KLHS Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN RANCANGAN RTR KAWASAN STRATEGIS PANTURA JAKARTA 5.1. KESIMPULAN Kawasan Strategis Pantai Utara yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memerlukan pengaturan tata ruang yang lebih rinci yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil telaah terhadap Rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta dikaitkan dengan kondisi dan rona lingkungan wilayah DKI Jakarta pada umumnya maupun Jakarta Utara pada khususnya serta hasil telaah terhadap perkiraan pengaruh Rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta terhadap kondisi lingkungan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 1. Kawasan daratan Pantura Jakarta yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Penjaringan, Pademangan, Koja, Tanjung Priok dan Cilincing terindikasi memiliki kondisi daya dukung dan daya tampung yang terbatas. Hal ini didasarkan pada kondisi permasalahan lingkungan yang terjadi antara lain terdapatnya beberapa lokasi kawasan kumuh, rawan bencana rob, rawan bencana banjir, keterbatasan air bersih, penurunan muka tanah, buruknya sanitasi serta pencemaran air; 2. Kawasan daratan Pantura Jakarta dan perairan laut DKI Jakarta dimanfaatkan untuk kegiatan dan berlokasinya berbagai infrastrukutr dan fasilitas yang bersifat vital, antara lain pelabuhan Tanjung Priok dan alur pelayarannya, pelabuhan regional dan pelabuhan perikanan serta alur pelayarannya, Pelabuhan Angkatan Laut dan Pelayarannya, PLTU/PLTGU Muara Karang, jaringan kabel telekomunikasi dan pipa gas dan BBM bawah laut, dan lainnya yang membutuhkan jaminan terhadap keamanannya; 3. Kondisi perairan yang relatif dangkal dan telah tercemar akibat buangan kegiatan di daratan dan telah mengganggu keaneka ragaman hayati biota laut; 4. Kondisi geomorfologi wilayah DKI Jakarta daratan bagian Utara maupun perairan laut merupakan tanah lunak yang cenderung mudah mengalami amblesan. Penurunan muka tanah yang terjadi di DKI Jakarta diantaranya dikarenakan oleh beban bangunan dan pengambilan air tanah yang berlebih. 5. Rancangan RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta antara lain dilakukan dengan membentuk pulau-pulau baru di wilayah perairan laut yang terhubungkan dengan wilayah daratan oleh beberapa akses jembatan. Rencana tersebut telah termuat dalam RTRW DKI Jakarta 2030. Meskipun demikian, secara administrasi keruangan Kawasan Strategis Pantura Jakarta belum sinkron dengan batasan yang diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030, Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, serta rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
Bab 5 - 1
KLHS Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta
6. Rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta perlu disinkronkan dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030 dan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi agar secara jelas dan rinci memuat rencana terkait revitalisasi daratan Pantura Jakarta sebagai penerima manfaat dari pengembangan Kawasan Strategis Pantura Jakarta. 7. Berdasarkan muatan rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta, materi yang berpotensi mempengaruhi kondisi lingkungan terutama isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan adalah pembentukan pulau-pulau baru hasil reklamasi dan pengembangan kawasan perkotaan baru di pulau-pulau hasil reklamasi. Kedua hal tersebut dalam perencanaan skala kegiatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian melalui kajian Amdal yang terpadu yang memuat rencana kegiatan reklamasi dan rencana kegiatan perkotaan yang akan dibangun. 8. Belum ada kejelasan mengenai status administrasi kewilayahan dari pulau-pulau baru yang dimuat dalam rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Untuk itu perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang relevan untuk memperoleh kejelasan dalam status kependudukan, status tanah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. 5.2. REKOMENDASI Dalam rangka penyempurnaan terhadap rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta dirumuskan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana termuat dalam tabel berikut. Tabel 5.1. Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta Materi Muatan
Rekomendasi Penyempurnaan
1. Delineasi Kawasan Pantai Utara Jakarta (i) Terdapat ketidak-sinkronan batas kawasan perencaanaan : - Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9) mengenai definisi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang menjadi lingkup rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta. - Pasal 3 mengenai letak Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dijabarkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). - Lampiran Gambar 1 Peta Rencana Bentuk Pulau Kawasan Strategis
1) Penyepakatan batas wilayah perencanaan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Direkomendasikan bahwa batas wilayah tidak mencakup Pulau N – Pulau Q dan memasukkan wilayah daratan berbatasan dalam batas wilayah perencanaan yang diatur dalam rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta; 2) Penyepakatan mengenai status administrasi pulau-pulau reklamasi. Direkomendasikan merupakan bagian dari kecamatan yang ada. Hal ini perlu ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang relevan. 3) Penyatuan bagian-bagian pulau dengan 5 Bab 5 - 2
KLHS Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta
Materi Muatan Pantai Utara Jakarta
2. Perubahan bentuk lansekap secara massif.
Rekomendasi Penyempurnaan (lima) kecamatan pesisir yang berbatasan sesuai dengan ketentuan perundangan. Dalam hal ini perlu adanya sinkronisasi dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. 4) Rekomendasi penyempurnaan rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta, antara lain : Bentuk, ukuran, dan layout pulau harus mempertimbangkan : Alur keluar masuk kapal dari/ke pelabuhan dan pusat kegiatan perikanan, serta batasan kedalaman. Adanya kanal pemisah yang berpedoman pada peraturan perundangan. Jarak minimal pulau dengan keberadaan jaringan pipa gas dan BBM dan kabel telekomunikasi bawah laut yang disyaratkan sesuai peraturan. Memperhatikan aliran 13 (tiga belas) sungai yang bermuara di Teluk Jakarta serta laju sedimentasi berdasarkan pemodelan. Memperhatikan infrastruktur penting di kawasan pesisir daratan DKI Jakarta. Memprioritaskan kegiatan perbaikan kondisi wilayah daratan, antara lain kegiatan yang mencakup : Penataan kawasan pesisir . Pembuatan tanggul NCICD tahap A yang dilengkapi sistem pemompaan. Pelaksanaan program pengendalian banjir secara terpadu termasuk program pengendalian pembangunan DAS secara menyeluruh. Terkait persyaratan perizinan dalam Pasal 101 dilengkapi dengan dilakukan kajian Amdal dengan mempertimbangkan dampak dan pengaruh kegiatan yang ada dan yang direncanakan di pulau lain dan daratan serta perairan laut, termasuk dumping site dan lokasi penambangan material urugan, rencana NCICD, rencana Bab 5 - 3
KLHS Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta
Materi Muatan
Rekomendasi Penyempurnaan revitalisasi, rencana reklamasi pulau di sekitarnya, rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, dan lainnya.
3. Rencana pola ruang dan peraturan zonasi dalam rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta : a) Bab VII Rencana Pola Ruang yang terdiri dari Pasal 58 hingga Pasal 77 dengan dukungan Lampiran IV-1 yang berisi informasi Gambar-1A sampai dengan Gambar-13A. b) Bab IX Peraturan Zonasi yang terdiri dari Pasal 83 hingga Pasal 101 dengan dukungan Lampiran IV-2 yang berisi informasi Intensitas Pemanfaatan Ruang Pulau dari Tabel 1-B hingga Tabel 13-B.
Rekomendasi penyempurnaan rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta terkait adanya blank zone : - Pengaturan pola ruang dan intensitas bangunan dengan mempertimbangkan adanya potensi amblesan pada blank zone - Penjaminan terhadap keamanan bangunan dan infrastruktur dari bencana alam yang disyaratkan dalam izin mendirikan prasarana.
