RANCANGAN KEBIJAI(AN PENATMN KAWASAN LINDUNG NASIONAL: Invenlorisssi, Sistem Pengeloloon, Peroturon, dqn Instonsi Pengelolq Kowoson Lindung
DOKUMENTASI
&
ARSIP
BAPPENAS ecc.
No.
crass
|
e..::.n/ ,ry .....:.//if.f.*....(.
checked,|7.;.(..:.'4F
Pengarah: Bambang Bintoro Seodjito Tim Penyunting: Sujana Royat Abdul Haris Dadang Solihin Nana Apriyana
Tim Penyusun: Doni Hondri Eka Febriani Savitri Herny Dawati lris Prasetyo Khairul Rizal Lusi Silviani Mia Amalia Susanti Withaningsih Uke Mohammad Hussein Diterbitkan oleh: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 't0310
Telp. 021 -3926601, Fax. O21 -3927 412 e-mail:
[email protected]
KATA PENGANTAR
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pelaksanaannya dalam PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tara
Ruang Wilayah Nasional, membagi seluruh wilayah Indonesia baik darat, laut, maupun udara menjadi dua kawasan utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kedua kawasan tersebut harus dimanfaatkan secara seimbang agar seluruh kehidupan di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam PP No. 47 Tahun 1997, terdapat penjelasan rentang kawasan
lindung dan budidaya tersebut, baik kriteria maupun prosedur pemanfaatannya. Untuk kawasan budidaya terdapat indikasi wilayah yang lebih jelas sampai pada nama kota terdekat dan kecamatannya, namun tidak demikian halnya dengan kawasan lindung. Kawasan lindung hanya digambarkan secara indikatif dalam peta dengan skala l:1.000.000, baik tempat maupun luas wilayahnfa tidak ditetapkan dengan pasti secara tertulis.
Dengan dilaksanakannya
UU No. 22 Tahun 1999
pada
Januari 2001, terdapat berbagai wacana tentang pengelolaan kawasan lindung yang berada di wilayah administratif daerah otonom. Banyak pihak yang mengkhawatirkan semakin besarnya tekanan dari aktivitas masyarakat pada kawasan lindung, baik yang berstatus lokal, nasional,
maupun yang berstatus internasional seperti world heritoge dan Romsor Site. Konsekuensi dari penyusutan kawasan lindung akan berdampak besar baik bila ditiniau dari segi keanekaragaman hayati yang hilang, maupun dari iasa yang dihasilkan oleh kawasan lindung itu sendiri bagi daerah sekitarnya. Selain berbagai masalah tersebut, begitu banyak sektor yang membuat peraturan tentang kawasan lindung ditinjau dari sudut pandang sektor masing-masing tanpa memperti m bangkan pemanfaatan n)a secara terpad u.
Dengan berbagai pemikiran tersebut, kami menganggap bahwa penataan kawasan lindung secara terpadu harus segera dilakukan. untuk itu perlu dilakukan inventarisasi berbagai sistem
Pentelolaan, peraturan, dan instansi pengelola kawasan lindung yang berlaku saat ini. Kegiatan ini menjadi kegiatan pendahuluan bagi pen)rusunan kebijakan penataan kawasan tindung png diharapkan menladi kebiiakan yang komprehensif sena dapat digunakan sebagai panduan bagi pemerintah daenh dalam mengelola kawasan lindung yang ada di dalam daerah administrasinya. penyusunan dokumen ini telah melibatkan cukup banyak pihak yang memiriki latar belakang santat beragam baik bila ditinlau dari latar betakang pendidikan, Iaupun instansi tempat bekeria. untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepala seluruh pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini, semoga seluruh kontribusi yang telah diberikan dapat menambah pengetahuan semua pihak yang ierlibat maupun pembacanya.
Jakafta, Desember 2003
Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
e"64=yaBambang Bintoro Soedjito
GLOSSARY Abrasi pengikisan batuan oleh air, es atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan
Arkeologi
ilmu tentang kehidupan dan
kebudayaan zaman kuno
berdasarkan benda-benda peninggalannya sepeni patung-patung dan perkakas rumah tangga; ilmu purbakala
Bentang alam (londscope) pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi (gunung, sawah, lembah, sungai) yang sekaligus merupakan satu kesatuan : lanskap
Biogeografi
(bi o ge go g r a phy) ilmu tentang penyebaran mahluk hidup di bumi
Biofogi {biology) ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sifat mahluk hidup (manusia, tumbuhan dan binatang) ; ilmu hayat
Bioma (biome) komunitas biotik utama yang tersusun dari tumbuhan dan binatang di suatu wilayah tertentu, fang mempunyai kesamaan kenampakan (fisiognomi), kondisi lingkungan dan formasinya; formasi biota
Biota semua spesies tanaman dan binatang yang terdapat dalam suatu areal atau daerah tertentu
Daerah jefajah (homeronge) daerah yang dipergunakan oleh binatang untuk tempat tintgal, mencari makan dan aktivitas lain; daerah itu tidak tertutup atau dipertahankan terhadap masuknya binatang lain yang sejenis dengan binatang tersebut
Ekofogi (ecology) ilmu tentang hubungan timbar barik antara kehidupan organisme dan lingkungan serta dengan sesama organisme itu sendiri
Ekosistem (ecosystem) (l) tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi; (2) semua irn.r.
yang ada
di
kompleks,
rempat antar ienis
dalam habitat yang membentuk sistem yang
mempengaruhi
saling berhubungan dan saling
Ekoton (ecotone) wilayah perairan antara tipe habitat yang berbeda dan yang letaknya berhampiran
Endemik (endemic) binatang atau tumbuhan yang hidup hanya tertentu
di
suatu daerah
Evolusi (evolution)
proses perubahan alam yang disebabkan oleh faktor_faktor lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama
Famili {;family) pengelompokan mahluk hidup yang mempunyai sifat atau ciriciriyang bersamaan Fauna
(l) segala binatang, baik golongan rendah rnaupun golongan tinggi (2) segala binatang yang terdapat di suatu daerah aiau dalam suatu masa tertentu Flora tumbuhan yang terdapat di suatu daerah atau pada periode teftentu Genetika (genetic) ilmu yang menerangkan sifat turun temurun serta segara seruk beluknya
Geofogi (geology) ilmu tentang komposisi, struktur dan sejarah bumi
Geomorfolog i (ge o m o rpho to gy) llmu tentang bentuk-bentuk permukaan bumi masa kini dan proses-proses yang mengakibatkan bentuk itu
Gradien (gradient) kecepatan perubahan suatu variabel dengan mengikuti koordinat ruang
Gunung berapi gunung yang didalamnya terdapat lahar panas
Habitat tempat untuk hidup mahluk hidup
Hidrofogi (hydrotogy) ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan
sebarannya, persifatan kimia
dan fisikanya, reaksi
dengan
lingkungan termasuk hubungannya dengan mahluk hidup
Hutan (f,orest) asosiasi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada suatu areal yang
relatif luas
Hutan gambut (peot forest) hutan yang tempat tumbuhnya di rawa-rawa air tawar dengan lapisan seresah yang tebal
Hutan findung Qtrotection forest) hutan yang karena keadaan fisik dan wilayahnya perlu dibina dan dipenahankan 5g[agai hutan tetap, guna kepentingan hidroorologis yaitu untuk mengatur tata air, mencegah baniir Jan
erosi serta memerihara keawetan dan kesuburan tanah baik di dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di dalam kawasan yang dipengaruhinya
Hutan produksi (ltroduction forest) hutan yang dipertahankan dengan fungsi memberikan hasil bagi kepentingan konsumsi, industri dan ekspor
lklim (climote)
(l)
keadaan cuaca rata-rata
di suatu tempat dan dalam waktu
yang lama (2) kondisi cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas
Invertebrata binatang yang tidak bertulang belakang
IUCN
perhimpunan internasional dalam kegiatan
sumberdaya alam
Kawah bagian
konservasi
puncak gunung berapi yang dilewati bahan lerusan,
berbentuk lekukan besar; kepundan; mulut gunung berapi
Kaldera kawah gunung berapi yang sangat besar, terjadi karena peledakan atau runtuhnya bagian puncakgunung berapi
Kars (karst) bagian muka bumi yang dialasi oleh bentukan yang mengafami proses karstifikasi (pelarutan batu gamping oleh air)
Klimatof ogl (ctimotot ogy) ilmu tentang terjadinya iklim atau peristiwa iklim
Komunitas (community) (l) kehidupan bersama secara alami mahfuk hidup di suatu rempat dan dalam waktu teftentu (2) berbagai jenis mahluk hidup yang hidup bersama-sama dan secara berdampingan dafam status keseimbagan dengan corak lingkungan hidup tementu
Konseruasi (conservotion) upaya pengelolaan sumber daya dam secara bijaksana dengan berpedoman kepada asas pelestarian
Popu asi (1topu I otion) f
(l)
kumpulan jasad hidup yang berspesies sarna, yang secara bersama mendiami atau menghuni suatu rempat tertentu dan dalam waktu tertentu (2) segenap kelompok flora atau fauna dari suatu spesies yang berdomisili di dafam suatu ruang atau lingkungan hidup tertentu (3) kumpulan individu
o.gl'irr.
sejenis yang berada dalam kawasan dan waktu teftentu "ou
Rawa (morsh;
*ramp)
tenangan air dangkal yang tidak permanen dan sebagian ditutup
atau ditumbuhi oleh tumbuhan yang menyembul di atas permukaan air dan berakar pada bawah atau dasar perairan ; payau
Rantai makanan (food choin) aliran bahan gizi dan energi dari suatu organisme ke organisme lain melalui suatu rangkaian proses makanan
Spesies (species) klasifikasi taksonomi yang membagi ienis (genus) ke dalam kumpulan individu yang mempunyai hubungan dan karakteristik yang sama
Sungai (river) bagian permukaan bumi yang, karena sifatnya, menjadi rempat air mengalir dari mata air
Taksonomi cabang biologi yang yang menelaah penamaan, pencirian dan
pengelompokan mahluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat-sifatnya
Terumbu karang (corol reefl ekosistem perairan dangkal tropika dengan komunitas berbagai ienis biota laut yang secara kolektif membentuk substrat padat dalam bentukan kapur
Tsunami gelombang laut dahsyat (gelombang pasang) yang terjadi karena gempa bumi atau letusan tunung api di dasar laut (biasanya terjadi di Jepang dan sekitarnya)
Vegetasi (vegetotion) jumlah tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada suatu daerah teftentu; juga tumbuh tumbuhan yang menutupi sebagian atau seluruh permukaan bumi
Vulkanik memiliki sifat-sifat gunung berapi
QAflfld,&l$tr Kata Pengantar .............. Glossary Daftar lsi ................
Daftar Daftar Daftar Daftar Bab
I
xiii
xiv
Lampiran Pendahuluan L Latar Belakang ............... 1.2 Tujuan dan Sasaran
l
|.4
ll
iii viii xii
Tabe|.......... Gambar....... Kotak ..........
1.3
Bab
i
AlurPemikiran................. SistematikaPembahasan
Kategorisasi Kawasan Lindung 2.1 Definisi Kawasan Lindung 2.2 Dasar Penetapan Kawasan Lindung 2.2.1 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Menurut Ratchliffe 2.2.2 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan Konvensi Ramsar 2.2.3 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997 ................2.2.4 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan Draft Kepmen ESDM 2.2.5 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan Pedoman Penetapan Kriteria Baku Kawasan Konservasi Laut, Departemen Kehutanan 2.2.6 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan
vill
XV
I
6 6 8
l0
tl
ll t4
l6 2l
23
26
2.3
KategorisasiKawasan
Lindung
2.3.1 Internasional 2.3. t. I tucN ......... 2.3.1
2.3.2
.2
..
Konvensi Ramsar (Convention
Wetlond) Nasional
30 30 30
of
2.3.2.1 UU No. 5 Tahun 1990 ........... 2.3.2.2 UU No.4l Tahun 1999 ........... 2.3.2.3 Kepres No. 32Tahun 1990 ...-............ 2.3.2.4 PP No.47 Tahun 1997 ........... 2.3.2.5 PP No. 34 Tahun 2002 .......... 2.3.2.6 Rancangan Keputusan Menteri Energi
34 34 35 35 36 36 37
dan Sumber Daya Mineral (Kepmen
ESDM) 2.3.2.7 2.3.2.8
38 Lindung Pedoman Penetapan Kawasan Laut (Departemen Kehutanan) ............ 39 Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (Departemen
KelautandanPerikanan) ...................... 39 Bab
lll
Profil Kawasan Lindung (Pembagian Sebaran Berdasarkan Bioregion) Konsep 3.1.1 Konsep Dasar dan Definisi 3.1.2 Prinsip Dasar Bioregion
3.
I
Bioregion
Bioregion .............. 3.1.3 Bioregion di Indonesia 3.2 Bioregion Sumatera 3.2.I Kondisi Fisik Geografis Pulau Sumatera 3.2.2 3.2.3
3.3
Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion
Sumatera
45
Permasalahan Yang Dihadapi Bioregion
Sumatera Jawa-Bali
45
Bioregion
I
40 40 42 43 45 45
5
|
3.3.2
Kondisi Fisik Geografis Pulau Jawa-Bali ............. 5 I Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Jawa-
3.3.3
Manfaat dan Biaya Kawasan
3.3.
Ba1i.............
5l
Konservasi
5
|
3.3.4
Permasalahan Yang Dihadapi Bioregion JawaBali
Bioregion Kalimantan 3.4. I Kondisi Fisik Geografis pulau Kalimantan ......... 3.4.2 Komposisi Kawasan Lindung Dl Bioregion
3.4
3.4.3
3.5
Kalimantan Permasalahan Yang Dihadapi Bioregion Kalimantan
Bioregion Sulawesi 3.5. I Kondisi Fisik Geografis Pulau Sulawesi 3.5.2 Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Sulawesi
3.5.3
Bioregion Nusa Tenggara dan Maluku 3.6.1 Kondisi Fisik Geografis Pulau Nusa Tenggara dan Maluku
3.7
3.6.2
Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Nusa
3.6.3
Tenggara dan Maluku Permasalahan Yang Dihadapi Bioregion Nusa Tenggara dan Maluku
Bioregion Papua 3.7.1 Kondisi Fisik Geografis Pulau papua 3.7-2 Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Papua
3.7.3
59
63
67 67 67
Permasalahan Yang Dihadapi Bioregion
Sulawesi 3.6
54 59
69 74 74
77
8l 8l 82
Permasalahan yang Dihadapi Bioregion Papua
Bab
lV
Sistem Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan yang Memberikan perlindungan Kawasan di Bawahnya
4.1 4.2 4.3
4.1.1 4.1.2
Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Suaka Alam 4.3.1 Perencanaan 4.3.2 Pengawetan 4.3.3 Pemanfaatan
86 87 89 92 92 93 94 95
DAF.TARGAMBAR
Gambar l. Gambar 2.
I
Alur Pikir Pembahasan
I
Skema untuk Pemilihan Kategori perlindungan
7 33
yang Sesuai
Gambar 3. I Gambar 3.2
Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5
Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9
Sebaran Kawasan Lindung di Bioregion Sumatera Lempengan Kerak Bumiyang Saling Bergerak ..... Sebaran Kawasan Lindung di Bioregion JawaBali ............. Sebaran Kawasan Lindung di Bioregion Kalimantan Sebaran Kawasan Lindung di Bioregion Sulawesi . Penataan Tonasi Taman Nasional
di Bioregion Nusa Tenggara Sebaran Kawasan Lindung di Bioregion Maluku ... Sebaran Kawasan Lindung di Bioregion Papua ..... Sebaran Kawasan Lindung
xlll
44 47 50 58 66 68 72 73
80
DA.RTAR'I(OTAK
Kotak
I
Kotak 2 Kotak 3 Kotak 4
Kotak 5 Kotak 6 Kotak 7
Taman Nasional Kerinci Seblat Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Kafan Mentarang............... Taman NasionalWakatobi Taman Nasional Manusela Taman Nasional Lorenzt .. Kawasan Taman NCIional Rusak Akibat Kebakaran dan
Kotak 8
Peti
48 55
64 70 78 83 100
Penggunaan Lahan diTaman Nasional KutaiTak
Terkendali
tO
Kotak 9
Taman Nasional Bogani NaniWartabone Dirusak Penambang Emas ..........
log
Kotak l0 Kotak Kotak 12
Reklamasi Bisa Cemarkan Taman Laut Nasional ..... 109 Konversi Hutan Ancam l.100 Jiwa Suku Kubu ........ I lO
ll
Afokasi
Pendanaan
I
I 14
4.4
Kawasan Pelestarian Alam ..........
4.4.1 Perencanaan 4.4.2 Pengawetan 4.4.3 Pemanfaaran 4.4.4 Pengendalian dan Rehabilitasi.............. 4.5
Kawasan Rawan Bencana A|am .......... 4.5. I Perencanaan
Bab
V
l0l
Pemanfaatan
t02 t02 t04
Pengendalian Kawasan Lindung Lainnya
t05
4.5.2 4.5.3 4.6
97 97 98 99
t05
Instrumen Pengelolaan Kawasan Llndung
5.1 Hukum 5.l. I Produk Hukum 5.2
5.1.2 Pelakanaan dan
Penegakan
.................
Kelembagaan 5.2. Kerjasama antar Instansi 5-2.2 Sumberdaya Manusia
I
Hukum
.................. Pelaksana 5.2.3 Forum Masyarakat 5.3 Pendanaan Daftar Pustaka Lampiran
106 106
lO7
||| ||I I 12 I 13
ll4 I 16 120
DAfl..IAR Tabel 2. l.
Kriteria Penetapan Kawasan Li nd u ng
Tabel2.2.
Kriteria Penetapan Kawasan Lindung (pp No.47 Tahun 1997) Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Laut
Tabel 2.3.
Tabel2.4. Tabel 2.5. Tabel2.6.
Tabel2.7. Tabel 2.8. Tabel 3.1. Tabel 3.2.
(Ratc
h
I
iffe,
(Departemen Kehutanan) ........................ Prinsip Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kriteria Pemilihan Kawasan Konservasi Laut Daerah Seleki Kawasan Konserrrasi Laut Daerah Kategorisasi Kawasan Lindung 0 UCN) Manfaat dan Biaya Kawasan Konservasi Skala Waktu Untuk Kelangsungan Kawasan yang Luas Di Kalimantan (lebih dari 5000 ha) Tanpa
Peningkatan Perlindungan dan pengelolaan
xtl
L
tl t6 2l
27 28 29
3l 53
62
Lampiran I Lampiran 2 Lampiran 3
Taman Nasional di lndonesia s/d 2002 Cagar Alam di lndonesia s/d 2002
Lampiran 4
Lampiran 9 Lampiran l0 Lampiran ll
Taman Wisata Alam di Indonesia s/d 2002 Taman Buru di Indonesia sld 2002 Taman Hutan Raya di Indonesia s/d 2002 Taman Nasional Laut Cagar Alam Laut Suaka Margasatwa Laut Taman WisataAlam Laut Calon Kawasan Konservasi Dengan Rekomendasi
Lampiran l2
Gubernur Daftar Lokasi dan Koordinat Tata Batas di Kawasan
Lampiran
5
Lampiran 6
Lampiran 7 Lampiran 8
Lampiran l3
Suaka Margasatawa di lndonesia s/d 2OO2
Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Pengelompokkan Lahan Basah Berdasarkan Konvensi Ramsar
Lampiran l4
Produk Hukum yang Mengatur Penataan Kawasan Lindung
Lampiran
Pengelola Kawasan Lindung
15
Lampiran l6
Peta Kerentanan Gerakan Tanah
Lampiran l7
Sebaran Episentrum Gempa Bumi dengan Magnituda 5 dari Tahun 1900-2000
l.l.
Latar Belakang
UU No. 24 Tahun 1992 (UU
2411992) tentang Penataan
Ruang mendefinisikan kawasan lindung sebagai:
kawoson yong ditetopkon dengon fungsi utomo untuk melindungi kelestorion lingkungon hidup yang mencakup sumberdayo olom dqn sumberdoya buoton.
Dalam Pasal 3, penataan ruang bertujuan untuk: menyelenggarokon pengoturon pemonfaaton ruang kowasan lindung don kawasan budidaya.
Dalam Pasal 20, diielaskan lebih laniut bahwa kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan teftentu nasional ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). RTRWN ini ditetapkan berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997 (PP 4711997) tentang
RTRWN.
Dalam PP 4711997 ini diielaskan lebih lanjut tentang ruang lingkup rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang nasional meliputi: (a) tuiuan nasional pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; (b) pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasionah (c) kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan teftentu.
Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yant ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung tersebut meliputi:
Rancangan Kebifakan Penataan Kawasan Undung Nasional
L
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya: (a) kawasan hutan lindung; 0) kawasan bergambut; dan (c) kawasan resapan air.
2.
Kawasan perlindungan serempat: (a) sempadan pantai; (b) sempadan sungai; (c) kawasan sekitar danau/waduk; (d) kawasan sekitar mata air; dan (e) kawasan terbuka hiiau kota termasuk di dalamnya hutan kota. Kawasan suaka alam: (a) cagar alam; dan (b) suaka margasatwa. Kawasan pelestarian alam: (a) taman nasional; (b) taman hutan raya; dan (c) taman wisata alam. Kawasan cagar budaya.
3. 4. 5. 6. 7.
Kawasan rawan bencana alam: (a) kawasan rawan letusan gunung berapi; (b) gempa bumi; (c) tanah longsor; (d) gelombang pasang; (e) baniir. Kawasan lindung lainnya: (a) taman buru; (b) cagar biosfer; (c) kawasan perlindungan plasma nutfah; (d) kawasan pengungsian satwa; (e) kawasan pantaiberhutan bakau.
Kewenangan pengelolaan kawasan lindung sebelum ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 berada ditangan pemerintah pusat. Namun demikian setelah UU No. 22 Tahun 1999 disahkan dan dilaksanakan pada I Januari 2001, timbul berbagai ketidakielasan dalam pembagian kewenangan kawasan lindung. Dalam pasal 7 UU
No. 22 Tahun 1999, tentang
kewenangan pemerintah pusat,
menyatakan bahwa: Kewenangon doerah mencolotp kewenongon dolom seluruh bidong pemerintahon, kecuali kewenongon dolom bidong politik luor negeri, pertahonon keomonon, perodilon, rnonerer dan ftskol, agomo, serto kewenongon bidong loin.
Kewenongon bidang loin meliputi kebijakan tentong perenconaon nosionol dan pengendolian pembangunon nosionol secoro mokro, dono perimbangon keuongan, sistem
qdministrasi negara
pembinoon
don
don lembago perekonomion negoro, pemberdoyoon sumberdoyo monusio,
pendoyogunoon sumberdoyo olam serto tekno/ogi tinggi yong strotegis, konservosi, dan stondarisosi nssional.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Sedangkan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diielaskan dalam Pasal 9 sebagai berikut: Kewenongon dolom bidong pemerintohon yong bersifot lintos bidang peme ri ntoho n te rte ntu I ai n nyo.
kobupoten don kota, serta kewenongon dolom
Kewenongon ProPinsi sebogoi doeroh otonom termosuk jugo kewenongon yong tidak otou belum dopot diloksanokan daeroh kobupoten don daerqh kota. Kewenongon propinsi sebogoi wiloyoh odminjstrosi mencokup
kewenangan dolom bidang pemerintohan yang dilimpahkon kepado gubernur seloku wakil pemerintoh. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Pasal l0 dan | | yang berbunyi:
d
i
nyatakan
Doeroh berwenong mengelolo sumberdoyo nosionol yong tersediq di wiloyohnyo don bertonggung jowob memelihora
kelestariqn lingkungan sesuoi dengo n Peroturon
peru ndo ng-
undongon.
Kewenongan daeroh
di wiloyah lout meliputi: (o)
eksploitosi, konsewasi,
eksplorosi,
don
pengeloloon kekoyaon lout sebotos wiloyoh lout tersebut; (b) pengoturon kepentingon administrosi: (c) pengoturon tqto ruong: (d) penegokon hukum terhadap peroturan yang dikeluarkan oleh doerah atou
yong dilimpohkon kewenangonnyo oleh pemerintoh:
(e)
bontuon penegakon keomanon don kedoulotan negora.
Bidang pemerintohon yong wajib diloksonokon oleh doerah kobupoten don doeroh koto meliputi pekerjoon umum.
kesehaton, pendidikon don kebudoyoon, pertonion, perhubungon, industri don perdogangon, penonomon modol, lingkungon hidup, pertonohon, koperosi, dan tenogo kerjo.
Dari ketiga tingkatan pemerintahan tersebut masih
ada
ketidakjelasan pembagian peran untuk mengelola kawasan lindung karena tidak ada pernyataan eksplisit untuk membagi kewenangan pengelolaan kawasan lindung. Dalam UU No.4l Tahun 1999, secara
implisit dinyatakan bahwa seluruh fungsi perencanaan
dan
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan lindung Nasional
pemanfaatan hutan, baik yang berfungsi sebagai kawasan lindung
maupun kawasan budidaya, harus mendapatkan persetuiuan
pemerintah pusat. Namun demikian dalam fungsi pengawasan yang terdapat dalam Bab vll uu No. 4l rahun 1999 terdapat kewaiiban pengawasan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
masyarakat. Kewenangan pemerintah
dan pernerintah daerah 4l Tahun 1999:
dinyatakan dalam Pasal 63 dan 64, dan 66 UU No.
Dolom meloksonokon pengowoson kehutonqn, pemerintoh don pemerintoh doeroh berwenong melokukan pemeriksoon otos pelokson oan penguruson huton. Pemerintah don mosyorakot melokukon pengowoson terhodop peloksonoon pengeloloon huton yong berdompok nosionql don
internosionol.
Dolom rangko penyelenggoraon kehutanan, pemerintoh menyerahkon sebogian kewenangon podo pemerintoh daeroh. Peloksonoan penyerohon sebogion kewenongon tersebut bertujuon untuk meningkotkon efektivitos penguruson huton dolom rongko pengembongon otonomi doeroh.
Seluruh pasal-pasal tersebut membutuhkan peraturan yant lebih operasional, namun demikian sampai dengan saat ani, peratur.ul pelaksana UU No.4l Tahun 1999 yang disahkan baru pp No.34 Tahun 2002. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat tidak lagi memiliki wewenang penuh untuk mengatur daerahdaerah otonom yang dapat mengalokasikan dana dan sumberdayanya
secara
mandiri. Otonomi daerah yang membuka peluang bagi
bertambah banyaknya pelaku ekonomi semakin membuka jalan bagi para pihak untuk mengekstraksi sumberdaya dam yang ada di dalam
kawasan lindung sehingga mengakibatkan keberadaan kawasan lindung semakin terancam. Di samping itu desentrarisasi pengelolaan kawasan lindung yang mengesampingkan karakter kawasan lindung, iustru akan mempercepat kehancuran kawasan lindung tersebut. Hal ini dikarenakan sifat pengelolaan kawasan lindung tidak mengenal batas administrasi daerah otonomi, sedang batas ekosistem kawasan lindung hampir selalu berbeda dengan batas administratif sehingga
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
perlu klasifikasi kewenangan pengelolaan kawasan lindung antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Mengingat pesatnya pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk di negara kita, yang disertai dengan tingginya kecepatan pemanfaatan sumberdaya alam, maka kebutuhan untuk menetapkan sistem pengelolaan kawasan lindung fang dimulai dari sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan, sudah dirasakan cukup
mendesak. Selain itu, meningkatnya tekanan untuk memperoleh lahan pertanian sefta penggunaan lainnya mendorong pengelola kawasan lindung untuk mengkaji kembali kawasan lindung yangada, mencari dasar kebenaran dan tuiuan penetapan setiap kawasan lindung, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam secara biiaksana bagi kepentingan pelestarian serta meningkatkan upaya untuk mengakomodasikan bentuk pemanfaatan lainnya.
Sebagai langkah awd dalam memperbaiki pengelolaan kawasan lindung saat ini perlu dilakukan beberapa hal diantaranya adalah invetarisasi jenis kawasan lindung, sistem klasifikasi kawasan lindung, peraturan yang mengatur tentang kawasan lindung, instansi yang mengelola kawasan lindung dan sistem pengelolaan kawasan lindung saat ini serta permasalahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan lindung. Apabila langkah awd ini telah tercapai maka langkah selaniutnya berupa pembuatan kebiiakan pengelolaan kawasan lindung dapat segera terlaksana Pembuatan kebijakan pengelolaan kawasan lindung ini diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan kawasan lindung dan dapat membuka wawasan pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah masing-
masing. Dengan pengelolaan kawasan lindung yang baik maka kawasan budidaya akan lebih terjamin fungsinya sehingga dapat dimanfaatkan dalam iangka waktu yang lebih paniang sesuai dengan desain idealnya. Dengan demikian maka dana yang dikeluarkan untuk pembangunan kawasan budidaya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
1.2. Tujuan dan Sasaran Tuiuan pembuaftm kebijakan kawasan lindung tahap I adalah:
l. Untuk memberikan
tambahan wawasan bagi daerah tentang
keanekaragaman kawasan lindung yang dapat dikembangkan dan dilestarikan;
2. Untuk memberikan gambaran permasalahan yang teriadi
di
kawasan lindung.
Adapun sasaran dari pembuatan kebijakan kawasan lindung tahap I ini adalah:
l.
Inventarisasi kawasan lindung berdasarkan kriteria internasional dan nasional:
2. 3. 4.
lnventarisasi peraturan yang mengatur tentang kawasan lindung; Inventarisasi instansi yang mengelola kawasan lindung;
Inventarisasi permasalahan yang teriadi dalam pengelolaan kawasan lindung.
1.3. Alur Pemikiran PP No. 47 Tahun 1997 membagi kawasan menjadi dua fungsi utama yaitu kawasan berfungpi lindung dan kawasan berfungpi budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Seialan dengan pertarnbahan fumlah penduduk, penggunaan
ruang sebagai tempat untuk hidup dan melaksanakan berbagai aktivitas semakin meningkat. Keadaan ini mendorong ekspansi kawasan budidaya agar dapat tetap menampung berbagai aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Ekspansi kawasan budidaya ini akan semakin menekan keberadaan kawasan lindung yang berbatasan dengan kawasan budidaya sehingga luasannya semakin berkurang
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
ataupun sumberdaya }rang ada di dalamnya semakin mudah terkuras. Keadaan seperti ini akan mempercepat kerusakan kawasan lindung yant sebenarnya sangat berguna untuk meniaga keseimbangan antara aktivitas lingkungan alami yang dapat mengasimilasi keluaran dari aktivitas di lingkungan buatan.
Tekanan pada kawasan lindung karena pertam bahan penduduk dan aklivilas manusia untuk
Keadaan ideal, seimbang antara aktivitas di lingkungan buatan
memenuhi kebutuhannva
alam i
dengan aktivitas di lingkungan
1. Penetapan kawasan lindung
2. Penetapan sislem pengelolaan secara terpadu 3. Penelapan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola kawasan lindung
Gambar
l.l
Alur Pikir Pembahasan
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
1.4.
SistematikaPembahasan
Sistematika pembahasan kebijakan nasional kawasan lindung tahap I terdiri dari 4 bab dan isi dari setiap bab tersebut adalah: Bab
I
Bab
ll uraian tentang
uraian secara ringkas mengenai beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan kebijakan nasional kawasan lindung tahap I yaitu dasar hukum, kondisi kawasan lindung saat ini dan pengelolaannya serta permasalahan yang teriadi di kawasan lindung. Disamping itu, bab ini iuga berisi tuiuan dan sasaran, alur pemikiran , daftar istilah, dan sistematika pembahasan buku I ini. alasan yang mendasari terbentuknya suatu kawasan lindung dan pengklasifikasian kawasan lindung
secara internasional dan nasional. Pengklasifikasian kawasan lindung secara internasional mengacu pada kriteria kawasan
lindung berdasarkan IUCN dan hasil konvensi Ramsar. Sedangkan pengklasifi kasian kawasan lindung secara nasional merupakan hasil pengintegnfian kriteria kawasan lindung berdasarkan UU No. 5 tahun 1990. UU No.4l tahun 1999. PP No. 47 tahun 1997, Kepres No. 32 tahun 1990, draft
Kepmen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kawasan Lindung Geologi, pedoman penetapan kawasan konseryasi laut dari Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Sumber data untuk uraian ini sebagian besar berasal dari tiniauan pustaka dan hasil diskusi terfokus mengenai kawasan lindung serta wawancara dengan Para nara sumber yang relevan dengan bidang-bidang tersebut. Bab
lll
uraian tentang profil dari kawasan lindung nasional dan sebaran dari kawasan lindung tersebut berdasarkan pembagian Bioregion. Sehingga diketahui karakteristik lcawasan lindung yang ada pada setiap bioregion seperti jumlah dan luasan kawasan lindung serta beberapa contoh kondisi kawasan lindung saat ini untuk setiap bioregion. Pembagian bioregion ini meliputi 6 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku
serta Papua.
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Bab
lV
uraian tentang sistem pengelolaan kawasan lindung pada
saat ini
untuk setiap kategori dilihat dari
aspek
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Bab
V
uraian tentang instrumen pengelolaan kawasan lindung yang umum digunakan, terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu: hukum, kelembagaan, dan pendanaan.
I(ATEGO RISASI I(A1[A.SAI{'L{ND UNG
2.1
Definisi Kawasan Lindung
Konsep modern mengenai kawasan yang dilindungi pada dasarnya adalah untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara biiaksana (MacKinnon, et al, 1993). Konsep ini sebenarnya merupakan gabungan dua prinsip tama yaitu kebutuhan untuk merencanakan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan pada inventarisasi yang akurat dan kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan untuk meniamin agar sumberdaya tidak habis. Bila kawasan lindung dirancang dan dikelola secara tepat kawasan ini dapat memberikan keuntungan yang lestari bagi masyarakat. Pelestarian memetant peranan pentint dalam pembangunan sosial dan ekonomi perdesaan dan rurur menyumbang peningkatan kesejahteraan ekonomi perkotaan. Definisi kawasan lindung berdasarkan hasil kongres dunia lV mengenai Taman Nasional dan Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, dimana di
dalam kawasan tersebut terdapat sistem alami yang belum dimodifikasi sehingga harus dikelola secara bijaksana untuk
kepe ntingan perl i nd ungan dan pemel iharaaan keanekaragaman hayrati iangka paniang sefta untuk menunjang kepentingan masyarakat dalam mendukung aliran produk alam dan jasa lingkungan.
Definisi kawasan lindung menurur pp No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung berfungsi untuk memelihara
dan mewujudkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan
keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya untuk menjamin keberlanjutan kehidupan yang berialan di dalamnya.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindtrng Nasionat
2.2
Dasar Penetapan Kawasan Lindung Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung, pada
dasarnya adalah untuk melindungi berbagai potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut, misalnya kawasan yang memiliki keanekaragaman
spesies, spesies unildendemik, karakteristik ekosistem yang unik, bentang alam yang bernilai estetika/pengetahuan, fungsi perlindungan (hidrologi, tanah, dan iklim), potensi wisata alam, atau merupakan tempat peninggalan budaya yang perlu dilestarikan (candi, kuil, galian
purbakala). Penetapan kawasan sebagai kawasan lindung
diprioritaskan pada kawasan-kawasan yang memiliki tiga hal sebagai berikut:
l. 2. 3.
Kawasan yang memiliki spesies yang endemik dan taksonomi unik (kekhasan) Kawasan dengan tingkat keterancaman yang tinggi Kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi yangnyata
2.2.1 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung
Menurut
Ratchliffe Ratchliffe menetapkan
l5
kriteria penetapan kawasan
lindung berdasarkan nilai kepentingan dari suatu kawasan yang akan dilindungi fabel 2.l).
Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Kawasan l-indung (Ratchliffe, 1977) No Kriteria Penjelasan Ukuran
Nilai pelestarian suatu kawasan adalah fungsi dari
ukurannya. Pada prinsipnya, kawasan tersebut harus cukup ukuran dan bentuknya untuk mendukung seluruh unit ekologi atau populasi flora dan fauna yang lestari. Sebagai kaidah umum, kepentingan pelestarian suatu kawasan meningkat dengan bertambahn;a ukuran.
il
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Kekayaan dan keanekaraSaman
Kekayaan dan keanekaragaman spesies umumnya
erat kaitannya dengan keanekaragaman habitat. Dengan demikian, semua kawasan yang dapat
mewakili tradien ekologi (katenas, ekoton, zona transisi ketinggian) harus dilindungi mengingat pentintnya komunitas transisi yant didukung kawasan-kawasan tersebut.
Hanp sedikit tempat di bumi ini yang belum berubah oleh pengaruh manusia. Dengan demikian kawasan yang memiliki potensi untuk
pulih atau baru sedikit mendapat pengaruh manusia meniadi amat bernilai dan perlu Salah satu tujuan terpenting taman nasional dan kawasan lindung adalah untuk melindungi spesies dan komunitas langka atau terancam punah.
Kelangkaan spesies dapat dikaitkan dengan kebutuhan habitat yant amat khusus atau tekanan
manusia secara langsung
(penangkapan,
pengumpulan. perburuan) atau pengaruh manusia Keunikan
Untuk maksud seleksi, suatu kawasan mungkin unik karena bioma yang diwakilinya tidak cukup terwakili dalam sistem nasional atau karena
Kekhasan
Sebagai tambahan
ciri-ciri istimewanya,
kekhasan
suatu habitat dan komunitas ).ang terdapat dalam Kerapuhan
Habitat, spesies dan komunitas yang rapuh
memiliki kepekaan terhadap
perubahan
lingkungan. Vegensi klimaks seperri hutan hujan tropika relatif stabil tetapi tipe vegetasi lainnya mungkin sangat rapuh dan mudah dipengaruhi oleh sedikit perubahan dalam iklim atau hidrologi. dikaitkan Pelestarian plasma nutfah
Kekayaan keanekaragaman umumnya mencerminkan keanekaragaman genetika, tetapi
l2
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
9
Kriteria
Penielasan
Catatan sejarah
mendukung pelestarian, misalnya dari kerabat liar dari tumbuhan atau hewan budidaya. Bila suatu kawasan telah dipetajari dan dipantau
dalam iangka waktu yang lama, nilainya
tujuan penelitian lebih
tintti
bagi
dibandingkan
kawasan yang tidak dipantau. Nilai ini berkurang bila studi tidak diteruskan.
t0
il
Posisi dalam
Masukkan dalam suatu kawasan tunggal yang luas
unit ekologi/
sebanyak mungkin spesies, komunitas dan
geografi
formasi yang penting dan berkarakteristik. Kawasan semacam itu lebih bernilai dibandingkan yang memiliki satu formasi atau komunitas.
Kepentingan
Suatu kawasan mungkin perlu dilindungi karena kawasan tersebut melindungi daerah tangkapan air yang vital atau penting pada tingkat sub bagian
biogeografi yang lebih tinggi, misalnya dasar lembah dalam lembah sungai utama, atau merupakan komponen habitat musiman dari
l2
Nilai potensial
l3
Daya tarik
sPesies migran. Karnrasan yang
pernah dikenal berkualitas luar biasa, tetapi yang saat ini rusak , dengan pengelolaan dan perlindungan yang tepat pulih kembali. Sudah tentu tidak ada alxan memilih kawasan semacam ini bila terdapat kawasan lain
yang serupa dan tidak mensalami qanqquan.
intrinsik
t4
Modifikasi landskap
Kawasan itu harus menyediakan kesempatan untuk rekreasi. Meskipun begitu, beberapa ciri lebih menarik manusia dibandingkan yang lain. Burung dan mamalia besar lebih menarik bagi masyarakat dibandingkan inveftebrata. Meskipun ilmu mungkin memandang semua mahluk sama, dalam pelestarian dam lebih realistis bila suatu
kelompok mendapat bobot yang lebih dibandinskan lainnya. Modifikasi landskap )ang menambah nilai biologi,
lokasi budaya atau nasional atau bentuk pengunaan tanah tertentu yang memiliki pengaruh nyata terhadap biogeografi suaru t3
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
Kriteria
Penielasan wilavah munskin memerlukan Derlindunsan.
t5
Kesempatan
lklim sosial-politik amat relevan dalam
untuk
menentukan prioritas pelestarian. Sering tidak
pelestarian
adanya dukungan, ketidaksenangan
dan bahkan mungkin penduduk terhadap
pengembangan taman setempat mengakibatkan terbatasnya keberhasilan pelestraian atau bahkan gagal total, tidak menjadi soal betapa kaya atau bernilainya kawasan alami tersebut. Sebaliknya, kawasan pilihan kedua yang mendapat dukungan penuh masyarakat, walaupun sumberdaya kurang
optimal, dapat tumbuh menjadi taman yang berhasil.
2.2.2 Kriteria Penetapan
Kawasan Lindung Berdasarkan
Konvensi Ramsar Konvensi Ramsar merupakan perianiian antara pemerintah (intergovernmentol treoty) yang diselenggarakan di kota Ramsar, lran pada tanggal 2 Februari 197 1. Nama konvensi ini biasanya tertulis
sebagai "Convention
on Wetlond"
(Ramsar,
lran,
197
l)
tetapi
kebanyakan orang mengenal konvensi ini sebagai "Konvensi Ramsar" atau "Romsor Convention". Secara formal (official), nama konvensi ini selengkapnya adalah "The Convention on Wetlond of lnternotionol Importance As Woterfowl Hobitot".
Secara umum Konvensi Ramsar dibangun sebagai upaya untuk menarik perhatian international terhadap kelangsungan habitat lahan basah yang cenderung semakin menurun dengan kecepatan
yang sangat mengkhawatirkan, dimana salah satu diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman akan fungsi, nilai dan atribut-atribut penting dari lahan basah tersebut. Di samping itu, banyak diantaranya kawasan lahan basah terletak di lintas batas negara (tronsboundo4y). Kelangsungan lahan basah ini dan iuga lahan basah lainnya sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas suplai air dari sungai, streom dan air tanah. Tujuan utama Konvensi Ramsar adalah untuk menghentikan perambahan dan perusakan lahan basah yang terjadi saat ini dan dimasa yang akan datang.
t4
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Kawasan lahan basah memiliki kriteria khusus untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kriteria suatu kawasan lahan basah yang harus dilindungi adalah kawasan yang memiliki nilai universal penting, yaitu memenuhi sedikitnra satu dari g kriteria dibawah ini (Convention on Wetlond, Ramsar, 197l), yaitu:
l.
Memiliki keterwakilan, kelangkaan dan keunikan alam dari tipe_ tipe lahan basah, alamiah atau mendekati alami, yang ditemukan di wilayah biogeografi yang sesuai.
2.
Mendukung spesies rentan, langka atau kondisi ekologi yang terancam.
3.
Mendukung populasi tumbuhan dan hewan yang penting bagi pemeliharaaan keanekaragaman hayati yang ditemukan di wilayah biogeografi yang sesuai.
4.
Mendukung spesies tumbuhan atau hewan yang kritis dalam siklus biologinya atau menyediakan tempat berlindung bagi spesies-spesies tersebut.
5.
Secara
teratur menyokong kehidupan 20.000 atau lebih spesies
burung air.
6.
secara rerarur mendukung lolo lebih dari jumlah individu dalam suatu populasi dari satu spesies atau sub spesies burung air.
7.
Mendukung proporsi yang n)4ata dari sub species ienis-jenis ikan asli, spesies atau famili, tahapan seiarah hidup, interaksi spesies
dan populasi yang merupakan keterwakilan dari keuntungan lahan basah dan nilai yang menyumbang keanekaragaman hayati secara global.
8.
Merupakan sumber makanan yang penting bagi ikan, tempat berpijah dan asuhan dan migrasi untuk stok yang tergantung pada lahan basah atau tempat lain.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
2.2.3 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung
Berdasarkan PP
No.47 Tahun 1997 PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan berbagai kawasan sebagai kawasan lindung berdasarkan berbagai kriteria yang disesuaikan dengan kategorisasi kawasan lindung yang diatur dalam PP tersebut. Kriteria kawasan lindung yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 1997 adalah berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan berfungsi
lindung (fabel 2.2).
Tabel2.2 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung (PP No.47 Tahun 1997) Kriteria
No
l.
Penielasan
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
Bawahannya
l.
Kawasan
o
masing-masing dikalikan
o B 2.
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah
hutan lindung
dengan
angka
penimbang mempunyai iumtah nilai (skor) | 75 atau lebih Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 96 atau lebih Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih
Kawasan
Kawasan tanah berSambut dengan ketebalan 3
bergambut
meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa
3. Kawasan resapan air
ll.
Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur
tanah yant mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mamPu
meresapkan air huian secara besar-besaran Kawasan oerlindunsan setemDat Daratan sepaniang tepian yang lebarnya 1. Sempadan pantai proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik
pantai, minimal
!00 meter dari titik
tertinssi ke arah darat
l6
pasang
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
Kriteria 2. Sempadan sungai
Penielasan
tr Garis sempadan sungai berranggul ditetapkan dengan batas lebar sekurangkurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
tr
Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis
dan sosial ekonomis oleh Peiabat yang berwenang (PP No. 35 Th l99l tentang Sungai).
Q
Garis sempadan sungai yang bertanggul dan
tidak bertanggul yang berada di
wilayah
perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan
tersendiri oleh Pejabat yang berwenang (mengingat tingkat kepadatan penggunaan lahan
di
terletak
daerah perkotaan terutama yang sepaniang ialan sangat tinggi,
di
maka penetapan garis sempadan sungai yang berada pada lokasi terebut perlu ditetapkan lain dengan ketentuan yang berlaku bagi garis sempadan suneai pada umumnya). 3. Kawasan
sekitar danau/ waduk 4. Kawasan
sekitar mata air 5. Kawasan
terbuka hiiau kota
Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik Dasans tertinssi ke arah darat Kawasan di sekitar mata air dengan iari-lari seku rang-kurangnya 200 meter
O
Lokasi sasaran kawasan terbuka hiiau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada
di
kawasan
perkotaan
D Hutan yang terletak di
dalam wilayah
perkotaan atau sekitar kota dengan
luas
hutan minimal 0.25 hektar
tr Hutan yang terbentuk dari
komunitas
tumbuhan yang berbentuk kompak
pada
satu hamparan, berbentuk ialur
atau
l7
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
lll.
Kriteria
Penielasan merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk ialur
Kawasan suaka alam
l.
yang ditunluk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya Mewakili formasi biota tertentu dan/atau Kawasan
Kawasan cagar alam
unit-unit penyusunnya; Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun lisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan/atau Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan
2. Kawasan suaka
B
satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari satu ienis
satwa yang perlu dilakukan upaya
marSasatwa
tr
konservasi nya; dan/atau Memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
Q
lV.
Merupakan tempat dan kehidupan bagi ienis satwa migran tertentu; dan/atau tr Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat ienis satwa yans bersanekutan. pelestar Kawxan an alam
l.Taman
tr
nasional
B
o
Wlayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami
Memiliki sumber daya dam yang khas dan unik baik berupa ienis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gelala alam yang masih utuh dan alami
Satu atau beberapa ekosistem yang terdapat dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia
di
t8
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Kriteria
No
Penielasan
B Memiliki keadaan alam yang asli dan alami
2.
Taman hutan raYa
untuk dikembangkan sebagai Pariwisata alam Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya dam hayati dan ekosistemnya Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau Pun kawasan yang sudah berubah; Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gelala alam; Mudah diiangkau dan dekat dengan pusatpusat pemukiman penduduk;
Mempun;'ai luas
wilayah
yang
memungkinkan untuk pembangunan koleksi
tumbuhan danlatau satwa baik fenis
asli
dan/atau bukan asli. 3. Taman
wisata
alam
Mempunyai daya
tarik dam
beruPa
tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman; Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin
pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam;
Mudah dijangkau dan dekat dengan pusatpusat permukiman penduduk. Cagar budaya
Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan
dengan bentukan geologi tertentu
yang
mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu penqetahuan VI
Kawasan rawan bencana alam
Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana dam seoerti letusan sununs beraoi. sempa bumi dan
l9
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Kriteria
No
Penielasan tanah lonqsor serca qelombanq pasang dan baniir
Vll.
Kawasan lindung lainnya l. Taman buru Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang
tr
cukup
dan
lapangannya
tidak
membahayakan; dan/atau
E
Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan
perburuan secara teratur
dengan
mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
2. Cagar biosfer
Kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi, dan/atau binaan;
Kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah; dan/atau
Merupakan bentang alam yang cukup luas
fang
mencerminkan interaksi antara
komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; dan/atau
Tempat bagi penyelenggar:nn pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.
3.
Kawasan
o
perlindungan plasma nutfah
Areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konsenrasi yang telah ditetapkan; yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan ienis plasma nutfah tersebut. Areal yang dituniuk merupakan daerah kehidupan satv!fia yang sejak semula menghuni areal tersebut; dan/atau
O Areal dengan luasan tertentu Kawasan pengungsian
satwa
tr
tr Areal tempat
pemindahan sawva sebagai
tempat kehidupan baru bagi satwa;
D Mempunyai luas tertentu
yang
memungkinkan berlangsungnya proses hidup
dan kehidupan serta satwa tersebut
20
berkembangbiaknya
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
Kriteria 5. Kawasan pantai
berhutan bakau
Penielasan
Kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yanq merupakan habitat hutan bakau
2.2.4 Kriteria
Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan Draft Kepmen ESDM
Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama melindungi lingkungan geologi dari dampak kegiatan manusia
/
pembangunan dan atau kawasan yang melindungi manusia
dan hasil pembangunan dari ancaman bencana geologi. Draft Kepmen ESDM menetapkan berbagai kriteria penetapan kawasan lindung geologi berdasarkan keanekaragaman ienis batuan, nilai estetika, d an kerawanan/kerentanan ffabel 2. 3) Tabel2.3 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Geologi Kriteria
No I
Penjelasan
Kawasan caqar alam eeolosi * Kawasan dengan keragaman batuan dan a. Kaw. keunikan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam. l. Kawasan dengan batuan yang mengandung batuan dan fosil iejak atau sisa kehidupan dimasa lampau (fosil) serta mempunyai nilai paleo-
antropologi dan arkeologi dan atau lokasi
* b.
Kaw. keunikan bentang alam
tipe geologi. Kawasan yang memiliki satu satunya batuan dan atau ieiak struktur seolopi masa lalu. Kawasan dengan bentang alam gumuk pasir pantai,
Kawasan dengan bentang alam berupa , kaldera, maar, leher vulkanik dan
kawah
gumuk vulkanik, Kawasan dengan bentang alam goa,
Kawasan dengan bentang ngarai/lembah, Kawasan densan bentanq alam kubah,
alam
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Undung Nasional
No
Kriteria
c.
Kaw. keunikan
Penielasan
* *
.i.
Kawasan bentangalam kars. Kawasan poton (mud volcono),
Kawasan dengan kemunculan sumber api alami
Proses
seolosi 2
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahnya dan sekitarnya Kawasan * Kawasan yang dibentuk oleh jenis dan sifat resaPan fisik batuan dengan kemampuan meluluskan (imbuhan) air air dengan jumlah yang berarti tanah dan * Kawasan dengan curah huian rata-rata mata air tahunan cukup, * Kawasan dengan lapisan tanah penutupnya pasir - lanau,
a.
* Kawasan yang memiliki
hubungan
hidroseologi yang menerus
3
b. Sempadan
Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200
mata air Kawasan rawan bencana geologi
m di sekitar mata air
Mencakup kawasan rawan gerakan bencana gunungapi, gempa
bumi,
tanah, patahan,
tsunami, abrasi, lahar dan bahaya gas beracun {. Kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi, t Kawasan rawan bencana lll gunungapi,
*
Kawasan rawan gempa bumi dengan skala
* {.
Zona patahan aktif, Kawasan yang pernah dan atau berbakat mengalami terjadi tsunami, Kawasan yang pernah dan atau berbakat
{. .i. .i.
MMt Vil
-Xil,
mengalami abrasi,
Kawasan yang pernah dan atau berbakat mengalami aliran lahar
Kawasan yang pernah dan atau berbakat mengalami bahaya pas beracun.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
2.2.5 Kriteria
Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan
Pedoman Penetapan Kriteria Baku
Kawasan
Konserryasi Laut, Departemen Kehutanan
Dalam rangka upaya konservasi sumberdaya alam perairan bagi kepentingan kebudayaan, ilmu pengetahuan, pelestarian plasma
nutfah, rekreasi, pelestarian plasma nutfah, rekreasi
serta
pembangunan, maka perlu menetapkan kawasan konservasi laut yang didasarkan pada kriteria peruntukan yang sesuai berdasarkan keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta tipe ekosistem dan sifatsifat khusus lainnya. Proses penetapan fungsi kawasan pesisir dan laut sebagai kawasan laut yang dilindungi perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek ekologi, sosial, ekonomi dan pragmatis. Berbagai asspek tersebut teftuang dalam Pedoman Penetapan Kriteria Baku Kawasan Konservasi Laut, mengacu pada Rancangan PP tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Iabel 2.4\.
Tabel2.4 Kriteria Penetapan Kawasan Konseruasi Laut (Departemen Kehutanan) Kriteria Kriteria Utarna (Ekoloei)
No I
Keterwakilan
Penielasan
Kriteria ini dinilai dengan
membandingkan
iumlah tipe ekosistem di dalam kawasan yang dinilai dengan jumlah tipe ekosistem sejenis yang ada di suatu wilayah biogeoprafi atau Dulau 2
Keaslian dan
kealamian 1
Keunikan
Kriteria ini dinilai dengan menghitung persentise luasan ekosistem fant terkena campur tangan
manusia oada suatu kawasan yans bersanekutan Kriteria ini dinilai dengan melihat keberadaan atau kekayaan ienis flora dan fauna pada suatu kawasan perairan atau ekosistem di dalam suatu wilayah biogeografi atau pulau. Nilai keunikan
ini diperhitungkan dengan memperhatikan ada atau tidaknya ienis flora, fauna, atau ekosistem yans dinilai di temoat lain 4
Kelangkaan
Kriteria ini dinilai dengan
menghitung
penyebaran ienis flora, fauna, habitat, atau
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
Kriteria
Penielasan
di dalam suatu wilayah biogeografi atau pulau. Perhitungan dilakukan dengan ekosistem
membandingkan jumlah ekosistem yang dinilai dengan seluruh jenis flora, fauna, habitat, atau ekosistem yang terdapat di wilayah biogeografi yang bersanqkutan 5
Laiu kepunahan
Kriteria ini dinilai dengan memPertimbangkan perubahan jumlah suatu ienis
6
Keutuhan ekosistem
flora,
fauna,
habitat. atau ekosistem yang diketahui Kriteria ini dinilai dengan melihat kelengkapan rantai/siklus makanan (food cycle), yaitu dengan melihat mangsa/makanan dan pemangsa dari
suatu jenis fauna sebagai komponen Penyusun suatu ekosistem. Nilai keutuhan ekosistem merupakan nilai relatif yang harus dikaitkan dengan tuiuan utama PenetaPan kawasan yang 7
Keutuhan sumberdaya/ kawasan
8
Luasan kawasan
bersanskutan Kriteria ini dinilai dengan menghitung Persentase iumlah sumberdaya atau luas kawasan yang telah dimanfaatkan oleh manusia dibandingkan dengan iumlah sumberdava atau luas kawasan awal Kriteria ini dinilai dengan memPertimbangkan
wilayah ielajah (home range) dari satu atau beberapa jenis fauna yang meniadi target perlindungan atau dengan melihat luasan asosiasi/habitat ienis flora atau ekosistem yang
dimaksud. Pemberian nilai didasarkan pada persen peliputan dari wilayah ielalah atau luasan ekosistem/habitat 9
dan
Keindahan alam
Penilaian keindahan alam
dan Kenyamanan
dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan bagi para pengunjung kawasan yang akan dinilai atau bagi masyarakat yang mengetahui keadaan kawasan secara tepat.
l0 Aksesibilitas
kenyamanan
Penilaian aksesibilitas dinilai
dengan
memperhatikan ketersediaan ialan masuk (akses) dari kota-kota terdekat ke obiek-obiek menarik di dalam kawasan yang dinilai. lalan masuk yang
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
Kriteria
Penielasan
diperhitungkan adalah sampai dengan pintu masuk kawasan yang bersangkutan.
tl
Nilai sejarah
l2
Tekanan
Kriteria
penduduk
pertambahan tingkat pemanfaatan sumberdaya
Kriteria ini dinilai dengan mempertimbangtan keberadaan benda-benda bersejarah atau nilai bersejarah lainnya dari berbagai sumber, terutama yang bersifat resmi, terkait dalam hal iumlah atau lrilai sejarahnya
ini dinilai dengan
menghitunfhju
kawasan yang dinilai oleh penduduk di sekitarnya. Nilai tekanan penduduk dihitung dengan mencari selisih pemanfaatan per kapita pada tahun ke-i dengan tahun ke-O
Kriteria Penuniang lSosiall I
t3
Penerimaan masyarakat
Derajat penilaian ).ang dilakukan han s mendukung kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Apabila daerah tersebut telah dilindungi oleh tradisi lokal maka keadaan
tersebut harus diberi dukungan
dan
daerahtersebut harus diberi penilaian yang lebih tinggi
t4
Kebudayaan
Meliputi keagamaan, sejarah, artistik "t"*it"i kebudayaan dari tempat tersebut. Daerah yang mempunyai kebudayaan harus diberi penilaian lebih karena daerah tersebut mampu menjaga kesatuan dari ekosistem
t5
Pertentangan kepentingan
Kegiatan perlindungan dapat m"mpeng"ruhi aktivitas penduduk sekitar. Jika daerah tersebut sudah digunakan sebagai daerah rekreasi, sebaiknya tidak digunakan sebagai daerah penangkapan penangkapan
ikan, karena untuk ikan perlu dilakukan
kegiatan kegiatan
pengelolaan, misalnya zonasi
t6
Keselamatan
l7
Pendidikan
Penilaian harus didasarkan atas U"n"y" y"r,g dapat ditimbulkan kepada manusia seperti arus vang kuat, ombak, dan lain-lain
Penilaian pada daerah tersebut harus mewakili
berbagai karakteristik ekologi serta dapat 25
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No
Kriteria
Penjelasan
digunakan untuk penelitian dan demonstrasi ilmiah
Kri teria Penuniane (Ekonomi) Penilaian spesies yang mempunyai nilai ekonomis t8 Spesies ekonomis Penting
penting tergantung kepada daerahnya.
Sebagai
contoh, terumbu karang dan lahan basah merupakan habitat yang kritis untuk sPesies tertentu sebagai tempat berkembang biak, perlindungan atau mencari makan. Beberapa habitat memerlukan pengelolaan untuk mendukuns kestabilan stok.
t9
Ancaman alam
20
Keuntungan
Ancaman yang dinilai adalah ancaman yang mempengaruhi nilai kepentingan bagi manusia. Ancaman habitat dapat terjadi secara langsung seperti penangkapan ikan dengan pemboman dan/atau trawl dasar, eksploitasi yang berlebihan terhadao sumberdava.
ekonomis
Penilaian terhadap daerah perlindungan harus mewakili keberadaan ekonomi lokal untuk ianska panianq
Kriteria Penunians Prasmatis) Penilaian berdasarkan tindakan yang harus 2l Ketergesaan segera dilakukan karena keterwakilan ekosistem tersebut sansat mendesak 22
Tingkat ancaman
Ancaman yang teriadi saat ini dan yang akan datang, baik karena eksploitasi langsung ataupun kegiatan pembangunan. Jarak yang cukup iauh
dari ancaman memberikan kemungkinan
perlindungan yang lebih baik bagi suatu ienis atau ekosistem
2.2.6 Kriteria Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan Pedoman Penetapan Kawasan Konseryasi Laut, Depaltemen Kelautan dan Perikanan Penetapan kawasan konservasi laut daerah dilatarbelakangi dari diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk 26
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
mengelola sumber daya nasional yang berada di wilayahnya disertai dengan tanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan,
termasuk sumberdaya alam di wilayah
laut.
lmplementasi dari
pendekatan konservasi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah, salah satunya dicerminkan dalam bentuk penetapan kawasan konservasi laut daerah. Kawasan konservasi laut daerah didefinisikan sebagai kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang berada di dalam kewenangan daerah dengan ciri khas teftentu yang dikelola untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dengan tetap mempertimbangkan aspek pemanfaatan secara bijaksana.
Agar penetapan kawasan konselasi laut daerah berjalan efektif dan memberi hasil yang optimal maka disusun sebuah pedoman penetapan kawasan konservasi laut daerah (DKP, 2002). Salah satu hal yang diuraikan dalam pedoman tersebut adalah tujuan dan dasar penetapan kawasan konservasi laut daerah.
Tuiuan utama penetapan kawasan konservasi laut daerah adalah mengusahakan terwujudnya sumberdaya dam hayati pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di daerah propinsi dan kabupaten/kota beserta kesimbangan ekosistemnya. sehingga dapat mendukung upaya peningkatan keseiahteraan masyarakat. Penetapan kawasan konservasi laut daerah harus memenuhi berbagai prinsip penetapan kawasan konservasi laut daerah (fabel 2.5), memenuhi kriteria pemilihan kawasan konservasi laut daerah (Iabel 2.6) dan telah melalui seleksi kawasan konseruasi laut daerah ffabel 2.7).
Tabel2.5 Prinsip Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah No I
Prinsip Kepastian
hukum
2
Kelamiahan
Penielasan
Kawasan konserwasi laut daerah yang ditetapkan harus memiliki kepastian status hukum yang dituangkan dalam bentuk produk hukum Kondisi fisik dan biologi kawasan relatif belum mengalami kerusakan dan belum mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas, baik oleh karena faktor eksternal maupun internal.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No 3
Prinsip Kecukupan
Penielasan
Cakupan wilayahnya mampu memelihara viab'ilitas dan integritas ekologis dari populasi, spesies dan komunitas
4
Keterwakilan
Bahwa kawasan konservasi laut daerah ;rang ditetapkan mereflreksikan keanekaragaman
hayati dari ekosistem laut
dimana
keanekaragaman hayati tersebut berasal 5
Partisipatif
Bahwa dalam proses identifikasi dan seleki
kawasan konservasi
laut daerah harus
diadakan konsultasi publik dengan kelompokkelompok yang berkompeten dan masyarakat
di kawasan tersebut untuk membahas isu-isu sosial, ekonomi dan budaya pada kondisi berialan dan di masa yans akan datans
6
Kepentingan adat/ lokal
Bahwa dalam proses identifikasi dan seleki
kawasan konsernasi laut daerah harus mengenali dan mengakomodir kepentingan masyarakat adaVlokal, baik dalam proses Derencanaan mauDun oensambilan keoutusan
7
Pengambilan keputusan
Bahwa dalam penetapan kawasan konsenrasi
laut daerah, pemerintah daerah )'ang bersangkutan memiliki kewenangan untuk mencadanskan dan menetaokannya
Tabel2.6
Kriteria Pemilihan Kawasan Konseruasi laut Daerah No I
Prinsio Konservasi keanekaragaman
Penjelasan
.:.
* * Kategori IUCN
dalam
pemeliharaan proses ekologi penting
hayati
2
Mempun)rai kontribusi atau sistem penyangga kehidupan
Merupakan habitat bagi satwa langka atau terancam punah Melindunsi keraqaman senetik
Untuk menilai apakah suatu
kawasan
dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari enam kategori pengelolaan kawasan dilindungi yang dikeluarkan oleh IUCN
28
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No 3
Prinsip
Penjelasan
Kriteria ini digunakan ntuk menilai apakah suatu kawasan masih belum memiliki
Kealamiahan
kondisi fisik dan biologi yang belum mengalami kerusakan dan belum mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas, baik oleh karena faktor 4
ekternal maupun internal Kriteria ini digunakan untuk menilai
Kecukupan
apakah suatu kawasan memiliki cakupan
mampu memelihara viabilitas dan integritas ekologis dari populasi, spesies
fant
dan komunitas 5
Keterwakilan
6
Keunikan
7
Produktivitas
Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kawasan merefleksikan keanekaragaman ha;ati dari ekosistem laut dimana keanekaragaman hayati tersebut berasal
Kriteria ini digunakan untuk
menilai apakah suatu kawasan memiliki keunikan spesies, ekosistem atau bentanp alam
Kriteria
ini
digunakan untuk menilai
apakah suatu kawasan
memiliki
produktivitas spesies atau populasi yang tingqi
Tabel2.7 Seleksi Kawasan Konservasi Laut Daerah No I
Prinsip
Penjelasan
Kepentingan
Kriteria ini digunakan untuk menilai
ekonomi
suatu kaw:$an memiliki:
*
apakah
Potensi atau telah mengalami praktek pemanfaatan sumberdaya
*
Potensi atau telah memberikan kontribusi
secara ekonomis pada level lokal atau regional
*
Kepentingan perdagangan
29
bagi jalur pelayaran atau
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasionat
No 2
Prinsip
!94!qlasan Kriteria ini digunakan untuk menilai
Kepentingan adaVlokal
apakah
suatu kawasan memiliki:
*
3
Kepentingan
Praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya oleh komunitas adat * Nilai budaya baqi suatu komunitas adat Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah
sosial
suatu kawasan memiliki potensi
budaya,
tradisi, estetis, rekreasi, pendidikan dan nilai ekonomis pada level lokal, nasional maupun internasional
4
Kepentingan ilmiah
5
Kelayakan
Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kawasan memiliki potensi untuk obiek penelitian dan pemantauan
Kriteria ini digunakan untuk menilai
apakah
suatu kawasan memiliki:
*
Dukungan dari masyarakat, diakui secara politis dan sosial
*
Aksesibilitas untuk keperluan rekreasi,
*
Tingkat pengelolaan yane mudah
wisata, dan pendidikan
2.3
Kategorisasi Kawasan Lindung Kategorisasi kawasan lindung dibedakan menurut kategori
yang berlaku secara internasional dan nasional. Kategorisasi internasional mengacu pada usulan IUCN dan Ramsar. sementara kategorisasi nasional mengacu pada berbagai peraturan perundangan, pedoman, maupun rancangan peraturan yang ada di Indonesia.
2.3.1
Internasional
2.3.t.t tucN fUCN (/nternotionol Union for Conservotion of Noture ond
Noturol Resources) suatu iaringan pemerintah, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, ilmuwan dan pakar pelestarian lain di lebih dari 120 negara yang bergabung bersama-sama untuk mengembangkan
perlindungan
dan
pemanfaatan sumber 30
d"y dam
secara
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
berkelanjutan. Salah satu komisi IUCN, yaitu Comissionfor Notiono/ Pork ond Protected Areos (CNPPA), merupakan komisi IUCN yang
memiliki tanggung jawab khusus untuk
mengembangkan
pembentukan iaringan dunia dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi, baik daratan maupun lautan secara efektif. Melalui CNPPA, IUCN telah mengusulkan suatu sistem yang terdiri atas sepuluh kategori kawasan lindung yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi penetapannya ffabel 2.8). Selain itu, terdapat iuga suatu skema penetapan kategori perlindungan berdasarkan prioritas pengelolaan (Gambar 2. l ).
Tabel2.8 Kawasan No. I
lvl,N
Kategori
lungsi
Cagar Alam/ Cagar llmiah
Berfungsi untuk melindungi alam dan menjaga proses alami dari suatu kondisi )ang tidak terganggu dengan maksud untuk memperoleh contoh-contoh ekologis
;rdng mewakili lingkungan alami sehingga
dapat
dimanfaatkan bagi keperluan studi ilmiah, pemantauan lingkungan, pendidikan dan pemeliharaan sumberdaya
plasma nutfah dalam suatu keadaan dinamis dan 2.
Taman Nasional
3.
Monumen Alam/ Landmark Alam
4.
Suaka
Margasatwa
berevolusi. Berfungsi untuk melindungi kawasan alami, mempunyai pemandangan yang indah dan penting baik untuk skala nasional maupun internasional sena memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Kawasan alami ini relatif luas, materinya tidak diubah oleh kegiatan manusia serta pemanfaatan sumberdaya tambang tidak diperkenankan. Berfungsi untuk melindungi dan melestarikan ciri-ciri alam yang bernilai secara nasional atau mempunyai karakteristik yang unik. Kawasan ini relatif kecil yang dipusatkan pada perlindungan ciri-ciri spesifik. Berfungsi untuk menjamin kondisi alam yang perlu bagi
perlindungan spesies, kumpulan spesies, komunitas hayati, atau ciri-ciri fisik lingkungan yang penting secara nasional, mungkin diperlukan campur tangan manusia
yang spesifik untuk menjaga
kelestariannya.
Pengambilan beberapa sumberdaya secara terkendali diperkenankan.
3l
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
No. 5.
Katesori
Fungsi
Bentangan Alam dan Bentangan
Berfungsi untuk meniaga bentang dam alami yang
Laut Dilindungi
lingkungannya. Sementara itu iuga tersedia kesemPatan bagi masyarakat untuk menikmatinya melalui rekreasi
penting artinya secar:t nasional, yang memiliki karakteristik interaksi yang serasi antara manusia dan
dan wisata dalam lingkup gaya hidup dan
kegiatan
di
kawasan tersebut. Kategori ini merupakan campuran bentang alam alami/budaya yang memiliki nilai keindahan tinggi, dimana tataguna tanah
ekonomi normal
trad isional terpeli hara. 6.
Cagar Sumberdaya
Berfungsi untuk melindungi sumberdaya dam kawasan tersebut bagi penggunaan di masa depan dan mencegah kegiatan pembangunan yang dapat mempengaruhi sumberdaya. Kategori ini hanya sementara 'dipegang' sampai klasifikasi yane bersifat tetap selesai disusun.
7.
Cagar Budaya/ Kawasan Biosis Alam
Berfungsi untuk memungkinkan berlangsungnya cara hidup masyarakat yang serasi dengan lingkungannya, tidak terganggu oleh teknologi modern. Kategori ini cocok untuk tempat dimana pengambilan sumberdaya oleh penduduk asli dilakukan secara tradisional.
8.
Kawasan Pengelolaan Manfaat Ganda
Berfungsi untuk menyediakan produksi air, kayu, satwa, padang penggembalaan dan obyek wisaa secara
berkelaniutan dengan pelestarian dam teruElma ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi (walaupun zona spesifik dapat iuga ditetapkan dalam kawxan ini guna mencapai tuiuan pelesarian yang spesifik)
9.
t0.
Cagar Biosfer
Taman Warisan
Dunia
Berfungsi untuk melesarikan keanekaragaman dan keutuhan komunitas tumbuhan dan satvva dalam ekosistem alaminya bagi penggunaan masa sekarang dan masa depan dan menjaga keanekaragaman plasma nutfah dari spesies yang merupakan bahan baku bagi evolusinya. Kawasan ini ditunjuk secara internasional untuk keoentinsan Denelitian dan diklat. Berfungsi untuk melindungi benang d"m yang dianggap memiliki nilai universal yang menonjol dan merupakan daftar pilihan dari kawasan alami dan budaya yang unik
di bumi ini,
yang dicalonkan oleh negara
merupakan angqota World Heritope Convention.
yanS
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Undung Nasional
z (, ? L
o b0 o a!
v .F
fatl c,
vl
b0
tr GI
tr G
DO
c
J tr
T' L
c ! 5 ! c
F t Y
l'l
-4
o
.L
is F€
X =o
b/0
=o ai.r!
.a
o-
3r
tr
s GI
.E rg
F!
