RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TE NTANG KEMENTERIAN NEGARA

www.parlemen.net

Draf Final

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TE NTANG KEMENTERIAN NEGARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI PUBLIK INDONESIA RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan menurut Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu; c. bahwa Kementerian Negara selama ini belum diatur dalam satu Undangundang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara; Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM


www.parlemen.net

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian Negara adalah lembaga pelaksana pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri Negara dan berada di bawah Presiden. 2. Menteri Negara adalah pejabat negara pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada Presiden. 3. Kementerian Negara Portofolio adalah lembaga pelaksana pemerintahan di bawah Presiden yang mempunyai organisasi hirarkis di bawahnya serta memiliki tugas dan wewenang di bidang tertentu. 4.

Kementerian Negara Non Portofolio adalah lembaga pelaksana pemerintahan di bawah Presiden yang menangani hal khusus yang dianggap perlu oleh Presiden. BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

(1). (2).

(3).

(4).

Kementerian Negara terdiri dari Kementerian Negara Portofolio yang disebut Departemen dan Kementerian Negara Non Portofolio yang disebut Kementerian. Susunan organisasi Kementerian Negara Po'ftofolio sekurang-kurangnya terdiri dari Menteri, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Pejabat Eselon di b awahnya. Susunan organisasi Kementerian Negara Non Portofolio sekurang-kurangnya terdiri dari Menteri Negara, Sekretariat Kementerian, Deputi Menteri, dan Pejabat Eselon di bawahnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kementerian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 3

(1). (2).

Kementerian Negara berada di bawah Presiden. Kementerian Negara berkedudukan di Ibukota Negara. BAB III PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN Bagian Pertama Pembentukan Pasal 4

(1).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dibentuk Kementerian Negara Portofolio yang disebut Departemen terdiri atas 1). Kementerian Negara Dalam Negeri; 2). Kementerian Negara Luar Negeri; 3). 4). 5).

Kementerian Negara Pertahanan; Kementerian Negara Hukum dan Perundang-undangan; Kementerian Negara Keuangan;


www.parlemen.net

(2).

(3). (4). (5).

6).

Kementerian Negara Agama;

7). 8). 9). 10). 11). 12).

Kementerian Negara Pendidikan; Kementerian Negara Kesehatan; Kementerian Negara Sosial; Kementerian Negara Telekomunikasi dan Informasi; Kementerian Negara Pertanian dan Pan gan; Kementerian Negara Kehutanan;

13). 14). 15).

Kementerian Negara Transportasi; Kementerian Negara Perindustrian dan Perdagangan; Kementerian Negara Kelautan dan Perikanan ;

16). 17). 18).

Kementerian Negara Pekerjaan Umum; Kementerian Negara Tenaga Kerja; Kementerian Negara Pertambangan dan Energi;

19). 20). 21).

Kementerian Negara Pariwisata; Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kependudukan, dan Transmigrasi; dan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Selain Kementerian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kementerian Negara Non Portofolio yang disebut Kementerian terdiri atas 1). 2). 3).

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Kementerian Negara Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4). 5). 6). 7). 8). 9).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga; Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga; Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; Kementerian Negara Perumahan Rakyat; Kementerian Negara Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional; dan

10).

Kementerian Negara Kebudayaan dan Kesenian.

Dalam rangka mengkoordinasikan Kementerian Negara dapat dibentuk Kementerian Negara Koordinator oleh Presiden. Selain Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Kementerian Negara baru oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat permohonan pertimbangan dari Presiden. Pasal 5

Presiden dapat mengangkat Menteri Muda atau Wakil Menteri dalam suatu Kementerian Negara Portofolio.


www.parlemen.net

Bagian Kedua Pengubahan Pasal 6 Pengubahan nama, penggabungan, dan/atau pemisahan Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Pres iden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian Ketiga Pembubaran Pasal 7 (1).

Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

(2).

Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibubarkan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Pertama Fungsi Pasal 8 Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Bagian Kedua Tugas Pasal 9 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kementerian Negara menyelenggarakan tugas dibidang masing-masing: a. b. c. d.

pelaksanaan urusan pemerintahan; pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan; pelaksanaan pengawasan fungsional;dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden. Bagian Ketiga Wewenang Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Pasal 10 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kementerian Negara mempunyai wewenang membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan dalam hal a. membuat perencanaan; b. menetapkan kebijakan; c. d.

melaksanakan kebijakan; dan melakukan pengawasan fungsional. Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI NEGARA Pasal 12 (1).

Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2).

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Menteri Negara adalah : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; c. tidak pernah menghianati negara; d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Menteri Negara; e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; g.

tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

h. i. j.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; tidak pernah melakukan perbuatan tercela; memiliki nomor po kok wajib pajak (NPWP);

k.

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau l ebih; berpendidikan serendah -rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; dan bukan bekas anggota organisasi terlarang.

l.

m. n.


www.parlemen.net

Pasal 13 (1). (2).

Sebelum memangku jabatannya, Menteri Negara mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Presiden. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Menteri Negara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian; bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, da n peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 14

(1).

Menteri Negara berhenti atau diberhentikan karena a. meninggal dunia; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau berhalangan tetap; c. mengundurkan diri dengan permintaan tertulis; d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); f. melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau g. kehendak Presiden.

(2).

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Menteri Negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden wajib mengisi kekosongan jabatan tersebut selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan. BAB VI LARANGAN RANGKAP JABATAN Pasal 15

Menteri Negara dilarang menduduki jabatan dan/atau menjadi pengurus pada: a. lembaga negara Iainnya; b. organisasi politik; Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

c.

organisasi kemasyarakatan;

d. e. f. g.

organisasi profesi; organisasi yang berbentuk yayasan; komisaris atau direksi pada perusahaan; atau organisasi lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

(1).

(2).

Lembaga Kementerian Negara yang berbentuk Departemen dan Kementerian yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dibentuk Kementerian Negara berdasarkan Undang-Undang ini. Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini untuk pertama kalinya dibentuk oleh Presiden hasil Pemilihan Umum Presiden 2004. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal ..... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ....... SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ............................... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...... NOMOR...


www.parlemen.net

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR....TAHUN.... TENTANG KEMENTERIAN NEGARA I.

UMUM Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan cita -cita perjuangan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban. Pemerintah Negara Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah yang dicitacitakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem Presidensil. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan -urusan tertentu dan memimpin Kementerian Negara yang menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Kementerian Negara ini merupakan elaborasi dari ketentuan konstitusi sehingga undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun Kementerian Negara yang membantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, undang -undang ini justru memudahkan Presiden dalam menyusun institusi Kementerian Negara yang menangani urusan-urusan penting dan strategis bagi bangsa dan negara dalam rangka mensinergikan dengan prioritas urusan menurut visi dan misi Presiden. Kementerian Negara menurut undang -undang ini dikiasifikasikan menjadi dua sebutan yakni Kementerian Negara Portofolio yang memiliki perangkat teknis yang disebut Departemen dan Kementerian Negara Non Portofolio yang menangani hal khusus yang disebut Kementerian.


www.parlemen.net

Undang-undang ini secara jelas memuat dalam pasal-pasalnya tentang kewenangan Presiden dalam mengubah dan membubarkan Kementerian Negara, dengan hanya memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula dalam hal membentuk Kementerian Negara yang tidak termuat dalam undang-undang ini Presiden dapat melakukannya dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal mekanisme pertimbangan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat diberi waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari). Undang-undang ini juga mengatur tentang pemberhentian seorang menteri yang dimaksudkan sebagai landasan bagi Presiden untuk mempercepat penggantiannya agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain faktor kesejarahan dan faktor kepentingan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain memuat urusan yang perlu ditangani oleh Kementerian Negara, secara eksplisit juga memuat Kementerian Negara yang memiliki kewenangan peran sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, yang disebut "Triumvirat" yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, selain itu juga memuat Kementerian-kementerian Negara tertentu yang menangani urusan yang tidak m ungkin dilepaskan dari Pemerintah Pusat seperti Kementerian Negara Hukum dan Perundang -undangan, Kementerian Negara Keuangan, Kementerian Negara Agama dan Kementerian Negara Pendidikan. Faktor historis menunjukan bahwa beberapa Kementerian Negara/Departemen sudah ada sejak Kemerdekaan Tahun 1945, seperti a. Departemen Agama sejak 19 Agustus 1945 – sekarang b. Departemen Dalam Negeri sejak 19 Agustus 1945 - sekarang c. d. e. f. g. h.

