Pembelajaran dari Amdal Reklamasi Teluk Jakarta:
Reklamasi dan Dampaknya terhadap Ekosistem Perairan
Ir. Ary Sudijanto, MSE Asisten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang Multisektor Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal - REKLAMASI (Peraturan MENLH No. 05/2012)
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luas ≥ 25 Hektar
Volume ≥ 500.000 m3
Panjang Reklamasi ≥ 50 m (tegak luruh ke arah laut dari garis pantai)
Jika Skala/Besaran Reklamasi lebih kecil dari Skala/Besaran tersebut, Maka Rencana Reklamasi Tersebut menjadi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL
Rencana Reklamasi dan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lain serta Jenis Dokumen Lingkungan Hidup yang harus disusun No
Skala/Besaran Rencana Kegiatan Reklamasi
Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya di Lahan Reklamasi
Jenis Dokumen dan Pendekatan yang digunakan
1. Skala/Besaran Wajib Amdal
Skala/Besaran Wajib Amdal
AMDAL Terpadu
2. Skala/Besaran Wajib Amdal
Skala/Besaran Wajib UKL-UPL
AMDAL Terpadu
3. Skala/Besaran Wajib UKL- Skala/Besaran Wajib UPL Amdal
Amdal Terpadu
4. Skala/Besaran Wajib UKL- Skala/Besaran Wajib UPL UKL-UPL
UKL-UPL
Rencana Kegiatan Reklamasi
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lainnyy di Lahan Reklamasi
Dampak Lingkungan Reklamasi: Interaksi antara Kegiatan Reklamasi dan Lingkungan/Ekosistem Pesisir-Laut lokasi sumber material reklamasi
1. Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan 2. Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) i.e. Perubahan iklim
Lokasi Reklamasi
Dampak
Rencana Kegiatan Reklamasi & Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lainnyy di Lahan Reklamasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Deskripsi rencana kegiatan ; Rencana lokasi kegiatan i.e. luas perarian yang akan direklamasi; Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya Sumber daya yang digunakan dan perkiraan besarnya; Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya; Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal (terintegrasi dalam desain rencana kegiatan).
Lingkungan: Ekosistem Pesisir Laut Komponen Lingkungan 1. Biogeofisik-kimia: i.e. hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik, kualitas air; 2. Sosekbud: i.e. demografi, akses publik, dan potensi relokasi 3. Kesehatan masyarakat: prevalensi penyakit, perubahan kesmas.
Proyek Reklamasi yang direncanakan
5
Dampak Reklamasi • Degradasi kawasan lindung Perusakan dan penghilangan kawasan lindung terus terjadi, sedangkan usaha pemeliharaan tetap kurang memadai. Sementara infrastruktur pelindung buatan dibuat secara tidak terpadu, bahkan tidak memadai di berbagai tempat
• Reklamasi Tak Terpadu Reklamasi dilakukan secara parsial, bahkan seringkali dilaksanakan diamdiam sehingga tidak lagi mempertimbangkan kaidah keterpaduan maupun kelayakan secara teknis dan lingkungan
• Revitalisasi yang memarjinalkan Revitalisasi yang pelaksanaan lapangannya akan diserahkan kepada pasar (pengembang swasta) akan memarjinalkan banyak penduduk setempat., terutama nelayan . Sehingga diperkirakan biaya sosial tinggi akan terus terjadi.
Issue Lingkungan 1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
9) 10)
Penyesuaian penggunaan tanah Penyediaan dan pengangkutan bahan reklamasi Perubahan dinamika kelautan (abrasi & sedimentasi) Perubahan tata air permukaan (banjir) Penyediaan air bersih Perubahan pola tata ruang permukiman lama Perubahan kawasan lindung (obyek cagar budaya) Perubahan insidensi penyakit Perubahan kualitas udara, air permukaan & air laut Perubahan pranata sosial & budaya masyarakat
Dampak lingkungan 1. Konflik pemanfaatan antara jaringan kabel bawah laut.
