatas personil atau individu dengan individu, tidak secara kelembagaan. Artinya Pondok Pesantren Daruttafsir sebagai institusi dan PPP sebagai lembaga politik yang di ikat oleh suatu aturan atau perundang-undangan yang terkait dengan relasi atau hubungan kerjasama kedua lembaga ini tidak ada.41 Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Suhadi Alduni (Wakil DPC PPP KORWIL 4 Kabupaten Bogor) memperinci tentang relasi atau hubungan kerjasama yang terjadi antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor. Relasi ini terjadi karena PPP berideologi Islam, Pondok Pesantren Daruttafsir berideologi Islam dengan ada kesamaan ideologi ini maka wajar dan pantas untuk melakukan relasi atau hubungan kerjasama demi kepentingan umat Islam. Selain itu Pondok Pesantren Daruttafsir dianggap sesepuh oleh orang-orang PPP tapi bukan sesepuh partai PPP. Jadi mayoritas keluarga Pondok Pesantren Daruttafsir itu orang-orang PPP seperti K.H. Muhammad Basri Kadawung yang pernah menjadi anggota MPR RI dari PPP pada tahun 1982 yang dianggap sesepuh PPP adalah kaka K.H. Muhammad Istichori Abdurrahman sebagai pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren 41

Wawancara penulis dengan Sekretaris Umum Pondok Pesantren Daruttafsir. Drs. Abdul Muiz Istichori.

111

Daruttafsir. Dari sinilah awal mulanya terbentuk relasi atau hubungan kerjasama antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor.42

B. Tujuan dan Target yang Akan Dicapai Relasi Secara konseptual tujuan dan manfaat relasi bisa diartikan sebagai usaha konsisten secara emosional dan rasional, melakukan penyesuaian terhadap PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor agar masyarakat yakin bahwa PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor betul-betul menjelmakan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Hal ini tidak saja terkait kepada personil, melainkan juga manyangkut kultural dan simbolik antara PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor dengan masyarakat. Disini tingkat kekerabatan personal dan kedua lembaga tersebut dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat secara pasti yang menjadi tempat perlindungan dan pengaduan bagi masyarakat. Hubungan ini berkaitan secara struktural, integrasi simbolik terjadinya karena kesamaan agama, asal usul, etnik dan golongan. Sebagaimana diketahui bahwa agama adalah sistim simbolik yang begitu luas yang melahirkan simbol aliran pemikiran keagamaan tersendiri dengan tradisi dan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan sosial politik, maka jika secara individu ataupun kelembagaan di persepsikan merupakan bagian dari aliran dan pemikiran tradisi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk sistim budaya, kelas sosial dan bahkan persamaan asal usul pendidikan dan sebagainya. Pada saat yang sama relasi atau hubungan kerjasama ini berlangsung karena adanya inisiatif diantara ke tiga belah pihak PPP, pondok pesantren dan masyarakat. Disini secara 42

Wawancara penulis dengan Wakil DPC PPP KORWIL 4 Kabupaten Bogor. Bapak Suhadi Alduni. Bogor, tanggal 06 Juni 2009.

