KOMINFO
TEKNIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008)
Disampaikan oleh : Soekartono Email :
[email protected] http://ppid.kominfo.go.id http://ppidkemkominfo.wordpress.com
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI PUSAT INFORMASI DAN HUMAS © 2011
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
Badan Publik adalah Lembaga eksekutif ,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
Informasi Publik Adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS
HAK DAN KEWAJIBAN
INFORMASI PUBLIK
PPID BADAN PUBLIK SPLI
PEMOHON INFORMASI
DIKELOLA
DISIMPAN
EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF
NON PEMERINTAH
BADAN HUKUM IND
DIKIRIM
DITERIMA
WARGA NEGARA IND
TUPOKSI
DANA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID NO.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)
KANTOR PUSAT
DAERAH
PPID UTAMA
PPID E.1
PPID UPT
1.
Penyediaan Informasi (Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian)
*
*
*
2.
Penyimpanan,Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi
*
*
*
3.
Pelayanan Informasi (cepat, tepat dan sederhana)
*
*
*
4.
Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan IP
*
*
*
5.
Uji Konsekuensi ----------------> Informasi yang dikecualikan
?
?
?
6.
Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis 7.
jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
8.
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PIMPINAN BADAN PUBLIK ATASAN PPID
PPID
PELAYANAN INFORMASI
DOKUMENTASI/ARSIP
PENGELOLAAN INFORMASI
PEJABAT FUNGSIONAL
SENGKETA INFORMASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DIKELOLA
Pengumpulan Registrasi/ Pencatatan
Pengolahan : elektronik atau non elektronik
DISIMPAN
DIKIRIM DAN/ ATAU DITERIMA
Seleksi, Identifikasi, verifikasi • Pencatatan di buku induk • Format cetak dan terekam dipisah
• Katalogisasi : Deskripsi Bibliografis dan • Klasifikasi/subjek Informasi : berkala, setiap saat, serta merta dan dikecualikan; • Indek/Indexing • Pembuatan Call Number : Barcode;klas/subjek; lokasi • Labeling memuat Call Number
Penjajaran (Kartu Katalog dan Fisik Cetakan/terekam)
• Sesuai dengan klasifikasi/subjek • Sesuai dengan format informasi • Lokasi rak • Pengamanan informasi yang dikecualikan
Penyajian di Desk Layanan Informasi
Daftar Informasi Publik : Katalog atau Index
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA
DIUMUMKAN
SECARA SERTA MERTA
TERSEDIA
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SETIAP SAAT
ALASAN JANGKA WAKTU
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau; 4. Informasi
lain
yang
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan;
SECARA BERKALA
5. Kewajiban
memberikan
dan
menyampaikan
informasi publik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
6. Kewajiban
menyebarluaskan
informasi
publik
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN 1. Badan Publik wajib mengumumkan
secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup SECARA SERTA MERTA
orang banyak dan ketertiban umum;
2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan
dalam bahasa yang mudah dipahami.
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA 1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya,
tidak
termasuk
informasi
yang
dikecualikan; 2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 3. Seluruh
kebijakan
yang
ada
berikut
dokumen
pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
SETIAP SAAT
pengeluaran tahunan Badan Publik; 5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau 8. Laporan
mengenai
pelayanan
akses
informasi
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
publik
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan
Usaha Tidak Sehat; c.
Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
Pasal 17, UU No.14 Tahun 2008
f.
Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i.
Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
j.
informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
Tidak Bersifat Permanen (Pembukaan informasi yang dikecualikan a, b, c ,d, e, f, i, j, dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden)
d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri : i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-
Undang Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau; b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan -jabatan publik.
g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
CONTOH : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NO.
JENIS KLASIFIKASI/BIDANG YANG DIKECUALIKAN
ALASAN
JANGKA WAKTU
I
UMUM
1
Lap.Keuangan Sebelum Diaudit
UU No.14 Tahun 2008; ps.17, huruf j : • UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; ps. 30 ayat (1)
2 Tahun
2
Pengadaan Barang dan Jasa
1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : - Perpres No.54 Tahun 2010, pasal 66, ayat (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 2. Pasal 17 huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Pasal 17 huruf h, angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 4. Pasal 17 huruf h, angka 4 : hasil--hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
2 Tahun
II
TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan K/L/PROV/KAB/KOTA
1
Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf C: informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
20 Tahun
MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI
1. 2. 3. 4.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Secara berkala; Secara serta merta; Tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan.