2. Limpasan sedimen akan membahayakan ekosistem terumbu karang 3. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. 4. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. 5. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai dan mempengaruhi perendaman air tawar 6. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi. 7. Konflik daerah penentuan batas lahan hasil reklamasi
Dampak Rencana Reklamasi Tangerang International City
tujuh (7) pulau reklamasi yang terletak di bagian barat Teluk Jakarta. Luas wilayah yang dikelola oleh PT. TIC untuk ketiga pulau tersebut adalah: 1.290 ha. untuk pengembangan kawasan bisnis, budaya, wisata, olahraga dan hiburan/rekreasi
DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Konflik pemanfaatan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana pulau reklamasi di kawasan barat Teluk Jakarta. Limpasan sedimen akan membahayakan ekosistem terumbu karang di sekitar pulaupulau alami yang ada. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Dampak langsung sedimentasi secara luas akan terjadi di wilayah penangkapan ikan. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi juga mempengaruhi sentra kegiatan perikanan (bagan dan budidaya) di kawasan barat Teluk Jakarta. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai dan mempengaruhi perendaman air tawar di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi.
Contoh: Dampak Rencana Reklamasi PT. Kapuk Naga Indah DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan membahayakan
ekosistem terumbu karang di sekitar pulau-pulau alami yang ada.
tiga (3) pulau reklamasi yang mencakup luas sebagai berikut: 242 ha; 279 ha; dan 277 ha. Ketiga pulau tersebut diperuntukan sebagai kawasan hunian dan infrastruktur publik
Limpasan sedimen akan mempengaruhi daerah penangkapan ikan nelayan. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi juga mempengaruhi sentra kegiatan perikanan di barat Teluk Jakarta. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi. Konflik antara upaya pengawetan dan perlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke dan pembangunan di kawasan timur.
Dampak Rencana Reklamasi PT Jakarta Propertindo DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
satu pulau reklamasi yang mencakup area seluas 245 ha dan diperuntukan bagi pengembangan real estate, taman rekreasi, dan area komersial
Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik dan sentra kegiatan perikanan Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai yang bermuara (banjir) di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir yang ada dengan kawasan reklamasi. Konflik antara upaya pengawetan dan perlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke dengan
Dampak Rencana Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera & PT. Bhakti Bangun Eramulia DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
satu pulau reklamasi yang mencakup luas 206 ha dan diperuntukan sebagai real estate dan apartemen.
Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung (banjir) di sekitar reklamasi Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.
Dampak Rencana Reklamasi PT. Dwi Marunda Makmur DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Konflik pengembangan terkait rencana batas lahan reklamasi antara Dwi Marunda Makmur dan Pelabuhan Tarumanagara Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut.
satu (1) pulau reklamasi di kawasan timur Teluk Jakarta. seluas 524 ha diperuntukan sebagai kawasan industry dan kompleks pergudangan
KEGIATAN YANG AKAN TERPENGARUH 12
5
4
3 9
11 10
6 2 7
1 8
1.
PLTU/PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar.
8.
Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol
2.
PLTU Tanjung Priok.
9.
3.
Permukiman Pantai Mutiara,
Permukiman nelayan di Muara Angke dan Kamal Muara.
4.
Permukiman Pantai Indah Kapuk
5.
Pelabuhan Tanjung Priok
6. 7.
10. Suaka Marga Satwa Muara Angke 11. Hutan Lindung Angke Kapuk
12. Hutan Wisata Kamal. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra Sunda Kelapa 13. Beberapa bangunan dan obyek peninggalan sejarah (Museum Fatahillah, rumah si Pitung Kawasan Berikat Nusantara Marunda dll). 14
TUMPANG TINDIH DENGAN JARINGAN BAWAH LAUT
15
HASIL KAJIAN GANGGUAN OPERASIONAL PLTU/PLTGU MUARA KARANG Air pendingin (cooling water) tidak mengalami pencampuran yang sempurna di laut lepas, shg terjadi kenaikan suhu air yang masuk ke kanal intake. Hal ini akan menurunkan efisiensi mesin pembangkit. ARAH ANGIN
TIMUR LAUT
BARAT LAUT
LOKASI GAGE PLOT MK1 MK2 MK3 MK4 MK1 MK2 MK3 MK4
PERUBAHAN RELATIF TEMP. AIR (TERHADAP KONDISI EKSISTING, %) MAKS MIN 1,10 0,23 18,79 4,53 13,32 5,84 -0,69 -4,48 1,17 0,01 18,91 5,64 12,31 5,96 0,01 0,00
30oC Respon Biologis < 3oC 35,7oC
Terjadinya pendangkalan kanal intake akibat sedimentasi yang akan menurunkan kehandalan unit pembangkit. Reklamasi menyebabkan perubahan keseluruhan desain mesin pembangkit 16
Kajian Lokasi/Sumber dan Rute Bahan Urugan Pantai Utara Banten, di Pantai Barat Jabar
Pantai Utara Jawa Barat bagian Timur
Galian MRT S. Cisedane
Galian Banjir Kanal Timur
S. Citarum
Perairan Bangka
Parung Panjang S. Cileungsi Jonggol
Cikalong Kulon
Bahan Urugan dari Laut
Bahan Urugan dari Darat 17
Hasil Kajian Perubahan Tata Air Permukaan Yang Potensial Menimbulkan Penambahan Daerah Genangan Banjir Dan Rawan Banjir Jakarta pada dasarnya kota banjir DAS dari 5 sungai = 1.100 km2 ; kurang lebih 650 km2 berada di DKI Jakarta
Belanda membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir Pada waktu perluasan kota, kanal-kanal tersebut tidak diteruskan
situ-situ makin berkurang penggundulan daerah resapan air di wilayah atas.
