www.parlemen.net
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......... TAHUN ......... TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara; b bahwa Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan setiap menteri memimpin kementerian negara; c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kementerian negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya diatur dalam undang-undang; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara; Mengingat :
Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
1.
2. 3. 4. 5.
6.
Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian yang memiliki perangkat teknis adalah kementerian negara yang membidangi urusan pemerintahan mulai dari tingkat kebijakan sampai operasional. Kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis adalah kementerian negara yang membidangi urusan pemerintahan pada tingkat kebijakan tetapi tidak operasional. Menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang selanjutnya disebut LPNK adalah lembaga pelaksana kebijakan pemerintahan dibidang tertentu yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Bagian Pertama Susunan
Pasal 2 Kementerian negara terdiri atas kementerian yang memiliki perangkat teknis dan kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis.
(1) (2)
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 3 Kementerian yang memiliki perangkat teknis terdiri atas menteri, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal, dan badan. Kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis terdiri dari menteri, sekretariat menteri, dan asisten menteri. Pasal 4 Kementerian yang memiliki perangkat teknis terdiri atas kementerian yang memiliki kantor wilayah/perwakilan dan kementerian yang tidak memiliki kantor wilayah/perwakilan. Kementerian yang memiliki kantor wilayah/perwakilan membidangi urusan-urusan pemerintahan pusat. Kementerian yang tidak memiliki kantor wilayah/perwakilan membidangi urusan-urusan yang pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang d.ilaksanakan oleh dinas-dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 Dalam susunan kementerian yang memiliki perangkat teknis dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang staf khusus yang tugas, fungsi dan kewenangannya diatur oleh menteri. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Presiden. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 7 Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal 8 Kementerian berkedudukan di Ibukota Negara Republlik Indonesia. BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG Bagian Pertama Tugas Pasal 9 Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Bagian Kedua Fungsi
(1)
(2)
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya kementerian yang memiliki perangkat teknis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pemerintahan; b. perumusan, penetapan, dan pengawasan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis; c. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan; dan d. pelaksanaan pengawasan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pengawasan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis; b. pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan; dan c. pelaksanaan pengawasan fungsional. Bagian Ketiga Wewenang
(1)
Pasal 11 Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berwenang: Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
(2)
a. membuat perencanaan; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan; c. melaksanakan kebijakan; dan d. melakukan pengawasan fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berwenang: a. membuat perencanaan; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan; dan c. melakukan pengawasan fungsional.
Pasal 12 Ketentuan Iebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang kementerian diatur dalam Peraturan Presiden. BAB IV PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN Bagian Pertama Pembentukan
(1)
(2)
(3)
Pasal 13 Presiden membentuk kementerian yang memiliki perangkat teknis dan kantor wilayah/perwakilan terdiri atas: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum; e. Kementerian Keuangan; f. Kementerian Agama. Selain kementerian sebagaimana disebut pada ayat (1), Presiden membentuk kementerian yang memiliki perangkat teknis dan tidak memiliki kantor wilayah/perwakilan terdiri atas: a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Kementerian Kesehatan; c. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan; d. Kementerian Industri dan Perdagangan; e. Kementerian Pekerjaan Umum; f. Kementerian Pertambangan dan Sumber Daya Alam; g. Kementerian Perhubungan; h. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. Kementerian Sosial. Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah atau digabungkan urusan-urusannya oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
(1)
(2)
(3) (4)
Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dibentuk kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis, terdiri atas: a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; c. Kementerian Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Kementerian Lingkungan Hidup; e. Kementerian Pembangunan Pedesaan; f. Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya; g. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain kementerian sebagaimana disebut pada ayat (1), Presiden dapat membentuk kementerian-kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis untuk melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan rakyat, kependudukan dan lain-lain urusan yang dibutuhkan oleh Presiden. Jumlah kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling banyak 10 (sepuluh) kementerian. Pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian Kedua Pengubahan
(1) (2) (3)
Pasal 15 Nama kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat diubah. Pengubahan nama kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengubahan nama kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian Ketiga Pembubaran
(1) (2) (3)
