LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 47 TAHUN 20097 TAHUN 2007 TANGGAL : 11 NOVEMBER 200924 SEPTEMBER 2007 TENTANG : SISTEM AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.
PROSEDUR PENCATATAN DANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELAKU BLUD
I.
UMUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), apabila telah ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk membiayai kegiatan operasionalnya mempunyai dua sumber dana yaitu : 1. dana yang berasal dari BUD/Kuasa BUD; dan 2. dana yang dihasilkan sendiri (Swadana). Dana yang bersumber dari penerimaannya sendiri maupun yang berasal dari BUD tercatat dalam APBD. Dengan demikian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD terdiri dari anggaran pendapatan swadana RSUD, dan anggaran belanja yang dibiayai dengan APBD dan dana swadana RSUD. Pada bagian ini hanya diuraikan prosedur pencatatan transaksi RSUD yang berhubungan dengan penggunaan dana swadana, sedangkan penggunaan dana yang bersumber dari BUD melalui penerbitan SP2D LS dan UP/GU/TU berlaku ketentuan sebagaimana halnya SKPD lainnya. Demikian pula halnya dengan prosedur posting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu, Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan sama seperti yang berlaku pada Sistem Akuntansi pada SKPD. Prosedur pencatatan dana swadana RSUD meliputi : 1) Otorisasi Anggaran 2) Transaksi Pendapatan 3) Transaksi Belanja 4) Jurnal penutup
II. PROSEDUR . . . .
-2II. PROSEDUR PENCATATAN OTORISASI ANGGARAN SWADANA RSUD A. Deskripsi Kegiatan Anggaran yang dicatat dalam prosedur pencatatan otorisasi anggaran ini adalah anggaran pendapatan swadana dan anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dengan dana swadana. Struktur dan komponen anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola dalam kerangka swadana mengacu pada ketentuan yang secara khusus mengatur badan layanan umum daerah. B. Uraian Prosedur Uraian prosedur pencatatan otorisasi anggaran RSUD adalah sebagai berikut 1. Kepala RSUD (atau dengan nama/sebutan lainnya) selanjutnya disebut Kepala RSUD, menerima DPA RSUD kemudian memberikan copy (salinan) DPA RSUD kepada PPK RSUD. Berdasarkan DPA RSUD, PPK RSUD mencatat jurnal anggaran pendapatan dan belanja yang tertuang dalam DPA RSUD. 2. Dalam hal nomor pengesahan DPA-SKPD RSUD secara administratif tidak terdapat pemisahan atau dalam DPA tersebut tidak tertera sumber pendanaan/belanja swadana, maka PPK-SKPD pada RSUD dapat membuat daftar lampiran yang merupakan bagian dari DPA-SKPD RSUD. Jurnal untuk mencatat anggaran pendapatan swadana RSUD (otorisasi anggaran pendapatan) adalah: J.1
Alokasi Pendapatan Retribusi Daerah
xxx
Alokasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah
xxx
Surplus/Defisit _______________
xxx
Jurnal untuk mencatat anggaran belanja dengan dana swadana (otorisasi anggaran belanja) adalah: J.2
Surplus/Defisit Allotment Belanja Pegawai __________ Allotment Belanja Barang dan Jasa ___ Allotment Belanja Modal ____________
xxx Xxx xxx
3. Jurnal otorisasi pendapatan dan belanja ditutup saat membuat neraca. Jika penyusunan neraca bukan pada akhir tahun anggaran (bukan per 31 Desember) maka jurnal penutup yang telah dilakukan, dikembalikan ke posisi semula (di jurnal balik) pada awal periode pembukuan berikutnya. 4. Jurnal untuk mencatat otorisasi anggaran pendapatan dilakukan pada Buku Jurnal Umum.
III. PROSEDUR . . . .
-3III.PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI PENDAPATAN SWADANA RSUD A. Deskripsi Kegiatan Pendapatan daerah yang dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan dilaporkan dalam akuntansi pendapatan RSUD adalah Pendapatan Asli Daerah terdiri atas obyek pendapatan sebagai berikut :
Retribusi Daerah; dan atau Lain-lain PAD yang sah Retribusi adalah sumber pendapatan utama RSUD, sedangkan Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan tambahan dari kegiatan rumah sakit, misalnya hasil penyewaan gedung. Pendapatan RSUD dari retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain pendapatan rumah sakit merupakan penerimaan dana swadana dan merupakan sumber dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomenklatur (penamaan) anggaran pendapatan pada RSUD tersebut di atas disesuaikan lebih lanjut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan anggaran.