10.000 ha (100 km2) wilayah kota terendam banjir tahun 2002
Dokumentasi Banjir Jakarta (daerah Cawang) Tanggal 30 April 2003 18
MODELLING BANJIR JAKARTA Asumsi bentuk reklamasi seperti pulau pulau
Tidak sesuai dengan asumsi bentuk reklamasi – menyatu dengan daratan lama
19
Hasil Kajian Penyediaan Air Bersih Tingkat pelayanan PAM = 43 % dari total penduduk Asumsi potensi air tanah DKI = 77 m3 ; tingkat pengambilan aman 60 % = 48 juta, maka pengambilan tanah akan melewati batas aman pada 10 tahun mendatang. Kebutuhan Tahun 2010 subkawasan Barat Tengah Timur TOTAL
kebutuhan liter/det
2,130 1,310 1,930 5,370
Pengelolaan Dampak Pembangunan instalasi pengolah air bersih dengan sumber air baku dari air payau, air hujan, limbah cair dan desalinasi air laut
Volume kebutuhan air bersih sangat besar. Sumber air tawar yang ada diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan ini.
Mungkinkah ? Belum ada studi pendukung tentang alternatif penyediaan air bersih & kelayakan teknis – ekonomisnya.
SLR dan Reklamasi Pantai Jakarta 2050 Monas
Tanjung Priok Bandara Soekarno-Hatta
Dampak Pemanasan Global (Susandi, 2007)
Summary – Construction Phase Key Strategic Issues •
•
•
•
Water pollution due to the release of contaminants during dredging – Major concern especially for areas requiring capital or sand key dredging and Tanjung Priok and Tarumanegara Port – Mitigation through operational control (restricted overflow and safe disposal) enforced via strict environmental monitoring and management plan (EMMP) including monitoring of bio-accumulation in the nearest fisheries area Suspended sediment plumes and siltation during dredging and reclamation – Identified as key impact especially developments in proximity to power station intakes (I) and fisheries (F): PT Muara Wisesa Samuders (I), PT Manggala Krida Yudha (I), Tanjung Priok Port (I,F), PT Kawassan Berikat Nusantara and PT Dwi Marunda Makmur (I,F) – Mitigation through operational control (spill budget control plus physical protection measures where required) enforced via strict EMMP including monitoring of turbidity at key receptor sites. – Consideration of cumulative impacts for parallel development critical Impacts on nearshore navigation and fishing activity due to operation of construction plant – Safety hazard due to interference of construction equipment with existing nearshore navigation – Mitigation via enforcement of clearly demarcated and lighted work area boundaries and construction plan – Formal safety assessment (IMO) by all contractors prior to start of construction. Impacts to fishermen’s income owing to access difficulty, loss of fishing grounds and plume impacts resulting in lower fish catch – Consequence of previous items without control considered moderate, but can be mitigated with the highlighted control measures plus adequate public and stake holder consultation
Summary – Operation Key Strategic Issues •
Impacts on water levels and upstream flooding – Significant threat associated with all developments with the exception of Tanjung Priok Port and the eastern component of the PT Maggala Krida Yudha development – Lower flooding risk in the west maybe real or could be an artefact of data availability and choice of storm scenario -> SEA should assess eastern and western sector – Impact to water levels and thus upstream flooding may be fully mitigated by pre-emptive dredging of the drainage outlets and reclamation boundary channels any requires optimisation and assessment of the secondary impact vectors in SEA
•
Aesthetic impacts and impact on recreational park at Ancol – Existing recreational area at Ancol is broadly dependent on its coastal location. Reclamation in front of the existing development will reduce the existing value of this recreational area. – May be mitigated by appropriate land use planning in the new PT Pembangunan Jaya Ancol development to enhance the value of the existing facilities
•