112

sadar dan sistematis pelaku relasi atau hubungan kerjasama berusaha menyamakan presepsi, cara pandang dan tingkah laku relasi atau hubungan kerjasama yang di strukturkan oleh tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang menjadi konstituennya. Dalam konteks politik PPP di kabupaten Bogor, peranan seorang politisi dan seorang kiai atau tokoh masyarakat baik itu partai politik PPP dan lembaga Pondok Pesantren Daruttafsir mempunyai peranan yang sangat penting di tengahtengah masyarakat, begitu juga dengan relasi atau hubungan kerjasama ditandai dengan adanya presepsi masyarakat dan melembagakan aspirasi masyarakat dalam sistim dan struktur politik yang diakui oleh negara. Artinya, masyarakat percaya bisa menemukan saluran yang tepat dan epektif. Untuk mewujudkan apa yang di kehendaki masyarakat masuk kedalam kebijakan nasional baik yang menguntungkan atau setidak-tidaknya tidak merugikan masyarakat. Sebaliknya relasi atau hubungan kerjasama ini di tandai oleh presepsi PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor bahwa masyarakat bukan saja memahami posisi atau kedudukan serta rumusan-rumusan, janji-janji yang diberikan kepada masyarakat, melainkan bersedia melakukan relasi atau hubungan kerja sama untuk mewujudkan kelembagaan aspirasi tersebut dalam kebijakan nasional. Proses ini berlangsung secara timbal balik yang menciptakan sebuah ruangan kepercayaan bersama antara PPP, Pondok Pesantren Daruttafsir dan masyarakat. Relasi atau hubungan kerjasama dikalkulasikan menguntungkan ketigabelah pihak. Sebagaimana telah di paparkan diatas tidak bisa disangkal lagi bahwa kelahiran, keberadaan, maupun kelanjutan eksistensi relasi atau hubungan

113

kerjasama tersebut merupakan suatu jaringan atau sistem sebuah komunitas tertentu yang mayoritas dari kalangan yang sama.43 Menurut K.H. Nu’man Istichori target-target yang akan dicapai baik itu internal ataupun eksternal Pondok Pesantren Daruttafsir adalah diantaranya target internal yaitu untuk mendidik orang-orang pondok bagaimana cara berpolitik yang baik. Kemudian target eksternalnya adalah bagaimana masyarakat kabupaten Bogor secara keseluruhan baik, karena orang yang di jagokannya baik. Pencitraan yang baik, baik itu secara agama ataupun moral hal ini yang paling pokok dilakukan oleh orang-orang pesantren bukan oleh Pondok Pesantren Daruttafsir tentang pigur yang di jagokannya sebagaimana pigur Drs. H Rachmat Yasin, MM. yang terpilih dalam pilkada sebagai bupati kabupaten Bogor.44 Sebenarnya dari proses pilkada relasi atau hubungan kerjasama itu bukan dengan PPP tapi dengan pigur Drs. H Rachmat Yasin, MM. kebetulan dia dari kalangan santri, dengan latar belakangnya sama dengan kita yaitu pesantren.45

C. Bentuk dan Sarana Relasi Pondok Pesantren Daruttafsir kedepan tampaknya berpeluang untuk terus bergulat dengan politik, oleh karena itu perlu model politik santun yaitu berpolitik kualitas tinggi (high politics) yang memiliki tiga ciri, yaitu Pertama, setiap jabatan pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaikbaiknya. Kekuasaan betapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk membangun

43

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM. 44 Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man Istichori. 45 Wawancara Penulis dengan Seretaris Umum Pondok Pesantren Daruttafsir. Drs. Abdul Muiz Istichori.

114

kesejahteraan bersama. Kedua, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya pertanggung jawaban, tanggung jawab dihadapan Allah. Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia, menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. Bila Pondok Pesantren Daruttafsir dapat melakukan ciri tersebut diatas disaat berpolitik, maka bagi masyarakat yang sehat mentalnya akan medukung dan tentunya tidak asing lagi bagi Pondok Pesantren Daruttafsir. Mengingat substansi yang ada dalam ajaran Pondok Pesantren Daruttafsir sudah layak memunculkan peran politiknya dalam tataran nasional, mengingat bahwa Pondok Pesantren Daruttafsir sarat dengan nilai-nilai moral selama belum terkontaminasi oleh budaya Barat.46 PPP yakin bahwa masyarakat kabupaten Bogor yang berkualitas adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tegasnya, masyarakat yang beragama dan taat melaksanakan ajaran agamanya dalam berbagai aspek kehidupan secara kaafah (akidah, syari’ah, akhlaq al karimah). PPP berusaha menggalakkan pendidikan, pengajaran dan penerangan agama serta mendorong agar negara dan masyarakat dapat meningkatkan pengadaan dan kualitas guru-guru agama dan pembangunan lembaga-lembaga keagamaan termasuk peningkatan kualitas Pondok Pesantren Daruttafsir.47 Karena Pondok Pesantren Daruttafsir dibangun atas dasar kelembagaan yang dikatakan dengan sistem pengajarannya menjadi lima kategori: 1) Pesantren

46

Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man

Istichori. 47

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM.