B. Uraian Prosedur Pencatatan Uraian prosedur pencatatan transaksi pendapatan swadana RSUD adalah sebagai berikut : 1. Bendahara penerimaan RSUD menerima dan menyetorkan hasil penerimaan pendapatan swadana kepada bendahara pengeluaran RSUD, untuk kemudian mempertanggungjawabkan realisasi penerimaan swadana kepada BUD dan PPK RSUD. 2. PPK RSUD mereview dan mengesahkan SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya yang telah disahkan dan laporan tertulis atas penerimaan setoran kas dari bendahara pengeluaran , PPK RSUD mencatat jurnal penerimaan pendapatan dan penyetoran kas ke bendahara pengeluaran. Jurnal untuk mencatat SPJ penerimaan pendapatan swadana adalah sebagai berikut : J.3
Kas Di Bendahara Penerimaan
xxx
Pendapatan Retribusi Daerah ________
xxx
Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah __
xxx
dan; Jurnal untuk mencatat SPJ penyetoran pendapatan swadana ke bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut : J.4
Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Bendahara Penerimaan _____
xxx xxx
3. Penerimaan dana swadana RSUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja. Setelah dana dibelanjakan, bukti-bukti belanja di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran kepada PPK RSUD untuk kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil untuk mendapatkan SP2D Nihil dari BUD sebagai pengesahan atas penggunaan dana swadana oleh BUD/Kuasa BUD. 4. Jika . . . .
-44. Jika bendahara penerimaan belum melaksanakan SPJ atas penerimaan yang menjadi tangungjawabnya, maka dokumen yang dapat dijadikan sumber jurnal oleh PPK RSUD untuk mencatat jurnal nomor J.4 dan J.5 adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya 5. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari pendapatan asli daerah dilakukan pada Buku Jurnal Umum atau Buku Jurnal Penerimaan Kas
IV. PROSEDUR . . . .
-5IV. PROSEDUR PENCATATAN TRANSAKSI BELANJA SWADANA RSUD A.
Deskripsi Kegiatan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) meliputi : 1. Belanja Tidak langsung, yakni jenis ; 1) Belanja pegawai 2. Belanja Langsung, yakni jenis ; 1) Belanja pegawai 2) Belanja barang jasa 3) Belanja modal Belanja yang menggunakan dana swadana umumnya berupa belanja langsung. Dalam kondisi tertentu tidak tertutup kemungkinan belanja langsung jenis belanja modal dibiayai dari dana BUD/Kuasa BUD. Transaksi belanja langsung menggunakan uang persediaan swadana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Setelah dana swadana dibelanjakan maka bukti-bukti belanja di-SPJkan ke PPK RSUD. Berdasarkan pengesahan SPJ yang diterbitkan oleh PPK RSUD, PPK RSUD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil untuk mendapatkan SP2D Nihil dari BUD sebagai pengesahan atas penggunaan dana swadana oleh BUD. Akuntansi belanja pada RSUD dilakukan oleh PPK RSUD.
B. Uraian Prosedur Pencatatan. Uraian prosedur pencatatan transaksi belanja swadana RSUD adalah sebagai berikut : 1. PPK RSUD menerima SPJ belanja atas penggunaan dana swadana dari bendahara pengeluaran dan SP2D Nihil dari BUD. 2. Berdasarkan pengesahan SPJ belanja dan SP2D Nihil yang diterima, PPK RSUD mencatat transaksi-transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Jurnal untuk mencatat penerimaan SP2D Nihil (pembebanan rekening belanja definitif) adalah sebagai berikut : J.5
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Kas Di Bendahara Pengeluaran _______
xxx xxx xxx xxx
3. Jurnal untuk mencatat pembebanan rekening belanja definitif dilakukan pada Buku Jurnal Umum atau Buku Jurnal Pengeluaran Kas. 4. JIka belanja yang dilakukan tersebut berupa aset tetap, maka selain jurnal nomor J.5 di atas, maka harus dibuatkan satu jurnal tambahan (disebut jurnal korolari) untuk mencatat pengakuan aset dalam neraca.
Jurnal . . . .