Impacts on power plant operations due to thermal recirculation – Significant re-circulation risks to all power stations expected (but n particularly PLTU & PLTGU west of Pantai Mutiara development) – Requirement of detailed 3-dimensional assessment of thermal impact of the proposed PT Muara Wisesa Samudera and PT Jakarta Propertindo developments. Likely need for reconfiguration of the boundaries of these developments in order to mitigate thermal impacts to acceptable levels – Detailed assessment of re-circulation for other power plants is also recommended
•
Impacts on subsea pipelines and cables – Mitigation only possible via relocation of the existing services
Summary – Operation Key Strategic Issues •
•
•
Impacts on shoreline morphology – Most significant: sedimentation east of the PT Dwi Marunda Makmur development in the proximity of the existing power station intake and proposed Tarumanegara Port • Conflicts between the PT Dwi Marunda Makmur development , existing power station and proposed Tarumanegara Port require significant re-configuration of the PT Dwi Marunda Makmur development in DHI’s opinion – Increased suspended sediment concentrations in fisheries areas – Sedimentation in the separation channels between the reclamation and existing shoreline. • Sedimentation will require regular maintenance in order to prevent sediment build up which will have secondary consequences on retention time and backwater levels in the various rivers, drains and canals • Consider in economic models of the various reclamations Impacts on water quality due to reduced flushing combined with increased loading from the residential, commercial and industrial operations on the reclaimed land. – Reduced flushing (especially in central development area) has numerous secondary consequences (recirculation, declining water quality and associated decrease in economic value of developments, risk to human health and fisheries) – Water quality and eutrophication impact of the development plan (including intermediate stages) must be a key focus of the SEA leading to overall optimisation of channel dimensions especially investigating options with land joined sectors to strategically block and channel hinterland pollution sources (not in line with presidential decree) Impacts on remnant mangroves (conservation area) owing to changes in water quality, hydrological conditions and sedimentation – Even with provision for a 200m wide separation channel, significant changes in retention time are expected which may result in habitat decline – This is most prominent in relation to the protected forest at Muara Angke adjacent reclamations (PT Kapuk Naga Indah and PT Jakarta Propertindo) – Design optimisation is required for these two developments, plus a detailed assessment of habitat impacts as part of the SEA
Summary – Operation Key Strategic Issues • Impacts on fishermen (loss of fishing grounds, access to fish landing areas, long-term turbidity impacts) – Long term impacts to fishermen are expected • Direct landuse conflicts in the eastern developments of PT Dwi Marunda Makmur and PT Kawasa Berikat Nusantara and the eastern most of the PT Tangerang International City developments directly impact known fisheries areas (lift net and mussel culture) • Interference with navigation to existing fish landing sites and turbidity impacts due to current amplification around the outer face of the reclamation profiles (PT Dwi Marunda Makmur and PT Tangerang International City).
• Land traffic impacts – Not part of the REA, but given present traffic congestion levels in much of the study area traffic impacts associated with the key developments (including intermediate development phases) are a key concern to be addressed in detail by the SEA
• Pressure on infrastructure and services (water, sewage, communications, etc.) – This has not been assessed as part of the REA, but given present pressure on infrastructure in the Jakarta area, infrastructure impacts are a key concern to be addressed in detail by the SEA
• Air emissions during operations (increased shipping, power stations, etc.) – This has not been assessed as part of the REA, however given the proximity of the expanded Tg. Priok Port and existing air pollution sources to planned residential and recreational areas, air quality impacts are a key concern to be addressed in detail by the SEA.