;E€ 9.9 E
EE
95E
o o.
t
E ! ! E
c
iE
E
JT
I PA
!.8
.Y
t! EE
IE .T
J
''J
c = cl E
o
o
33
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
2.3.1.2. Konvensi Ramsar (Convention on Wetland) Konvensi Ramsar merupakan perianiian antar pemerintah Qntergovernmentol treoty) yang diselenggarakan di kota Ramsar, lran pada tanggal 2 Februari 1971. Nama konvensi ini biasanya tertulis
sebagai "Convention
on Wetlond"
(Ramsar,
han,
197
l)
tetapi
kebanyakan orang mengenal konvensi ini sebagai "Konvensi Ramsar" atau "Rornsor convention". secaraformal (official), nama konvensi ini
selengkapnya adalah "The Convention on Wetlond of lnternotiona! lmportonce As Waterfowl Hobitot". Konvensi Ramsar dibangun
sebagai upaya untuk menarik perhatian internasional terhadap kelangsungan habitat lahan basah yang cenderung semakin menurun dengan kecepatan ),ang sangat mengkhawatirkan, dimana salah satu diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman akan fungsi,
nilai dan atribut-atribut penting dari lahan basah tersebut. Di itu, banyak diantaranya kawasan lahan basah terletak di
samping
fintas batas negara (tronsboundary). Kelangsungan rahan basah ini dan juga lahan basah lainnyra sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas suplai air dari sungai, streom dan air tanah.
Tuiuan utama Konvensi Ramsar adalah untuk menghentikan perambahan dan perusakan lahan basah yang teriadi saat ini dan dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil Konvensi Ramsar, lahan basah dikelompokkan menjadi 3 klaster, di mana setiap ktaster
diuraikan lagi meniadi berbagai tipe (Lampiran tersebut adalah: f
.
l3).
Ketiga klaster
Lahan basah laut dan pesisir (Morine ond coostal wetlond),terdiri
dari | | tipe.
2. 3.
Lahan basah darat (lnlond Wetlonds), terdiri dari 20 tipe. Lahan basah buatan (mon-mode wetlonds), terdiri dari 9 tipe.
2.3.2 Nasional Pembahasan kategorisasi kawasan lindung nasional pada sub perundangan,
bab ini merupakan hasil inventarisasi berbagai
rancangan undang-undang, dan buku pedoman, yaitu
Tahun f 990, UU No.
4l
UU No.
5
Tahun 1999, pp No. 47 Tahun 1997. pp 34
Rancangan Kebiiakan Penattan Kawasan Lindung Nasional
No. 34 Tahun 2002, Keppres No. 32 Tahun 1990, RUU
kawasan
lindung geologi, pedoman penetapan konservasi kawasan lindung dari Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Hasil inventarisasi tersebut kemudian integrasikan dan
menghasilkan
9 kategori kawasan
di
lindung darat dan 3 kategori sedangkan untuk kawasan udara belum
kawasan lindung laut ditentukan batasan penetapan kawasan lindung udara sehingga akan dibahas masalah landasan pengaturan ruang udara dan isu yang muncul mengenai permasalahan kawasan udara.
2.3.2.1 UU No. 5 Tahun 1990
Dalam rangka memelihara proses ekologis yang dapat menunjang kelangsungan kehidupan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menetapkan wilayah tertentu sebagai wilaph perlindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dibagi menjadi dua kelompok besar kawasan, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka
dam terdiri dari cagar dam dan suaka margasatwa.
Kawasan
pelestarian dam terdiri dari taman nasional, taman wisata alam. dan taman hutan raya.
No.4l Tahun 1999 UU No. 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan
2.3.2.2 UU
berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
l.
2. 3.
Hutan konservasi
a. b. c.
Kawasan hutan suaka dam Kawasan hutan pelestarian dam
Taman buru
Hutan lindung Hutan produksi
membagi hutan
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
2.3.2.3 Keppres No. 32 Tahun 1990 Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan dengan makud untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, melalui peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa, nilai seiarah dan budaya bangsa, serta melalui pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung yang diatur dalam Keppres ini, meliputi:
l.
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Kawasan Hutan Lindung. Kawasan Bergambut. Kawasan Resapan Air.
a. b. c. 2.
3.
Kawasan perlindungan setempat. Sempadan Pantai. Sempadan Sungai. Kawasan Sekitar DanauMaduk. Kawasan Sekitar MataAir.
e. b. c. d.
Kawasan suaka dam dan cagar budaya. Kawasan SuakaAlam. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya. Kawasan Pantai Berhutan Bakau. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. e. Kawasan Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan.
a. b. c. d. 4.
Kawasan rawan bencana alam.
2.3.2.4 PP No.47 Tahun 1997 PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional membagi kawasan meniadi dua fungsi utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibagi meniadi tuiuh kelompok kawasan, yaitu:
l.
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
a.
kawasan hutan lindung
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
b. c. 2.
3. 4.
5. 6.
7.
kawasan bergambut kawasan resapan air
Kawasan perlindungan setempat sempadan pantai sempadan sungai kawasan sekitar danau/waduk kawasan sekitar mataar kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota
a. b. c. d. e.
Kawasan suaka alarn
a. b.
cagaralam suaka margasatwa
Kawasan pelestarian alam
a. b. c.
taman nasional taman hutan raya taman wisata dam
Kawasan cagar budaya Kawasan rawan bencana alam kawasan rawan letusan gunung berapi gempa bumi tanah longsor gelombang pasang dan baniir
a. b. c. d.
Kawasan lindung lainnya taman buru cagar biosfir kawasan perlindungan plasma nutfah kawasan pengungsian satwa kawasan pantai berhutan bakau
a. b. c. d. e.
2.3.2.5 PP No.34 Tahun 2fl)2 PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan membagi kawasan hutan ke dalam tiga kelompok, yaitu :
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasionat
l.
Hutan konservasi, terdiri dari: Kawasan hutan suaka dam
a. b.
c. 2. 3.
Kawasan hutan pelestarian alam, terdiri dari: (i) Taman Nasional (ii) Taman Hutan Raya (iii) Taman WisataAlam Taman Buru
Hutan lindung Hutan produksi
2.3.2.6 Rancangan Keputusan Menteri Energi Daya Mineral (Kepmen ESDM)
dan
Sumber
Rancangan Kepmen ESDM tentang Pedoman pengelolaan Kawasan Lindung Geologi bertuiuan untuk memberikan arahan teknis berupa kriteria dan tata cara pengelolaan kawasan lindung
geologi. Kategorisasi aw:Ean lindung geologi yang ditetapkan datam rancangan kepmen tersebut mencakup:
l.
Kawasan cagar alam geologi
a. b. c. 2.
3.
Kawasan keunikan batuan dan fosil Kawasan keunikan bentang dam Kawasan keunikan proses geologi
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dan sekitarnya a. Kawasan resapan (imbuhan) air tanah dan mata air b. Sempadan mata air Kawasan rawan bencanageologi Kawasan rawan gerakan
a.
tanah b. Bencanagunungapi c. Gempa bumi d. Patahan
38
e. f. g. h.
Tsunami Abrasi Lahar Bahayagas beracun
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
2.3.2.7
Pedoman Penetapan Kawasan Lindrrng Laut (Departemen Kehutanan)
Pedoman Penetapan Kawasan Lindung Laut menetapkan 2 (dua) kategori kawasan lindung laut, yaitu:
l. 2.
Kawasan Pelestarian Alam Laut Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Laut Kawasan Suaka Alam Laut CagarAlam Laut Suaka Margasatwa Laut
a. b. a. b.
2.3.2.8 Pedoman Penetapan Kawasan Konseruasi Laut Daerah (Departemen Kelautan dan Perikanan) Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah menetapkan 6 (enam) kategori kawasan lindung laut, ;raitu:
l. 2. 3. 4. 5.
Kawasan Perlindungan Jenis Taman Baharidan Taman Laut Taman Wisata Baharidan Taman Wisaa Laut
6.
Suaka Perikanan
Cagarbahari
Daerah Perlindungan Bahari dan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
39
3.1.
Konsep Bioregion
Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi telah meratifikasi hasil Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992) meniadi undang-undang yaitu UU No. 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota diharuskan mengembangkan strategi nasional serta Program konservasi dan pemanfaatan keanekaragamanan hayati yang berkesinambungan ke dalam rencana, program, dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan.
Seialan dengan hal tersebut maka PenetaPan kawasan-
kawasan lindung merupakan keharusan dan telah meniadi kesepakatan global yang bertuiuan untuk mengupayakan
kesinambungan kehidupan manusia dan pembangunan, melestarikan menjamin kesinambungan keanekaragaman hayati, pendayagunaan spesies dan ekosistem oleh manusia.
sefta
3.
l.l.
Konsep Dasar dan Definisi Bioregion
Sampai saat ini banyak yang beranggapan bahwa kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan dengan kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Pandangan tersebut sebenarnya merupakan pandangan yang kurang tepat, karena kawasan lindung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan lain yang terletak dalam satu bentang alam.
Rancangan Kebijakan Penaban Kawasan Lindung Nasional
Kawasan lindung dan kawasan lainnya mempunyai keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan kawasan lindung mengalami banyak kendala. Untuk mengatasi hal tersebut maka para pakar di bidang konserv-asi telah
mengembangkan
suatu konsep yan1 disebut
pendekatan
"Bioregional". Basis dari konsep bioregion adalah biogeograli. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari pola distribusi tumbuhan dan hewan dengan menggunakan pendekatan analisis spotia! terhadap distribusi organisme. Pada awalnyra konsep biogeografi banyak mendapatkan
kritik karena iarang sekali menyentuh faktor-faktor lingkungan dam dalam satu ekosistem dan faktor manusia dengan aktivitasnya yang berpengaruh pada perubahan pola distribusi tumbuhan dan hewan. Hal ini kemudian dipandang sebagai satu keremahan mendasar dari konsep biogeografi. Dalam perkembangan selaniutn)ra biogeografi
mulai menyentuh faktor-fakor ekosistem dan kegiatan-kegiatan manusia untuk memahami pola distribusi organisme (tumbuhan dan hewan) dalam suatu lingkungan geografi pada masa lalu dan pada saat ini. Bersamaan dengan perkembangan tersebut kemudian muncul istilah baru yang dikenal sebagai konsep bioregion. Dengan demikian,
konsep bioregion merupakan kajian deterministik dari gabungan pengetahuan tentang klimatologi, fisiografi, hidrologi, geografi tumbuhan (plontgeogrophy), geografi hewan (zoogeogrophv), sejarah kejadian alam, dan beberapa deskriptif ilmu dam lainnya, termasuk manusia dan aktivitasnya serta kaitannya dengan faktor lingkungan alam lainnya sebagai suatu kesatuan ekosistem.
Definisi bioregion
ini
mencakup:
(
l)
penemuan,
pemahaman, restorasi dan pemeliharaan sistem alam lokal; (2) pembangunan dan penerapan cra-cara praktis berkelanjutan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia; dan (3) mendukung pembangunan budaya baru berdasarkan situasi hakikat fenomena suatu daerah (biogeogrophy). Dan de{inisi di atas dapat diketahui
bahwa paling tidak terdapat 2 perbedaan penting dari konsep bioregion dengan biogeografi, yaitu: (l) dimasukkannya dimensi waktu dalam konsep bioregion, masa yang lalu dan waktu yang akan datang, sebagai unit analisis mengkaji fenomena lingkungan di suatu wilayah; dan (2) dimasukkannya dimensi manusia dan kegiatannya
4l
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam konsep bioregion. Kesamaan mendasar dari kedua konsep tersebut adalah digunakannya sudut pandang ruang untuk memahami fenomena lingkungan di suatu wilayah. Dengan demikian, dalam aplikasinya konsep bioregion tetap bertumpu pada hasil kajian biogeografi atau fenomena geografi, narrlun diperkaya dengan tataran kesadaran masyarakat mengenai ruang tempat mereka tinggal dan bagaimana mereka dapat melangsungkan kehidupannya dalam ruang tersebut.
Menurut WRI-IUCN-UNEP (1995), bioregional merupakan
teritori tanah dan air yang lingkungannya tidak ditentukan oleh batasan politik dan administrasi, tetapi dibatasi oleh batasan geografi,
ekologi. Dengan demikian bioregional iuga mempunyai pengertian ekoregional, sehingga dalam penerapannya akan mempuqrai prioritas ekologi di dalam tipe-tipe habitat pada kisaran-kisaran biogeografi . komunitas manusia, dan sistem
3.1.2. Prinsip
Dasar Bioregion
Prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam pengelolaan sumber daya dam berdasarkan bioregion adalah: (
l)
Pengelolaan perairan terintegrasi dengan daratan dan komponen lainnya;
(2)
Pengelolaan suatu bioregion tidak dibatasi oleh batas wilayah
administratif dan batas etnis;
(3) Pengelolaan bioregion dengan manajemen
berkelanjutan
(sustoinoble management) yang bercirikan aspek kolaboratif, partisipatif, dan koord inatif
(4)
Bioregion harus dapat dikelola (monogeoble) serta mengacu pada
keadaan yang aktual, keterwakilan, dan repetisi aktivitas konservasi yang tidak terbatas pada kawasan konservasi itu sendiri, tetapi iuga mencakup kawasan di luar konservasi,
(5) Pengelolaan harus bersifat holistik namun lokal spesi{ik
untuk meniamin tercapainya prinsip pengelolaan yang adil, demokratis, transparan, akuntabel, meniamin teriadinya keterlekatan antar
Rancangan Kebijalan Penataan Kawasan Lindung Nasional
semua pihak, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal.
Pendekatan bioregion dalam pembagian profil kawasan lindung dilakukan karena keberadaan kawasan lindung tidak mengenal batas politis atau administrasi (contoh rN Kerinci Seblat yang terletak di empat propinsi). Dengan demikian pengelolaannya
juga tidak dapat didasarkan pada
pembatasan administrasi. Pembagian kawasan lindung berdasarkan bioregion ini memudahkan dalam memahami kondisi biofisik alam di masing-masing region dan karakter kawasan lindung di setiap region. Dengan argurnen tersebut maka pembahasan mengenai kawasan lindung
di
Indonesia dibagi
dalam enam bioregion yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
3.1.3. Bioregion di Indonesia Berdasarkan hasil pengumpulan data kawasan lindung di enam bioregion Indonesia diketahui bahwa kawasan lindung yang telah ditetapkan secara keseluruhan mencapai luas2l .57l.222,56ha yang terdiri dari kawasan lindung darat 22.815.726,16 ha dan kawasan findung laut 4.761.496,40 Ha. Kawasan lindung tersebut terdiri dari 4l taman nasional (15.028.404,05 ha), 176 cagar dam (2.809.525, l6 ha), 49 suaka margasatwa (3.436. 143,12 ha), l7 taman hutan raya (264.017,8 ha), l4 raman buru (239.392,70 ha),97 taman wisata (1.038.243.33 ha), 6 taman nasional laut (3.682.444 ha), S cagar alam laut (209.635,10 ha), 7 suaka margasatwa laut (65.315,3 ha), dan l9 taman wisata laut (803.102 ha). Seluruh luasan kawasan lindung tersebut belum termasuk hutan lindung dan kawasan lindung lainnya.
lrrrc.ryn Klb$on Prndrn l(rwan
\
&
Gambar
3.1
Sebaran l(awasan Lindung di Bioregion Sumatera
44
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
3.2. 3.2.l.
Bioregion Sumatera Kondisi Fisik Geografis Pulau Sumatera
Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di fndonesia yang mempunyai luas 476.000 km2 dengan paniang kirakira 1800 km dan lebar 400 km. Letak pulau Sumatera terutama pada kawasan pantai timur memiliki posisi yang strategis karena berdekatan dengan pusat perdagangan dan lalu lintas perdagangan internasional serta pusat pengembangan S|JORI (Singapura-'Johor-
Riau/Batam) dan IMS-GT (lndonesia-Malaysia-Singapura-Growth Triongle) yang memberi keuntungan dalam pengembangan perdagangan internasional.
Dalam sejarah pembentukannya, Pada awalnya pulau dari dataran Asia. Sehingga dalam
Sumatera merupakan bagian
seiarah pekembangan geologinya, Sumatera memiliki variasi topografi yang beragam dengan berbagai macatn ekosistem dan habitat serta flora dan fauna yang khas seperti harimau, gaiah, burung, raflesia dan lain-lain. Tingkat keanekaragaman di antara taksa flora dan fauna iuga relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pulau Sumatera pada awalnya didominasi oleh hutan dengan keanekaragaman habitat yang sangat tinggi. Namun seiak awal tahun 1970-an, ketika penebangan hutan secara komersial mulai berlangsung secara besar-besaran, kawasan hutan terus mengalami degradasi sampai sekarang. Sampai saat ini lebih dari sePeremPat
tutupan hutan di Sumatera sudah hilang karena berbagai alasan terutama konversi dan pemanfaatan lainnya. Jika hal ini dibiarkan terus maka hutan dataran rendah di pulau ini diperkirakan akan musnah pada tahun 2005 (Holmes, 2000).
3.2.2. Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Sumatera Sumatera memiliki lebih dari 10.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi yang sebagian besar tumbuh di hutan dataran rendah.
Dari segi fauna, pulau ini paling kaya di Indonesia, karena memiliki 210 spesies mamalia (9 spesieS endemik), 580 spesies burung (19
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
spesies endemik), 194 spesies reptilia, 62 spesies amfibi dan 272
spesies ikan tawar (30 spesies endemik) (Bappenas, 1993).
Sumatera merupakan region yang tuas kawasan lindungnya menempati urutan ketiga dibandingkan region lainnya. Secara Ltd luas kawasan lindung di bioregion Sumatera adalah 5.230.649,55 ha yang terdiri dari 4.945.613,45 ha ruas kawasan lindung darat dan 285.035, l0 luas kawasan rindung raut. Kawasan rindung terbesar
berada
di empat propinsi yaitu TN Kerinci
Seblat dengan luas
1.375.349,87 ha. Sedangkan kawasan rindung yang terkecir di berada di Propinsi Bengkulu yaitu cagar Aram cawang r/il dengan ruas 0,22 ha.
Region sumatera memiriki 86 kawasan rindung darat dan raut yang terdiri dari 9 taman nasional (3.211.517,g7 ha),31 cagar atam (80.770,71 ha), 14 suaka margasatwa (62g.659 ha), 7 tamJn hutan raya (f 03.516 ha), 16 taman wisata (291.499,97 ha), 5 taman buru
(t29.650 ha), I cagar alam laut (13.235,1 ha), dan 3 taman wisata laut (27 1.300 ha).
Beberapa kawasan lindung yang merupakan kantong_
kantong keanekaragaman hayati yang penting adalah TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Tiga puluh di bagian utara, TN Bukit Dua Belas di bagian tengah, TN Siberut di Kepulauan Mentawai, TN Bukit Barisan Selatan di bagian ujung barat daya, TN Berbak sefta hutan mangrove sembilang yang memirki ekosistem lahan basah, gambut dan hutan mangrove di pesisir timur Sumatera. Dilihat dari aspek geologi, bioregion Sumatera bagian barat berada pada batas lempengan kerak bumi Austraria-Hindia seperti tampak pada Gambar 3.2. Batas lempengan kerak bumi merupakan daerah interaksi (rentan terkena gerakan tanah) dan bersifat i"ng"t
g"-!"
labil sehingga mengakibatkan daerah tersebut mudah terkena bumi (terutama di daerah Bengkulu dan Lampung bagian UamO. Oi samping itu pada daerah tersebut terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif. Dengan demikian, bioregion sumatera bagian barat merupakan kawasan lindung rang terrnasuk dalam kategori kawasan rawan bencana alam seperti tampak pada Lampiran l6 _ lg.
Rrncqm l(rbhlon Puurn lkmon Lldulrgt{rfonrl P
t';
L€mper|3dr
tt!'
turuh
Lempcngffi
Lcripcrgln LcrpcnEan
nwY
Amcfiltlls J
,}/l
I t*mpln-dil nerika
klrtan
tamal!'{r Antrtth!
,^*'/Gambar 3.2
Lempengan Kerak Buml yang Saling Bergerak
3.2.3.
Permasalahan yant Dihadapi Bioregion Sumatera
TN Gunung Leuser akhir-akhir ini mendapat tekanan yang cukup besar karena adanya penebangan liar yar6 terjadi di bagian uiung sehtan kawasan; pembukaan hutan untuk ladang, terutama terjadi di sepanjang Lembah Alas; kqiatan perburuan liar untuk koleksi maupun perdagangan, transmigrasi, dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu pembangunan jaringan jalan di bagian pesisir barat anbra Tapaktuan dan Bakungan yang memotong kawasan ini semakin membuka peluang terjadinya perburuan satwa serta pembukaan lahan untuk perdagangan.
TN Kerinci Seblat merupakan satu-satunya taman nasional yang terletak di empat propinsi sehingga sulit sekali pengelolaannya. Masalah yang dihadapi oleh kawasan
ini adahh penebangan liar
(sampai ke daerah dataran tinggr), korversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan kayu manis (bukan hanya dizona penyangga tetapi sudah sampai ke dalam kawasan). Tekanan lain
Rancangan Kebiiaken Penatean lGwesan Llndung Naslond
adalah banyaknya tempat penggergaiian kayu yang terletak di dekat kawasan ini serta kegiatan perburuan liar terhadap satwa.
TN Kerinci
Seblat terletak diempat propinsi yaitu Sumatera Barar, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Letak geografis tarnan nasional Jambi, l0l7'- 3036' LS, 100031' - 102044',BT dengan ketinggian tempat 500 3.805 meter dpl. Temperatur udara di kawasan ini berkisar urtaraTo 280 dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun. Kawasan lindung ini ditetapkan sebagai taman nasional sejak tahun l9B2 oleh Menteri Kehutanan dan sejak itu telah terjadi perubahan batas sehingga tahun 1996 status kawasan ini diperkuat kembali oleh SK Menreri Kehutanan dengan luas 1.168.000 ha. Selak tahun 1996 kawasan ini sudah dicoba pengelolaannya melalui pendekatan Integroted Conservation ond Derclopment Projea (CDP). Pendekatan ini mencoba menyelaraskan upaya konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar serta pengamanan dengan keterlibatan masyarakat. Taman nasional ini merupakan taman nasionul y-g sudah memiliki zonasi, salah satu zona
yaung
khas adalah Zona Pemanfaatan Khusus (ZPK) dan Zona (ZPI) yang dikelola bersama dengan
Pemanfaatan Tradisional
masyarakat sekitar. Salah satu masalah yang dihadapi taman nasionat ini adalah sulitnya pengawasan secara menyeluruh di dalam taman nasional
sehingga sering terjadi pembalakan dan pencurian kayu. Selain itu kurangnya koordinasi diantara keempat propinsi dan antara masing-
masing propinsi dengan pemerintah pusat dalam merencanakan pembangunan yang melintasi taman nasional (seperti pembuatan jalan yang direncanakan oleh Pemda Jambi dan melintasi taman nasional ini) menyebabkan akses untuk pembalakan dan pencurian kayu akan
semakin tinggi.
TN Kerinci Seblat merupakan perwakilan tipe ekosistem hutarr hujan dataran rendah sampai ekositem sub alpin serta beberapa ekosistem yang khas antara lain rawa gambut, rawa air tawar dan danau. Hutan TN Kerinci Seblat memiliki 4.000 jenis tumbuhan yang didominasi
oleh famili Dipterocarpaceae. Tumbuhan yang langka dan endemik seperti pinus kerinci (Pinus merkusii stroin Kerinci), kayu pacat (Horpulio olboreo), bunga raflesia (Rofflesio ornoldi
titonum
don
dan R. hosseltii),
dan
bunga
Rancentan Kebiiden Fenetaan l(ewesan Lirdung Nasional
A. Dec,s-silvoe). TN Kerinci seblar memiliki 3z i."ir -"-di4 lo reptili4 6 ienis amfibia, 8 jenis primata dan lig lenis burung. potensi
lainnya yang menarik perhatian pengunjung di taman nasional ini, seperti pengamatan suar burung (Buceros rhinoceros sumotronus) dan julang (Aceros undulotus undulotus) serta suara tawa histeri yang menaklubkan dari burung gading (Minoplox vigiQ ; adanya kucing eias (Coiopumo temmin&ii temmindcii) yang sangat misterius ; serta adanya .irt".iy*g belum terpecahkan tentant sejenis satwa primata yang berialan tegak
dan cepat sekali menghilang diantara pohon, dimana masyaraiat setempat menarnakannya "orang pendek". TN Kerinci seblat terah dijadikan progran dan konservasi terpadu (tntqroted conservotion Development Progrom - ICDP). Beberapa lokasi yang menarik untuk dikunjungi adalah Gunung Kerinci yang merupakan tununt berapi tertintgi di InJonesia dan masih
aktif. Danau Gunung Tliuh merupakan danau vulkanik yang rertingggi di Sumatera seluas 1.000 ha yang dikelilingi oleh tuluh buL gun;t.
Goa Napal Licin dan l(asah merupakan kompleks goyang k"y" "k; stalaktit dan stataknit. Grao solai, Nsu"k d"n- tiunyit melihat semburan air panas (airnya sangat jernih) setinggi lS meter dan
/a. Dan Wsata budaya dengan melihat budaya suku Kubu yang masih tradisional. Aralai budayadi luar taman nasional yaitu Parade Budaya bulan November di S. penuh, BudayaMetayu pada bulan pengamatan sat\
Januari diJambi dan Festivel Tabot pada bulan Juni di Benskulu.
49
fIi{H
'l*
lifrr
o o
Hf*';
is I
rI I
T D
,r'I ,a
D
!J
tro ID o. :l
'T
EF
..'I
ELf
,g
*gr
)
D
t
b D
't:{' , .1;
s'
J.-
I )
e o
q9.
.
I.L
t,
o
t
l'','.,,.. ..':,
{
'g
Ol
,
,;x ,'l' I
6.
#,
rl' 50
i
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
3.3.
Bioregionfawa-Bali
3.3.1
Kondisi Fisik Geografis Pulau fawa-Bali
Bioregion Jawa-Bali terletak pada 5037' - 8050'48" LS dan - 115042'40" BT dengan luas P. Jawa sebesar 132.000 km2, P. Madura 5.620 km2 dan P. Bali 5.560 km2. Berdasarkan letaknya, bioregion Jawa-Bali merupakan daerah tropis basah yang berada di sebelah selatan khatulistiwa. Kedudukannya yang memaniang dari Barat ke Timur mengakibatkan bagian dari P. Jawa;rang mendapat huian sedikit sangat lebar. Pulau Jawa Bali berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Utara, Selat Bali di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Letak P. l04o48'
Jawa memberikan kedudukan strategis karena sebagian besar aktivitas ekonomi terpusat di P. Jawa. Seiarah geologi pembentukan region Jawa dan Bali sangatlah
unik karena keduanya merupakan bagian dari daratan Dangkalan Sunda yang terpecah, hanyut dan bertabrakan dengan bagian lain. Selain itu di bagian selatan kedua pulau ada Dangkalan Indo-Australia yang selalu bergerak dan mendesak Dangkalan Sunda sehingga mengakibatkan tingginya frekuensi gempa bumi di wilafah tersebut. Panas yang dihasilkan membentuk kantung-kantung batuan yang bocor ke permukaan dan membentuk gunung berapi. Maka tidaklah heran bila Jawa dan Bali dikenal sebagai pulau dengan gunung api yang paling aktif di dunia S&hitten dkk, 1999).
3.3.2.
Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion tawa-Bali Secara
total luas kawasan lindung di bioregion Jawa-Bali terdiri dari 752.653,87 ha luas kawasan
adafah 972.577,87 ha yang
findung darat dan 219.924 ha luas kawasan lindung laut. Kawasan lindung terbesar berada di Propinsi Jawa Barat yaitu TN Uiung Kulon dengan luas 122.956 ha. Sedangkan kawasan lindung yang terkecil di berada di propinsi Dl Yogyakarta yaitu Cagar Alam Gunung Batu Gamping dengan luas 0,2 ha.
Bioregion Jawa Bali memiliki 133 kawasan lindung darat dan l0 tarrrnn nasional (593.280,09 ha),78 cagar dam (68.116,65 ha), 5 suaka margasatwa (31.619,12 ha), 5 taman
laut yang terdiri dari
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
hutan raya (27.200,80 ha), 29 taman wisata (20.016,51 ha), I taman buru (12.420,7 ha),2 taman nasional laut (219.114 ha), I suaka margasatwa laut (90 ha) dan I taman wisata laut (720 ha). Kawasan lindung di region Jawa dan Bali memiliki beberapa jenis ekosistem yang tersebar mulai dari bagian barat yaitu TN Uiung Kulon sampai kawasan paling timur yaitu TN Bali Barat. Ekosistem yang ada di dalamnya meliputi hutan bakau, hutan pantai, hutan rawa
ar tawar, hutan huian dataran
rendah, savana, hutan huian
pegunungan bawah, hutan hujan Pegunungan atas, hutan subalpin' hutan hujan tropis pegunungan, gurun (padang pasir), hutan payau, hutan rawa, hutan musiman, hutan bakau, hutan pantai dan hutan sawo kecik. Di setiap ekosistem yang terdaPat di kawasan lindung ini
terdapat berbagi jenis flora dan fauna endemik Jawa dan (Krisnayanti, 200l).
Bali
Bioregion Jawa-Bali bagian selatan merupakan daerah yang
sering mengalami gerakan tanah sehingga sering teriadi bencana gempa bumi. Hal ini dilatarbelakangi oleh Proses pembentukan bioregion Jawa-Bali (Lihat: kondisi fisik geografis Pulau Jawa-Bali). Selain itu bioregion ini memiliki banyak Sunung berapi yang aktif. Dengan demikian, sebagian besar bioregion Jawa-Bali b4gian selatan merupakan kawasan lindung yang termasuk dalam kategori kawasan rawan bencana alam.
3.3.3. Manfaat dan Biaya Kawasan Konseruasi Berbagai alasan dan argumen banyak diungkapkan untuk melindungi ekosistem alami, namun demikian secara garis besar
dapat dikelompokan meniadi dua kelompok besar ;'aitu alasan: sosiaUmoral dan ekonomi. Salah satu alasan sosial adalah untuk memelihara kualitas hidup dan bertanggung iawab untuk mewariskannya kepada generasi yang akan datang aPa yang telah kita terima saat ini. Berbagai alasan perlindungan muncul dan dapat digolongkan menjadi alasan ekonomi seperti perlindungan kawasan hulu untuk melindungi aset yang berada di kawasan hilir dari daerah perlindungan tersebut. Perlindungan suatu kawasan akan memiliki konsekuensi ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Undung Nasional
perbandingan antara manfaat (bene/?Q ekonomi perlindungan suatu kawasan dan biaya (cost) yang harus dikeluarkan. Kedua nilaitersebut dapat dibandingkan untuk memperkirakan keuntungan bersih (net benefit) dari suatu kawasan lindung. Kategorisasi manfaat dan biaya untuk suatu kawasan lindung dapat dijelaskan dalam Tabel 3. l. berikut.
Manfaat dan Manfaat
Tabel 3.1 Kawasan Konseruasi
Rekreasi/pariwisata
-
Merangsangterbentuknya lapangan kerja
-
Pengembangan kawasan pedesaan
Pedindungan daerah tangkapan air - Pengaturan aliran air - Pengendalian erosi
-
-
-
Sirkulasi sera penjernihan udara dan air Produksi organisme untuk
dunia Keragaman hayati - Keragaman ekosistem - Sumberdaya plasma nutfah - Perlindungan jenis - Proses-prose evolusi Pendidikan dan penelitian - Pemantauan - Peningkatan kesadaran
Relokasi
Pembangunan infrastruktur Pemeliharaan Pemantauan dan riset Penegakan
- Ganti rugi kerusakan oleh binatang
-
komersial Pengaturan dan pendaurulangan bahan makanan Mendukung kehidupan
Pengeluaran anggaran
Biaya tidak langsung
Penguranganbanjirlokal
Proses ekologi
-
Biaya t. Biaya langsung
-
Biaya kesempatan
(opportunity cost) Pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena pelarangan eksploitasi mineral dan kayu Kompensasi pelaksanaan pelarangan
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Biaya
Manfaat 6.
Keuntungan konsumtif
7.
Tumbuhan obat-obatan
Kayu bakar Binatang buruan Keuntungan non konsumtif - Budaya/seiarah
-
Estetil
Spiritual Nilai kehidupan Nilai masa depan
-
Nilai "pilihan" (option value)
3.3.4.
Nilai potensi pilihan
Permasalahan yang Dihadapi Bioregion fawa-Bali
Perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran selama 150 tahun terakhir mengakibatkan ekositem alami diJawa meniadi terpenggal-penggal dan sempit sehingga timbul isolasi satu sama lain yang pada akhirnya berkonstribusi pada musnahnya berbagai sPesies
yang tidak dapat berinteraksi untuk melakukan
reproduksi sendiri. sPesies itu kualitas (inbreeding) sehingga terladi degradasi (terutama Vegetasi alami yang tersisa di PJawa dan Bali tinggal sedikit dataran rendahnya), sehingga semua luas kawasan yang masih tersisa memiliki tingkat kepentingan perlindungan )rang sangat tinggi. Banyak kawasan yang telah dan sedang diusulkan sebagai kawasan lindung yang masih sangat indah baik pemandangan, kek4,aan alam, maupun budayanya sehingga kaw.asan tersebut memiliki nilai rekreasi dan wisata yang sangat tinggi. Untuk menghindari atau paling sedikit
menunda kepunahan serta kemerosotan lebih berlaniut maka pengelolaan habitat, satwa liar, penguniung, batas wilayah harus dilakukan secepatnya dan dengan langkah-langkah yang tepat. Kawasan yang dianggap bernilai untuk dilindungi waiib diberi
perlindungan hukum
oleh pemerintah dan secara keseluruhan
kawasan ini seharusnya membentuk suatu sistem kawasan lindung terpadu (seperti TN Gunung Gede Pangrango dan TN Halimun) dimana hanya kegiatan yang berkelanjutan, yang dapat melindungi
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
keanekaragaman hayati, serta yang meniamin keberlangsungan ekosistemlah yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan lindung Jan di dalam kawasan penyangganya. Jika kawasan lindung yang tersisa di bioregion Jawa_Bali akan
dipertahankan keutuhanny,a maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspirasi, masalah yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu strategi )rang dilengkapi dengan pendanaan yang seimbang untuk membentuk sistem perlindungan dan pengawasan yang baik.
Bioregion Jawa-Bali memiliki jumlah kawasan lindung yang di bandingkan dengan bioregion lainnya. Namun akibat berbagai tekanan yang dialamiqra. khususnya di pulau Jawa, seperti
terbanyak
laiu pertumbuhan penduduk, eksploitasi sumberdaya dam ;rang berlebihan, sistem ekonomi, kebijakan pembangunan yang tdak mendukung, kesenjangan dalam kepemilikan dan pengelolaan, pengetahuan yang kurang, serta sistem penegakan hukum dan kelembagaan yang lemah mengakibatkan beberapa kawasan lindung
berada dalam kondisi yang tidak layak untuk digolongkan sebagai
kawasan lindung sehingga perlu ditinjau kembali status dan kelayakannya.
TN Ujung Kulon terletak di Kabupaten pandeglang propinsi Banten. Letak geografis taman nasional 6030'- 6052'LS, lOO03l'_ i.02044' BT dengan ketinggian tempar 0 - 60g meter dpl. Temperatur udara di kawasan ini berkisar antara 250 300 dengan curah huian ratarata 3.200 mm/tahun. TN Ujung Kulon merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa serta merupakan sebuah habitat yang ideal bagi kealngsungan hidup satwa langka yaitu badak iawa (Minoceros sondoicus) dan satwa langka lainnya. ierdapat tiga tipe ekosistem di taman nasional ini yaitu ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir pantai dan ekositem daratan.
