DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBUDAYAAN NOMOR TAHUN . BESERTA PENJELASANNYA
USULAN TIM KERJA PUU
DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA TAHUN 2011
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR . TAHUN . TENTANG KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a.
b.
c.
d.
e.
Mengingat:
bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan bersatu dalam kebhinnekaan perlu memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah peradaban dunia yang terus berkembang, sehingga jati diri bangsa Indonesia dapat dipertahankan; bahwa keanekaragaman budaya dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat; bahwa perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat perlu diarahkan kembali sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; bahwa selama ini belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebudayaan;
Pasal 20 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8. 9.
Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Penyelenggaraan Kebudayaan adalah pengelolaan dan pelestarian kebudayaan meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang dilakukan secara terpadu. ! Belum ada penciptaan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kebudayaan suku bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antarkebudayaan suku bangsa dan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan asing yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Industri Budaya adalah sistem industri yang menghasilkan produk yang bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia dari produksi hingga pemasaran, serta permasalahan konsumsinya. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Suku Bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan. Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidenfifikasi diri. Kesenian adalah hasil karya manusia atau sekelompok masyakat dalam bentuk yang dapat menimbulkan rasa indah dan bernilai tinggi. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda
10.
11.
12.
13.
14. 15. 16.
17. 18. 19.
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nilai Budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Sistem Pengetahuan adalah keseluruhan sistem yang terpadu dari usaha manusia atau sekelompok manusia untuk mengetahui segala sesuatu disekitarnya. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya yang dianggap penting yang benar-benar terjadi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Komunikasi Antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilainilai, adat, kebiasaan untuk mencapai hubungan antarbudaya yang harmonis. Komunitas Etnik adalah kesatuan masyarakat yang dicirikan oleh nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi tertentu sebagai suatu identitas etnik. Komunitas Budaya adalah kumpulan orang yang melakukan aktivitas di bidang kebudayaan. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan. Orang adalah orang perseorangan, komunitas etnik, atau komunitas budaya.
Pasal 2 Penyelenggaraan Kebudayaan berasaskan: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. bhinneka tunggal ika; e. multikultur; f. keadilan; g. keberlanjutan; h. ketertiban dan kepastian hukum; i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
j. sistemik; k. desentralisasi; dan l. partisipasi. Pasal 3 BAGUS Penyelenggaraan kebudayaan bertujuan: a. memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dalam era globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan; b. melestarikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa; dan c. menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 4 (1) Setiap orang berhak: a. mempertahankan dan mengembangkan nilai, norma, adat istiadat, tradisi dan keseniannya yang menjadi dasar dalam meningkatkan taraf kehidupannya; b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam mengembangkan kebudayaannya; dan c. mengelola nilai, norma, adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pengembangan kebudayaan nasional. (2) Dalam mengembangkan kebudayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dari kebudayaan suku bangsa lain. Bagian Kedua Kewajiban
(1) (2)
Pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan. Kewajiban memajukan kebudayaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional; b. melakukan inventarisasi dan pendokumentasian budaya; c. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mengembangkan budaya di masyarakat; dan/atau
(3)
(1)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(3)
d. melindungi dan mempromosikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 6 Dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk kementerian yang khusus membidangi kebudayaan. =- simplifikasi permasalahan: Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 7 Pemerintah Daerah berkewajiban menggali nilai-nilai dan melestarikan kebudayaan lokal dan kebudayaan suku bangsa. Dalam menggali nilai-nilai dan melestarikan kebudayaan lokal dan kebudayaan suku bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mendirikan pusat kebudayaan yang menampilkan keanekaragaman budaya. Pasal 8 Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan terhadap komunitas etnik dan komunitas budaya. Bantuan teknis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada komunitas etnik yang mendekati kepunahan dan komunitas budaya yang membutuhkan bantuan berdasarkan kriteria tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian bantuan teknis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB III UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN Bagian Kesatu Bahasa
Pasal 9 Bahasa terdiri dari Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Pasal 10 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan terhadap bahasa daerah dilakukan antara lain dengan melalui:
a. kesenian; dan b. memasukkan bahasa pendidikan.
daerah
ke
dalam
muatan
lokal
kurikulum
Pasal 11 Bahasa asing dapat dimanfaatkan untuk memperkaya Bahasa Indonesia, penelitian, dan upaya lain dalam pelestarian kebudayaan.