PR.. Reklamasi • Penyediaan dan pengangkutan bahan-bahan reklamasi yang sustainable dan aman • Pengelolaan perubahan mendasar dinamika kelautan yang potensial menimbulkan perubahan pola abrasi dan sedimentasi • Pengelolaan tata air permukaan yang mendasar dan menyeluruh dari hulu sampai hilir • Penyelesaian masalah sosial masyarakat yang akan termarjinalkan • Perbaikan dan penambahan kawasan lindung • Penyelesaian konflik daerah dalam perubahan batas lahan reklamasi
PERMASALAHAN • RTRW DKI Jakarta 2010-2030, Pasal 104 ayat (1), Pengembangan kawasan Pantura harus diawali perencanaan reklamasi yang disusun secara cermat dan terpadu sekurang-kurangnya mencakup: Analisis dampak lingkungan; • Dalam RTRW DKI Pasal 97, ayaT (2), Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan pantai berhutan bakau, kepentingan nelayan, dan fungsi lain yang ada di kawasan pantura
Perencanaan reklamasi yang dibuat parsial tidak akan menjawab tergangunya kepentingan/fungsi lain di kawasan Pantura baik kegiatan sektoral, masyarakat maupun pemerintah daerah
PERMASALAHAN •
Belum adanya sinkronisasi perencanaan dan kegiatan eksisting sektoral (energy Migas, pipa migas, jaringan kabel bawah laut) maupun kegiatan pemanfaatan di area Teluk Jakarta, Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi
•
Perencanaan reklamasi yang dilakukan parsial tidak akan menjawab Dampak kumulatif dari perencanaan reklamasi antar pengembang (Konflik pengembang terkait rencana batas lahan reklamasi, Isu di daratan (banjir, intrusi air laut, air rob), Terganggunya sirkulasi muara sungai di Teluk Jakarta, Terganggunya akosistem terumbu karang dan mangrove, dan Hilangnya fishing ground yang merupakan andalan bagi mata pencarian nelayan
•
Berbagai konflik yang akan timbul dari kegiatan reklamasi akan menimbulkan dampak luar biasa kepada masyarakat dan lingkungan dan mempengaruhi sustainability pengembangan Teluk Jakarta •
Kegiatan reklamasi yang menggunakan hutan lindung Angke Kapuk (seperti rencana pembangunan reklamasi Kapuk naga Indah)
PERMASALAHAN • Rencana pemerintah Pusat terkait rencana pembangunan tanggul laut dan penanggulangan banjir • Kajian Amdal yang telah dilakukan parsial pada tiap pengembang (PT Kapuk Naga Indah, PT Tanggerang City, PT Muara Wisesa Samudra (Pantai Hijau), PT Bhakti Bangun Era Mulia (Pantai Mas), PT Taman Harapan Indah (Pantai Mutiara), PT Pembangunan Jaya Ancol PT Mangala Krida Yuda Kajian Amdal Parsial tidak mengkaji rencana pembuatan tanggul dan dampak kumulatif, sehingga apabila rencana kegiatan akan dilaksanakan dokumen Amdal yang ada sudah tidak sesuai
Siapa yang berperan!! !.... untuk mengendalikan dampak lingkungan akibat rencana reklamasi PEMERINTAH Koordinasi
Lintas daerah Administratif
Lintas Sektor Pengembang
Penutup: Penataan Ruang Kunci Pengkajian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan Kegiatan Reklamasi (1) RTRW/ RDTR
Penataan Ruang Wilayah Pesisir
•
Rencana Zonasi •
Rencana Reklamasi
Amdal atau UKL-UPL • • •
Rencana reklamasi bukan hanya sekedar plotting di Rencana Tata Ruang, tetapi juga harus sudah dihitung daya dukung dan daya tampung LH-nya, dampak kumulatif termasuk tambahan resources yang dibutuhkan dan pengaturannya dengan berbagai kegiatan disekitar terutama obyek-obyek vital; Tidak terpisahkan dengan penataan ruang di wilayah daratan. Izin PPLH
Izin Lingkungan
Izin Reklamasi
Amdal atau UKL-UPL meninci dampak-dampak yang sudah dikaji dalam penyusunan rencana tata ruang untuk reklamasi (Amdal/UKL-UPL bisa lebih efektif, efisien dan fokus); Dampak yang dikaji tidak hanya dampak reklamsi terhadap LH tetapi juga dampak LH terhadap reklamasi RKL-RPL dan Izin Lingkungan bisa lebih operasional dan enforceable.
Pelaksanaan Reklamasi & Implmentasi Izin Lingkungan
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
Pengawasan Lingkungan Hidup Pemrakarsa dapat melaksanakan izin lingkungan dan PPLH dapat mengawasi Izin Lingkungan serta izin lingkungan dapat ditegakan
Penutup: Penataan Ruang Kunci Pengkajian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan Kegiatan Reklamasi (2) RTRW/ RDTR
Penataan Ruang Wilayah Pesisir Rencana Zonasi
• •
Pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan reklamasi merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk PEMERINTAH dan pemrakarsa; Dokumen rencana tata ruang dapat menetapkan tanggung jawab dari pemerintah dan semua pihak terhadap pengendalian dampak LH sejak dini.