115

menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dengan menerapkan kurikulum nasional. 2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan pelatihan-pelatihan untuk mengajarkan ilmu-ilmu umum dan menerapkan kurikulum nasional. 3) Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum dalam bentuk madrasah diniyah. 4) Pesantren bukan hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majlis ta’lim), tapi bisa juga untuk mempelajari ilmu-ilmu umum. 5) Pesantren bukan hanya untuk asrama anak-anak belajar sekolah umum saja, tapi juga bisa untuk umum. Tidak seperti pandangan masyarakat pada umumnya yang menilai asing di lingkungan sendiri, Pondok Pesantren Daruttafsir ternyata lebih populer dan peka terhadap program-program pembangunan pemerintah maupun masalah-masalah sosial yang menjadi sasaran konsentrasi masyarakat. Program pembangunan yang terkait dengan hukum syara secara langsung mungkin tidak akan berjalan lancar bila tidak didukung Pondok Pesantren Daruttafsir. Program Keluarga Berencana sebagai misal, baru dapat diterima kaum santri setelah kiai-kiai Pondok Pesantren Daruttafsir memiliki peranan. Maka nasihat-nasihat kiai jauh lebih ditaati daripada anjuran-anjuran pemerintah. Maka dalam masalah tentunya Pondok Pesantren Daruttafsir berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan. Melihat dari kedua sisi ini, antaran Pondok Pesantren Daruttafsir dengan PPP ada kesamaan asas dan tujuan ini merupakan tahap awal untuk

116

melakukan relasi atau hubungan kerjasama untuk saling memperkuat dan saling mendukung satu sama lain.48

D. Hasil yang Dicapai dari Relasi Kesuksesan pilkada dengan terpilihnya Drs. H Rachmat Yasin, MM. merupakan salah satu keberhasilan yang di capai oleh Pondok Pesantren Daruttafsir untuk memiliki pimpinan yang sesuai dengan apa yang di inginkan Pondok Pesantren Daruttafsir dan masyarakat. Dengan demikian Pondok Pesantren Daruttafsir akan banyak memberikan warna terhadap kebijakankebijakan yang di dukung dalam hal ini bupati. Jadi kita memberikan warna, kalau sekarang ada NOBAT (Nonghol Babat) itu karena dari kita, itu keuntungan umat. Karena kita berpolitik untuk umat dan kita tidak hanya sekedar memberikan aspirasi, kalau hanya seperti itu kita rugi. Jadi target kita yaitu dapat memberikan warna. Sikap saya memberikan amar ma’rup. Jika sudah terjadi relasi atau hubungan kerjasama, apapun yang disampaikan dari hasil relasi atau hubungan kerjasama itu akan baik, berbeda lagi kalau bukan dengan relasi atau hubungan kerjasama baik pun dikatakan tidak baik. Jadi kalau kita sudah membentuk relasi atau hubungan kerjasama itu kita bisa memberikan amar ma’ruf nahi munkar, itu yang paling pokok.49 Pimpinan Pondok Pesantren Datuttafsir (dalam hal ini K. H. Nu’man Istichori) adalah Ketua Forum Silaturrahmi dan Pengajian Kabupaten Bogor yang

48

Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man

Istichori. 49

Wawancara Penulis dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir. K.H. Nu’man

Istichori.

117

menjadi pendukung Drs. H. Rachmat Yasin, MM. sebagai calon bupati Bogor dalam pilkada kabupaten Bogor 2008.. Sebagai Ketua Forum yang mendukung Drs. H. Rachmat Yasin, MM. maka pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir telah mengambil peran dalam memobilisasi dan menggalang tokoh-tokoh forum beserta komunitas podok pesantren yang berada dalam jaringan forum untuk mendukung Drs. H. Rachmat Yasin, MM. dalam pilkada 2008.