Pasal 12 Ketentuan tentang penggunaan, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Kesenian Pasal 13 Kesenian dilestarikan sebagai sarana pengembangan kebudayaan melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pasal 14 Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain dilakukan melalui: a. pendidikan; b. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan; c. pelindungan hak cipta; d. pelindungan atas kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan e. penghargaan seni. Bagian Ketiga Sistem Pengetahuan Pasal 15 Sistem pengetahuan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengkajian dan pelestarian. Pasal 16 (1) Pengkajian sistem pengetahuan dilakukan untuk kepentingan perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. (2) Pengkajian sistem pengetahuan dilakukan dengan memperhatikan syaratsyarat sesuai peraturan perundangan.
Pasal 17 Pelestarian sistem pengetahuan dilakukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat melalui pendidikan dan media massa. Pasal 18 Pelestarian sistem pengetahuan melalui pendidikan dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pengetahuan lokal ke dalam kurikulum satuan pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pasal 19 (1)Pelestarian sistem pengetahuan lokal melalui media massa dilakukan dengan mengembangkan program acara kebudayaan. (2)Media massa wajib mengembangkan program acara kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan publikasi: a. paling sedikit 2 (dua) jam dalam satu minggu, untuk media massa elektronik; dan b. paling sedikit 1 (satu) kolom khusus untuk media cetak. Bagian Keempat Adat Istiadat
(1) (2)
Pasal 20 Adat istiadat dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kebudayaan. Pelestarian adat istiadat dilakukan melalui pendidikan dan media massa. Bagian Kelima Cagar Budaya
(1) (2)
Pasal 21 Cagar budaya wajib dilestarikan. Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
ayat
(1)
BAB IV LEMBAGA ADAT Pasal 22 Pemerintah bertanggungjawab melakukan perlindungan dan pemberdayaan lembaga adat. Pasal 23 Setiap suku bangsa berhak mengembangkan lembaga adat yang dimilikinya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai kepatutan dan peraturan perundangundangan.
Pasal 24 Lembaga adat dapat melakukan penyelesaian sengketa adat menyangkut halhal yang bersifat keperdataan guna menjamin ikatan sosial di lembaga adat yang bersangkutan. BAB V NILAI BUDAYA
(1) (2)
(3)
Pasal 25 Nilai budaya yang menghargai lingkungan hidup yang memberikan kesejahteraan wajib dilestarikan. Nilai budaya yang menghargai religiusitas, kejujuran, keadilan sosial, kebebasan berbudaya, toleransi, kreativitas, gotong royong, perdamaian, kemampuan bersaing, sikap kritis, dan sikap ksatria wajib dikembangkan. Upaya pelestarian nilai budaya dilakukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta melalui pendidikan dan media massa. BAB VI PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SEJARAH
Pasal 26 Pelindungan sumber sejarah dan peninggalan sejarah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27 Pemanfaatan sejarah dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, dan pemberitaan media massa. Pasal 28 Penulisan sejarah untuk kepentingan pelindungan dan pemanfaatan sejarah dilakukan secara objektif, kritis, dan ilmiah. BAB VII INDUSTRI BUDAYA Pasal 29 Produk industri budaya meliputi jenis-jenis benda yang spesifik berisi kandungan kebudayaan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur: a. teks; b. nonteks; c. campuran, yang di dalamnya memuat hasil karya manusia; dan/atau d. jasa.
(1) (2)
(3)
Pasal 30 Pemerintah memajukan dan memberikan perlindungan terhadap pengembangan industri budaya. Perlindungan terhadap pengembangan industri budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keterpaduan dalam perencanaan, pengelolaan, pendanaan, pemasaran, dan pelestarian. Perlindungan terhadap pengembangan industri budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur-unsur profesionalisme, manfaat, dan peran swasta. BAB VIII PENDANAAN Pasal 31
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah, dan kebudayaan lokal Indonesia dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Pasal 32 Pendanaan untuk penyelenggaraan kebudayaan bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX DOKUMENTASI
(1) (2)
Pasal 33 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendokumentasian terhadap keragaman dan kekayaan budaya. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk cetak, audio-visual, dan/atau media dokumentasi lainnya.
Pasal 34 Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dalam mengakses dokumentasi budaya untuk kepentingan pengkajian, penelitian, dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya. BAB X KOMUNIKASI ANTARBUDAYA
(1)
Pasal 35 Pemerintah membangun, mendorong, antarbudaya.
dan memfasilitasi
komunikasi
(2)
(1) (2)
Peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan: a. mengenalkan keanekaragaman budaya dan menumbuhkan kesadaran toleransi antarbudaya di setiap jenjang pendidikan; b. menumbuhkan minat masyarakat terhadap keanekaragaman budaya; c. menyelenggarakan kegiatan budaya yang dapat menunjang komunikasi antarbudaya; dan/atau d. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan dalam kegiatan budaya di tingkat nasional dan internasional. Pasal 36 Media massa berperan membangun komunikasi antarbudaya. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempublikasikan materi dan/atau kegiatan bertema keanekaragaman budaya dan toleransi antarbudaya.