4. Rencana Penyediaan Prasarana dan Sarana. Pasal 41 − Teknologi ramah lingkungan. − Pengelolaan utilitas secara terpadu. − Ducting system. − Penerapan sistem dan jaringan secara mandiri. − Memenuhi Ketentuan SPM terkait kawasan budidaya perkotaan. − Tanggung jawab pemegang izin reklamasi. Pasal 43 Sumber air baku air bersih dari hasil pengolahan air laut, pengolahan air permukaan dari kolam, dan pengolahan air limbah (grey water).
Rekomendasi: - Penjaminan terhadap sumber air bersih yang tertuang dalam perizinan ataupun Perjanjian Kerja Sama antara Pemegang Izin Reklamasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Rencana jaringan air bersih termuat dalam peta prasarana yang dapat diacu oleh pengembang. - Pihak pengembang diwajibkan menyusun Amdal yang memuat kegiatan reklamasi beserta rencana kegiatan di atasnya sehingga penghitungan kebutuhan air dapat diperkirakan dan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi kontinuitas ketersediaan air. - Prosedur dan mekanisme pengawasan dalam Pasal 41 perlu diatur secara jelas dan rinci. - Prosedur dan mekanisme pengelolaan bersama perlu diatur jelas dan rinci.
Pasal 41
-
Pasal 47: - Pengelolaan sampah meliputi pengangkutan dan pengolahan sampah diselenggarakan secara mandiri di setiap pulau reklamasi atau
-
Penjaminan terhadap sistem pengelolaan sampah yang tertuang dalam perizinan ataupun Perjanjian Kerja Sama antara Pemegang Izin Reklamasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghitungan secara cermat kebutuhan dan kemampuan teknis dan kapasitas Bab 5 - 4
KLHS Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta
Materi Muatan
-
terpadu dengan pulau-pulau lain yang dialokasikan di Sub kawasan Timur. Pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemegang ijin reklamasi yang dilakukan baik secara mandiri ataupun kerjasama.
Pasal 41 Pasal 44 – Pasal 46 - Arahan pemisahan saluran drainase dan sistem pengolahan limbah secara bertahap. - Penyediaan alternatif energi dan sumber air bersih. - Jaringan yang bersifat perpipaan dan terpusat. - Dilakukan secara mandiri setiap pulau atau terpadu dengan pulau yang berdekatan. - Kewajiban pemegang izin reklamasi secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain. 5. Rencana Jaringan Jalan dan rencana sistem jaringan transportasi Pasal 28 – Pasal 36.
Rekomendasi Penyempurnaan
-
-
-
-
-
6. Pembangunan kawasan yang bersifat eksklusif.
-
pengolahan sebagai persyaratan perijinan pemanfaatan ruang. Pengembangan kawasan disesuaikan dengan kapasitas pengolahan sampah. Prosedur dan mekanisme pengawasan dalam Pasal 41 dipertegas. Pengelolaan bersama. Penjaminan terhadap sistem pengolahan limbah yang tertuang dalam perizinan ataupun Perjanjian Kerja Sama antara Pemegang Izin Reklamasi dengan Pemerintah. Penghitungan secara cermat kebutuhan dan kemampuan teknis dan kapasitas pengolahan sebagai persyaratan perijinan pemanfaatan ruang. Pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan kapasitas pengolahan sampah. Prosedur dan mekanisme pengawasan dalam Pasal 41 dipertegas. Pengelolaan bersama.
Pengembangan jalan arteri layang di wilayah daratan sebagai akses utama dari/menuju pulau. Menghindari pertemuan sebidang. Penerapan rekayasa lalu lintas di pulau reklamasi maupun di kawasan pesisir. Identifikasi dampak sosial yang ditimbulkan dan bentuk kompensasi yang diberikan. Terbukanya akses terhadap ruang publik termasuk mayoritas pantai di dalam pulau reklamasi merupakan pantai publik. Mengakomodasi ruang untuk aktivitas perikanan di pulau reklamasi. Penataan kawasan pesisir diprioritaskan dan terpadu dengan kegiatan pulau serta mendukung fungsi Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
Bab 5 - 5
