REKLAMASI DAN JAMINAN REKLAMASI, BAGAIMANA PENGATURANNYA ? Apa dan bagaimana pelaksanaan reklamasi ? Bagaimana mekanisme penyediaan jaminan reklamasi ?
A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya energi dan mineral, baik berupa minyak dan gas bumi, tembaga, nikel, dan lain-lain. Salah satu jenis bahan tambang andalan, diluar minyak dan gas, adalah adalah batu bara (coal), yang berdasarkan data yang dimiliki Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2007, produksi batu bara telah mencapai 2.313 ribu BOEPD (barel oil equivalen per day), dan tahun 2008, produksi batu bara diproyeksikan akan mencapai 2.359 ribu BOEPD.1 Kegiatan pertambangan, apapun jenisnya, menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Termasuk sebagai dampak positif adalah sumber devisa negara, sumber pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lahan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif dapat berupa bahaya kesehatan bagi masyarakat sekitar areal pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, khususnya terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, setiap pemegang kuasa pertambangan diwajibkan untuk mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya, antara lain melalui kegiatan ‘reklamasi’.
1
http://www.esdm.go.id/berita/batubara/44-batubara/1643-produksi-batubara-diperkirakan-meningkattahun-ini.html
1
Peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi atas areal sisa tambang yang diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi. Kewajiban penyerahan jaminan reklamasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pengusaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi. Dalam kenyataannya, di lapangan didapati adanya pengusaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memberikan jaminan reklamasi. Lebih buruk lagi, didapati pula kenyataan bahwa pengusaha dapat mencairkan uang jaminan reklamasi, dalam arti dikembalikan kepada pengusaha pertambangan, tanpa melakukan reklamasi. B. Permasalahan 1. Apa dan bagaimana pelaksanaan reklamasi ? 2. Bagaimana mekanisme penyediaan jaminan reklamasi ? C. Reklamasi Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam perut bumi. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan, yang meliputi: (1) penyelidikan umum;2 (2) eksplorasi;3 (3) eksploitasi;4 (4) pengolahan dan pemurnian;5 2
Penyelidikan umum adalah usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. 3 Eksplorasi adalah adalah segala penyeldidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan letak sifat letakan bahan galian. 4 Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
2
(5) pengangkutan;6 dan (6) penjualan.7 Kegiatan penambangan merupakan kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, yang berlangsung selama bijih/material berharga yang akan ditambang masih tersedia dan masih memiliki nilai ekonomis untuk diusahakan. Dalam hal cadangan bijih/material telah habis, maka dilakukan penutupan tambang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat berbalik (irreversible damages). Sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak selamanya. Dalam rangka mengembalikan kondisi tanah sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya, maka terhadap lahan bekas pertambangan, selain dilakukan penutupan tambang, juga harus dilakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan. Kewajiban perusahaan pertambangan8 untuk melakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut: Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.
2. Pasal 46 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, yang berbunyi sebagai berikut: 5
Pengolahan dan pemurnian Adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. 6 Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. 7 Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian. 8 Perusahaan pertambangan adalah pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah, Kuasa Pertambangan (Ijin Usaha Pertambangan), Kontrak Karya, dan Perjanjian
3
(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum. (5) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangan.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perusahaan pertambangan berkewajiban melakukan upaya pengamanan sedemikian rupa terhadap perlengkapan/infrastruktur pertambangan, termasuk tanah bekas areal pertambangan dan tanah sekitar bekas pertambangan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan, baik melalui pelaksanaan penutupan pertambangan sesuai dengan prosedur penutupan pertambangan yang ditetapkan Pemerintah, maupun melalui pelaksanaan reklamasi areal bekas pertambangan. Ketentuan mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.9 Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukkannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi adalah sebagai berikut: 1. Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu, yang meliputi: a. Lahan bekas tambang ; dan 9
Berlaku sejak tanggal 29 Mei 2008. Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut, maka: - Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum; dan - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, sepanjang ketentuan yang berkaitan dengan reklamasi dan penutupan tambang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4
b. Lahan di luar bekas tambang, yang meliputi: (1) timbunan tanah penutup ; (2) timbunan bahan baku/produksi ; (3) jalur transportasi ; (4) pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian ; (5) kantor dan perumahan ; (6) pelabuhan/dermaga. Pelaksanaan reklamasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan pertambangan setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya10. Dalam hal Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menilai bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan penilaian lapangan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah. 2. Reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan Rencana Reklamasi, termasuk perubahan Rencana Reklamasi, yang telah disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Rencana Reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi. Dalam hal, umur pertambangan kurang dari 5 (lima) tahun, maka Rencana Reklamasi disusun sesuai dengan 10
Masalah pembagian kewenangan antara Pusat dengan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal pemberian ijin usaha pertambangan diberikan oleh Menteri ESDM, maka segala kegiatan yang terkait dengan pengusahaan pertambangan berdasarkan ijin Menteri ESDM tersebut, diajukan, dimintakan persetujuan/penetapan, dilaporkan kepada Menteri yang bersangkutan. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, baik oleh Gubernur, maupun oleh Bupati/Walikota, maka segala kegiatan yang terkait dengan pengusahaan pertambangan berdasarkan ijin Gubernur atau Bupati/Walikota tersebut, diajukan, dimintakan persetujuan/penetapan dan dilaporkan kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan.