PPID Pengelolaan Informasi
Kesekjenan Kesekjenan
BALITBANG BALITBANG SDM SDM
Pusat Data & Sarana Pusat Data Informatika
Biro & & Pusat Biro Pusat PJT Fungsional
Ses & & Kapus Ses Kapus PJT Fungsional
Itjen Itjen
Ses& & Inspektur Ses Inspektur PJT Fungsional
DITJEN BIP IKP
DITJEN Postel SDPPI
DITJEN SKDI PPI
DITJEN APTEL APTIKA Ses & Direktur
Ses & Kapus PJT Fungsional
Ses & Direktur
Ses & Direktur PJT Fungsional
Ses & Direktur
Ses & Direktur
Ses & Direktur PJT Fungsional
Ses & Direktur PJT Fungsional
DAFTAR INFORMASI PUBLIK Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010/Biro Keuangan.--Jakarta : Biro Keuangan, 2011 v ; 90 hlm ; ilus ; tabl ; 20 cm Buku ini memuat informasi tentang rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, daftar aset dan investasi;. Format : Tercetak
200900073 ---Barcode KEU2011 --- Subjek Rak 7 ---- Lokasi penyimpanan
KODE
SANGSI Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa : 1. Informasi Publik secara berkala, 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, 3. Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, Mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
PELAYANAN PUBLIK MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PERMOHONAN
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif
yang
disediakan
penyelenggara pelayanan publik.( UU No.25 Tahun 2009)
oleh
HAK PEMOHON INFORMASI 1. Melihat
dan
mengetahui
Informasi
1. Badan
Publik
berhak
menolak
memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan
Publik;
peraturan perundang-undangan.
2. Menghadiri terbuka
pertemuan untuk
publik
umum
yang untuk
3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; 4. Mengajukan
permintaan
disertai
alasan
2. Badan
Publik
berhak
menolak
memberikan
Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
memperoleh Informasi Publik;
Publik
HAK BADAN PUBLIK
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah : a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
Informasi permintaan
tersebut. 5. Menyebarluaskan Informasi Publik ; 6. Mengajukan gugatan ke pengadilan
apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi
yang
berkaitan
dengan
rahasia
jabatan; dan/atau e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
1. Pengguna Informasi Publik wajib 1.Badan menggunakan
Informasi
publik wajib menyediakan,
Publik
memberikan dan/atau menerbitkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
Informasi Publik yang akurat, benar,
perundang-undangan.
dan tidak menyesatkan yang berada
2. Pengguna Informasi Publik wajib
mencantumkan sumber dari mana
di bawah kewenangannya kepada
pemohon Informasi Publik;
ia memperoleh Informasi Publik, 2.Badan Publik harus membangun dan baik
yang
digunakan
untuk
mengembangkan sistem informasi
kepentingan sendiri maupun untuk
dan dokumentasi untuk mengelola
keperluan publikasi sesuai dengan
informasi publik secara baik dan
ketentuan peraturan perundang-
efisien
undangan.
dengan mudah.
sehingga
dapat
diakses
RUANG PELAYANAN INFORMASI DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK
RUANG AKSES INTERNET
6M
MEDIA CENTER
11
2
3
RAK BAHAN INFORMASI
NO.:
URUT
KURSI TUNGGU TAMU 6M
Layanan akses Internet untuk Masyarakat gratis, menggunakan 10 PC + 1 PC Register 6M
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI
FRONT OFFICE
DESK LAYANAN LANGSUNG
DESK LAYANAN VIA MEDIA
BACK OFFICE
UPDATE WEB/KIOSK
FOTOCOPY CD BURNING SCANNER
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi; 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; 3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
No.Pendaftaran
No.Pendaftaran
No.Pendaftaran
KETERANGAN
STATUS /STATUS
LAPORAN TAHUNAN BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI SETIAP TAHUN
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau; d. Alasan penolakan permintaan informasi.
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK JANUARI S/D JUNI 2011
http://ppidkemkominfo.wordpress.com dan http://ppid.kominfo.go.id
Sekian ……… Terima Kasih