Kekayaan keanekaragaman tumbuhan dan satwa di TN Uiung Kulon mulai dikenal oleh para peneliti, pakar botani dari Belanda dan 55
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan
Inggris pada tahun 1820. Kurang lebih 700 ienis tumbuhan terpelihara dengan baik dan 57 jenis diantaranya termasuk langka, seperti bayur (Pterospermum jwonicum), bengang (Neesio oltissimo), salam (Syzygium polyonthum) dan berbagai macam lenis anggrek. Satwa di taman nasional ini terdiri dari 35 ienis mamalia, 5 ienis primata, 59 ienis reptilia, 22 ienis amfibia, 240 jenis burung, 72 jenis insekta, 142 ienis ikan dan 33 ienis terumbu karang. Satwa langka dan dilindungi selaln badak Jawa adalah banteng (Bos jwonicus lovonrcus), aiag (Qton olpinus jovonicus), surili (Presbytis comoto comoto), lutung budeng (Trochypithecus ourotus ourotus), rusa (Cervus timorensis russo), macan tutul (Panthero pardus), kucing 6atu (Prionoilurus bengolensis jovonensis), owa (Hylobotes moloch), dan kima raksasa (Tridocno gigos).
TN Uiung Kulon
merupakan obiek wisata alam yang menarik, bentuk gejala dan keunikan alam berupa berbagai dengan keindahan sungai-sungai dengan ieramnfa, air teriun, Pantai Pasir Putih, sumber air panas, taman laut dan peninggalan budaya/sejarah (Arca Ganesha). Kesemuanya merupakan pesona dam yang sangat menarik dan tidak
mudah untuk dilupakan. Jenis-ienis ikan yang menarik di TN Uiung Kulon baik yang hidup di perairan laut maupun sungai antara lain ikan kupu-kupu, badut, bidadari, singa, kakatua, glodok dan Sumpit. lkan glodok dan ikan sumpit adalah dua jenis ikan yanS sangataneh dan unik yaitu ikan glodok memiliki kemampuan memaniat pohon, sedangkan ikan sumpit memiliki kemampuan menyemProt air ke atas permukaan setinggi lebih dari dua meter untuk memangsa serangga dari daun-daun di pohon.
TN Ujung Kulon bersama Cagar Alam Krakatau merupakan aset nasional, dan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO pada tahun 199 1. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan taman nasional ini sebagai Situs Warisan Alam Dunia, UNESCO telah memberikan dukungan pendanaan dan bantuan teknis. Selain itu pemerintah juga telah menetapkan TN Uiung Kulon dikelola sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawa koordinasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan sumber pendanaan dari APBN dan dana reboisasi. Rencana pengelolaan di dalam kawasan lindung dibuat sesuai dengan zona-zona yang telah ditentukan. TN Uiung Kufon terdiri dari tiga zonayaitu zona utama (zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan intensif), zona rehabilitasi, dan zona penyangga (zona penyangga buatan dan zona alami).
56
RarrcenFn Kebliebn Penrtern f(r$resan Llndung Neslon:l
)"ang bermukim ai s@ - lasyarakat sunda Banten yang te.kenal dengan kesenian debusnya. r"r.ry.r"t", tersebut pengikut agarna lslam yang kuat, namun mereka masih
mempertahankan kebiasaan-kebiasaan, tradisi dan kebudayaan nenek moyang mereka Di dalam tafiian nasional, adatempat_tempdyang dikeramatkan bqgi kepentingan_qgama atau spiritual. T.mpat yang p.ting terkenal adalah gua Sanghiang Sirah. Beberapa lokasi yang menarik untuk dikunjungi Tamanjaya dan
cibiuk merupakan pintu masuk utama dengan fasiritas wisma tamu, dermqga dan sumber air panas. pantai Kaleietan, Karang Rani"ng,
Gbandawoh yang mempunyai formasi gelombang lautsetatanian pantai pasir putih, pengamatan tumbuhan/satwa banteng, tempat peneluran penyu. Pulau Peucang adalah pantai pasir putih, terumbu karang, perairan laut yang biru jernih dan hutan yang santat mengesankan untuk kegiatan berenang, menyelam, memancing, ,norkling dL pengamatan satwa/tumbuhan. Copong, Gteriun, Gdaon, Ciu;uigkulon, 9byll: .Tanjung Layar dan Gramea menrpakan tempat y*g" a+*
diielaiahi berupa hutan, sungai, padang pengembdaan ,ut*ra
r.rpn pulau Handeuleum, "ii Ggenter, merupakan tempat pengarnatan sanara (bantent, U"li
lan tempat peneluran penyu. Cihandeuleum
hutan,.rusa, ieiak-ieiak badak Jaura dan berbqgai macam jenis burung), menyelusuri sungai dan hutan mangrove.
Keberadaan TN Uiung Kulon belum memberikan dampak positif bagi pembangunan dan peningkaan perekonomian penduduk di sekitar kawasan hutan karena Uiung Kulon sering merrgalami perubahan status. status- awal Ujung Kulon adalah sebagai kawasan ruat<. (r92r)
setelah itu berubah menjadi Kaurasan suaka Margasat\"t"m /a alngan menambah luasan kawasan tersebw (rg34. pada tahun 1967 seb$an kawasan Ujung Kulon ditetapkan sebagai kaaasan cqgar alarn dan akhirnya pada talrun | 984 seluruh kawasan itu ditetapkan'dalam satu sK Menteri sebagai tarnan nasionat.
57
frmqn tCt|tn lrror hn
llttdt{
}bd
t|u.crrlflflfrrr
@ 4Dlt
4rib 7-
"
',"1
l"
l: , $aat l|.,f..n|6 . C.9..11|tr r Trrrrr Enr * t||Trr|ltd..rn rr i LAUT Trurti\ld^|Jnl I I
I
JAWA
.,t
Gembar 3.4 Sebann Kewelen lln&lng d Blongfon lhllmencsr
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Undung Nasionat
3.4. BioregionKalimantan 3.4.1 Kondisi Fisik Geografis Pulau Kalimantan Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenfand dan seluruh pulau Papua. Kalimantan meliputi 7jo/o dari seluruh daratan Borneo dengan luas keempat propinsin;'a sebesar 549.032 km2. Luas ini merupakan 287o seluruh daratan Indonesia dan merupakan daratan yang terluas di kawasan Sunda, lima kali lebih besar dari Pulau Jawa (Mackinnon dkk, 2000). Bioregion Kalimantan (bagian selatan pulau Borneo) terletak diantara 4024' LU - 40lO' LS dan antara 108030' BT - | 19000' BT. Lokasi tersebut berbatasan dengan Negara Malaysia di sebelah utara, Selat Karimata dan Laut Natuna disebelah barat, Selat Makasar dan Laut Sulawesi di sebelah timur serta LautJawa di bagian selatan. Kalimantan terletak di kawasan bercurah hujan konstan dan bersuhu tinggi sepaniang tahun sehingga memiliki kondisi yang ideal
untuk pertumbuhan maksimum tanaman. Akibatnya pulau ini mempunyai beberapa habiat tropis tersubur di muka bumi dan memiliki hutan basah tropis terluas di kawasan Indomalaya. Bioregion Kalimantan sebagian besar merupakan daerah pegunungan/perbukitan (39,69%) dan dataran (35,08%) sedangkan sisanya merupakan dataran pantai/pasang surut (ll,73%o), dataran aluvial (12,47o/o) dan lain-lain (0,937o).
Proses geologi di pulau ini dengan distribusi iklim, ienis tanah, ketinggian, topografi, dan keberadannya di sepaniang Garis Khatulistiwa membuat pulau ini sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, dan habitat yang sangat berrrariasi, khususnya hutan huian tropis basah terluas di Asia Tenggara dengan keanekaragaman fenis terkaya di bumi (MacKinnon dkk, 2000). Pulau ini menempati urutan pertama terkaya akan spesies amfibi, reptilia, ikan, dan avertebrata di Dangkalan Sunda (Kottelat dkk, 1993).
Melindungi habitat dan individu-individu sefta ienis
kehidupan yang ada
di dalamnya
dapat memberikan keuntungan sosial dan estetis, serta berbagai keuntungan ekonomi, baik langsung
maupun melalui pentgunann sumberdaya hayati maupun tidak langsung melalui perlindungan lingkungan. Kebanyakan daerah yang
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Undung Nasional
dilindungi dapat ditetapkan berdasarkan kriteria biaya-manfaat ekonomi tradisional (MacKinnon dkk, 1986; McNeely 1988). Perusakan habitat-habitat tropis, terutama hutan basah dataran rendah, mendorong kehilangan keragaman hayati dan sumber daya plasma nutfah yang tidak dapat dikembalikan. Dengan pembukaan hutan yang terus berlangsung, luas total habitat alami akan berkurang dan terfragmentasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap binatang dan tumbuhan yang berada di kawasan tersebut. Habitat hutan dataran rendah di Kalimantan yang daerah hutannya tidak terganggu, saar ini berada di dalam kawasan lindung. Luas habitat asli yang dilindungi di Kalimantan bervariasi dari 5o/o di daerah yang hutannya sudah dibuka secara luas, yaitu Kalimantan Selatan sampai l2o/o di Kalimantan Timur. Sebagian besar hutan yang masih tersisa berada di lereng-lereng yang taiam atau pada ketinggian di atas 600 m. Hutan-hutan ini membantu perlindungan daerah aliran sungai. Hutan pegunungan di Kalimantan yang masih dalam keadaan baik yaitu hutan yang terdapat di dalam kawasan lindung. Sedangkan habitat yang terancam seperti hutan dataran rendah dan lahan basah di daerah pesisir tidak terlindung dengan baik. Dari seluruh wilayah Kalimantan, hanya 3, I 0,6 habitat alami asfi telah dilindungi di dalam kawasan lindung, tetapi 8,7 o/o lainnya sedang diusulkan untuk menjadi kawasan lindung.
Dasar pemikiran untuk melindungi petak-petak habitat yang luas adalah anggapan bahwa iika habitat yang cukup luas dilindungi,
maka semua ienis penyusunnya iuga akan terlindungi.
Pola
pengelolaan kawasan lindung menggambarkan kawasan berfungsi lindung secara indikatil baik di darat, laut maupun udara. Pola ini memperlihatkan keterkaitan kawasan lindung dengan indikasi lokasi kawasan fungsional.
3.4.2
Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Kalimantan
Secara total luas kawasan lindung di Kalimantan adalah 4.027.746 ha yang terdiri dari 3.950.246 ha luas kawasan lindung darat dan 77.500 ha luas kawasan lindung laut. Kawasan lindung terbesar berada di propinsi Kalimantan Timur yaitu TN Kayan Mentarang dengan luas 1.360.500 ha. Sedangkan kawasan lindung
Rancangan Kebijakan
p.nl=ll
Xry"san Lindung Nasional
yang terkecil di berada di propinsi Kalimantan barat yaitu cagar Alam Lo Pat Fun Pi dengan luas ha.
I
Bioregion Kalimantan memiriki 37 kawasan rindung darat dan terdiri dari 7 taman nasionar (3.177.2s9 ha), r5 cagar aram (587-709 ha), 2 suaka margasatwa (6.220 ha), I taman huian ray. (112.000 ha), I taman wisata (67.058 ha), I cagar dam laut (77.000 ha), 2 suaka margasatwa laut (220 ha) dan I taman wisara blt (2g0 laut yang
h.).
Selak tahun 1980 Indonesia telah menetapkan 4l taman nasional dan tujuh diantaranya terdapat di bioregion ini. Meskipun keberadaan taman nasionar di Karimantan masih diperdebatkan, jumlah dan luas yang ada telah cukup mewakili ekosistem dam dan merupakan habitat bagi bmyak spesies langka dan rerancam punah. Sebagai contoh, TN Kutai dan TN Gunung palung mewakili
ekosistem dataran rendah dan peralihan ke d"t"ran linggi, TN Tanjung Putting mewakili ekosistem dataran rendah dan rawa gambut, sementara TN Bukit Baka-Bukit Raya, TN Betung Kerihun dan
TN Kayan Mentarang mencirikan kawasan dataran tinggi. s"l"in
itu bebrapa kawsan lahan basah di Kalimantan berstatus sebagai kawasan konsenrasi terutarna karena nilainya penting blgi
keseimbangan ekosistem alam, keunikan dan fungsi ekotogis serta nilai sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat r.kit".. Diiihat dari nilai kepentingannya, kawasan konserv-asi lahan sM D. sentarum nilainya paling tinggi dan telah ditetapkan menfadi sarah satu Kawasan Ramsar.
6l
Il!:1Ie""
Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Tabel3.2 Skala Waktu untuk Kelangsungan Kawasan Lindung yang Luas di Kalimantan (> 5000 Ha) Tanpa peningkatan Perlindungan dan pengelolaan Skala waktu (tahun)
Nama Kawasan
Status
Sebagian sudah rusak
o-5
5-to
l0-20
Kalimantan Barat
Gunung Niut Muara Kendawangan
CA
**
CA
*t*
Gunung Palung (perluasan)
TN TN
Bentuang/Karimun
CA
Danau Sentarum
SM
Hutan Sambas Bukit Perai
HL
Gunung Tunggal Bukit Ronga
Bukit Betutenobang Bukit Baka
** r** H Itstt
*
Us
r*1.
*
**
Us
HL HL
*
TN
Kalimantan Tengah
Eukit Raya
CA
(perIuasan)
Us
Tanlung Putting
TN
*
(perluasan)
Us
rt
Parawen | & ll
CA
Kuala Kayan Batikap Parawen Baru Tanjung Penghujan Hutan Kahayan Kalimantan Selatan Pleihari Tanah Laut
Us
Pleihari Martapura (perluasan) Pamukan
H r*
rx*
** H
**
*
HL
rFi
Us
*
TW CA
** *
TW
**
Us Us Us
Pulau Sebuku
HL
Meratus Hulu Earabai Meratus Hulu Taniung Muara Uya
Us Us Us
r** rF*
SM SM
Kelumpang Baai Taniung Dewa Barat
?
* *
r*
**
** tFt*
* **
tFt*
*tF H
62
*
*
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Nama Kawasan
Status
Kalimantan Timur Kutai Muara Kaman Kayan Mentarang Muara Sebuku Muara Kayan
Ulu Kayan Gunung Berau Sangkulirang Sungai Barambai Gunung Beratus Apar Besar
Gunung Lumut Mahakam Lakes Pantai Samarinda Ulu Sembakung
Apo Kayan Batu Kristal Keterangan:
:
H
TN SM
** *
Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us
Taman Nasional HL = Hutan Lindung Us = Kawasan lindung yang diusulkan
ro-20
#
* **
CA
CA = CagarAlam
TN
Skala waktu (tahun) Sebagian o-5 5-t0 sudah rusak
*ila
*
trk
r* ** ** d.*
#
** **
** ** *
* +
* TW = Taman wisata TW = Taman Wisata SM
=
Suaka Margasatwa
Sumber : MacKinnon. 1988
3.4.3
Permasalahan yang Dihadapi Bioregion Kalimantan
Dari seluruh kawasan lindung yang terdapat di Bioregion Kalimantan terdapat beberapa kawasan lindung yang menuniang keanekaragaman hayati yang tinggi dan secara global dan regional mempunyai arti penting khususnya beberapa tatrtan nasional, cagar
alam dan suaka margasatwa. Tetapi ada juga beberapa kawasan lindung tersebut yang mengalami kerusakan akibat perambahan oleh kegiatan pertanian, penebangan kayu dan kegiatan-kegiatan lain yang merusak walaupun kegiatan-kegiatan tersebut secara resmi dilarang. Beberapa taman nasional bahkan mengalami kerusakan yang
cukup parah akibat terjadinya kebakaran hutan. Hal ini merupakzrn masalah utama yang dihadapi oleh kawasan lindung 63
di
Kalimantan,
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
yaitu belum adanfa perlindungan dan pengelolaan yang efektif. Banyak kawasan lindung yang tidak mempun)rai karyawan, tidak ada anggaran bahkan tidak ada batas kawasan yang ielas. Kendala itu ditambah dengan kenyataan bahwa konsepsi HPH dan pertambangan bertumpang tindih dengan kawasan lindung.
TN
Kayan Mentarang terletak di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur. Letak geografis taman nasional 1059' - 4024' LS, | 14049' - | 160 16' BT dengan ketinggian tempat 200 - 2.558 meter dpl. Temperatur udara di kawasan ini berkisar antara 160 - 300 dengan curah huian rata-rata 3.100 mm/tahun. Sebelum meniadi taman nasional, kawasan lindung ini merupakan cagar alam yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1980, kemudian pada ahun 1996 statusnfa diubah oleh Menteri Kehutanan meniadi taman nasional. Perubahan status ini dilakukan agar dapat mengakomodasi kepentingan maqrarakat lokal yang berjumlah 17.000 jiwa dan telah bermukim di kawasan tersebut lebih dari tiga ratus tahun yang silam. Namun hingga kini TN Kayan Mentarang belum sepenuhnya dilengkapi dengan lembaga pengelolaan dan sumber daya manusia (Soehartono, 200l).
TN Kayan Mentarang merupakan suatu kawasan hutan primer dan hutan sekunder tua yang terbesar dan masih tersisa di Kalimantan
dan seluruh Asia Tenggara. Taman nasional ini
memiliki
keanekaragaman ienis tumbuhan dan satwa yang bernilai tinggi baik ienis langka maupun dilindungi, keanekaragaman tipe ekosistem dari hutan huian dataran rendah sampai hutan berlumut di pegunungan tinggi. Keanekaragaman hayati yang terkandung di TN Kayan Mentarang memanS sangat mengagumkan. Beberapa tumbuhan yang ada antara lain pulai (Alstonio scholoris), iefutung (Dyero costuloto), ramin (Gonystylus boncanus), agathis (Agothis borneensis), kayu ulin (Eusideroxylon ztogeri), rengas (Gluto wollichii), gaharu (Aquilario molocensis), aren (Arengo pinnoto), berbagai ienis anggrek, palem dan kantong semar. Selain itu, ada beberapa ienis
tumbuhan yang belum semuanya dapat diidentifikasikan karena merupakan ienis tumbuhan baru di Indonesia. Terdapat sekitar 100 jenis mamalia ( l5 ienis dianaranya 64
Rancengen
Kebii*rn
Penataen
lbvr.s.n
Lindung
N*ionel
I ienis primata dan lebih dari 3 l0 ienis burung dengan 28 jenis diantaranya endemik Kalimantan serta telah didaftarkan oleh ICBP (lnternational Committee for Bird Proteaion) sebagai jenis terancam punah. Beberapa ienis mamalia langka seperti macan dahan (Neofelis nebulosa), beruang madu (Helorctos maloyanus eurtlqprrus), lutung dahi
endemik),
putih (Presbytis frwtoto frontuta) dan banteng (8,os jonnicts lowi').
TN Kayan Mentarang diusulkan
sebagai Cqgar Untas Batas (Irans-
border Reserve), dengan beberapa cagar alam yang berada di Sabah, Malaysia- Sungai-sungai yang ada di taman nasional ini seperti S. Bahau, S. Kayan dan S. Mentarang digunakan sebagai transportasi menuju kawasan. Selama dalam periatanan, selain dapat melih* berbagai jenis satwa yang ada di sekitar sungai, iuga dapat melihat kelincalran longboat dalam melewati jeram ataupun melawan arus )rang cukup deras.
Keberadaan sekitar 20.000
-
25.000 orang dari berbqgai
kelompok etnis Dayak yang bermukim di sekitar kawasan taman nasional seperti Kenyah, Punan, Lun Daye dan Lun Bawang ternyata memiliki pengetahuan kearifan budaya sesuai dengan prinsip konservasi.
Hal ini merupakan salah satu keunikan tercendiri di TN
Kayan
Mentarang. Keunikan tersebut terlihat dari kemampuan masyarkat melestarikan keanekaragaman hayati di dalam kehidupannya Sebagai contoh berbagai varietas dan jenis padi terpeliharadan terkoleksi dengan cukup baik untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak peninggalan arkeologi berupa kuburan dan alat-alat dari
batu yang terdapat di taman nasional (umurnya lebih 350 tahun), dan
diperkirakan merupakan situs arkeologi yang sangat penting di Kalimantan. Keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan masih alami, merupakan tantantan bagi para peneliti untuk mengungkapkan dan mengembangkan pemanfaatannya Disamping itu keindahan hutan, sungai, tebing, kebudayaan suku Dayak merupakan daya tarik yang sangat menantang bagi para petualang dan wisatawan.
65
ttrncrryn l(rb||ltln Prnurn Karlrn
.d
.t
.d'
'4
?rla
F"'.*t , rr? \-'i"ts* -.Jt", ? ,-.'---{f l:z
t: a
, . . f'
So.*a f4aF.atd ctgt.Al|m T6i&xv trmn hrrt n Fttr tmvlbrtrArm
Gambar 3.5 Lindung dl Bloreginal Sulewcri Kawasan Sebaran
66
F'F
Rancangen
3.5.
kbli.k
n Peneteen (awesan Llndung Naslonel
BioregionSulawesi
3.5.1. Kondisi Fisik Geografis Pulau Sulawesi SulavVesi merupakan sebuah pulau dengan segala keunikan, baik bentuk pulau itu sendiri yang mirip huruf K, masyarakatnya dan terutama keanekaragarnan hayatinya yang kaya akan jenis endemik. Keunikan sejarah geologi pulau ini karena dalam kurun waktu satu juta tahun yang lalu tidak pernah merupakan bagian dari daratan besar manapun. Posisinya yang terisolasi dalam jangka waktu yang lama dan ukuran pulau yang luas memungkinkan terjadinya evolusi
berbagai spesies yang unik, sehingga mengakibatkan pulau inimemilki endemisme organisme yang sangat tirrggi. Pulau ini terletak di antara Garis Wallacea dan Garis Weberyang sec;ra biogeografis merupakan wilayah perpaduan antara flora dan fauna Asia dan Australia. Akibat kondisi fisik tersebut, Sulawesi memiliki keanekargaman hayati yang
pada tingkat spesies menempati posisi ketiga di Indonesia yaitu setelah Papua dan Kalimantan. Sementara dalam hal tingkat endemisme, region ini menempati posisi kedua setelah Papua.
Pulau Sulawesi memiliki luas 187.882 kmz dengan garis pantai + 60@ km. ha. KondisifisiografiSulawesi bervariasi mulaidari datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Fisiografi paling dominan di wilayah Sulawesi adalah fisiografi pqgunungan yang mencapai (6O,lVo, perbukitan (13,5%) dan dataran (l 1,57o).
3.5.2. Komposisi Kawasan
Lindung di Bioregion Sulawesi
Secara total luas kawasan lindung di bioregion Sulawesi adalah 5.828.397,33 ha yang terdiri dari 3.614.7.67,33 ha luas kawasan lindung darat dan 2.213.$A ha luas kawasan lindung laut. Kawasan lindung terbesar berada di Propinsi Sulawesi Tenggara.vaitu TN Wakatobi dengan luas 1.390.000 ha. Sedangkan kawasan lindung yang terkecil di berada di propinsi Sulawesi Tenggara yaitu Cagar Alam Napabalano dengan luas
t
ha.
Bioregion Sulawesi memiliki 68 kawasan lindung darat dan laut yang terdiri dari 6 taman nasional (2.63l. | 39 ha), 20 cagar alam (496.769,33 ha), 14 suaka margasatwa (195.195 ha), 2 taman hutan raya (16.246 ha), 16 taman wisata (244.408 ha), 3 taman buru
67+
Itrb}lon
irfrrn t(rrn l.rduql*u
(31.010 ha),3 taman nasional laut (2.009.830 ha)' dan wbata laut (203.800 ha).
4
tarnan
Sahh satu kawasan lindung;rang memiliki keanekaragaman hqrati yang cukup tirEgi adalah TN Lore LindU. Selain berstatus sebagai taman nasional, Lore Lindu ditetapkan iuga sebqgai cagar bbsfir bagi ahm dan manush. Hal ini dikarenalon Lore Lindu
memiliki tfa elemen yaitu: (a) zona inti untuk kepentingan perlindurgan keanekaragaman hayati dan ekosistem; (b) zona rimba/perlindungan yang lner6elilirgi dan menfantta zona inti, penddikan lirgkurgan,
daerah p"tty.r,gs.
elotuts-"'
penelitian dasar dan terapan; (c)
yary memurgkinkan kqhan
Pertanian'
pemukirnan dan pemanfaatan lain dari berbagai pihak bekeriasama dalam kerargka pengelohan sumberdaya ahm yar€ berkelanlutan (Gambar 3.6.). /stnt lntr
Zona Rimba
Gambar 3.6 Pcneteen Zonerd Temm Necionel Taman nasionalyarg masih dahm keadaan alamiadalah TN Dumoga Bone karena sembilan puluh persen kawasannya masih tertutup huan huian dataran rendah dan huan pegunurqan. Selain hutan huian, habitat lainnfa adalah tanah rawa dl sekiar Kosirggohn, baik untuk tempat mer€amati bururlg, dan huan huian sekunder di perbatasan taman nasional ini.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
TN taut Bunaken merupakan representasi ekosistem perairan tropis Indonesia karena di dalamnya terdapat ekosistem hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang merupakan ekosistem khas perairan tropis. Taman nasional ini bahkan memiliki nilai konservasi internasional, mengingat lokasinya yang terletak di pusat keanekaragaman hayati laut dan pesisir kawasan Indo-Pasifik.
Tipe habitat hutan rawagambut di kawasan lindung Sulawesi terdapat di cagar alam Morowali, cagar alam Dataran Lariang serta TN Rawa Aopa Watumohi. Rawa-rawa air tawar yang terdapat di Sulawesi, diantaranya berbentuk danau dataran baniir sePerti D. Tempe dan D. Buaya. Beberapa kawasan lahan basah diusulkan untuk mendapatkan status sebagai kawasan lindung dan salah satunya
yaitu Rawa Aopa Watumohai yang diusulkan sebagai lokasi kawasan Ramsar. D. Tempe telah lamadikenal sebagai lokasi Kawasan Ramsar
yang potensial dalam skala nasional maupun internasional, karena memiliki potensi sebagai daerah ekowisata (pengamatan burung dn kegiatan memancing) dan secara resmi telah direkomendasikan untuk dibangun menfadi suaka margasatwa sejak 1978, nalnun sampai sekarang belum ada tindak laniut yag dilakukan.
Dilihat dari aspek geologi, bioregion Sulawesi bagian uara pada batas lempengan kerak bumi sehingga daerah tersebut berada rentan mengalami gerakan tanah dan mudah terkena gempa bumi (terutama daerah Sulawesi utara bagian timur). Selain itu di daerah tersebut terdapat pula beberapa gunung beraPi yang masih aktif. Dengan demikian, bioregion Sulawesi bagian utara termasuk ke dalam kawasan lindung dengan kategori kawasan rawan bencana alam.
3.5.3.
Permasalahan yang Dihadapi Bioregion Sulawesi
Kerentanan kelestarian kawasan lindung
di
Sulawesi
disebabkan oleh pola pengelolaan yang dilakukan selama ini sangat mementingkan aspek ekonomi iangka pendek. Hampir seluruh ekosistem yang ada di bioregion ini telah dieksploitasi secara intensif sehingga sangat mengurangi kemungkinan proses-proses pemulihan untuk berlangsung secara alami. Dari berbagai macam ekosistem
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
yang ada di Sulawesi, ekosistem yang paling terancam saat ini adalah hutan, khususnya hutan dataran rendah )rang menurut laporan Bank
Dunia dinyatakan telah habis pada tahun 2000 yang lalu (Anonim, 1993). Pola eksploitasi dan ancaman juga terjadi pada ekosistem
pesisir dan
laut karena cara penangkapan ikan dengan menggunakan
racun potirsium sianida dan bom yang tidak hanya mematikan ikan dan biota laut lainnya tetapi iuga menyebabkan kerusakan masif pada
terumbu karang. Selain itu kerusakan iuga terjadi pada hutan mangrove yang umumnya dikonversi untuk tambak udang dan penggunaan lainnya pada laju yang sangat tinggi.
TN Wakatobi terletak di Kabupaten Buton propinsi Sulawesi Tenggara. Letak geografis taman nasional S0lZ'- 6010' LS , 123020'_ 174\9' BT dengan ketinggian tempat 0 - 3 meter dpl. Temperatur udara di kawasan ini berkisar antara 190 - 340 dengan curah hujan ratarata | .000 - 2.200 mm/ahun serta kecepatan angin l2 20 knot. -
TN Wakatobi memiliki potensi sumberda;ra dam laut ),ang bernilai tinggi baik ienis dan keunikannya, dengan panorama bawah laut
yang menakiubkan. Secara umum perairan lautnya mempunyai
konfigurasi dari mulai datar sampai melanda ke arah laut, dan beberapa daerah perairan terdapat yang bertubir curam. Kedalaman airnya
bervariasi, bagian terdalam mencapai 1.044 meter dengan dasar
perairan sebagian besar berpasir dan berkarang.
Taman nasional ini memiliki 25 buah gugusan terumbu karang dengan keliling pantai dengan keliling panai dari pulau-pulau karang sepaniang 600 km. Lebh dari I 12 karnag dari 13 famili diantaranya Acropora formosa, A. hyocinthus, Psammocoro profundosofla, pq,lono cdctus, Leptoseris yobei, Fungio molucensis, Lobophyllio robusta, Merulino
amplioto, Platygyra versifora, Euphyllio globrescens, Tubastroeo frondes, Stylophoro pistillota, Sorcophyton throchellipphorurn dan Sinulorio spp.
Kekayaan ienis ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 ienis ikan konsumsi perdagangan dan ikan hias diantaranya argus bintik (Cepholophplus orgus), takhasang (Noso unicornis), pogo-pogo (golistoides
viridescens), napoleon (Cheilinus undulotus), ikan merah (Lutjonus
70
Ranengan lbbiirlen Penrtarn Kewesen Undung Naslonal
Choetodon speanllum, Chelmon rostrotus, Heniodtus oanminotus, httjonus monostigma, Coesio coeruloreo dan lain-lain. Selain terdapat beberapa jenis burung laut seperti angsa batu coklat (Sula leucogoster plotus), cerek
mefayu (Chorodrius peronii), raia udang erasia (Alcedo otthis) ; iuga terdapat tiga jenis penyu yang seing mendarat di pulau-pulau yang ada di taman nasional yaitu penyu sisik (Eretmodrelys imbricato), penyu tempayan (Caretto caretta) dan penyu lekang (Lepido&elys olivoceo). Masyarakat asli yang tinggal di sekitar taman nasional yaitu suku laut atzu yang disebut suku Baiau. Menurut catatan Gna Kuno dan para
penfelaiah
Eropa menyebutkan balrraa manusia berperahu
adalah
manusia yang marnpu menjelaiahi Kepulauan Merqui, Johor, Singapura, Sulawesi dan Kepulauan Sulu. Dari keseluruhan manusia berperahu di Asia Tenggara yang masih mempunyai kebudayaan berperahu tradisonal adalah suku Baiar. Melihat kehidupan merekasehari hari merupakan hal
yang menarik dan unik terutama penyelaman ke dasar laut tanpa peralatan untuk menombak ikan.
Pulau Hoga (Resort Kaledupa), Pulau Binongko (Resort Binongko) dan Resort Tamia merupakan lokasi yang menarik dikunjungi terutama untuk kqgiatan menyelarn, snorkling, wisata bahari, berenang, berkemah dan wisata budaya
tiilil
f
tt
g
tl..Ia ': ! q o
F :.
tI
:1
. r
'ot
tr
tro
.:
._
:-1
. :.,
,'
!.: .. .: ... -..1 1:-t. . . ;.
.
,
',..
,
'
.:.
:.' i.. .,.' :..:.' ....'
,e
'
:
-
c., :1.::::.:rt " ,r..: ... ::.r' .rt
5 '' ... .
:
"
...1 .... .:-. ..:.ill,,ij.:r -
:;
1+
':n.t
- :'::1.:"-
g1:.
,.. ,.
,
..':
FI {{ o
r& o
I
zc
-r-#
E
t E
I |t '
-l (n
*
.-,
,
r Blr*tlhgi.rrffi | 6.grrlln r T.mfferu o Tlmilhrrnfitr llnnllfis
rf SfP. EA{SA
L
^trT t
",
lrror
rEP emrft
lxl
o..J
,cfii*
tnA?lttl Gambar 3.8 Scbenn Kewrsn Lindungdi Biorcglon Meluku
7l
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Llndung Nasional
3.6. Bioregion Nusa Tenggara dan Maluku 3.6.l. Kondisi Fisik Geografis Kepulauan Nusa Tenggara
dan
Maluku Kondisi fisik bioregion Nusa Tenggara dan Maluku sangat berbeda dengan kawasan lainnya di Indonesia. Kepulauan ini terdiri
dari pulau-pulau vulkanis dan rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan yang terdalam di dunia dan tidak memiliki pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Kawasan ini terletak di iantung persimpangan dua benua yaitu fuia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera pasifik. Posisi yang strategis ini merupakan hasil proses geologi, tetapi kondisi
iklim, hidrologi dan tanah iuga perlu dipertimbangkan
untuk
memahami kehidupan biologi, sosial dan ekonomi di kawasan ini.
Bioregion Nusa Tenggara dan Maluku terdiri dari empat propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara. Keempat propinsi ini mencakup wilayah seluas f 59 kmz atau Bo/o luas wilayah Indonesia. Kepulauan in tersebar sepanfang 2.850 km dari barat ke timur (l 15049' BT sampai l34o5.4' BT) dan | .450 km dari utara ke selatan (2036' LU sampai I l0 L$. p. Pamana di lepas pantai P. Roti di Nusa Tenggara Timur terletak di bagian selatan Indonesia, tepatnya di ll0 LS merupakan pulau di wilayah lndonesia yang letaknya paling dekat dengan Australia.
di bioregion Nusa Tenggara dan Maluku tidak ada pulau yang luasnya lebih dari20.000 km2. Kira-kira 84o/o dari pulau-pulau yang ada luasnya kurang dari t0.000 km2. Banyaknya pulau kecil ini berarti bahwa bioregion inididominasioleh laut. Kepulauan Mduku yang sering disebut memiliki lebih dari 999 pufau, 90olo luas wilayahnya merupakan laut : luas daratannya77.99O km2, sedangkan 776.500 km2 berupa laut. Hal ini mencerminkan pentingnya sumberdaya laut bagi propinsi ini. Kecuali P. Halmahera,
Salah satu persoalan penting yang kita hadapi saat ini adalah semakin berkurangnya habitat alami dan kehilangan keanekaragaman hayati. Sejak manusia beralih dari pola hidup pemburu-pengumpul
ke pertanian, dan kemudian ke industri, dampak kegiatan manusia nyata sekali dalam usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginannya
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
dalam bentuk pengurangan habitat alam. Keberhasilan manusia dalam bidang pertanian, teknologi dan pembangunan fisik lainnya ternyata merupakan ancaman terhadap kelestarian jenis hidupannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam proses pembangunan yang dapat merubah rona lingkungan dan kondisi sumber daya alam. Salah satu contoh perencan:Bn yang baik adalah
pembangunan dengan menggunakan teknologi )rang ramah lingkungan dan daur ulang penggunaan sumber daya alam (recycle resource). Salah satu habitat dam yang banyak berkurang adalah hutan
basah
tropis. Walaupun hutan ini hanya menutupi 7Vo permukaan
bumi, hutan ini merupakan habitat bagi lebih dari 5Oo/o mahluk hidup yang telah dikenal (l'4yers 1988). Myers (1986) bahkan mengatakan bahwa laju kerusakan dan pengurangan hutan basah tropis jauh lebih cepat dari bioma lainnya. Semakin sedikit keterlibatan manusia dalam pengelolaan suatu kawasan lindung (terutama memanipulasi habitat) semakin baik bagi kawasan lindung tersebut dan ekosistemnya. Akan tetapi pada situasi -situasi tertentu, misal nya habitat-habiat kawasan I nd ung yang telah banyak berubah atau kawasan berukuran kecil yang dikelilingi oleh berbagai pemanfaatan lahan yang berbeda, maka keterlibatan manusia dalam pengelolaan habitat sangat penting bagi kelangsungan kawasan lindung tersebut. Pengelolaan suatu kawasan lindung dan zona inti, di mana kegiatan manusia sirnSat dibatasi (harus mendapat persetuiuan dari Dirjen PHPA) memberikan keadaan png lebih alami bagi suatu kawasan lindung. i
3.6.2. Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion
Nusa
Tenggara dan Maluku Bioregion Nusa Tenggara dan Maluku memiliki 74 kawasan lindung darat dan laut yang terdiri dari 6 taman nasional (542.298,09 ha), f 9 cagar dam (208.447,47 ha), 7 suaka margasatwa (22.060 ha), 2 taman hutan raya (5.055 ha), 2l tarnan wisata (218.002,58 ha),5 taman buru (66.312 ha), 3 cagar dam laut (118,900 ha),2 suaka margasatwa laut ( I .005,30 ha) dan 9 taman wisata laut ( 144.002 ha).
