RAPAT KERJA DPRD PROPINSI RANCANGAN PERUBAHAN PERDA PELAYANAN PUBLIK
MENGKAJI SINGKRONISASI DAN REVITALISASI
UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK PERDA PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TIMUR
Prof. M. Mas’ud Said, PhD Anggota Dewan Pakar, MIPI
BASIS PEMIKIRAN DAN SCOPE BAHASAN
n
MENATA KEMBALI POSISI PERDA 11/2005, ATAS UU 25/2009 TTG PELAYANAN PUBLIK, UU 10/2004 TTG PEMBENTUKAN PERTURAN PERUNDANGAN, UU 32/2004 PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PELEMBAGAAN KOMISI PELAYANAN PUBLIK
n
MENGUATKAN DAN MENJAMIN IDE PELAYANAN TERBAIK OLEH BIROKRASI DAN KORPORASI DI JAWA TIMUR.
n
MEMPERKUAT FUNGSI PENGAWASAN DPRD SECARA PROPORSIONAL DAN KINERJA PEMPROP SECARA PROFESSIONAL
n
MENDORONG PERDA UNTUK MENGIKAT PIHAK KORPORASI DAN PELAYANAN PUBLIK NON APBN , DISAMPING PENYELENGGARA PELAYANAN YG SUDAH TERMAKTUB DALAM PERDA 11/2005.
PERATURAN PERUNDANGAN YAG BAIK MELIPUTI.
A. KEJELASAN TUJUAN; B. KELEMBAGAAN ATAU ORGAN PEMBENTUK YANG TEPAT C. KESESUAIAN ANTAR JENIS DAN MATERI MUATAN D. DAPAT DILAKSANAKAN E. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN F. KEJELASAN RUMUSAN. G. KETERBUKAAN
SUMBER: PROF. SALDI ISRA, 2010
EMPAT ARAS SINGKRONISASI
n
ARAS 1: SINGKRONISASI PERDA DENGAN ATURAN PERUNDANGAN KHUSUSNYA DENGAN UU 25/ 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK YG BERLAKU SECARA NASIONAL. BAGAIMANA PERDA MENYANGKUT KEKHUSUSAN JAWA TIMUR DAN TIDAK BERTENTANGAN SECARA MATERIAL MAUPUN FUNGSIONAL DENGAN TUJUAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
n
ARAS 2: SINGKRONISASI DENGAN UU 10/2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN. DALAM KAITAN INI SECARA KETATA NEGARAAN DAN PERINFANGAN PERDA HARUS MENGHORMATI SISTEM DAN HIERARCHIE PERUNDANGAN NASIONAL
n
ARAS 3. SINGKRONISASI DENGAN LEMBAGA DAN UNIT PELAKSANA DI TINGKAT PROPINSI SECARA HORIZONTAL, DAN HUBUNGAN DENGAN UNIT UNIT PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR. MISALNYA FUNGSI PEMBINAAN OLEH GUBERNUR DAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD, lihat juga pasal 6 UU 25/2009. DAN UU 32/2004.
ISU YANG RELEVAN DIBAHAS PERDA BARU n
n
n
n n
n
MEMASUKKAN KORPORASI SEBAGAI TARGET PERDA dan ORANG TIDAK BERUNTUNG / PELAYANAN KHUSUS MASALAH STANDARD PELAYANAN DAN PENILAIAN KINERJA PELAYAN MASALAH ADVOKASI, MEDIASI DAN AJUDIKASI,
n
Pasal 1 ayat 4, pasal 29 UU 25/2009
n
Pasal 1 ayat 7, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 22 UU 25/2009
n
Pasal 1 ayat 10 dan 11 UU25/2009
n
Pasal 1 ayat 8, pasal 20 ayat 2, pasal 22 UU 25/2009
n
Pasal 40 UU 25/2009
n
Pasal 51, 52, 52, 54 UU 25/2009
n
Pasal 35, pasal 46 UU 25/2009, Perda Jatim 11/2005
CITIZEN CHARTER, PROSES PENGADUAN PELAYANAN, SANKSI (PERINGATAN TERTULIS, SANKSI ADMINISTRATIVE, PEMBEBASAN DARI TUGAS, PEMBEBASAN DARI JABATAN), GUGATAN GUGATAN (PTUN, PIDANA), PENGGUNAAN FASILITAS
TREND DI TINGKAT PUSAT
n
PRESIDEN, MENTERI TERKAIT, (MENPAN, MENDAGRI, MENKEU), FRAKSI FRAKSI DI DPR SEPAKAT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK. MISKIN CONTOH HASIL YANG BAIK
n
ADA WACANA PENGUATAN PERAN PROPINSI; PENGUATAN DPRD DALAM KAITAN PEMILIHAN GUBERNUR, DAN PENGUATAN PERAN GUBERNUR DALAM BERBAGAI HAL, SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHN PUSAT, MEMILIH TERMASUK FUNGSI PENGAWASAN.
n
AKAN ADA BEBERAPA USAHA SINGKRONISASI PERDA DISESUAIKAN DENGAN PERUNDANGAN YG LEBIH TINGGI,
IMPLIKASI DARI PERKEMBANGAN INI UNTUK REVISI PERDA n
SECARA MATERIAL PERDA YANG LAMA SUDAH BAIK, NAMUN LEBIH DIPERBAIKI, DITAMBAHKAN PENJELASAN, JUGA ADA SISIPAN PASAL (JATIM)
§
MEKANISME KERJA, STANDARD CAPAIAN, TARGET SELAMA INI KURANG JELAS SEHINGGA SEPERTI BUSSINESS AS USUAL
n
KEUANGAN KPP BELUM SOLID, BISA MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN, MAKA PERLU DIPERJELAS
n
MASYARAKAT AKAN SEMAKIN PERCAYA, PEMERINTAH AKAN LEBIH MUDAH BEKERJA KARENA ADA STANDARDNYA,
n
KETERWAKILAN MASYARAKAT, PERGURAUN TINGGI, EKSPERT, PENEGAK HUKUM MASIH PERLU DIDOROMG LAGI
n
HARUS ADA PASAL PERALIHAN DAN PASAL YANG NANTI MENSINGKRONKAN BADAN OMBUDSMEN PROPINSI DG KPP
47,57
3,06 5,32 8,33
0
5,95 6,38
10
4,17
20
6,33 8,51 7,29
66,07 57,45 64,58
64,98 64,89
64,89 69,79
64,58
14,18 12,77 19,79
30
35,11
40
30,50 36,17
50
35,08 37,23 29,17
60
44,30
54,61
70
50
69,15
80
66,23 69,15 63,54
90
79,17
KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI DAERAH
0
M io i at a ar d g n n G d h b a a LS g a a a a A t W n R m us Ti ka aga tK /M a I g a a n g r r n G e ea /P y a emb P Su rua a s K i u a L rg m ia s lam asi e s s U Pe i n iK so is a s l A a e g j Or nis Ma a g Or Nasional
l o n ya p a n r m Pa ain ds L u b Om
Jawa Timur
Blitar
SCENARIO REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PEKERJAAN: LEGAL BASIS
PERDA PELAYANAN PUBLIK
KELEMBAGAAN
MATERI\PERDA
Undang Undang, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Perda (Pelayanan Publik)
Basis Lembaga Daya dukung Personel Etika dan SOP KPP STANDARD PELAYANAN, SANKSI, AJUDIKASI, TARGET CAPAIAN, CITIZEN CHARTER MEKANISME KERJA
BASIS AKADEMIK DAN TREND INTERNASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ISU DEMOKRATISASI (SEJAK 1999) ISU GOOD GOVERNANCE (SEJAK 2000) ISU OTONOMI DAERAH (SEJAK 2001)
TEORITISS TEORITIS
ISU SOUNDS GOVENANCE (SEJAK 2008) ISU INNOVATIVE GOVERNMENT (SEJAK 2008)
TINGGINYA TUNTUTAN UNTUK EFISIENSI (SEJAK 2003) VISI MISI PEMERINTAHAN BARU (SEJAK 2004) KORUPSI DAN TRUST DECLINE ( YEARS TO COME)
PRAKTIS
Isu Mutakhir Reformasi Administrasi dan Birokrasi n Dileberative n Innovative
Democracy (Josep Bessette, 1980)
Bureaucracy (Alexander Styhre, 2007)
n Sound
Governance
(Ali Farazman, 2008)
n Citizen
Drive Change
(Steve Goldsmith, 2009)
PEMETAAN PELAKSANA BIROKRASI DI DAERAH DPRD
KEPALA DAERAH JABATAN POLITIS JABATAN KARIR
TECHNO STRUCTURE
BAPPEDA
MIDLLE LINE
SEKDA
OPERATING CORE DINAS-DINAS PELAYANAN DASAR
SEKTOR UNGGULAN
SUPPORT STAFF
PERSONIL
KEUANGAN
UMUM
HAL YANG BARU PERLU DIPIKIRKAN n
MEMBUAT SKEMA SKEMA PERCONTOHAN MAKLUMAT PELAYANAN, PERNYATAAN TERTULIS DENGAN KESELURUHAN RINCIAN DAN KEWAJIBAN SERTA JANJI YG TERDAPAT DALAM STANDAR PELAYANAN ( PASAL 1 Ayat 8 UU 25/2009), ini yang di beberapa tempat dikenal sebagai CITIZEN CHARTER, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2, pasal 22 tentang Maklumat Pelayanan)
n
PENYEDERHANAAN SISTEM BIROKRASI DENGAN STANDARD TERTULIS, SISTEM MEDIASI DAN AJUDIKASI SERTA MEKANISME PEMEBERIAN SANKSI DAN PENGHARGAAN.
n
KEUANGAN PARTAI HARUS LEBIH JELAS SUMBER DAN PENGAWASANNYA, KONTROL PUBLIK DAN PEMBEDAAN KEUANGAN PUBLIK (APBN) DENGAN KEUANGAN PARTAI
PASAL PENTING YANG BARU n
MENDORONG PELAYANAN KHUSUS TERHADAP ORANG TUA, DISABLED, ORANG CACAT, WARGA PROPINSI TERPENCIL, ORANG MISKIN
n
PEMBERIAN SUAP PADA PELAYANAN YG MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN APBD ATAU APBN DAPAT MENGAKIBATKAN SANKSI. (SAMIFLU, FLU BURUNG)
n
PENENTUAN TARIF HARUS MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DAN ANGGOTA DPRD (MENGECUALIKAN DIS
n
KEWAJIBAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (PASAL 34 UU 25/2009) PADA FASILITAS YG DIDANAI APBD
n
DISAMPING BADAN PENGAWAS EKSTERNAL ADA JUGA BADAN PENGAWAS EKSTERNAL (KPP) PASAL 35 UU 25/2009. PERLU JUGA SURVEY KEPUASAN PUBLIK SECARA TEPAT.
n
PERLU MENDORONG DILAKSANAKANNYA PASAL 54 DAN 55 TENTANG KETENTUAN