-6Jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset adalah sebagai berikut : J.6
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Penyelesaian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ______
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5. Jurnal korolari dilakukan pada Buku Jurnal Umum. 6. Jika dalam SPJ belanja dan bukti transaksi tersebut terdapat penerimaan pungutan dan penyetoran pajak-pajak (Perhitungan Fihak Ketiga/PFK), maka selain jurnal-jurnal di atas dibuatkan juga jurnal untuk mencatat penerimaan pungutan pajak dan penyetoran pajak. Jurnal untuk mencatat penerimaan pungutan pajak adalah sebagai berikut : J.7
Kas Di Bendahara Pengeluaran
xxx
Utang PFK _____________
xxx
Jurnal untuk mencatat penyetoran pungutan pajak J.8
Utang PFK
xxx
Kas Di Bendahara Pengeluaran __________
xxx
7. Jika diketahui terdapat kesalahan dalam pencatatan pengeluaran belanja, maka PPK RSUD membuat Bukti Memorial Penyesuaian sebagai dokumen dasar untuk membuat jurnal koreksi. Berdasarkan Bukti Memorial Penyesuaian, PPK RSUD mencatat jurnal koreksi pembukuan. 8. Berikut ini diuraikan contoh jurnal koreksi pembukuan. Koreksi atas kelebihan mencatat pengeluaran SPJ/SP2D Nihil pada jurnal nomor J.5, dilakukan dengan menjurnal balik jurnal nomor J.9 dengan jurnal di bawah ini : J.9
Kas Di Bendahara Pengeluaran
xxx
Belanja Pegawai ____________________
xxx
Belanja Barang dan Jasa _____________
xxx
Belanja Modal _____________________
xxx
JIka belanja yang dikoreksi tersebut adalah belanja berupa aset tetap, maka selain dua jurnal di atas, maka jurnal nomor J.6 harus dikoreksi dengan jurnal koreksi nomor J.10 sebagai berikut : J.10
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Tanah ___________________________ Peralatan dan Mesin _______________ Gedung dan Bangunan _____________ Jalan, Irigasi dan Jaringan __________ Aset Tetap Lainnya ________________ Konstruksi Dalam Penyelesaian _______
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9. Jurnal untuk. . . .
-79. Jurnal untuk mencatat koreksi belanja dilakukan pada Buku Jurnal Umum. 10. Apabila terjadi penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Jurnal penerimaan kambali belanja sebagai pendapatan lain-lain J.11
Kas Di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan *)
xxx
Pendapatan Lain-lain __________
xxx
*) pilih sesuai Bendahara yang menerima dan menyetorkan penerimaan kembali
V. PROSEDUR. . . . .
-8V. PROSEDUR PENCATATAN JURNAL PENUTUP ATAS ANGGARAN DAN REALISASI DANA SWADANA RSUD A. Deskripsi Kegiatan Pada akuntansi SKPD yang seluruh dananya merupakan dana yang berasal dari BUD/Kuasa BUD, maka saldo-saldo perkiraan nominal (pendapatan dan belanja), alokasi pendapatan dan alotmen belanja ditutup ke rekening Utang Kepada BUD dan/atau rekening Piutang Kepada BUD saat penyusunan laporan keuangan. Untuk RSUD yang sumber dananya berasal dari BUD dan dana swadana, maka : Otorisasi anggaran dan realisasi belanja RSUD yang sumber dananya dari BUD/Kuasa BUD, maka pencatatan jurnal penutupnya sama dengan pencatatan jurnal penutup pada akuntansi SKPD, yaitu ditutup ke rekening rekening Piutang Kepada BUD. Otorisasi anggaran pendapatan dan belanja swadana serta realisasinya ditutup ke rekening Surplus/Defisit. Jurnal Penutup SKPD terdiri dari : Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan dan perkiraan Pendapatan swadana ke perkiraan Surplus/Defisit. Jurnal Penutup perkiraan Alotmen Belanja dan perkiraan Belanja swadana ke perkiraan Surplus/Defisit.
B. Uraian Pencatatan Jurnal Penutup Swadana Uraian prosedur pencatatan jurnal penutup perkiraan Alokasi Pendapatan dan perkiraan Pendapatan adalah sebagai berikut : 1. Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan dan perkiraan Pendapatan ke Surplus/Defisit (jika realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran pandapatan) J.12
Pendapatan Retribusi daerah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah Surplus/Defisit ______________________ Alokasi Pendapatan Retribusi daerah _______ Alokasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah __
xxx xxx xxx xxx
2. Jurnal Penutup perkiraan Alokasi Pendapatan dan perkiraan Pendapatan swadana ke perkiraan Surplus/Defisit (jika realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran pandapatan) J.13
Pendapatan Retribusi daerah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah Surplus/Defisit Alokasi Pendapatan Retribusi daerah _______ Alokasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah __
xxx xxx xxx xxx xxx
3. Jurnal . . . .
-93. Jurnal Penutup perkiraan Alotmen Belanja dan perkiraan Belanja swadana ke perkiraan Surplus/Defisit. J.14
Allotment Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan Jasa Allotment Belanja Modal Surplus/Defisit _____________________ Belanja Pegawai _____________________ Belanja Barang dan Jasa ______________ Belanja Modal _____________________
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4. Jurnal Penutup perkiraan Surplus/Defisit ke SiLPA. J.15
Surplus/defisit
xxx
SiLPA *) _____________________
xxx
*) SKPD yang punya SiLPA hanya RSUD, yaitu dari sisa pendapatan swadana yang tidak habis dibelanjakan
BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD