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Kebanyakan ienis kawasan lindung yang terdapat di bioregion Nusa Tenggara dan Maluku berupa taman wisata (baik taman wisata darat maupun laut). Kawasan lindung lang mencakup berbagai ketinggian yang beragam akan memiliki berbagai habitat dan
memiliki keragaman yang tinggi dibandingkan dengan kawasan lindung yang terletak pada kisaran ketinggian yang lebih sempit. Kawasan lindung dengan ketinggian yang beragam memberikan kesempatan bagi satwa untuk menyebar pada musim tertentu pada berbagai ketinggian, yang penting bagi beberapa jenis burung tertentu untuk menyelesaikan siklus hidup. Selain itu, karena tekanan ekonomi beberapa kawasan lindung di dataran rendah dipromosikan untuk menarik wisatawan dengan menurunkan status perlindungan misalnya dari cagar dam menjadi taman wisata. Luas kawasan lindung merupakan salah satu faktor penting
dalam penetapan suatu kawasan lindung. Teori biogeografi pulau mensyaratkan bahwa jumlah jenis pada suatu pulau tertentu (atau pada habitat yang terisolasi) berhubungan erat dengan ukuran pulau, laiu kepunahan dan imigrasi di pulau tersebut. Kawasan lindung yang
besar akan memiliki (serta melindungi) lebih banyak
ienis
dibandingkan kawasan lindung berukuran kecil dengan habitat dan topografi yang sama. Akan tetapi beberapa pakar konservasi lainnya berpendapat bahwa beberapa kawasan lindung berukuran kecil dengan iumlah luas yang sama dan dengan habitat y,ang sama akan melindungi jumlah ienis yang sama bahkan lebih (Simberloff dan
Abele, 1976). Akibat tata guna latran, populasi manusia dan keterbatasan luas pulau di Nusa Tenggara dan Maluku, luas kawasan cenderung ditentukan secara pragmatis daripada menurut sains. Kawasan lindung berukuran besar di pulau-pulau kecil dengan tingkat populasi manusia yang tinggi adalah suatu usaha yang mustahil, sehingga pengelolaan (perlindungan) yang baik perlu menjadi pusat perhatian,
terutama dari penyerobotan manusia dan usaha penyadaran lingkungan harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar ekosistem mendapat perlindungan tambahan.
Secara
total luas
kawasan lindung
di
bioregion Nusa
Tenggara dan Maluku yang telah ditetapkan adalah 1.326.082,44 ha
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
yang terdiri
dari
1.062.179,14
ha kawasan rindung darat dan
263.903,3 ha kawasan lindung laut. Kawasan lindung d-arat terbesar berada di propinsi Maluku yaitu TN Manusela dengan luas 1g9.000 ha. Sedangkan kawasan lindung yang terkecir di berada di propinsi Maluku yaitu Cagar Alam P. pombo dengan luas 2 ha.
Bioregion Nusa Tenggara dan Maluku memiliki cukup banyakgunung berapi yang masih aktif. Beberapadaerah di kawasan Nusa Tenggara bagian timur juga rentan terhadap gerakan tanah yang Sehingga bioregion Nusa Tenggara dan Maluku bagian timur termasuk dalam kawasan findung dengan kategori kawasan rawan bencana alam.
dapat menyebabkan gempa
bumi.
3.6.3. Permasalahan yang Dihadapi Bioregion Tenggara dan Maluku
Nusa
Ditinjau dari segi konservasi hayati, habitat laut layak mendapat perhatian yang sama dalam usaha-usaha konse-""i ai Indonesia. Sebagai sumber daya alam, ekosistem laut merupakan
sumber protein bagi penduduk daerah pesisir dan pedalaman. Biota laut seperti terumbu karang, ikan hias dan berbagai satwa lainn;ra
tarik bagi wisatawan. Hutan mangrove dan berbagai jenis hutan pantai melindungi pemukiman manuiia, daerah pertanian pasang surut dan berbagai bangunan fisik dari gelombang dan angin. Formasi huan pantal ini sangat penting per,anannya untuk bioregion Nusa Tenggara dan Maluku, dimana bencana dam seperti merupakan daya
rsunami dan angin topan sering teriadi akibat gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Sampai saat ini pemerintah telah mengukuhkan sebanyak l4 kawasan lindung laut di bioregion Nusa Tenggara dan Maluku ;rang terdiri dari taman wisata laut, cagar alam laut dan suaka margasatwa laut. Selain itu terdapat kawasan lindung laut yang baru dikukuhkan
seperti taman wisata dam p.
Moyo di Nusa Tenggara Barat dan beberapa kawasan lindung laut yang baru diusurkan. oreh karena itu usaha-usaha nyata sangat dibutuhkan untuk melindungi kawasan lindung laut yang sudah diusulkan dan dikukuhkan. aanyat kawasan lindung laut yang terancam kerestariannya akibat berbagai kegiatan
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
manusia, mulai dari peneb:rngan (daerah hutan mangrove), penimbunan, pengembangan tambak udang, pertambangan, penangkapan ikan berlebihan, penggunaan dinamit dan racun serta kegiatan-kegiatan wisata laut yragn tidak dikelola secara memadai. Tanpa ada pengelolaan yang baik nasib kawasan lindung laut di bioregion Nusa Tenggara dan Maluku tidak iauh berbeda dengan kawasan lindung darat.
TN Manusela terletak di Kabupaten Maluku Tengah propinsi Mafuku. Letak geografis taman nasional 2048' - 3018' LS , 129006' -
129046' BT dengan ketinggian tempat 0 - 3.027 meter dpl. Temperatur udara di kawasan ini berkisar antara 250 - 350 dengan curah huian rata-
rata 1.500 - 2.000 mm/tahun.
Taman Nasinal Manusela merupakan perwakilan tipe ekosistem
pantai, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah dan hutan huian pegunungan di Maluku. Tipe vqgetasi yang terdapat di taman nasional ini yaitu mangrove, pantai, hutan rawa, tebing sungai, hutan hujan tropika
pamah, hutan pegungan dan hutan sub alpin. Beberapa jenis tumbuhan di taman nasional ini antara lain tancang (Bruguiero sexongulo), bakau (Mizophoro ocuminoto), api-api (Avicennio sp), kapur (Dryobolonops cotoppo), pandan (Pandonus sp), meranti (Shoreo selonico), benuang (Octomeles sumatrano), matoalkasai (Pometio pinnoto), kayu putih (Meloleuco leucodendron), berbagai jenis anggrek dan pakis endemik (Chinteo binoyo).
Sekitar l17 jenis burung terdapat diTN Manusela, dimana 14 ienis diantaranya ndemik seperti nuri bayan (Eclectus rototus rototus), nuri tengkuk ungu/nuri kepala hitam (lorius domicello), raja udang (Holcyon louzuli dan H. soncto), burung madu seram besar (Philemon subcorniculotus), nuri raja/nuri ambon (Alisterus ornboinensis) dan kakatua seram (Cocotuo moluccensis). Burung kakatua seram merupakan salah satu satwa endemik Pulau Maluku, keberadaannya terancam punah di dalam akibat perburuan liar, perusakan dan penyusutan habitatnya.
Satwa lainnya
di
taman nasional ini adalah rusa (Cewus
tirnorensis moluccensis), kuskus (Pholonger orientolis orientolis) soa-soa (Hydrosourus omboinensrs), babi hutan (Sus celebensis), luwak (Pordofelis mormoroto), kadal panama (Tiliquo gigos
g(os), duyung (Dugong dugon),
.T
78
Rancengen
Keb[elanfcneta:n Kawasen Lindung Nesional
sungai-sungai yang mengalir deras dengan konfigurasi topografi terial, enarn buah gunung/bukit dengan Gunung Banayayangrerringgi (!3.027
meter dpl). Masyarakat desa Manusela, llena Marain4 Selumena dan Kanike
merupakan enclave di dalam kawasan TN Manusela. Masyarakat tersebut telah lama berada di desa-desa tersebut, dan percaya bahwa gununS-tunung ,lang berada di taman nasional dapat memberikan semantat dan perlindungan dalam kehidupan mereka. Kepercayaan mereka secara tidak langsung akan membantu menjaga dan melestarikan taman nasional. Beberapa lokasi yang menarik untuk dikunfungi adalah Tepi Merkele, Tepi lGbipoto, Yl/ae Kawa merupakan tempat penielaiahan hutan, panjat tebing dan pengamatan sat\^/ay'tumbuhan. Pasahari merupakan tempat penSafliatan satv\ra rusa dan burung. Woi lsol merupakan tempat berkemah, menielaiahi hutan, pengamatan satwa/tumbuhan. Pilana merupakan tempat pentarnatan kupu-kupu dan menjelaiahi hutan. Gunung Binaya merupakan tempat pendakian, menjelaiahi hutan dan air teriun. Atraksi budaya di luar taman nasional yaitu Festival Masohi pada bulan November, perlombaan Kora-kora pada bulan April dan Darwin-Ambon International Yacht pada bulan Juli
diAmbon. Sebuah draft rencana pengelolaan baru untuk TN Manusela telah disiapkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas Gadiah Mada. Rencana pengelolaan ini meliputi periode 25 tahun dari tahun 1997 -2022. Sasaran rencana pengelolaan tersebut adalah: (l) mempertahankan ekosistem hutan di dalam tarnan nasional termasuk sistem terestrial dan sungai; (2) melestarikan flora dan fauna alami di taman nasional, khususnya spesis endemik taman nasional; dan (3) pemanfaatan huten. Tujuan pengelolaan adalah untuk mempromosikan pariwisata dengan mengembangkan terestriat dan laut serta mengelola lingkungan hutan dan laut untuk keuntungan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar TN Manusela
79
frno5lr ttrb||nn Fourn l(rwrrrt
.'TNUOERA
t0 -E=|
r
if,,
FDtdt
L'r\t 0 !0
1t0
PtstFtK
ilr
| &r*aU..eil$|'| . caflAbo
. lf$fr i., rl llrr- lrrln tatl l|arrtAtLAlsr
Gambar 3.9 Sobaren Kawasan Lindung dl Blorcglon Pepua
80
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
3.7. 3.7. I
Bioregion Papua Kondisi Fisik Geografis pulau papua
Pulau Papua dan pulau-pulau satelitnya (Kawasan papua) merupakan salah satu kawasan belantara yang ada di muka bumi. Papua merupakan "pusat" kawasan Pasi{ik Barat Daya yang dikelilingi oleh pulau-pulau satelit dan kepulauan yang jaraknya bervariasi. Papua merupakan pulau terbesar yang kedua di dunia dan luasnya hanya dikalahkan oleh Greenland yang diliputi es. Kawasan yang 75o/o wilayahnya tertutup hutan ini menyediakan kesempatan yang sangat luas bagi konservasi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya untuk iangka paniang. Bioregion Papua terletak antara 1300 BT - t4t0 BT dan 2025'LU - 90LU memiliki luas 42l.9gl km2 (propinsi terluas di Indonesia) Sebagai pulau yang tertinggi di dunia, topograli papua sangat
beragam
dan kondisi geologinya juga kompleks. Hal
itu
menyebabkan Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan tingkar endemisme yang tinggi pula. Topografi papua
sangat bervariasi, namun demikian 70o/o merupakan daerah pegunungan dengan topografi wilayah berbukit. Akibat topografinya, PapUa sering teriadi pengangkatan dan penurunan kulit bumi dengan perbedaan yang cukup tinggi. Karena lokasinya di khaturistiwa
di
dan karena pengaruh lautan, iklim pulau ini umumnya lembab dan hangat tetapi ada iuga beberapa pengecualian.
Dengan melihat bioregion lain di sebelah barat Kawasan Papua yaitu Sulawesi, Kalimantan dan sumatera terlihat kontras yang sangat jelas betapa mudah dan cepatnya lansekap alami yang masih
perawan mengalami degradasi atau konservesi. pulau-pulau di Indonesia bagian barat ini hutannya telah habis dan lahannya telah dibuka selama satu abad yang lalu. Hutan-hutan dataran renjah yang sekarang masih ada mengalami berbagai tekanan sangat berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kawasan papua juga akan mengalami tanrangan serupa dalam abad baru ini. oleh karena itu keberadaan kawasan konservasi dan perencanaan pemanfaatan rahan
yang memperhatikan lingkungan sangat vital yang perlu didukung
qleh komitmen pemerintah serta masyarakat luas yang terhadap konservasi dan lingkungan hidup.
8l
peduli
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Dibandingkan dengan kawasan tropis lainnya, Kawasan Papua beruntung karena iumlah penduduk yang menghuninya sedikit dan sebagian besar vegetasi aslinya masih utuh. Pengelolaan konservasi harus difokuskan pada pelestarian habitat. Kegiatan konservasi yang signifikan di Papua dimulai pada tahun 1970-1980. Kegiatan ini lebih banyak terpusat pada kegiatan penelitian dalam usaha penyusunan usulan kawasan lindung di Papua- Upaya ini dilakukan melalui keriasama antara Pemerintah lndonesia dengan
UNDP (United Notion Development Progrom) dan FAO (Food ond Agriculture Orgonizotion). Penelitian ini kemudian dilaniutkan oleh WWF/IUCN dengan membuat peta dan deskripsi kawasan lindung untuk kemudian di ajukan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan proses penetapan kawsan lindung (Petocz, l9B3)
3.7.2
Komposisi Kawasan Lindung di Bioregion Papua Secara
total luas kawasan lindung di bioregion Papua yang
tefah ditetapkan adalah l0.l9l .77Q,37 ha yang terdiri
dari
8.490,270,37 ha luas kawasan lindung darat dan 1.701.500 ha luas kawasan lindung laut. Kawasan lindung terbesar yang berada di Papua yaitu TN Lorenzt dengan luas 2.505.600 ha. Sedangkan kawasan lindung yang terkecil di Papua yaitu suaka margasatwa Sabuda Tataruga dengan luas 5.000 ha.
Bioregion Papua memiliki 33 kawasan lindung darat dan laut yang terdiri dari 3 taman nasional (4.372.910 ha), 13 cagar alam (l.367.712 ha), 6 suaka margasatwa (2.552.390 ha), 7 taman wisata (197.258,37 ha), I taman nasional laut (1.453.500 ha), 2 suaka margasatwa laut (65.000 ha) dan I taman wisata laut (183.000 ha). Selain kawasan lindung tersebut ada iuga beberapa kawasan lindung yang baru diusulkan. Dari seluruh iumlah yang ada, baru sebagian kecil kawasan lindung yang memiliki rencana pengelolaan dan kegiatan pengelolaan. Selain memiliki kawasan lindung yang luas di lndonesia, sistem kawasan lindung di Papua iuga merupakan salah satu sistem kawasan lindung yang terbaik di dunia (Diamond, 1986).
Ditinjau dari aspek geologi, bioregion Papua tidak memiliki di kawasan ini yang
gunung berapi, namun ada beberapa daerah
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
rentan mengalami gerakan tanah sehingga dapat mengakibatkan bumi. Dengan demikian, hanya sebagian kecil wilayah di bioregion Papua yang termasuk dalam kawasan lindung dengan
gempa
kategori kawasan rawan bencana alam.
1.7.3
Permasalahan yang Dihadapi Bioregion papua
Papua memiliki suatu sitem kawasan lindung yang baik dengan persentase luas yang memadai. Namun analisis terhadap sistem kawasan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kawasan lindung yang ada dengan prioritas untuk konservasi. Ini berarti, meskipun pengelolaaan kawasan lindung berlalan baik, sebagian besar kelestarian keanekaragatrran hayati (yang tidak berada di kawasan lindung) terap terancam karena kemungkinan kehilangan
habitat.
Selain sistem kawasan lindung yang belum sesuai, pemanfaatan beberapa jenis tumbuhan dan satwa sangat mengkhawatirkan. Sebagai contoh, penentuan kuota tangkap (seperti burung) tidak berdasarkan studi ilmiah dan penegakan serta sanksi hukum terhadap pelanggaran kuota masih sangat terbatas. Secara urnum, kegiatan yang berlangsung tidak memberikan rnanfaat
ekonomi kepada masyarakat sekitar.
TN Lorentz terletak di Kabupaten panilai, Kabupaten Fak_fak dan Kabupaten Merauke propinsi Papua/ lrian Jaya. Letak geografis taman nasional 3o4l'* 5030'LS, 136056'- 139009,8T dengan ketinggian tempat 0 - 5.000 meter dpl. Temperatur udara di kawasan ini berkisar antara 290 - 320 dengan curah hujan rata-rata 3.700
-
10.000 mm/tahun.
Kawasan lindung ini pada awalnya berstatus cagar alam (1978), kemudian pada tahun 1997 Menteri Kehutanan merubah statusnya meniadi taman nasional. Usulan kerjasama pedindungan alam di Papua diajukan pada tahun I 970-an oleh beberapa ahli Indonesia dari Direktorat Kehutanan, IUCN, FAO dan WWF. Rencana pedindungan untuk Indonesia yang dipublikasikan oleh FAO dan UNDp tahun l9gl,
mendaftarkan Lorenzt sebagai salah satu konservasi
di
dari empat kawasan dari segi
lrian Jaya yang mempunyai nilai penting
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
kekayaan, keanekaragaman dan kelengkapan {lora dan fauna. Seiak
tahun 1980-an WWF/IP aktif di Papua dengan perencanaan sistem perlindungan. Selain
mengutamakan
itu WWF/IP terlihat dalam
perubahan status Lorenzt dari cagar alam meniadi taman nasional dimana tuiuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan taman nasional dengan memperhitungkan pemanfaatan tanah dan sumber daya secara tradisional oleh suku-suku yang ada di taman nasional itu. Setelah diskusi paniang pada tahun 1996, WWF/IP menerima komitmen dari pemerintah Jerman dan \M//F Belanda untuk menyediakan dana yang akan membantu usaha pengelolaan di Lorenzt. Konsekuensinya, WWF/IP proyek Lorenzt telah diberikan tugas untuk menyusun rencana pengelolaan selama dua tahun bekeriasama dengan pemerintah, ser-ta untuk merancang permohonan guna mendapatkan dana baru bagi rencana yang akan datang. Tugas yang dilakukan antara
lain: (l) membantu pemerintah untuk
menyelesaikan masalah
perbatasan; (2) menyiapkan dokumen yang tersedia guna mengajukan Lorenzt sebgai Situs Warisan Dunia (UNESCO); dan (3) bekeriasama dengan pemerintah untuk menangkal ancaman perusakan terhadap keanekaragama hayati Lorenzt baik oleh masyarakat maupun pihak swasta.
TN Lorenzt merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Tenggara dan Pasifik. Kawasan ini iuga merupakan salah satu diantara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Membentang dari puncak gunung yang diselimuti saliu (5.030 meter dpl), hingga membuiur ke perairan pesisir pantai dengan hutan bakau dan batas tepi perairan Laut Arafura. Dalam bentangan ini, terdapat spektrum ekologis menakiubkan dari kawasan vegetasi alpin, sub-alpin, montana, sub-montana, dataran rendah dan lahan basah.
Selain memilki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terdapat pula beberapa kekhasan dan keunikan adanya gletser di Puncak Jaya dan sungai yang menghilang beberapa kilometer ke dalam di Lembah Balliem. Sebanyak 34 vegetasi diantaranya hutan rawa, hutan tepi sungai, hutan sagu, hutan gambut, pantai pasir karang, hutan hujan lahan datar/lereng, hutan huian pada bukit, hutan kerangas, hutan pegunungan, padang rumput dan lumut kerak.
tanah
Jenis-jenis tumbuhan di taman nasional ini antara lain nipah (Nypo fruticans), bakau (Rhizophoro opiculata), pandonus julionettii,
84
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Colocosio esculento, Avicennio marino, Podocorpus pilgeri dan Noucleo coodunoto. Jenis-ienis satwa yang sudah diidentifikasi di TN Lorenfz sebanyak 630 ienis burung ft TAVo dari burung yang ada di Papua) dan 123 ienis mamalia. Jenis burung yang meniadi ciri khas taman nasional aini ada dua jenis kasuari, empat megapoda, 3 | jenis dary'merpati, 30 jenis kakatua, l3 jenis burung udang, 29 ienis burung madu dan 20 ienis
endemik diantaranya cendrawasih ekor paniang
(Poradigollo
caruneulato) dan puyuh saliu (Anurophosis rnonorthonyx).
Satwa mamalia tercatat antara lain babi duri moncong panfang (Zoglossus bruijnii), babi duri moncong pendek (Iochyglossus oculeotus), 4 jenis kuskus, walabi, kucing hutan, dan kanguru pohon. TN Lorenzt ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh
UNESCO dan Warisan Alam ASEAN oleh negara-negara ASEAN. Taman nasional ini memilki keanekaragaman hayati yang tinggi dan dituniang keanekaragaman budaya yang rnengaSumkan. Diperkirakan kebudayaan tersebut berumur 30.000 tahun dan merupakan tempat kediaman suku Nduga, Dani Barat, Amungme, Sempan dan Asmat. Kemungkinan masih ada lagi masyarakat yang hidup terpencil di hutan belantara ini yang belum mengadakan hubungan dengan manusia modern.
Suku Asmat terkenal dengan keterampilan
pahatan
patungnya. Menurut kepercayaannya, suku tersebut identik dengan hutan atau pohon. Batang pohon dilambangkan sebagai tubuh atau pohon. Batang pohon dilambangkan sebagai tubuh manusia, dahandahannya sebagai lengan dan buahnya sebagai kepala manusia. Pohon dianggap sebagai tempat hidup para arwah nenek moyang mereka. Sistem masyarakat Asmat yagn menghormati pohon, ternyata berlaku juga untuk sungai, gunung dan lain-lain. Lorenzt dituniuk sebagi taman nasional pada tahun 1997, sehingga fasilits/sarana utnuk kemudahan pengunjung masih sangat terbats dan belum semua obyek dan daya tarik wisata alam di taman nasional ini telah diidentifikasi dan dikembangkan.
85
Pengelolaan kawasan lindung berupa kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan lindung dan taman buru bertujuan untuk mengusahakan terwuiudnya kelestarian sumber daya dam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan keseiahteraan dan mutu kehidupan. Pengelolaan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi kawasannya yaitu ( l) sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (2) sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman ienis tumbuhan dan atau sawva besefta ekosistemnya (3) untuk
pemanfaatan secara lestari sumber daya
dam hayati
dan
ekosistemnya.
4.1.
Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan di Bawahnya
Termasuk
ke dalam
perlindungan pada kawasan
di
kawasan yang memberikan
bawahnya adalah hutan lindung,
kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah teriadinya erosi, berncana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk meniamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kriteria kawasan hutan lindung adalah: (a) kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, ienis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175; (b) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40o/o atau lebih; dan (c) kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
Perlindungan kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penambar air
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
dan pencegah baniir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
air dilakukan huian pada air bagi yang cukup untuk memberikan ruang PeresaPan tanah dan air kebutuhan penyediaan daerah tertentu untuk keperluan mauPun bawahannya penanggulangan baniir, baik untuk kawasan Perlindungan terhadap kawasan resaPan
untuk kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resaPan air adalah curah huian yang tinggi' struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air huian secara besar-besaran. Sistem pengelolaan hutan lindung meliputi: (a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; (b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; (c) rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan (d) perfindungan hutan dan konservasialam (UU 4ll1999)'
4.1
.1
Perencanaan
Dalam PP No 4ll1999 Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang meniamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan yang bertuiuan untuk sebesarbesar kemakmuran ralsrat yang berkeadilan dan berkelaniutan' Berkeadilan dan berkelaniutan meniadi hal yang sangat penting dihubungkan dengan prinsip,prinsiP yang berkembang akhir-akhir ini. Selain itu perencanaan kehutanan dilakanakan secara transParan,
bertanggung gugat, partisipatif, terpadu, serta
dengan
memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah (UU 4ll1999)' Perencanaan kehutanan meliPuti:
(l)
lnventarisasi hutan yang terdiri dari tingkat nasional, wilayah, daerah aliran sungai (DAS), dan tingkat unit pengelolaan; kawasan hutan yang bertuiuan untuk memberikan atas kawasan hutan serta dilakukan dengan hukum kepastian
(2) Pengukuhan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah;
87
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
(3)
Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan;
(4) Pembentukan wilayah
pengelolaan hutan yang dilaksanakan untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan.
Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi DAS, sosial budaya, ekonomi,
kelembagaan masayarakat setempat, termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Pembentukan
unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri Kehutanan.
(5) Penyusunan rencana kehutanan disusun
dengan
mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, disusun menurut iangka waktu perencanaan, skala
geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan (UU
4t/teee). Tata hutan pada hutan lindung dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan dan memuat kegiatan: (a) penentuan batas-batas hutan yang ditata; (b) inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan hutan; (c) pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya; (d) pembagian huran ke dalam blok-blok yaitu: blok perlindungan; blok pemanfaatan, dimungkinkan melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; blok lainnya, dimungkinkan melakukan kegiatan rehabilitasi sebagai akibat kebakaran hutan atau perbuatan yang merusak hutan; (d) registrasi; (d) pengukuran dan pemetaan Berdasarkan hasil tata hutan pada setiap unit atau kesatuan pengelolaan hutan maka disusun rencana pengelolaan hutan dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan. Penyusunan rencana pengelolaan hutan rneliputi: (
l)
Rencana pengelolaan hutan iangka panjang yang memuat kegiatan secara makro tentang pedoman, arahan serta dasardasar pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dalam jangka waktu 20 tahun dan disusun oleh instansi
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
yang bertanggung iawab
di
bidang kehutanan propinsi dan
disahkan oleh Menteri;
(2)
Rencana pengelolaan hutan iangka menengah memuat rencana yang berisi peniabaran rencana pengelolaan hutan iangka panjang
dalam iangka waktu 5 tahun dan disusun oleh instansi yang betanggung iawab di bidang kehutanan propinsi dan disahkan
oleh menteri;
(3) Rencana pengelolaan hutan iangka pendek memuat
rencana
operasional secara detail yang merupakan peniabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu I tahun yang disusun oleh
instansi yang bertanggung iawab
di
bidang kehutanan dan
disahkan oleh gubernur. Rencana pengelolaan hutan tersebut memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
4.1.2
Pemanfaatan Pemanfaatan hutan bertuiuan untuk memperoleh manfaat
yang optimal bagi keselahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka dam sefta taman buru. Pemanfaatan hutan lindung data berupa pemanfaatakan kawsan, pemanfaaran iasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan
bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan mlalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, iiin usaha pemanfaatan iasa lingkungan, dan iiin pemungutan hasil hutan bukan kayu (UU 4t I t99e).
liin usaha untuk kawasan lindung terbagi meniadi tiga yaitu: (
l) ljin
pemanfaatan kawasan yang dapat diberikan kepada
perorangan dan koperasi;
(2) ljin usaha pemanfaatan iasa lingkungan yang dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha miliki daerah: sefta
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
(3) liin
pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dapat diberikan kepadaperorangan dan koperasi (UU 4ll1999). Dengan mempeftimbangkan asas keadilan, pemerataan, dan
kelestarian lingkungan hidup, maka iiin usaha pemanfaatan hutan dibarasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat
disekitar hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menj:ga dan meningkatkan fungsi hutan sebagai amanah untuk mewuiudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pemanfaatan itu dapat berupa: Pemanfaatan kawasan, berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Pemanfaatan kawasan terdiri dari: (a) usaha budidaya tanaman obat; (b) usaha budidaya ranaman hias; (c) usaha budidaya
iamur; (d) usaha budidaya perlebahan; (e) usaha
budidaya penangkaran satwa liar, untuk usaha ini dapat dibangun sarana dan pmsarana dalam bentuk kandang atau membangun semi alami sarana dan prasarana dan satwa liar untuk usaha budidaya penangkaran
diperoleh dari alam sesuai peraruran perundang-undangan yang berlaku; (f) usaha budidaya sarang burung walet yang dilakukan secara alamiah antara lain di dalam goa tanpa membangun sarana dan prasarana.
Pemanfaatan iasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak
lingkungan
dan
mengurangi fungsi utamanya. Dalam usaha
pemanfaatan potensi iasa lingkungan, tidak boleh membangun sarana dan prasarana yang dapat mengubah bentang alam. pemanfaatan iasa lingkungan terdiri dari:
(])
Usafra wisata alam yang memanfaatkan potensi kenyamanan dan
keindahan bentang alam dengan sarana dan prasarana yant bersifat semi permanen;
90
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
(2)
Usaha olah raga tantangan dengan menggunakan sarana dan prasarana alami dan dilarang membangun sarana dan prasarana;
(3) Usaha pemanfaatan
air atas sumber air yang keluar secara alatrti, air berupa
sarana yang digunakan hanya sistem penyaluran jaringan pipa;
(4) Usaha perdagangan karbon (carbon trade) yaitu
usaha
perdagangan karbon adalah usaha penyediaan iasa penyerapan
dan atau penyimpanan karbon oleh hutan, termasuk meniaga, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem hutan. Usaha perdagangan karbon dapat dilakukan disemua fungsi hutan pada hutan negara dan atau hutan hak. Usaha perdagangan karbon dapat dilakukan antara pemerintah dengan industri pengemis karbon, baik berupa investasi dalam proyek-proyek peningkatan
kapasitas penyerapan
dan atau penyimpanan karbon,
pencegahan emisi karbon dari hutan maupun kompensasi atas
hilangnya manfaat
lain berkenaan dengan penyediaan
jasa
dimaksud.
(5) Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan adalah
usaha
penyelamatan hutan dan lingkungan adalah usaha dalam bentuk rehabilitasi dan atau penyelamatan kawasan dan lahan. Usaha penyelematan hutan dan lingkungan merupakan usaha bukan
komersial atau kompensasi untuk menyelamatkan
atau
memperbaiki lingkungan.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan dengan mengambil hasil hutan bukan kayu yang sudah ada secara alami dengan tidak merusak fungsi utama. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan untuk memenuhi kehidupan ekonomi sehari-hari, anftra lain berupa pengambilan rotan; pengambilan madu; pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya; perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional, perburuan satwa liar dalam hutan lindung pada dasarn;ra adalah usaha untuk melakukan perburuan at:rs potensi satwa liar yang tidak
dilindungi. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari
masyarakat
sekitar hutan, dapat melakukan perburuan secara tradisional dengan menggunakan peralatan tradisional.
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
4.2.
KawasanPerlindunganseternpat
Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepaniang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah: (a) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman; (b) untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang
diperkirakan cukup untuk dibangun ialan inspeksi antara 10-15 meter.
Perlindungan terhadap kawasan
sekitar danau/waduk
dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk y"ng lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50- 100 m dari titik pasang teftinggi ke arah darat. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan iari-iari 200 meter di sekitar mata air.
untuk melindungi mata air dari kegiaran budidaya yang
4.3.
Kawasan Suaka Alam
Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, serta gejala dan keunikan alam bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kawasan suaka alam terdiri dari kawasan cagar alam dan suaka margasatwa.
92
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Cagar alam adalah: (a) kawasan yang
mempunyai
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya; (b) mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun; (c) mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; (d) mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menuniang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; (e) mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
Suaka margasawva adalah: (a) kawasan yang dituniuk merupakan temPat hidup dan perkembangbiakan dari suatu ienis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinnya; (b) memiliki keanekaragaman satvva yang tinggi; (c) merupakan tempat dan kehidupan bagi ienis satwa migran tertentu; (d) mempunyai luas yang cukup sebagai habitat ienis satwa yang bersangkutan.
4.3.1
Perencanaan
Setiap kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan kawasan cagar alam dan kawasan suaka
margasatvva: (l) disusun berdasarkan kaiian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya (2) sekurang-kurangnya mernuat tuiuan pengelolaan dan garis-garis besar kegiatan yang menuniang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan (3) ketentuan lebih laniut tentang rencana pengelolaan kawasan diatur oleh keputusan menteri.
Tata hutan cagar alam dengan ftIncang bangun batas-batas keberadaannya tidak boleh dilakukan perubahan' tetap asli dan alam sebagaimana adanya awal tercipta keadaan habitat cagar dam tersebut. Tata hutan caga.r alam memuat kegiatan: (a) penentuan batas-batas kawasan pengelolaan yang ditata didasarkan pada peta unit pengelolaan. Dalam rencana pengelolaan dapat dilengkapi dengan penataan tata letak kawasan yang mencerminkan pendayagunaan fungsi seperti lokasi tetap untuk monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistem bagi kepentingan penelitian
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
pendidikan dan ilmu pengetahuan dam termasuk lokasi sarana pengelolaan penelitian dan pendidikan; (b) invenrarisasi dan identifikasi potensi dan kondisi kawasan; (c) inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah dan sekitarnya; (d) perisalahan hutan; (e) pengukuran dan pemetaan
Tata hutan suaka margasatwa selain memuat kegiatan yang ada pada tata hutan cagar alam, iuga memuat: (a) pembagian kawasan ke dalam blok-blok disesuaikan dengan potensi dan kondisi kawasan
yang antara lain terdiri dari blok rehabilitasi habitat, blok rehabilitasi populasi, blok pembinaan habitat dan populasi satwa dan blok lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pelestarian sumber daya dam hayati dan ekosistemnya; (b) pemancangan tanda batas.
4.3.2
Pengawetan Kawasan suaka alam dikelola dengan melakukan upaya
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau jenis satwa beserta ekosistemnya. Upay. pengawetan kawasan suaka alam d ilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
(l)
Perlindungan dan pengamanan kawasan, dalam pengelolaan cagar alam sangatlah sedikit campur tangan manusia, oleh karena bobot pengelolaannya lebih ditekankan pada perlindungan dari luar kawasan seperti serangan hama, penyakit, kebakaran dan pencemaran yang berasal dari luar kawasan. Selain itu dilakukan upaya pengamanan untuk menjaga dan mencegah gangguan
manusia, seperti: perambahan kawasan, pencurian
dan
pembakaran-
(2) Inventarisasi potensi kawasan, dalam
menuniang pengawetan cagar alam diperlukan data dan informasi awal tentang potensi kawasan. Oleh karenanya diperlukan inventarisasi tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
(3)
Penelitian dan pengembangan dalam menuniang pengawetan, dalam menunjang pengawetan cagar alam, kegiatan penelitian dan pengembangan, sangat penting, untuk mengetahui prosesproses ekologi yang terjadi, diantaranya siklus energi, siklus hara,
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
siklus air, interaksi antar dan inter spesies baik tumbuhan maupun satwa. Dengan demikian, keutuhan kawasan dapat diketahui secara kuantitatif dan perkembangannya dapat dipantau. Selain tiga kegiatan diatas untuk kawasan suaka margasatwa dilakukan kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi iuga satwa berupa: (a) pembinaan padang rumput untuk makanan satwa (b) pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan
mandi satwa
(c)
penanaman
dan pemeliharaan
pohon-pohon
pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa (d) peniarangan
populasi satwa
(e)
penambahan tumbuhan atau satwa
asli (0
pemberantasan ienis tumbuhan dan satwa pengganggu.
Upaya pengawetan dilaksanakan dengan ketentuan larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam, seperti: (a) melakukan perburuan terhadap jenis satwa yang berada di dalam kawasan; (b) memasukan ienis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; (c) memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; (d) menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; (e) mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa; (0 memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; (g) membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.
4.3.3
Pemanfaatan Kawasan cagar dam dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
(
l)
Penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: (a) penelitian dasar yaitu penelitian yang hasilnya untuk mendukung penelitian
terapan yang diperlukan untuk menuniang pemanfaatan ienis tumbuhan dan satwa serta budidayanya di luar kawasan, seperti penelitian perilaku satwa, dominasi tumbuhan dan atau satwa; (b) penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya yang
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Undung Nasional
dituiukan terhadap seleksi jenis tumbuhan dan satwa yang karena kand u ngannya dapat d imanfaatkan m isal nya untuk obat-obatan, sebagai benih atau bibit unggul dalam menuniang peningkatan produksi pagan, sandang dan papan serta perbanyakan dan peningkatan kualitas ienis melalui rekayasa genetik. Kegiatan penelitian tersebut lebih banyak di luar kawasan, sedangkan dalam kawasan cukup mengambil contoh spesimen.
(2) llmu
pengetahuan dan pendidikan yang dilakukan dalam bentuk: pengenalan (a) ekosistem berupa pengenalan secara langsung di
lapangan baik tipe ekosistemnya maupun pengenalan ienis tumbuhan dan atau satwanya; (b) peragaan ekosistem cagar alam berupa wujud fisik dan fungsinya yang dapat dilihat secara visual baik melalui material asli seperti spesimen herbarium dan satwa maupun audiovisual, multi media dan slide.
(3) Kegiatan penunjang budidaya dilakukan dalam
bentuk pengambilan, pengangkutan dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan sawva yang terdapat dalam cagar alam (ketentuan ini diatur oleh menteri dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
Kawasan suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk keperluan: (a) kegiatan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari penelitian dasar dan penelitian untuk menuniang pemanfaatan dan budidaya; (b) ilmu pengetahuan dan pendidikan dilakukan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem cagar alam; (c) wisata alam terbatas terbatas pada kegiatan menguniungi, melihat dan menikmati keindahan dam dan perilaku satwa di dalam kawasan suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri; (d) kegiatan penunjang budidaya ; dilakukan
dalam bentuk pengambilan, pengangkutan dan atau penggunaan
plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam cagar alam
(ketentuan
ini diatur oleh menteri dan dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku)
96
dengan
Rancangan Kebiiakan Fenataan Kawasan Lindung Nasional
4.4. 4.4.1
Kawasan Pelestarian Alam Perencanaan Ketentuan tentang pengelolaan kawasan pelestarian dam
yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata
alam sama dengan ketentuan pengelolaan kawasan suaka alam.
Tetapi untuk taman nasional, berdasarkan sistem
zonasi
pengelolaannya dibagi atas: (a) zona inti, merupakan bagian kawasan taman nasional yang hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan
penelitian dan pengembangan yang menuniang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan arau kegiatan penuniang budidaya dan sebagai sumber plasma nutfah; (b) zona pemanfaatan, merupakan
bagian kawasan tatnan nasional yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pengusahaan pariwisata alam dan rekreasi. penelitian dan pengembangan yang menuniang pemanfaatan, pendidikan dan atau kegiatan penuniang budidaya; dan (c) zona lainnya, adalah zona di luar zona inti dan zona pemanhatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya.
Tata hutan pada kawasan taman nasional dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan, yang memuat kegiatan: (a) penentuan batas_
(b) inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan; (c) pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya; (d) pembagian kawasan ke batas kawasan yang ditata;
dalam zona-zona; (e) pemancangan tanda batas zona; dan (0 pengukuran dan pemetaan
Tata hutan pada kawasan taman hutan raya dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan, yang memuat kegiatan: (a) penentuan batas-batas kawasan yang ditata; (b) inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan; (c) pengumpulan data sosial dan budaya di kawasan dan sekitarnya; (d) pembagian kawasan ke dalam blok_ blok yaitu blok pemanfaatan, diperunrukkan bagi kegiatan pariwisata alam termasuk pembangunan sarana dan prasarana wisata; blok koleksi tanaman, diperuntukkan untuk koleksi tumbuhan: blok perlindungan, diperuntukkan bagi perlindungan ienis-ienis tumbuhan
dan satwa dari pengaruh kegiatan tersebut; blok lainnya, adalah
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
bagian dari kawasan taman hutan raya yang lain kondisinya sehingga memerlukan perlakuan khusus,misal blok pemanfaatan tradisional, blok rehabilitasi dan lainJain; (e) pemancangan tata batas blok; dan (d) pengukuran dan pemetaan.
Tata hutan pada kawasan talran wisata dam dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan dan memuat kegiatan: (a) penentuan batas-batas kawasan yang ditata; (b) inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan; (c) pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya; (d) pembagian kawasan ke dalam blok-blok: blok pemanfaatan intensif, rnerupakan bagian dari taman wisata alam yang dimanfaatkan untuk kegiaan pariwisata alam termasuk untuk pemenuhan sarana dan prasarana; blok pemanfaatan
terbatas, merupakan bagian dari taman wisata alam yant dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam dengan kegiatan khusus atau tertentu; blok lainnya, merupakan bagian dari taman wisata alam yang kondisi dan potensinya perlu difungsikan secara khusus, misal blok perlindungan dan blok rehabilitasi; (e) pemancangan tanda batas blok; dan (f) pengukuran dan pemetaan.
4.4.2
Pengawetan
Kawasan pelestarian alam dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman fenis tumbuhan dan atau ienis satwa beserta ekosistemnya
(l)
Upaya pengawetan kawasan taman nasional dilakanakan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya. Upaya pengawetan pada:
(a) zona inti
dilaksanakan dalam bentuk perlindungan dan
pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, serta penelitian dan pengembangan dalam menuniang pengelolaan; (b) zona
pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk perlindungan
dan
pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, serta penelitian dan pengembangan dalam menuniang pariwisata alam; (c) zona rimba
dilaksanakan dalam bentuk perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengernbangan dalam menunjang pengelolaan, serta pembinaan habitat dan populasi satwa;
98
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
(2) Upaya pengawetan kawasan taman hutan raya
dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan: (a) perlindungan dan pengamanan (b) inventarisasi potensi kawasan (c) penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan (d) pembinaan dan pengembangan
tumbuhan dan atau satwa untuk tuiuan koleksi.
(3) Upaya pengawetan kawasan taman wisata alam
dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan (a) perlindungan dan pengamanan (b) inventarisasi potensi kawasan (c) penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi (d) pembinaan habitat dan populasi satwa.
Upaya pengawetan kawasan pelestarian alam dilaksanakan
dengan ketentuan larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan yaitu: (a) merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya; (b) merusak keindahan alam dan gejala alam; (c) mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan; (d) melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari peiabat yang berwenang; (e) melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; (Q melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang benvenang; (g) memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; dan (h) membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil,
menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.
4.4.3
Pemanfaatan Kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan
sistem zonasi pengelolaann/a, faitu: (a) zona inri, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya; (b) zona pemanfaatan, pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan (berupa karya wisata, widya
wisata dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta
peragaan
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
dokumentasi tentang potensi kawasan tersebut) dan kegiatan penunjang budidaya; (c) zona lainnya, penelitian dan pengembangan
yang menuniang pemanfaatan, ilmu pengerahuan,
pendidikan,
kegiatan penunjang budidaya dan wisata alam terbatas.
Kawasan taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk keperluan: (a) penelitian dan pengembangan; (b) ilmu pengetahuan; (c) pendidikan; (d) kegiatan penuniang budidaya; (e) pariwisata alam dan rekreasi; dan (f) pelestarian budaya. Kawasan taman wisata alam dapat dimanfaxkan untuk keperluan: (a) pariwisata alam dan rekreasi; (b) penelitian dan pengembangan; (c) pendidikan; dan (d) kegiatan penuniang budidaya.
l'; --;rt Sekitar 15 lokasi kawasan Taman Nasional (KTN) dari sekitar
39 lokasi KTN di tanah air, kini kondisinya sangat kritis Kondisi ini disebabkan oleh penambang tanpa izin (peti), perambahan hutan, serta
kebakaran hutan yang diperparah oleh panjangnya periode kemarau akhir-akhir ini. KTN yang mengalami kerusakan tersebut, sebarannya hampir merata di seluruh tanah air terutama di 5 pulau besar. Kerusakan KTN ini akan menjadi masalah yang sangat berat karena kerusakan KTN ini akan merugikan negara dan masyarakat di masa mendatang.
Dengan rusaknya hutan lindung di dalam areal KTN maka negara kita akan menjadi sorortan dunia karena KTN itu milik dunia bukan hanya milik bangsa kita sendiri. Pada saat KTN itu rusak, maka binatang-binatang langka yang tergantung padanya akan terancam punah. Kerusakan hutan ini merupakan masalah berat baik bagi masyarakat lokal maupun bagi masyarakat internasional, untuk itu harus segera diatasi bersama dan menjadi tanggung jawab bersama baik secara nasional maupun internasional.
Maraknya perambahan hutan dan kegiatan peti di lokasi KTN, disebabkan oleh rendahnya daya dukung perekonomian di wilayah sekitar KTN. Selain itu diduga ada pihak-pihak yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Hal ini
di dalam KTN
semakin
l0+
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
karena pihak yang terkait menjadi semakin beragam, bukan hanya masyarakat dan pemerintah lagi, tetapi iuga pihak swasta yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari kondisi perekonomian masyarakat yang memburuk setelah krisis. Untuk rnengara$i masalah ini diperlukan kerjasama yang sangat baik antara pemda dan masyarakat. Masyarakat ekonomi yang lemah di sekitar KTN harus diberdayakan agar mereka tidak terpaksa merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
4.4.4
Pengendalian dan Rehabilitasi
Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan dan memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menghentikan kegiatan tertentu dan menutup kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Kerusakan kawasan hutan
TN Kutai sebagian besar
terjadi
karena kebakaran hutan, pencurian kayu, dan perburuan satwa, selain itu juga diperparah oleh tidak terkendalinya penggunaan lahan oleh ribuan
masyarakat
di
sekitar kawasan. Hal
ini ditandai dengan
maraknya
pengkaplingan dan penguasaan tanah di kawasan ini.
Kepala seksi konservasi TN Kutai mengemukakan permasalahan kawasan hutan tropis dagaran rendah ini sangat komplek karena yang menguasai tanah
di
daerah tersebut bukan
hanya
masyarakat kecil, tetapi juga orang-orang yang bermodal besar. pemodal besar tersebut memanfaatkan masyarakat dengan pemberian modal
untuk usaha perernakan ayam, penggalian pasir, dan bahkan untuk pencurian dan penjualan kayu. Setiap kali muncul kemungkinan akan
dilaksanakannya proyek baru di sekitar kawasan TN Kutai, seperti proyek jalan Sangatta-Bontang dan pemasangan riang listrik, dapat dipastikan masyarakat mulai menanami lahan yang mungkin terkena
kegiatan dengan kemiri, pisang, dan tanaman lainnya agar mereka mendapatkan ganti rugi. marak
tanah
t0l
dilakukan
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
masyarakat sehubungan beredamya surat hibah dari keraiaan Kutai meliputi areal seluas l 7 km x 35 km antara daerah Bontang - Sangatta. Sekwilda Kabupaten Kutai Syahrial Setia, mengatakan, kawasan TN Kutai yang luasnya 198.629 hektar, 5.681,9 I hektar di antaranya sudah berubah meniadi pemukiman penduduk, persawahan, perladangan, empang tambak, dan kebun. Sampai dengan saat ini, masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut meliputi tiga desa yaitu, Sangatta Lama, Teluk Kaba, dan Lok Tuan yang iumlahnya mencapai 4.041 KK atau 15.530 jiwa. Keberadaan mereka sekitar kawasan ini merupakan sumber konflik pengu€rsaan kawasan yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah sebagai pengelola
TN Kutai.
Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: (a) reboisasi; (b) penghijauan; (c) pemeliharaan; (d) pengayaan tanaman; atau (e) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti raman nasional (UU 4ll1999).
Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pelaksanaannya diutamakan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi yang lain adalah reklamasi yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimaf sesuai dengan peruntukannya (UU 4 | | lggg).
4.5. 4.5.1
Kawasan Rawan BencanaAlam Perencanaan Perencanaan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana
dilakukan untuk melindungi manusia dan hasil pembangunan baik dari bencana yang disebabkan secara langsung oleh alam maupun
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
secara tidak langsung oleh manusia. Kriteria kawasan rawan bencana
rnencakuP (
l)
(2)
:
Kawasan yang memiliki ringkat kerentanan gerakan tanah tinggi Kawasan r:rwan bencana lll gunung api
(3) Kawasan rawan
gempa bumi dengan skala MMI Vll
- Xll
(4) Zona patahan aktif (5) Kawasan yang pernah dana atau berbakat mengalami teriadi tsunami
(6) Kawasan
yang pernah dan atau berbakat mengalami abrasi
(7) Kawasan yang (8)
pernah dan atau berbakat mengarami ariran lahar
Kawasan yang pernah dan atau berbakat mengalami bahaya gas beracun.
Perencaanaan pedindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakuan dengan melakukan kegiatan inventarisasi yang
mencakup (
l)
:
Pengumpulan data dan informasi, yaitu
(a) Melakukan
:
pemetaaan kawasan rawan bencana alam yagn
meliputi lokasi, jenis dan sebaran
(b) Melakukan
kajian laboratorium untuk mendukung informasi geologi demografi fiumlah penduduk dan penyebarannya), sosio ekonomi dan sosio budaya penduduk di kawasan
rawan bencana
(c)
Tata guna lahan kawasan rawan bencana saat ini
(d) Lokasi dan berbagai ienis peninggalan arkeologi yant terdapat di kawasan rawan bencana tersebut.
(e) Jenis kawasan lindung yang terdapat di kawasan rawan bencana
(0
Manfaat kawasan rawan bencana tersebut
103-
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasionat
(2) Pembuatan
peta kawasan lindung rawan bencana sehingga dapat
dengan ielas menggambarkan batasan kawasan lindung yang diusulkan. Kegiatan pembuatan peta tersebut meliputi
:
(a) Menentukan batas masing-masing kawasan rawan bencana alam yang dibuat dengan menggunakan kaidah-kaidah penyusunan peta yang berlaku secara umum
(b) Peta disusun di atas peta dasar (c)
topografi
Peta dilengkapi penjelasan atau informasi ringkas mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam peta.
(3) Penyusunan laporan,
meliputi:
(a) Latar belakang kawasan rawan bencana tersebut (b) Gambaran umum geologi (c) Gambaran kondisi penggunaan lahan dan
arahan
pemanfaatan lahan yang mendukung fungsi lindung
(d) (e)
4.5.2
Usulan penetapan kawasan rawan bencana alam
Foto-foto lapangan.
Pemanfaatan
Di dalam kawasan lindung rawan bencana alam, dengan rekomendasi Menteri boleh ada kegiatan budidaya sepanjang tidak membahayakan iiwa manusia, tetapi tidak boleh ada pemukimam permanen. Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan
di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah dan kegiatan penelitian lainnya serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Apabila ternyata di kawasan lindung tersebut terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam
yang bersangkutan
lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan pengusahaan di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasionat
4.5.3
Pengendalian
Gubernur, BupatiMalikota waiib
mengendalikan
pemanfaatan ruang di kawasan lindung rawan bencana alam yang terdapat di wilayahnya. Pengendalian pemanfaatan ruang itu meliputi kegiatan perencanaan, pemantauan, pengawasan dan penertiban. Apabila terjadi konflik pengendalian kawasan rawan bencana alam antar daerah/kota dan tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian waiib dilakukan oleh gubernur. Tetapi apabila konflik pengendalian
kawasan rawan bencana antar daerah propinsi tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya wajib dilakukan oleh menteri.
4.6.
Kawasan Lindung Lainnya
Tata hutan pada taman buru dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan dan memuat kegiatan: (a) penentuan batas-batas hutan
(b) inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan; (c) pengumpulan data sosiai, ekonomi dan budaya di hutan
yang ditata;
dan sekitarnya; (d) pembagian hutan ke dalam btok-blok yaitu: blok
buru, merupakan bagian dari kawasan tamarn buru
yant
diperuntukkan bagi kegiatan berburu; blok pemanhatan, merupakan bagian dari kawasan taman buru yang diperuntukkan bagi kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana wisara buru; blok pengembangan satwa, merupakan bagian dari kawasan taman buru yang diperlukan bagi satwa untuk berkembang biak; blok lainnya, merupakan bagian dari kawasan taman buru yang sesuai dengan kondisi lapangan dimaksudkan untuk kegiatan khusus, misalnya pengarnanan satwa atau manusia; (e) pemancangan tanda batas blok; (f) pengukuran dan Pemetaan.
lnstrumen pengelolaan kawasan lindung yang dibahas dalam
Bab V ini adalah instrumen pengelolaan yang umum digunakan. Instrumen pengelolaan ini dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu hukum, kelembagaan, dan pendanaan. Sistem pengelolaan kawasan lindung hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh ketiga instrumen tersebut.
5.
t.
Hukum Pemahaman sistem formal dan nonformal suatu negara
adalah penting untuk dapat menggunakan hukum secara efektif dalam
pengelolaan kawasan yang dilindungi. Masyarakat secara mendasar berbeda dalam sikap mereka terhadap hukum dan tingkat penggunaannya dalam sistem pengadilan yang aktif. Di beberapa negara, negosiasi informal merupakan metode yang lebih umum digunakan untuk menyempurnakan sasaran perlindungan, dengan demikian maka pengadilan memainkan peranan yang ridak begitu Penting.
5.1.1
Produk Hukum
Produk hukum adalah berbagai jenis peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu wilayah. Produk hukum yang mengatur tentang penataan (pengelolaan) kawasan lindung di Indonesia jumlahnya sangat banyak dan memiliki berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang paling dominan adalah dari berbagai sektor yang kegiatannya dilaksanakan di dalam maupun di sekitar
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
kawasan lindung. Beberapa produk hukum maupun rancangan produk hukum tentang sistem pengelolaan kawasan lindung yang saat ini digunakan antara lain:
a. b.
UU No.
4l tahun 1999 tentang Kehutanan;
UU No. 5 tahun 1990 tentang
Konseruasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;
c.
PP
No. 34 tahun 2000 tentang; Tata Hutan dan penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan;
d.
PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
e. f-
Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral tentang Pedoman Penetapan Kawasan Lindung Geologi;
Keputusan Presiden
No- 32 tahun 1990 tentang
pengelolaan
Kawasan Lindung (diadaptasi di dalam PP No. 47 Tahun 1997);
g. h.
Pedoman Penetapan Kriteria Baku Kawasan Konseryasi Laut, Departemen Kehutanan; Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan
Setiap produk hukum maupun rancangan produk hukum yang ada selama ini mengatur sistem pengelolaan untuk berbagai kategori kawasan lindung dengan penekanannya yang berlainan. Misalnya, PP No. 47 Tahun 1997 lebih menekankan kepada sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan setiap kategori kawasan lindung, sementara PP No. 34 Tahun 2002 lebih menekankan pada tata cara pengelolaan yang sifatnya lebih teknis. Rincian pengelolaan kawasan lindung berdasarkan kategori dan produk hukumnya dapat dilihat pada Lampiran 14.
5.1.2
Pelaksanaan dan Penegakan Hukum
Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan lindung memberi konsekuensi hukum dalam pengelolaannya. Masyarakat, terutama yang berada di sekitar kawasan tersebut memiliki kewaiiban untuk
Elcangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
ikut berpartisipasi dalam meniaga kelestarian kawasan lindung, sementara aparat pemerintah, berkewajiban menialankan penegakan
di kawasan lindung bersama-sama dengan masyarakat. Konflik yang umum teriadi adalah antara aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam kawasan lindung. Masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meft'sa masih memiriki hak untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan guna memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun ada sekelompok orang di luar masyarakat lokal yang sengaja mencari keuntungan dari kondisi tersebut. hukum
TN
Bogani Nani Wartabone yang luasnya 287. lts daya dam hayati, kembali dirusak oleh para penambang emas tanpa izin. Sebelumnya para penambang itu setahun beristirahat, karena adanya Operasi Santiago yang dipimpin Kawasan
Hektar dan kaya akan sumber
langsung Danrem l3l Santiago. Kembalinya para penambang beroperasi kawasan yang dilindungi itu dikhawatirkan akan menambah tingkat
di
kerusakan taman nasional tersebut. Apalagi diduga jumlah para penambang itu sudah sekitar 2.000 orang, yang datang dari beberapa
kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara. Kakanwil Kehutanan Sulawesi Utara lr.Bambang Hendryo membenarkan, mulai adanya penambangan liar di TN Bogani Nani Wartabone (|NBNW). Menurut Kakanwil, apabila para penambang liar itu terus dibiarkan arau tidak ditindak' maka dikhawarirkan keadaan kawasan hutan lindung yang kaya flora dan fauna itu akan semakin memprihatinkan. Salah satu upaya untuk mencegah agar tidak ada penambangan liar dikawasan itu, adalah menyediakan kawasan atau wilayah penambangan ragat. Ketika operasi Santiago I itu digelar pada I September 1994 lalu, tidak ada satu pun penambang yang berani melakukan kegiatan dikawasan yang dilindungi
itu. Dan dalam operasi santiago I itu para petugas berhasil menyita sekitar 400 tromol (alat pemroses hasil galian), hasil galian yang masih berbentuk batu-batuan sebanyak 500 koli, 20 generator, gg tombak, 100 pisau, 325 parang,
l2 busur
panah dan 79 anak panah.
llncangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional Kepentingan pembangunan sering mengalahkan kepentingan
pelestarian lingkungan. Aspek ekonomi menjadi alasan utaina mengapa pembangunan tersebut tetap dilaksanakan. Kegiatan penegakan hukum tidak memiliki banyak pilihan dalam kondisi seperti ini, di satu sisi ada kepentingan pelestarian yang harus diiaga, sementara di sisi lain ada kebutuhan ekonomi yang perlu dipenuhi.
Reklamasi Pantura Jakarta sepanjang 32 km berpotensi cemarkan lingkungan laut di Teluk Jakarta, rermasuk rN Kepulauan Seribu- Hal itu diungkapkan Koordinator program Kelautan dan Pariwisata. Proyek reklamasi ini bukan sekedar menguruk tapi harus melihat perilaku dam di pantai, termasuk teknologi pengurukannya. Untuk mereklamasi pantura Jakarta dibutuhkan 200 juta mr pasir, yang diperoleh dari pengerukan dasar laut, pengerukan 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta, pengerukan Kari Baniir Kanal rimur, dan pendayagunaan pasi r Galunggung dari Tasikmalaya.
Bila kita tidak mengenar betur sifat panrai, pengurukan adarah tindakan ceroboh. Sebab, perubahan sepaniang satu kilometer saia misalnya, entah itu reklamasi atau pengurukan, dampaknya bisa sepuluh kali lipat. Ada resiko pulau-pulau akan tenggelam, tergantung pada arus,
angin, ombak, dan gelombang laut. pengurukan berarti teriadi perubahan bentang laut yang tentu saia akan mengubah gelombang Lut atau arus. Dampaknya, teriadi arus keras dan terumbu karang, hutan mangrove dan lamun terganggu.
salah satu sumber pasir untuk rekramasi adarah pengerukan 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. sungai-sungai tersebut sudah tercemar bahan polutan baik dari rimbah pabrik maupun dari rimbah
rumah tangga. Dengan begitu berarti memindahkan
bahan_bahan
tercemar atau polutan ke lokasi lain, dari sungai ke pantai. ltu berpotensi mencemarkan lokasi yang baru itu. Padahal ancaman polusi Jakarta sudah cukup besar.
Dampak reklamasi panrun Jakana sangat besar apalagi bila
disambung dengan proyek reklamasi kawasan Teluk Naga di ianglrang.
Apabila
itu
dilaksanakan maka cagar Alam pulau Rambui b"k"t
menyambung dengan daratan Pulau Jawa.
r0+
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasionat
Masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan dan telah tinggal di kawasan tersebut bertahun-tahun lamanya, sering terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya karena kepentingan ekonomi atau alasan lain. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di dalam kawasan hutan.
.1
Warung Informasi dan Konservasi (Warsi) Jambi meminta kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) agar menolak permohonan alih fungsi (konversi) kawasaan hutan Bukit Dua belas di Kabupaten Sarolangun Bangko Jambi dari Hutan produksi Terbatas ffHP) menjadi hutan tanaman industri(HTl). Alasannya konversi itu mengancam kelangsungan hidup sekitar 1.100 orang Suku Kubu (suku Anak Dalam- mereka menyebut dirinya
orang rimba) yang bermukim kekayaan alam
di
hutan tersebut dan mengancam
di Cagar Biosfer, berupa
biodiversity, keanekaragaman hayati, plasma nutfah dan berbagai ienis tanaman obat.
Anggota unit komunikasi Warsi Jambi mengungkapkan bahwa kawasan hutan habitat Orang Rimba di Bukit Duabelas, terutama di bagian utara merupakan hutan dengan status hutan produksi terbatas (HPT). Sebuah perusahaan HTl, PT Sumber Huran Lestari yang berpatungan dengan PT Putera Sumatera Utara Timber (PT pSUT) dan Inhutani V telah mengaiukan permohonan terhadap Menhutbun untuk alih fungsi kawasan hutan itu. Jika permohonan itu disetujui, kawasan hutan alam Bukit Duabelas akan dibuka (land clearing) sehingga Orang Rimba akan tergusur dari habitatnya, kawasan hutan yang telah mereka kelola secara turun temurun. Sumber kehidupan mereka di kawasan itu adalah, hasil hutan
non kayu, seperti rotan, damar, iernang, ielutung dan jenis lainnya yang akan punah bersamaan dengan pembukaan hutan. Pengalihan fungsi (konversi) kawasan hutan cagar Biosfier Bukit Duabelas di Kabupaten Sarolangun Bangko, Jambi, akan berakibat kerugian yang tiada terhingga pada kerusakan lingkungan dan pelestarian kekayaan alam.
Rencana konversi
HPT Bukit
dari Rencana Struktur Tata
Duabelas menjadi HTI
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Perda No.9 Tahun 1993. Dalam RSTRW itu disebutkan, kawasan hutan Bukit Duabelas bagian utara yang letaknya persis di jantung Pulau Sumatera berstatus HPT yang
harus diusahakan dengan sistem tebang pilih. Artinya,
tidak
dimungkinkan untuk tebang habis sebagaimana dengan proyek HTl.
Warsi, LSM yang bergerak di bidang konservasi hutan dan pengembangan masyarakat menemukan, bagian utara Bukit Dua belas (areal yang hendak dikonversi) merupakan wilayah sumberdaya tradisional Orang Rimba. Di kawasan ini terdapat banyak benuqron (bekas loding) yangsudah ditanami pohon buah-buahan. Kawasan Bukit Duabelas terletak
di tiga kabupaten, yaitu
Sarolangun Bangko, Bungotebo dan Batanghari, sefak lama meniadi pusat distribusi (habitat) dan budaya Orang Rimba Di Provinsi Jambi. Dari total 2.669 iiwa Orang Rimba hampir setengahnya (1.046 iiwa) di antaranya bermukim di kawasan Bukit Duabelas. Tahun 1984, Pemda Propinsi Jambi menetapkan Cagar Biosfer Bukit Duabelas seluas 26.800 hektar sebagai kawasan hidup Orang Rimba.
5.2. 5.2.1
Kelembagaan Kerjasama antar Instansi
Pengelola kawasan lindung di Indonesia sangat beragam baik pengelola kawasan lindung darat maupun kawasan lindung laut (Lampiran l5). Namun demikian berbagai kasus menuniukan bahwa kerjasama antar instansi tidak berfalan dengan baik. Pengelolaan kawasan yang dilindungi mencakup berbzgai kegiatan sehingga tidak mungkin bagi instansi pengelola untuk mengelola seluruh fungsi yang berkaitan dengan pelestarian. Seiumlah tugas harus didelegasikan dan dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan badan lainnya. Jenis tugas yang memerlukan kerjasama antar lembaga untuk meniamin keberhasilan pelaksanaannya adalah:
a.
Penegakan hukum memerlukan koordinasi dengan polisi dan dengan semua tingkat pemerintah setempat. Koordinasi erat dengan pelaksana pengadilan juga diperlukan.
Rancangan Kebilakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
b.
Pemanfaatan
zona penyangga pada tepi luar pagar perlu
melibatkan kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Departemen Pertanian, petani kecil, serta industri perkebunan. Bila cagar ditetapkan untuk melinungi daerah aliran sungai yang
penting, otoritas perlindungan waiib berhubungan dengan departemen yang terkait dengan pekerjaan umum, irigasi, dan peftanian. d.
Dalam hal dimana Departemen Permukiman dan prasarana Wilayah atau Perhubungan, Komunikasi, dan pertambangan memiliki instalasi di dalam cagar atau memerlukan jalan masuk melintasi kawasan yang dilindungi, perlu ada suatu forum untuk merundingkan ialan masuk agar gangguan yang ditimbulkan seminim mungkin terhadap tuiuan pengelolaan kawasan yang dilindungi.
5.2.2
SumberdayaManusia Pelaksana Dalam hal sumber daya manusia pelaksana, kawasan lindung
masih memerlukan beberapa penambahan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh, berdasarkan data terakhir diketahui bahwa iumlah pegawai di 22 taman nasional baru terpenuhi sekitar 50o/o dari target ideal. Sedangkan di l2 unit taman nasional bahkan febih buruk lagi, yaitu kurang dari }Aa/o. Konsentrasi sumber daya manusia iuga lebih banyak dialokasikan di Jawa dibandingkan dengan Sumatera apalagi Papua. Berdasarkan hasil peneilitan di Sumatera dan Jawa diketahui bahwa perbandingan luasan kawasan lindung dengan sumber daya manusia adalah 3.500 ha/pegawai di Sumatera dan 158 ha/pegawai diJawa (Leksono, 2000). Contoh lain adalah di Papua, renaga untuk BKSDA papua I di wifayah kerja Kabupaten Merauke, Nabire, Paniai, )ayzwiiaya dan Jayapura yang luas kawasan suakanya 5.604.920 ha (terdiri dari empat cagar alam, lima suaka margasatvva, satu taman nasional, satu taman wisata alam serta satu taman wisata laut) hanya ada I l5 orang (48.738 halpegawai). Dari iumlah yang ada ini, hanya enam pegawai
(atau hanya 5o/o) yang mempunyai latar belakang pendidikan
Rancangan Kebdakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
kehutanan. sekitar 72o/o hanya memiliki tingkat pendidikan sampai sekolah menengah umum (Bappenas, 2003).
5.2.3
Forum Masyarakat
Selama
ini para
pengelola kawasan lindung kurang
membangun komunikasi atau kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di luar kawasan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok pecinta alam atau peminat-peminat konservasi alam. Beberapa contoh forum masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan lindung diantaranya yaitu Mitra Dieng. Mitra ini mencoba memfasilitasi berbagai pihak dalam penyadaran isu konservasi alam dengan stimulan konservasi berupa pelestarian Elang Jawa (Spizoetus bortelsi) untuk melestarikan habitatnya yang berada di kawasan Pegunungan Dieng. Di berbagai lokasi muncul pula beberapa forum masyarakat dengan pola serupa tapi stimulan yang berbeda seperri Komunitas peduli Gunung Slamet yang melakukan studi dan pendampingan masyarakat di sekitar Gunug Slamet; Mitra Simpang Tilu di kawasan Cagar Alam Simpang Tilu, daerah Bandung Selatan (Wiratno, 200l).
LSM, kelompok pemuda, masyarakat, dan perkumpulan yang berorientasi pada pelestarian dapat memegang peranan yang bermanfaat dalam mernbantu pengelolaan kawasan yang dilindungi dan dalam beberapa kasus dapat dipercaya sebagai penanggungiawab bagi pengelolaan beberapa kawasan yang dilindungi. Skema lain adalah untuk kawasan uang dilindungi dan dikelora oleh pemerintah, beberapa LSM diberi tanggung iawab untuk mengelola aspek tertentu seperti penyelenggaraan unit pendidikan, memproduki materi informasi, kampanye anti sampah, atau membantu pemantauan hayati atau survei lainnya.
Pada umumnya dukungan masyarakat untuk pelestarian suatu kawasan lindung meningkat seialan dengan besarnya peran masyarakat. Biasanya masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan zona penyangga, dan bila situasi cukup baik, masyarakat dapat dilatih untuk
kegiatan pengawasan pemungutan hasil sumberdaya dari kawasan lindung.
l3-
Rancangan Kebiiakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
5.3.
Pendanaan
Pendanaan merupakan aspek penting yang dapat mendukung terlaksananya pengelolaan kawasan lindung baik yang menfadi tanggung iawab pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pada saat ini pendanaan untuk kawasan lindung di lndonesia berasal dari dana reboisasi, APBN, iuran hasil hutan, bunga jasa giro dan bantuan luar negeri (Direktorat Bina Program, Ditien PHKA, 1998).
Berdasarkan data selama tiga tahun dari mulai periode 199511996 sampai dengan 1997/t998 mengindikasikan peningkatan anggaran
untuk pengelolaan kawasan lindung. Namun
demikian,
meskipun dana tersebut meningkat, kebutuhan untuk pengelolaan tidak
pernah dapat tertutupi dan cenderung tidak transparan kriteria pengalokasiannya. Sebagai conroh, dana yang dialokasikan untuk kawasan lindung lebih terkonsentftri untuk kawasan lindung di pulau lawa. Sebagai conroh Papua memperoleh alokasi dana pengelolaan
kawasan lindung sebesar Rp. 177,00 per hektar sedangkan yogyakafta memperoleh Rp. | .921 .226,00 per hektar (Ditien pKA, 2000).
Penetapan pengelola berkait erat dengan alokasi angtaran
itu sendiri untuk setiap bidang pengelolaan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan meruiuk pada Tabel 5.2. di atas yang mengindikasikan pengelola untuk setiap ienis kawasan, terlihat
dengan jelas bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan untuk mendanai seluruh kegiatan penataan kawasan lindung berasal dari anggaran pendapatan dan belania negara (APBN), dan hanya sebagian kecil yang berasal dari anggaran pendapatan dan belania daerah (APBD). Kawasan yang didanai oleh APBD adalah: (a) kawasan terbuka hiiau; (b) taman hutan raya; dan (c) tarnan wisata alam. Dari 39 ienis kawasan hanya 3 jenis kawasan yang didanai dari ApBD.
Pendanaan dengan menggunakan APBN berasal dari pendapatan negara dan dari pinjaman serta hibah luar negeri. Pengelolaan kawasan lindung adalah salah satu kegiatan yang cukup
Rancangan Kebijakan Penataan Kawasan Lindung Nasional
mudah untuk mendapatkan piniaman bahkan hibah dari pemerintah negara lain karena banyaknya pihak yang ikut berkepentingan atas kelestarian kawasan lindung di daerah tropis ini. Bantuan dana dari pihak luar tersebut terbagi menjadi dana yang didapatkan dari:
a. b. c.
Badan PBB (FAO, Unesco, UNEP);
Organisasi multilateral (Colombo Plan, Organisasi Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa, Komisi Pasifik Selatan, Council of Europe); Lembaga swadaya masyarakat dengan program internasional
(rucN, WWF);
d.
Bantuan bilateral (CIDA, Kanada; DANIDA, Denmark; USAID: dan DGIS, Befanda);
e. f. g. h.
Badan pemerintah nasional dengan program internasional;
Organisasisukarela; Bank internasional;
Sumber dana lainnya (perusahaan negara, perserikatan nasional, dan yayasan swasta)
LAMPIRAN
TAMAN NASIONAL DI INDONESIA S/D NO
PRO\/TNSI
I
)l
2
iumbr
3
tengkuluJmbi,
NAMA KA\ilASAN
Aceh. 5umut
Leuser
tuAS (Ha) r,094,692.00
2OO2
No.SUMT KEPUTUSAN 'lenhut No.276lKpts-Vl/97 fsl.23-05-1997
tiberut
r90,s00.00
'lenhut No.407/Kpts-ll/93 fgl.o& lO-1993
(erinci Seblat
1.375.349.87
'lenhut No.90 | /Kpts-ll/99
162,7N.00
!lenhut No.285/Kpts-lli92
iumbr,Sumsel 4
ambi
5
mbi
6
ambi, Riau
lsl. l4- l0- | 999 lerbak
fel.26-02-1992
lukit Dua Bdc
lukit Tiga
Puluh
60.500.00
Yerhut No.258Kptsjl/0O
t27,698.00
'lenhut No.5 39fipts-ll/95 l-sl.
I
iumsel
iembilang
20s.078.00
lengkulu,
]ukit Brisan Selata
365.000.00
130,000.00
mPung
l0-05- 1995
.lmtm No.7l6A4ataAE2 rsl. l4- l0- 1982
9
LamPung
Way Kambu
t0
abar
3.Gede Pugrmgo
"lenhut No..144/KptsJl/89
fel.0l -04-1989 t5,000.@
)ekbasi Mstan
1980
l'e|.03-06- | 980
tl
abil
IL
DT
Jjung Kulon
t3
)Kl Jakana
(ep.Seribu
t1
areng
(ep.Karimun
-lalimun
40,000.00
'tenhut No.2821Kpts-ll/92 tsl.26-02-1997
t22,956.00
Yenhut No.284lKprs-ll/92
Isl.25-02- I 992 108,000.00
'lenhut No. I 62/Kpts-llr95 l-g1.2l-03-|995
Jam
I I t,625.00
"lenhut No.
I
6
fqt.29-02-t988
l/Menhut-ll/88
NO
PROV!NSI
l5
atim
t6
atim
t7
attm
l8
atam
NAMAKAWASAN
LUAS (Ha)
No.SURAT KEPUTUSAN
Baluran
25,000.00
l"lentan No.279fl(pts-Vt/97
lrorno Tengger
50,276.20
Itlerhut No. 278ff pts-Vlt?7
Ie!23-05- | 997
Tjl.23-O5-1997 N4eru
Betiri
s8.000.00
"lenhut No.227lKpts-Vl/97 rgl.23-05-l 997
qt6 Putuo
41,,120.OO
"lenhut No. | 9olKptsJl/93
]ali Barat
t9,002.89
Yenhut No.493/KptsJt/9S
rgl.26-02- | 993
l9
]ali
20
Glbar
2l
Glbu
22
Kalbr
rgl. l5-09- | 995 )anau Sentarum
[email protected]
'lenhutbun No. l4lKptsJl/99
fd.u-oz-t999 3unung Palung
90.000.00
Flmhut No.448/Menhuty'r'll90 Isl.03-06- | 990
tetung Karimun
800.ooo.oo
Yenhut No.467^pts-ll./9S l'e1.05-09- 1995
23
Glbar, Kalteng
3ukit Baka-8ukit Raya
I
I t,090.00
{enhut No. 28 I Kpts-nlgZ lgl.26-02-
24
(alteng
15
Gltim
futai
26
Gym Mmtaang
27
iulut
3ogai Nani Wartabone
z8
iulut
Ianiung Putting
4r5,0{0.00
|
992
'lenhut No.687/KptslU96 fgl.25-l 0- I 996
198,629.ffi
{enhut No.325/KptsJt/95 l-s|.29-06- | 995
|,360.500.00
vlenhut No.63 | Kpts-ll/96 raLOT-10-1996
287,t t5.00
Yenhut No.73 l/Kpts-tll92 Isl. l5- l0- | 992
Bunaken
89,06s.00
'lenhut No.730/Kpts-l ll9
|
Igl.l5-10-1991 29
iultra
lawa Aopa
|
05, |
94.00
Watumohai 30
iultra
(ep.Wakatobi
"lmhut
No. 755/KptsJl/90
fel.l7-12-1990 |,390.000.00
l'lenhut No. 393/Kpts-Vl196 rsl.30-06- | 996
NO
PROV|NSI
NAMAKAWASAN
LuAs (Ha)
3l
iulteng
-ore Lindu
229,O00.OO
37
iulsel
faka Bone Rate
530,765.00
11
{TB
No.SUMT KEPUTUSAN "1shut No.593Kpts-ll/93 rd. t0-o5- r993
'larhut No.280/Kprs-ll/92 fsl.26-02-1992
Sunung Rinjani
40,000.00
'lenhut No.280/lQts-Vl/97 l-91.03-06- | 997
34
{TT
(elir
J5
\TT
(omodo
36
!fi
,laupeu-Tmafi
37
!fi
imnti-
5.000.00
'lqhut No.279lKpts-ll/92
73.tO0.OO
Ymhut No. 306/Kpts-ltl95
rRl.26-02|
|
992
Icl.26-06- | 995 87,984.09
Dru
Isl.03-08- 1998 47,0r4.00
Wmgcarneti 38
'laluku
i'lanusela
39
riu
laya
:orenc
40
ria
Jaya
/y'asur
4l
ilan J4/a
rlenhut No.576/Kpts-tl/98
'lenhut No.576lKpts-ll/98
rd.03-0& I 998 189.000.00
'lentan No. 736ft4entan0(82 |-{l.14-t0-r982
2,505,600.00
'lenhut No. | 54/Kpts-ll/97 fgl. | 9-03- 1997
{ t3,8 t0.00
"lenhut No.282/Kpts-Vll97 fgl.23-05- | 997
lodmuih
r,453,s00.00
'lenhut No.47?Kpts-ll/91 isl.09-02-
rOTAL
I
s,028.404.05
|
993
CAGAR ALAM DI INDONESIA S/D 2OO2 NO I
PROVINSI
)l
Aceh
NAMAKAWASAN (affl essia
l/ll Serboiadi
LUAS (Ha) 300.00
No.SURAT KEPUTUSAN
zB.
rs9lAGR
TEl.l9-t7-1936 2
)l
3
)umut
Aceh
-luru
PinusJanthoi
)olok
Sautr6ulungan
8,000.00
Menhut No. | 68/KptsJt/84 Tgl. l0-03- 1904
19.00
28.36 Tsl.02-04-
4
rumut
3atu Gajah
5
rumut
)olok f inggi
6
rumUl
latu Ginurit
0.50
tumut
-img Balik
0.50
I
)umut
)olok Siprok
6,970.00
I
rumut
iibual-buali
5,000.00
l0
)umut
'lanelu Purba
tl
iumba
3eringin Sati
t2
iumbu
t3
iumbtr
)atang P:lupuh
3.40
t1
iumb*
.embah Harau
270.50
t.00
28.24
r67.00
G8.24
|
924
Tsl.l8-04-1924 Raja
Tgl.l8-04-1924
zB39A Tgl. | 7-09- 1934
zB.22l Tgl.0l-l l-1936 Mentan No. 226lKpsNml4 187 Tgl.O4-0& | 982
Menra No.2 | 5/Kpts/U Tsl.04-08-
t95.00
982
Mmhut No.47 l/l$ts-ll/93 Tsl.09-02-
0.30
|
|
993
Gb.60 Stbl.683
Tgl.l2-0&1922 -embah Anai
221.00
m/4 /87
Gb.25 Stbl.755
Tgl.l2-0&1922 GB.3
Tgl.l4-l l-1930 GB.I5 Tgl.0l-10-1933
NO l5
PROVTNSI
iumbr
NAMAIGWASAN limbo Panti
LuAs (Ha) 2.830.00
No.SURAT KEPUTUSAN
Henta No.348/KptsN ml6l79 rgt.07-01-1979
t6
;umbar
latang Pangean
ll
33,580.
I
0
Menhut No.22}l$tstt2000 Tgl.02-08-2000
t7
ambi
GI.HT. Eakau Pmtai Timur
6,500.00
Mentan No.507/Kptsfu m/6/8 | Tgl.06- | 2- | 98 t
t8
ambi
(el.HT. Bulim Luncuk l/tl
74.80
Menhut No.03,l/Kpts-tl/t 987 Tgf.05-07- | 987
t9
mbi
iua Ulu Tingkko
20
Rie
).Lilt
t.00
GB.6 Stbl.90 Tsl.2 l-02- t 9l 9
400.00
Mentan No. | 3Kpts/tJm/3/68 Tgl. | 3-03- 1958
7l
liau
t.Berkeh
500.00
Menta No Tgl. l4-03- | 958
27
liau
t.Burung
200.00
Mmtan No. | 3/KptsNml]169 Tgl. | 3-03- 1969
23
)engkulu
(onak
74
lmgkulu
)spatah l/ll
2s
tengkulu
Ymna
0.08
G8.9 Tgl.l&05-1932
0.26
28.36 Srbt 465
Td.27-0&t932 t.50
28.36 Stbl 405 Tgl.27-0& | 932
26
Sengkulu
'ager Gunung
l/ll/lll
0.21
28.36 Stbl 405 Tgl.27-08-1932
17
Sengkulu
[aba Pananjung
|.24
28.36 Stbl 405 Tgl.27-0& | 932
28
lengkulu
iwmg
79
Sengkulu
)usun Besa
l0
)umsel
3unga
Ull
0.22
28.36 Stbl {65 Tgl.27-O&
|.777.O0
|
932
Menhut No.602/Kots-ll/t 992
T9l.06l0-1992
Mrkikim
t.00
G8.83 Stbl.392 Tgl. l9-07- l9 l9
NO
PROV|NSI
NAMAKAWASAN
LUAS (Ha)
No.SURAT KEPUTUSAN
3I
-mPung
'.Anak Krakatau
32
ab{
idas Malmg
2t.00
JJ
D{
iukawmaya
30.50
34
&il
Ielaga Patenggang
35
abd
lawa Dmau
2,500.00
36
abar
lelaga Bodas
26t. | 5
5l
&u
Cibateng
447.00
G8.03 Stbl.243
38
abar
Tmgkuban Perahu
33.00
GB.l2 Stbl.407
|
3,735. | 0
Menhut No.85/Kpts-ll/l 990
Tgl.07-l l-1990 GB.8l Stbl.392 Tsl.07-l l-1919 G8.83 Stbl.l92
Tgl.07-|l-l9l9 r50.00
G8.81 Stbl.l92
Tgl.07-l l-1919 G8.60 Srbl.683
Tgl.l6-ll-1921 G8.36 Stbl.43 Tgl.02-04- | 924
Tgl.28-0s- 1925
(Pel.Ratu) 39
abr
)ungus
Igl.2l-l l-1e30
lwl
9.@
G8.23 Srbl.99 Tgl.03-02- 193 |
40
aba
)anmiung
Pmgudra
4
|
9.30
GB.l9 Srbl.669 Tgl.l2-07-1934
4l
aba
lam Cipmggmg
t25.00
G8.90 Stbl.24
|
Tgl.07-05- | 9{0 42
abr
3unungJagat
t26.70
Mentan No, | 32/KptsUml lUS4
Tgl.l2-06-1954 43
abil
fulapa
44
abar
iojonglarang Jayanti
12.00
f*4enta No. | 37lKptslUm/3156 Tsl.28-03- I 956
750.00
Mentan No.S | 6lKp
tsUnl
| 017 3
Tgl. | 6- l0- | 973 45
fuT
!.Tmgkuban Perahu
t.290.00
46
ab{
euwang Sucag
2,
Mentu No.528/KprslUml9 174 Tgl.09-03-1974
t57.00
Menta No.370lKptslUml6nI Tgl.09-06- | 978
NO 47
PROWNSI abar
NAMAKAWASAN Sunung Tilu
LuAs (Ha) 8,000.00
No.SURAT KEPUruSAN Hentan No.68/Kp csU nlZn
I
Tgl.02-07-t978
{8
abil
3unung papandayan
6,620.00
Mentan
No.6SKgtslml
I
ll9
Tsl.72-Ot-197i 19
abr
3unung Burmgrang
2,700.00
Mmtm No.479Kpt sNmt8l7 9 Tgl.08-02-
50
abr
Gwah Kamolang
7,535.00
abu
3unung Tukung Gede
r.700.00
979
Menhutbun No.274Kpts-l t/99 Tgl.07-05-
5l
|
I
999
Mentan No.396/KptsNml 6/7 9 Tgl.23-06-1979
52
abar
'lega tlendung
50.00
Mentm No. 393/Kpts/Um/
617
9
Tgl.23-05'1979 53
abil
3unung Simpang
t5.000.00
Mentan No.4 l/Kpts/Uml | 179
Tgl.0l-l l-1979 5.1
abd
Telaga
Wana
368.25
Mota
No.48 t/t(ptVUm/618 |
Tgl.23-06- 198 | 55
abar
tulau Dua
30.00
Menhut No.253/Kpts-tlE4 T9l.26- l2- I 984
56
abar
'lalabar
5'I
&2r
{rca Domas
58
aDar
3igenteng Cipanii
8.00
GB Tgl.3 l-01- l9 | 3
2.00
GB
TSl.26-02-l9ll r0.00
GB.6.Stbl.90
Tgl.2l-02-1919 59
&a
rlusa Gede Pmjalu
t6.00
60
aDd
Iakokak
50.00
G8.6.Srbl.90
6l
aba
funghun
2.50
GB.6.Stbl.90
62
abu
'ulau Smgimg
G8.6.Stbl.90
T8l.2l-02-l?19
Tgl.2l-02- l9t 9
T8l.2l-02- l9 l9 700.3s
Menhut No. | | ZKpts-lUgs Tgl.23-05- 1985
NO
NAMAKAWASAN
PROV|NSI
LUAS (Ha)
No.SURAT KEPUTUSAN
53
abar
u
areng
Jlo
65
ateng
3urug Bengkawah
t.50
G8 t924
66
ateng
rUCl
2.00
GB
reung Smcang
|, t50.00
Mentan No.682/Kpts-llB0
Tgl.l7-l l-1990
Laag
Kecubung
7t.00
G8.25.Stb|.7665 Tgl. l8-08- 1922
Tgl.Ol -01- 1924
Tgl.0l-0l67
ateng
'loga
68
areng
[elogo Rupng
69
arsS
Sebungan (Gn.Ungaran)
70
atsg
iepakung
7l
a:eng
)ringombo l/ll
r.00
Td.Ot-0t |
8.50
1924
G8, t924
-
GB.
Tgl.0l-01- | 924 r.80
GB.36.Stbl.43 Tgl.02-04- | 924
2.50
GB.36.Stbl.{3 Tgl.02-O4-192{
58.00
GB.46.Stbl.376
Tgl.lGO9- t924 areng
ret6
7l
aceng
lmtr
74
4s8
iubVak l8c & l9b
75
ateng
/ak 50 Comal
arenS
\er
atenS
Grang Bolmg
ateng
Nusakmbmgm limur
t.00
GB.
Tgl.0l-01- 1930
Bolag
l0
G8.2980
6.60
GS.2980
l0
G8.2980
24.
Tgl. | 9-05- 1930
Tgl. l9-05- 1930 24.
Tgl. t9-05-
Wunung
Druprono
30.00
|
910
GB. t9.Stbl.965
Tgl.2 l -0 l- | 933
0.s0
GB.34.Srbl.369 Tgl.06-04- 1937
7g
777.OO
GB.34.Stbl.369
Tgt.06-M-1937
NO 79
PROV|NSI ateng
NAMAKAWASAN rlusakambangan
Brat
LUAS (Ha) 928.00
No.SURAT KEPUTUSAN GB.3,l.Stbl.369 Tgl.07-04- 1937
80
atenS
tVijaya Kusuma
1.00
GB.34.Stbl.369
Tgl.0l-06- 1937
8l
atenS
felogo Dringo
26. r0
GB.26.Stbl.376 Tsl.07- lG 1940
82
areng
felogo Sumurup
20.
t0
GB.26.Stbl.376 Tgl.07- l0- 1940
83
atent
:abak
30.00
GB.6.Stbl.90
Tgl.2l-02-|97s
u
areng
3unung Butak
,t5.
t0
Menta No.55/KptsN
rnl | 217 5
Tgl.l7-12-1975 85
ateng
]ekutuk
25.00
Mentan No.596/KptsNmn n 9
Tgl.2l-l l-1979 86
ateng
3unung Cdering
arenS
(eling
a!49
Peon Subah l/ll
t,328.40
Menhut No.755/Kpts-llp9 Tgl. l5- l2- 1989
87
l/ll
65.80
GB.6.Stbl.96 Tgl.2 l -02- l9 | 9
88
30.00
GB.83.Stbl.392
Tgl.07-l l-1919 89
)l
90
)l Yograkana
Yogyakana
feluk Baron
2.40
GB.379t32Ut6 Tgl.2+O3-
Gunung Batu
Gmping
0.20
|
933
Mentan No.526/Kpts
Nmn Bz
Tsl.2 l -07- 1982
9l
)l
92
)Kl Jakarta
tulau Bokor
t8.00
93
anm
3urah Manis Semodan
t6.80
94
atim
Yanggis Gadungm
|
Yogyakana
rga Turgo
67.50
Menhut No.308/Kpts-ll/8{ Tgl.08-02- 1984 G8.50 Stbl.683
Tgl.l6-ll-1921 GB.83.Stbl.l92 Tgl.07-l l-1919 2.00
GB.36.5tbl.l92 T81.07-l l-1919
NO
PROV|NSI
NAMAKAWASAN
95
atim
)ajur lien l/ll
96
atim
iungai Kolbu
97
anm
leding
LUAS (Ha) 9.00
No.SURAT KEPUTUSAN GB.83.Stbl.392 Tgl.07- I l-
lyag
t8.80
Plateau
l9l9
G8.83.Stbl.392 Tgl.07- | l- l9 | 9
50.40
GB.46.Stbl.736
Tgl.l0-09-1920 98
atim
.lusa
Bmng
6,
|
00.00
GB.46.Stbl.736
Tgl.l0-09-1920 99
anm
Gwah ljen Merapi Ungup-
t00
atim
3unung Picis
27.@
G8.36.Stb1.43
t0l
atim
P.Noko & P.Nusa
t5.00
GB.20.Stbl. | 3
r02
atrm
iaobi(Kmgean)
t03
atim
).Sempu
t0{
atim
3unung Sigogor
r05
atim
3unung Abmg
t06
atim
t.8arean
rnqup
2,468.00
G8.46.5tb|.735 Tgl.09- l0- 1920
Tgl.03-O4- 192.4
Tgl.25- l0- | 926 430.00
GB.83.Stbl.469
Tgl.25-lGl926 877.00
G8.{6.Stbt.609 Tsl. l5-03- 1928
t90.50
GB.23.Stbl.47 | Tgl.09-04- 1936
50.,+0
Mentan No.458lKptsUml7 l7B Tgl.74-07-1978
725.00
Mentm No.762lKpts/U ml
lW9
Tgl.l2-05-1979 r07
aflm
Sua Nglirip
t08
atim
lesowo Gadunga
3.00
G8.6.Stbl.90
Tgl.2l-02- l9 l9 7.00
G8.83.Stb|.392 Tgl.25-10-1919
t09
lali
tuahu
llllllll
1,762.80
f'lmtan No.7 I 6/lbtslUm/ -lgt.29-l l-1974
il0 GIbr
-o Pat Fun Pi
8.00
zB.l T81.23-03-
I
936
|
| 17
4
NO
ill
PROVINSI
Glbu
NAMAKAWASAN "lador
tUAs (Ha) 2.000.00
No.SURAT KEPUTUSAN z'8.8, t5 Tgl. l6-04-l 937
il2 (albr
3unung Raya
il3 Glbr
(ep.Karimat
il4
t.Kaget
Pci
1.700.00
Mqhut No.l I lKptsJl/9O Tgl. | {-03- 1990
77,000.00
Menhut No.38 lKpts-ll/85 Tgl.27-12-1985
alsel
85.00
Mentan No.70l /Kpt:,Qml |
| 17
6
Tgl.ll-06-1976
il5
(alsel
3unung Kentawang
il6
Glsel
fel.KelumpmgAeJ Laut/
2{5.00
Menta No. | 09/KptsNmf2l79 Tgl.02-10-t979
66,650.00
iel Sebabu
n7
Qlsel
Sunung Sebatung
Mentan No.827/Xpts/Um/9/8
I
Tgl.24-09- | 98 | 250.00
Mota
No.920/KptsNml
|
2/A
Td.74-tz-tegz
il8
Qlteng
3ukit Tangkiling
2.06 | .00
Mentan No.{6/KptsNmAlT 7 "fgl.25-07-1977
il9 Gltog
)auawen l/ll
6.200.00
Mentan No.705/Kpts/Um/79
Td.03-01- | 979
Mmhut No.85/Kptsjll99 Tgl.25-02-
t20
(alteng
lukit Sapat Hawung
l2r
Glteng
mmdau
239,000.00
|
999
Mentan No. | 74lKpts/Um/l/83
Tgl.0&10-1983 75, I 10.00
Menhut No. I 62/Kpts{l/98 T9l.26-02- | 998
tzz Gltim
Yuara Kamm Sedulang
r2l (altim
)adag Luwai
62,500.00
Mentan No.290flgrsNmlS 17 6 Tgl.05- l0- 1976
5,000.00
Mentan No.792,/Kpts/Um/ Tgl.29-
t24 (altim
Vnpd
l2s
'14
46,900.00
le
|
982
Mshut No.86KptsJll93 Tgl. l6-02- | 993
iulut
Popaya Ra.ia
t60.@
GB.29.Stbl.626 Tgl. | 7- l0- I 939
|
0/82
NO r26
PROV|NSI iqlur
NAMAI(AWASAN 3unung Ambang
LuAs (Ha) s.618.00
No.SURAT KEPUTUSAN
I
Mentm No.359/QtsNmt6lT Tg,l.2l-07-1978
t27
>ulqt
)ua Saudara
4.199.N
Mentan No. 700/KptsAJm/2/78
Tgl.l3-ll-1978 128 iulut
fmgkoko Batumgus
3,
t96.00
Mentm No. | (X9KptsIJm/
|
2rB I
Tgl.24- | 2- | 98 |
t29
iulut
'anua
t30
iulut
|]l r32
45,000.00
Menhut No.252/Kptsll/84
l-mggale
I t2.50
Menhut No.43 lKpts-ll/92
iulut
3unung Lokon
t00.00
;ultst
fuiungfui
Tgl.25-12-1984
Tgl.05-05- | 992 GB.6 Stbl.90
Tgl.2l-02-1919 4,246.00
Mentan No.9 l/Kptsfu m2,?7
Td.7t-02-te77 t33
iultent
'lorowali
22s.000.00
Menhut No. 374lKpts-ll/8/86
Tgl.24-l l-1985 t34
iulteng
tagi
Binmga
6.000.00
Menhut No.399Kpts-ll/8/86
Tgl.2l-04-1986 135
iultmg
3n.Sojol
t36
iultmg
Sn.Tinmbala
64,448.7 |
Menhut No.354Kptslt/99 Tgl.27-05- | 999
37,'80.|2
Menhut No.339/Kpts-ll/99 Tgl.25-05- 1999
t37
;ultra
\,lapabalmo
9.00
zB.4 Tgl.O7-01- l9 | 9
B8 iultra
maoae
500.00
iulsel
ffaenta
t,000.00
Mentm No.75lKpaAJm2//4 Tgl. | 8-02- 1974
139
l'lentan No.647lKptsUm/
| 017 6
Tgl.l5-10-1976 r40
iulsel
tegunungm Fruhumpenai
l,{
iulsel
Bulu Saaung
90.000.00
Mmtan No.274lKptslUm{7 9 Tgl.24-M-1979
|
5,690.00
Mentm No.607/Kptsfu m/8/80 Igl.20-08- 1980
Tgl.20-03-
|
98 |
Td.29-t7-t987
Tsl.l4-04-1999
Menhut No.43ZlKpts-tl/92
GB.2.t Stbl. 157
Tsl.03-12-t937 Mentan No.492/Kpts/Um/ | eft Z Tsl. l4- lG l972
Tgl.l&05-1978
TSl.lG05-1978
NO
NAMAKAWASAN
PROVTNSI
\'lasbait
LUAS (Ha)
No.SURAT KEPUTUSAN
t57
'laluku
t58
vlaluku
3unung Sibela
23,024.00
159
Yaluku
)aab
t4,2 r8.00
Henhut No.836/Kpts-llD3
r60
llaluku
t.Larat
4,505.00
Menhut No. | 69/Kpts-lll95
t6l
"laluku
-ifmatola
t62
Yaluku
P.Pombo
6.250.00
lvlenhut No.249Kpts/Um/l l/85
Tgl.0l- l0- 1985 Henhut No.l26/KptsJl/87 Tgl.l5-10-1987
Tgl.2J- | 2- 1993
Tgl.24-03- l99s |,690.S3
Menhut No.2.855Kpts-lll95 Tsl.06-07-1995
2.00
Mshut No.l9?lKpts-ll/96 Tsl.30-07- I 996
r6l 'laluku
(ep.Aru Tenggara
I t4.000.00
No.7il9ts-llr9l
Menhut
Tgt.02-M-1991 164
rim Jqra
'eg.Cycloop
22.s00.00
Mentan No.56/Npts/UdV
I
|/g
Tgl.26-0l-|978 t65
rin laya
inarotali
300.000.00
Mentan No.84fl(ptsfu
m280
Tgl.02-l l-1980 t66
rin
t67
rim Jaya
Jaya
t-Waigeo Eaat
t53.000.00
Mentm No.395/Kpt sNm/S 18 | Tsl.07-0s- | 98
Jatmta Barat
10.000.00
Mmtan No.9 | 2/l(pts/Um/ Tgl.3G
{68
rian Jaya
\rfak
68,325.00
riaf.
talz
ialawati
Utra
57,000.00
|
0/8 |
l& l98l
Mmtm Tgl.0l-0l
r69
|
- 1982
Mmtan No.0
|
4/1fu
tsAJml | /82
Tgl.0l-04-|982
Utra
t70 rian Jaya
3iak
l7l ria
Jaya
fammu Utara
368,165.00
ria
Jaya
l'apen Tengah
59,000.00
| |,000.00
Mentan No.2 | 2/KptsNm/ | | /82
Tgl.04-0&1982 Mentan No.820/Kpts/Um/ll82
Tgl.l l-10-1982 171
Mentm No.755/Kpts/Um/l 0/82 Tgl. I 2- l0- 1982
NO
PROV|NSI
NAMAKAWASAN
LUAS (Ha)
t73
rian Jaya
>.Supriori
.t2.000.00
174
rian Jaya
Yisool Sefatm
84,000.00
t75
rim
Jaya
fr'ondi Boy
73,022.00
t76
rin
Jaya
'.Waigeo
NoSURAT KEPUTUSAN Mentan No.3 36/Kpts NmlT lB2 Tsl.07- | 2- 1982 Mentan No.76 l/Kpts/tjm/t0/82
T8l.l0-12-1982
Mohut
No.595/Kpts-il192
T9l.06-06- 1992
nmur
| 19.500.00
Menhut No,25 l/Kptsll/95 Tgl.03-06-
rOTAL
2,809,575. I 6
|
996
[Al[8]ru1{,3, SUAKA MARGASATWA DI INDONESIA S/D NO I
PRO\'INST
NAMAKAWASAN
LUAS (Ha)
Dl Acetr
lawa Singkll
tumul
)olok Surunga
23,800.00
rumut
(amg
|
t02.500.00
2OO2
No.SURAT KEPUTUSAN
l4shut No.166
3
Gading
Lugkat'llmur 4
lumut
5.765.00
Laut
Mentan No.8 | lKpts/Um/l t/80
Tgl.l l-05-1980
Barumun
40,r30.00
)rrilg8e
5,657.00
Menhut No. 70lKpts-ll/89 Tgl.02-06- | 989
5
'umut
Menhut No.7 l/Kpts-ll/89 Tgl.02-06- | 989
6
liil
(erumutm
r20.000.00
Mentm No. 350/KptsN ml 617 9 Tsl. l4-03- 1979
7
liau
)anau P Besar/
25.000.00
Daau Bamh
I
iumsel
3umai
Pamah
Menta No.846/KptsIJm/
45,813.00
Mentan No.408/KptsU ml 6/7 6 Tgl.30-05-
9
iumsel
3unung Raya
I | /80
Tgl.25- lO | 980
39,500.00
I
976
Mentm No.55/l(ptsUml
|
/78
Tgl.26-0l-I978 t0
;umsel
sau-isau Paemah
|
2,
|
44.00
Hmtan No.69/Xpts/umnfl8 Tgl.02-07- | 978
tl
iumsel
Sentaym
t9.300.@
l4mtan No.276lKptsrunt4/8
I
Tgl.Q6-O4- | 98 | IL
iumsel
)agku
29.080.00
tl
iumsel
'adang Sigihan
75.000.00
Menhut No.003Kpts-lt/83
t4
iumsel
ferusm Dalm
74,750.00
Menhut No.4 lOlKpts-ll/85
Mentm No.276lKptsfu m/4/8 | Tgl.04-06- I 98 l
Tgl.29-04- | 983
Tgl.02-03- | 986
NO t5
PROVTNSI abt
NAHAKAWASAN
tuAs (Ha)
likepuh
No.SUMT KEPUTUSAN
8, | 27.50
Menta
5,400.oo
llentd
No.5327KptslUml
I
OtI3
Tgl.20- l0- | 973
t6
aDar
:-unung Sawal
No.4ZOlKprsluff{6fl 9
Tgl.06-04-
l7
)Kl Jakana
vluara
Angke
25.02
|
979
Menhut No.097/KptsnUSB Tgl.29-02- | 988
t8
DKI Jakma
>ulau
Rmbut*
90.00
perairan dsk
l9
atim
Datdil
Menhurbun No.27SlKoa-ll/l 999 Tgl.O7-05-199?
Tinggi Ymg
14,
r45.00
Meotm No.l2lPray'l962 Tsl.05-05-
20
atim
lawff
1,83 t.60
|
952
Mente No.76ZKf,tslt)
ml
| 2J7
9
Tgl. | 2-05- 1979 7.1
Glsel
'leihari Tanah Laut
6,0fi1.00
Menhut No.695/Kpts.fi/9
Tgl.l0-l 22
Gltim
)ulau Samama
220.00
Mentan No.60{/(p Tgl.
23
iulut
gMilsbc
6.500.00
nembo 74
iulut
\anru
l9-0$
iulteng
)ati-pati
26
iulteng
.ombuyan l/ll
27
tulteng
)olagm
78
iukeng
Sakirimg
19
iultmg
Pinjm/
tsUmlglP[
1982
Mentm No.44 | /KptsUmlT l7E Tgl,l6-07-1978
31.2t5.00
llenhutbun No.s7l/KpB-ll/ I 999 Tgl.22-07-
25
I
l-1991
|
999
3,500.00
Henhut No.400/KptsJt/98
3.665.00
Hentan No. 750KptsNm I l2Il 4
Tsl.zl-04- 1998
Tgl.2&12-197,{ {62.50
Hentm No.44 l/KptsNmtll}l Tgl.2 l -05- | 98 I
|
2,500.00
Menhut No.398/Kpts-lll98
Ttl.2l-04-|998 t,6 t2.50
Taniung Matop 30
iulsel
-mpoko Mmpie
Mentm No.445/gtsAjm/5/8
|
Tgl.2l-05-198t 2,000.00
Mentan No.699/Kp tslUm/ | Tgl. | 3- | l- 1978
|
lt8
NO
PROV|NSI
NAMA I(AWASAN
LUAS (Ha)
JI
iulsel
lontobahari
4,000.00
32
iulsel
(omara
3,390.00
3l
iulra
[miung Amelengo
34
iultra
luton
35
iultra
Ianjung Batikolo
36
!ultn
fajung Poopa
37
\fi
Gteri
No.SURAT KEPUTUSAN Mentan No.809Kpts/Um/t ll80
Tgl.l l-05-1980 Menhut No. | 47fl(9ts-ll/87 Tgt.19-02-1987 850.00
Mentan No.423lKptdUn/
Ol7 5
|
Tgl.23- l0- | 975
Utra
82,000.00
Motm
No.TEUKptslUm/
lU9
Tgl. | 7- l2- 1979
5.s00.00
Mmhut No.&,[4/KptsllEO Tgl.25-l l-1980
38.000.00
Menhut No.l9SKpts-ll/86 Tgl.23-12-1986
4,560.00
Mentan No.394/Kpts/Um/5/8
I
T9l.05-06- | 98 | 38
.ITT
{arlu
39
\TT
)aau
40
!TT
Perhalu
,tl
vlaluku
)ula
42
'laluku
tulau Kassa
900.00
43
'laluku
)ulau
t00.00
fi
rian laya
>ulau Dolok
600.000.00
{5
ris
ayawijaya
800,[email protected]
2,000.00
Menhut No.84/Kpts-ll/93
Tsl.l&02-l993 Tuadale
500.00
Menhut No. 195/Kpts-lll93 Tgl.27-02- | 993
[email protected]
Mohut
No. | 96/Kpts-lll93
rd.?7-02-1993 Eaun
t3,000.00
Mentan No.7 | l/Kpts/um/l lO4
Tgt.25-l l-t974 Mentan No.633/Kptdum/
|
0/78
Tgl. | 5- l0- | 978
Mauk
Mentm No.{44lKptsNm/5 lA I Tgl.25-05- | 98
Motm
|
No.37 I /KprsN ml6l7 8
Tgl.06-09- | 978 Jaya
Mstm
No.9 | {Kpts/Um/ | 018 |
Tgl.3Gl0- l98l 46
rim Jaya
ola
1.0
|
8.000.00
Mentan No.78UKptsrum/l 0/82 Tgl.2 l- | 0- | 982
NO
PROV|NSI
NAMAKAWASAN
LUAS (Ha)
47
nan laya
)anau Bian
69,390.00
48
rian Jaya
lep.Raja Arnpat
60,000.00
49
rimJaya
iabuda Tatauga
5,000.00
No.SURAT KEPUTUSAN Menhut No. I l97Kptsll/90 Tgl. l9-03- | 990
Menhut No.8llKpts-ltA3 Tgl- l6-02- 1993
Menhut No.S2ftptsll/93
Tgl.l5-02-1993
rOTAL
3,476,t43.t2
TAMAN WISATAALAM DI INDONESIA S/D NO t
PROVINSI
)l Aceh
NAMAKAWASAN >ulau
2OO2
LUAS (Ha)
Weh
3.900.00
NO.SK ten tan No.928/Ko
ts N ml I
A82
Tpl.24-12-1982 2
)lAceh
(ep.Banyak
rumut
iicikeh-cikeh
rumut
{oliday Rsort
227j00.@
Yenhut No.5961Kots-11196 TRl.
?
