4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun zDfi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor I16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nonnor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahm 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan hesiden Nomor lll Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 9.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8l); 10.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Prograrn Jaminan Kesehatan @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); I
l.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Felayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
t2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentarry Pedoman Pelaksanaan hogram Jaminan Kesehatan Nasional @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
K
13.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tefiang Pusat Kesehatan Masyarakat @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
t4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2076 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah @erita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tatrun 2415, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 15);
4l
17. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten ivlanggarai Barat Tahun 2015 Nomor 4l).
MEMUTUSKAN[: Menetapkan
:
PERATURAN BI.]PATI TENTANG PEIvIANFA'ATANI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESE}IATAN NASIONAL PADA TJPTD DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pmeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap oftmg yang telah membayar iumn atau iurannya dibayar oleh Pernerintah;
2.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang sela4iutrya disingkat UPTD Dinas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
k
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobata4 dan/ ataa pelayanan kesehatan lainnya; a
Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada
J.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggaran
4.
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlatr pelayanan kesehatan yang diberikan; Jasa Pelayanan adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima karena
5.
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi yang dipakai untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
Pasal 2 Pengaturan penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN ditujukan untuk semua LIPTD
Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan jaringannya.
BAB
II
DANA KAPITASI Bagian Kesatu Pemanfaatan Pasal 3
(1)
Dana Kapitasi yang diterima oleh UPTD Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan untuk:
ab. (2)
pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
Alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat dengan mempertimbangkan:
a.
Tunjangan yang diterima dari Pemerintah
Daerah
\
b.
kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai targetkinerja
di bidang pelayanan kesehatan perorangan; dan
c.
kebutuhan obat alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
Bagran Kedua Jasa Pelayanan Kesehatan
Kapitasi
Pasal 4
(1)
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di I"JPTD Dinas Kesehatan.
(2)
Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
(3)
a^
jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
b.
kehadiran;
Variabel jenis ketenagaan danlatau jabatan dan variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran
I
dan merupakan bagian yang
tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Kapitasi Pasal 5
(l)
Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(l) huruf b dimanfaatkan untuk:
a. pembelian obaq alat kesehatarq dan bahan medis habis pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
@
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud padaayat
(l) huruf b, meliputi:
a.
Belanja barangoperasional, terdiri dari:
1.
Pelayanan kesehatan dalam gedung
2. Pelayanan kesehatan luar gedung 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor 5. Administasi, koordinasi program, dan sistem informasi. 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; danlatau 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana b.
Belaqia modal untuk sarana dan pmsarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.
(3)
Pengadaan obat alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa
yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan;
(4)
Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memprtimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah;
(5)
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus
berpedomaan pada
Formularium Nasional;
(6)
Dalam hal obat dan batran medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum
dalam Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dapat
menggunakan obat lain temrasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka seqlra terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat;
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
\
BAB
M
DANA NON KAPITASI Bagian Kesatu Pemanfaatan Pasal 6
(l)
Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dan disetor secara bruto ke Kas Daerah dimanfaatkan untuk:
a. b. g
pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
Alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat dengan mempertimbangkan:
a.
kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja
di bidang pelayanan kesehatan; dan
b.
besartunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah
Bagian Kedua Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi
Pasal 7
(1)
Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal
kesehatan
6 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran
jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan dan tenaga di Dinas Kesehatan.
@
Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)
dapat mempertimbangkan variabel:
a-
jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
b.
kehadiran;
sebagaimana tercanfum dalam lampiran terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1 dan
merupakan bagran yang tidak
,r1
Bagian Ketiga Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Pasal 8
(1)
Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dimanfaatkan
untuk belanja modal sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)
Pembelanjaan sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah;
BAB TV TATA CARA PEMANFAATAN Pasal 9
(1)
UPTD Dinas Kesehatan menyusun rencana pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
(2)
Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas rencana pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dengan membentuk Tim Verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk proses lebih lanjut.
(3)
Pembayaran dilakukan kepada UPTD melalui Bendahara Pengeluaran Puskesmas sesuai ketenfuan yang berlaku.
BAB V PEMANFAATAN SISA DANA Pasal 10
(1)
Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan pada tahun anggaran berkenaan,
dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
(2)
Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)
berasal dari
dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya
dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan. hg
(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatawrya hanya dapat digunakan untukjasa pelayanan.
Pasal
11
Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimasukkan
dalam rencana pendapatan dan bela4ia Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPTD secara berjenjang.
(2) Dalam menjalankan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Tim
Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi Dan Penanganan Keluhan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten Manggarai Barat
BAB VII KETENTUAN LAIN. LAIN Pasal 13
(l)
Besarnya jasa pelayanan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Perafuran Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk pembelian di atas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dikenakan Pajak Penambahan
Nilai (PPn)
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku
h
BI]PATI MANG'GARAI BARAT PROVINSI I\IUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI MANGGARAT BARAT NOMOR 3L TAHT]N 2016 TENTAITG PEMAI\TFAATA}I DANA KAPITASI DAI{ NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAI\ NASIONAL PADA UPID DINAS KESEHATAhT KABUPATEN MANGGARAI BARAT I}ENGAI\I RAHMA'T TTJHAN YANG MAHA ESA BT}PATI MANGGARAI BARATN Menimbang
: a-
b.
bahwa dalam rangka pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKII) pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A04 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a456\;
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 5063);
k0
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
UPTD Dinas Kesehalan Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah
Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.
Pasal
15
Peraturan Bupati rni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuin--va. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barut. *g,
Ditetapkan di Labuan Bajo padatanggal1 -aX^ 2016 I
I rur,ru MANGGARAT BARAT,
US CH. DULA
Diundangkan di Labuan Bajo pad,a tanggal 1 . . . .*-?
