RANCANGAN AKUNTANSI BLUD
1
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BLUD Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
ROH BLU/BLUD Tugas operasional pelayanan yang berdasarkan penjelasan pada PP No 23 tahun 2005 diantaranya : Pengelolaan keuangan yang fleksibel Produktivitas Efisiensi Efektifitas
Manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja) Manajemen Best Practise merupakan upaya pengagenan aktivitas (agencification) adalah aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni. Diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like)
FLEKSIBILITAS ?? Pelaksanaan anggaran
Pengelolaan pendapatan dan belanja Pengelolaan kas Pengadaan barang / jasa Mempekerjakan tenaga professional non PNS Pemberian imbalan jasa sesuai kontribusi Tetapi….., tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berfungsi sebagai Pembina dibidang pengelolaan keuangan.
KONDISI SAAT INI Pertanggung Jawaban / Laporan Keuangan BLU/BLUD : Sesuai PP No. 23 Tahun 2005
SAP
Psl 27 (7) SAK Psl 26 (2) Audit Ektenal Psl 27 (8)
• Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian/ Lembaga/ Pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan SAP • Akutansi dan Laporan Keaungan BLU diselenggarakan sesuai dengan SAK yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia (IAI)
• Laporan Keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sesuai Pasal 9 (3) UU No 15 tahun 2004 : Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
KONDISI BLUD YANG
DIAMANAH-KAN Dasar Hukum : - PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BLUD Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah masih mengamanahkan 2 (dua) laporan keuangan yang berdasarkan SAP dan SAK. Pertanggung jawaban APBN tahun anggaran 2015 berupa laporan keuangan pemerintah pusat sudah berdasarkan basis akrual. sehingga BLU menyajikan 1 (satu) laporan keuangan.
Kesimpulan : Untuk daerah, otoritas akan menyempurnakan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengakomodasi PP 71 tahun 2010 yaitu 1 (satu) laporan keuangan yang berbasis akrual.
LAPORAN KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH
PPKD
DINAS (SKPD) Pengguna anggaran = Entitas Akuntansi (memiliki DPA)
- KPA = Adalah Satuan Kerja - KPA = Entitas Akuntansi - KPA = Memiliki DPA
Pengguna anggaran = Entitas Akuntansi (memiliki DPA) PPKD Memiliki 2 Fungsi 1. Entitas Akuntansi = DPA - PPKD 2. Entitas Pelaporan = Pemda
BLUD = Satuan Kerja = Entitas Akuntansi = DPA
LK Dinas + LK PPKD = Laporan Kepala Daerah
SARAN MASA TRANSISI 2017
2018
• Kemendagri menyusun pedoman akuntansi termasuk mata anggaran • Kepala daerah menyusun kebijakan akuntansi untuk BLUD yang mengacu pada Pedoman Akuntansi yang disusun kemendagri • Uji coba perencanaan anggaran • BLUD disusun dengan dasar Permendagri yang baru
2019 • Uji Coba penerapan penuh
2020 • Penerapan penuh
KESIMPULAN Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban BLU/BLUD disusun mengacu kepada SAP. Jenis-jenis laporan keuangan antara lain: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca (N) Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