Pasal 37 Dalam melakukan komunikasi antarbudaya, setiap orang berperan: a. memberikan informasi dan pengetahuan yang mendukung pengenalan dan pemahaman mengenai keanekaragaman budaya dan toleransi antarbudaya di lingkungan keluarga, kelompok bermain, lingkungan akademis, lingkungan kerja, dan di kalangan masyarakat luas sejak dini; dan b. membangun dan mendorong komunikasi dan toleransi antarbudaya. BAB XI PENGHARGAAN Pasal 38 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan kebudayaan. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 39 Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan kebudayaan dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, dan/atau media massa. BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 40 (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, meliputi:
a. b. c. d. e. f. g.
proses penyusunan kebijakan kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan, pengelolaan, pendanaan, pelatihan, dan/atau h. pendampingan Pasal 41 Tokoh masyarakat adat berperan dalam menjaga, membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaannya. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan terbentuknya kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 44 Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbentuk. Pasal 45 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan mengenai kebudayaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 46 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal .................. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ............. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...TAHUN........ TENTANG KEBUDAYAAN
I. UMUM Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa ”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Selanjutnya disebutkan pada ayat (2) bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Berdasarkan amanat ini maka Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan berkewajiban mempertahankan jati diri bangsa Indonesia dengan mengarahkan kembali nilainilai budaya dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antarsesama manusia serta antara manusia dan alam semesta. Dewasa ini, telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mengatasi ketertinggalan. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa harus diperkuat untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan unsur-unsur budaya lainnya, seperti bahasa, sejarah, kesenian, sistem pengetahuan, adat istiadat, benda budaya, dan kepercayaan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian cepat telah meningkatkan intensitas interaksi antarmasyarakat dan antarbudaya. Interaksi antarbudaya menuntut adanya ketahanan budaya sehingga intensitas interaksi mampu memperkuat nilai-nilai luhur sekaligus memperkaya khasanah budaya bangsa. Kombinasi sinergis antara kokohnya jati diri bangsa dan luasnya khasanah budaya bangsa berkontribusi dalam memperkuat toleransi dan harmoni sehingga keragaman budaya yang merupakan kondisi obyektif bangsa
Indonesia akan menjadi kekuatan dinamis. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan bersatu dalam kebhinnekaan, perlu memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah peradaban dunia yang terus berkembang, sehingga jati diri bangsa Indonesia dapat dipertahankan terhadap pengaruh globalisasi. Pencapaian kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa yang menjadi simbol identitas keberadaban. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan nilai, norma dan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol identitas keberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan nilai, norma, dan kekayaan budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan yang ada. Upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus antara lain adalah mengembangkan berbagai dialog lokal, nasional, dan internasional; tumbuhnya pemahaman atas keberagaman; dan menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di dalam masyarakat. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, melalui (1) mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengembangan kebudayaan yang dilakukan sampai saat ini, tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Disamping itu, munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda sehingga pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis. Mengingat selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Kebudayaan yang memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, unsur-unsur kebudayaan,
industri budaya, pendanaan, dokumentasi, komunikasi antarbudaya, dan peran serta masyarakat. Selain itu untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan untuk mengawal tujuan disusunnya RUU kebudayaan. Melalui undang-undang tentang kebudayaan ini diharapkan terwujud kebudayaan nasional sebagai identitas dan karakter nasional yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan. Perwujudan kebudayaan nasional ini ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan terus menurunnya eskalasi konflik horizontal yang terjadi pascareformasi. Peningkatan ketahanan budaya nasional untuk memperkukuh jati diri bangsa memerlukan filter agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya ini, termasuk sistem pembiayaannya dimaksudkan agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan didasarkan pada prinsip untuk mengayomi kekayaan dan keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan dan pengembangan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia untuk mengelola dan mengembangkan budaya. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Penyelenggaraan kebudayaan harus mencerminkan ciri dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan meliputi perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan yang ada di masyarakat sehingga mencerminkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf e Yang dimaksud dengan “multikultur” adalah penyelenggaraan kebudayaan yang harus mendukung keberagaman dan menekankan pentingnya saling menghargai antar setiap kelompok yang mempunyai kultur yang berbeda. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan tidak bersifat diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat untuk berkembang. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan kebudayaan merupakan upaya yang sistematis dan terencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasuk kepentingan generasi yang akan datang. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas sistemik” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan melibatkan berbagai unsur lembaga adat, kepakaran akademik, lintas instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Huruf k Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah bahwa peran dan keterlibatan aparat pemerintah di daerah sangat penting dalam memajukan kebudayaan Nasonal Indonesia, khususnya dalam melakukan koordinasi antar-institusi daerah
dan dalam upaya menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Huruf l Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan kebudayaan harus membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Pasal 3 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Yang dimaksud dengan “melestarikan” adalah upaya dinamis untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan keanekaragaman kebudayaan. Huruf c Cukup Jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Dalam memajukan kebudayaan, Pemerintah melakukan kegiatan diantaranya mengadakan festival seni dan budaya baik di dalam maupun di luar negeri, pameran, kuliner dan sebagainya. Ayat (2) Huruf a Pemberian kebebasan kepada masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional dilakukan dengan memperhatikan nilai kepatutan dari kebudayaan suku bangsa lain. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan ”memfasilitasi” antara lain dengan memberikan sarana dan prasarana, kemudahan dalam menyelenggarakan pentas seni dan budaya kepada masyarakat dalam mengembangkan budaya, pendanaan untuk munculnya karya-karya budaya (karya penelitian dan karya seni). Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Ayat (1) Bantuan teknis dan pembinaan dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan kehidupan komunitas etnik dan komunitas budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Bahasa daerah di dalamnya termasuk aksara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Media eletronik antara lain televisi, radio, dan lain-lain. Media cetak antara lain majalah, koran, tabloid dan lain-lain. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan informal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
Yang dimaksud dengan “kritis” adalah tajam dalam melakukan analisis. Yang dimaksud dengan “ilmiah” adalah memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Pasal 29 Huruf a Yang dimaksud dengan “teks” seperti buku dan CD-Rom. Huruf b Yang dimaksud dengan “nonteks” seperti pada karya kriya/kerajinan dan rekaman musik. Huruf c Yang dimaksud dengan “campuran” seperti film, video, VCD, dan kemasan new media (media terkini) yang di dalamnya memuat hasil karya manusia. Huruf d Yang dimaksud dengan “jasa” misalnya penataan acara, khususnya yang terstruktur dan berkala seperti festival, pertunjukan, dan peragaan adat-istiadat. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “profesionalisme” adalah pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan profesional, tidak hanya mengetahui teori tetapi mampu mengaplikasikan dalam tindak operasional. Pelaksanaan perlu didasarkan pada etika pelestarian dan pengembangan budaya yang saling menguntungkan. Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah setiap tahapan penyelenggaraan industri budaya mempertimbangkan aspek ekonomis dan nonekonomis. Yang dimaksud dengan “peran swasta” adalah bahwa industri budaya memberikan peluang dan kesempatan yang luas bagi swasta untuk menjadi bagian dari mata rantai penyelenggaraan budaya. Pasal 31 Pendanaan untuk kemajuan budaya nasional Indonesia, penanganan kelestarian nilai sosial budaya, keragaman budaya, pengelolaan kekayaan budaya, dan pengembangan nilai-nilai budaya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bentuk cetak” misalnya buku dan foto. Yang dimaksud dengan “audio-visual” misalnya kaset, film, dan video. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Keanekaragaman budaya yang dimaksud yaitu keanekaragaman suku bangsa dan keanekaragaman budaya dalam pengertian global. Huruf b Cukup jelas Huruf c Kegiatan budaya yang dapat menunjang komunikasi antarbudaya antara lain kongres, festival, pameran, dan pementasan yang dimaksudkan untuk saling mengenal khasanah budaya antar suku bangsa. Huruf d Kegiatan budaya di tingkat nasional dan internasional misalnya pertukaran pelajar dan pemuda, pertukaran misi kesenian, dan mengenalkan kebudayaan nasional Indonesia ke luar negeri. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mempublikasikan” adalah memberitakan, menyebarkan, menerbitkan, menyiarkan, atau menayangkan.
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Ayat (1) Bentuk penghargaan dapat berupa surat penghargaan, pendanaan, fasiltas yang mendukung kesejahteraan terutama untuk budayawan dan tokoh masyarakat adat yang memajukan dan mendukung pengembangan kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan nasional. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “masyarakat” termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum adat, lembaga adat seperti “Pakraman” di Bali. Pasal 41 Tokoh masyarakat adat antara lain raja, tetua adat, kepala suku, dan lain sebagainya. Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