Rencana Reklamasi
Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan
• Izin lingkungan hanya menetapkan tanggung jawab pihak pemrakarsa (pemegang izin lingkungan); • Jika kajian dampak lingkungan hanya tergantung pada Amdal atau UKL-UPL, maka tanggung jawab yang lebih luas dari berbagai pihak lain, termasuk pemerintah tidak terdefinisi dengan jelas.
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/
Dampak Rencana Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera & PT. Bhakti Bangun Eramulia DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
satu pulau reklamasi yang mencakup luas 206 ha dan diperuntukan sebagai real estate dan apartemen.
Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung (banjir) di sekitar reklamasi Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.
Dampak Rencana Reklamasi PT. Jaladri EkaPaksi DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman dan kawasan wisata. Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.
satu pulau reklamasi yang menurut BAPPEDA DKI Jakarta mencakup area seluas 154 ha dan diperuntukan sebagai bangunan publik
Dampak Rencana Reklamasi PT. Pembangunan Jaya Ancol DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman dan kawasan wisata.
tiga (3) pulau reklamasi yang menurut mencakup kawasan seluas 726 ha yang diperuntukkan sebagai bangunan publik dan ruang terbuka hijau.
Konflik lahan antara jaringan pipa/kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan pelabuhan marina Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.
Dampak Rencana Reklamasi PT. Manggala KridaYudha DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
dua pulau reklamasi dengan area seluas 351 ha dan 481 ha yang diperuntukkan sebagai bangunan publik
Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan.di timur TanjungPriok Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar kawasan wisata. Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap fasilitas pelabuhan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.
Dampak Rencana Reklamasi Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT. Pelindo II DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
Menurut BAPPEDA DKI Jakarta kawasan yang diberikan pada PT. Pelindo II mencakup luas 368 ha
Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan Kontaminasi sedimen di wilayah penangkapan akibat pengerukan pasir untuk pembukaan jalur pelayaran. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut.
Dampak Rencana Reklamasi PT. Kawasan Berikat Nusantara
Menurut BAPPEDA DKI Jakarta area yang diberikan pada PT. KBN mencakup luas 513 ha yang diperuntukkan sebagai kawasan industri dan kompleks pergudangan
DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut.
Dampak Rencana Reklamasi PT. Dwi Marunda Makmur DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Konflik pengembangan terkait rencana batas lahan reklamasi antara Dwi Marunda Makmur dan Pelabuhan Tarumanagara Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut.
satu (1) pulau reklamasi di kawasan timur Teluk Jakarta. seluas 524 ha diperuntukan sebagai kawasan industry dan kompleks pergudangan
Summary – Construction Phase Key Strategic Issues •
•
•
•
Water pollution due to the release of contaminants during dredging – Major concern especially for areas requiring capital or sand key dredging and Tanjung Priok and Tarumanegara Port – Mitigation through operational control (restricted overflow and safe disposal) enforced via strict environmental monitoring and management plan (EMMP) including monitoring of bio-accumulation in the nearest fisheries area Suspended sediment plumes and siltation during dredging and reclamation – Identified as key impact especially developments in proximity to power station intakes (I) and fisheries (F): PT Muara Wisesa Samuders (I), PT Manggala Krida Yudha (I), Tanjung Priok Port (I,F), PT Kawassan Berikat Nusantara and PT Dwi Marunda Makmur (I,F) – Mitigation through operational control (spill budget control plus physical protection measures where required) enforced via strict EMMP including monitoring of turbidity at key receptor sites. – Consideration of cumulative impacts for parallel development critical Impacts on nearshore navigation and fishing activity due to operation of construction plant – Safety hazard due to interference of construction equipment with existing nearshore navigation – Mitigation via enforcement of clearly demarcated and lighted work area boundaries and construction plan – Formal safety assessment (IMO) by all contractors prior to start of construction. Impacts to fishermen’s income owing to access difficulty, loss of fishing grounds and plume impacts resulting in lower fish catch – Consequence of previous items without control considered moderate, but can be mitigated with the highlighted control measures plus adequate public and stake holder consultation
Summary – Operation Key Strategic Issues •