E. Peran PPP dan Pondok Pesantren Daruttafsir Dalam Pilkada Kabupaten Bogor Menurut Drs. H Rachmat Yasin, MM. bahwa di dalam persiapan kerangka pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat II kabupaten Bogor tidak ada satupun yang menunjukkan adanya perjanjian tertulis atau lisan yang berkaitan tentang relasi atau hubungan kerjasama antara keduanya dan tidak ada juga yang menyebutkan tentang bagaimana relasi atau hubungan kerjasama itu terjadi antara keduanya karena secara formal organisatoris tidak ada hubungan antara keduanya, maka yang namanya tim perumus belum pernah dikenal dalam sejarah hubungan kedua belah pihak. Meskipun demikian, relasi atau hubungan kerjasama antara pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir yaitu K.H. Istichori Abdurrahman yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh besar PPP di kabupaten Bogor, yaitu K.H. Hasan Basri Kedawung diperkirakan merupakan ”desainer” relasi atau hubungan kerjasama antara PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor. Sehingga relasi atau hubungan kerjasama tersebut terjalin dengan sendirinya yang relasi atau hubungan kerjasama tersebut diperkuat oleh perantara

118

(mediasi) para alumni Pondok Pesantren Daruttafsir yang terlibat atau aktif di dalam PPP. Maka personal PPP dan personal Pondok Pesantren Daruttafsir kabupaten Bogor saling mengisi dalam pelaksanaan pilkada yang di posisikan sebagai mitra. Gerakan politik harus dimaknai sebagai perjuangan bersama. Kesuksesan dan kegagalan adalah kesuksesan dan kegagalan bersama. Demikian juga halnya dengan pilkada. PPP sebagai partai pengusung utama Drs. H Rachmat Yasin, MM. tetap memandang Pondok Pesantren Daruttafsir sebagai mitra dalam pembangunan keumatan. Segala sesuatu yang berorientasi bagi kesejahteraan umat tetap menjadi concern PPP untuk mendukungnya. Sebagaimana dukungan itu tetap diberikan kepada komunitas yang lain dalam peningkatan kesejahteraan umat. Inilah alat yang menyatakan bahwa relasi atau hubungan kerjasama itu terjadi antara keduanya yang berkaitan dengan pilkada, sedangkan target-target yang akan di capai oleh PPP adalah terpilihnya Drs. H Rachmat Yasin, MM. dalam pilkada sebagai bupati kabupaten Bogor. Keuntungannya yang diperoleh diantaranya adalah adanya aliansi strategis dalam pengembangan kesejahteraan umat. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan atas terjalinnya relasi atau hubungan silaturahmi dan aliansi strategis antara kedua belah pihak.50

50

Wawancara Penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor (Bupati Terpilih Kabupaten Bogor). Drs. H. Rachmat Yasin, MM.

119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Melalui pembahasan tentang relasi partai politik dan pondok pesantren, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bentuk relasi antara partai politik dan pondok pesantren dikarenakan: Adanya kesamaan idiologi yaitu sama-sama beridiologi Islam. Relasi yang terjadi antara partai politik dan pondok pesantren bukan terjadi antara partai PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir, namun relasi yang terjadi adalah hubungan individu dengan individu antara Drs. H. Rachmat Yasin, MM. dengan K.H. Nu’man Istichori. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antara partai politik dengan pondok pesantren antara lain: Adanya kepentingan, relasi atau hubungan tidak lepas dari beberapa unsur keterkaitan kepentingan, ketika ada yang menjembatani kesamaan kepentingan atau akomodasi kepentingan maka akan dengan mudah terjadinya relasi atau hubungan. Itulah yang terjadi antara Drs. H. Rachmat Yasin, MM. dengan K.H. Nu’man Istichori. Ada juga Pencerahan politik yang baik bagi masyarakat dalam membentuk mental berpolitik yang baik dan santun bagi masyarakat itu merupakan wujud dari akhlakulkarimah, begitu juga bagi para pengurus partai harus ada pencerahan dalam partai sehingga masyarakat yang terlibat di dalam politik

