RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sudah tidak berlaku lagi, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa sesuai hasil klarifikasi Gubernur Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tidak termasuk rumpun lembaga teknis daerah, maka pembentukan lembaganya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Mengingat
:
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dan BUPATI LIMA PULUH KOTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah manurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 6. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural; 7. Kedudukan adalah status dan posisi organisasi dan pendekatan sistem kelembagaan dan metoda organisasi kantor; 8. Tugas pokok adalah pekerjaan atau kelompok pekerjaan yang dilaksanakan unit atau jabatan tertentu; 9. Fungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari pada tugas; 10. Struktur Organisasi adalah formasi atau jabatan yang mempunyai hirarkhis; 11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara; 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; 13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural; 14. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah; 17. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.
(2)
Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3
BAB III ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1)
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penyuluhan; d. Seksi Operasional; e. Seksi Penyidikan dan Pengadaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai denga keahlian dan kebutuhan. Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 10 Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja wajib memimpin dan mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 12 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya. 5
Pasal 13 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 15 Eselonering Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah eselon III.a; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah eselon IV.a. Pasal 16 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Keuangan dan pembiayaan dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Ketentuan mengenai Organisasi dan Eselon Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 6
Pasal 20 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural lainnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ditetapkan di Pada Tanggal
Sarilamak 21 Oktober 2008
BUPATI LIMA PULUH KOTA dto AMRI DARWIS Diundangkan di Pada tanggal
Sarilamak 21 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH dto
Ir. ZADRY HAMZAH, MS Pembina Utama Muda, NIP. 080037609 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN : 2008 NOMOR : 8
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I. UMUM Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah bentuk suatu organisasi secara umum adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkret berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkat pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah dimaksudkan adalah selain tertatanya organisasi lembaga perangkat daerah juga untuk memberikan arah dan
8
pedoman yang jelas kepada Daerah melalui Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota serta melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan yang bersifat spesifik. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi Sub Bagian, Seksi dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Ketentuan Umum; b. Pembentukan; c. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Tata Kerja; f. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; g. Pembiayaan; h. Ketentuan Lain-Lain; i. Ketentuan Peralihan; j. Ketentuan Penutup. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup Angka 2 Cukup Angka 3 Cukup Angka 4 Cukup Angka 5 Cukup Angka 6 Cukup Angka 7 Cukup Angka 8 Cukup Angka 9 Cukup Angka 10 Cukup Angka 11 Cukup Angka 12 Cukup Angka 13 Cukup Angka 14 Cukup Angka 15 Cukup Angka 16 Cukup Angka 17 Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
9
Pasal 2 Ayat (1) Perangkat daerah yang di atur dalam peraturan daerah ini meliputi nomenklatur, kedudukan, tugas pokok, serta susunan organisasi yaitu jumlah unit bawahannya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas
Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas 10
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
11
