RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sudah tidak berlaku lagi, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah dan urusan Rumah Tangga Daerah melalui suatu sistem dan lembagalembaga perangkat daerah berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab daerah serta pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati dirasa perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah; c.
bahwa sehubungan dengan hal di atas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; serta ketersediaan sumber daya aparatur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan daerah; 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 9. Camat adalah Kepala Kecamatan; 10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; 11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah; 12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural; 13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara; 14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural; 15. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian pertama Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi kecamatan. (2) Jumlah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan dengan nama–nama : a. Kecamatan Gunuang Omeh; b. Kecamatan Bukik Barisan; c. Kecamatan Suliki; d. Kecamatan Guguak; e. Kecamatan Mungka; f. Kecamatan Akabiluru; g. Kecamatan Payakumbuh; h. Kecamatan Luak; i. Kecamatan Lareh Sago Halaban; j. Kecamatan Situjuah Limo Nagari; k. Kecamatan Harau; l. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; m. Kecamatan Kapur IX. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4 (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari. 4
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati; b. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di Kecamatan; c. Pelaksanaan sebagian urusan pembangunan daerah di Kecamatan; d. Pelaksanaan urusan pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan; e. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat di Kecamatan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang ada di Kecamatan; g. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan; h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan Nagari; i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; j. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat; k. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat Camat, terdiri dari ; 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Nagari); e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Kesehatan; g. Seksi Kesejahteraan Sosial; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 8 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9 (1) Di lingkungan Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Kecamatan.
Pasal 10 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah. (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA Pasal 11 (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
Pasal 12 (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatanbersifat koordinasi dan fasilitasi.
6
BAB VI ESELON Pasal 13 (1) Camat adalah jabatan eselon III.a. (2) Sekretaris Camat adalah jabatan eselon III.b. (3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a. (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.b.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 Keuangan dan pembiayaan dari Organisasi Kecamatan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Penjabaran Tugas Pokok Camat, Sekretaris Kecamatan dan masing-masing Kepala Seksi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Kecamatan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 17 Camat beserta pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Camat beserta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditetapkan di Pada Tanggal
Sarilamak 21 Oktober 2008
BUPATI LIMA PULUH KOTA dto AMRI DARWIS Diundangkan di Pada tanggal
Sarilamak 21 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH dto
Ir. ZADRY HAMZAH, MS Pembina Utama Muda, NIP. 080037609 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN : 2008 NOMOR : 9
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
I. UMUM Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah bentuk suatu organisasi secara umum adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkret berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkat pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
9
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah dimaksudkan adalah selain tertatanya organisasi lembaga perangkat daerah juga adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi Sekretariat Kecamatan dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Ketentuan Umum; b. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; c. Susunan Organisasi; d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Tata Kerja dan Hubungan Kerja; f. Eselon; g. Pembiayaan; h. Ketentuan Lain-Lain; i. Ketentuan Peralihan; j. Ketentuan Penutup. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup Angka 2 Cukup Angka 3 Cukup Angka 4 Cukup Angka 5 Cukup Angka 6 Cukup Angka 7 Cukup Angka 8 Cukup Angka 9 Cukup Angka 10 Cukup Angka 11 Cukup Angka 12 Cukup Angka 13 Cukup Angka 14 Cukup Angka 15 Cukup Angka 16 Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
10
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perangkat daerah yang di atur dalam peraturan daerah ini meliputi nomeklatur, kedudukan, tugas pokok, serta susunan organisasi yaitu jumlah unit bawahan masing-masing perangkat daerah. Pasal 3 Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
11
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup
jelas jelas jelas jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas
12