# srxnnrARrs
'
D
tenbr.
.2016
x,q.nupATEN M
l*o,
MBON ROFINUS BERITA DAERAH TAHTIN 2016 NO
.3s..
BARAT,
I
ATEN MANGGARAI BARAT
I
I PERATURAN BI,JPATI MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR : Z7 TANGGAL :7 SErTEN1ER 2016 LAMPIRAN
BARAT
VARIABEL JEMS KETENAGAA}I DAN/ATAU JABATAI\I DAI\[ VARIABEL KEHADIRAN
1.
Pembagianjasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan mempertimbangkan variabel:
a. b. 2.
jenis ketenagaan dan/atau jabatan; kehadiran.
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada angka
I huruf q
dinilai sebagai berikut: NO
NILAI
Tenaga Medis
150
b.
Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan fNers)
100
c.
Tenaga Kesehatan oaling rendah Sl,/D4
80
d.
Tenaga Kesehatan D3
60
e.
TenagaNon Kesehatan pallng rendah D3, Asisten Tenaga Kesehatan (DO, Dl)
50
f.
Tenaga Non Kesehatan di bawah D3
25
a.
3.
JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN
Tenaga sebagaimana dimaksud pada angka
I huruf a yang merangkap tugas administratif, diberi
tambahan nilai sebagai berikut:
TUGAS ADMINISTRATIF
NO
NILAI
a.
Kepala FKTP
r00
b.
Bendahara Dana Kapitasi JKN Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan
50
keuangan
30
c.
4.
TAMBAIIAhI
Tenaga sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 yang merangkap tugas sebagai pananggungiawab
program atau yang setar4 diberi tarnbahan nilai 10 untuk setiap progpam atau yang seta
ra' g
5.
Setiap tenaga sebagaitnana dimaksud pada angka 2 dengan masa kerja sebagai berikut, diberi tambahal
nilai:
6.
a.
5 tahun s/d 10 tahun
5
b
11 tahun s/d 15 tahun
10
c.
i6
tahun s/d 20 tahun
l5
d.
27
tajrn;ra
s/d 25 tahun
20
e.
Lebih
dai25 tafuxt
a.
b.
c.
.
25
Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud padamgka t huruf b dinilai sebagai berikut:
I(EHAI}IRAN
NO
7
TAMBAHAN NILAI
MASA KERIA
NO
NII,AI I potu/ hari
Hadir setiap hari ke{a Terlambat hadir atau pulang sebelum waknrrya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam
Dikurangi
Ketidakhadiran alcibat sakit dafllatau penugasan kedinasan oleh pejabatyang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja
drberikan nilai sebagairnana dimakstrd pada huuf a -vaitu poin/ hari
1 poin
1
Jurnlah jasa pelal,anan )'ang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan
dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
, Masa
Persentase
Kehacliran
X
Ilefla "
l'usas A.hninistras
" lr*u'U'
)
lanppuns
itangkap +
I
t
P.osam ye I -J oipega"g
Jumlah
X Total Jumlah Seluruh Point
Pelavanan
(Ketermtgatt: Persentase Kehadiran=, jurnlah kefuklirdn dihagi jumlah hcri kerja dalom
\r*r*o,
Dana Jasa
I bilan)
MANGGARAT BARAT,
cH. Dr.rLA /ECusmH'us l
t 1
LAMPIRAN 2 PERATURAN BI]PATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : TANGGAL
TAHUN 2016
:
2016
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAIY KESEHATAII Biaya Aprasional Pelayanan Kesehatan, meliputi : l) Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisilin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup),
2)
CTM (Tab,
Synrp), dan lain-lain. Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belaqia ini meliputi belaqia alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alatalat laboratorium untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja:
3)
unil
stebilisator, stetoskop, tsnsi meter, tabung gas oksigen" gunting bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain. Belanja Bahan Medis Habis Pakai Ruang lingkup dari bela{a ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah
Dental
Daerah.
Contoh belanja: Kasa pembalut/ perban, reagen, dan lain-lain.
4)
Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
Lingkup pelayanan kesehatan secar? komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promoti{ preventif, kuratif dan rehabilitative di FKTP milik Pemerintah
\J
Daerah.
5)
Contoh belaqia: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapa\ biaya petugas piketljage, (honor lembur + uang makan), dan lain-lain. PelayananKesehatanLuarGedung Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitati{ serta kuqiungan rumah pada peserta JKN dalam penye lengg gar aan program JKN.
t
Contoh belanja:
Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/ 6)
sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga Pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.
Contoh belanja:
7)
Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi msyarakat.
Contoh belanja:
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain. 8) Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan system informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh bela4ia: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerimaan barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software system informasi (computer, laptop), mouse, prinfer, langganan internet, LCD, dan lain-lain9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/ peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belaqia: Transport uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihanlkursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain. 10) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran airlwastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTB service alat kesehatatl dan lain-lain.
%
I
l)
Belania Modai Pengadaan sarana dm prasarana yang berkaitan langsung tiengan peiayanan kesehatan.
kesehatan di FKTP milik nernerintah daerah.
Contoh belanla: tselanJa Lursr iunggu paslen, iemari obat, toilet, goroeil iuien, ienlan arsip, me.la iierya iietugas, a!-._.--,_1,,. ,-.*.s.-ri.rsr, ;;ui;ii;,i;rcnr
l+::.'=
.-.-.. -,-,-i, .i'd.t.-ii; rruriis. -;u:!irr-i*;;
:-::.!!-
--.-i;i;ii;i;.i;q.
._-,_-'l-___+_._
-;-;,;r;i;.aii;i
l__
-_,^-, '--, . . ...*, :_l_ ;*,. itu-=r,, -?-,-f-
-
tL