Pasal 16 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat dibubarkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dapat dibubarkan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI Bagian Pertama Pengangkatan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pasal 17 (1) (2)
Menteri diangkat oleh Presiden Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi menteri adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila, dan UUD 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; f. mempunyai kompetensi; g. memiliki pengalaman manajerial; h. sanggup dan dapat bekerjasama sebagai pembantu presiden. Bagian Kedua Larangan Rangkap Jabatan
Pasal 18 Menteri dilarang merangkap jabatan/atau menjadi pengurus pada a. lembaga negara Iainnya; b. organisasi politik; c. komisaris atau direksi pada perusahaan negara; atau d. organisasi Iainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bagian Ketiga Pemberhentian
(1) (2)
Pasal 19 Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden. Menteri diberhentikan karena a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan; d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. berakhir masa jabatan; f. kehendak presiden; g. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. BAB VI HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN Pasal 20
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
(1) (2) (3) (4)
LPNK yang urusannya terkait dengan tugas dan wewenang suatu kementerian wajib melakukan koordinasi dengan kementerian tersebut. Pembentukan LPNK harus mengikutsertakan menteri yang memiliki tugas dan wewenang yang terkait dengan urusan LPNK yang akan dibentuk. LPNK secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang urusannya terkait dengan tugas dan wewenang LPNK. Ketentuan Iebih lanjut mengenai hubungan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2)
Pasal 21 Kementerian yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dibentuk Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini harus segera menyesuaikan dengan Undang-Undang ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal .................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal.................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
HAMID AWALUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ............... NOMOR ...................
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ............ TAHUN .......... TENTANG KEMENTERIAN NEGARA I. UMUM Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban. Pemerintah Negara Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah yang dicitacitakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya Presiden dipilih secara Iangsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem Presidensil. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menterimenteri negara membidangi urusanurusan tertentu dan memimpin Kementerian Negara yang menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Kementerian Negara ini merupakan elaborasi dari ketentuan konstitusi sehingga undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun Kementerian Negara yang membantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, undang-undang ini justru memudahkan Presiden dalam menyusun institusi Kementerian Negara yang menangani urusan-urusan penting dan strategis bagi bangsa dan negara dalam rangka mensinergikan dengan prioritas urusan menurut visi dan misi Presiden. Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian menurut undang-undang ini diklasifikasikan menjadi dua sebutan yakni kementerian yang memiliki perangkat teknis dan kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis. Undang-undang ini secara jelas memuat dalam pasal-pasalnya tentang kewenangan Presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian yang memiliki perangkat teknis harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan untuk kementerian yang tidak memiliki perangkat teknis dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain faktor kesejahteraan dan faktor kepentingan Nasional.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain memuat urusan yang perlu ditangani oleh Kementerian Negara, secara ekspilsit juga memuat Kementerian Negara yang memiliki kewenangan peran sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, yang disebut "Triumvirat" yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, selain itu juga memuat Kementerian-kementerian Negara tertentu yang menangani urusan yang tidak mungkin dilepaskan dari Pemerintah Pusat. Faktor historis menunjukan bahwa beberapa Kementerian Negara sudah ada sejak Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 dengan terbentuknya Kabinet Presidensil (19 Agustus 1945-14 November 1945) dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, antara lain: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Pengajaran, dan Menteri Kesehatan, serta diangkat pula 5 (lima) Menteri Negara. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam hal pembentukan Kementerian Negara adalah faktor kebutuhan nasional, yaitu kebutuhan berdasarkan kondisi dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai contoh, yaitu salah satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi Indonesia adalah sektor kelautan yang mencakup 80 persen dari luas wilayah Indonesia, sehingga perlu dibentuk Kementerian Kelautan. Faktor kebutuhan nasional tidak saja menjadi dasar pembentukan Kementerian Negara, tetapi juga menjadi alasan untuk membentuk Kementerian Negara. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Setiap urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak harus diwadahi dalam satu kementerian, urusan-urusan dapat digabung dalam satu kementerian. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Cukup jelas Ayat (3) Pertimbangan dibubarkannya memperhatikan aspek a. Politik; b. Sosial; c. Ekonomi; d. Kepegawaian.
Kementerian
dilakukan
Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas PasaI 22 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....................
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
dengan
