PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA “BUPATI PESISIR SELATAN” Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 November 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2006
perlu
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah; 1
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang
Nomor
58
Tahun
1958
( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
2
246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan
Bangunan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3988); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
3
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Pertanggungjawaban
Keuangan
dan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400 ); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
4
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
5
Negara Nomor 4027); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara No. 4028); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
6
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerah,
Pertanggungjawaban
Pengurusan serta
dan
Pengawasan
Keuangan Daerah); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRDPS/ Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut : 1 2
Pendapatan Belanja
3
Pembiayaan a. Penerimaan b. Pengeluaran
Surplus/defisit
Rp Rp Rp
420.830.509.261.00 420.290.794.151.00 539.715.110.00
Jumlah Pembiayaan
Rp Rp Rp
6225460000.00 6765175110.00 (539.715.110.00)
Pasal 2 Uraian
lebih
lanjut
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
8
1. Lampiran
I
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran
II
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran
III
Daftar
Rekapitulasi
APBD
Menurut
Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; 4. Lampiran
IV
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5. Lampiran
V
Daftar Piutang Daerah;
6. lampiran
VI
Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran
VII
Daftar Investasi (Penyertaan Modal Daerah);
8. Lampiran
VIII
Daftar Aktiva Tetap Daerah;
9. Lampiran
IX
Daftar Dana Cadangan;
10. Lampiran
X
Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang Kewenangan, Unit
organisasi,
program
dan
kegiatan
Tahun
Anggaran 2006;
Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
9
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di : P a i n a n Pada Tanggal : 2 Januari 2006 BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT Diundangkan di Painan Pada Tanggal : 2 Januari 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto Drs. H. A D R I L NIP : 010087271 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI G1
10
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 01 TAHUN 2006 TANGGAL : 2 Januari 2006 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2006 NO 1 1
URAIAN 2 PENDAPATAN
JUMLAH 3 420.830.509.261.00
1
Pendapatan Asli Daerah.
11.005.033.234.00
1.01.
Pajak Daerah.
2.858.280.205.00
1.02.
Retribusi Daerah
4.542.365.725.00
1.03.
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
762.486.054.00
Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 1.04.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2.841.901.250.00
2.
Perimbangan Dana Perimbangan
404.207.476.027.00
2.01.
Bagi Hasil Pajak – Pajak dan Bukan pajak
18.119.991.802.00
2.02.
Dana Alokasi Umum
344.710.000.000.00
2.03.
Dana Alokasi Khusus
33.910.000.000.00
2.04.
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi
7.467.484.225.00
3.
Lain- Lain Pendapatan Yang Sah.
5.618.000.000.00
3.01.
Lain- Lain Pendapatan Yang Sah.
5.618.000.000.00
Jumlah PENDAPATAN
420.830.509.261.00
2.
BELANJA
420.290.794.151.00
1.
APARATUR DAERAH
95.020.011.772.00
1.
Belanja Administrasi Umum.
76.040.102.116.00
11
1.01.
Belanja Pegawai/Personalia.
43.912.491.845.00
1.02.
Belanja Barang Dan Jasa.
17.173.750.981.00
1.03.
Belanja Perjalanan Dinas.
8.011.252.400.00
1.04.
Belanja Pemeliharaan.
6.942.606.890.00
2.
Belanja Opearsi dan Pemeliharaan.
8.866.446.017.00
2.01.
Belanja Pegawai/Personalia.
1.449.217.500.00
2.02.
Belanja Barang dan Jasa.
5.706.131.717.00
2.03.
Belanja Perjalanan Dinas.
1.341.691.800.00
2.04.
Belanja Pemeliharaan.
369.405.000.00
3.
Belanja Modal
10.113.463.639.00
3.05.
Belanja Modal Jaringan
4.665.000.00
3.06.
Belanja Modal Bangunan Gedung.
1.377.000.000.00
3.09.