5
umur tambang tersebut. Rencana reklamasi tersebut wajib disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui reklamasi, bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota, karena merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksaan reklamasi oleh perusahaanperusahaan pertambangan tersebut. Biaya reklamasi yang diperlukan untuk mengebalikan kondisi tanah harus ditanggung oleh Perusahaan Pertambangan. Biaya reklamasi, sebagai bagian dari biaya pengelolaan lingkungan hidup yang timbul selama tahap produksi, merupakan bagian dari beban produksi, yang merupakan salah satu faktor pengurang penjualan usaha (pendapatan yang berasal dari hasil tambang perusahaan) untuk memperoleh laba (rugi) kotor. D. Jaminan Reklamasi Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Penetapan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan jaminan reklamasi ini dapat pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait dengan kemampuan perusahaan pertambangan dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 menentukan bahwa jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan oleh
6
perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi. Peraturan ini tidak mengatur jaminan reklamasi dalam kegiatan eksplorasi. Perlu dilakukan penelitian secara teknis, apakah pada tahap kegiatan eksplorasi tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga Pemerintah tidak mengatur mengenai jaminan reklamasi pada tahap ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan penyediaan jaminan reklamasi adalah sebagai berikut : 1. Komponen Biaya Reklamasi Rencana Biaya Reklamasi disusun untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang perhitungannya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi. 2. Bentuk Jaminan Reklamasi Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu : (a) Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. (b) Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. (c) Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik
7
Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau (d) Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: 1. Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau 2. Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US $ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Departemen Keuangan. Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan masing-masing. 3. Penempatan Jaminan Reklamasi Penempatan jaminan reklamasi harus dilakukan sebelum perusahaan melakukan kegiatan ekspoitasi/operasi produksi, meskipun demikian penempatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Dalam hal reklamasi memakan biaya yang lebih besar dari pada Jaminan Reklamasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Hal ini berlaku pula bagi pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dalam hal Perusahaan Pertambangan dinilai tidak berhasil dalam melakukan reklamasi.
8
4. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan melampiri laporan pelaksanaan Reklamasi. Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing, yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan tersebut. Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk berita acara. E. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Reklamasi lahan bekas pertambangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukkannya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap Perusahaan Pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, kecuali kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi, berkewajiban melakukan reklamasi atas lahan areal bekas kegiatan pertambangan yang dilakukannya tersebut. Biaya untuk melakukan reklamsi merupakan bagian dari beban produksi, yang menjadi salah satu faktor pengurang penjualan usaha (pendapatan yang berasal dari hasil tambang perusahaan) untuk memperoleh laba (rugi) kotor.
9
2. Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Jaminan reklamasi dapat berbentuk deposito berjangka, bank garansi, asuransi, dan cadangan akuntansi (accounting reserve). Jaminan tersebut harus ditempatkan oleh Perusahaan Pertambangan sebelum Perusahaan tersebut memulai usaha produksi atau eksploitasi pertambangan.
10