praktis

dapat

memberikan

nuansa

bagi penganut

partai

berakhlakulkarimah, supaya apa yang di perbuat oleh masyarakat dapat

120

berakhlakulkarimah. Maka kepentingan pondok pesantren Daruttafsir di dalam partai untuk memberikan amal ma’ruf nahi munkar, jadi partai bukan hanya untuk pengurus partai tapi partai untuk umat. 3. Dampak dari relasi partai PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir: Relasi atau hubungan PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir berdampak positif terhadap upaya penyuksesan Drs. H. Rachmat Yasin, MM. sebagai Bupati Bogor. Salah satu keuntungan yang diperoleh PPP adalah dimilikinya aliansi strategis dalam pengembangan kesejahteraan umat. Agar dapat mendidik orang-orang pondok untuk tau bagaimana cara berpolitik yang baik. Dapat memberikan warna terhadap kebijakankebijakan yang di dukung, dalam hal ini kebijakan Bupati.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasannya relasi antara Drs. H. Rachmat Yasin, MM. dengan K.H. Nu’man Istichori bisa dikatakan relasi atau hubungan yang sukses, karena hasil dari relasi tersebut dapat membantu Drs. H. Rachmat Yasin, MM. menjadi bupati terpilih periode 2009-2013. penulis menyarankan kepada mahasiswa dan pihak akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita sebagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik termasuk dalam memilih kepala daerah baik pusat atau daerah. Baik buruknya seorang kepala daerah masyarakatlah yang menentukan. Maka pilihlah orang-orang yang amanah dan berakhlakulkarimah, sehingga sesuai dengan apa yang di harapkan.

121

DAFTAR PUSTAKA

Ardiana, “Peran Partai Politik,” artikel diakses pada 23 Juni 2008 dari http://ardiana0781.blogspot.com/2008/06/23/revitalisasi-peran-partaipolitik.html Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Habibullah Asy’ari, Zubaidi. Moralitas Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (LKPSM), 1996. Hadianto, Pandji R. “Tujuan Partai Politik,” artikel diakses pada 23 Juni 2008 dari http://www.jakarta45.wordpress.com/2008/06/23/tujuan-partai-politik-uuno-2008 Marbun. Kamus Politik, Edisi Revisi 2007 Diperbaharui dan Dilengkapi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007. Mastuki, Dkk. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka, 2005. Muiz Istichori, Abdul. Propil Pondok Pesantren Daruttafsir. Bogor: Daruttafsir Press, 2002. Nafi, Dian, Dkk. Praksis Pembelajaran Pesantren. Yogyakarta: Instite for Training and Development (ITD), Forum Pesantren, Yayasan Selasih, 2007. Qomar, Mujamil. Pesantren Dari Transpormasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi. Jakarta: Erlangga, 2005. Syukri Zarkasih, Abdul. Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Jakarta: Rajawali Pers, 2005. Tim Litbang Kompas. Partai-Partai Politik Indonesia, Idiologi dan Program 2004-2009. Jakarta: Kompas, 2004. Wahid Zaini, Abdul. Moralitas Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1996. Wawancara Pribadi dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Drs. H. Rachmat Yasin, MM. Bogor, tanggal 29 Juni 2009. Wawancara Pribadi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daruttafsir K.H. Nu’man Istichori. Bogor, tanggal 08 Juni 2009.

122

Wawancara Pribadi dengan Sekretaris Umum Pondok Pesantren Daruttafsir Drs. Abdul Muiz Istichori. Bogor, 12 Juni 2009. Wawancara Pribadi dengan Wakil DPC PPP KORWIL 4 Kabupaten Bogor Bapak Suhadi Alduni. Bogor, 06 Juni 2009.

123