Impacts on water levels and upstream flooding – Significant threat associated with all developments with the exception of Tanjung Priok Port and the eastern component of the PT Maggala Krida Yudha development – Lower flooding risk in the west maybe real or could be an artefact of data availability and choice of storm scenario -> SEA should assess eastern and western sector – Impact to water levels and thus upstream flooding may be fully mitigated by pre-emptive dredging of the drainage outlets and reclamation boundary channels any requires optimisation and assessment of the secondary impact vectors in SEA
•
Aesthetic impacts and impact on recreational park at Ancol – Existing recreational area at Ancol is broadly dependent on its coastal location. Reclamation in front of the existing development will reduce the existing value of this recreational area. – May be mitigated by appropriate land use planning in the new PT Pembangunan Jaya Ancol development to enhance the value of the existing facilities
•
Impacts on power plant operations due to thermal recirculation – Significant re-circulation risks to all power stations expected (but n particularly PLTU & PLTGU west of Pantai Mutiara development) – Requirement of detailed 3-dimensional assessment of thermal impact of the proposed PT Muara Wisesa Samudera and PT Jakarta Propertindo developments. Likely need for reconfiguration of the boundaries of these developments in order to mitigate thermal impacts to acceptable levels – Detailed assessment of re-circulation for other power plants is also recommended
•
Impacts on subsea pipelines and cables – Mitigation only possible via relocation of the existing services
Summary – Operation Key Strategic Issues •
•
•
Impacts on shoreline morphology – Most significant: sedimentation east of the PT Dwi Marunda Makmur development in the proximity of the existing power station intake and proposed Tarumanegara Port • Conflicts between the PT Dwi Marunda Makmur development , existing power station and proposed Tarumanegara Port require significant re-configuration of the PT Dwi Marunda Makmur development in DHI’s opinion – Increased suspended sediment concentrations in fisheries areas – Sedimentation in the separation channels between the reclamation and existing shoreline. • Sedimentation will require regular maintenance in order to prevent sediment build up which will have secondary consequences on retention time and backwater levels in the various rivers, drains and canals • Consider in economic models of the various reclamations Impacts on water quality due to reduced flushing combined with increased loading from the residential, commercial and industrial operations on the reclaimed land. – Reduced flushing (especially in central development area) has numerous secondary consequences (recirculation, declining water quality and associated decrease in economic value of developments, risk to human health and fisheries) – Water quality and eutrophication impact of the development plan (including intermediate stages) must be a key focus of the SEA leading to overall optimisation of channel dimensions especially investigating options with land joined sectors to strategically block and channel hinterland pollution sources (not in line with presidential decree) Impacts on remnant mangroves (conservation area) owing to changes in water quality, hydrological conditions and sedimentation – Even with provision for a 200m wide separation channel, significant changes in retention time are expected which may result in habitat decline – This is most prominent in relation to the protected forest at Muara Angke adjacent reclamations (PT Kapuk Naga Indah and PT Jakarta Propertindo) – Design optimisation is required for these two developments, plus a detailed assessment of habitat impacts as part of the SEA
Summary – Operation Key Strategic Issues • Impacts on fishermen (loss of fishing grounds, access to fish landing areas, long-term turbidity impacts) – Long term impacts to fishermen are expected • Direct landuse conflicts in the eastern developments of PT Dwi Marunda Makmur and PT Kawasa Berikat Nusantara and the eastern most of the PT Tangerang International City developments directly impact known fisheries areas (lift net and mussel culture) • Interference with navigation to existing fish landing sites and turbidity impacts due to current amplification around the outer face of the reclamation profiles (PT Dwi Marunda Makmur and PT Tangerang International City).
• Land traffic impacts – Not part of the REA, but given present traffic congestion levels in much of the study area traffic impacts associated with the key developments (including intermediate development phases) are a key concern to be addressed in detail by the SEA
• Pressure on infrastructure and services (water, sewage, communications, etc.) – This has not been assessed as part of the REA, but given present pressure on infrastructure in the Jakarta area, infrastructure impacts are a key concern to be addressed in detail by the SEA
• Air emissions during operations (increased shipping, power stations, etc.) – This has not been assessed as part of the REA, however given the proximity of the expanded Tg. Priok Port and existing air pollution sources to planned residential and recreational areas, air quality impacts are a key concern to be addressed in detail by the SEA.
