.g m m
ha NO MO R 2 7 T AHUN 2 010 TENTANG
ep
ku
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Proyek Asahan yang didasarkan atas Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Penanam Modal P r o y e k
Asahan
(Master Agreement
Between The Government of The Republic of Indonesia and The Investors for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project) akan berakhir pada tahun 2013; b. bahwa
Pe me rin ta h
Republik
Indonesia
perlu
m e l a k u k a n perundingan dengan Penanam Modal Proyek Asahan tersebut, guna merundingkan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak; c.
bahwa agar dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Ind onesia, p erlu dibentuk Ti m Perundinga n Proye k Asahan;
d . bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Perundingan Proyek Asahan;
Men gingat :
Pasal
4
aya t
(1)
Undan g-Und an g
Dasar
Republik
Indone sia Tahun 1945;
www.djpp.depkumham.go.id
.id .g o m ha
PERTAMA :
KE PUT U SAN
PR ES I DE N
T EN T ANG
TIM
PER UNDI NG A N P RO Y EK ASAHAN.
Menetapkan Tim Perundingan Proyek Asahan yang selanjutnya disebut Tim Perundingan, yang terdiri atas: Pengarah
:
Ketua
: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
de
pk
um
Me n e t a p ka n :
MEMUTUSKAN :
Anggota :
1.
Menteri Luar Negeri;
2.
Menteri Dalam Negeri;
3.
Menteri Keuangan;
4.
Menteri Perindustrian;
5.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6.
Menteri Badan Usaha Milik
7.
Negara; Menteri Lingkungan Hidup;
8.
Sekretaris Kabinet;
9.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Tim Perunding :
Ketua
: Menteri Perindustrian;
Wakil Ketua :
Direktur
Jenderal
Industri
Internasional,
Kerja
Sa ma
Kementerian
Perindustrian; Sekretaris:
S e k r e t a r i s J e n d e r a l K e me n t e r i a n Perindustrian;
www.djpp.depkumham.go.id
.id .g o m ha
Anggota: 1 . Se kr e t a r i s
um
2.
Me n t e r i
Koordinator
Bidang
Perekonomian; Deputi Bidang Koordinasi Energi, S u m b e r
Daya
Mineral,
Koor-
dan
Kehutanan,
Kementerian
dinator Bidang Perekonomian;
pk
3.
Dir e kt ur
Jen de ral
Hu ku m
dan
Perjanjian
Internasional, Kementerian Luar Negeri; 4.
Direktur
Jenderal
Pemerintahan
U mu m ,
de
K e m e n t e r i a n D a l a m Negeri; 5.
Direktur
Jenderal
Kekayaan
Negara,
Kementerian Keuangan; 6.
Direktur Jenderal Energi Baru, T e r b a r u k a n , d a n Konservasi
Energi,
Kementerian
Energi
dan
Sumber Daya Mineral; 7.
Dep uti Bid an g Usah a I nd ustri Strategis dan Manufaktur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8.
Deputi
Bidang
Tata
Lingkungan,
Kementerian
Lingkungan Hidup; 9.
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
1 0 . De p u t i
Bi d a n g
Pe n g e n d a l i a n
Pelaksanaan
Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 1 1 . S t a f Ah l i S e k r e t a r i s K a b i n e t Bidang Ekonomi; 1 2 . Ketua Otorita Penge mbangan Proyek Asahan.
KEDUA:
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas: a.
menetapkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak
www.djpp.depkumham.go.id
.id .g o m ha
dan kewajiban para pihak, dalam rangka perundingan Proyek Asahan; dan
KETIGA
memberikan arahan kepada Tim Perunding mengenai langkahlangkah
strategis
terhadap
pelaksanaan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
:
Tim
Perundi ng
s e b a g a i ma n a
d i ma k s u d
dal am
D i kt u m P E R T A M A Bertugas : a . me l a ksan a ka n
de
pk
um
b.
p e ru ndi ng a n
d en g an
Pe n an a m
Mo d al sesu ai kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh Pengarah; b. menindaklanjuti
hasil
perundingan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a; c.
melaporkan
perkembangan
pelaksanaan
tugasnya
kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
KEEMPAT :
Tim Perundingan melaporkan perke mb angan dan hasil perundingan,
serta
langkah-langkah
tindak
lanjutnya
kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan. KELIMA
:
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Tim
Perundingan
dapat melibatkan Ke me n teria n/ Le mb a ga Pe meri nta h Non Ke me nt erian , pe ma n gku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu. KEENAM
:
T i m P e r u n d i n g a n b e r t u g a s t e r h i t u n g s e ja k t a n g g a l ditetapkan
Keputusan
Presiden
ini
sampai
dengan
selesainya perundingan Proyek Asahan atau paling lambat 31 Desember 2013. KETUJUH :
Segal a bi aya yang di perlukan dal am pel aksanaan
www.djpp.depkumham.go.id
.id .g o m ha
t u g a s T i m Perundingan dibebankan pada Anggaran Belanja
Kementerian
um
Kementerian/Lembaga
pk
de
pada
Pemerintah
Perindustrian Non
dan
Kementerian
terkait.
KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.djpp.depkumham.go.id