575.@
|
6-09- 1996
.lohut No.76ll(ptsJll89 Iel.0l-01-1989
I
t.693.75
'tmhut No.695/Kpts-l/90
fql.0l-0l-|990 5
rumut
6
rumut
;ibolanqit
7
iumbr
tieh
iiiaba Hutaeinimr
500.00
'lohut No.592/Kpts-ll/91 rgl.0l-01- 1993
25.00
39.900.00
.'lentan No.636/Kpts,/Um/9180
''lenhut No.070/l(pts-112000
fsl.2&03-2000 c
iumbar
Yep Mendunr
t2.50
'lmtan No. | {7/KptsNmAlI 4 fcl.Ol-0 l-1974
I
iumbar
-ernbah
t0
iumbar
'leca Mendunq
'Umoar
limbo Panti
t2
!enrkulu
lukit
tl
Senekulu
)ungguk Benakat
t. t22.00
I4
lmSkulu
Gbuk
Tmi-Km
56.00
Hmu
27.50
'lentm No.{78/XptsN m&ng rd.ol-0t - t979
t2.50
"lotan No. | 74lKptsUml3l74 tsl.27-03-1974
tl
570.00
,tentan No. 348Kptsrum/6fl 9 l-q1.06-01- 1979
Kaba
|
3,490.00
.lmhut No.8TlXpaJl/93 l'sl. l6-02- | 993
'lenhut No, | 66llGts-ll/91 l-sl.0l-01-1991
alf&
4mhut No.l6Kots-ll/01 trl.30-06-2001
NO
PROYINSI
t5
liau
l6
iumsel
NAT.{A XAWASAN 'luka Kuninr (8atan)
LuAs (Ha) 2,065.52
NO.SK l|enhut No.,[27lKots-11192 l-e|.05-05- 1992
'unti
Kayu
50.00
'lenhut No.602./1(pts-ll/92 lel.06- l0- 1992
l7
abar
-ingrariati
rt.5l
''lentan No.53KptsNmryl 5
rgl.Ol-O2-|975
t8
aDar
t9
otr
iitusunqnq
t00.00
"lentan No.{26KpnAJm/l l/75
rsl.Ol-l l-1975 felaga Boda
23.85
,f
entan No.98/KotsNm?,1/B
f8l.0l -O2-1978 20
abtr
'Miliung
!7.70
Pangandaran
2l
aDt
-rmantsu
4qtm
No. | 70/tiptsfu m/3O8
l-rl.0l-03- 1978 t54.00
Ytenta No.369/l$tsl1.!nl6
17
I
Trl.0l-06-1978 22
abar
3arita
95.00
Yentan No..HoKDtsNmlT
ft I
TPI.Ol-06-I978
2l
s4
22 t.00
24
&t
Iogkubm
370.00
abar
Qwah Kamoiar
'f
m/ | 0/78
1978
mtm No.528/KptsNml9
t79
l'pl,0l-01- 1979
Perahu
E
lgrqn No.655futsfu fpl.0l-10'
Papandayan
500.00
"tqta
No. I 7oll(pxs(Jmt3t79
Ipl. I 3-03- 1979 26
NT
IdasaWarna
5.00
"tstan
No.43 | /lGts Nm/6
18
|
fgl.0l-01-|981 77
bt
felaca Patensrmq
28
abar
3ununc Pancar
29
ADU
iukawmaya
55.00
'lentan No.660/Kotsfu m/8/8 | sl.0l-03-1981
147.6
"lenhut No. | 56/Kots-ll/88 fgl.0l-01-1988
t6.00
'lenhut No.5 70lKots-llA
l-c|.0l-0l-I99|
ln
Dar
)ulau Sanqims
|,228. r5
,lenhut No.55/Kots-ll/9J rgl.0 l-0 l- 1993
I
Tsl.0l-01- 1968
sl.Ol-0l-|990
NO
6l
PROVTNSt iulsel
NAMAKAWASAN -eiia
LuAs (Ha) 1.265.00
NO.SK 'lenhut No.636/Kots-lt/96 Tsl.A7-lQ-1996
64
iulsd
)anau MataNo
30.000.00
fel.O|-0l-|979 65
iulsel
)oru Towti
65,000.00
66
iulsel
50,000.00
67
;ultra
l-eluk Lasolo
5A
iultra
"lansolo
69
;ultra
Iina Rimba
70
{TB
iurmadi
52_00
7l
.ITB
)elmga
500.00
72
.{TB
\emO4Qan
320.00
'4entm No.274lKDsrum/.{t9 fsl,0l-01-1979 "lenhut No.588ll(pts-lll96 Iel. | 2-O9- 1996
I t,800.00
'lenhutbun No.45 | /Kots-ll/99 fsl.17-Q7-1999
5.200.00
Yentan
No.l42Ko6rumnn0
fel.Ol-01-1990 500.00
"f
stm
No.{59/KotsUmtl tl
I
l-gl.0l-01-1978
'lota
No.46{/l(ptsuml
rfl.Ol-01 - 1976 'lenhut No.40 l/Kpts-ll/90
Fsl.0l-0l-|990 Yenhut No.494lKpts-ll/92
l-sl.0l-01-1992
I5
\tu
langko-banrko
2.t69.@
Yenhut No.664lKots-llA2
rd.07-01- 1992 71
{TB
'.Satonda
.ITB
).Moyo
26.600J0
Yenhut No.22lKots-Vl/98
rd.07-0r-1998 75
6.000.00
Yenhut No.308/lGts-1U85
fnl.M-09-1986 76
NTB
SiliMeno. Gili Aver
2.954.00
Sili Tra 77
.fTB
3n-Tunak
"lohut No.85Kpts-llD3 Tcl. l6-02- 1993
624.W
Yenhut No.52Kptg-llF8 Tsl.28-0 l- 1998
78
Nfi
fduk Marmse
59.450.00
llenhut No. | 26/KotsJl/87
fs,t.2l-M-t987
| 017 6
'8r.0l-02- 198
|
NO
PROV|NSI
NAMAKAr,VASAN
Luas (Ha)
95
rian laya
leriat
9.t91.75
96
riil
laya
(mono
t,909.37
lava
Teluk Yoteta
t,550.00
NO.SK
Iel.3 l-0& 1992
"lmhut No.2 l9Kots-ll/93 r'|.27-02- 1993
97
tlentan No. 3TUKptsAJm/ | 0/78 fql.Ol- lO- 1978
rOTAL
1,038,143.33
TAMAN BURU DI INDONESIA S/D NO
PROV|NSI
)l
Aceh
NA''IAKAWASAN Lincqa lsaq
l-UAs (Ha) 80.000.00
2OO2
NO.SURAT KEPUTUSAN
'4stm
No.70/Kpt sNmf2lT
I
Iql.0l -02- 1978 z
rumut
tulru Pini
{iau
>ulau
8,350.00
.lmhut No. 347lKots-ll/96 l-q|.05-06-
t6,000.ff)
Rembant
|
996
llenhut No. 307/Kots-ll/85 l-ql.Ol-01- 1986
I
iemidms Bukit
Kabu
ts.300.00
'lenran No. | 86/KpzslUml4 tl
!
rel.0l'O4-1973 5
3sckulu
3unuu Nanu'ua
t0,000.00
'lenta
No.74 | /Kots/Um/ I I f/8
fcl.Ol-l l-1978 5
&tr
3ununr Masicit
t2.420.70
brakelanc
S
17 6
rd.0t-05-t976
Kareumbi
iulut
"lentan No. 297lXptsUml
t
tara dan
2
t.400.00
"lotm
No.5 | 0/KotslumlSn 9
lsl.0l-08-1979
Selatan
I
iultenc
adusa Tomata
5,000.00
9
iulsel
:omJa
,+.6r0.00
t0
,lTB
)attran Egla
I t.000.00
tl
.lTB
fambora Selatan
30,@0.00
\|T8
tulau Movo
22.250.00
-lenhut No.397/Kpts-ll/98
hl.2l-04-1998 'lenhut No. 147ll6ts-ll/87 Tpl. l9-02- I987
l"lentan No.05lKptslUm/ l/78
Isl.0|-0l-|978 "lentan No.676XptsNml | | fl 8
lcl.0l-l l-1978 "luhut No.3oqKpts-tl/86 fel.04-09- | 986 r3
!TT
tulau Rusa
t,s00.00
l4
{fi
tula Ndmo
t.562.ff)
'lenhut No.89/Kots-ll/85
Iql.0l-0l-|986 '1shut No.83/Kets-ll/93 Isl.Ol-01-1993
rOTAL
239.397.70
TAMAN HUTAN RAYA DI INDONESIA S/D NO
PROV|NSI
)l
Aceh
NAMAKAWASAN
lut
LuAs (Ha)
Nvak Dhien/Pocut
6.300.00
Yerah lntan
lukit Beise
2OO2
NO.SURAT KEPUTUSAN '4enhut No. l/Kots-ll/98
fcl.0s-01- 1998 5
t.600.00
(oors
No.48/1988
Iql.29-l l-1988
l
;umbil
)R.Mohmmad Hana
500.00
(epprs
No.35/1986
kl.0&01-1986 4
]enrkulu
laia Lelo
5
mbi
iultm Thaha Svaifudin
6
(au
iultm Saif Hryim
7
-arnpung
i/an Abdul Rachman
8
Dar
r.H.lumda
9
abar
>anccm Mu Depok
t0
atenq
\grFoyoso
t.l22.N
l"lenhut No.2 | /Kots-V/98
Isl.07-0l-|998 t5,830.00
4enhut No.349/Kpts-lll96
&1.l4-l&|996 5.920.00
'lenhut No.349/Kots-ll/96 rd.0s-o4- 1996
22,244.00
,tenhut No.408/Kots-ll/93
rd.ot-01- t993 590.00
Gpprs No.3/1985 fpl.l4-01-1985
6.00
.lmhutbun No.276Kpts-ll/99 fql.07-05- I 999
23 |
.30
'lshutbun No,849/Kots-ll/99 Isl.l l-lGl999
tl
atam
R.Suryo
25.000.00
"lenhut No.29 Tahun | 992 fql.?,G06- 1992
t2
lali
\qurah
Rai
t.373.50
4enhut No 544lKots-ll/94
lel.25-09-,|994 t3
Glsel
iultan Adan
il?.,000.00
Gpprs No.SU1989 fel. l9- | 2- | 989
t4
iultra
Murhum
8.t45.00
.lenhut No.289/Kots-ll/95 Id.06- t2- t995
NO
PROWNSI
NAMArcAWASAN
LUAS (Ha)
t5
;ultene
Palu
t6
.ITB
\qraksa
3.
t7
,ITT
)rof . lr.Herman Yohannes
|,900.00
8. t00.00
NO.SURAT KEPUTUSAN ,lmhut No.46 | /Kpts-ll/95 l-r1.09-0{- 1995
|
55.00
"lohutbun No.244lKotsJl/99 tpl.77-M-1999
(€pprs No.80/1996 l-El.l l-10*1996
rOTAL
264,017.80
Eg atS -CL GO
o.o
c 9E
agfi c{
o
LO o. c!
s
F
)
5
F
o\
o. o\
o,< F ?
J
gi
:)< Iz )s o
v
z z
o
E F
J< =o'6 c d
G
!
(t
!oo oc YJ .-! b.E DOJ o
o{
! .c_
(t
V
:c
E |!
6 c 6
c G
6 I'
6
G
o ! o 6 d
boJ
I$ FE
cfti
,
(t
o
Y
F=; qxcrd o
z
d
d o= 39 n+
\zg
N
-v.
( cS 3< ( or G
c cu c
d
G
L G
o
o
\z
L
'vJ
o
t ;
v
fi
';6 dl l!
b5 aC
6h H! ] '- _dtoo }E GL ;E! !Z€ !z x::
G
3
d
6 E
c
d
G
q
gE
F c (! o o G c E 6 .9
o E
I
E
U
E
;
N
G
t
E
e
d E
r!
d a J c
] \Z
c '!-
J
o
q
o
c
}E 66
vii t
U G
d
i
\Z
(
E E
d
d
E
'=
o
ot
z
f
4 !{ c
.q
c
;
o
(,
o.
c
I
o
o
E
o
ri
'd
0
)
5 E
J
t (,
z 6 tF
3 G
o
@
Y
G,
a
z
; :
q o
z
@
'a
J
o
E
5
I
rc c
J o
J
:
4
a
so
N
o o
I fJ
( !
=
I
a Y R N
N N
t
6 o
3 z
t
F
(
.j
E
;
c
€ o 6r
o ts
s J
r
{
zo
U t^
c
i
a
{
q Y
o
F
3 q o
o
ts
g
v
C
j
E
F
't .!
€
F :)
0,
-a
) o
0
!
J
a
0
c
.E L
q
o o E
o
F
o
o
o
:
:':<
1
f
6
c c
e €
:
9
q
o o ul
N
F
d
;$ d o o
t o o o .l:
:
e
€ o e d
z a
3
'Y
V
F f
Y
c
Y
r
v
:
t
io
E
z
.o
E
L
o o
w
z
t
o
&,
q
o
z
E
!
v
T
2
iF
cF
(i
o 0
! o
; a
zu
! iii
F
o G
c E @
ri 6
E
)
z !
.g
!
N
a
@
;
't @
o
o
*-!
c
E
o
-
j
.a
s
!
o
F
o
t
o
I F
'vl c,
d,
E Y f tn
E
E
o
o
!
Y
z
)F tL
u
J,
F E
:) q
v f € 6
ts
I
E
c
:r
o
o o
c
z
N
2
o
z
6
{€
N
6
{
o
o .!
o
t
- o; o 0
, 6 g t a o A d
5
I
:
l
o
t
o q a 6
ri
o o
o
A
t .E
o
{
o
ts
a
a q L
@
c
o
v N 6
o
+ o 6
o
Y @
d
o
9 N
N
!
a
)z
€
( +
o
,
F f
! v
e
-t
o
!
I
.g E
t
o
.9
q
q
q
E
N
E to d'!
a
d
z
o
: a a o qi
f J
Y a i
L
o
9 d I
o
E
F
o o
o 4
o
€ €
ci
z q
to
= Y
c F E
V
E
!
z
i.z
E
{o
:
g
:
E
:
6
z
o e, a-
o
z
.E
!
J
E
E
€
J F
o F
!
E
o
o
3,i
c j c
o
=c
o
zu
o L
o o.
E
F
\
E
@
E
d
F
f 5
E
5 F o
tz
E
F
z 6
f F l 4 p Y F e l 6 ct
z
t
E
L
.l
E
o
.o
o
E
t
L
Y
o ts
o
6
d
o
o
t
- E I , q 6 J
o
F G
t
a o vl N
.E
o
o
o 6
z
6 6
o
ol
zo
r t s so
d
e
06
o $
J9
o o
z o
t
c a cc c
A ts
d
E
o o @
E
c
o
6
o
€ ag
o
;
G
o
S
Yo
)
o o o o
i!
I@
E
c d
t
o
a
E
e
>
G
Eo
J
d o
I-
E
d
0
I
o
c
E L
J
o
o a
a
€ € 6
z
to
o o
z
=
F
I d
J
I
)
z
(
d
c
;
=
d
=
o
@
6
E
,
E
€ N
o
6
'n
c
6
€ 6
6
o
E
e
E
:
q
't
€ T
: a
t F
i
ao oi
..:
6
i
€
a
Y
@
a o
o o
z € o
$
9 j
g
o
ts
o
t
t5
^o
@
N
z o ? Y
E
z
E
]
o
-9
o
o d c
c c
e
v
v
j F
)
;
2
L
I
{r}
z
o o
z
o
.
4
I
!
'6
-
f
ao
(
o
v o
! c o
E
= .9
€ d
'n
'ta
co
q
.G
u a
.E
J
G
al
c
E o
* d
d
o
F F
o
o o o
d
I
0,
o d
e
.v
6
!
o
a
o
o
E
u
;
6
L
A c
o
o.
o
o
E
o
Ei
i t
iF
d
d
u
o
C
E dt
J
! E d a
G 06
4c, 4
E I
G
L
d
E
!i
= o
*ri F 6
o J
o h N on
.c
t
d o
.E
I d
J
n
E
5
n
OI
d d
o
o A E o
q a
o o L d
E
ri
'
6
3
;
\t ?
j
E
]
d 'i
C
6
4)
E
F
o o
J
6
a
E
e
E
F E
C
d
o o
i(
a
o L
e o
N E
F
'q
r
.G
zul
E
o o o
c
c
A
c
d
o"
I
e
ri
d
g
ti
-9S
E
6
c
c
e
p
d J
6 t c L
E
6
o .9
e
N
€ 6 =
q
z 1^
f F f
e
u F
fq
o
Y
o o o d c t
i I JJ
zci
z
z
IA
6
6
c so
f
6 o a N
s g
a
o
o
i5
g
a
I
.d
a €
€ o
9
o o
6
a:
3
:
o
I Ir
v
o 6
c
Q
t
6
o d
zo a zo c
€
@
6
S
=
v
{E
I
o
o.
o a
c
z d d
6
g a
@
z
6
o o
@
a:
= to 3 to E t-o
6 Gi
o o
a o
o o 6
z
! =
z
€
6 o 6 o
9 u
L
Y
!a 6 6
A ; z 8i z
to
l N
c h E
o
Y
o o
t
e
J
)
f
o
! o
o
I
o o q;
o o
ci
6
s
t
o
i
)z
= U
F
E
)
F
=
E
o ! E o
6
t
'5 F.
r J
=
E
E
E
F
F
@
p
z o &
-z
E
o
z
@
6
F
z
F
2
t-
2
7
6 N .,'!
I
o
aa
Y
=
C'
z
@
o o
@
z
t I
F
3
€ e
*
d o
a
n
& E
vl
zg
F o q
! oo i
01
q
L
o
i
o
;
;
T
ia o o
t
d
:
k {l
z t tfA. tu IA
F
G
:) q,
ttl
d
o
q a
ts
o
6 6 T
c
N
o
o
v
Y
@ 6 9o N9 =d oE
-
z d
E
@
o
I
L
z
a
Y o
N 6 6
z o
>-
t
t
o o o .:
o o o_
A
E
E
E
t
:
o o
o
g e o €
J
z 6
= Y
iz
E
!
z
a
F
6
z o E A
o l z
:
I
'f,
q
cF
zF t '-
It,-, r.t
= E
:
tri;l
=
Fl
:od i
& t!
_-c 2-6 S* ds 6-:
f=
d,
f
F o{ 6 of 4o
z 5'J
4.6
:..
E
:
to
oq
z &
o
3
E
t I
z
F
d E 7 E F
t
o
o 6
8 o
o o
o
6 6
€
T
o o
c
a
gJ
6 f
i i
c,
fi
v,
C
!
ts
o
z|rI E o Y
Itl
t z
{ C'
i
6 6
c
6 6
o o
c E 6
o o o o o o
o
!
o
6 6
I € 6 o
q
o
f
+
l
o
o
c
{z
Y
r
@
q
s c o o
6 6
o o
6
z
{
6 l
o E
c
N @
I
I
6 o 6 o
a
-o
d !
c(,
E
i o Y
o 0
G
zo
zgJ o
E
N
o
t o ! !
;
6i
t
€ o
@
"l
I l
o o 3 -i o
i
z o
d d
s a €
z
; ; \.i \
o o F
i. N R a
tU
6 o
+ F
J
$ rN r 9 r ..i d €
q d
6 o
; @
c 4
I
6
-
x
g, (3
I 0c
ul
o z o v
f
G
q
!
e
l
5
Y ' z
o
(,
I
o o
J
z t
o
5
3o
o
o
'
41
vl
q
E o
-
=
5
3
F
;
=
E
a
'6
o o o
i
€
d
E
r
;
ui N
@
-i €
!
o N
g
N]
o
E I
F
'6
.l o
<)
o
o
t
o
E
o
o
E
E
{.
) od
E-8
(r; o dE
rt EP
=o
E
Y
q
o
z
v
a
o
Y o
o
g
v
z c
o
*:
J '6
i
!F t:
o
it
I
N
6
J
o
o 'd
T
E
'a
w
i
62
d
J Y
I
c5 gE 3o Jq
I
o o
'o F
PS J
::
so&
cu F4 I
il I
(
5"
,.I
l
ET o9
P.E oc GC
( ! !
T
L
a
o 6 E
E U
o o 6 o
@
o
:
!o
(,
ts
E E
o o
I
o
N o o 3 !
E
L
iE
9 1
E
0
o
s E
r
6
p o o I o o E o
z
o
€
c 5
di
6 6 N
so !
N I N a
6 o
o
9
I a N
o € o
r
N
d
I
6
e o'
I
o
6 o d
o
5j
ilc
z
! a
o
c a
E
u !
J
:
!
q
=
t
€
6
F-
z z
E
t c
!
${
o
6 ^i
T f o
!
J
o
e G
a !
N
c
E
3
E r0
c(!
c? 'ef ET
bF &F
*z
tll
,lJ
tA
-9 q)
t{?
ltl
(lt
o
o
c o o
o o
L
d
o
o 1S! ij ca0 ct
q
Eie
N I
N
G'
Y'
N
F
E
i,r
-(!
N
6_
i{
N
o o f
rf
ol
o-
o o:
d
+ q
irf
o
N
6 o o
d
F
o
o
N
G
o
:-
0
ao
N N
N
N
N
GI
o5 g
G t G
) cl v
E t,
d (ll cq (lt GI
F '1,
cl
uc c( o
t!
J6
N
\
s
d a.: o d
N.
5
6 I d N
N
N
d
6
d
o
o
E .o :> ;o EE 3.v 3E clI !t
F
a
tn' JE Az d E {, L
'0 o
o
ro
Pp-
]'P= p?
bF td ioo ;Z tZ LZ
o
o
D
'FS
.E
o
E
az az iz -ptr iar Lfva; LZ LZ iz d I
o
"iZ
d=
ct
3+" F
o
.lfild o
d d
]
Y
o
z
5 R:6.-F do Xl
--g i s FB;# d*
u
o
i z
vo 'Ff c ct =; o 'ico ,A
N
s:l
d;
zi N
o
o
ao
o
.^? z7 .F dF v -ci nz nzo 6Zo
Ez .F
2
H
dB
c
€F s FE 6 d
bF
o
rz
o L
AF
6C L6= (t (t|L
;*5 JEE
?s 5e!o
;TF $$3 o
6 o
o. 6
I
F
!
6
€ to
t!
s
€ o
€
o o t ?
I N
N I
€
q
I
I
o
'@
it o = 6 6 6 +
o
o o
6
oo
o € o € o o
N
N
6
\o
+
6
=I
t
Y BE
E( gf,
:ql Jlt
€ 6
\o
q:
\
6
o-
+ N
€
6
9e
8 6 6 6 h ? rt ? N t +
o
o
o
o
dN
o b
v o
+
+
ro
ts I d
@
@
6
o
o
?g bg CE !-c &E 5E !c T$o
ic
rg
2
G
@
E
o J
v
o .92 ^\ la .1 F
!
F 6 c
!
F to
RZ 3.7 "Fz :F -r -F Lci o o-d c riZ sz 6z nz dz E E
o
F
J
F
o
d
4O 00 0\ a-
6
L
-o008 b06
fE
FF F
3 e
Y
-v Y:F F''j;q
o
z
o
p
oh
!@
990
6i Y'a
t3E5 =zF
I
ct
'=- -* 72 a2 ,-F o-o .aF i e? ro -o Fci -Y E .iZ no-Z nz nz
ni o I t o ! o o 0 o dt
o-
o
.;t0 ,SJ
6
a c
o ii
6
ri
o D j
;
(, = -d
EE
eFa
1f
o-
a6
_r,@
ozBp
o
bF
LF
iz r!? L9=
o
vi-
3!E
-
a
:3! U d@
o
t
I
o r di € I
6 @
o
n
t
N
N
d
F: o
N
d
a-.{
\o
N
J (t
x
E9E
o'
G G+
c
'\N €i
t:z;i _>; )44o
d q'
q
;{ a
io
\o d
h
b
6
-i o
€
o-
o
o
i
o
d!
N 6 o N
o
N
=
t
Y
6
EC g€
o
J6
6
I
o o
q
sf :0
t
+
d
sI
€
o o
@
b o
@
€
€
I
I @
@
!N
o
*
I
a^
o
I
o
o
.o
EA tts !: -E
s
cll 69 tc
J o
E
c o
t
A.
a
o- !a aO €co wo co '-z -_: .EF ro dZ
nz
o
'
Y
o
z
a
@
F
oo ^fd -o wd '-z 6Z q!F .dF EO rci :d E-
I
a
$:
2
z= F)l
to Fd 6-
h3 E-
5.E a>o
t
d
o
3d
+tLd *7 6z iz nz iz
I
h
I
6F Fci Fd ,^F
do
I
6
d
91
I
d:
'a ol '! gl -b0 F
w
6 o 6
@
TF
E
60
o
T& !g (t !! JE
o
5
w
@
o
c t
o
3
EE ef f',
.r-q oJC 4F E
*z
r
!p
dz8
iee F'lI
h!4i" :xe LZE v--
ic!= n qd
:gj
E9fi 'zE
60-
dG
8SF oN
t "'*
E$E L E
F
d
I
t
cr
ts
6 \c
6
o N
L
(
a o
d N
I
o
!o
d
Io
N q
d.
6
to
I
L
N N
F
d
E
6 ci
o €
o
I
o a
d'!
N
.i
? o o o N € N 3
N
\o
F r{ o T ({ R-
ts
{t d @
N
N
=
8
I
!i0 C c€
$;
.5t Jan
o
d
+ h
N N
o
4 €
E
2 o
o
EG
z
cE,
z
.(,L 0a
.9:
Et 88. vc
3E G
E
o
A
e
3 6 n o.
Ci
h
o 3 cd & 30 Edl
T
e di
e7 nz
F J=
o
f5 €s oFl Kz -..i F
-F aci \iZ
nz
G
N
o
d
I
I
I
I
o
z
n 5
f a
o € o a t6
_h
o
6
@
E
o
L c)
a o
:
r
o
o
z
h! g< 3F
c
a--R
o u
)
o 6 s
: : i:
;
f 3;3
=56 $H
iess!s
SS F dZ F gs < 59.-o FZF
@
o
o
iiixlFbTE
d d
o
I
o b
6 6
o
@
0
d N o !t ts t
o
a
()
i
? g
-9?
G
Y
il o 6 o
ts
VO
=i
ol
N o
o 9 6
= ii -d Ici vo vo u {i aZ AZ az EL & .i r; dz
o- J
6 6
U'E F
N
N N
f HC Hs ;+ ;$ hi i< i* i$ :'.E< :=
6 6 o
r0
N o
e t 56 6? Y :-f Lf
Tf '6
6 (o-
6 j
t o
z
6
5
.FE FN q
ooa
o a
tB
d
F
I
o E
tr
3T F : t-d -d \;z t .i j 'e
-a
Ef tc
4 a
SF
blu
&F
iz
6
o L
dG L6: 6 dn
;*5 sEe E
F
a!
I
!Io 9Zdg h-sE 6
o
r
i^
I
9
so
o
Y
I
J6
f
5t .=o
a
d
@
$
a
6
N $
o o
!"
€
o
o
I
@
d d
iF
: t
EC cd
o o
;n
o
G
€
.t
rI
9 l^
t
s4
:
io
it
6 f i!
N
N
N
N
s N
I
F I 3 !
+
^i € i! N
o
-
o
E; tG
L: .,i cl: d9 wq
a
l s j
E
; '-o 'F$ ba o o9 E cc FO .= P; rq :o o* E; *h o11 iFl JE ;fl c7 \z E7 ef G s.F <-Hr: ,eF E Fr Fci Lci Ld d 0 -.*9 G .dsZ sZ iz .nZ ;Z 'a-
f
'do ot F
ut -F
=
l* 9o'
!8 yd.=-e i=ZR
d
-F :i
'
FS
6
2..FUL
S
q Y
o
z
o
z u
-
2
i
i
] z
f; ^ E g
aq
EO o SN JI o b L a {t ';a E2 J o .aF + tst zi I ro +>o z d n @4 E6Z
]
,
.g !
]
z
rt sF
Y x Y
z L
:a
E
U J
l4ffiffidQr Pengelompokkan Lahan Basah Berdasarkan Konvensi Ramsar No I
Kelompok Lahan Basah Lahan basah laut dan pesisir (l4orine ond Coostal Wetlondl a.
b. c. d. e. f. g. h. i. k. l.
Dangkalan yang permanen di air laut dengan kedalaman di bawah 6 meter pada saat surut terendah termasuk didalamnp teluk dan selat. Padans lamun (seo sross). seo weed
Terumbu karang Pantai berbatu. tubir Tubir, pantai berpasir Perairan estuaria (muara) Pantai intertidal berlumpur, berpasir atau bergaram Rawa,/payau intertidal Lahan basah berhutan (hutan mangrove, nipah, hutan rawa) Pesisir payau, laguna asin Laguna air tawar di pesisir
Kars atau sistem perairan bawah tanah lainnya di laut atau pesisir
tl
Lahan basah darat (lnland Wetlonds)
a. Delta permanen b. Sungai permanen, anak sunsai Dermanen: air teriun c. Sungai musiman, anak sungai musiman d. Danau air tawar permanen (luas lebih dari 8 ha) e. Danau air tawar musiman (luas lebih dari I ha) f. Payau permanen, danau alkaline permanen s,. Payau musiman, danau dan daratan alkalin musiman h. Payau permanen, ftrwa alkaline permanen, kolam-kolam permanen
i.
Payau rnusiman, rawa alkaline musiman, kolam-kolam musiman
i.
Rawa
air tawar permanen, kolam (di bawah 8 ha),
dengan tanah organik, dengan tumbuhan air penting
rawa
No tl
Kelompok lahan Basah
k, I
Rawa air tawar musiman, kolarn dengan tanah orsanik Lahan gambut tak berhutan
m. Lahan basah pegunungan, termasuk padang
n. o. p. q. r. s. t. ilt
rumput
pegunungan yang \lrdang berair dari saliu yang mencair
Lahan basah tundra, termasuk kolam tundra, yan1 bqqir dari salju yang mencair
kadang
Lahan basah dengan dominasi semak, rawa bersemak, rawa air tawar bersemak Air tawar, lahan basah yang didominasi pohon, t.rm"ruk hrtrawa air tawar, hutan dengan banjir musiman, rawa dengan pohoqberkayu di tanah inorganik Lahan gambut berhutan, hutan rawa gambut Mata air, oasis Lahan basah geothermal
Kars atau sistem perairan
di
bawah tanah lainnya
di
lahan
basah daratan Lahan basah buatan (mon-mode wetlonds) Lahan budidava perairaq (tambak ikan/udang)
a. b.
h.
Kolam (termasuk kolam pertanian, kolam persediaan, tangki kecil umumnya di bawah 8 ha) lqhan irigasi ( termasuk kanal irigasi dan sawah) Lahan pertanian terendam musiman (termasuk padang .u.put basah yang dikelola secara intensive atau untuk pengembalaan) Tambak garam Area penyimpanan air (reservoir, bendungan dsb- biasanya lebih dari I ha) Galian-galian (tambang-tambang kerikil, batu bata, tanah liat ; kolam pertambangan) Area limbah
j.
Karst atau sistem perairan bawah tanah lainnya buatan
9. d. 9r
f.
g.
i.
Kanal
manusia
rg Jg
I
zf
t= va GO Go
o
z c 9: agfi z vl
> V
z F
zut o. d,
c{
o
TR i F
o.oo\ o-< F
t
q\
o\
:)o.
;
f
F (,
z|lt
o <sr J= 6
E
(,
z
E )Y
f I Y f
a o E o-
G
(!
t! !oo a!c Y: !C
q c
d
:z
6
E 6
d
E q)
r
o
]6 i
I \z
L
2L
v
u
o
E
6
.3+
b5
o
6;
3gg
AE
E
3
XE
i
*H >z 'R o o )4! E
G
E L d d
9-9_9 U
E
d
o c €
d E I
G
E
e
E F
a
d
0
re+:* ] H=;
3P
E 6 d r! d a
c6
Y; N
G G
6
.;G d E
,o r
G
6
u
[!EE
F;Od
z
'
E '-r x-z ru -= o
F}
@
6
o
q c f
G
c G
'F6 @ @
c 6
DOJ
o,
6l
J
'c 6
6
u d
G
i G
:z
f
o
}E
d d
;
:z i-
v6
t
h
dd
sg
r6. Y.= YA &o o-o
s
9E
A
urff
cl o a-o o.Q F
cI\
0.o
Gits q
€\
6
Jo\ ); s
3i oa
00
6 c
rn
nt
-o
d I.E
d
#
3
o
v.
Y,
I 6
x,
o
G
!oo (lE Y, fc b0r o
o !z
oo
a '6i
i6
}E ;9 >o tg d6 3E \zi6 :l5. szg
Y
L
o
.g L
c
ie
v
6 'a
$g
s
HE o€ qo
;:
o
z
AR
:l
s
N
(,
E
c 6 I E
o o
a)
dt
E 0)
o d
c '6 cG c F
(,
6 d d o J co
db
So
!E
E
€c -o6
6 6
q) 'infi >;.!! c FF f!'c -G: FU rj-8
I
b{
u
'o
=o
C
c 6
a
F5
t
!Z
z
u
d
qo x3
.i
'a
c
(t
Io
q)
E !.E
;
v € o,( o d a
G
o
c J.;
Fb
g:
E-r
v6
s
6t
FI
ud
4
6 cF 'tr o J d
*g J:
YE x(l. 8rU
o-o
C PE
aga at aoo d{
t
F g\
o- o\
o-< F
s o\
)ooa
? o =o\o dt
tlt
3oo GC
v: tc
Es o l!
v
l
;, 6 d
DO
.!
!a
E
E
E o 6 6 G
=
) !
E d
F
F
6 L 6
.F
o a
c
d d
o
L
c c 6 d
:< -g
z
6
6
)
bo
c c
E
li6
Ie
:ZE
6 f
.g
E d J
l-
o
E
.9
U
.c o
!
c
J d
v .;d
E
s
3
f d
'
:Z
r\l
.0)
.9
cA
6 q 6
()
it
E:
u 5 d
€c) .G
c oL o-d o- A. :b >J io :ZC-C )z Y.9 OJ
t
r
rt:t-
Y
-il.t
o
<, =, ri rl'.
B.i
= s
OY
:d (l !, E
o
o.
()
*E an
z f o
=)
o-F atL
z xo z Y o
;
(ll
cL((l
o:
Y
o
s o
J
UJ
c,
z UJ
o-
d att
(q
Y'
.2 c,
b{
6
E
o
: 6
I d
L
d
G
'a
r!
o((l
G
o
q) L
(6
ct
\,G
rd
] ;.! d
6
T)
oE
o
\Z \z -o
ct bo
o
d
=* Li
5i d-\
L (!
o q
}E i g€ !z,6
:96 6
roc J!9
E G
L;-
:F$ :xoc aeti ) g.!-
E_9+
E
G'
oo
6
E
u
.A
N
n
E
o
'6
!
4
!
E-g
o
Y
o
z
d o=
6 bo.-
3o
*
9-o:6.c YE tr O_fl.o
d
cEE N:^ du= rdCF
E;:: '23r8-g
E
f{
d bo
@
6'
!
U
E
:
r!
G
v'
G
vo
ilE 6E Ed ct
!
E (,
G
[i6 ogl =3 a.
!B
Ah *E E tr
.co CL6
AE Ll.E
e
Y
c(l l|t 6t
Y' 0
c o
(lt
€
w
E (! L
L
t
6
z
E
o
G'
E E
E
6
c
bo J N
d
ct o c u ct G
6
6
F F F 6
L q d
{d
F U
U
d
L o ,g (,
J G
G'
6 t(6
fit
tsi; E_s
F
C 6 J
o FF Y_ q=
d
g
(c
L
6
6-
.y
'+F 5r{ .9 :c
or
oo
q
(lt
co{
G
Y'E t
}E .qi9 >o .co .G
0)
;
o
Y06 Y.o XU N
6
o-
-o
;3 g€ \Z 6 vg g3 ]
IB
o o L
d '6
0,
rf 9E G.
E
6
'tr (n
o
6
o
L
Y d.-
}E 66
Y6 o z +
oo
G bo 6 U
9; t(! >! r.l
c =
= i;6
d>. >c d-=
\o
L 6 bo
U
s'Fo s-Y
>o
I!A)
!s
3P9 .:a
a.!
:l()
E3
F.
@
ao ei(u
=G
}E
G
E
(!
-o
G
o
o dt
(,
U
E
q)
.U
E
vo
rE OY
aro (l
T' E
o
L
*E on =! GF :a
-E
E g
.c6l cL(ll o:
o:l) I
tr
I G L
G
a
o
G
! v (!
.2
c
!)
6
or
d
s 6
o-
6
F
'd G
6
€
L
I
d
(6
co
L d
6 b0
bo
-o
L
=Lo
($
66
L
m
5: i-3 i
--'E ooY
-.o ii fit
;;6 .< _!!
6
;:i 0
G
F"E 'c o o fi
>; E $ L o G FE b E++j U9 >'= ud 9E l-Fsct #E dE s-s d
c
6 IJ'
E (q
;] v
E
IA
G'
o
($
U
\t)
bo 6
€
(!
p{ d 6
tr d J6
L
CI
G
Ec F6
-o
E L
.g L
o
o
c
tL
6G
..!i
o
z
Fb
6 6 f
o c G
.J
6I Ya
gl
o.
o
o
(Ls
uJ G. \Z< '=
o G
(!
E ct
F