Belanja Modal Alat-alat Angkutan.
2.923.600.000.00
3.10.
Belanja Modal Alat-alat Bengkel
5.000.000.00
3.11.
Belanja Modal alat-alat Pertanian.
17.500.000.00
3.12.
Belanja Modal alat-alat Kantor dan Rumah tangga.
4.054.458.189.00
3.13.
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi
1.384.614.450.00
3.14.
Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
270.741.000.00
3.15.
Belanja Modal Alat-alat Laboratorium.
14.385.000.00
3.16.
Belanja Modal Buku/Perpustakaan.
11.500.000.00
3.20.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Promosi.
50.000.000.00
2.
PELAYANAN PUBLIK.
325.270.782.379.00
1.
Belanja Administrasi Umum
169.791.074.442.00
1.01.
Belanja Pegawai/Personalia
153.307.958.267.00
1.02.
Belanja Barang dan Jasa
8.151.120.590.00
1.03.
Belanja Perjalanan Dinas
5.302.253.500.00
12
1.04.
Belanja Pemeliharaan
3.029.742.085.00
2.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
37.883.412.656.00
2.01.
Belanja Pegawai/Personalia
3.988.713.000.00
2.02.
Belanja Barang dan Jasa
24.255.640.505.00
2.03.
Belanja Perjalanan Dinas
4.702.660.626.00
2.04.
Belanja Pemeliharaan
4.936.398.525.00
3.
Belanja Modal.
99.758.135.281.00
3.01.
Belanja Modal Tanah
500.000.000.00
3.02.
Belanja Modal jalan dan Jembatan
43.549.380.150.00
3.03.
Belanja Modal bangunan Air ( Irigasi)
18.411.890.000.00
3.04.
Belanja Modal Instalasi
540.727.817.00
3.05.
Belanja Modal jaringan
2.268.974.964.00
3.06.
Belanja Modal Bangunan Gedung
26.142.695.650.00
3.07.
Belanja Modal Monumen
183.335.600.00
3.09.
Belanja Modal Alat-alat Bengkel
1.788.300.000.00
3.10.
Belanja Modal Alat-Alat Pertanian
1.690.400.00
3.11.
Belanja Modal Alat-Alat Pertanian
783.682.500.00
3.12.
Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah tangga
2.114.903.200.00
3.13.
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat komunikasi
89.650.000.00
3.14.
Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
1.394.515.000.00
3.15.
Belanja Modal Alat-alat Laboratorium
658.775.000.00
3.16.
Belanja Modal Buku / Perpustakaan
869.150.000.00
3.17.
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
28.500.000.00
3.18.
Belanja Modal Hewan, Ternak Serta tanaman.
431.965.000.00
4.
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
13.838.160.000.00
4.03.
Belanja Pilkada
250.000.000.00
4.04.
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
7.200.160.000.00
13
4.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada organisasi Kemasyarakatan
3.097.000.000.00
4.06.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi
2.631.000.000.00
4.07.
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
410.000.000.00
4.08.
Bantuan Keuangan kepada Instansi Vertikal
250.000.000.00
5.
Belanja Tidak Tersangka
4.000.000.000.00
5.01.
Belanja Tidak Tersangka
4.000.000.000.00
Jumlah Belanja
420.290.794.151.00
Surplus (Defisit)
539.715.110.00
3.
PEMBIAYAAN
539.715.110.00
1.
Penerimaan daerah
6.225.460.000.00
1.01.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu
6.225.460.000.000.0
1.06.
Urusan Kas dan Perhitungan
0
2.
Pengeluaran daerah
6.765.175.110.00
2.01.
Transfer ke Dana Cadangan
5.000.000.000.00
2.02.
Penyertaan Modal
1.697.425.110.00
2.03
Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh Tempo
67.750.000.000.00
2.05
Urusan Kas dan Perhitungan
0
Jumlah PEMBIAYAAN
539.715.110.00
14