Departemen Pertahanan sejak 19 Agustus 1945 - sekarang Departemen Penerangan sejak 19 Agustus 1945 - 2001 Departemen Keuangan sejak 19 Agustus 1945 - sekarang Departemen Kehakim an sejak 19 Agustus 1945 - sekarang Departemen Luar Negeri sejak 19 Agustus 1945 - sekarang Departemen Kesehatan sejak 19 Agustus 1945 – sekarang

i. j. k. l. m.

Departemen Pendidikan sejak 19 Agustus 1945 –sekarang Departemen Pekerjaan Umum/Permukiman dan Prasarana Wilayah sejak 19 Agustus 1945 – sekarang Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak 19 Agustus 1945 – sekarang Departemen Perhubungan sejak 19 Agustus 1945 – sekarang Departemen Sosial sejak 19 Agustus 1945 – 2001

n. o. p.

Departemen Tenaga Kerja sejak 3 Juli 1947 - sekarang Departemen Pertanian sejak 19 Agustus 1945 – sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 10 Juli 1959 – sekarang dan

q.

Departemen Kehutanan sejak 27 Juli 1964 - sekarang.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Kementerian Negara adalah faktor kebutuhan nasional, yaitu kebutuhan berdasarkan kondisi dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai contoh, yaitu salah satu kebutuhan yang sangat mendesak Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

bagi Indonesia adalah sektor kelautan yang mencakup 80 persen dari luas wilayah Indonesia, sehingga perlu dibentuk Kementerian Negara Kelautan dan Perikanan. Faktor kebutuhan nasional tidak saja menjadi dasar pembentukan Kementerian Negara Portofolio, tetapi juga menjadi alasan untuk membentuk Kementerian Negara Non Portofolio. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (5) Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja dalam masa persidangan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Yang dimaksud dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Alasan dibubarkannya Kementerian Negara dilakukan dengan memperhatikan aspek : a. politik; b. sosial; c. d.

ekonomi; kepegawaian.

Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Warga negara yang menjadi calon Menteri Negara adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian ban gsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri adalah tidak pernah menjadi warga negara selain warga negara Republik Indonesia, atau tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan atas kemauan sendiri. Huruf c Yang dimaksud dengan tidak pernah menghianati negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf d Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa, raga dan ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. Huruf e Cukup jelas. Huruf f


www.parlemen.net

Pelaporan kekayaan Menteri Negara dilakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sesuai

dengan

Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zinc. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf I Ketentuan huruf I dikecualikan bagi yang sudah mendapat amnesti dan/atau rehabilitasi. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Ketentuan huruf n termasuk bagi anggota organisasi terlarang adalah organisasi yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pada waktu mengucapka n sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha "Demi Hyang Adi Budha", untuk agama Hindu "Om Atah Paramawisesa". Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Pernyataan meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. Huruf b Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas seca ra berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Huruf c


www.parlemen.net

Saat pen gunduran diri diartikan sebagai saat yang bersangkutan dinyatakan berhenti dan dalam hal ini tidak memerlukan jawaban Presiden. Huruf d Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan kehendak Presiden adalah hak prerogratif Presiden untuk memberhentikan Menteri Negara, dalam hal pergantian dan/atau perombakan kabinet. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Huruf a Yang dimaksud dengan lembaga negara lainnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....


RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TE NTANG KEMENTERIAN NEGARA

Recommend Documents